IDENTITAS

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 285/IX/KIP-PS-M-A/2012 KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 285/IX/KIP-PS/2012 yang diajukan oleh:

Nama

: Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA)

Alamat

: Mampang Prapatan IV, Jl. K No.37 RT 006, RW 04, Jakarta Selatan.

selanjutnya disebut sebagai Pemohon. yang dalam persidangan diwakili oleh Muhammad Maulana selaku Manager Peneliti Seknas FITRA berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1508-02/seknas fitra/I/2014 tertanggal 16 Januari 2014 dari Yenny Sucipto selaku Sekretaris Jendral Seknas FITRA.

Terhadap Nama

: Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD)

Alamat

: Jl. May. Jen. D.I. Panjaitan No. 1 Jakarta Timur,

selanjutnya disebut sebagai Termohon. yang dalam persidangan diwakili oleh Danu I. Nugraha, S.H., M. H. dan Djoko Sawalno. S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07/SEKR/I/2014 tertanggal 17 Januari 2014 dari Pande Putu Yasa selaku Pit. Direktur Utama Perum PPD.

1

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa Surat-surat dari Pemohon; Telah memeriksa Surat-surat dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA A.

Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat yang diterima pada tanggal 26 September 2012 dan diregistrasi dengan Nomor: 285/IX/KIP-PS/2012.

Kronologi [2.2] bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon melalui Surat Nomor 1135-02/Seknas FITRA/VTI/2012, tertanggal 23 Juli 2012 yang pada pokoknya meminta informasi berupa: salinan Akta Jual Beli Tanah Depo D Kedaung dan salinan Akta Jual Beli Tanah Depo B Cililitan.

[2.3] bahwa karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi tertanggal 23 Juli 2012, Pemohon kemudian mengajukan Surat Keberatan kepada Termohon melalui Surat Nomor 1145-02/Seknas FITRA/VIII/2012, tertanggal 7 Agustus 2012.

[2.4] bahwa karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat yang diterima pada tanggal 26 September 2012. [2.5] bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Pemeriksaan Pendahuluan (MPP) telah melakukan pemeriksaan dan berdasarkan Penetapan MPP Komisi Informasi Pusat Nomor 191/X/KIP-PNTP-MPP.A/2012, tertanggal 23 Oktober 2012 yang pada pokoknya dinyatakan menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon. [2.6] bahwa Sengketa Informasi Publik a quo telah diadakan mediasi pada tanggal 9 Oktober 2013, namun mediasi dinyatakan gagal karena Pemohon menarik diri dari proses mediasi sehingga Penyelesaian Sengketa Informasi Publik a quo dilanjutkan melalui ajudikasi. 2

[2.7] bahwa Sengketa Informasi Publik a quo telah diadakan ajudikasi pada tanggal 8 Januari 2014 tanpa dihadiri Termohon namun Pemohon yang hadir tidak membawa surat kuasa, dan ajudikasi pada tanggal 17 Januari dan 30 Januari 2014 dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi [2.8] bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk digunakan sebagai acuan dalam kajian pengelolaan anggaran dan aset negara.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [2.9] bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena tidak mendapatkan tanggapan atas permohonan dan keberatan dari Termohon.

Petitum [2.10] Meminta Komisi Informasi Pusat menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada Pemohon.

B.

Alat Bukti

Keterangan Pemohon [2.11] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. bahwa Pemohon menerangkan permohonan informasi yang diajukan kepada Termohon bermaksud untuk melakukan studi atas aset-aset pemerintah pusat sehingga diperlukan beberapa dokumen yang dikuasai Perum PPD. 2. bahwa Pemohon menerangkan studi yang dilakukannya secara random sampling dan diambil di dua daerah yaitu di daerah Kedaung dan Cililitan diambil dari Daftar Depo Perum PPD. 3. bahwa Pemohon menerangkan selain pemilihannya berdasarkan random, informasi yang dimohonkan juga berdasarkan informasi yang diperoleh Pemohon, Depo B dan D telah dijual oleh Termohon. 4. bahwa Pemohon menerangkan bersedia untuk diberikan informasi oleh Termohon yang masih relevan dengan informasi yang dimohonkannya mengenai jual beli Depo B dan D.

