ASLI KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 254/VII/KIP-PS-M-A/2011
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
1. IDENTITAS
[1.1]
Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan
menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 254/VII/KIP-PSM-A/2011 yang diajukan oleh: Nama
:
Gde Bhaskara
Alamat
:
The Green Bellagic 1 1 No.5 BSD Serpong, Tangerang Selatan
di dalam persidangan diwakili oleh Aohi ’Yulianto, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2011, selanjutrya f isebut sebagai Pemohon, Terhadap Nama
: Pemerin.Vi Provinsi DKI Jakarta cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.
Alamat
: Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat
di dalam perddanga i Fadjar Panjaitan, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan PPID meNlui tXrat Kuasa Khusus Nomor: 995/-073.72 tertanggal 10 Mei 2012 kepada: 1. i ’adi Broto 7. Made Suarjaya, S.H., M.H i. Alamsyah, S.H., M.H 4. Alberto Ali 5. Ika Meilani Untari Semuanya pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan
1
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Prapatan No. 42 Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Gedung Balaikota Blok G Lt III dan Lt IX Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 89 Kota Adminsitrasi Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon; Telah membaca kesimpulan dari Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi rmsat pada tanggal 28 Juni 2011, yang diterima dengan registrasi Sengketa Nomor: 25\ /VJVKIP-PS/2011.
Kronologi [2.2] Pada tanggal 29 Apri» 2011, Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah penjelasan tertulis menu n a i Sarat Dinas Tenaga Keria dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus ibukota Tikartc No. 9561-1.8388 nada tanggal 20 Pebruari 2004.
[z.S1 I'"arena tidak mendapatkan jawaban, Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 12 Mei 2011. [2.4] Termohon tetap tidak menanggapi keberatan dari Pemohon sehingga pada tanggal 28 Juni 2011, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat.
2
[2.5] Telah diadakan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan, yaitu pada tanggal 19 Januari 2012, 27 Januari 2012, dan 3 Pebruari 2012. Akan tetapi, mediasi dinyatakan gagal karena Termohon tidak pernah hadir pada pertemuan mediasi sehingga Pemohon menarik diri dari mediasi dan selanjutnya memohon penyelesaian sengketa melalui ajudikasi.
Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi [2.6] Untuk memperoleh alasan diterbitkannya surat No. 9561-1.8388 tertanggal 20 Pebruari 2004 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi yang dijadikan Perusah ia.' PT. Lion Mentari Airlines untuk mempekerjakan pilot dengan Perjanjian Kerja Wa.uu
“’•tentu
(PKWT) selama 10 (sepuluh) tahun secara sekaligus.
Petitum [2.7] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi untuk berkenan memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik ini sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemoh-'r. u ituk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa informasi (surat No 9561- «.8388 tanggal 20 Pebruari 2004) bukan informasi yang dikecualikan mcwru. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PubliL; 3. Memerintahkan kepada Te.rmhor untuk memberikan informasi terkait dengan diterbitkannya surat No 956«-1.8388 tanggal 20 Pebruari 2004 yang dijadikan dasar PT. Lion Mentari Ainines untuk mempekerjakan pilot dengan PKWT selama 10 (sepuluh) tahun secara sekaligus, dengan jelas, terang dan lengkap kepada Pemohon; 4. Menghuku-.il Termohon untuk membayar biaya perselisihan sengketa informasi publik ini Atau Membvikar putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana (ex aequo et bono).
b.
