IDENTITAS

KOMISI INFORMASI PUSAT

A SL

REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 253/VII/KIP-PS-A/2013

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1]

Komisi Informasi Pusa, yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa

Informasi Publtk Nomor Register 253/VII/KIP-PS/2013 yang diajukan oleh: Nama Alamat

: Muhtar Judu. : Polsek Biringkanaya, Jl. Kapasa Raya No. 26 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Nama Alamat

: Faisal Djudu. : Kelurahan Ubo-Ubo RT/RW 06/03 Kecamatan Kota Temate Selatan, Kota Temate, Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Nama

: Kantor Pertanahan Kota Ternate.

Alamat

: Jl. Palapa Tanah Masjid Ternate.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

1

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa surat-surat Pemohon.

2. DUDUK PERKARA A.

Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 17 Juli 2013 yang diterima dan terdaftar pada tanggal 19 Juli 2013 dan diberi Register Nomor 253/VII/KIP-PS/2013,

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 1 Mei 2013, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Temate dan diterima pada tanggal 6 Mei 2013, perihal keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 43 Luas 2.640

m 2 atas

nama Taher Hamisi, berupa hal-hal berikut:

a. Apakah yang melandasi/dasar terbitnya SHM Nomor 43 Luas 2.640 M2 atas nama Taher Hamisi; b. Apakah pemberian hak atas tanah tersebut berasal dari tanah warisan ataukah berasal dari penunjukan Tanah Negara; c. Apakah terbitnya SHM Nomor 43 Luas 2.640 M2 atas nama Taher Hamisi sudah sesuai dengan prosedural. [2.3] Bahwa permohonan informasi yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] tidak mendapat jawaban dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Temate melalui surat tertanggal 30 Mei 2013 dan diterima pada tanggal yang sama. [2.4] Bahwa karena keberatan yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3] tidak mendapat tanggapan dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi

2

Pusat pada tanggal 17 Juli 2013 yang diterima dan terdaftar pada tanggal 19 Juli 2013 dan diberi Register Nomor 253/VII/KIP-PS/2013. [2.5] Bahwa sengketa a quo telah disidangkan pada tanggal 5 dan 6 November 2014 hanya dihadiri oleh Pemohon

Alasan Permohonan [2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat karena permohonan informasi dan keberatan yang diajukan Pemohon tidak mendapat tanggapan dari Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.7] Pemohon mengajukan permintaan informasi terkait keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 43 Luas 2.640 m2atas nama Taher Hamisi dengan alasan Pemohon adalah salah satu ahli waris almarhum Tahir Hamisi.

Petitum [2.8] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Informasi Publik ini.

B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa pada persidangan, Pemohon menyampaikan keteranganketerangan sebagai berikut: 1, Bahwa Pemohon menyatakan sebagai ahli waris dari Taher Hamisi Djudu yang diterangkan melalui surat keterangan warisan yang ditandatangani oleh Camat Panakkukang tertanggal 1 Juni 1999. 2. Bahwa Taher Hamisi Djudu orang tua dari Pemohon adalah salah seorang anak dari Hamisi Djudu, selain Aminah Hamisi dan Muhammad Hamisi, yang ketiga juga merupakan ahli waris dari Hamisi Djudu berdasarkan Surat Keterangan

3

Warisan tanggal 16 Maret 1999 yang dibuat oleh A Mustari Kepala Desa Bastiong. 3. Bahwa Pemohon menerangkan mengajukan permohonan informasi terkait keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 43 Luas 2.640 m2 atas nama Taher Hamisi untuk memperjelas asal usul status tanah tersebut; apakah merupakan penunjukan tanah negara atau merupakan harta waris sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama Temate No. 278.Pdt.G/2008/PA,Tte yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 157 K/AG/2010, yang menyatakan bahwa SHM Nomor 43 sebagai harta warisan Hamisi Djudu Kakek dari Pemohon. 4. Bahwa Pemohon meyakini tanah SHM Nomor 43 diperoleh oleh Taher Hamisi orang tua Pemohon berdasarkan penunjukan tanah negara bukan merupakan harta waris dari Hamisi Djudu yang merupakan kakek dari Pemohon.

