IDENTITAS

ASLI KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 216/VII/KIP-PS-M-A/2012

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1]

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan

menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 216/VII/KIP-PS-MA/2012yang diajukan oleh:

Nama

: Bangkalan Corruption Watch (BCW)

Alamat

: Jalan BromoNo. 57 Kelurahan Mlajah, Bangkalan

selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

Terhadap

Nama

: PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Cabang Bangkalan

Alamat Kantor Pusat

: Ji. Japati No. 1 Bandung

Yang di dalam persidangan Henry Christiadi selaku VP Regulatory Management Unit berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Direktur Telkom Nomor: K.TEL 6/HK.510/CRM00/2013

tertanggal

13

Februari

2013

memberikan

kuasa

TEL, 12/HK5 10/RM/1I/2013 tertanggal 13 Februari 2013 kepada: 1. I Wayan Sukerata selaku AVP 1CT 2. Amat Riyanto selaku Kakandatel Bangkalan 3. Hardjono selaku ASMAN Customer Care Bangkalan

degan

Nomor:

K.

4. Ronaldo Naiborhu selaku Officer I ICT-2 5. Burhanuddin selaku Officer 3 Legal & Compliance selanjutnya disebut sebagai Termohon.

[1.2]

Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah membaca keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA A.

Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat yang diterima pada tanggal 28 Juni 2012, yang diterima dengan registrasi Sengketa Nomor: 216/VI/KIP/PS-M-A/2012. Kronologi [2,2]

Pada tanggal 3 April 2012, Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID

Telkom Cabang Bangkalanmelalui surat Nomor: 453/BCW/IV/2012, yang diterima oleh Termohon tanggal 4 April 2012. Informasi yang diminta oleh Pemohon adalah besaran pembayaran/tagihan telepon setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012, diantaranya: 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Pertanian dan Peternakan 3. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang 4. Dinas PU Bina Marga 5. RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu 6. Dinas Kesehatan 7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 10. Badan Lingkungan Hidup 11. Dinas Kependudukan dan Capil 12. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 13. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2

] 5. Kantor Satuan Polisi dan Pamong Praja 16. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dna Perlindungan Masyarakat 17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 18. Bagian Keuangan 19. Bagian Umum 20. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 21. Bagian Perekonomian 22. Bagian Hukum 23. Sekretaria DPRD 24. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 25. Badan Kepegawaian Daerah 26. Inspektorat 27. Kantor Pengelolaan Pasar 28. Dinas Pendapatan 29. Badan Ketahanan Pangan 30. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 31. Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi 32. Dinas Pertanian dan Peternakan 33. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 34. Dinas Pertambangan dan Energi 35. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebuadayaan, dan Pariwisata 36. Dinas Kelautan dan Perikanan [2.3]Karena tidak mendapatkan jawaban dari Termohon, pada tanggal 24 April 2012, Pemohon mengajukan keberatan kepada Atsan PPID Telkom Cabang Bangkalan melalui surat Nomor: 510/BCW/IV/2012.

[2.4] Karena tidak juga mendapatkan tanggapan, pada tanggal 6 Juni 2012, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan.

[2.5] Telah diadakan mediasi pada tanggal 28 November 2012, namun mediasi dinyatakan gagal karena Termohon secara jelas dan tegas menyatakan informasi yang diminta Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan sehingga penyelesaian sengketa dilanjutkan melalui ajudikasi.

Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi [2.6]Untuk pengayaan data informasi (bank data) lembaga Pemohon dan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksana program pemerintah sebagaimana diatur di dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [2.7] Termohon tidak menanggapi permohonan dan keberatan Pemohon.

Petitum [2.8] Meminta Komisi Informasi Pusat menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada Pemohon.

B.