3

5. bahwa Pemohon menyatakan pada prinsipnya apa yang disampaikan Termohon berkenaan dengan kondisi perusahaan Termohon tidak cukup menjadi alasan untuk tidak dapat memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon sehingga Pemohon menilai salinan dokumen jual beli Depo D masih ada dan tidak tersita oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Surat-Surat Pemohon [2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut: SP-1

Salinan Surat Permohonan Informasi Nomor 1135-02/Seknas FITRA/VII/2012 tertanggal 23 Juli 2012 beserta tanda terimanya tanggal 23 Juli 2012.

SP-2

Salinan Surat Keberatan Nomor 1145-02/Seknas FITRAATII/2012 tertanggal 7 Agutus 2012 beserta tanda terimnya tertanggal 8 Agustus 2012.

SP-3

Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat tertanggal 26 September 2012.

SP-4

Salinan Akta Pendirian Forum Indonesia untuk Transparansi No. 6 yang dibuat oleh Notaris Henry Siregar, S.H,.

SP-5

Salinan Surat Kuasa Khusus Nomor 1508-02/seknas firta/I/2014 tertanggal 16 Januari 2014, dari Yenny Sucipto selaku Sekretaris Jendral Seknas FITRA

[2.13] bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan Termohon [2.14] Menimbang bahwa di persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. bahwa Termohon menerangkan pendirian Perum PPD awalnya merupakan perusahaan swasta yang mendapat penanaman modal asing, kemudian diambil alih Departemen Keuangan sehingga asetnya milik pusat dan sejak tahun 1999 Termohon tidak pernah menerima public service obligation (PSO) dan selanjurnya pembiayaan berdasarkan hasil sendiri, jadi hanya aset awal yang dari pemerintah.

4

2. bahwa Termohon menerangkan informasi sebagaimana dimohonkan Pemohon terkait dengan Akta Jual Beli Depo B Cililitan sebagaimana ketentuan yang berlaku bahwa akta hanya diberikan kepada Pembeli. 3. bahwa Termohon menerangkan tidak memberikan respon atas permohonan informasi yang diajukan Pemohon karena sedang mencari mengenai dokumen yang dimohonkan Pemohon karena salinan dokumen tersebut hanya dimiliki oleh Pembeli. 4. bahwa Termohon membenarkan adanya proses jual beli untuk Depo B Cililitan namun dokumen Akta Jual belinya tidak dikuasai karena hanya diberikan kepada Pembeli, namun Termohon bisa buktikan melalui surat-surat terkait proses jual belinya. 5. bahwa Termohon menyatakan untuk jual beli Depo B berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama dijual kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sementara untuk Depo D sepengetahuan Termohon telah dijual pada swasta pada tahun 2004 namun hingga saat ini untuk proses jual beli Depo D Termohon masih ditelusuri dokumennya. 6. bahwa Termohon menjelaskan kondisi perusahaan pada saat itu memang sedang tidak stabil karenanya proses jual beli yang biasanya dikeluarkan notaris belum sepenuhnya terjadi seperti itu sehingga yang bisa diberikan Termohon hanya seperti MoU. 7. bahwa Termohon menerangkan kondisi perusahaan Termohon pada tahun 2011 sedang mengalami persoalan hukum sehingga pada tahun 2011 dokumen Akta Jual Beli Depo B dan beberapa dokumen disita oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Termohon dapat memberikan informasi berupa dokumen perjanjian atau MoU adanya proses jual beli Depo B tersebut.

Surat-Surat Termohon [2.15] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan surat sebagai berikut: S T-l

Salinan Surat Kuasa Nomor 07/SEKR/I/2014 tertanggal 17 Januari 2014 dari Pande Putu Yasa selaku Pit, Direktur Utama Perum PPD.

ST-2

Salinan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Jual Beli Depo B, C, H dan K Perum PPD tertanggal 28 April 2006.

ST-3

Salinan Adendum Kesepakatan Bersama antara Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang

5

Jual Beli Depo B, C, H dan K Perum PPD tertanggal 27 Oktober 2006. ST-4

Salinan Surat Nomor S-160/MBU/2006 tertanggal 28 April 2006 Perihal Penghapusbukuan dan Penjualan Depo B, C, H dan K kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Pinjaman Dana Talangan.

