IDENTITAS

KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT

PUTUSAN Nomor : 12/IV/KI-SB/PS-A/2017

1. IDENTITAS [1.1]

Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat yang menerima, memeriksa dan

menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Registrasi : 015/REG-PSI/KISB/III/2017 yang diajukan oleh : Nama

: Dewan

Pimpinan

Cabang

Amanah

Pemuda

Nusantara

(DPC POLMAN – MANDAT) Alamat : Jl. A. Latanrutu No 23 Kalawa Lantora, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Dalam persidangan di wakili oleh M. Patman AM, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Amanah Pemuda Nusantara Kabupaten Polewali Mandar, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon, Terhadap Nama

: Desa

Bunga-bunga

Kecamatan

Matakali

Kabupaten

Polewali Mandar Alamat

: Desa Bunga-bunga Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar

Yang dalam persidangan tanggal 11 April 2017 diwakli oleh Jarsat Alam Maulana, SH, Kepala Sub Bagian PerUUan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, dan A. Iskandar Sihab, SH, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2017 dari Ruslan,

Putusan KI Sulbar hal-1

S.IP,

selaku Pjs Kepala Desa Bunga-bunga kecamatan Matakali, Kabupaten

Polewali Mandar. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

[1.2]

Telah membaca permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa surat-surat Pemohon; Telah memeriksa surat-surat Termohon;

2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 20 Februari 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat tanggal 6 Maret 2017 dengan registrasi Sengketa Nomor: 015 /REG-PSI/KI-SB/III/2017. Kronologi [2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon melalui Surat Nomor: 057/SPIP-DPC/MANDAT/PLM/01/2017 tertanggal 23 Januari 2017 yang diterima Termohon pada tanggal yang sama atas nama Hartati. Adapun salinan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu: 1. Daftar Penerima Raskin 2016. 2. Dokumen Rincian pembelian/pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya. 3. Untuk Kegiatan Dana Desa yang sumber dananya APBN, kegatan apa saja yang sudah di kerjakan. 4. Laporan pertangung jawaban ADD-APBD 2016.

Putusan KI Sulbar hal-2

[2.3]

Bahwa

hingga

batas

waktu

yang

ditentukan

dalam

memberikan

jawaban/tanggapan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon tidak memberikan tanggapan, sehingga pada tanggal 03 Februari 2017 Pemohon mengajukan keberatan atas permintaan informasi ke Termohon yang di terima pada tanggal 6 Februari 2017 atas nama Andi Anna. [2.4]

Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan dalam memberikan

jawaban/tanggapan keberatan yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon tidak memberikan tanggapan, sehingga pada tanggal 20 Februari 2017 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat yang di terima pada tanggal 6 Maret 2017

dengan

registrasi Sengketa nomor : 015 /REG-PSI/KI-SB/III/2017. [2.5] Bahwa terhadap sengketa a quo, telah di lakukan persidangan pada tanggal 22 Maret 2017 yang hanya di hadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon dengan agenda Pemeriksaan Awal dengan mendengarkan keterangan Pemohon, dan tanggal 30 Maret 2017 yang tidak di hadiri Pemohon dan termohon dengan agenda lanjutan Pemeriksaan Awal, serta tanggal 11 April 2017 yang dihadiri Pemohon dan Termohon dengan agenda Lanjutan Pemeriksaan Awal. Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.6] Bahwa alasan atau tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik atas perkara a quo adalah untuk diketahui informasi yang dimohonkan. Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik atas perkara a quo karena permohonan informasi dan keberatan yang diajukan Pemohon tidak mendapat tanggapan dari Termohon. Petitum [2.8] Pemohon meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat untuk memutus Sengketa Informasi Publik ini dengan memerintahkan kepada Termohon Putusan KI Sulbar hal-3

membuka

informasi

yang

dimohonkan

oleh

Pemohon,

dengan

mempertimbangkan dan mengutamakan azas cepat, tepat, sederhana serta biaya ringan. B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menyampaikan keterangan sebagai berikut ; 1. Bahwa Pemohon menyatakan Permohonan Informasi Publik ke Termohon, Keberatan, serta Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat diajukan atas nama Lembaga Dewan pengawas Publik Amanah Pemuda Nusantara Cabang Polewali Mandar. 2. Bahwa Pemohon menyatakan