Alat Bukti

Keterangan Pemohon [2.9] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa tujuan permohonan informasi oleh Pemohon adalah untuk analisis terhadap penggunaan APBD Kab. Bangkalan. Jika ada yg disalahgunakan alangkah jauh lebih baik jika dikembalikan kepada masyarakat. 2. Bahwa alasan

Pemohon adalah untuk melakukan

perbandingan karena ini

menyangkut APBD. Pemohon ingin melihat apakah telah sesuai yang dikeluarkan Pemkab dengan yang diterima oleh PT. Telkom atau tidak. Biaya di dalam anggaran bisa saja lebih besar atau lebih kecil dengan yang sesungguhnya ditagih oleh Telkom. 3. Bahwa masyarakat harus mengetahui informasi ini karena merupakan informasi publik. Jika tidak ada data ini, Pemohon tidak bisa mendorong penyidik jika terjadi penyimpangan. 4. Bahwa Pemohon belum dapat menilai implikasi serius terkait kehidupan warga Bangkalan jika terjadi penyalahgunaan wewenang dengan jumlah belanja lebih besar dan dibanding yang sudah dialokasikan. 5. Bahwa hanya melalui mekanisme permohonan informasi inilah Pemohon dapat melihat akuntabilitas dari masing-masing SKPD. 6. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan informasi data tagihan telepon SKPD dan sudah diputus oleh KI Bangkalan. 7. Bahwa BPK tidak memeriksa detail biaya laporan telepon. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan Pemohon untuk melihat besaran biaya telepon adalah dengan meminta kepada Termohon yang juga mendapat dana dari APBN dan/atau APBD. 8. Bahwa bagi Pemohon, yang penting adalah total besar tagihan dalam satu tahun yang dapat diakumulasikan dari total tagihan per bulan, namun bukan informasi detilnya.

4

Dokumennya berdasarkan dan sesuai dengan L 11 jika yang lain ditutup tidak masalah. Tapi Pemohon berharap L 11 adalah informasi yang terbuka. 9. Bahwa setiap tahun ada perbedaan yang terlalu signifikan di beberapa SKPD. Dinas dengan beberapa pegawai ada yang bisa menghabiskan anggaran telepon begitu besar. 10. Bahwa Pemohon juga mempertanyakan penggunaan belanja ke PDAM, PLN dan tunggakan pembayaran. 11. Bahwa yang Pemohon kami minta hanya data pembayaran, bukan rekaman pembicaraan. 12. Bahwa Pemohon telah pernah memohon informasi Rencana Anggaran Biaya dan Laporan Keuangan 35 SKPD di Kabupaten Bangkalan yang memuat informasi besaran pembayaran/tagihan telepon masing-masing SKPD dan telah diputus terbuka oleh Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan

Surat-Surat Pemohon [2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-I

Salinan Akta Pendirian Bangkalan Corruption Watch Nomor 20 tertanggal 22 Juli 2010 dengan akta notaris HM. Hamdoen hamsyousa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-706.HT.03.01 Tahun 2004

Bukti P-2

Salinan Surat Permohonan Informasi Nomor: 453/BCW/IV/2012 tertanggal 3 April 2012, yang diterima Termohon pada tanggal 4 April 2012.

Bukti P-3

Salinan surat keberatan Pemohon Nomor: 510/BCW/IV/2012 tertanggal 24 April 2012.

Bukti P-4

Salinan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Bangkalan tertanggalb Juni 2012.

Bukti P-5

Salinan Putusan Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan untuk Sengketa Nomor:

18-24/KI.Kab.Bkl/VI/2012;

26-9/KI.Kab.Bkl/Vl/20l2;

41-

54/KI.Kab.Bkl/VI/2012; dan 67-84/KI.Kab.Bkl/VIl/2012.

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan buktiterlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1.

Primer

5

a, Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon [2.12] Menimbang bahwa di persidangan Termohon memberikan pernyataan sebagai berikut: 1. Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mempunyai hak untuk menolak memberikan sebagaimana dimaksud di dalam UU KIP Pasal 17 huruf b karena dapat mengganggu HaKI dan persaingan usaha yang sehat serta informasi yang tidak boleh diberikan berdasarkan undang-undang lain. 2. Bahwa yang menjadi dasar Termohon untuk mencari referensi bagi pedoman penyelenggaraan Telekomunikasi adalah. a. b. c. d.

