IDENTITAS

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 005/I/KIP-PS-A/2014 KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS [1.1]

Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa

Informasi Publik Nomor Registrasi: 005/I/KIP-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama

: Yeremias Buku Weko

Alamat

: Jl.

Mayjend

Sutoyo

Cawang

III

007,

RT

006/011.

Desa/Kel,Cawang, Kec. Kramat Jati. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

Nama

: Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Alamat

: Gedung Prasada Sasana Karya Lantai 7, Jl. Suryoppmoto No. 8 Jakarta

Dalam persidangan diwakili oleh: 1. Mandela Sinaga, SH 2. Denny Riandana, SH Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh H. Lukman Hakim, SH M.Si sebagai Kepala Sekretariat Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

1

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon; Telah memeriksa surat-surat dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 10 Januari 2014 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal yang sama dengan registrasi sengketa Nomor: 005/I/KIP-PS/2014.

Kronologi [2.2] bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui Surat Nomor: 329/P/YBW/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan diterima Termohon pada tanggal 14 Oktober 2013. Adapun salinan informasi dokumen yang dimohon Pemohon yaitu jawaban penjelasan atas pengeluaran anggaran 4 (empat) bulan sebelum personel Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta bertugas di 6 (enam) wilayah dan 1 (satu) di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta.

[2.3] bahwa Surat Permohonan Informasi Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [2.2] tidak dijawab oleh Termohon, kemudian Pemohon mengajukan keberatan, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sur^f. Notnor: 343/K/YBW/XI/2013 tertanggal 11 November 2013 dan diterima Termohon l yang sama.

[2.4] bahwa keberatan yang diajukan Pemohon sebagaimana uraian paragrai t mendapat

tanggapan/jawaban

dari

Termohon,

j

kemudian Pemohon mengajukan

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 10 Januari 2014 yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tertanggal 10 Januari 2014 dengan Nomor Registrasi: 005/I/KIP-PS/2014. 2

[2.5] bahwa Sengketa Informasi Publik a quo telah diadakan sidang pada tanggal 21 April 2014 yang hanya dihadiri oleh Termohon, tanggal 28 April 2014 yang dihadiri oleh para pihak, tanggal 5 Mei 2014 yang hanya dihadiri oleh Pemohon, tanggal 2 Juni 2014 yang tidak dihadiri oleh para pihak, dan tanggal 23 Juni 2014 yang tidak dihadiri oleh para pihak.

[2.6] bahwa pada persidangan tanggal 5 Mei 2014 Pemohon mengajukan data baru yaitu surat

permohonan

informasi

dengan

nomor

surat

permohonan

informasi

351/J/YBW/XI/2013 tertanggal 12 November 2013 dan surat keberatan dengan nomor 356/K/YBW/XII/2013 tertanggal 6 Desember 2013 yang pada pokoknya berisi permintaan jawaban dasar hukum atas formulir permohonan informasi dan formulir surat pernyataan.

[2.7] bahwa pada persidangan tanggal 5 Mei 2014 ditemukan fakta antara surat permohonan informasi dan surat keberatan baru yang diajukan Pemohon tidak memiliki kesesuaian dengan formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi yang telah diregister di kepaniteraan Komisi Informasi Pusat.

[2.8] bahwa pada persidangan tanggal 5 Mei 2014 Pemohon tidak mengakui formulir permohonan informasi yang diajukan sendiri oleh Pemohon tertanggal 9 Januari 2014 dan Pemohon tidak dapat menunjukkan formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi yang baru dan sesuai.

[2.9] bahwa berdasarkan paragraf [2.6] maka Majelis Komisioner mengesaihpingkan data/dokumen lama yang teregister di kepaniteraan Komisi Informasi jjf’uaht dari menggunakan data/dokumen baru yang diajukan oleh Pemohon pada persidanM^iui^gf^l*,- •• 5 Mei 2014.

'' '

Alasan Permohonan [2.10] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat karena permohonan informasi tidak mendapat tanggapan.

3

/

/f

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.11] Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk mewujudkan Badan Publik di Provinsi DKI Jakarta yang Transparan, Akuntabel, dan Integritas.

