IDENTITAS

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 368/XI/KIP-PS-A/2013 KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS [1.1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 368/XI/KIP-PS/2013 yang diajukan oleh: Nama

: Rambang Widianto

Alamat

: Jl. P. H. Husin II Komplek Alex Griya 3 No. B-8 Pontianak,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Nama

: Kementerian Pekerjaan Umum RI

Alamat

: Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

yang dalam persidangan diwakili oleh Mila Kayanthi, SH dan Hikmad Batara Reza Lubis, SH, MH berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 01/SKS/SJ/2014 tertanggal 13 Oktober 2014, dari Ir. Agoes Widjanarko, M.I.P, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum RI selanjutnya disebut sebagai Termohon.

[1.2] Telah membaca Permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon; Telah memeriksa surat-surat dari Termohon. 1

2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 11 November 2013 yang diterima dan terdaftar

di

Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 22 November 2013 dengan registrasi sengketa nomor: 368/XI/KIP-PS/2013. Kronologi [2.2] bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik surat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pekerjaan Umum RI pada tanggal 13 Juni 2013 dan diterima Termohon tanggal 17 Juni 2013. Adapun salinan informasi dokumen yang dimohon oleh Pemohon adalah: Permohonan informasi terkait Paket Pekerjaan sebagai berikut: 1)

Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan SPAM Aruk Ds. Aruk Sajingan Kab. Sambas;

2)

Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan SPAM Perbatasan Entikong Kab. Sanggau;

3)

Pengadaan

dan

Pemasangan

Jaringan

Perpipaan

Jagoi

Babang

Kab.

Bengkayang; 4)

Pembangunan SPAM dengan Bronkaptering Kec. Paloh Kab, Sambas, P/P Jaringan Pipa PVC 0 100 - 6.000 M, 0 75-5.000 M, 0 50-2000M;

5)

PDAM Jongkong Kab. Kapuas Hulu (Rehab IPA Jongkong dan IPA IKK Kedamin);

6)

PDAM Sintang Kab. Sintang (Rehabilitasi IPA Tj Puri I dan II, Pemasangan Pompa Intake 30 L/DT);

7)

Pembangunan Reservoir 500 M3, P/P Pipa 0 250&100 - 13.416 M Ds Semudun Kec. Sei Kunyit Kab. Pontianak; dan

8)

Pembangunan SPAM Ds. Semudun Kec. Sei Kunyit Kab. Pontianak.

Informasi yang diminta atas Paket Pekerjaan diatas berupa antara lain: 1)

Copy/ salinan DIPA yang mencantumkan seluruh pekerjaan tersebut diatas;

2)

Copy/ salinan SK Pengangkatan PPK dan Pokja/Panitia Pelelangan;

2

3)

Copy/ salinan total HPS beserta rincian Daftar Kuantitas dan Harga untuk masing-masing pekerjaan tersebut di atas;

4)

Copy/ salinan Spesifikasi Teknis untuk masing-masing pekerjaan tersebut di atas;

5)

Seluruh copy/ salinan informasi/data harga pasar setempat yang didapat berdasarkan survey sebagai dasar penetapan dalam penyusunan HPS masingmasing pekerjaan yang dilengkapi dengan sumber asal informasi;

6)

Copy/ salinan dokumen penawaran perusahaan-perusahaan yang kami sebutkan di atas, untuk masing-masing pekerjaan, paling kurang informasi/ dokumen yang kami minta adalah; •

Copy/salinan Surat Penawaran;

•

Copy/ salinan Daftar Kuantitas dan Harga Barang yang ditawarkan;

•

Copy/ salinan Spesfikasi Teknis barang-barang yang ditawarkan lengkap dengan mereknya;

•

Copy/ salinan Brosur-brosur seluruh barang yang ditawarkan (brosur yang dilampirkan pada penawaran);

•

Copy/ salinan Daftar personil inti beserta copy SKA/SKTK dan Ijazah serta KTP/alamat lengkap masing-masing personil;

•

Copy/

salinan

Daftar

Peralatan

Utama

beserta

copy

bukti

kepemilikannya, terutama perusahaan-perusahaan yang diundang untuk pembuktian kualifikasi; •

Copy/ salinan Metode Pelaksananaan;

•

Copy/ salinan Surat Dukungan dari Pabrik/ Agen atas barang yang ditawarkan;

7)

•

Copy/ salinan Daftar Barang yang diimpor; dan

•

Copy/ salinan Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN.