Lembaga Dewan pengawas Publik Amanah

Pemuda Nusantara Cabang Polewali Mandar berbentuk perkumpulan dan anggaran dasar Pemohon belum disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia serta belum tercatat di Berita Negara Republik Indonesia. 3. Bahwa Pemohon menyatakan Lembaga Dewan Pengawas Publik Amanah Pemuda Nusantara memiliki dasar pembentukan akta notaries yang di buat dihadapan Notaris Andi Musdalifah Zainal, Sh., M.Kn dengan nomor: 05 Tertanggal 19 Juni 2013, berdasarkan Sk. Menteri Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I Tanggal 20 Juni 2007 4. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa lembaga Dewan pengawas Publik Amanah Pemuda Nusantara Cabang Polewali Mandar telah terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor: 00-76-04/010/IV/2015 tertanggal 10 Juni 2015.

Putusan KI Sulbar hal-4

Surat-Surat Pemohon [2.10] Bahwa Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai berikut : Surat P-1

Fotokopi Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Pjs Kepala Desa Bunga-bunga Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 23 Januari 2017 dan lembar penerimaan surat yang diterima atas nama Hartati.

SuratP-2

Fotokopi Surat Keberatan yang ditujukan kepada Pjs Kepala Desa Bunga-bunga Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar tertanggal

03 Februari 2017 dan lembar penerimaan surat yang

diterima atas nama Andi Anna. Surat P-3

Fotokopi surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat tertanggal 20 Februari 2017.

Surat P-4

Fotokopi Akte Pendirian Lembaga Dewan pengawas Publik Amanah Pemuda Nusantara yang dibuat Notaris Andi Musdalifah Zainal, SH., M.Kn dengan nomor: 05 Tertanggal 19 Juni 2013, berdasarkan Sk. Menteri Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I Tanggal 20 Juni 2007

Surat P-5

Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar

(SKT) Lembaga Dewan

Pengawas Publik Amanah Pemuda Nusantara Cabang Polewali Mandar telah terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat

Kabupaten

Polwali

Mandar,

Nomor: 00-76-04/010/IV/2015 tertanggal 10 Juni 2015. SuratP-4

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas M. PATMAN Nomor KTP 760404 1505680001 dengan alamat Kalawa kelurahan Lantora Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

Putusan KI Sulbar hal-5

Keterangan Termohon [2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 11 Maret 2017, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa Keberadaan

Termohon di persidangan berdasarkan Surat Kuasa

Nomor: 8-63/sekda/180/03/2017 yang diberikan Pjs Kepala Desa Bungabunga Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. 2. Bahwa Termohon menyatakan tidak pernah menerima surat permohonan informasi Publik, dan surat keberatan dari Pemohon terkait keberatannya atas tidak di tanggapinya permohonan informasi. 3. Termohon belum memahami hukum acara persidangan di Komisi Informasi sehingga

belum

membuat

keterangan

tertulis

terkait

Permohonan

Pemohon. Surat-Surat Termohon [2.12] Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan surat sebagai berikut: Surat T-1

Salinan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret Rus;an, S.IP

2017 dari

Selaku Pjs kepala Desa Bunga-bunga kabupaten

Polewali Mandar kepada Jarsat Alam Maulana, SH Selaku Kepala Sub

Bagian

PerUUan

Bagian

Hukum

Sekretariat

Daerah

Kabupaten Polewali Mandar, dan A. Iskandar Sihab, SH Selaku Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sebagaimana diatur pasal 35 ayat (1) huruf c, Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Putusan KI Sulbar hal-6

Keterbukaan Informasi Publik, selanjutnya disebut UU KIP juncto pasal 5 huruf b Pasal 13 dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, selanjutnya disebut Perki No 1 Tahun 2013, yaitu dengan alasan permintaan informasi tidak di tanggapi. [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No 1 Tahun 2013 tentang PPSIP, Majelis Komisioner terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo ; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ; 3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian sengketa informasi publik ; 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Bahwa terhadap keempat hal tersebut, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut : A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat [3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat memiliki dua kewenangan yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif. Kewenangan Absolut [3.4]

