IDENTITAS

KOMISI INFORMASI PUSAT

ASLI

REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN Nomor: 284/IX/KIP-PS-M-A/2012

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1]

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan

menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi. 284/IX/KIP-PSM-A/2012 yang diajukan oleh: Nama

: Lembaga Pemantau Kebijakan Publik

Alamat

: Jl. Bromo No. 57, Kelurahan Mlajah, Bangkalan

selanjutnya disebut sebagai Pemohon, Terhadap Nama

: Badan Pusat Statistik

Alamat

: Jalan dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710

Yang di dalam persidangan, Dr. Suryamin, M.Sc selaku Kepala Badan Pusat Statistik melalui Surat Kuasa Nomor: 01000.179 tertanggal 1 Mei 2013 memberikan kuasa kepada : 1. R. Taufik Panca selaku Kepala Bagian Hukum dan Organisasi 2. Melly Merlianasari, S.H selaku Kepala Subbagian Dokumentasi dan Pertimbangan Hukum, dan 3. Nenny Rianarizkiwati, S.J., L.LM selaku Kepala Subbagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum selanjutnya disebut sebagai Termohon.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah membaca keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A.

Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 30 Mei 2012 kemudian dilimpahkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur kepada Komisi Informasi Pusat pada tanggal 29 September 2012 dan terdaftar dengan Nomor Sengketa: 284/IX/KIPPS/2012

Kronologi [2.2] Pada tanggal 21 Maret 2012, Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur melalui surat Nomor: 022/LPKP/III/2012. Informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi yang bersumber dari APBN 2011 mengenai: 1. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Program Pengadaan Kendaraan Operasional Tipe Bebek. 2. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Proyek Pembangunan Gedung Kantor BPS Kabupaten Ponorogo. 3. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Proyek Pembangunan Gedung Kantor BPS Kabupaten Sampang. 4. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Proyek Revitalisasi Gedung Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep. [2.3] Karena tidak mendapatkan jawaban dari Termohon, pada tanggal 11 April 2012, Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur melalui Surat Nomor: 083/LPKP/IV/2012. 2

[2.4] Karena tidak mendapat tanggapan atas keberatannya pada tanggal 30 Mei 2012, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur melalui Surat Nomor: 160/LPKP/V/2012.

[2.5] Majelis Pemeriksa Pendahuluan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur menetapkan penyelesaian sengketa ditolak dan menyatakan akan menyampaikannya kepada Komisi Informasi Pusat untuk ditindaklanjuti pada tanggal 7 Agustus 2012. [2.6] Pada tanggal 18 September 2012, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur menyampaikan pelimpahan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat yang diterima pada tanggal 25 September 2012.

[2.7] Telah dilakukan mediasi pada tanggal 12 Februari 2013, namun tidak tercapai kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan gagal dan proses penyelesaian sengketa dilanjutkan melalui ajudikasi. Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi [2.9] Untuk pengayaan data informasi (bank data) lembaga Pemohon dan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksana program pemerintah sebagaimana diatur di dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [2.10] Pemohon tidak puas atas tanggapan Termohon.

Petitum [2.11] Meminta Komisi Informasi Pusat menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib diberikan kepada Pemohon. B.

Alat Bukti

Keterangan Pemohon [2.12] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

3

1. Pemohon meminta informasi kepada BPS Provinsi Jawa Timur karena pengadaannya ada di LPSE BPS Provinisi Jawa Timur 2. Pemohon ingin melihat berapa besaran anggaran belanja, rincian, dan surat pertanggungjawaban setelah pihak ketiga selesai melaksanakan tugasnya dan dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran. 3. Tetantang RAB pengadaan motor tipe bebek Pemohon lupa persisnya karena tidak disebutkan secara jelas di dalam pengadaannya, yang jelas untuk wilayah Jawa Timur dan tahun anggaran 2011. 4. Sebenarnya data itu sudah ada di pelelangan, RAB versi lelang terakhir yang Pemohon butuhkan, realisasi ketika kontrak sudah ditandatangani, dan rinciannya. RAB nya berapa dan realisasinya secara rinci, sesuai lelang yang diumumkan di dalam LPSE. 5. Bahwa untuk RAB dan SPJ proyek pembangunan gedung kantor BPS yang dibutuhkan hanya setelah hasil lelang terakhir untuk pembangunan gedung, tidak termasuk lelang kontraktor perencana dan kontraktor pengawas. 6. Bahwa permohonan informasi Pemohon bersumber dari pengumuman yang tercantum di LPSE.

Surat-Surat Pemohon [2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-l

Salinan Akta Lembaga Pemantau Kebijakan Publik Nomor 4 Tanggal 22 Februari 2012 dengan Notaris/PPAT Deslina Suami, S.H

Bukti P-2

Salinan permohonan informasi kepada Termohon melalui surat Nomor: 022/LPKP/III/2012 tertanggal 21 Maret 2012.

