IDENTITAS

PUTUSAN Nomor: 362/PTSN-MK. MA/KI-JBR/XII/2014

[1.1]

1. IDENTITAS

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan putusan dalam sengketa informasi Publik Nomor Registrasi: 1098/K-B4/PSI/KI-JBR/XI/2014 yang diajukan oleh:

Nama

Alamat

:

Retno Sugiarti

Jl. Babakan Radio No. 41, Kel. Sukaraja, Kec. Cicendo, Bandung

:

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap Nama

Alamat

[1.2]

: :

Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Jl. Cianjur No. 34 Bandung

selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

A. Pendahuluan [2.1]

Kronologi [2.2]

2. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 20 Oktober 2014 dengan registrasi Sengketa nomor 1098/K-B4/PSI/KI-JBR/XI/2014.

Pada tanggal 20 Juli 2014 Pemohon mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Bandung, berupa: Permohonan IMB Apartemen Gateway Pasteur beserta Lampirannya

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | email: [email protected]

[2.3] [2.4] [2.5]

Pada tanggal 17 Agustus 2014 Pemohon mengirimkan surat keberatan yang ditujukan kepada Walikota Bandung yang diterima pada tanggal 20 Agustus 2014. Pada tanggal 20 Oktober 2014 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan diregistrasi dengan nomor 1098/K-B4/PSI/KI-JBR/XI/2014. Pada tanggal 3 Desember 2014 dilakukan mediasi di kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan telah dinyatakan gagal karena Termohon tidak hadir sehingga Pemohon menarik diri dari perundingan.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6]

Termohon tidak menanggapi keberatan atas permohonan informasi yang disampaikan Pemohon.

Petitum [2.7] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk: 1. Menyelesaikan sengketa informasi publik; 2. Menyatakan termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.

B. Alat bukti

Keterangan Pemohon

[2.8]

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan lampiran IMB adalah dokumen-dokumen autentik persyaratan pengajuan IMB terutama AMDAL. 2. Tujuan penggunaan informasi adalah: 1) Untuk melindungi hak-hak warga yang berada dekat lokasi tersebut, 2) untuk melihat perbuatan mana yang melanggar, 3) untuk proses hukum berikutnya.

3. Berdasarkan pasal 23 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, penyusunan AMDAL harusnya melibatkan masyarakat 4. Pernah audiensi dengan walikota Bandung Ridwan Kamil yang pernah menjanjikan akan memerintahkan penghentian pembangunan Gateway Pasteur, tapi belum direalisasikan.

4. Pemohon dan warga sekitar merasa terganggu dengan pembangunan Gateway Pasteur. Gangguan yang dirasakan oleh masyarakat di antaranya: kebisingan, kekeringan karena tiga sumber mata air digunakan oleh Gateway, adu domba antarwarga, intimidasi, dsb.

Surat-Surat Pemohon

[2.9]

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P- 1 Bukti P- 2

Salinan surat permintaan informasi yang diajukan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung tertanggal 20 Juli 2014.

Salinan surat keberatan yang diajukan kepada walikota Bandung tertanggal 17 Agustus 2014 yang diterima pada tanggal 20 Putusan 362/PNTP-MK.MA/KI-JBR/XII/2014

Halaman 2 dari 12

Bukti P- 3

[2.10]

Agustus 2014.

Salinan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang diterima pada tanggal 20 Oktober 2014.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh informasi publik yang diminta Pemohon. b. Memerintahkan Badan Publik untuk menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.11]

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan

[2.12]

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat/tertulis

Surat-surat Termohon

Kesimpulan Pemohon [3.1]

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Pihak Pemohon tidak memberikan kesimpulan

Kesimpulan Termohon

[3.2]

Pihak Termohon tidak memberikan kesimpulan.

[4.1]

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (2) UU KIP junto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP).

[4.2]

4. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.

Terhadap kedua hal tersebut diatas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Putusan 362/PNTP-MK.MA/KI-JBR/XII/2014

Halaman 3 dari 12

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat [4.3]

[4.4]

[4.5] [4.6]

[4.7] [4.8] [4.9]

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat ( 1) huruf a, pasal 27 ayat (1) huruf a,b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (3) huruf b, dan Pasal 3 ayat (4) huruf b PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi. Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP, juncto Pasal 3 ayat (3) huruf b dan pasal 3 ayat (4) huruf b PERKI tentang PPSIP.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP juncto Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (4) PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi atau menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk. Menimbang bahwa Termohon adalah Badan publik Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan pasal 27 ayat (3) UU KIP.

Menimbang telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 13 November 2014 yang dihadiri Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon.

Menimbang telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 3 Desember 2014 namun gagal mencapai kesepakatan karena Termohon tidak hadir sehingga Pemohon menarik diri dari perundingan.