Alat Bukti
Keterangan Pemohon [2.8] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut. 1. Bahwa Pemohon meminta penjelasan atas surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, No. 9561-1.8388 pada tanggal 20 Pebruari 2004, yaitu surat yang berkaitan dengan diberlakukannya PKWT selama 10 tahun. 3
2. Sebelumnya Pemohon meminta penjelasan kepada Kementerian, tetapi kemudian dijawab oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta (Disnakertrans). 3. Pemohon melihat ada kecacatan dalam penerbitan surat ini, Pemohon melihat surat dari PT Lion ditujukan kepada kementerian tetapi yang menjawab adalah Disnakertrans. Menurut Pemohon, yang berhak memberikan izin kepada PT Lion adalah Kementerian Tenaga Kerja bukan Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta. 4. Bahwa kebijakan PT Lion memberlakukan PKWT selama 10 tahun adalah berdasarkan surat dari Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta. 5. Bahwa surat tersebut bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 20
Surat-Surat Pemohon [2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: 4
Bukti P-1
Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Gde Bhaskara dengan No. k i k . 3219052009.1741334
Bukti P-2
Surat Kuasa Khusus dari Gde Bhaskara kepada Kantor Hukum Agus w Partners pada tanggal 25 April 2011.
Bukti P-3
Salinan Surat Permohonan Informasi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Ibukota Jakarta secara tertulis tertanggal 29
Bukti P-4
April 2011. Salinan surat keberatan Pemohon kepada Kepala Dinas Tenaga ^ .ja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Ibukota Jakarta tertanggal 17 K -i 2011.
Bukti P-5
Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 28 Juni 2011.
Bukti P-6
Salinan Surat Nomor: AWP/4532/VIII/2010 dari Agus W & Partners selaku kuasa Pemohon kepada Menteri Tenaga Kerj, dan Transmigrasi RI perihal Laporan Tidak Ditanggapinya Smat Nomor. AWP/4303/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 oleh Disnakertrans DK JaKarta tertanggal 23 Agustus 2010.
Bukti P-7
Salinan Surat Nomor: AVT'4J39/lX/2010 dari Agus W & Partners selaku kuasa Pemohon kepada M eteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI perihal Status Surat Nmnor: AWP/4532/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010, tertanggal 21 September 2010.
Bukti P-8
Salinan burnt Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nrunor B.215/PHI-JSK/PPHI/IX/2010 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja 1 dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta perihal Himbauan untuk Memberikan Tanggapan, tertanggal 22 September 2010.
P :H' P-9
Salinan Surat Nomor: 6366/1.835.3 dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Agus Widodo, S.H., M.H selaku kuasa Pemohon perihal Klarifikasi tertanggal 18 Oktober 2010.
Bukti P-10
Salinan Surat Nomor: AWP/4547/X/2010 dari Agus W & Partners selaku kuasa Pemohon kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI perihal Tanggapan terhadap surat No. B.215/PHIJSK/PPHI/IX/2010 tertanggal 22 September 2010.
5
Bukti P-11
Salinan Surat Nomor: AWP/4580/XII/2010 dan Agus W & Partners selaku kuasa Pemohon kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI perihal Tanggapan Terhadap Surat No. B.288/PHIJSK/PPHI/XII/2010 tertanggal 3 Desember 2010.
Bukti P-12
Salinan Surat Nomor: Und.04/PHI-JSK/PPPHI/I/2011
dan
Direktorat
Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI kepada Kantor Huk in. Agus W & Partners dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmign s' Provinsi DKI Jakarta perihal Undangan Klarifikasi tertanggal 18 J a ru ^ : zOi 1. Bukti P-13
Salinan Surat Nomor: AWP/4596/II/2011 dari Agus W & Partners selaku kuasa Pemohon kepada Kepala Dinas Tenaga Korja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perihal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus ’buko^ Jakarta Belum Memberikan Jawaban Tertulis tertanggal 2 Pebruari 2011.
Bukti P-14
Salinan Surat Nomor: AWP/45 .WR/2G11 dari Agus W & Partners selaku kuasa Pemohon kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Daerah Khu:'is Ibukota Jakarta perihal Status Surat No:
AWP/4596/II/2011, ie^nggal 10 Pebruari 2011. Bukti P-15
Salinan Surat i'om.'.: AWP/4601/II/2011 dari Agus W & Partners selaku kuasa Pemoho.” kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi D?zrah Khusus Ibukota Jakarta perihal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Belum Menjawab Secara Tertulis, tertanggal 16 1 Pet. uari 2011.
