Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)
Oleh Mochammad Rizki Bayu NIM: 1111053000014
KONSENTRASI MANAJEMEN ZISWAF PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H/2015 M
ABSTRAK
Mochammad Rizki Bayu, Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah, dibawah Bimbingan Drs. Nurul Jamali, M.Si Arus perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi informasi yang kini semakin pesat akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi seluas-luasnya di era keterbukaan informasi publik saat ini. Sistem Informasi Manajemen merupakan sebuah sarana informasi yang difasilitasi BAZNAS bagi masyarakat untuk mengoptimalkan sisi pengawasan terhadap BAZNAS sebagai lembaga publik serta memperoleh informasi secara jelas, akurat dan transparan seputar pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implikasi dari diterapkannya Sistem Informasi Manajemen sebagai upaya peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah pada BAZNAS. Disamping itu juga diuraikan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Data penelitian ini diperoleh melalui sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, baik muzakki, mustahik maupun pengurus BAZNAS. Peneliti juga melakukan observasi terhadap objek yang diteliti yakni Sistem Informasi Manajemen BAZNAS. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS telah melakukan upaya-upaya untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZIS, yakni dengan menyajikan informasi yang terbuka kepada publik tentang pengelolaan ZIS yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website dan muzakki corner untuk yang telah terdaftar sebagai muzakki BAZNAS. Dengan bantuan Sistem Informasi Manajemen, pengelolaan ZIS yang dilakukan BAZNAS menjadi lebih efektif dan efisien. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya BAZNAS terus mengupayakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem tersebut agar pelayanannya dapat lebih optimal.
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang istiqomah dalam memegang teguh risalahnya dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Tahapan demi tahapan dalam penulisan skripsi ini telah dilalui demi tersusunnya sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan dirasakan manfaatnya. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dalam teknik penulisannya maupun penyajiannya. Dalam penyusunan karya ilmiah ini tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis, diantaranya: 1. Bapak Dr. Arif Subhan, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Bapak Suparto, M.Ed., Ph.D., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Hj. Roudhonah, MA. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Suhaimi, M.Si. selaku Wakil Dekan III. 2. Bapak Drs. Cecep Castrawijaya, MA. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan Bapak Mulkanasir, B.A, S.Pd, MM.,
selaku Sekretaris
Jurusan Manajemen Dakwah yang telah memberikan banyak saran masukan dalam tahap penulisan skripsi ini. 3. Bapak Drs. Nurul Jamali, M.Si. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan banyak waktunya untuk berdiskusi kepada penulis serta memberikan motivasi penulis agar terus berusaha dalam menggali dan menemukan esensi dari tema yang ditelaah pada skripsi ini. ii
4. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah mentransfer ilmu dan pengalamannya kepada penulis. Staff TU Pusat dan Fakultas yang telah membantu penulis dalam melengkapi kebutuhan administrasi. 5. Para pimpinan dan karyawan Perpustakaan
Utama UIN Syarif
Hidayatullah, dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah menyediakan berbagai referensi buku, karya ilmiah maupun jurnal sehingga memudahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 6. Segenap pengurus BAZNAS yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dalam penelitian ini, khusus kepada Bapak Ahmad Setio Adinugroho (Kepala bagian Informasi dan Teknologi), Ibu Dwi Nuraini (Bagian Perencanaan dan Pengembangan), Bapak Agus Siswanto (Manajer Divisi Penghimpunan). Serta karyawan lainnya yang tidak disebutkan satu-persatu. 7. Kepada kedua orangtua tercinta, Ibu Rosilawati dan Bapak Suwardi Atmoredjo sebagai penyulut semangat belajar bagi penulis. Terima kasih atas segala do’a, kesabaran, jerih payah, serta nasihatnya yang tiada pernah lepas mengiringi penulis untuk menggapai cita-cita. Mohon maaf atas keterlambatannya dalam menyelesaikan studi ini. Serta untuk Adikku, Muhammad Alfiansyah Bayu Sakti, yang telah memberikan dukungan moril. 8. Rekan-rekan seperjuangan Manajemen Dakwah 2011, konsentrasi ZISWAF, LKS dan MHU. Terima kasih atas kontribusi pemikiran, sharing pengalaman serta persahabatan yang terjalin selama ini, semoga kita semua dapat meraih segala yang dicita-citakan. 9. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Tangerang Selatan. Menjadi bagian dari organisasi ini adalah suatu kesyukuran, terimakasih kepada kawan-kawan yang telah ikut membersamai saya selama 4 tahun berada di organisasi ini.