Pasal 16 ayat (1)UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 42 ayat (l)Undang-Undang Telekomunikasi, Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 52 Tahun 2000 PP Nomor 52 Tahun 2000.

3. Bahwa Termohon menyimpan data sebagaimana yg dimohon Pemohon untuk jangka waktu maksimal 3 bulan. 4. Bahwa

berdasarkan

peraturan-peraturan

sebagaimana

dimaksud

sebelumnya,

Termohon menterjemahkannya ke dalam peraturan internal PT. Telkom, Peraturan Direksi nomor 603.01.00 hkOOO/ cop-0200 Tahun 2011 pada Pasal 1 huruf f tentang daya pemakaian fasilitas dan Pasal 2 tentang pedoman lingkungan dan Pasal 4 yang menyatakan bahwa yang dilayani adalah proses penegakan hukum. Oleh karenanya, kesimpulan

Termohon

menyatakan bahwa Termohon

diwajibkan

oleh

UU

menyimpan data-data tersebut untuk penyidik dan kepentingan tertentu. Pihak lain yang bisa dilayani hanyalah untuk proses penyidikan yaitu Jaksa Agung serta untuk tindak pidana tertentu adalah Penyidik KPK. 5. Bahwa setiap data yang dimiliki oleh Termohon tidak bisa diberikan selain kepada aparat penegak hukum. 6. Bahwa data yang wajib direkam paling lama hanya 3 bulan itu meliputi: tagihan bulanan, data percakapan dan pemakaian fasilitas Telkom termasuk pulsa. Kalau lebih 6

dari 3 bulan, itu akan membebani server Termohon. Dasar hukumnya adalah PP Nomor 52 Tahun 2000. 7. Bahwa untuk dokumen pengiriman tagihan, dicetak berdasarkan sistem kemudian dalam suatu bentuk tulisan. Sistem akan otomatis merecycle setelah 3 bulan. Dokumen tersebut dicetak hanya untuk kebutuhan pelanggan. 8. Bahwa UU No 36/1999 menyatakan bahwa BUMN khususnya dalam sektor telekomunikasi

merupakan

faktor

penegak

ekonomi.

Bahwa

Termohon

berkedudukansebagai kontributor pemungut pajak dan PNBP. PNBP dipungut dari salah satunya biaya hak penggunaan. 9. Bahwa dalam kegiatan melayani SKPD, Termohon murni melakukan praktek bisnis korporasi, 10. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara korporasi di Bangkalan tidak hanya telpon fixed line saja tapi jg internet yg menggunakan jaringan fixed line, speedy, maupun flexi. 11. Bahwa terkait Existing rival,ada operator lain di Bangkalan seperti XL dan Indosat yang juga bisa digunakan oleh Pemda Bangkalan. Misalnya dari sisi internet. Di luar itu tidak ada. Sementara untuk internet, ada juga Lintas Artha yang bisa diakses oleh Pemerintah Daerah. 12. Bahwa penyelenggaraan jaringan ada 2, yakni jaringan tetap dan bergerak. Pemberian lisensi berdasarkan request, lisensi jaringan tetap, berdasarkan Peraturan Menteri KominfoNo 1 Tahun 2010. 13. Bahwa terkait rivalitas, jika informasi diberikan kepada publik akan sangat sensitif. Begitu tagihan diketahui besarannya yg dibayarkan kepadaTermohon, maka itu akan sangat memungkinkan untuk dlcollect karena teknologi bisa diakses. 14. Bahwa jika informasi dibuka, termohon punya kekhawatiran jika informasi tersebut akan membuat pelanggan pindah ke provider lain yg tidak kena kewajiban UU KIP. 15. Bahwa sebagai perusahaan yang telah go public, Termohon pasti membuka laporan keuangan yang sudah diaudit, dipubiish dalam website Termohon. Di dalam website tersebut juga terdapat informasi mengenai produk, tarif , tata cara, dan info-into umum. 16. Bahwa regulasi yang ada menyarankan Termohon untuk mendisclose segala sesuatu yang berkaitan dengan kepemilikan saham. 17. Bahwa Peraturan mewajibkan Termohon untuk menutup seluruh informasi tentang komposisi saham, perpajakan. 7