Bukti 7 16
Replik
Penggugat
(PT
Lion
Mentari
Airlines)
dalam
Perkara
No.339/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst tertanggal 29 Desember 2009. Buku P-17
Salinan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Bukti P-18
Salinan Perjanjian Kerja antara PT Lion Mentari Airlines dengan Gde Bhaskara dengan Nomor:
-/JT-DP/PKCC/XII-2005
pada tanggal
19
Desember 2005 Bukti P-19
Salinan Perjanjian Kerja antara PT Lion Mentari Airlines dengan Gde
6
Bhaskara dengan Nomor: -/JT-DP/PKCC/V-2007
[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; b. Menyatakan bahwa informasi (surat No. 9561-1.8388 tanggal 20 Pebruari 2004) bukan informasi yang dikecualikan menurut Undang-Undang No. 14 Tahui. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan in fo rm ^ dikait dengan diterbitkannya surat No. 9561-1.8388 tanggal 20 Pebruari 2004 yang dijadikan dasar PT. Lion Mentari Airlines untuk mempekerjakan pilot dengan PKWT selama 10 (sepuluh) tahun secara sekaligus, dengan jelas, terang dan lengkap kepada Pemohon; d. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perselisihan sengketa informasi publik ini Atau 2. Subsider Memberikan putusan lain yanp; dipandang adil dan bijaksana (ex aequo et bono).
Keterangan Termohon [2.11] Menimbang bahwa d. dalam persidangan Termohon memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahv.a sura: yang terkait dengan informasi yang dimohon oleh Pemohon dibuat
7
7. Bahwa Termohon beranggapan Pemohon bukanlah pihak yang berhak atas informasi di dalam surat n quo karena sumt
Surat-Surat Termohon [2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: __________ ___________________ _________:--------------
Bukti T-l
I Surat Kuasa Nomor: yy5/-U/3.//
.
.
.
1
1
teranggai i«
o n n
H a ri
V s iH ia r
Panjatan, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan PPID tertanggal 10 Mei 2012 kepada: 1. HadiBroto 2. Made Suarjaya, S.H., M.H 3. Alamsyah, S.H., M.H 4. Alberto Ali 5. Ika Meilani Untari Bukti T-2
Pedoman Umum Klasifikasi Kearsipan Demc:mtah DKI Jakarta, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 485 Tahun 1994 Edisi ke-7, halaman 118 dan hal .m*, i I9.
[2.13] Menimbang bahwa dari selup-.;. da:i1-aalil yang diuraikan di atas, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan sebagai berikut; 1.
Primer Menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat uiterima;
2. Subsider Membonkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan
y?.-g bei'uKu.
3. KESIMPULAN PARA PIHAK
Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertanggal 3 Juli 2012 pada pokoknya sebagai berikut:
8
1. Bahwa Pemohon pada tanggai 28 Juni 2011 mengajukan sengketa informasi publik terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta di Komisi Informasi Pusat, sebagaimana tercatat dalam register sengketa No. 254/VII/KIP-PS-M-A/2011, 2. Bahwa dalam sengketa No. 254/VII/KIP-PS-M-A/2011 tersebut, Pemohon meminta kepada Termohon (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pusat cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta) untuk memberikan informasi dasar/alasan hukum diterbitkannya surat No. 9561-1.8388 tertanggal 20 Pebraari 2004 dan salinan ffo k op i atas surat tersebut. 3. Bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah dasar/alasan huku.^ I/n as Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta menerbitkan surat No. 9561-1.8388 tertanggal 20 Pebruari 2004 dan Pemohon juga mohon saPran/fotokopi atas surat tersebut. 4. Surat No. 9561-1.8388 tanggal 20 Pebruari 2004 tersvVrt digunakan oleh pihak lain sebagai dasar hukum untuk membuat Perjaniian ker,a Waktu Tertentu (PKWT) yang jelas
melanggar
ketentuan
Ketenagakerjaan juncto
Undang-Vnauig
No.