iii
10. Karya ini saya dedikasikan untuk kakak tercinta, Almh. Amalia Imaniar Al wa’asi yang telah memberikan pelajaran hidup yang berarti kepada penulis, bahwa segala sesuatunya membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit. Semoga segala amal kebaikanmu diterima disisi Allah SWT. Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada mereka atas segala upaya yang dilaksanakannya. Sebagai bentuk sumbangsih keilmuan yang penulis dapati selama menempuh studi S1, penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Aamiin Ya Rabbal ’Alamin
Jakarta, 30 September 2015
Penulis
iv
DAFTAR ISI
ABSTRAK ............................................................................................................. i KATA PENGANTAR ......................................................................................... ii DAFTAR ISI ......................................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .............................................................1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.........................................7 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..................................................8 D. Metodologi Penelitian ................................................................9 E. Tinjauan Pustaka ......................................................................14 F. Sistematika Penulisan ..............................................................15 BAB II
TINJAUAN TEORITIS A. Sistem Informasi Manajemen 1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen ..........................18 2. Karakteristik Sistem Informasi Manajemen.......................20 3. Fungsi Sistem Informasi Manajemen.................................20 4. Sintesis Struktur Sistem Informasi Manajemen .................21 B. Akuntabilitas 1. Pengertian Akuntabilitas ....................................................22 2. Ukuran-ukuran Akuntabilitas .............................................26 3. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat .......................................28 C. Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah 1. Pengertian Mutu .................................................................31 2. Pengertian Pengelolaan ......................................................33 3. Pengertian Zakat.................................................................35 4. Pengertian Infaq .................................................................36 5. Pengertian Sedekah ............................................................37 D. Tujuan dan Asas Hukum Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah 1. Tujuan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah ...................39 2. Asas Hukum Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah ........... 41
BAB III
GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) A. Sejarah Berdirinya BAZNAS ..................................................... 43 B. Landasan Hukum BAZNAS ...................................................44 C. Visi dan Misi BAZNAS ..........................................................46 D. Fungsi dan Tugas PokokBAZNAS .........................................47 v
E. Struktur Organisasi BAZNAS ................................................48 F. Program Kerja BAZNAS ........................................................48 BAB IV
ANALISIS HASIL PENELITIAN A. Implikasi Sistem Informasi Manajemen dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan ZIS pada BAZNAS ....... 56 B. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah ..................................................................66
BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan ..............................................................................70 B. Saran .........................................................................................72
DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................73
vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Zakat, infak, dan sedekah adalah sebagian dari mekanisme agama yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Oleh karenanya penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan secara kultural diwajibkan untuk berzakat, pun demikian halnya dorongan untuk berinfak dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat di Indonesia. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Hal tersebut berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui, Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti.
1
2
Artinya seorang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapuskan kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.1 Nilai-nilai zakat tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi golongan mampu (wajib zakat), ataupun bagi mustahik (khususnya golongan miskin). Dengan nilai zakat tersebut bagi mustahik dapat mengubah kehidupan mereka yaitu untuk meringankan beban biaya hidup, menjadikan kuat berusaha dengan modal dari zakat, juga memberikan suatu kesadaran penggunaan dana zakat, serta dapat mengembangkan etos kerja. Sedangkan untuk para muzakki nilai tersebut menjadikan diri bersih, menimbulkan kesadaran terhadap golongan yang tidak mampu dan menimbulkan ketenangan dalam hidup, karena kewajiban itu (zakat) telah terpenuhi.2 Sebagaimana yang kita ketahui, negara Indonesia ini merupakan negara dengan jumlah masyarakat muslim yang mayoritas. Namun, sayangnya belum dapat mengoptimalkan potensi zakat yang ada di dalamnya. Penyebabnya memang beraneka ragam, selain ketersediaan infrastruktur sebagai upaya pengumpulan dana zakat, persoalan mengenai
1
Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2005.Cet 2), h.189-190 2 M. Djamal Doa,Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), h. 28
3
pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap pentingnya zakat juga perlu dikembangkan kembali. Berkaitan dengan hal tersebut sebagai upaya meningkatkan kinerja dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat, maka pengelolaan zakat dilakukan oleh suatu wadah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan suatu badan bentukan pemerintah bersifat non struktural yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah,
dan bertugas
melakukan pengelolaan zakat secara nasional sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.3 BAZNAS dibentuk sebagai badan yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat dengan menggunakan konsep amil zakat yang profesional, amanah, dan terpercaya sesuai dengan ketentuan agama dengan tujuan pengelolaan zakat dapat terlaksana dengan baik dan hikmah zakat itu sendiri dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga tercapai kesejahteraan umat seperti yang dicita-citakan bangsa. Keberadaan institusi ini diharapkan berjalan dengan kegiatannya masing-masing
guna
meningkatkan
efektifitas
pengumpulan
dan
pengalokasian dana zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan. Disamping itu Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu sebagai koordinator zakat secara nasional yang menaungi badan-badan amil zakat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan juga Lembaga Amil Zakat (LAZ).
3
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
4
Sejalan dengan itu arus perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi informasi kini semakin pesat yang dapat memberikan akses informasi secara terbuka bagi setiap orang. Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut, turut mempermudah BAZNAS dalam pelaksanaan pengelolaan ZIS yang sistematis dan terintegrasi. Hadirnya teknologi informasi ini pun turut memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi seluas-luasnya. Maka hal ini merupakan suatu keharusan bagi setiap badan atau lembaga pemerintahan agar menyajikan informasi publik yang tepat dan akurat sebagai upaya mewujudkan penyelanggara Negara yang baik, transparan dan akuntabel. Menurut Sondang. P Siagian dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen, dikemukakan bahwa semakin pentingnya peranan informasi dalam pengelolaan suatu organisasi dalam lingkungan masyarakat informasional merupakan “produk” sebab-akibat. Faktor pemicunya ialah makin majunya masyarakat karena berbagai faktor seperti pendidikan, demokratisasi politik, pembangunan ekonomi yang membawa serta berbagai macam permasalahan yang bentuk, jenis, dan respon yang diberikan oleh pakar, ilmuan, dan ahli teknologi yang berupaya untuk menciptakan berbagai instrumen baru untuk memecahkan berbagai permasalahan baru tersebut karena lama dirasakan dan bahkan ternyata tidak ampuh lagi.4
4
Sondang P. Siagian, Sistem Informasi Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h.15
5
Untuk menentukan bentuk proses yang ideal bagi birokrasi tradisional dengan menggunakan sistem informasi manajemen, maka pola formalisasi kompleksitas dan sentralisasi ditekan seminimal mungkin sehingga tidak terjadi duplikasi dan tumpuh tindih kebijakan. Karena proses informasi manajemen merupakan proses spesialisasi informasi, yang selalu berperan untuk pengembangan dalam sistem berbasis komputer. Peralatan teknologi komputer tidak akan berfungsi dengan optimal apabila hanya menggunakan pendekatan tradisional, karena komputer diciptakan sebagai alat bantu manajemen untuk meningkatkan kecepatan informasi.5 Dalam hal integrasi pengelolaan zakat, Undang-Undang No.23 Tahun 2011 memberikan amanah kepada BAZNAS sebagai koordinator zakat nasional. Dengan adanya amanah tersebut, BAZNAS kemudian berupaya membuat sebuah sistem informasi manajemen yang dapat membantu operasional BAZNAS (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dan LAZ dalam sistem informasimanajemen yang bisa menghasilkan laporan yang berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi, dari provinsi ke pusat, dan dari pusat ke Presiden melalui Kementerian Agama.6 Sebuah langkah tepat yang telah diambil sehingga pada tanggal 3 Oktober 2013, BAZNAS mengembangkan sebuah teknologi manajemen informasi yang berbasis jaringan internet bernama SIMBAZNAS. Sistem
5
Ahmad Nidjam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), h.