Bukti P-3

Salinan

surat

keberatan

kepada

Termohon

melalui

surat

Nomor:

083/LPKP/IV/2012 tertanggal 11 April 2012. Bukti P-4

Salinan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 160/LPKP/V/2012 tertanggal 30 Mei 2012.

Bukti P-5

Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Kendaraan Operasional Tipe Bebek Nomor: 010/PPBJ/35/VIII/2011, harga penawaran terkoreksi: Rp. 1.927.200.000,-, HPS: 1.933.155.000,- tahun anggaran 2011.

4

Pengumuman

Bukti P-6

Pelelangan

Umum

dengan

Pascakualifikasi

Nomor:

35021/001/PAN/V/2011 dengan Paket Pekerjan Pembangunan Gedung Kantor BPS Kabupaten Ponorogo, nilai total HPS: Rp. 923.500.000,- tahun anggaran 2011. Pengumuman

Bukti P-7

Pemilihan

Langsung

Pascakualifikasi

Nomor:

35271.001 .A/PPBJ/BPS/VIII/2011, dengan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas BPS Kabupaten Sampang, nilai total HPS: Rp. 167.928.000,tahun anggaran 2011. Pengumuman

Bukti P-8

Pelelangan

Umum

dengan

Pascakualifikasi

Nomor:

3529.002/PPBJ/BPS/VII/2011 dengan Paket Pekerjaan Revitalisasi Gedung Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, nilai total HPS: Rp. 1.040.068.000,- tahun anggaran 2011.

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer a. Mengabulkan permohonan Pemohon. b. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon. 2. Subsider Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon [2.15] Menimbang bahwa di persidangan Termohon memberikan pernyataan sebagai berikut: 1. Bahwa surat permohonan informasi publik yang disampaikan ke PPID BPS Jatim pada tanggal 21 Maret 2012. Pada tanggal 11 April 2012, Pemohon mengajukan keberatan ke PPID BPS Jatim. Bahwa keberatan tersebut tetap disampaikan kepada BPS Pusat. Karena sebagai instansi vertikal, pertanggung awaban anggaran BPS ada di BPS Pusat sehingga semua permohonan informasi yang diminta oleh Pemohon ada di BPS (Pusat) bukan di BPS Provinsi Jawa Timur. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Perpres No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat

5

Statistik. Meskipun permohonan informasi disampaikan ke BPS Provinsi, harusnya tetap ditujukan ke BPS Pusat di Jakarta. 2. Bahwa terkait penguasaan informasi rencana anggaran biaya dan surat pertanggungjawaban seluruhnya ada di BPS Pusat karena BPS itu satu. 3. Bahwa Termohon sulit mengutarakan bentuk yang dikuasai seperti apa karena permohonan informasi Pemohon sangat sumir karena pengadaan kendaraan dan proyek pembangunan itu telah dilakukan beberapa kali sehingga Termohon tidak tahu persis kejelasannya. 4. Bahwa bentuk RAB dan SPJ berlaku sama di semua kementerian dan lembaga sepanjang telah diaudit oleh BPK. Yang jadi masalah di sini adalah bahwa permohonan tersebut harusnya ditujukan kepada PPID Pusat. 5. Bahwa informasi yang diminta bukanlah informasi yang dikecualikan karena telah diaudit oleh BPK. 6. Bahwa BPS hanya ada 1 (satu) dan merupakan lembaga vertikal. Sebagai lembaga vertikal, Termohon menetapkan bahwa PPID berada di satu tempat di Pusat sedangkan pemberian informasi dapat dilakukan oleh unit-unit di daerah. Penyampaian informasi tetap 1 (satu) pintu. Unit-unit pendukung sebagai unit yang membantu menyampaikan permohonan tersebut. Dalam masalah ini, pihak Pemohon menyampaikan kepada satu pejabat yang tidak ada di BPS, sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di BPS. Termohon berharap permohonan ini disampaikan ke PPID yang ada di BPS. Salah satu pertimbangannya, DIPA di Termohon ada 1 (satu) dan pertanggungjawaban juga ada di BPS Pusat, demikian pula pemeriksaan ada di BPS Pusat. 7. Bahwa tupoksi utama Termohon adalah berkaitan dengan statistik. Untuk kegiatan di luar statistik, Termohon melayani kebutuhan Pemohon sesuai jenis dan fungsi. Permohonan pemohon ini terlalu sumir. Seandainya Pemohon memberi penjelasan lebih lanjut. Termohon dapat mengarahkan Pemohon untuk menempuh proses permohonan informasi sesuai prosedur sehingga informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhannya. 8. Bahwa permohonan informasi tidak direspon Termohon karena PPID BPS Provinsi Jawa Timur tidak dikenal di dalam institusi Termohon. 9. Bahwa tidak ada di dalam peraturan Termohon yang mengatur mengenai kewajiban Termohon memberi pemberitahuan tertulis dalam hal terjadi kesalahan penulisan tujuan surat permohonan informasi. 6