18. Bahwa Prancis hanya memiliki 3 operator. Harusnya pemerintah bisa membatasi dan menciptakan persaingan yang sehat. Industri yang padat modal, point out di Cina dengan 1M penduduk ada 2 operator. 19. Bahwa Termohon harus melindungi investasi Termohon. Menutup informasi berarti minimal menjaga invesatasi yang sudah kami keluarkan. Begitu data detail diketahui pesaing akan menjadi sasaran empuk kompetitor untuk segera digaet. 20. Bahwa bentuk dokumen tagihan adalah berupa L 11, semua SKPD berupa tagihan abonemen, SLI, lokal dan lain-lain masing-masing SKPD per nomor telepon. 21. Bahwa dari data-data keuangan sebetulnya cukup terbuka untuk investor dan calon investor. 22. Bahwa pelenyelenggaraan telekomunikasi dibagi 2 (jasa dan jaringan). Penyelenggara jasa bisa bekerjasama dengan penyelenggara jaringan. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2010 (kominfo). Keputusan Menteri Nomor 121 Tahun 2001. Jasa teleponi dasar dan jasa nilai tambah (mis: premium call, sms, tripartai, calling,

jasa

multimedia seperti internet, NAT, IPKP, dll). 23. Bahwa terhadap lisensi ada kewajiban Termohon untuk melaporkan data ke Kominfo. 24. Terkait privcay dari customer. Kalau pelanggan bersedia, tetap saja bertentangan karena sudah di declare sebagai dokumen yang sifatnya rahasia. 25. Bahwa penghapusan data 3 bulan itu otomatis oleh mesin, tapi Termohon punya back up nya (retensi 10 tahun untuk dokumen keuangan). Kalau tagihan itu dikecualikan, hanya 3 bulan. 26. Bahwa dokumen dari tahun 2005-2010 tidak dikuasai karena datanya sudah di”hapus”. Tidak ada kewajiban Termohon untuk menyerahkan, 27. Bahwa hampir 40% pangsa pasar seluler dikuasai oleh Termohon. 28. Bahwa selaku BUMN Termohon memiliki peran sebagai Badan Publik ketika sedang menjalankan Universal Service Obligation (USO).

Surat-Surat Termohon [2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti T-l

Salinan Surat Kuasa Nomor: K. TEL.12/HK510/RM/II/2013 tertanggal 13 Februari 2013

Bukti T-2

Salinan Hasil Uji Konsekuensi Terkait Permintaan Data/Informasi tentang Pemakaian Fasilitas Telekomunikasi pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk

8

_

_

---------------------------------- -------------------------- ------------------ -------------------------------- '---------------

1

Daerah Bangkalan, Jawa Timur,

[2.14] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Ahli [2.15] Menimbang pada ajudikasi tanggal 25 Maret 2013, Termohon mendatangkan ahli Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi-BRTI Periode 2009-2011, Nonot Harsono yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa perlakuan terhadap PT Telkom, Tbk sebagai Termohon harus sama dengan perlakuan terhadap perusahaan telekomunikasi lainnya. Apabila informasi a quo yang dikuasai Termohon dibuka, maka hal yang sama harus diberlakukan terhadap seluruh perusahaan telekomunikasi. Hal ini tidak memungkinkan karena sekali dinyatakan terbuka, maka seluruh individu di Indonesia dapat mengaksesnya. Hal ini dapat menghambat kinerja perusahaan untuk memperoleh profit. 2. Bahwa di dalam industri telekomunikasi yang persaingannya sangat ketat, ada banyak pihak yang berkepentingan terhadap informasi data. 3. Bahwa apabila hanya perusahaan BUMN yang dikenai kewajiban untuk membuka informasi besaran tagihan, maka secara makro akan bebas diketahui peta pendapatan setiap zona sementara perusahaan swasta tidak demikian. 4. Bahwa untuk mencapai tujuan permohonan informasi, Pemohon dapat meminta informasi a quo langsung kepada Pemkab Bangkalan sekaligus dengan kuitansi pembayaran berstempel resmi untuk memenuhi prinsip transparansi. 5. Bahwa tidak ada ketentuan di dalam UU Telekomunikasi yang secara eksplisit merahasiakan informasi besaran pembayaran/tagihan telepon serta tidak ada jangka waktu kerahasiaan informasi. 6. Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 25 Maret 2013, Ahli juga menyatakan bahwa Termohon tidak wajib memberikan informasi besaran pembayaran/tagihan kepada Pemohon karena tidak diatur eksplisit di dalam UU Telekomunikasi. Apabila ada kewajiban terhadap Termohon sebagai penyelenggara telekomunikasi, maka 9