172 6
http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/1-tahun-baznas-telah-kembangkan-simba/ diakses pada tanggal 15 Maret 2015 Pukul. 22.28
6
Manajemen informasi BAZNAS (SIMBAZNAS) lahir dan diawali dengan membangun master plan IT pada bulan November 2011-Januari 2012. Dalam rancangan tersebut, sistem informasi di BAZNAS dibangun baik dari teknologinya, ruang lingkupnya, input maupun output-nya. Setelah itu, dibuatlah standard operating procedure (SOP)-nya. Targetnya adalah agar sebuah sistem dapat meng-integrasi data BAZNAS pusat dan BAZNAS di seluruh Indonesia dengan cara yang efektif, singkat serta terjangkau ke seluruh daerah. Maka SIMBAZNAS dapat dipergunakan oleh BAZNAS di seluruh Indonesia sebagai standar operasional lembaga zakat dan pelaporan zakat nasional.7 Pada dasarnya Sistem Informasi Manajemen menghasilkan informasi untuk memantau kinerja, memelihara koordinasi dalam proses organisasi. Selain itu, SIM disebut juga jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu sistem terintegrasi dengan maksud memberikan informasi yang bersifat intern maupun ekstern. Berdasarakan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dalam penelitian ini yang kemudian akan dimuat dalam tulisan (Karya Ilmiah) dengan judul: “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah”
7
http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/1-tahun-baznas-telah-kembangkan-simba/ diakses pada tanggal 15 Maret 2015 Pukul. 22.28
7
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1.
Pembatasan Masalah Pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan-
batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan-batasan ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang tidak termasuk ruang lingkup masalah penelitian.8 Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas dan fokus pada permasalahan yang akan dibahas, serta demi mencapai hasil yang tepat sasaran dan sesuai dengan yang diharapkan, maka penulis membatasi masalahdalam pembahasan penelitian ini mengenai implikasi dari Sistem Informasi Manajemen yang diterapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. 2.
Perumusan Masalah Berdasarkan dari pembatasan masalah diatas, maka secara spesifik
perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Bagaimana implikasi dari Sistem Informasi Manajemen BAZNAS
dalam
peningkatan
akuntabilitas
dan
mutu
pengelolaan zakat, infaq dan sedekah ? b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah ? 8
Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.23
8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.
Tujuan Penelitian Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka penelitian ini
bertujuan sebagai berikut: a. Untuk mengetahui implikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS dalam peningkatan akuntabilitas dan mutu pengelolaan zakat, infaq dan sedekah b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah 2.
Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini antara
lain sebagai berikut: a. Dari segi akademis. 1) Sebagai bentuk kontribusi pemikiran dan pengembangan khazanah pengetahuan bagi pembaca berkaitan dengan dunia perzakatan nasional. 2) Dapat menjadi masukan dan saran bagi sivitas akademika, serta dapat menjadi penambahan literatur dan pembanding dengan penelitian-penelitian selanjutnya.
9
b. Dari segi Praktis 1) Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi penulis mengenai Sistem Informasi Manajemen yang diterapkan BAZNAS dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. 2) Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk lebih mengoptimalkan
dalam
penerapan
Sistem
Informasi
Manajemen BAZNAS.
D. Metodologi Penelitian 1. Metode Penelitian Dalam pembahasan skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalahjenis penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis. Yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari sumber-sumber yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pengamatan langsung yang bersifat interatif dan memaparkan sesuai data yang didapat.9 Penelitian ini hendak mengkaji Implikasi dari Penerapan Sistem Informasi Manajemen Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan ZIS dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.