13
Tahun
2003
tentang
Peraturan i^enteri Kerja dan Transmigrasi RI No.
Kep. 100/Men/VI/2004 tentang Kerentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 5. Bahwa Termohon mengrkui dengan tegas bahwa surat Nomor: 9561-1.8388 tanggal 20 Pebruari 2004 ada romor surat yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, akan tetapi arsip surat tersebut sampai saat ini belum dik Temukan dan tidak ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, 6. F.'hwa Damohon telah mengajukan permohonan informasi publik atas surat No. 9561I 831>8 tertanggal 20 Pebruari 2004 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, namun tidak pernah dijawab oleh Termohon. 7. Bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya dengan tegas menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon yaitu surat No. 9561-1.8388 tertanggal 20 Pebruari 2004 adalah bukan termasuk informasi yang dikecualikan, sehingga berdasarkan hukum pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Termohon wajib memberikan informasi apa yang diminta Pemohon tersebut.
9
[3.2] Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang
diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,
Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan
bahwa surat No. 9561-1.8388 tertanggal 20 Pebruari 2004 tidak
termasuk informasi yang dikecualikan. 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan kepada Pemohon berupa informasi dasar/alasan hukum diterbitkannya surat No. 9561-1.8388 tertanggal 20 Pebruari 2004 dan salinan/fotokopi atas surat tersebut.
Kesimpulan Termohon [3.3] Menimbang Termohon tidak menyampaikan kesimpulan baik lisan maumn tertulis.
4. PERTIMBANGAN HUKUM
[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan perr.ohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ret^gaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200* tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) huruf a j undo Pasal 3 ayat (2) huriT b dan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2Ci9 tebang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP). [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan cerlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. ’. ewei.'-.ngan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan outasan terhadap permohonan a quo; 'z. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, i v.nadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:
A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi. 10
[4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e UU KW junCo Pasal 3 ayat P ) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki PPSIP. [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo. [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU Kl? juncto Pasa> 4 ayat (5) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa di dalam hal Komisi in.r.masi Provinsi belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat.
[4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah h'giar, Ladan Publik tingkat provinsi yang berkedudukan di DKI Jakarta. [4.8] Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa diajukan ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 28 Juni 2C J cur pemeriksaan pendahuluan selesai pada tanggal 22 Juli 2011. [4.9] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta baru dilantik pada tanggal 15 Maret 201z.
[4.10j Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.6] sampai dengan [4.9] Majelis berpendapat 'oai.Wv' Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan w. hadap permohonan a quo.
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 Perki PPSIP, 11
yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
[4 12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: Bukti P-1
1
Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan uu.gau oa.mun Kartu Tanda Penduduk atas nama Gde Bhaskara dengan Nomor KTP. 3219052009.1741334
Bukti P-2
Salinan Surat Kuasa Khusus dari Gde Bhaskara kepada Kantor H-ik.u. , Agus W & Partners pada tanggal 25 April 2011.
Bukti P-3
Salinan Surat Permohonan Informasi kepada Kepala >hnas 1 -naga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Ibukota Jakarta secair, tertulis tertanggal 29 April 2011.
Bukti P-4
Salinan surat keberatan Pemohon kep?-a Ke.'ala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Ibukota Jakaria tertanggal 12 Mei 2011.
Bukti P-5
Surat permohonan penyelesaiai. sei pketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tang<>i 2b Juni 2011.
[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan u.edan pada paragraf [4.11] dan [4.12] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon mtmenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Majelis akar i/'emp ;rtimbangkan pokok permohonan.