S T-5

Salinan Surat Nomor S -12/MBU/2005 tertanggal 13 April 2005 Perihal Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva Perum PPD.

S T-6

Salinan Berita Acara Penyitaan dan Lampirannya tertanggal 8 November 2011 oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

[2.16] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut: 1. Setelah mendengar keterangan Termohon dalam persidangan ajudikasi di Komisi Informasi Pusat pada tanggal 17 dan 30 Januari 2014, dengan ini kami bermaksud menyampaikan beberapa kesimpulan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dalam sidang ajudikasi yang telah dilaksanakan sebelumnya, Pemohon membuat kesimpulan sebagai berikut: a. bahwa Termohon adalah Badan Publik sebagaimana yang dimaksud UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena saham awal Perum PPD berasal dari APBN. Oleh karenanya, Perum PPD terikat dengan ketentuan yang diatur dalam UU tersebut, seperti kewajiban melaksanakan Pelayanan Informasi Publik. Akan tetapi, sebagai Badan Publik, Perum PPD belum melaksanakan mandat pelayanan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. Hal ini ditunjukan dari tidak adanya tanggapan Perum PPD atas permintaan informasi salinan dokumen Akta Jual Beli Depo D Kedaung dan Akta Jual Beli Depo B Cililitan yang dimohonkan oleh Seknas FITRA. Rendahnya pemahaman Perum PPD juga ditunjukan dengan ketidakhadiran Perum PPD dalam proses mediasi penyelesaian sengketa informasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, sehingga proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ditempuh melalui mekanisme ajudikasi.

6

b. bahwa Termohon telah benar melakukan jual beli Depo D Kedaung dan Depo B Cililitan yang merupakan aset Perum PPD. Tetapi Termohon hingga pada sidang ajudikasi yang dilaksanakan pada 30 Januari 2014 belum menunjukan Akta Jual Beli kedua Depo tersebut dengan alasan salinan Akta Jual Beli tersebut tidak dimiliki oleh penjual, dalam hal ini adalah Termohon. Dimana menurut Termohon, Akta Jual Beli hanya dimiliki oleh Pembeli Depo. Namun, Pemohon melihat bahwa Termohon seharusnya memiliki salinan atau copy Akta Jual Beli tersebut, karena Termohon adalah pihak penjual yang juga berhak mendapatkan salinannya. Setidaknya sebagai lampiran laporan yang disampaikan kepada Kementerian BUMN. c. bahwa Pemohon menyimpulkan bahwa sebenarnya Termohon memiliki salinan informasi yang diminta. Akan tetapi, menurut Pemohon, Termohon sepertinya terlalu mengkaitkan masalah sengketa informasi ini dengan kasus lain yang sedang terjadi di internal Perum PPD. Padahal seharusnya kewajiban Perum PPD sebagai Badan Publik untuk melaksanakan Pelayanan Informasi Publik tidak boleh dilupakan. Sehingga, ada kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan pada Termohon yang ditunjukan dengan sikap reaktif dan emosional di saat sidang ajudikasi. Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut; 1. Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Termohon untuk diberikan salinan Akta Jual Beli Depo D dan Depo B eks aset Perum PPD, namun tidak ada tanggapan dari Termohon; 2. Pemohon telah mengajukan Banding kepada Direksi Perum PPD atas tidak ditanggapinya surat Pemohon tentang permohonan Pemohon untuk diberikan salinan Akta Jual Beli (AJB) penjualan aset a quo, namun juga tidak ada tanggapan dari Pemohon, dan selanjutnya mengajukan permasalahan a quo ke Komisi Informasi Pusat; 3. Pemohon memerlukan data a quo untuk melakukan studi, data penjualan Depo D dan Depo B hanya sebagai data random untuk melakukan analisa dari studi a quo; 4. Pemohon merasa mempunyai hak untuk memperoleh informasi a quo; 5. Depo D dan Depo B adalah benar eks aset Perum PPD (PP PMN terlampir) yang telah terjual atas persetujuan Kementerian BUMN dalam rangka restrukturisasi (penyehatan) perusahaan, antara Iain Lay-off {PHK) karyawan kurang lebih sejumlah 5.000 pegawai. Kebijakan divestasi aset merupakan satu-satunya jalan untuk pendanaan pembayaran uang pesangon bagi karyawan yang akan di-PHK;