9
S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tasiti, 1989), h. 9
10
2. Subjek dan Objek Penelitian Subjek Penelitian adalah orang atau kelompok yang dinilai dapat memberikan informasi kepada peneliti, yaitu Pengurus Badan Amil Zakat Nasional, Muzakki dan Mustahik Badan Amil Zakat Nasional. Sedangkan objek penelitian ini adalah Implikasi dari Sistem Informasi Manajemen Badan Amil Zakat Nasional dalam peningkatan akuntabilitas dan mutu pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. 3. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional yang beralamat di Jl. Kebon Sirih No. 57 Jakarta Pusat.Pemilihan lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja (purposive). Pengambilan data penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2015 - Agustus 2015. 4. Jenis dan Sumber data Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data dalam penelitian digolongkan menjadi data primer dan data sekunder yang diklasifikasikan sebagai berikut:10 a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau dari individuseperti hasil wawancara yang bisa dilakukan peneliti.11 Dalam memperoleh data primer ini, peneliti melakukannya dengan wawancara langsung dengan pihakpihak yang terkait dalam penelitian ini diantaranya pengurus/amil, muzakki, dan mustahik BAZNAS. 10
Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129 Dergibson Siagian dan Sugiarto, Metode Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.16 11
11
b. Data sekunder, yaitu data primer yang diperoleh dari pihak lain atau data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpulan data primer atau oleh pihak lain.12 Data sekunder diambil dari buku-buku, jurnal, internet, data penelitian terdahulu dan sumber-sumber tertulis lainnya yang semuanya dapat mendukung penelitian ini. 5. Teknik Pengumpulan Data Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan data-data serta informasi yang relatif lengkap sebagai bahan yang dapat mendukung kebenaran uraian teori dan pembahasan. Proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik-teknik tertentu. Teknik yang dipilih dan digunakan dalam proses pengumpulan data tergantung pada sifat penelitian yang dilakukan. Adapun teknik yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data-data adalah sebagai berikut: a. Observasi Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.13 Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dengan cara meninjau dan mengamati langsung proses pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS dari proses penghimpunan, penyaluran sampai dengan pencatatan laporan.Adapun tujuan melakukan observasi adalah sebagai berikut: 12
Dergibson Siagian dan Sugiarto, Metode Statistik... h. 16 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), Cet. Ke-4 h. 53 13
12
1.
Mengamati proses pendataan muzakki dan proses pendataan mustahik;
2.
Melihat model transaksi dari penghimpunan dan penyaluran ZIS;
3.
Mengetahui bentuk pertanggungjawaban berupa laporan sebagai wujud akuntabilitas.
b. Wawancara (Interview) Wawancara atau interview yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara ini dilakukan secara langsung pada bagian divisi perencanaan dan pengembangan dengan sekelompok individu yang berada di dalamnya. c. Dokumentasi Dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa
catatan,
buku,
majalah,
notulen,
rapat,
dan
lain
sebagainya.14 Dalam hal ini peneliti dapat memperoleh dari arsiparsip dokumentasi BAZNAS seperti profil lembaga, landasan hukum, visi dan misi, program, laporan keuangan dan sistem yang sedang berjalan. 6. Teknik Analisa Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu teknik analisis data;
14
Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian.. h. 206
13
dimana penulis menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.15 Dengan kata lain penulis berusaha untuk menggambarkan objek penelitian apa adanya sesuai dengan kenyataan. Sedangkan mengenai pekerjaan analisa data disini adalah mengatur,
mengurutkan,
mengelompokkan,
memberi
kode
dan
mengkategorikannya. Adapun langkah analisis data yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut: 1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan lain sebagainya. 2. Mengadakan reduksi data (memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan melakukan
fokus penelitian) yang dilakukan dengan jalan abstraksi
yang
merupakan
usaha
membuat
rangkuman dengan tetap menjaga yang inti, proses dan pernyataan yang ada; 3. Menyusun data hasil reduksi dalam satuan-satuan;
15
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), cet. Ke-13, h. 244
14
4. Memeriksa
keabsahan
data
dengan
metode
triangulasi,
melakukan penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi teori substansif. 7. Teknik Penulisan Dalam penulisan skripsi ini, penulis merujuk pada “Pedoman Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi)” yang diterbitkan oleh CeQDA (Center for Quality Development and Assurance) UIN Syarif Hidayatulllah Jakarta.16
E. Tinjauan Pustaka Sebelum menelaah lebih jauh mengenai pembahasan penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat topik pembahasan yang semisal dengan penelitian kali ini. Namun tentunya ada sudut perbedaan dalam ruang lingkup pembahasan maupun obyek kajian dalam penelitian ini. Adapun penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut: 1) Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional. Skripsi yang disusun oleh Khafid Yusuf, Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2) Manajemen Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat melalui Teknologi Informasi pada M-Zakat Jakarta. Skripsi yang disusun
16
Oman Fathurahman, dkk., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Jakarta: CEQDA (Center for Quality Development and Assurance) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007).
15
oleh Panca Mardisiswanto Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah (Konsentrasi Manajemen ZISWAF) Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3) Manajemen Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dan Wakaf Uang melalui Teknologi Informasi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Portal Infaq. Skripsi yang disusun oleh Wahyudin, Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah (Konsentrasi Manajemen ZISWAF) Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan seputar pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak membahas objek kajian, pokok permasalahan seperti dalam penelitian ini. Objek penelitian ini lebih diarahkan pada aspek implikasi atau keterlibatan Sistem Informasi Manajemen yang diterapkan Badan Amil Zakat Nasional dalampeningkatan akuntabilitas dan mutu pengelolaan zakat, infaq dan sedekah.
F. Sistematika Penulisan Agar penulisan skripsi ini bersifat sistematis dan mempermudah tahap demi tahap pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis membaginya menjadi lima bab, dimana setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:
16
BAB I PENDAHULUAN Dalam bab pertama membahas tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, pedoman penulisan, dan sistematika penulisan BAB II TINJAUAN TEORITIS Pengertian sistem informasi manajemen, karakteristik, fungsi, sintesis struktur sistem informasi manajemen,
pengertian zakat, infaq dan
sedekah, hikmah dan tujuan zakat, infaq dan sedekah, pengertian pengelolaan, tujuan dan asas hukum pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, pengertian akuntabilitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat. BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS Memberikan gambaran umum tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang meliputi, (a) Latar Belakang Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), (b) Landasan Hukum BAZNAS, (c) Visi dan Misi BAZNAS, (d) Fungsi dan Tugas Pokok BAZNAS, (e) Struktur Organisasi BAZNAS, (f) Program Kerja BAZNAS. BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN Menjelaskan tentang hasil dari temuan penelitian mengenai implikasi dari sistem
informasi
manajemen
yang
diterapakan
BAZNAS
dalam
peningkatan akuntabilitas dan mutu pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Menguraikan tentang faktor pendukung dan penghambat penerapan sistem
17
informasi manajemen BAZNAS dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah Kemudian peneliti menganalisisnya agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. BAB V PENUTUP Merupakan bagian penutup dari pembahasan penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.