Copy/ salinan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) lengkap beserta lampiranlampirannya dari masing-masing pekerjaan tersebut diatas;

8)

Copy/ salinan Kontrak dari masing-masing pekeijaan tersebut di atas; dan

9)

Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak beserta lampiranlampirannya yang diantaranya meliputi: •

Copy/ salinan program mutu; dan

3

•

Copy/ salinan organisasi keija beserta nama-nama personil yang ditugaskan penuh dilapangan.

[2.3] bahwa surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf [2.2] mendapatkan tanggapan dari Termohon dengan surat nomor HM.0601SO/371.1 perihal tanggapan/jawaban atas surat Permohonan Informasi Publik tertanggal tanggal 8 Juli 2013.

[2.4] bahwa atas tanggapan dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan surat keberatan pada tanggal 12 Juli 2013 kepada Menteri Pekerjaan Umum RI selaku Atasan PPID pada Kementerian Pekerjaan Umum RI.

[2.5] bahwa atas keberatan Pemohn sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.4], Termohon tidak menjawab dan Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan surat tertanggal II November 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 22 November 2013 dengan registrasi sengketa Nomor: 368/XI/KIP-PS/2013.

[2.6] bahwa Sengketa Informasi Publik a quo telah diadakan persidangan pada tanggal 20 Oktober 2014 yang hanya dihadiri oleh kuasa Termohon, dan tanggal 23 Oktober 2014 yang dihadiri Pemohon dan kuasa Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.7]

Pemohon mengajukan permohonan informasi publik yaitu untuk menjamin hak

warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Serta untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu

yang

transparan,

efektif

dan

efisien,

akuntabel,

serta

dapat

dipertanggungjawabkan dan untuk mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

4

/

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik atas perkara a quo karena Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Termohon.

Petitum [2.9] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Informasi Publik ini.

6 . Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.10] Menimbang bahwa di dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2014, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. bahwa Pemohon menyatakan informasi yang dinyatakan dikecualikan oleh Termohon adalah informasi yang seharusnya terbuka karena dokumendokumen terkait informasi tersebut telah diumumkan setelah pelelangan selesai. 2. bahwa Pemohon menyatakan tidak membawa tanda bukti terkait nota ekspedisi pos dikirimkannya surat permohonan dan surat keberatan yang disampaikan kepada Termohon. Sehingga, Pemohon menyatakan menyepakati penanggalan surat-menyurat seperti yang tercantum dalam surat permohonan dan surat keberatan yang dimiliki Termohon dan Majelis Komisioner.

Surat-Surat Pemohon [2.11] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat P-l

Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon.

Surat P-2

Salinan Permohonan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia tertanggal 13 Juni 2013, perihal permohonan informasi publik.

Surat P-3

Salinan Surat Jawaban atas Permintaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor HM.0601-S0/371.1 perihal tanggapan/jawaban atas surat Permohonan Informasi Publik tertanggal 8 Juli 2013. 5

Surat P-4

Salman Surat Pernyataan Keberatan atas Tanggapan Permohonan Informasi Publik kepada Menteri Pekeijaan Umum Republik Indonesia, tertanggal 12 Juli 2013.

Surat P-5

.

................

Salinan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Ketua Komisi Informasi Pusat RI, tertanggal 11 November 2013.