10. Di dalam keputusan disebut bahwa PPID bertanggung]awab mengkoordinasikan layanan informasi publik. Di dalam Keputusan Kepala BPS memang tidak ada disebutkan bahwa permohonan harus disampaikan ke PPID Pusat. Bahwa yang dimaksud dengan PPID di dalam Keputusan Kepala BPS adalah Direktur Diseminasi Statistik, yang hanya ada di BPS Pusat. Mengenai tata cara penyampaian permohonan informasi tidak diatur lebih lanjut di dalam keputusan tersebut. 11. Bahwa Termohon meminta kejelasan permohonan Pemohon untuk dapat memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Surat-Surat Termohon [2.16] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-l

Surat Kuasa dari Dr. Suryamin, M.Sc selaku Kepala Badan Pusat Statistik dengan Nomor: 01000.179 tertanggal 1 Mei 2013

Bukti T-2

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 239 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Bukti T-3

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 240 Tahun 2011 tentang Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik

[2.17] Menimbang bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.1] Menimbang para pihak tidak menyampaikan kesimpulan baik lisan maupun tulisan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

7

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP). [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. 3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon. Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi.

[4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 3 ayat (3) huruf b dan Pasal 3 ayat (4) Perki PPSIP. [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang 8

Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon. [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon adalah Lembaga Pemantau Kebijakan Publik dengan Salinan Akta Lembaga Pemantau Kebijakan Publik Nomor 4 Tanggal 22 Februari 2012 dengan Notaris/PPAT Deslina Suami, S.H (Bukti P-l) 2. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik tertanggal 21 Maret 2012 dengan Nomor Surat: 022/LPKP/III/2012 (Bukti P-2) 3. Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon tertanggal 11 April 2012 dengan Nomor Surat: 083/LPKP/IV/2012. (Bukti P-3) 4. Salinan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 160/LPKP/V/2012 tertanggal 30 Mei 2012. (Bukti P-4)

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.6] dan [4.7] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing).

C.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 4 ayat (1) Perki PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Pusat. [4.10] Menimbang Pasal 1 angka 3 UU KIP menyatakan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

9

[4.11] Menimbang keterangan Termohon yang menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik merupakan 1 (satu) instansi sehingga keberadaan PPID juga hanya satu yang dilekatkan pada Direktur Diseminasi Statistik yang hanya ada di pusat.

[4.12] Menimbang bahwa Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur merupakan instansi vertikal dari Badan Pusat Statistik berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik. [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.9] sampai dengan [4.12] Majelis berpendapat bahwa Termohon adalah Badan Publik Pusat dan permohonan informasi terhadap Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur adalah sama dengan permohonan informasi terhadap Badan Pusat Statistik pusat sebagai satu instansi vertikal sehingga Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

D. Pokok Permohonan [4.14] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; c. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; 2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2]; 3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan.

E. Pendapat Majelis

10

[4.15] Menimbang Pemohon memohon informasi yang dibiayai oleh APBD Provinsi atau APBN tahun 2011, yaitu: 1. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Program Pengadaan Kendaraan Operasional Tipe Bebek. 2. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Proyek Pembangunan Gedung Kantor BPS Kabupaten Ponorogo. 3. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Proyek Pembangunan Gedung Kantor BPS Kabupaten Sampang. 4. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Proyek Revitalisasi Gedung Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep.

1. Mengenai Dalil Termohon yang Menyatakan bahwa Pemohon Harus Mengajukan Permohonan Ulang kepada PPID BPS Pusat [4.16] Menimbang bahwa alasan Termohon tidak merespon permintaan dan keberatan Pemohon adalah karena surat permohonan informasi dan keberatan ditujukan kepada PPID BPS Provinsi Jawa Timur yang tidak dikenal di dalam struktur instansi Termohon mengingat PPID di instansi Termohon bersifat sentralistik dan hanya ada di BPS Pusat.

[4.17] Menimbang bahwa Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 239 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 240 Tahun 2011 tentang Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik tidak mengatur mengenai kewajiban Termohon dalam merespon permohonan informasi dan keberatan yang salah alamat.

[4.18] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP menyatakan: Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. [4.19] Menimbang Pasal 13 UU KIP menyatakan: (1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik: a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

11

(2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional. [4.20] Menimbang Pasal 4 huruf a dan b Perki SLIP menyatakan a. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien [4.21] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.20] maka standar layanan informasi publik yang ditetapkan oleh Badan Publik harus memperhatikan asas cepat, tepat, dan sederhana.

