KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN Nomor: 189/V/KIP-PS-A/2012 KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
1. IDENTITAS
[1.1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 189/V/KIP-PS/2012 yang diajukan oleh: Nama
: LBH De Franz
Alamat
. Jalan Kavling Rawa Bunga B/20 Kel. Pondok Kacang Barat, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan 15226
selanjutnya disebut sebagai Pemohon
Terhadap Nama
: Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI
Alamat
: Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Dalam persidangan hadir Ir. Tri Suprijanto, SH„ M.Si selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Tugas Nomor: 11/st-100/1/2014 tertanggal 23 Januari 2014. yang selanjutnya disebut sebagai Termohon.
[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;
/V
2. DUDUK PERKARA
A. Pendahuluan [2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 09 Mei 2012 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat tanggal 22 Mei 2012 dengan registrasi Sengketa Nomor: 189/V/KIPPS/20I2.
Kronologi [2.2] Bahwa pada tanggal 18 April 2012 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia, adapun informasi yang diminta adalah: 1.
2.
Standar Pelayanan: 1) Apakah badan pertanahan nasional memiliki standar pelayanan untuk setiap bentuk jenis pelayanan? 2) Berapa lama waktu yang diperlukan staf BPN melakukan pengukuran tanah dan kami mohon agar dapat diberikan kepada kami peraturan yang mengatur tentang pengukuran tanah tersebut terhitung sejak berkas permohonan diterima BPN? 3) Berapa lama waktu yang diperlukan staf BPN untuk dapat menyelesaikan proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan untuk satu bidang tanah terhitung sejak berkas permohonan diterima staf BPN? Dan mohon kepada kami diberikan salinan peraturan pemerintah terkait penerbitan sertifikat hak milik. 4) Untuk pengukuran tanah dan penerbitan sertifikat hak milik, berkas apa saja atau dokumen apa saja yang diperlukan/yang harus dipenuhi oleh Pemohon sesuai peraturan pemerintah terkait untuk itu? 5) Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pengetikan satu surat, mulai dari konsep, diperiksa ulang kebenaran redaksi bahasa surat, sampai selesai atau suratnya ditandatangani atasan cq Kepala Kantor Pertanahan? 6) Apakah perjanjian akta jual beli yang dibuat sesuai dengan ketentuan UndangUndang KUH Perdata 1336 dan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan telah dilegalisir notaris, dapat digunakan untuk keperluan balik nama sertifikat hak milik? Kalau tidak dapat mohon apa alasannya? Pengaduan dan Permohonan Inform as i: 1) Apakah Pejabat Pertanahan Nasional RI sudah mengetahui dan kemudian melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP); Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP) , Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik? 2
2)
->)
4)
Mengapa banyak pengaduan yang telah disampaikan kepada Kepala BPN Pusat dan beberapa Kepala Kantor BP namun tidak pernah ditanggapi atau ada yang ditanggapi namun tanggapan itu telah melampaui satu tahun? Apakah pejabat-pejabat BPN memiliki kebal hukum atau diperlakukan khusus oleh pemerintah di negara ini sehingga BPN tidak memiliki standar pelayanan dalam melaksanakan tugasnya yang walaupun undang-undangnya ada? Apakah ada peraturan BPN yang mengatur untuk setiap pembayaran yang dilakukan masyarakat terkait pengurusan surat ukur dan/atau sertifikat hak milik tidak perlu diberikan tanda terima kwitansi sebagai bukti pembayaran? Sebab saat saya membayar biaya pembuatan sertifikat hak milik, petugas menerima uangnya tetapi tidak diberikan kwitansi dan mengatakan bahwa kwitansinya diambil bersama dengan sertifikat hak milik.
[2.3] Bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi, namun Pemohon tidak mengirimkan surat keberatan kepada Atasan PPID BPN RI.
[2.4] Bahwa pada tanggal 09 Mei 2012 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat dan diterima Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 22 Mei 2012.