BAB II TINJAUAN TEORITIS
A. Sistem Informasi Manajemen 1.
Pengertian Sistem Informasi Manajemen Pada umumnya sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan oleh suatu organisasi. Pemanfaatan data disini dapat berarti penunjangan pada tugas-tugas rutin, evaluasi terhadap prestasi organisasi, atau untuk pengambilan keputusan oleh organisasi tersebut. Kini apabila orang mendengar istilah sistem informasi manajemen, biasanya mereka juga membanyangkan suatu sistem yang terkomputerisasi. Secara harfiah, sistem informasi manajemen adalah sebuah bentuk sistem informasi yang ditujukan untuk melayani para manajer. Definisi mengenai sistem informasi manajemen sebenarnya lebih dikenal dengan arti sebuah sistem manusia dan mesin komputer yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi organisasi, manajemen dan proses pengambilan keputusan didalam suatu organisasi.17 Sesungguhnya,
pengertian
tentang
sistem
informasi
manajemen di dalam organisasi telah ada sebelum perangkat komputer
17
Tata Sutabri, Sistem Informasi Manajemen, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005), h. 90
18
19
diciptakan. Sejak kemampuan alat proses komputer ini berkembang dan meningkat dengan pesat, sehingga dalam penggunaannya pun kini tidak hanya sebagai alat untuk mempercepat proses, namun juga sebagai alat yang mampu memberikan informasi secara akurat, relevan, tepat waktu dan lengkap. Inti dari sistem informasi manajemen tentu saja terkandung dalam pekerjaan-pekerjaan sistematis seperti pencatatan agenda, kerasipan, komunikasi diantara manajer organisasi, penyajian informasi untuk pengambilan keputusan, dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan sistem informasi manajemen dan kebutuhan manajer terus berubah dan meningkat, maka berkembanglah sistemsistem yang lain seperti Sistem Pendukung Keputusan (SPK), Sistem Informasi Eksekutif (SIE), Sistem Informasi Perkantoran (SIP) dan Enterprise Resorce Planning (ERP).18 Dari beberapa uraian pengertian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari sub-sub sistem yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk membantu
manajemen
dalam
menyelesaikan
masalah
dan
memberikan informasi yang berkualitas kepada manajemen dengan cara mengolah data dengan komputer sehingga bermanfaat bagi pengguna, atau dengan kata lain sistem informasi manajemen dapat diartikan sebagai suatu sistem informasi berbasis komputer yang 18
Rohmat Taufiq, Sistem Informasi Manajemen: Konsep Dasar, Analisis dan Metode Pengembangan. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 58
20
digunakan oleh manajemen untuk memproses data dan memberikan informasi yang berkualitas kepada pihak yang membutuhkan. 2.
Karakteristik Sistem Informasi Manajemen a.
SIM didesain untuk memberikan laporan operasional sehari-hari sehingga dapat memberi informasi untuk mengontrol operasi tersebut dengan lebih baik.
b.
SIM sangat bergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan, serta bergantung pada alur informasi yang dimiliki oleh organisasi tersebut.
c.
SIM biasanya tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah. Kemampuan untuk menganalisis masalah terletak pada Decision Suppport Syste.
d.
SIM
membantu
manajer secara terstruktur
pada
tingkat
operasional dan tingkat kontrol. e.
SIM berorientasi pada data-data di dalam organisasi dibanding data-data di luar organisasi. Oleh karenanya, informasi yang dibutuhkan oleh SIM adalah informasi yang sudah diketahui formatnya serta relatif stabil.
3.
Fungsi Sistem Informasi Manajemen Pada dasarnya fungsi sistem informasi manajemen secara umum adalah suatu sistem jaringan informasi merupakan kumpulan dua atau lebih unit pusat dokumentasi secara bersama-sama berusaha untuk saling memperkuat atau melengkapi kekuatan koleksi sumber-
21
sumber informasi yang mereka miliki serta melancarkan dan mempertinggi mutu pelayanan informasi yang mereka berikan kepada para pemakai layanan informasi. (Soejono Trimo, 1987) Menurut
George
M.
Scolt,
sistem
informasi
dapat
dipergunakan secara nyata untuk mengendalikan operasi. Strategi dan perencanaan
jangka
panjang,
perencanaan
jangka
pendek,
pengendalian manajemen dan pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang senantiasa melingkupi sebuah organisasi, tidak menutupi kemungkinan mendapat acuan solusi dari adanya sistem informasi manajemen.19 4.
Sintesis Struktur Sistem Informasi Manajemen Struktur Sistem Informasi Manajemen diuraikan dengan dua cara, yaitu atas dasar kegiatan manajemen dan fungsi organisatoris. Kedua rancangan ditambah konsep struktur kini akan disintesiskan ke dalam suatu struktur SIM. Pada hakekatnya hal ini merupakan suatu kerangka
konseptual
yang
memungkinkan
pembahasan
dan
perencanaan sistem informasi. SIM didefinisikan sebagai suatu gabungan subsistem fungsional yang masing-masing dibagi dalam empat seksi pengolahan informasi:
19
a.