Surat-Surat Pemohon [2.10] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut: Surat P -l

Salinan surat tertanggal 1 Mei 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Temate dan diterima pada tanggal 6 Mei 2013, perihal permintaan penjelasan/informasi keberadaan Sertifikat Hak M ilik (SHM) Nomor 43 Luas 2.640 m2 atas nama Taher Hamisi dan tanda terima surat.

Surat P-2

Salinan surat keberatan tertanggal 30 Mei 2013 dan diterima pada tanggal yang sama yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Temate dan tanda terima surat.

Surat P-3

Salinan Sertifikat Hak Milik Nomor 43 atas nama Taher Hamisi yang dibuat Kantor Pendaftaran Tanah Temate pada tanggal 6 Maret 1971.

Surat P-4

Salinan surat keterangan warisan tertanggal 1 Juni 1999 yang dibuat oleh A Mustari Kepala Desa Bastiong

Surat P-5

Salinan Putusan Nomor: 278/Pdt,G/2008/PA.Tte yang dikeluarkan Pengadilan Agama Temate Kelas 1 B tertanggal 7 Agustus 2009, dan salinan Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2009/PTA.MU yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Agama 4

Maluku Utara tertanggal 3 Desember 2009 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/AG/2010 tertanggal 25 Mei 2010. Surat P-6

Salinan surat keterangan kewarisan tertanggal 16 Maret 1999.

Surat P-7

Salinan kartu tanda penduduk atas nama Faisal Djudu dan Muhtar Judu

Keterangan Termohon [2.11] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 5 November 2014, pihak Termohon diwakili dua orang yang mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kota Temate bernama David Agam dan Julaiha Batuna dengan jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah serta Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara berdasarkan surat disposisi Kepala Kantor Pertanahan Kota Temate, dan seorang lakilaki yang mengaku sebagai pegawai Kantor Wilayah BPN Maluku Utara yang tidak dapat menunjukkan identitas apapun. Pihak yang hadir hanya diberikan kewenangan untuk menghadiri persidangan tanpa diberikan kewenangan lain. Atas hal tersebut, Majelis Komisioner berpendapat tidak dapat menerima kehadirannya sebagai Kuasa Termohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf b, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2013).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 5

2. Kedudukan hukum {legal standing) Pemohon, untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3. Kedudukan hukum

{legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam

sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas. Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi (KI) Pusat mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 23 UU KIP dinyatakan: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan Petunjuk Teknis Standar Layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP j undo Pasal 1 angka 3 Perki No 1 Tahun 2013 yang dinyatakan bahwa: Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Perki No 1 Tahun 2013, permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat ditempuh apabila: 6

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi

dan mengajukan permohonan penyelesaian

Sengketa Informasi Publik, sebagaimana yang telah diuraikan pada Bagian Kronologi

paragraf [2,2], [2.3], dan paragraf [2.4],

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai paragraf [3.8] Majelis berpendapat permohonan a quo yang diajukan Pemohon adalah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sehingga Majelis mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

Kewenangan Relatif [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan;

Pasal 27 ayat (2) UU KIP Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.

Pasal 6 ayat (1) Perki No 1 Tahun 2013 Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat. [3.11] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Badan Publik pusat sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, adalah: Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR,Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat.

7

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Perpres No. 63 Tahun 2013), Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jaw ab kepada Presiden.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Perpres No. 63 Tahun 2013, BPN RI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Perpres No. 63 Tahun 2013, untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN RI di daerah, dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.