C. Tujuan Pe: nohonan Informasi Publik [4.14] Meni nbarg bahwa: 1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juneto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik; 2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permohonan informasi publik disertai alasan; 3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik apabila:
12
a. Informasi
publik
yang
diminta
termasuk
informasi
publik
yang
dikecualikan; b. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 4. Pasal 7 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 14 Perki SLIP pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan; 5. Pasal 9 huruf c Perki SLIP menyatakan bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi p ib .k yang dimohon termasuk informasi publik yang dikecualikan/rahas^a
disertai
alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara ^ g i lemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut, 6. Pasal 11 UU KIP juncto Pasal 13 Perki SLIP mengatur mengenai jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Bada,' Publik; 7. Pasal 19 ayat (1) Perki SLIP menyatakan bah*va setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat d?.< n ongetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi publik; 8. Pasal 22 Perki SLIP menvatak,.n oahwa seluruh informasi publik yang berada pada Badan Publik seteli: mformasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur pei mohonan informasi publik.
[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon dan di dalam persidangan, Pemohon telah menyebutkan alasan permrliunanrya;
[4.16j Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.14] dan [4.15], Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pciaturan perundang-undangan yang berlaku.
D. Pokok Permohonan [4.17] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:
13
1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; c. Pemohon tidak
mendapatkan tanggapan atas keberatan dan
Tm /ohon
sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara, 2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta
informasi
sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2]; 3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para piV.K, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebp gainer a dimaksud para paragraf sebelumnya.
E. Pendapat Majelis [4.18] Menimbang bahwa terhadap i-al-h?'. yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap pertanyaan hukum sebagai berikut.
1. Apakah
Termohon
Menguasai
Surat
No.
9561-1.8388
yang
Dimintakan
Penjelasan- a oleh Pemohon? [4.19] Menendang informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah penjelasan tertulis meneeny Suirl Dinas Tenaga Keria dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Nc. 9561-1.8388 pada tanggal 20 Pebruari 2004.
[4.20] Menimbang bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa benar dilihat dari model penomoran, Termohon yakin bahwa surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta.
[4.21] Menimbang bahwa Termohon menyatakan surat a quo tidak ditemukan sehingga Termohon tidak dapat memberikan penjelasan terkait dengan penerbitannya.
14
[4.22] Menimbang bahwa Termohon menyatakan meskipun surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta, Termohon belum menemukan surat tersebut hingga sidang terakhir dikarenakan ada perbaikan dan perpindahan kantor.
[4.23] Menimbang pada tanggal 24 Juli 2012 Majelis melakukan pemeriksaan setempat ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta,diterima oleh Suhari selaku Sekretaris Dinas, Hadi Broto, selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja, Gatot S. Widagdo selaku Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial, Lazuardi relaku Kasubag Umum, Chrisnawati selaku Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Va,-migrasi Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pada tahun 2004 sebagai Kepala Hubungan Industrial didampingi oleh
°crselisihan
Staf Bagian Umum, Suud y ^ g pida tahun 2004
menangani bagian penomoran. [4.24] Menimbang pada pemeriksaan setempat Termohon neryatakan bahwa secara garis besar mekanisme surat menyurat di Dinas Tenaga K&5- P 'ovinsi DKI Jakarta adalah surat dibuat oleh Cabang Tata Usaha (CTU) atau “Batfan ”lau Pejabat yang Memberikan Konsep”, selanjutnya diparaf oleh Kepala Bagian Tat. Usaha kemudian ditandatangani oleh yang berwenang untuk menandatangani. Unmk >euomoran, oleh Bagian Tata Usaha surat yang telah ditandatangani dikirim ke ala^.ai yang dituju atau dikembalikan kepada Pengonsep .
[4.25] Menimbang pada remeriksaan setempat Termohon kembali menegaskan bahwa surat yang dimintakan penjelasant ya oleh Pemohon tidak ditemukan, begitu pula dengan Register Surat Keluar Tahan 2004”, dimana ada kemungkinan hal ini disebabkan karena Sub Bagian Umum sebadai satuan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan surat berkali-kali pindah r. anga- kerja. jA.26] Menimbang pada pemeriksaan setempat Termohon menyatakan bahwa pernah ada
Kebijakan penghapusan arsip dan ada kemungkinan data surat dan “Register Surat Keluar Tahun 2004” ikut di dalam dokumen yang dihapuskan.