7

6. Termohon telah berusaha untuk mencari data yang diminta oleh Pemohon, namun oleh karena yang diminta oleh Pemohon adalah Salinan AJB, maka pengertian “Salinan” adalah turunan asli dari Akta Jual Beli (AJB), dan dalam transaksi jual beli di Notaris, maka penjual (Termohon) tidak memiliki (menguasai) data yang diminta oleh Pemohon, karena “salinan AJB” dikuasai oleh Pembeli; 7. Direksi Termohon yang saat ini menjabat tidak paham atas proses jual beli a aset a quo, sehingga atas perintah Direksi Termohon kepada Kuasa Termohon untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN terkait dengan permohonan Pemohon, dan menurut Kementerian BUMN adalah BUMN hanya wajib menyediakan informasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sedangkan terkait dengan informasi lainnya, maka BUMN terikat juga dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan korporasi (PT, Perum, Koperasi, dll), sehingga tidak semua informasi dapat diberikan; 8. Terkait dengan data yang diminta oleh Pemohon, Termohon hanya memiliki data berupa foto copy dan surat-surat lainnya yang terkait dengan penjualan asset a quo telah dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Tinggi DKI; 9. Termohon merasa studi yang akan dilakukan oleh Pemohon tidak jelas, jika yang dimaksudkan oleh Pemohon untuk melakukan studi penelitian terkait dengan alasan penjual aset, maka Termohon dapat memberikan bahan-bahan yang terkait dengan alasan penjualan aset; 10. Terkait dengan pernyataan Pemohon adalah setiap warga negara berhak atas informasi a quo, maka Termohon juga meminta keterbukaan dari Pemohon terkait dengan apakah benar data a quo semata-mata untuk kepentingan studi, karena Termohon juga mempunyai kompetitor dalam menjalankan usahanya. Terlebih lagi Termohon adalah perusahaan milik negara, badan usaha yang juga memiliki hak dan kewajiban menurut peraturan yang berlaku di Republik Indonesia ini, sehingga hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sama-sama seimbang {equal). 11. Bahwa permohonan Pemohon yang meminta “Salinan Akta Jual Beli (AJB)” kepada Termohon adalah informasi yang di luar dari ketentuan Pasal 14 UU No, 14 Tahun 2008, dan terkait dengan “salinan akta Jual beli (AJB)” yang merupakan turunan asli AJB, maka informasi (data) tersebut tidak dalam penguasaan Termohon (Penjual), serta data yang berupa foto copy AJB dan surat-surat lainnya yang terkait dengan penjualan aset a quo telah disita untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. 12. Bahwa oleh karena penjualan-penjualan aset a quo telah menjadi permasalahan hukum, maka Termohon juga menjaga hal-hal yang dapat berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 hurup a angka 1 dan 2.

8

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Komisioner yang memeriksa perkara ini memutuskan: 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan informasi (data) yang dimohon oleh Pemohon tidak dalam penguasaan Termohon; 3. Menyatakan informasi (data) yang dimohon oleh Pemohon termasuk dalam informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hurup a angka 1 dan 2. Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya. 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 2 Tahun 2010 ).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. 2. kedudukan hukum (legal standing) Termohon. 3. jangka Waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. 4. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo. Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 11 Perki No. 2 9

Tahun 2010, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bernama Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, 2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik tertanggal 23 Juli 2012. 3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon pada tanggal 7 Agustus 2012 .

4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat tertanggal 26 September 2012.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] dan paragraf [4.4], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing).

B. Kedudukan Hukum (legal standing) Termohon [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Perki No. 2 Tahun 2010 pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Badan Publik yang diwakili oleh atasan PPID.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2010 juncto Pasal 1 angka 2 Perki No. 2 Tahun 2010 diatur bahwa: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara diatur bahwa Perusahaan Umum adalah; “Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.” 10

[4.9] Menimbang bahwa Termohon adalah Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (selanjutnya disebut Perum PPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1984 yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (selanjutnya disebut PP No. 91 Tahun 2000).