[4.22] Menimbang Pasal 31 Perki SLIP menyatakan: (1) Badan Publik wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan nama, alamat, dan nomor kontak PPID. (2) Badan Publik dapat menggunakan sarana komunikasi yang efektif dalam menerima keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimilikinya. [4.23] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.22], Majelis berpendapat bahwa dalil Termohon yang semula menolak merespon permintaan informasi dengan dalil Pemohon harus mengajukan permohonan ulang kepaea PPID BPS yang ada di tingkat pusat adalah tidak beralasan secara hukum.

2. Mengenai Status Informasi yang Diminta oleh Pemohon [4.24] Menimbang Pasal 9 ayat (2) huruf c UU KIP pada pokoknya menyatakan bahwa Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala, meliputi: (c) informasi mengenai laporan keuangan; [4.25] Menimbang Pasal 22 ayat (9) UU KIP menyatakan bahwa: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

[4.26] Meninbang ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.25], Komisi Informasi Pusat telah menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menjadi acuan bagi Badan Publik untuk membuat standar prosedur operasional layanan informasi publik di masing-masing Badan Publik. 12

[4.27] Menimbang Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. [4.28] Menimbang bahwa peraturan Komsi Informasi merupakan peraturan perundangundangan sehingga Kepala Badan Pusat Statistik tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Komisi Informasi sebagaimana asas lex superior derogat legi inferiori dimana peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah sehingga peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

[4.29] Menimbang bahwa: Pasal 11 ayat (1) huruf d Perki SLIP menyatakan: Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang kurangnya terdiri atas: (d) ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. rencana dan laporan realisasi anggaran 2. neraca 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku 4. daftar aset dan investasi dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Perki SLIP menyatakan bahwa: Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurangkurangnya terdiri atas: (c) seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 [4.30] Menimbang Termohon menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon bukanlah informasi yang dikecualikan, sepanjang audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah selesai dilaksanakan.

13

[4.31] Menimbang bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.15] telah diaudit oleh BPK.

[4.32] Menimbang permohonan informasi Pemohon bersumber dari informasi pengumuman yang ada di LPSE sebagaimana dibuktikan dalam Bukti P-5, P-6, P-7, dan P-8. [4.33] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.24] sampai dengan paragraf [4.32], Majelis berpendapat bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon sebagaimana dinyatakan pada paragraf [4.15] adalah informasi terbuka sehingga

5. KESIMPULAN MAJELIS Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik.

6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[6.2] Menyatakan bahwa Informasi yang diminta Pemohon yang bersumber dari Anggaran 2011 berupa: 1. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Program Pengadaan Kendaraan Operasional Tipe Bebek BPS Provinsi Jawa Timur dengan

Nomor:

010/PPBJ/3 5/VIII/2011,

harga penawaran

1.927.200.000,- dan HPS: Rp. 1.933.155.000,-;

14

terkoreksi:

Rp.

2. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Proyek Pembangunan

Gedung

Kantor

Pengumuman

Pelelangan

BPS

Umum

Kabupaten

Ponorogo

dengan

sesuai

Pascakualifikasi

dengan Nomor:

35021/001/PAN/V/2011 dengan Paket Pekerjan Pembangunan Gedung Kantor BPS Kabupaten Ponorogo, nilai total HPS: Rp. 923.500.000,-; 3. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Proyek Pembangunan

Gedung

Pengumuman

Kantor

Pemilihan

BPS

Kabupaten

Langsung

Sampang

sesuai

Pascakualifikasi

dengan Nomor.

35271.001,A/PPBJ/BPS/VIII/2011, dengan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas BPS Kabupaten Sampang, nilai total HPS: Rp. 167.928.000,- tahun anggaran 2011; dan 4. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Proyek Revitalisasi Gedung Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep sesuai dengan Pengumuman

Pelelangan Umum

dengan Pascakualifikasi

Nomor:

3529.002/PPBJ/BPS/VII/2011 dengan Paket Pekerjaan Revitalisasi Gedung Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, nilai total HPS: Rp. 1.040.068.000,-. adalah informasi terbuka. [6.3] Membebankan seluruh biaya penggandaan dan pengiriman salinan informasi yang diminta oleh Pemohon kepada Pemohon.

[6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pembayaran penggantian biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen oleh Pemohon telah diterima oleh Termohon.

15

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Abdul Rahman Ma'mun selaku Ketua merangkap Anggota. Ahmad Alamsyah Saragih dan Dono Prasetyo masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 14 Mei 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu. 15 Mei 2013 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Isnaneni Siregar sebagai Petugas Kepaniteraan, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Abdul Rahman Ma'mun) Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Ahmad Alamsyah Saragih) Petugas Kepaniteraan

(Isnaneni Siregar)

16

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

15 Mei 2013 Petugas Kepaniteraan

(Isnaneni Siregar)

17