Pengolahan Transaksi
b.
Dukungan operasi sistem informasi
c.
Dukungan pengendalian manajerial sistem informasi
George M. Scolt, Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen, (Jakarta: Remaja Karya, 2004), h. 72
22
d.
Dukungan perencanaan strategis sistem informasi
B. Akuntabilitas 1.
Pengertian Akuntabilitas Lembaga Administrasi
Negara (LAN) RI dan BPKP
menjelaskan, “Akuntabilitas berasal dari bahasa inggris, yaitu accountability yang artinya keadaan untuk dipertanggungjawabkan, keadaan
dapat
dimintai
pertanggung
jawaban”20
Lembaga
Administrasi Negara (LAN) RI dan BPKP mengutip beberapa sumber mengenai pengertian akuntabilitas diantaranya sebagai berikut; Menurut J.B. Ghartey, akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Ledvina V. Carino, mengatakan akuntabilitas merupakan suatu evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada pada alur otoritasnya atau sudah jauh di luar tanggungjawab dan kewenangannya. Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah mutlak harus selalu memperhatikan lingkungan. Ada (empat) dimensi yang membedakan akuntabilitas dengan yang lain, yaitu siapa yang harus melakukan akuntabilitas; kepada siapa dia berakuntabilitas; apa standar yang digunakan untuk penilaian akuntabilitasnya; dan nilai akuntabilitas itu sendiri. 20
http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/05definisi-akuntabilitas.html diakses pada tanggal 28 Mei 2015 Pukul 14.03
23
Sedangkan
menurut
sumber
lain,
akuntabilitas
adalah
kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan
menerangkan
kinerja
dan
tindakan
seseorang/badan
hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Semua instansi pemerintah, badan atau lembaga Negara di pusat dan daerah
sesuai
dengan
tugas
pokok
masing-masing,
karena
akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.21 Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (accountability) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana publik ditetapkan dan tidak digunakan secara illegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Akuntabiblitas menunjuk pada institusi tentang “check and balance” dalam sistem administrasi.22 Akuntabilitas menurut Ronald J. Oekerson, sebagaimana dikemukakan Muhammad Zarei,23 mengandung sebuah tindakan pertanggungjawaban yang berbentuk pelaporan atau penjelasan atas berbagai keputusan dan tindakan yang telah dilakukan kepada yang 21
Hamid Abidin dan Mimin Rukmini, ed., Kritik dan Otokritik LSM, membongkar kejujuran dan keterbukaan LSM di Indonesia, (Jakarta: Piramedia, 2004), h. 56 22 Nico Andrianto, Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui eGovernment, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), Cet. I, h. 23 23 Hamid Abidin dan Mimin Rukmini, Kritik dan Otokritik LSM … h. 116
24
berwenang. Dalam hal ini, juga sebuah sikap untuk menerima berbagai konsekuensi atas keputusan dan tindakan yang telah dikeluarkan tadi. “Accountability means to give account or explain ones dicession or action to another authourity and accept any consequenxes
thereform”.
Pengertian
ini
memberikan
makna
akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban atas berbagai keputusan dan tindakan yang dibuat dalam sebuah masyarakat. Artinya tindakan maupun keputusan yang dibuat sesuai dengan nilai, kebutuhan serta keinginan masyarakat. Konsekuensi atas keputusan dan tindakan yang diterima dari faktor publik sebagai “hukuman” atau “imbalan”, juga sebuah bentuk dari akuntabilitas. Ciri-ciri pemerintahan atau lembaga publik yang accountable adalah sebagai berikut; 1.
Mampu
menyajikan
informasi
penyelenggaraan
pemerintahan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, 2.
Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik,
3.
Mampu
menjelaskan
dan
mempertanggungjawabkan
setiap kebijakan publik secara proporsional. 4.
Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
25
Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktekpraktek kemudahan si pemberi mandat dalam mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Akuntabilitas
akan
tumbuh
subur
pada
lingkungan
yang
mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana tranparan. Adanya sarana bagi publik tidak lain untuk menilai kinerja (performance) pemerintah atau lembaga publik. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah atau lembaga.24 Dari sudut pandang fungsional, J.D Stewart mengidentifikasi bahwa akuntabilitas publik terdiri dari lima tingkatan, yaitu: 1.
Policy Accountability, yakni akuntabilitas atas pilihanpilihan kebijakan yang dibuat.
2.
Program
Accountability,
yakni
akuntabilitas
atas
pencapaian tujuan hasil dan efektivitas yang dicapai. 3.
Performance Accountability, yakni akuntabilitas terhadap pencapaian kegiatan yang efisien,
24
Nico Andrianto, Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas… h. 23
26
4.
Process
Accountabiliy,
yakni
akuntabilitas
atas
penggunaan proses prosedur, atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan, 5.
Probity and Legality Accountability, yakni akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran penggunaan dana sesuai anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap undangundang yang berlaku.25
2.
Ukuran-Ukuran Akuntabilitas Dalam mengukur suatu akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa tipe, diantaranya dikategorikan menjadi dua tipe yaitu :26 a.
Akuntabilitas Internal Berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal
penyelenggara pemerintah negara termasuk pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok
secara
hierarki
mempertanggungjawabkan
kepada
berkewajiban atasannya
untuk langsung
mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan dari akuntabilitas internal pemerintah tersebut telah diamanatkan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).