[4.10] Menimbang bahwa Termohon berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 PP No. 91 Tahun 2000 diatur: “Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.” [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP No. 91 Tahun 2000, Termohon diatur bahwa; Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan jasa angkutan jalan.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (selanjutnya disebut PP No. 13 Tahun 1998), diatur; Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut PERUM, adalah badan usaha milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham,

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.6] sampai dengan paragraf [4.12], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing).

C. Jangka Waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik tertanggal 23 Juli 2012. 2. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon pada tanggal 7 Agustus 2012 .

3. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat tertanggal 26 September 2012. 11

[4.15] Menimbang bahwa jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU KIP, diatur; (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[4.16] Menimbang bahwa jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan Pasal 11 huruf a dan b Perki No. 2 Tahun 2010, diatur; Permohonan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak: a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau; b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja pemberian tanggapan tertulis oleh atasan PPID.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.16] Majelis berpendapat bahwa jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pasal 3 ayat (3) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Perki No. 2 Tahun 2010 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.

[4.19] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak mendapatkan tanggapan atas permohonan informasi sebagaimana Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (3) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) Perki No. 2 Tahun 2010.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 4 ayat (1) Perki No. 2 Tahun 2010 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang

12

menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Pusat.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sabagaimana dalam paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.16] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.

E. Pokok Permohonan [4.22] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon serta surat Pemohon, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

E. Pendapat Majelis [4.23] Menimbang bahwa Pemohon memohon informasi berupa; salinan Akta Jual Beli Tanah Depo D Kedaung dan salinan Akta Jual Beli Tanah Depo B Ciliiitan. kepada Termohon.

[4.24] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan jual beli berdasarkan Pasal 1457 Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak-pihak penjual berjanji menyerahkan suatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri beijanji untuk membayar harga yang dijanjikan.

[4.25] Menimbang bahwa akibat persetujuan berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu: Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya...

13

[4.26] Menimbang bahwa di dalam KUH Perdata pada Buku Keempat tentang Bukti dan Daluwarsa juncto Het Herziene Indonesisch Reglement (selanjutnya disebut HIR) j undo Rechtsreglement Buitengewesten (selanjutnya disebut RBG) dikenal dua istilah Akta yaitu Akta Otentik dan Akta di bawah Tanggan.

[4.27] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Akta Otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, juncto Pasal 165 HIR, juncto Pasal 285 RBG yaitu; Pasal 1868 KUH Perdata Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Pasal 165 HIR Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli waris masing-masing serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan tentang hal yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan; tetapi yang tersebut terakhir ini hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung menyangkut pokok akta itu.

Pasal 285 RBG Sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka; hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu.

[4.28] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Akta di bawah Tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 KUH Perdata, j undo Pasal 286 ayat (1) RBG yaitu; Pasal 1869 KUH Perdata Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Pasal 286 ayat (1) RBG Akta-akta di bawah tangan adalah akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat mengenai rumah tangga dan surat-surat lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah.

[4.29] Menimbang bahwa dalam hal terjadinya perbuatan hukum atas peralihan hak atas tanah berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diatur: 14

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[4.30] Menimbang bahwa yang dimaksud Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PP No. 37 Tahun 1998), adalah; Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

[4.31] Menimbang bahwa Akta PPAT berdasarkan Pasal 1 ayat (4) PP No. 37 Tahun 1998, yaitu; Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

[4.32] Menimbang bahwa tugas pokok dan kewenangan PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP No. 37 Tahun 1998, yaitu: (1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. (2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. jual beli b. dst....

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 angka 3 PP No. 37 Tahun 1998, mengatur bahwa; Akta PPAT dibuat dalam bentuk asli dalam 2 (dua) lembar yaitu:

i.

lembar pertama sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh PPAT yang bersangkutan, dan lembar kedua sebanyak 1 (satu) rangkap atau lebih menurut banyaknya hak atas tanah atau; ii. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menjadi obyek perbuatan hukum dalam akta, yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran, atau dalam hal akta tersebut mengenai pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan, disampaikan kepada pemegang kuasa untuk dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat diberikan salinannya.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.24] sampai dengan paragraf [4.33] Majelis berpendapat bahwa Akta Jual Beli Tanah merupakan

15

dokumen yang membuktikan adanya suatu perbuatan hukum berupa peralihan hak atas tanah dari pemilik selaku penjual kepada pembeli selaku pemilik baru yang dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat.