[3.15] Menimbang bahwa sumber pembiayaan BPN RI diatur dalam Pasal 53 Perpres No. 63 Tahun 2013, yang dinyatakan bahwa: Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPN RI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

[3.16] Menimbang bahwa Termohon dalam sengketa a quo adalah Kantor Pertanahan Kota Temate yang merupakan lembaga vertikal dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 37 Perpres No. 63 Tahun 2013 juncto Pasal 29 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (selanjutnya disebut Perka BPN No. 4 Tahun 2006), yang menyatakan bahwa: Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kanwil BPN. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 Perka BPN Nomor 4 Tahun 2006, Termohon mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 8

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.17] serta Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 015/II/KIP-PS-M-A/2013, dan Nomor 174/V/KIP-PS-

A/2012, yang semuanya mengadili dan memutus Sengketa Informasi Publik dengan Termohon yang identik dengan Termohon pada sengketa a quo, Majelis berpendapat bahwa Termohon tergolong sebagai Badan Publik Pusat sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki Nomor 1 Tahun 2013. [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.12] sampai dengan paragraf [3.18], Majelis berpendapat, Komisi Informasi Pusat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No.l Tahun 2013 Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau; 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. [3.21] Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Individu/Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan uraian paragraf [3.20] wajib menyertakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

9

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan, Pemohon telah menyertakan identitas berupa Salinan Kartu Tanda Penduduk (Surat P­ 7).

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.20] sampai paragraf [3.22] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam sengketa a quo.

C, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [3.24] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur bahwa: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, [3.25] Menimbang bahwa Termohon adalah Kantor Pertanahan Kota Temate yang merupakan instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2013 dan Perka BPN Nomor 4 Tahun 2006, sebagaimana yang diuraikan pada Bagian A paragraf [3.12] sampai dengan paragraf [3.17] yang tergolong sebagai Badan Publik Pusat.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon dalam persidangan diwakili dua orang yang mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kota Temate bernama David Agam dan Julaiha Batuna dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah serta Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 44 UU KIP (1) Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon.

10

(2) Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan. (3) Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi

Informasi dapat memutus untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan ataupun tertulis. (4) Pemohon Informasi Publik dan Termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Pasal 1 angka 3 Perki N o l Tahun 2013 Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [S.24] sampai dengan paragraf [3.27] Majelis berpendapat Termohon memiliki kedudukan hukum

(legal

standing) sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi a quo, dan pihak yang menghadiri dalam persidangan tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan sengketa a quo.

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.28] meskipun kehadiran pihak yang mewakili Termohon tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan sengketa a quo, bukan berarti sengketa a quo tidak dapat dilanjutkan. Majelis berpendapat bahwa sengketa a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 31 Perki No. 1 Tahun 2013 yang berbunyi: Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. [3.30] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

11

sebagaimana yang telah diuraikan pada Bagian Kronologi paragraf [2.2], [2.3], dan

paragraf [2.4].

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). [3.32] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Perki No 1 Tahun 2013 yang mengatur bahwa: Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon;

[3.33] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Bagian Kronologi paragraf [2.4] yang pada pokoknya menyebutkan Pemohon mengajukan keberatan tertanggal 30 Mei 2013 dan diterima pada tanggal yang sama yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Temate, maka Majelis berpendapat, berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.27] sampai dengan paragraf [3.29] maka jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon, untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan 36 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki No. 1 Tahun 2010).

[3.34] Menimbang bahwa berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.33] merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam jangka waktu 14 hari kerja sebagaimana diuraikan 12

dalam paragraf [3.32] sehingga Majelis berpendapat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi Pusat melalui surat tertanggal 17 Juli 2013 dan diterima pada tanggal 19 Juli 2013, memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 13 huruf b Perki No. 1 Tahun 2013.