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.5] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat karena tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.
Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.6] Untuk mengetahui implementasi UU nomor 14 tahun 2008 dan layanan publik. Petitum [2.7] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa informasi publik ini.
B. Alat Bukti Keterangan Pemohon [2.8] Menimbang bahwa pemohon telah dipanggil dua kali secara layak dan patut oleh Panitera Pengganti dan Pemohon tidak hadir.
T
3
Surat-Surat Pemohon [2.9] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P-l
Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia tertanggal 18 April 2012 dengan Nomor Surat: 10/IV/LBH/DF/P/PPAT/KIP/2012.
Bukti P-2
Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Pusat
tertanggal
09
Mei
2012
dengan
Nomor
Surat:
13/V/LBH/DF/P/PP/KIP/2012. Bukti P-3
Salinan Identitas Pemohon.
“1
Keterangan Termohon [2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 17 Januari 2014, Termohon hadir tanpa membawa surat kuasa dan pada tanggal 24 Januari 2014 menyampaikan keterangan sebagai berikut. 1. Termohon tidak memiliki dokumen lain terkait permohonan informasi a quo selain dokumen yang dikirimkan oleh Komisi Informasi Pusat bersamaan dengan surat pemanggilan untuk sidang di Komisi Informasi Pusat. 2. Termohon sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan yaitu Kepala Kantor BPN Tangerang sebelum menghadiri persidangan di Komisi Informasi dan memperoleh informasi bahwa seluruh proses terkait informasi yang dimohonkan telah selesai. 3. Termohon tidak memahami alasan dilakukannya persidangan bila proses terkait permohonan telah selesai. Surat - Surat Termohon [2.11] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis berupa: Bukti T-l
Surat Kuasa Nomor: 11/st-l 00/1/2014 yang ditandatangani oleh H. I Gede Ariyuda, SH selaku Pit. Sekretaris Utama Atas Nama Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 23 Januari 2014
Bukti T-2
Foto copy identitas
4
4
3. PERTIMBANGAN HUKUM
[j .1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 5 huruf a, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP).
[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 2. Kedudukan hukum
(legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam
sengketa informasi. 3. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. 4. Kewenangan
Komisi
Informasi
Pusat untuk
memeriksa
dan
memutus
permohonan a quo. Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:
A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Perki SLIP juncto Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki PPSIP pada pokoknya menyebutkan bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat telah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon. [3.4] Menimbang pasal 1 angka 12 UU KIP disebutkan Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.
Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu: 1. Salinan Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia, atau 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. [3.5] Menimbang bahwa Pemohon merupakan perorangan dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk pada saat pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat.
[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan: 1. Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia pada tanggal 18 April 2012. 2. Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi, dan Pemohon tidak mengirimkan surat keberatan kepada Atasan PPID BPN RI. 3. Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat tertanggal 09 Mei 2012 dan diterima Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 22 Mei 2012.
[3.7] Menimbang untuk mengajukan permohonan sengketa informasi berdasarkan Pasal 35 UU KIP disebutkan (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; ’ d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UndangUndang ini. (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
/i
6
Pasal 36 UU KIP disebutkan (1) lam hT ^O d,i, t “kan MC> P m°,h0n ' nf0mlasi PuWik dalam j a”Kka waktu paling Him t H h i ga pu “ ,’ han kerJa selelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). b (P) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana bmvahlnnya3 am ^
35 ^
^
men§uatkan putusan yang ditetapkan oleh
Pasal 37 UU KIP disebutkan (1) U c T penyelesaiai? Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi sat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi P e i , I f p k° ta| f T l - dengan, kewenangannya apabila tanggapan dari atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik. (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). Pasal 13 Perki 1 tahun 2013 disebutkan: Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] sampai dengan [3.7], Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (leeal standing sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
k arP n,
Pemohon telah
mengajukan permohonan informasi pada 18 April 2012 namun tidak mengajukan keberatan atas permohonan informasi publik kepada atasan PPID. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon [3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara an/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”
7
[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan (Perpres No. 63/2013), Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
[3.11] Menimbang bahwa sumber pembiyaan BPN RI diatur dalam Pasal 53 Peipres No. 63/2013, disebutkan; Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPN RI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [3.12] Menimbang Pasal 1 angka 9 UU KIP menyebutkan: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Pasal 1 angka 5 Perki Nomor 1 Tahun 2013 menyebutkan: Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang ersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik. Pasal 1 angka 8 Perki Nomor 1 Tahun 2013 menyebutkan: Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. [3.13] Menimbang Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia disebutkan : Peraturan ini bertujuan untuk: a. memberikan standar bagi Pejabat Informasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Repubhk Indonesia dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik; b. meningkatkan pelayanan Informasi Publik oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menghasilkan layanan yang berkualitas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; c. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh Informasi Publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; dan d. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik.