[4.10] Menimbang telah dilaksanakan sidang ajudikasi pada tanggal 11 Desember 2014 yang dihadiri Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon.

[4.11] Menimbang Pasal 49 PERKI PPSIP yang menyatakan: Dalam hal Termohon dan kuasanya tidak hadir pada persidangan yang ditetapkan Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon. [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.6] sampai [4.11] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo. B. Kedudukan Hukum ( Legal standing) Pemohon

[4.13]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI tentang SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 dan pasal 8 PERKI Putusan 362/PNTP-MK.MA/KI-JBR/XII/2014

Halaman 4 dari 12

[4.14]

tentang PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon. Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon telah mengajukan surat permintaan informasi publik kepada Termohon pada tanggal 20 Juli 2014 (Bukti P-1); 2. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon tertanggal 20 Agustus 2014 (Bukti P-2);

3. Pemohon tidak mendapat tanggapan terhadap keberatan yang disampaikan, sehingga Pemohon permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang diterima pada tanggal 20 Oktober 2014 (Bukti P-3). 4. Pemohon membutuhkan informasi dimohonkan dalam rangka melindungi hak-hak warga yang berada dekat lokasi [4.15]

5. Telah diadakan Mediasi pada tanggal 3 Desember 2014. Mediasi telah gagal dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di sehingga Pemohon menarik diri dari perundingan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] dan [4.14] tersebut Majelis berpendapat bahwa pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.

C. Pokok Permohonan

[4.16] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: 1.

Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak bisa dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

informasi

publik

b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada atasan Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2.

c. Pemohon tidak memperoleh tanggapan atas keberatan yang disampaikan sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan informasi publik;

D. Pendapat Majelis

[4.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberi pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

Putusan 362/PNTP-MK.MA/KI-JBR/XII/2014

Halaman 5 dari 12

[4.18] Menimbang bahwa informasi yang dimohonkan adalah: Permohonan Izin Mendirikan bangunan (IMB) Apartemen Gateway Pasteur beserta Lampirannya

[4.19] Menimbang keterangan pemohon bahwa yang dimaksud dengan lampiran IMB adalah dokumen-dokumen autentik persyaratan pengajuan IMB terutama tentang AMDAL. [4.20] [4.21]

Menimbang pasal 11 ayat 1 huruf b UU KIP tentang informasi yang wajib disediakan setiap saat di antaranya adalah: hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya. Menimbang pasal 13 ayat 1 huruf g Perki No. 1 Tahun 2010 tentang SLIP bahwa informasi yang wajib tersedia setiap saat diantaranya adalah: syaratsyarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan.

[4.22] Menimbang pasal 1 angka 7 Perda Kota Bandung No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak, menyatakan bahwa Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada setiap orang yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk membangun, memperluas, mengurangi, merawat, dan mengubah bangunan gedung dan bangun bangunan. [4.23] Menimbang pasal 2 Perda Kota Bandung No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak, yang menyatakan bahwa: IMB yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai : a. instrumen pemerintahan; b. yuridis preventif; c. pengendalian; d. koordinasi; dan e. pengawasan publik.

[4.24] Menimbang pasal 26 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, menyatakan bahwa: (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

[4.25] Menimbang persyaratan IMB menurut BPPT, berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Keputusan Walikota Bandung Nomor Putusan 362/PNTP-MK.MA/KI-JBR/XII/2014

Halaman 6 dari 12

640/Kep.554-Huk/2004 tentang Harga Dasar Bangunan dan Tarif Ongkos Bongkar Bangunan, meliputi:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

KRK (Keterangan Rencana Kota) Asli KRK (Keterangan Rencana Kota) Fotokopi Foto copy PBB tahun terakhir Rekomendasi dari Instansi Terkait Foto copy Surat Bukti Pemilikan Tanah Keterangan dari pemilik tanah dengan akte notaris atau pejabat yang berwenang Salinan akta notaris untuk Badan Hukum (untuk perusahaan / koperasi) Gambar Rencana Arsitek bangunan 1:100 (4x) Gambar dan perhitungan beton / baja apabila bangunan bertingkat (2x) Laporan penyelidikan tanah (sondir) Foto copy KTP Pemohon Pemberitahuan kepada tetangga diketahui RT/RW dan tembusan disampaikan kepada Lurah dan Camat setempat Surat kuasa izin (izin menguasakan dengan dilengkapi KTP) Gambar instalasi listrik, air minum, air kotor dsb Izin Lokasi AMDAL Surat Perjanjian Pemakaian Tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya Surat Kuasa Pengurusan apabila dikuasakan Foto copy akta perusahaan Foto copy NPWP Pemohon Foto copy SIUJK atau SIUP Pemohon Naskah Reklame dan Data Visual Gambar lokasi yang dimohonkan Gambar Denah, Tampak, Potongan Skala 1:100 atau 1:50 Perhitungan Konstruksi Gambar Konstruksi skala 1:100 atau 1:50 Detail Konstruksi Skala 1:20 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