E. Pokok Permohonan [3.35] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan persidangan, Majelis memperoleh fakta bahwa: 1. Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Bagian Kronologi paragraf [2.2], [2.3], dan paragraf [2.4], 2. Bahwa pada persidangan tanggal 5 November 2014, pihak Termohon diwakili dua orang yang mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil Kantor Pertanahan Kota Temate bernama David Agam dan Julaiha Batuna dengan jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah serta Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara berdasarkan surat disposisi Kepala Kantor Pertanahan Kota Temate, dan seorang laki-laki yang mengaku sebagai pegawai Kantor Wilayah BPN Maluku Utara yang tidak dapat menunjukkan identitas apapun. Pihak yang hadir hanya diberikan

kewenangan

untuk

menghadiri

persidangan

tanpa

diberikan

kewenangan lain, sehingga tidak dapat diterima dan didengar keterangannya, maka Majelis berpendapat sengketa informasi a quo tidak dapat diproses melalui Mediasi sehingga persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

F. Pendapat Majelis [3.36] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.18] yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Karenanya sebagai Badan Publik, Majelis berpendapat Termohon wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Infomasi Publik, selain informasi yang dikecualikan serta wajib menyediakan

13

Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU KIP.

[3.37] Menimbang bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara

dan

penyelenggaraan

negara

dan/atau

penyelenggara

dan

penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan UU KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik, sedangkan informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3, dan Pasal 2 ayat (2) UU KIP.

[3.38] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU KIP, disebutkan; Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

[3.39] Menimbang bahwa Badan Publik berhak untuk menolak permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 17 UU KIP.

[3.40] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.39] Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan UU KIP diatur dalam Pasal 17 huruf a sampai j. Adapun Informasi Publik yang dikecualikan dengan kategori data pribadi, dan Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan undang-undang diatur dalam Pasal 17 huruf g, h, dan j, sebagai berikut: H u r u f g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; H u r u f h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan, kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 14

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

H uruf j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. [3.41] Menimbang bahwa dalam hal dikecualikannya suatu informasi maka Badan Publik wajib melakukan uji konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU KIP yaitu; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang. [3.42] Menimbang bahwa yang dimaksud uji konsekuensi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut PP No. 61 Tahun 2010), yaitu: Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

[3.43] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan dalam sengketa a quo, Termohon tidak pernah memberikan jawaban/tanggapan atas permohonan informasi dan keberatan yang diajukan Pemohon, sehingga tidak ada alasan dikecualikannya informasi yang dimohonkan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat, tetap mempertimbangkan dan menilai informasi yang menjadi pokok perkara a quo dengan memperhatikan jenis dan kategori informasi yang dimohonkan Pemohon, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[3.44] Menimbang bahwa permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon berupa permohonan informasi terkait Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 43 Luas 2.640 M2atas nama Taher Hamisi yaitu berupa hal-hal berikut: a. Apakah yang melandasi/dasar terbitnya SHM Nomor 43 Luas 2.640 nama Taher Hamisi; 15

m2 atas

b. Apakah pemberian hak atas tanah tersebut berasal dari tanah warisan ataukah berasal dari penunjukan Tanah Negara; c. Apakah terbitnya Nomor 43 di atas sudah sesuai dengan prosedural. hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] huruf a sampai c. Sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi Pemohon tidak terlepas dari adanya proses perolehan hak atas tanah yang diatur berdasarkan peraturan dibidang pertanahan.

[3.45] Menimbang bahwa terbitnya hak milik atas suatu tanah merupakan hasil dari adanya suatu permohonan pendaftaran tanah yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 1997) disebutkan: Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya; [3.46] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan data pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 1 angka 15 PP No. 24 Tahun 1997, adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.

[3.47] Menimbang bahwa dokumen-dokumen yang terkait dengan proses pendaftaran tanah dapat dikategorikan sebagai warkah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri N egara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Perka BPN No. 3 Tahun 1997) yang menjelaskan warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut.

[3.48] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan data fisik berdasarkan Pasal 1 angka 6 PP No. 24 Tahun 1997, disebutkan;

16

Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

[3.49] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan data yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 7 PP No. 24 Tahun 1997, disebutkan: Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta bebanbeban lain yang membebaninya. [3.50]

Menimbang

bahwa berdasarkan Pasal

187 ayat (1)

Bab V tentang

Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah Bagian Kesepuluh tentang Penyajian Informasi Data Fisik dan Data Yuridis Perka BPN No. 3 Tahun 1997, disebutkan; Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis.