harus mengubah seluruh regulasi yang mewajibkan penyelenggara telekomunikasi lainnya untuk membuka informasi sejenis. 7. Bahwa Termohon adalah salah satu peserta dalam tender pembangunan jaringan telekomunikasi di wilayah tertentu yang merupakan bagian dari program Universal Service Obligation (USO).

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon [3.1] MenimbangPemohon tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan menyatakan tetap pada permohonannya.

Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang Termohon tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (2)Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3ayat (3)huruf bPeraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP). [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisionerakan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. 2. kedudukan hukum (Jegal standing) Termohon. 3. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo. Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

10

A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4,3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU K1P juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan. 1. Pemohon merupakan Badan Hukum Bangkalan Corruption Watch (Bukti P-l) 2. Pemohon telah mengajukan permohon informasi Nomor: 453/BCW/IV/2012 tertanggal 3 April 2012, yang diterima Termohon pada tanggal 4 April 2012 (Bukti P­ 2) 3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon dengan Nomor Surat. 510/BCW/IV/2012 tertanggal 24 April 2012. (Bukti P-3) 4. Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Bangkalan pada tanggal 6 Juni 2012.(Bukti P-4) 5. Komisi Informasi Bangkalan menyerahkan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat yang diterima Komisi Informasi Pusat pada tanggal 28 Juni 2012

.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] dan [4.4] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing).

B. Kedudukan Hukum (legal standing) Termohon [4.6] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP menyatakan bahwa Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Badan Publik yang diwakili oleh atasan PPID.

[4.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki SLIP juncto Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP menyatakan bahwa:

11

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [4.8] Menimbang Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan: Angka 1 Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Angka 2 Badan Usaha Milik Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Angka 3 Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalahPersero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atauPersero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal. Angka 10 Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. [4,9] Menimbang bahwa Termohon merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara sebagaimana tercantum di dalam Daftar BUMN di situs resmi Kementerian BUMN, www.bumn.go.id/daftar-bumn/

[4.10] sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara, Termohon dikenakan kewajiban sebagai Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP juncto Pasal 3 ayat (1) huruf g Perki SLIP dan Pasal 14 UU KIP.

12

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.6] sampai dengan [4.10,] Majelis berpendapat bahwa Termohon adalah Badan Publik Pusat sehingga Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

C. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (3) huruf b Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.

[4.13] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (3) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) Perki PPSIP.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.12] dan [4.13] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 4 ayat (1) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Pusat.

[4.16] Menimbang bahwa Termohon adalah bagian Badan Publik Pusat yang merupakan Cabang dari PT Telkom Badan Usaha Milik Negara yang berskala nasional yang memiliki cakupan kewenangan di regional Kabupaten Bangkalan.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.12] sampai dengan [4.16] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan

putusan

terhadap

permohonan

mempertimbangkan pokok permohonan.

D. Pokok Permohonan 13

a

quo,

selanjutnya

Majelis

akan

[4.18] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; c. Pemohon tidak

mendapatkan tanggapan

atas keberatan

dari

Termohon

sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2]; 3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya.

E. Pendapat Majelis [4.19] Menimbang Pemohon memohon informasi besaran pembayaran/tagihan telepon setiap Satuan Perangkat Keri a Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 sebagaimana tercantum pada paragraf [2.2].