[4.27] Menimbang pada pemeriksaan setempat Termohon juga menyatakan bahwa tata cara penomoran dan pengklasifikasian surat pada tahun 2004 didasarkan pada Pedoman Umum Klasifikasi Kearsipan Pemerintah DKI Jakarta, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 485 Tahun 1994. [Bukti T-2] 15
[4.28] Menimbang pada halaman 118 Pedoman Umum Klasifikasi o quo disebutkan bahwa kode nomor: “-1.838” diperuntukkan bagi surat yang terkait dengan Perlindungan Kerja.
[4.29] Menimbang bahwa kode surat yang dimintakan penjelasannya oleh Pemohon adalah: “-1.8388”. [4.30] Menimbang terhadap perbedaan kode tersebut, karena dokumen surat a qi o belum dapat ditemukan, Termohon berasumsi kemungkinan yang terjadi adalah auw ye salah pengetikan sehingga ada kelebihan angka pada nomor surat tersebut. Jadi,
n terdapat
kode “ 1.838.8” yang hampir sama juga dengan kode surat yang dimhuakai penjelasannya, namun karena yang diatur adalah mengenai “Persatuan Burnt.” , maka kemungkinan kesalahan pengetikan menjadi kelebihan angkalah yang dianggap Termohon lebih logis.
[4.31] Menimbang bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010, Termohon pernah mengundang Pemohon dan PT Lion Mentari Airlines u r u k mencari pemecahan atas perselisihan hubungan industrial, dimana pada waktu it" F 1. Lion Mentari Airlines tidak hadir di dalam pertemuan yang telah dijadwalkan. [4.32] Menimbang keterangan «ari Lhrisnawati yang pada tahun 2004 menjabat Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industilal bahwa berdasarkan keterangan Gde Bhaskara pada saat itu, sengketa yang ada adalah r.engenai perselisihan hubungan kerja antara Pemohon dan PT Lion Mentari A rhnes, bukan tentang surat yang dimintakan penjelasannya oleh Pemohon. Akan tetapi, tetap ?.ua kemungkinan bahwa surat tersebut memang pernah dihasilkan oleh Termohcn. [4.03] Menimbang di dalam Replik Penggugat PT Lion Mentari Airlines selaku Penggugat terhadap
Gde
Bhaskara
selaku
Tergugat
dalam
perkara
perdata
No.
339/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Desember 2009 [Bukti P-16], pada halaman 2 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat atau PT Lion Mentari Airlines telah mengajukan izin atau permohonan Pengecualian Kesepakatan Waktu Tertentu kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 6 Pebruari 2004.
16
[4.34] Menimbang di dalam Replik a quo PT Lion Mentari Airlines pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap permohonan izin tersebut, Menteri Tenaga Keija melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan persetujuan kepada PT Lion Mentari Airlines untuk memberlakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pekerja sebagai profesi penerbang termasuk Gde Bhaskara melalui surat Nomor: 9561-1.8388 tertanggal 20 Pebruari 2004. [4.35] Menimbang Komisi Informasi Pusat mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi Direktur PT Lion Mentari Airlines dan Rusdi Muhtar selaku Wakil Kepala Dii\a‘ Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2004, pada tanggal 25 Juli 20'? melalui Surat Pemberitahuan Nomor: 317/VII/KIP-RLS/2012, namun kedua sak,, tiaik hadir tanpa pemberitahuan. Majelis meminta tambahan pertanyaan atau kete.^gan dari para pihak namun para pihak menyatakan tidak ada tambahan pertanyaan dan keterangan.