[3.51] Menimbang bahwa yang dimaksud pihak berkepentingan yang dapat diberikan data fisik dan data yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 11 Perka BPN No. 3 Tahun 1997, yaitu; Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah. [3.52] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) dan (2) Perka BPN No. 3 Tahun 1997, untuk mendapatkan data fisik dan data yuridis diatur sebagai berikut; (1) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut. (2) Permintaan tersebut dipenuhi setelah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan. [3.53] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 187 ayat (1) Perka BPN No. 3 Tahun 1997 juncto Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional

17

(selanjutnya disebut Perka BPN N o.6 Tahun 2013) pada dasarnya hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan instansi pemerintah.

[3.54] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU KIP yang pada prinsipnya setiap Pemohon Informasi berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertai alasan permintaan.

Terkait alasan

permohonan Pemohon

dalam

mengajukan

permohonan informasi sebagaimana fakta persidangan yang diuraikan dalam paragraf [2.7] dan paragraf [2.9] angka 1 dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU KIP, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum.

[3.55] Menimbang bahwa informasi sebagaimana yang dimohonkan pemohon dalam paragraf [2.2] huruf a sampai c, Majelis berpendapat permohonan informasi terkait SHM Nomor 43 Luas 2.640 m2 atas nama Taher Hamisi merupakan bagian data yuridis atas terbitnya SHM yang berdasarkan uraian paragraf [4.51] sebagai informasi terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis.

[3.56] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.50] dan berdasarkan uraian paragraf [3.55] maka Majelis berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon dalam sengketa a quo berkaitan dengan rahasia pribadi dan aset, maka informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan informasi yang bersifat rahasia/dikecualikan.

[3.57] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.55] dan paragraf [3.56] maka Majelis berpendapat, terhadap informasi yang menyangkut rahasia pribadi dan aset dapat dikategorikan sebagai informasi yang bersifat terbuka sepanjang orang yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU KIP, dan pihak yang memperoleh informasi memiliki kepentingan hukum dan kepentingan langsung terhadap informasi yang dimohonkan.

[3.58] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.47] sampai dengan paragraf [3.57] Majelis berpendapat dengan mempertimbangkan fakta persidangan dan fakta hukum bahwa Pemohon yang merupakan ahli waris dari almarhum Taher Hamisi (Surat 18

P-4) memiliki kepentingan langsung dan kepentingan hukum terhadap informasi dalam sengketa a quo, sehingga sudah seharusnya Termohon memberikan informasi sebagaimana yang dimohonkan Pemohon.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi a quo, dan pihak yang menghadiri dalam persidangan tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan sengketa a quo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesian Sengketa Informasi Publik terpenuhi.

5. AMAR PUTUSAN Memutuskan,

[5.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[5.2] Menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] huruf a sampai c sebagai informasi yang dapat bersifat dikecualikan namun terbuka untuk Pemohon karena memiliki kepentingan langsung dan kepentingan hukum terhadap informasi a quo.

[5.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi secara tertulis tentang: a. Dasar penerbitan SHM Nomor 43 Luas 2.640 m2 atas nama Taher Hamisi;

19

b. Status awal penunjukan pemberian hak atas tanah sesuai dengan SHM Nomor 43 Luas 2.640 m2; c. Prosedur penerbitan SHM Nomor 43 Luas 2.640 m2

[5.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dalam paragraf [5.3] kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Evy

Trisulo selaku Ketua merangkap Anggota, Yhannu Setyawan dan Henny S. Widyaningsih masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal 6 November 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 November 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ramlan Achmad sebagai Panitera Pengganti, dan hanya dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

(Evy Trisulo) Anggota Majelis

(Yhan

Anggota Majelis

. . ...... ,

(Henny S. Widyaningsih)

Panitera Pengganti

(Ramlan Achmad)

20

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Temate, 6 November 2014 Panitera Pengganti

21