[4.26] Menimbang pasal 9 Perda Kota Bandung No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak, yang menyatakan bahwa: (1) Setiap orang yang akan membangun bangunan gedung dan bangun bangunan wajib memiliki IMB. (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota. (3) Pelaksanaan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kewenangan menerbitkan IMB kepada Kepala SOPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pelayanan perizinan terpadu. (4) IMB bagi bangunan fungsi khusus diterbitkan oleh Gubernur. (5) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. [4.27] Menimbang pasal 10 Perda Kota Bandung No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak, yang menyatakan bahwa: (1) Untuk memperoleh IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan : a. administratif; Putusan 362/PNTP-MK.MA/KI-JBR/XII/2014

Halaman 7 dari 12

[4.28]

[4.29]

b. yuridis; c. teknis. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. surat permohonan; b. formulir permohonan. (3) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. fotokopi tanda bukti kepemilikan tanah/penguasaan tanah; b. surat pernyataan/surat perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya; c. fotokopi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) lama bagi yang telah memiliki SLF; d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon perorangan; e. fotokopi akta pendirian untuk pemohon badan; f. surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan; g. Surat persetujuan khusus dari warga dan Walikota bagi permohonan IMB bangunan tertentu yang dapat meresahkan masyarakat setempat; h. Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) bagi bangunan gedung tertentu; i. SKRD atau dokumen yang ditetapkan atas retribusi IMB. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. surat KRK dan/atau Arahan Teknis Pemanfaatan Ruang Kota yang berkaitan dengan lahan/tanah yang diajukan perizinannya, dari SOPD yang memiliki kewenangan teknis perencanaan tata ruang kota; b. gambar rencana teknis bangunan dengan skala 1 : 100 atau 1 : 200; c. gambar dan perhitungan konstruksi beton/baja/kayu apabila bertingkat dan bangunan yang mempunyai bentang besar; d. gambar rencana dan perhitungan utilitas bangunan gedung bagi yang dipersyaratkan; dan e. data hasil penyelidikan tanah bagi bangunan gedung 3 (tiga) lantai ke atas dan/atau yang dipersyaratkan; (5) Permohonan izin membangun bangunan gedung pada Kawasan Bandung Utara perlu mendapatkan rekomendasi Gubenur Jawa Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6) Persyaratan-persyaratan untuk kelengkapan permohonan IMB ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Menimbang pada saat pemeriksaan setempat tertanggal 18 Desember 2014 Termohon memberi keterangan bahwa pihaknya tidak akan memberikan lampirannya tetapi sudah menyarankan untuk minta kepada SKPD terkait. BPPT tidak merasa menguasai informasi/dokumen yang diminta karena bukan penghasil dokumen-dokumen tersebut.

Menimbang pasal 1 angka 2 UU KIP yang menyatakan: Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.30] Menimbang dalam pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Desember 2014 Termohon memperlihatkan dokumen berupa persyaratan IMB atau rekomendasi teknis lampiran IMB Gateaway Pasteur, berupa: 1. Surat izin Walikota Bandung Nomor 503.643/580/BPPT kepada Ir. Kusnadi Putusan 362/PNTP-MK.MA/KI-JBR/XII/2014

Halaman 8 dari 12

Surya Chandra untuk PT. Prasetya Agung Cipta Abadi, yang ditetapkan tanggal 19 September 2012.

2. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Apartemen, Hotel, dan Retail 3. Lampiran AMDAL

4. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) 5. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

6. Tanda Terima Bukti (Resi) Permohonan Izin yang dikeluarkan oleh BBPT 7. Keterangan Rencana Kota dari DISTARCIP

8. Tambahan Berita-Negara RI tanggal 12/1-2010 No. 4 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Menhukham Nomor AHU-69979.AH.01.02. Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 9. Surat dari Walikota Bandung perihal Persetujuan Pemanfaatan Ruang untuk Membangun Apartemen, Hotel, dan Ritel Gateway Pasteur tertanggal 9 Agustus 2011.

10. Surat dari Komando Operasi TNI Angkatan Udara I Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara tertanggal 2 Mei 2011, perihal Rekomendasi ketinggian pembangunan apartemen

11. Surat dari Kepolisian Negara RI Daerah Jabar Resor Kota Besar Bandung tertanggal 9 Januari 2012 perihal rekomendasi AMDAL Lalin Kamseltibcar Lantas untuk pembangunan Apartemen, Hotel, dan Ritel Gateway Pasteur di jalan Gunung Batu Bandung 12. Surat rekomendasi dari Dinas Kebakaran tertanggal 31 Januari 2012 tentang pemasangan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran

13. Surat dari Dinas Perhubungan tertanggal 28 Maret 2012 tentang rekomendasi AMDAL Lalin 14. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah tertanggal 12 Agustus 2011, berisi: Nama perusahaan, alamat perusahaan, nama pemilik/penanggungjawab, alamat pemilik/penanggungjawab, NPWP, nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah, bangunan tempat usaha, kegiatan usaha, kelembagaan, bidang usaha, jenis barang.jasa dagang utama 15. Lampiran 1 Dokumen teknis IMB dari Distarcip tertanggal 13 Agustus 2012, tetang indeks bangunan gedung berdasarkan fungsi dan klasifikasi 16. Buku Tanah hak milik nomor 215

17. Salinan Akta pelepasan hak tertanggal 28 Desember 2011

18. Daftar surat tanah, berisi nomor SHM dan GS, luas tanah, nomor akta pelepasan hak, dan nama-nama pemilik yang melepaskan haknya. [4.31]

19. Syarat-syarat yang harus ditaati pemegang izin

Menimbang beberapa item dari syarat-syarat IMB berisikan informasi sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf b dan h angka 3 UU KIP tentang Putusan 362/PNTP-MK.MA/KI-JBR/XII/2014

Halaman 9 dari 12

[4.32]

informasi yang dikecualikan yang di antaranya adalah: b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang

Menimbang paragraf [4.19] sampai dengan paragraf [4.30] majelis berkesimpulan bahwa: 1. Termohon menguasai informasi yang dimaksud 2. IMB dan dokumen pendukungnya atau syarat-syarat IMB adalah informasi yang terbuka, namun mengandung informasi yang dikecualikan, berkaitan dengan: a. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, berupa: fotokopi PBB, sertifikat hak milik dan luasan tanah para pihak yang melepaskan haknya; b. kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, berupa: gambar rencana arsitek bangunan, perhitungan konstruksi, detail konstruksi, dan rencana anggaran biaya (RAB).

[4.33] Menimbang telah dilakukannya sidang ajudikasi nonlitigasi pada tanggal 13 November 2014 dan 11 Desember 2014.

[4.34] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang berbunyi: “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”. [4.35] [4.36] [4.37]

Menimbang bahwa terhadap biaya penggandaan dokumen informasi dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (7) huruf g UU KIP juncto Pasal 27 PERKI tentang SLIP. Menimbang Pasal 49 ayat (2) PERKI No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP.

Menimbang Pasal 51 huruf d dan e PERKI No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP.

Berdasarkan seluruh berkesimpulan:

uraian

5. KESIMPULAN dan

fakta

hukum

diatas,

Majelis

Komisioner

[5.1]

Komisi Informasi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

[5.3]

Termohon memiliki kedudukan hukum permohonan dalam perkara a quo;

[5.2]

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo; (legal standing) untuk diajukan

Putusan 362/PNTP-MK.MA/KI-JBR/XII/2014

Halaman 10 dari 12

6. AMAR PUTUSAN Memutuskan,

[6.1]

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.3]

Memerintahkan Termohon untuk:

[6.2]

[6.4] [6.5]

Menyatakan bahwa dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan dokumen persyaratan IMB merupakan informasi yang terbuka, namun berpotensi mengandung informasi yang dikecualikan yaitu berkaitan dengan rahasia pribadi yang dapat mengungkap kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat. memberikan salinan IMB apartemen, hotel, dan retail Gateway Pasteur dan dokumen persyaratannya sebagaimana dimaksud paragraf [4.24] dan [4.26] kepada Pemohon, tanpa menyertakan dan/atau setelah terlebih dahulu mengaburkan/menghitamkan informasi publik yang dikecualikan, yaitu berkaitan dengan: 1. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, berupa: fotokopi PBB, sertifikat hak milik dan luasan tanah para pihak yang melepaskan haknya; 2. kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, berupa: gambar rencana arsitek bangunan, perhitungan konstruksi, detail konstruksi, dan rencana anggaran biaya (RAB).

Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan berkas dokumen dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima oleh Termohon. Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.

Putusan 362/PNTP-MK.MA/KI-JBR/XII/2014

Halaman 11 dari 12

Dengan demikian dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Anne Friday Safaria selaku Ketua merangkap Anggota, Mahi M. Hikmat dan Anton Minardi masing masing sebagai anggota, pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014, dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 24 Desember 2014, dengan didampingi oleh Hernadi Natawidjaja sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon. Ketua Majelis Ttd

Anggota Majelis

(Anne Friday Safaria)

Ttd

Anggota Majelis Ttd

(Mahi M. Hikmat)

(Anton Minardi) Panitera Pengganti Ttd

(Hernadi Natawidjaja)

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang–Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Bandung , 29 Desember 2014 Panitera Pengganti

(Adi Setiadi Ramdhani)

Putusan 362/PNTP-MK.MA/KI-JBR/XII/2014

Halaman 12 dari 12