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP

dinyatakan : Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Putusan KI Sulbar hal-7

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP, juncto Pasal 1 angka 3 Perki No 1 Tahun 2013 tentang PPSIP dinyatakan: Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. [3.6]

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP

dinyatakan bahwa: Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelengaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan : Pasal 22 UU KIP: Ayat (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis. Ayat (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan : a.

informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;

b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;

Putusan KI Sulbar hal-8

c.

penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; e.

dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

f.

alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau

g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. Ayat (8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP Komisi

Informasi

bertugas

menerima,

memeriksa,

dan

memutus

permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KIP. Pasal 36 UU KIP: (1)

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

(2)

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis Putusan KI Sulbar hal-9

Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Pasal 38 ayat (1) UU KIP Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasikabupaten/kota

harus

mulai

mengupayakan

penyelesaian

Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No 1 Tahun 2013 tentang PPSIP dinyatakan bahwa: Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.” [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme untuk memperoleh informasi dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagai berikut : a. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik tertanggal 23 Januari 2017 kepada Pjs Kepala Desa Bunga-bunga Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. b. Pemohon telah mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Pjs Kepala Desa Bunga-bunga Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 3 Februari 2017.

Putusan KI Sulbar hal-10

c. Pemohon

telah mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa

Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 20 Februari 2107 yang di terima dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 6 Maret 2017 dengan registrasi Sengketa Nomor: 015/REG-PSI/KISB/III/2017. [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai paragraf [3.9], Majelis berpendapat bahwa sengketa a quo berada dalam kompetensi absolut Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat dan oleh karenanya Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa a quo. Kewenangan Relatif [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP dinyatakan: Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa

yang

menyangkut

Badan

Publik

tingkat

provinsi

yang

bersangkutan.” [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Perki No 1 Tahun 2013 tentang PPSIP dinyatakan : Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yangmenyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP yang dinyatakan : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau Putusan KI Sulbar hal-11

seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [3.14] Menimbang bahwa pada bagian penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No 1 Tahun 2013 tentang PPSIP dinyatakan : Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan : Pasal 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 5 Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pasal 23 Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Putusan KI Sulbar hal-12

Pasal 25 Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Pasal 26 (1)

Kepala

Desa

bertugas

menyelenggarakan

Pemerintahan

Desa,

melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib: a.

Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;

Pasal 72 (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: a.

pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

b.

alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

c.

bagian

dari

hasil

pajak

daerah

dan

retribusi

daerah

Kabupaten/Kota; d.

alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

e.

bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

dan

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

Kabupaten/Kota; f.

hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

g.

lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Putusan KI Sulbar hal-13

[3.16] Menimbang bahwa termohon adalah Desa Bunga-bunga Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar yang berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa disebutkan : Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat

setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. [3.17] Menimbang

bahwa

laporan

penyelenggaraan

pemerintah

desa

berdasarkan Pasal 48 PP No 43 Tahun 2014, disebutkan: Dalam

melaksanakan

tugas,

kewenangan,

hak,

dan kewajibannya,

kepala Desa wajib: a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota. [3.18] Menimbang bahwa

sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan

desa salah satunya dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan pasal 96 PP No 43 Tahun 2014, disebutkan : (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. (3) Pengalokasian

ADD

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2)

mempertimbangkan: a. kebutuhan

penghasilan

tetap

kepala

Desa

dan perangkat

Desa; dan Putusan KI Sulbar hal-14

b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa. [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph [3.11] sampai dengan paragrap [3.18] Majelis berpendapat bahwa Termohon mempunyai tugas menyelengarakan urusan pemerintahan merupakan bagian dari kabupaten/kota

yang berkedudukan di desa yang yang alokasi penganggarannya

sebahagian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah

Kabupaten/Kota, sehingga merupakan badan Publik tingkat kabupaten/kota. [3.20 ] Menimbang bahwa

berdasarkan uraian dalam

paragraf [3.19], Majelis

berpendapat Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo. B. Kedudukan Hukum / Legal Standing Pemohon [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan: Pasal 1 angka 12 UU KIP Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam KIP. Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik

yang

mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga Negara Indonesia; atau

Putusan KI Sulbar hal-15

2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. [3.22] Menimbang bahwa Permohonan yang diajukan selain Warga Negara Indonesia maka berdasarkan uraian paragraf [3.21] Pemohon wajib menyertakan Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. [3.23] Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan di dalam persidangan, Pemohon menyatakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbentuk Perkumpulan dan Pemohon tidak mampu memperlihatkan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan belum tercatat di Berita Negara Republik Indonesia [3.24] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) sampai ayat (2) Undang-Undang Nomor tentang Organisasi