Keterangan Termohon [2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. bahwa Termohon menyatakan telah menerima surat permohonan informasi yang disampaikan Pemohon tertanggal 13 Juni 2013 pada tanggal 17 Juni 2013. * 2. bahwa Termohon menyatakan telah memberikan jawaban atas permohonan informasi Pemohon melalui surat tertanggal 8 Juli 2013 dan diterima Pemohon melalui tanda bukti ekspedisi tertanggal 10 Juli 2013. 3. bahwa Termohon menyatakan tidak menerima surat keberatan yang diajukan Pemohon dan kemudian mengklarifikasi bahwa surat tersebut diterima oleh TU Menteri Pekeijaan Umum pada tanggal 12 Juli 2013 dan tidak diterima oleh PPID. 4. bahwa Termohon menyatakan telah melakukan uji konsekuensi atas permohonan informasi yang tidak diberikan Termohon kepada Pemohon. . 5. Bahwa Termohon menyatakan secara logika, proyek yang informasinya dimohonkan oleh Pemohon seharusnya sudah selesai karena merupakan proyek single year. 6. bahwa Termohon menyatakan terhadap informasi yang dimohon, Termohon sudah memberikan informasi mengenai DIPA, dan HPS. Informasi yang tidak bisa diberikan Termohon karena termasuk yang dikecualikan adalah informasi mengenai spesifikasi teknis, informasi data harga pasar, salinan dokumen penawaran perusahaan, salinan berita acara hasil pelelangan, salinan kontrak, dan berita acara rapat persiapan kontrak. 7. bahwa terkait jawaban yang telah diberikan Termohon kepada Pemohon, Termohon masih tetap pada keputusan yang sama bahwa informasi yang dikecualikan tetap dikecualikan masih berlaku hingga sidang berlangsung karena informasi tersebut terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual. 8. bahwa Termohon menyatakan keberatan atas persidangan melalui keberatan formil dan keberatan substansial. Keberatan formil adalah bahwa permohonan penyelesaian sengketa sudah melebihi jangka waktu paling lambat tanggal 19 September 2014 menurut Perki No. 1 Tahun 2013. Keberatan materil adalah bahwa baik untuk tahun 2013 maupun 2014, karena permohonan yang dimohon Pemohon terkait dengan HAKI dan tidak mati dengan selesainya 6

pekerjaan. Sehingga, Termohon tetap menyatakan bahwa informasi yang dinyatakan dikecualikan dalam surat jawaban permohonan informasi tertanggal 8 Juli 2013 tetap merupakan informasi yang dikecualikan, walaupun pekerjaan telah selesai karena informasi yang dimohon terkait dengan hak kekayaan intelektual. Surat-Surat Termohon [2.13] Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut: Surat T-l

Salinan Surat Kuasa Nomor: 01/SKS/SJ/2014 tertanggal 13 Oktober 2014 dari Ir. Agoes Widjanarko, M.I.P selaku Sekretaris Jenderal kementerian Pekeijaan Umum RI.

Surat T-2

Buku Salinan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Informasi Publik yang diterbitkan oleh Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum RI tahun 2014 yang didalamnya juga melampirkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

156/KPTS/M/2011 tentang

Penetapan

Organisasi

dan

Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum serta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Pekeijaan Umum.

3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5, dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. I Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

7

1.

Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo.

Z.

Kedudukan

hukum

(legal standing)

Pemohon

untuk

mengajukan

permohonan penyelesaian sengketa informasi. 3.

Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian sengketa informasi.

4.

Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP juncto Perki No. 1 Tahun 2013, Komisi Informasi (KI) Pusat mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa: Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Kl? juncto Pasal 1 angka 3 Perki 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa: Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

8

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari keija setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari keija sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari keija setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). Pasal 38 ayat (1) UU KIP Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari keija setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan

informasi,

keberatan, dan mengajukan permohonan

penyelesaian sengketa informasi publik sebagai berikut: 1.

Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pekerjaan Umum RI tertanggal 13 Juni 2013. 9

2.

Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Menteri Pekeijaan Umum RI tertanggal 12 Juli 2013 karena jawaban/tanggapan dari Termohon tidak

...

sebagaimana yang dimohonkan dan tidak dipenuhinya pefmohonan informasi. 3.

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat dengan surat tertanggal 11 November 2013 yang diterima dan terdaftar

di

Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada

tanggal 22 November 2013 dengan registrasi sengketa nomor: 368/XI/KIPPS/2013. [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.8], Majelis berpendapat bahwa sengketa a quo berada dalam kompetensi absolut Komisi Informasi Pusat dan oleh karenanya Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa a quo. Kewenangan Relatif [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP dinyatakan bahwa: Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa: Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Badan Publik Pusat adalah: Badan Publik yang lingkup keijanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia! Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat. 10

[3.13] Menimbang bahwa Termohon adalah Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang merupakan salah satu Kementerian Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

[3.14] Menimbang UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menyatakan bahwa: Pasal 1 angka 1 Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pasal 2 Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Pasal 3 Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

[3.15] Menimbang Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian menyatakan bahwa: Pasal 1 Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut dengan Kementerian: (Angka 18): Kementerian Pekerjaan Umum Pasal 95 Segala Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing kementerian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.10] sampai dengan paragraf [3.15], Majelis berpendapat bahwa sengketa a quo berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Pusat dan oleh karenanya Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksan dan memutus sengketa a quo.