[4.36] Menimbang Pasal 1 angka 2 UU KIP, Informasi j^obk adalah: Informasi yang dihasilkan, disimpan f.’kJr.ia. dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan : en>elenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan pnonl' i. lnnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang beraa.+an 'lengan kepentingan publik. [4.37] Menimbang keterangan
paragraf [4.19] sampai dengan paragraf [4.36], Majelis
berpendapat bahwa surat t e r b u t dihasilkan dan pernah dikuasai oleh Termohon sehingga hal-hal atau kebijakan yang melatarbelakangi terbitnya surat a quo sudah sepatutnya merupakan informasi publik yang dikuasai oleh Termohon.
2. Avakai: Penjelasan Tertulis mengenai Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pr^v.nsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, No. 9561-1.8388 pada tanggal 20 Pebruari ',004 Merupakan Informasi Yang Dikecualikan? [4.38] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf c UU KIP juneto Pasal 13 ayat (1) huruf b pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: (c) seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.
[4.39] Menimbang bahwa dari keterangan yang terdapat di Replik PT. Lion Mentari Airlines sebagaimana tertuang di dalam paragraf [4.33] dan [4.34] di atas, penjelasan tertulis atas surat 17
a quo merupakan kebijakan yang menjadi alasan lahirnya surat yang mengizinkan PT. Lion Mentari Airlines memberlakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selama 10 (sepuluh) tahun kepada pekerja yang berprofesi sebagai penerbang termasuk Pemohon.
[4.40] Menimbang bahwa penolakan pemberian informasi wajib didasarkan alasan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6 dan Pasal 17 UU KIP.
[4.41] Menimbang Termohon pernah menguasai surat a quo. [4.42] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.37J s ^ p a i dengan paragraf [4.41] Majelis berpendapat bahwa informasi yang dimohon btmpa penjelasan tertulis atas surat a quo bukanlah informasi yang dikecualikan s e tt in g penolakan pemberian informasi oleh Termohon atas alasan pengeceualian tidak berdasar hukum.
3. Apakah Pemohon adalah Pihak yang berhak Me-«pe roleh Dokumen a quo? [4.43] Menimbang bahwa Termohon menyata’ an r e:uohon bukanlah pihak yang berhak untuk melihat informasi di dalam surat a ouo -a.ena surat a quo tidak ditujukan kepada Pemohon. [4.44] Menimbang bahwa Perr.ohoi. adalah penerbang yang melakukan Perjanjian Kerjasama Waktu Tertentu selama 13 (soouiuh) tahun dengan PT. Lion Mentari Airlines berdasarkan kebijakan yang tertera di da) .m surat yang dimohon penjelasannya oleh Pemohon.
[4.45] Men'.abang keterangan di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil Termohon yang menyat?' an irm olak memberikan penjelasan atas surat a quo kepada Pemohon adalah tidak releva.
5. KESIMPULAN MAJELIS
Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.
18
[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. [5.3] Dalil-dalil Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; [6.2] Menyatakan bahwa: Informasi yang diminta Pemohon berupa penjelasan tertulis mengenai Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, No. 9561-1.8388 pada tanggal 20 Pebruari 2004 adalah informasi yang terbuka.
[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana [6.2], dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari ke v
,ejak salinan putusan diterima oleh
Termohon. [6.4] Menetapkan biaya penggandvn informasi dibebankan kepada Termohon.
Demikian diputuskan d?Iam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Amirudm selaku Ketua merangkap /.nggota, Henny S. Widyaningsih, dan Ramly Amin Simbolon masing-masing ^ebagai Anggota, pada hari Selasa, 24 Juli 2012 dan diucapkan dalam Sidang terbuka unta*. um>.m pada hari Rabu, 25 Juli 2012 oleh Majelis Komisioner yang namanamamu terebut di atas, dengan didampingi oleh Isnaneni Siregar sebagai Petugas Kept,!.'teran , serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
Ketua Majelis
19
Anggota Majelis
Anggota Majelis
amly Amin Simbolon)
(Henny S. Widyaningsih) Petugas Kepaniteraan
(Isnaneni Siregar)
20