17 Tahun 2013

Masyarakat (UU No. 17 Tahun 2013), pada pokoknya

menyatakan bahwa untuk

dapat menjadi sebuah Badan Hukum Perkumpulan

harus memenuhi persyaratan dan pengesahan yang dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. [3.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.21] sampai dengan paragraf [3.24] Majelis berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa a quo.

Putusan KI Sulbar hal-16

C. Kedudukan Hukum / Legal Standing Termohon [3.26] Menimbang bahwa kedudukan hukum Termohon dalam sengketa a quo sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian kewenangan relatif Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat yaitu pada paragraf [3.11] sampai dengan [3.20], dimana pertimbangan tersebut berlaku secara mutatis mutandis dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon. [3.27]

Menimbang berdasarkan paragraf [3.26],

Majelis berpendapat bahwa

Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa a quo. D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [3.28] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik tertanggal 23 Januari 2017 kepada Pjs Kepala Desa Bunga-Bunga Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. 2. Pemohon telah mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Pjs Kepala Desa Bunga-Bunga Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 3 Februari 2017. 3. Pemohon

telah

mengajukan

Permohonan

Penyelesaian

Sengketa

Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 20 Februari 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat tanggal 6 Maret 2017 dengan register Sengketa Nomor : 015/REG-PSI/KI-SB/III/2017.

Putusan KI Sulbar hal-17

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan : Pasal 36 ayat (2) UU KIP Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu palinglambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Pasal 37 ayat (2) UU KIP Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). Pasal 13 Perki PPSIP Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. [3.30] Menimbang bahwa

berdasarkan

fakta persidangan,

Pemohon

telah

mengajukan permohonan informasi kepada Termohon (Surat P-1) sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.28] angka 1. [3.31] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon tidak menjawab surat permohonan mengajukan

keberatan

informasi

Pemohon,

kemudian

Pemohon

kepada Termohon (Surat P-2) sebagaimana diuraikan

dalam paragraf [3.28] angka 2. [3.32] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Surat P-3) sebagaimana diuraikan dalam paragraph [3.28] angka 3.

Putusan KI Sulbar hal-18

[3.33] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.28] sampai paragraf [3.32] Majelis berpendapat Informasi

Publik

bahwa

permohonan

Penyelesaian

yang diajukan Pemohon memenuhi jangka

Sengketa waktu yang

ditentukan UU KIP juncto Perki No. 1 Tahun 2013. [3.34] Menimbang bahwa berdasarkan

ketentuan Pasal 36 ayat(2) Perki No. 1

Tahun 2013, mengatur: Dalam hal permohonan sebagaimana

tidak memenuhi

dimaksud pada

salah satu ketentuan

ayat (1), Majelis Komisioner

dapat

menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan. [3.35]

Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragrap

[3.34] Majelis

memandang perlu untuk menjatuhkan Putusan Sela dan tidak mempertimbangkan pokok-pokok perkara a quo 4. KESIMPULAN [4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum yang di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan : 1. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam sengketa a quo. 4. Batas waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik memenuhi jangka waktu yang telah ditentukan oleh UU KIP, juncto Perki No 1 Tahun 2013 tentang PPSIP.

5. AMAR PUTUSAN Memutuskan : [5.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Putusan KI Sulbar hal-19

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Dulhaj Muchtar Mahmud sebagai Ketua, Andry Pramono dan Andi Fachriady Kusno masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017 dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 April 2017 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Khaerun sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon. KETUA MAJELIS

( DULHAJ MUCHTAR MAHMUD )

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

( ANDRI PRAMONO )

( ANDI FACHRIADY KUSNO) PANITERA PENGGANTI

( KHAERUN )

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya, diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik dan

ketentuan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Dikeluarkan di Mamuju Pada Tanggal : 20 April 2017

Putusan KI Sulbar hal-20