[3.14] Menimbang Termohon adalah badan yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di bidang pertanahan, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.9] sampai dengan paragraf [3.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik.
C. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [3.16] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi pada tanggal 18 April 2012 namun tidak mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa pada tertanggal 09 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 22 Mei 2012.
[3.17] Menimbang Pasal 36 ayat (2)juncto Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 13 Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon.
[3.18] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [3.16] dan [3.17], Majelis berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Pusat tidak terpenuhi karena Pemohon telah mengajukan permohonan informasi pada 18 April 2012 namun tidak mengajukan keberatan atas permohonan informasi publik a quo kepada atasan PPID.
D. Kewenangan Komisi Informasi Pusat [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d UU KIP juncto Pasal 6 ayat (1) Perki PPSIP yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
9
[j .20] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 22 Mei 2012 dengan nomor register Nomor: 189/V/KIP-PS/2012
[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi pada 18 April 2012 namun tidak mengajukan keberatan dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pada tanggal 09 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 22 Mei 2012 [3.22] Menimbang Pasal 1 angka 5 UU KIP menyatakan: Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik. [3.23] Menimbang Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa: Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi. [3.24] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Nasional.
[3.25] Menimbang Pasal 27 ayat (2) UU KIP menyatakan bahwa: Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. [3.26] Menimbang atas pertimbangan paragraf [3.19] sampai dengan paragraf [3.25], Majelis Komisioner beipendapat bahwa Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo.
[3.27] Menimbang Pasal 30 dan Pasal 45 Perki PPSIP menyatakan: Pasal 30 disebutkan: Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur. 10
Pasal 45 disebutkan: Dalam hal Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali maka permohonan dinyatakan gugur melalui putusan Komisi Informasi. [3.28] Menimbang Pemohon telah tidak hadir sebanyak 2 kali dalam persidangan setelah dipanggil secara patut oleh Panitera Pengganti.
[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan paragraf [3.19] sampai dengan paragraf [3.28] maka Majelis Komisioner menyatakan bahwa Permohonan Sengketa Informasi perkara nomor register Nomor: 189/V/KIP-PS/2012 gugur.
4. KESIMPULAN [4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo. 2. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam perkara a quo. 3. Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan UU KIP dan Perki PPSIP. 4. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. 5. Pemohon tidak hadir dua kali tanpa alasan yang jelas setelah dipanggil secara patut oleh Panitera pengganti.
5. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [5.1] Menyatakan permohonan Pemohon Register Nomor: 189/V/KIP-PS/2012 gugur; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Yhannu Setyawan selaku Ketua merangkap Anggota, John Fresly dan Henny S. Widyaningsih masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 dan diucapkan
(f
11
dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh DJoko Sarwono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon.
Anggota Majelis
(Henny S. Widyaningsih) Panitera Pengganti
(Djoko Sarwono)
12
Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Jakarta, Januari 2014 Panitera Pengganti
(Djoko Satwono)
13