1. Apakah informasi a quo dikuasai oleh Termohon? [4.20] Menimbang berdasarkan keterangan Termohon pada paragraf [2.12], informasi besaran pembayaran/tagihan telepon wajib dikuasai oleh Termohon dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sehingga Termohon hanya wajib memiliki informasi a quo dalam jangka waktu 3 bulan terakhir sementara sisanya ada di bank data.

[4.21] Menimbang kewajiban sebagaimana dimaksud di dalam paragraf [4,20] diatur tegas di dalam Pasal 16 dan Pasal 17 PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Pasal 16

14

(1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/merekam secara rinci pemakaian jasa telekmunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi. (2) Apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya.

Pasal 17 (1) Catatan/rekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disimpan sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan. (2) Penyelenggara jasa telekomunikasi berhak memungut biaya atas permintaan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi. [4.22] Menimbang Termohon tidak wajib menguasai informasi data tagihan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 serta tidak ada kewajiban penyediaan informasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih dari 3 (tiga) bulan, Majelis berpendapat dalil Termohon yang menyatakan tidak menguasai informasi tidak terbukti.

2. Apakah Informasi a quo Apabila Diungkap ke Publik akan Merugikan Nilai Tambah Ekonomi Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf b UU KIP?

[4.23] Menimbang Termohon mengemukakan alasan penolakan pemberian informasi adalah karena berpotensi mengganggu persaingan usaha yang sehat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 17 huruf b UU KIP.

[4.24] Menimbang bahwa sebagai perusahaan penyelenggara layanan informasi dan telekomunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional, Termohon bukan satu-satunya perusahaan telekomunikasi yang beroperasi di Kabupaten Bangkalan. Selain Termohon, ada operator lain yang beroperasi di Bangkalan seperti XL, Indosat, dan Lintas Artha khususnya di dalam penggunaan internet yang juga bisa digunakan oleh Pemda Bangkalan.

[4.25] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 25 Maret 2013, Ahli Nonot Harsono Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi - BRTI periode 2009-2011 berpendapat bahwa di dalam industri telekomunikasi yg persaingannya sangat ketat, ada banyak pihak yang berkepentingan terhadap informasi data.

15

[4.26] Menimbang bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah total besar tagihan dalam satu tahun, bukan informasi detil mengenai tagihan per bulan yang berisi rincian tagihan berdasarkan jenis layanan sehingga dapat diketahui pola pemakaian jasa layanan oleh pelanggan.

[4.27] Menimbang Pemohon telah pernah memohon informasi Rencana Anggaran Biaya dan Laporan Keuangan 35 SKPD di Kabupaten Bangkalan yang memuat informasi besaran pembayaran/tagihan telepon masing-masing SKPD dan telah diputus terbuka oleh Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan di dalam putusan Nomor: 18-24/KI.Kab.Bkl/VI/2012; 269/KI.Kab.Bkl/VI/2012; 4l-54/KI.Kab.Bkl/VI/2012; dan 67-84/KI.Kab.Bkl/VII/2012.

[4.28] Menimbang berdasarkan paragraf [4.23] s.d [4.27], Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi a quo adalah informasi terbuka yang dikuasai oleh Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dan terbuka kepada semua pihak termasuk bagi para pesaing Termohon.

[4.29] Menimbang berdasarkan Paragraf [4.28], Majelis Komisioner berpendapat alasan Termohon untuk menolak memberikan informasi karena informasi a quo dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf b UU KIP adalah tidak terbukti.

3. Apakah informasi a quo dikecualikan berdasarkan pasal 17 huruf j UU KIP? [4.30] Menimbang bahwa Termohon menyatakan bahwa informasi a quo dikecualikan berdasarkan Pasal 42 UU Nomor 36 Tahun

1999 tentang Telekomunikasi (UU

Telekomunikasi), yang mengatur bahwa: (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. (2) Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas : a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. [4.31] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 25 Maret 2013, Ahli juga menyatakan bahwa Termohon tidak wajib memberikan informasi besaran pembayaran/tagihan kepada 16

Pemohon karena tidak diatur eksplisit di dalam UU Telekomunikasi. Apabila ada kewajiban terhadap Termohon sebagai penyelenggara telekomunikasi, maka harus mengubah seluruh regulasi yang mewajibkan penyelenggara telekomunikasi lainnya untuk membuka informasi

sejenis. [4.32] Menimbang Ahli juga menyatakan bahwa

tidak ada ketentuan di dalam UU

Telekomunikasi maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang secara eksplisit merahasiakan informasi besaran pembayaran/tagihan telepon.