11

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU YJ? juncto Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

[3.18] Menimbang ketentuan sebagai berikut: Pasal H ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013: Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau 2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. [3.19] Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan uraian paragraf [3.18] Pemohon wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dalam hal Pemohon adalah warga negara Indonesia.

[3.20] Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan di dalam persidangan bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dengan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (vide Surat P-l). [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.17] sampai dengan paragraf [3.20] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum {legal standing) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa a quo. C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [3.22] Menimbang bahwa kedudukan hukum Kementerian Pekerjaan Umum RI sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa a 12

quo sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif’ sebagaimana dijelaskan dalam paragraf [3.10] sampai dengan paragraf [3.16], Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon).

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.22] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa a quo.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. [3.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] (Bagian Kronologi).

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 yang menyatakan: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. [3.26] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur mengenai batas waktu keberatan disertai pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian kronologi permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] Majelis menemukan adanya ketidaksesuaian jangka waktu yang ditempuh oleh Pemohon dengan syarat ketentuan jangka waktu yang diatur dalam UU KIP dan Perki No. I Tahun 2013. 13

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa jangka waktu pengajuan permohonan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi dilakukan paling lambat 14 hari keija sejak diterimanya tanggapan tertulis atas keberatan atau berakhirnya jangka waktu 30 hari keija bagi atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon.

[3.29] Menimbang bahwa pada faktanya, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) ke KI Pusat melebihi batas waktu pengajuan permohonan PSI sebagaimana ditetapkan dalam UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013. Seharusnya permohonan PSI ke Komisi Informasi Pusat diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah ditemukannya alasan untuk itu, dalam hal ini setelah habisnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari keija bagi Termohon untuk memberikan tanggapan keberatan. Batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Termohon untuk memberikan tanggapan keberatan yang dihitung sejak tanggal 12 Juli 2013 adalah tanggal 30 Agustus 2014. Oleh karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan, maka permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik disampaikan selambat-lambatnya tanggal 19 September 2013.

[3.30] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, permohonan Penyelesaian Sengketa ke KI Pusat diajukan Pemohon dengan surat 11 November 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 22 November 2013 dan Pemohon tidak dapat memberikan keterangan bukti selain dokumen-dokumen yang disertakan dalam permohonan, maka berdasarkan penjelasan sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.29] permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi telah melewati batas waktu 43 hari keija dari ketentuan UU KIP dan Perki No.l Tahun 2013.

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.24] sampai dengan paragraf [3.30] Majelis berpendapat bahwa Permohonan a quo daluwarsa dalam hal waktu pengajuan Permohonan PSI sehingga tidak memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur oleh UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013.

14

E. Pokok permohonan [3.32] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 36 Perki No. 1 Tahun 2013 (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan. (3) Dalam hal Majelis berpendapat tidak perlu menjatuhkan putusan sela, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus bersamaan putusan akhir. [3.33] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.32], Majelis berpendapat untuk mempertimbangkan pokok permohonan.