Petitum [2.12] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Informasi Publik ini.

B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.13] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. bahwa Pemohon adalah individu; 2. bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan informasi dan surat keberatan baru yang pada pokoknya berisi permintaan jawaban dasar hukum atas formulir permohonan informasi dan formulir surat pernyataan; 3. bahwa Pemohon tidak mengakui formulir permohonan informasi yang diajukan sendiri oleh Pemohon tertanggal 9 Januari 2014.

Surat-Surat Pemohon [2.14] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat P-1

Salinan

Surat

Permohonan

Informasi

melalui

Surat

Nomor:

329/P/YBW/X/2013 tertanggal 14 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provnsi DKI Jakarta dan diterima Termohon pada tanggal 16 Oktober 2013. Surat P-2

,

Salinan Surat Pengajuan Keberatan Nomor: 343/K/YB W/XT/20l|f tertanggal 11 November 2013 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi D jti l a k ^ a ^ ^ n diterima Termohon pada tanggal yang sama.

Surat P-3

Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Januari 2014, dan terima pada tanggal 10 Januari 2014

Surat P-4

Salinan Fotokopi KTP

4

Surat P-5

Salinan

Surat

Permohonan

Informasi

melalui

Surat

Nomor:

351/J/YBW/XI/2013 tertanggal 12 November 2013 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provnsi DKI Jakarta. Surat P-6

Salinan Surat Pengajuan Keberatan Nomor: 356/K/YBW/XII/2013 tertanggal 6 Desember 2013 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan diterima pada tanggal 10 Desember 2013.

Keterangan Termohon [2.15] Menimbang bahwa di persidangan Termohon menyampaikan keterangan bahwa Termohon akan memeriksa kembali surat masuk dari Pemohon;

Surat-Surat Termohon

[2.16] Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat T-l

Salinan Surat Kuasa Khusus diberikan kepada Mandela Sinaga SH, dan Denny Riandana, SH, tertanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh H. Lukman Hakim, SH M.Si sebagai Kepala Sekretariat Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Surat T-2

Salinan Keputusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 02/SK/KIPDKI/I/2014 tentang Pengangkatan Asisten Ahli Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2014-2016

Surat T-3

Salinan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1001 Tahun 2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Eselon III Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Prpvipsi DKI. Jakarta atas nama Marhayadi, S.Sos., dan kawan-kawan sebanyakLTorSng

Surat T-4

' !

Salinan Keputusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta NoiWof:/05/SKyKfPDKI/III/2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan D o k u ^ i^ a ^ Q ^ |^ si Informasi Provinsi DKI Jakarta

3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 5

angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf b, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. kedudukan hukum

(legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam

sengketa informasi. 4. batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi (KI) Pusat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UTI.-KTP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar/,layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik m elal^ i^ e| dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

\

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto angka 3 Perki 1 Tahun 2013 dinyatakan: Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. 6

N D O §'

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. Pasal 36 ayat (2) UU KIP

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38 ayat (1) UU KIP

Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. ; ' •' [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. 1 T afij^S dinyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau

7

b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari keija sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [2.2] sampai dengan pararaf [2.4] Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 1) Tanggal 12 November 2013 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Komisi Informasi DKI Jakarta, dan terima Termohon pada tanggal yang sama dengan permohonan; 2) Tanggal 6 Desember 2013, Pemohon mengajukan keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi publik kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta; 3) Tanggal 10 Januari 2014, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat dan diterima tanggal 10 Januari 2014 dengan registrasi sengketa Nomor: 005/I/KIP-PS/2014.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo. Kewenangan Relatif [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP dinyatakan^ .. Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian' Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat d Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten,/kita' selaut; Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebit belum terbentuk. \v 1‘

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Perki 1 Tahun 2013, dinyatakan:''"” Dalam hal sengketa informasi publik menyangkut Badan Publik Komisi Informasi, kewenangan penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh Komisi Informasi di dalam wilayah terdekat dengan domisili Komisi Informasi yang menjadi Termohon.