[4.33] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.30] sampai dengan paragraf [4,32], Majelis berpendapat dalil Termohon yang menyatakan mengecualikan informasi besaran pembayaran/tagihan telepon berdasarkan UU Telekomunikasi adalah tidak relevan.

4. Apakah informasi yang dikuasai Termohon terkait dengan Fungsi PT Telkom Tbk sebagai Badan Publik yang Dikenai Kewajiban Berdasarkan UU KIP? [4.34] Menimbang bahwa tujuan permohonan informasi oleh Pemohon adalah untuk menganalisis penggunaan APBD Kab. Bangkalan sebagai perbandingan untuk melihat apakah telah sesuai dengan jumlah yang telah dikeluarkan oleh Pemkab.

[4.35] Menimbang bahwa Termohon merupakan perusahaan penyelenggara layanan informasi dan telekomunikasi ('InfoComm) serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap

(full service

and network provider)

yang terbesar di Indonesia

http://www.bumn.go.id/telkom/tentang-kami/tentang-perusahaan/

[4.36] Menimbang bahwa di dalam persidangan tanggal 25 Maret 2013, Ahli Nonot Harsono Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi - BRTI periode 2009-2011 menyatakan pada pokoknya bahwa sebagai perusahaan telekomunikasi, perlakuan terhadap PT Telkom, Tbk sebagai Termohon harus sama dengan perlakuan terhadap perusahaan telekomunikasi lainnya. Apabila informasi a quo yang dikuasai Termohon dibuka, maka hal yang sama harus diberlakukan terhadap seluruh perusahaan telekomunikasi. Hal ini tidak memungkinkan karena sekali dinyatakan terbuka, maka seluruh individu di Indonesia dapat mengaksesnya.

17

[4.37] Menimbang bahwa Ahli berpendapat apabila hanya perusahaan BUMN yang dikenai kewajiban untuk membuka informasi besaran tagihan, maka secara makro akan bebas diketahui peta pendapatan setiap zona sementara perusahaan telekomunikasiswasta tidak dikenakan kewajiban yang sama.

[4.38] Menimbang Termohon adalah Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana disebut di dalam konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

[4.39] Menimbang bahwa Pasal 14 UU KIP tidak mewajibkan Termohon selaku BUMN untuk menyediakan informasi besaran tagihan sebagai informasi yang tersedia setiap saat.

[4.40] Menimbang Ahli menyampaikan pendapat bahwa untuk mencapai tujuan permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.34], Pemohon dapat meminta informasi a quo langsung kepada Pemkab Bangkalan sekaligus dengan kuitansi pembayaran berstempel resmi guna memenuhi prinsip transparansi.

[4.41] Menimbang bahwa fungsi penyelenggaraan telekomunikasi oleh Termohon adalah dalam kaitannya dengan fungsi Termohon selaku BUMN yang berperan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional dari Sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bertujuan memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada Negara atau fungsi korporasi.

[4.42] Menimbang bahwa dalam keterangan Termohon menyatakan bahwa selaku BUM,N Termohon memiliki peran sebagai Badan Publik ketika sedang menjalankan Universal Service Obligation (USO).

[4.43] Menimbang bahwa Ahli menyatakan Termohon adalah salah satu peserta dalam tender pembangunan jaringan telekomunikasi di wilayah tertentu yang merupakan bagian dari program Universal Service Obligation (USO).