[3.34] Menimbang bahwa pokok permohonan informasi pemohon adalah : Permohonan informasi terkait Paket Pekeijaan sebagai berikut: 1) Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan SPAM Aruk Ds. Aruk Sajingan Kab. Sambas; 2) Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan SPAM Perbatasan Entikong Kab. Sanggau; 3) Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan Jagoi Babang Kab. Bengkayang; 4) Pembangunan SPAM dengan Bronkaptering Kec. Paloh Kab. Sambas P/P Jaringan Pipa PVC 0 100 - 6.000 M, 0 75-5.000 M, 0 50-2000M; ’ 5) PDAM Jongkong Kab. Kapuas Hulu (Rehab IPA Jongkong dan IPA IKK Kedamin); 6) PDAM Sintang Kab. Sintang (Rehabilitasi IPA Tj Puri I dan II, Pemasangan Pompa Intake 30 L/DT); 7) Pembangunan Reservoir 500 M3, P/P Pipa 0 250&100 - 13.416 M Ds Semudun Kec. Sei Kunyit Kab. Pontianak; dan 8) Pembangunan SPAM Ds. Semudun Kec. Sei Kunyit Kab. Pontianak. Informasi yang diminta atas Paket Pekeijaan diatas berupa antara lain: 1. Copy/ salinan DIPA yang mencantumkan seluruh pekerjaan tersebut diatas; 2. Copy/ salinan SK Pengangkatan PPK dan Pokja/Panitia Pelelangan; ’ 3. Copy/ salinan total HPS beserta rincian Daftar Kuantitas dan Harga untuk masing-masing pekerjaan tersebut di atas; 4. Copy/ salinan Spesifikasi Teknis untuk masing-masing pekerjaan tersebut di atas; 5. Seluruh copy/ salinan informasi/data harga pasar setempat yang didapat berdasarkan survey sebagai dasar penetapan dalam penyusunan HPS masingmasing pekerjaan yang dilengkapi dengan sumber asal informasi; 6. Copy/ salinan dokumen penawaran perusahaan-perusahaan yang kami sebutkan di atas, untuk masing-masing pekerjaan, paling kurang informasi/ dokumen yang kami minta adalah; 15

• • •

Copy/salinan Surat Penawaran; Copy/ salinan Daftar Kuantitas dan Harga Barang yang ditawarkan; Copy/ salinan Spesfikasi Teknis barang-barang yang ditawarkan lengkap dengan mereknya; ' 6 F • Copy/ salinan Brosur-brosur seluruh barang yang ditawarkan (brosur yang dilampirkan pada penawaran); • Copy/ salinan Daftar personil inti beserta copy SKA/SKTK dan Ijazah serta KTP/alamat lengkap masing-masing personil; • Copy/ salinan Daftar Peralatan Utama beserta copy bukti kepemilikannya, terutama perusahaan-perusahaan yang diundang untuk pembuktian kualifikasi; • Copy/ salinan Metode Pelaksananaan; • Copy/ salinan Surat Dukungan dari Pabrik/ Agen atas barang yang ditawarkan; 6 • Copy/ salinan Daftar Barang yang diimpor; dan • Copy/ salinan Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN. 7. Copy/ salinan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) lengkap beserta lampiran-lampirannya dari masing-masing pekerjaan tersebut diatas; 8. Copy/ salinan Kontrak dari masing-masing pekerjaan tersebut di atas; dan 9. Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak beserta lampiranlampirannya yang di antaran ya meliputi: ‘ • Copy/ salinan program mutu; dan • Copy/ salinan organisasi kerja beserta nama-nama personil yang ditugaskan penuh dilapangan. [3.35]

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, Termohon menyatakan pekerjaan

tersebut merupakan pekerjaan single year pada tahun 2013 dan terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual tetapi tidak mati walaupun pekerjaan tersebut telah selesai. Sehingga Termohon menyatakan bahwa informasi tersebut dikecualikan dengan merujuk pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

[3.36] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU KIP menyatakan bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

[3.37] Menimbang setiap badan publik wajib mengumumkan Informasi publik setiap saat berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf e UU KIP, yang menyebutkan bahwa: (1) Badan publik wajib menyediakan informasi Publik setiap saat yang meliputi: e. Perjanjian Badan Publik dengan Pihak Ketiga 16

[3.38] Menimbang Pasal 13 ayat (1) huruf e Pemturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) menyatakan bahwa: (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas: e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya; [3.39] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.32] sampai dengan paragraf [3.38] maka Majelis komisioner berpendapat bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dan informasi yang dimohon Pemohon adalah informasi publik yang harus tersedia setiap saat sehingga dapat di akses oleh publik dengan cara yang mudah dan efisien.

4. KESIMPULAN [4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. 3. Termohon memenuhi syarat

kedudukan

hukum (legai standing) sebagai

Termohon a quo. 4. Permohonan a quo tidak memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana ditentukan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013.

5. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [5.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Dyah Aryani P., selaku Ketua merangkap Anggota, Yhannu Setyawan dan Evy Trisulo Dianasari dan masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 17

2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Indah Puji Rahayu sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Dyah Aryani P) Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Evy Trlsulo Dianasari) Panitera Pengganti

(Indah Puji Rahayu)

18

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 23 Oktober 2014 Panitera Pengganti

(Indah Puji Rahayu)

19