8

[3.12] Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU KIP yang dinyatakan: Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/ Kota. [3.13] Menimbang bahwa kedudukan Komisi Informasi Provinsi berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UU KIP disebutkan;

Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi

[3.14] Menimbang bahwa pertanggungjawaban Komisi Informasi Provinsi berdasarkan Pasal 28 UU KIP, diatur; Komisi Informasi provinsi bertanggung) awab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang bersangkutan. [3.15] Menimbang bahwa tugas Komisi Informasi Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU KIP, yaitu;

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan /atau Ajudikasi Nonlitigasi. [3.16] Menimbang bahwa penetapan anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2012*2016 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2012.

/'U,

•0.

//py

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.10] sam ^i'derijj^j. Jt ~~"* "'jfli paragraf [3.16] Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai k ^ ' " ’J:' i

.

relatif dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

N

B. Kedudukan Hukum (Legat Standing) Pemohon [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 1 angka 12 UU KIP Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. 9

Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No.l Tahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No.l Tahun 2013 yang menyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [3.8],

[3.21] Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Individu/Warga Negara " Indonesia, maka berdasarkan uraian paragraf [3.18] Pemohon wajib menyertakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

10

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menyertakan identitas pemohon berupa Salinan Tanda Bukti Identitas KTP (Surat P-4).

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.18] sampai dengan paragraf [3.22] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum {legal standing) dalam sengketa a quo.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [3.24] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [3.25] Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan penjelasan pada paragraf [3.12] sampai dengan paragraf [3.16],

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Perki 1 Tahun 2013, dinyatakan: Dalam hal sengketa informasi publik menyangkut Badan Publik Komisi Informasi, kewenangan penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh Komisi Informasi di dalam wilayah terdekat dengan domisili Komisi Informasi yang menjadi Termohon. . .. DR'/P [3.27] Menimbang bahwa pihak termohon sebagaimana diatur dalam ketcntuanj^af' $4 j ayat (2) UU KIP, yaitu: ( j ‘^

Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah p im p in a n ^ ^ to N ' Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan. [3.28] Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU KIP, yaitu:

11

Pemohon Informasi Publik dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. [3.29] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.24] sampai dengan paragraf [3.28] Majelis berpendapat bahwa Termohon yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa a quo.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. [3.30] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 1) Tanggal 12 November 2013 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dan terima Termohon pada tanggal yang sama dengan permohonan; 2) Tanggal 6 Desember 2013, Pemohon mengajukan keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi publik kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta; 3) Tanggal 10 Januari 2014, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat dan diterima tanggal 10 Januari 2014 dengan registrasi sengketa Nomor 005/I/KIP-PS/2014. [3.31] bahwa berdasarkan penjelasan pada paragraf [2.6] sampai dengan paragraf [2.9] maka Majelis Komisioner mengesampingkan data/dokumen lama yang teregister,„dT kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dan menggunakan data/dokumen b diajukan oleh Pemohon pada persidangan pada tanggal 5 Mei 2014 tetapi formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan ole kepada kepaniteraan Komisi Informasi Pusat akan tetap menggunakan data yaitu formulir tertanggal 10 Januari 2014.

[3.32] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 22 ayat (1) UU KIP Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis. 12

Pasal 22 ayat (7) UU KIP Paling lambat 10 (sepuluh) hari keija sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan: a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; b. badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta; c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. Pasal 36 ayat (1) UU KIP Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tflnSS&pan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP

y 'A' /('

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu-palinjg lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan lertihik (lari; atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) ■o* [3.33] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b Perki No. 1 Tahun 2013 mengatur:

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis 13

[3.34] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.30].

[3.35] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.30],

[3.36] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.30] sampai paragraf [3.35] Majelis berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 37 ayat (2) UU KIP June to Pasal 13 huruf b Perki No. 1 Tahun 2013.

[3.37] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, mengatur; Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan. [3.38] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.37] Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan Putusan Sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara a quo.

4. KESIMPULAN [4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, permohonan a quo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (Jegal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam sengketa a quo.

14

4. Batas waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013.

5. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [5.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Henny S. Widyaningsih selaku Ketua merangkap Anggota, Evy Trisulo D dan Rumadi masingmasing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Parlindungan sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis

(Henny S. Widyaningsih) Anggota Majelis

Anggota Majelis

15

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

16