[4.44] Menimbang bahwa dalam dalam persidangan pertama pada tanggal 13 Februari 2013 Termohon menyatakan bahwa penyediaan jasa layanan kepada Pemerintah Kabupaten 18

Bangkalan tidak dilakukan dalam rangka fungsi Termohon sebagai Badan Publik melainkan fungsi korporasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.12]

[4.45] Menimbang meskipun tidak ada Undang-Undang yang secara eksplisit menyatakan informasi besaran keterangan

tagihan adalah

informasi

yang dikecualikan,

namun berdasarkan

sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.34] sampai dengan [4.44], Majelis

berpendapat bahwa apabila Termohon dikenakan kewajiban untuk memberikan informasi besara pembayaran/tagihan a quo maka Termohon dikenakan beban yang tidak sama dengan perusahaan telekomunikasi swasta lainnya sehingga mengganggu asas keadilan.

[4.46] Menimbang bahwa keterangan sebagaimana dimaksud di atas, Majelis berpendapat bahwa meskipun informasi besaran pembayaran/tagihan telepon SKPD Kabupaten Bangkalan merupakan informasi yang terbuka, Termohon tidak wajib menyediakan atau memberikannya karena bukan merupakan kewaiiban BUMN selaku Badan Publik yang diatur di dalam Pasal 14 UU K1P. Dengan demikian, dalil Termohon semula yang menolak memberikan informasi adalah relevan untuk sebagian.

5. KESIMPULAN MAJELIS

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik.

6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1 ] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

19

[6.2]

Menyatakan

bahwa:

Informasi

yang

diminta

Pemohon

berupa

besaran

pembayaran/tagihan telepon setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 pada 36 SKPD di Kabupaten Bangkalan sebagaimana dirinci di dalam paragraf [2.2] adalah informasi yang terbuka namun tidak wajib diberikan oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ahmad Alamsyah Saragihselaku Ketua merangkap Anggota, Henny S. Widyaningsih dan Dono Prasetyo masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 25 Maret 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 26 Maret 2013

oleh Majelis

Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Isnaneni Siregar sebagai Petugas Kepaniteraan, dengan dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

(Ahmad Alamsyah Saragih)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Henny S. Widyaningsih)

Petugas Kepaniteraan

(Isnaneni Siregar)

20

7. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan perkara ini terdapat 1 (satu) orang Majelis Komisioner yang memiliki

pendapat berbeda, yaitu Dono Prasetyo sebagai berikut: [7.1] Menimbang bahwa definisi Badan Publik sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP adalah sebagai berikut: “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. [7.2] Menimbang bahwa Termohon adalah BUMN, maka Termohon merupakan Badan Publik sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 14 UU KIP sehingga dikenai kewajiban yang sama dengan Badan Publik lainnya dan tunduk pada aturan yang ditetapkan di dalam UU KiP.

[7.3] Menimbang bahwa Pasal 6 dan Pasal 17 UU KIP yang merupakan dasar pengecualian pemberian

informasi

tidak

mengatur

secara

eksplisit

bahwa

informasi

besaran

pembayaran/tagihan merupakan informasi yang rahasia sehingga wajib dikecualikan.

[7.4] Menimbang tidak ada Pasal di UU KIP maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang secara eksplisit menyatakan bahwa informasi besaran pembayaran/tagihan adalah informasi yang dikecualikan.

[7.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 25 Maret 2013, Ahli juga menyatakan bahwa Termohon tidak wajib memberikan informasi besaran pembayaran/tagihan kepada Pemohon karena tidak diatur eksplisit di dalam UU Telekomunikasi, Apabila ada kewajiban terhadap Termohon sebagai penyelenggara telekomunikasi, maka harus mengubah seluruh regulasi yang mewajibkan penyelenggara telekomunikasi lainnya untuk membuka informasi [7.6] Menimbang karena tidak diatur secara eksplisit di dalam UU Telekomunikasi, maka informasi a quo bukanlah informasi yang dikecualikan.

21

[7.7] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [7.1] sampai dengan paragraf [7.6] Anggota Majelis berpendapat bahwa informasi besaran pembayaran/tagihan 36

SK PD di lingkungan P em erintah K abupaten B angkalan dari tahun 2005 hingga tahun 2012 adalah informasi yang terbuka dan Termohon sebagai Badan Publik wajib memberikan informasi a quo kepada Pemohon.

22

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

28 Maret 2013 Petugas Kepaniteraan

(Isnaneni Siregar)

23