25
Nico Andrianto, Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas… h. 23-24 http://Pengukuran_Kinerja_Sektor_Publik_Akuntabilitas_Kinerja.htmldiakses pada tanggal 2 Oktober 201 Pukul 14.24 26
27
b.
Akuntabilitas Eksternal Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu
organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang
telah
diterima
dan
dilaksanakan
ataupun
perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya atau sektor publik. Menurut Ellwood, dijelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (memiliki badan hukum), yaitu:27 1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas
hukum
terkait
dengan
jaminan
adanya
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. 2. Akuntabilitas Proses. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi
manajemen
dan
prosedur
administrasi.
Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. 27
Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Memahami GoodGovernment Governance dan Good Coorporate Governance, Yogyakarta : PenerbitYPAPI,Oktober 2004, hal 70
28
3. Akuntabilitas Program. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. 4. Akuntabilitas Kebijakan. Akuntabilitas
kebijakan
terkait
dengan
petanggungjawaban pembina,pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil. 3.
Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Akuntabilitas mewajibkan setiap individu dan organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap input, proses, dan kinerja yang menjadi tugas, hak, wewenang dan kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.28 Salah satu aspek yang akan mempengaruhi persepsi dan komitmen publik dalam menunaikan kewajiban zakatnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Sesungguhnya zakat itu harus dikelola oleh lembaga amil zakat yang kredibel, amanah dan transparan, atau amil yang memberikan laporan secara kontinyu kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam penegelolaan zakat ini diwujudkan dalam bentuk transparansi
28
(keterbukaan)
dalam
menyampaikan
laporan
Eko Prasodjo, Buku Panduan Tentang Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI dan UNDP, 2011), h. 12
29
pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketetapan penyalurannya sejalan dengan ketentuan-ketentuan syariah Islamiyah. Dengan adanya ekspetasi yang muncul dari masyarakat maka alangkah baiknya lembaga pengelola zakat harus bisa meningkatkan kembali kualitas transparansi. Hal ini harus secara kontinyu dilakukan, baik dalam kepengurusan ataupun informasi kejelasan bagi para muzakki, atau orang yang memberikan zakatnya. Jika para muzakki memberikan zakatnya, tentu akan merasa puas apabila informasi mengenai kemana uang yang ia berikan akan berlabuh atau disalurkan. Informasi yang diberikan tersebut selain menjadi salah satu wujud nyata transparansi, juga akan menambah kepercayaan dari muzakki kepada lembaga zakat yang ia percayai. Laporan tersebut tentu tidak harus dalam bentuk kertas atau tulisan saja, tapi bisa juga laporan dengan menggunakan media lainnya seperti internet misalnya. Untuk itu lembaga pengelola zakat bisa mempublikasikan laporan yang berkaitan dengan kegiatannya ke dalam website resmi yang dimiliki, sehingga bisa diakses oleh semua orang, khususnya bagi muzakki.
Sebab itu teknologi informasi
sebenarnya bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan laporan tentang
uang
bersangkutan,
yang
sudah
justru
dengan
dititipkan hadirnya
kepada
lembaga
teknologi
harus
yang bisa
dimanfaatkan setiap lembaga pengelola zakat dalam menampilkan aspek transparansinya kepada publik.
30
Pada dasarnya untuk meningkatkan akuntabilitas publik, pertanggungjawaban
yang
benar-benar
harus
diupayakan
dan
mendapat perhatian khusus oleh lembaga pengelola zakat setidaknya terdapat
tiga
jenis
bentuk
pertanggungjawaban,
yaitu
pertangungjawaban substantif, pertanggungjawaban administrasi dan pertangungjawaban etika.29 Pertangungjawaban substantif menekankan pada inti dari pengelolaan zakat yang secara subtansi dilihat pada sisi pelayanan, yaitu dimana institusi zakat harus menampilkan secara kongkrit kepada publik mengenai pelayanan yang dilakukannya untuk meningkatkan kualitas sebuah lembaga. Untuk itu, terkait dengan masalah pelayanan ini, para pengelola zakat harus berani dalam melakukan inovasi-inovasi mengenai pelayanan zakat agar dapat lebih baik,serta jenis program apa yang akan dilakukan para pengelola zakat untuk mustahik. Selanjutnya, pertanggungjawaban administrasi. Ini sangat erat kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan yang disampaikan oleh lembaga zakat kepada publik. Misalnya, berapa total penerimaan zakat, berapa total penyalurannya, kemana saja amil membelanjakan haknya, serta bagaimana validitas dan keberadaan bukti-bukti pendukung secara administratif merupakan variabel 29
yang
perlu
mendapat
perhatian
kita
jika
ingin
http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel-pertanggungjawaban-pengelolaan -zakat/ diakses pada tanggal 15 Juli 2015 Pukul. 21.18
31
pertanggungjawaban administrasi ini bisa menjadi alat untuk meyakinkan publik untuk mau berzakat via amil resmi. Dalam hal transparansi, lembaga zakat harus bisa menyajikan data pengelolaan ZIS berupa laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat. Pertanggungjawaban yang ketiga, yaitu pertanggungjawaban etika, sangat erat kaitannya dengan aspek “kepantasan” atau kepatutan dari suatu aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh para penggiat zakat. Hal ini harus terefleksikan dalam seluruh kegiatan pengelolaan zakat, yaitu
adanya
pemberian
laporan
pertanggungjawaban
secara
berjenjang dari setiap lembaga pengelola zakat kepada BAZNAS selaku koordinator pengelolaan zakat. Nantinya BAZNAS juga diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah kepada Menteri Agama.
C. Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah 1.