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Termohon menjelaskan bahwa Depo B dijual kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan surat Kesepakatan Bersama antara Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Jual Beli Depo B, C, H dan K Perum PPD tertanggal 28 April 2006 dan Adendum Kesepakatan Bersama antara Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Jual Beli Depo B, C, H dan K Perum PPD tertanggal 27 Oktober 2006 dan untuk Depo D sepengetahuan Termohon dijual pada Tahun 2004. [4.36] Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Termohon menerangkan informasi sebagaimana dimohonkan Pemohon terkait dengan Akta Jual Beli Depo B Cililitan sebagaimana ketentuan yang berlaku bahwa akta hanya diberikan kepada Pembeli, Majelis berpendapat alasan Termohon tersebut tidak relevan karena berdasarkan uraian dalam paragraf [4.33] bahwa Salinan Akta Jual beli disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan Termohon merupakan pihak yang melakukan perbuatan hukum berupa jual beli. [4.37] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.35] dan paragraf [4.36] Majelis berpendapat bahwa objek yang dijualbelikan oleh Termohon merupakan barang milik negara/daerah berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Melik Negara/Daerah sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (selanjutnya disebut PP No. 8 Tahun 2008. [4.38] Menimbang bahwa yang dimaksud barang milik negara/daerah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b PP No. 8 Tahun 2008, mengatur Barang milik negara/daerah meliputi: a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D; atau b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 16

[4.39] Menimbang bahwa pengelolaan barang negara/daerah berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, diatur; Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. [4.40] Menimbang bahwa Badan Publik berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU KIP mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c dan e UU KIP, yang mengatur; Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga. [4.42]

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf e UU KIP,

mengatur bahwa; Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurangkurangnya terdiri atas: surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya; [4.43] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.37] sampai dengan uraian paragraf [4.42] Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan tujuan UU KIP untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, maka berdasarkan uraian paragraf [4.35] Termohon selaku Badan Publik yang telah melakukan perbuatan hukum berupa Jual Beli Tanah Depo B yang dilakukan dengan antar Badan Publik diwajibkan untuk menyediakan seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya dan perjanjian dengan pihak ketiga.

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan surat-surat Termohon di persidangan terkait dengan informasi yang dimohonkan Pemohon khusus Jual Beli Tanah Depo B telah dilakukan penyitaan terhadap Kejaksaan Tinggi Negeri Jakarta karenanya Majelis berpendapat bahwa atas terjadinya suatu perbuatan hukum berupa Jual Beli Tanah Depo B 17

Cililitan dan berdasarkan uraian dalam paragraf [4.43] Termohon untuk memberikan penjelasan tertulis berupa status terakhir kepemilikan Depo B.

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan surat-surat di persidangan terkait dengan informasi Tanah Depo D Kedaung, Majelis memerintahkan Termohon untuk memberikan penjelasan tertulis berupa status terakhir kepemilikan Depo D.

5. KESIMPULAN MAJELIS Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.

[5.2] Termohon memiliki kedudukan (legal standing) untuk menjadi Termohon dalam perkara a quo.

[5.3] Jangka Waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah sesuai dengan ketentuan UU KIP dan Perki No. 2 Tahun 2010.

[5.4] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.

6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan bahwa Informasi yang diminta Pemohon berupa; salinan Akta Jual Beli Tanah Depo D Kedaung dan salinan Akta Jnal Beli Tanah Depo B Cililitan, merupakan informasi yang terbuka.

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan penjelasan secara tertulis informasi secara detail, terinci status terakhir kepemilikan Depo B dan status terakhir kepemilikan 18

Depo D dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari keija sejak putusan diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Evy Trisulo selaku Ketua merangkap Anggota, Abdulhamid Dipopramono dan Yhannu Setyawan masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat,7 Februari 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat,7 Februari 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ramlan Achmad sebagai Petugas Kepaniteraan, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Petugas Kepaniteraan

(Ramlan Achmad)

19

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, j Februari 2014 Petugas Kepaniteraan

20