Pengertian Mutu Dalam mendefinisikan mutu ada beberapa pakar utama dalam Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Manajemen) yang saling berbeda pendapat, tetapi maksudnya sama. Diantaranya adalah sebagai berikut:30 a. Deming, mutu sebagai penyesuai bagi produk yang akan dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar atau konsumen.
30
M.N Nasution, Manajemen Mutu Terpadu, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 3
32
b. Feigenbaum, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (full customer satisfaction). Membuat konsumen merasa puas atas produk yang dibuat dan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. c. Garvis dan Davis, mutu merupakan kondisi yang selalu bergerak secara dinamis dalam hal produk, kinerja sumber daya manusia, tahapan proses dan tugas lingkungan yang dapat memenuhi harapa yang diinginkan konsumen. Dari definisi di atas terdapat beberapa persamaan, yaitu dari elemen-elemen sebagai berikut:31 1. Mutu mencakup usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan dari konsumen. 2. Mutu mencakup kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap merupakan mutu untuk saat ini dan mungkin akan dianggap kurang bermutu pada masa mendatang. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa mutu adalah kemampuan suatu produk, baik itu barang maupun jasa/layanan untuk memenuhi keinginan pelanggannya. Sehingga setiap barang atau jasa selalu diacu untuk memenuhi mutu yang diminta pelanggan melalui pasar.
31
M.N Nasution, Manajemen Mutu Terpadu…h. 4
33
2.
Pengertian Pengelolaan Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengelolaan dapat diartikan sebagai berikut: a.
Proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tinjauan organisasi.
b.
Proses yang memberikan pengawasan pada hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dari pencapaian tujuan.
c.
Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
Dan didefinisikan juga pengelolaan adalah langkah-langkah yang dilakukan dengan cara apapun yang mungkin, guna untuk membuat data yang dapat dipergunakan bagi suatu maksud tertentu.32 Sedangkan pengertian pengelolaan zakat menurut UndangUndang No.23 Tahun 2011 adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian,
dan
pendayagunaan
zakat.
Dengan
demikian
pengelolaan zakat merupakan suatu pekerjaan yang sudah selayaknya dilakukan oleh orang-orang atau badan yang memang berkompeten dalam bidang perzakatan. Amil zakat sebagai orang atau individu yang diamanatkan dalam melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penghimpunan, 32
Aliminisyah, Kamus Istilah Manajemen Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris. (Bandung: CV.Yrama Widya, 2004), h. 232
34
pengelolaan, pencatatan dan pendayagunaan dana ZIS. Mereka dipilih oleh pemerintah apabila mereka bekerja pada Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai bentukan pemerintah dan dipilih oleh pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai bentukan masyarakat. Amil zakat berhak untuk menjalankan fungsi penghimpunan dan pendayagunaan dana tersebut serta melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan zakat seperti memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menunaikan zakat, menerangkan tentang sifat-sifat pemilik harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada pada masa kini juga dianggap memiliki hak sebagaimana ditetapkan didalam syari’at Islam. Oleh karena itu BAZ dan LAZ wajib mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan didalam mengambil bagian amil zakat. Pihak yang sudah memilih dan sudah menetapkan seseorang
sebagai
amil
zakat
tetap
harus
mengawasi
dan
memperhatikan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni amil zakat hendaklah seseorang yang jujur (amanah) dan ia adalah orang yang bertanggung jawab untuk menggantikan segala kerusakan, kehilangan dana zakat yang disebabkan oleh kecerobohan dan kelalainnya.
35
3.
Pengertian Zakat Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.33 Sedangkan menurut al-Wahidi dan lain-lain sebagaimana dikutip Yusuf Qardhawi bahwa kata dasar zaka yang berarti bertambah, tumbuh, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap sesuatu yang bertambah adalah zaka (bertambah). Apabila satu tanaman tumbuh tanpa cacat maka kata zaka disini berarti bersih.34 Ditinjau dari segi terminologi fiqh seperti yang dikemukakan oleh pengarang Kifayah al-Akhyar, Taqiy al-Din Abu Bakar, zakat berarti “sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu”.35 Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.36 Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an, sunnah Nabi, dan ijma ulama, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebut sejajar dengan
33 34
Mu’jam Wasith, juz 1 h. 398 Yusuf Qardhawi, Fiqh al-Zakat, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), Jilid 1, Cet.2,
h.34 35
Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni Al-Dimasyqi Al-Syafi’I, Kifayah al-Akhyar, (Surabaya: Al-HIdayah), Jilid 1, h.172 36 Yusuf Qardhawi, Fiqh al-Zakat..h.35
36
salat.37 Dinamakan zakat karena didalamnya terdapat harapan akan adanya keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembang didalamnya kebaikan. Zakat ditujukan dalam Al-Qur’an sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman. Iman tidaklah sekadar katakata, melainkan dengan iman kita harus dapat mewujudkan keberadaan dan kebaikan Allah SWT.38 4. Pengertian Infaq Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infaq berarti “Pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan”.39 Infaq berasal dari kata “anfaqa” yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk kedalam pengertian ini, infaq yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq tidak ditentukan besaran hartanya atau kadarnya, infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang mempunyai penghasilan tinggi maupun yang
37
Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’iy, 2006, Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneterdan Keuangan Syariah, (Jakarta:Grafindo Persada), h.16 38 Syaikh As-Sayyid Sabiq, 2005, Panduan Zakat Menurut Al-Qur’an dan Sunnah, (Bogor:Pustaka Ibnu Katsir), h.22 39 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 380
37
berpenghasilan rendah, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit yang diberikan kepada keluarga maupun orang lain.40
Dijelaskan dalam Surat Ali- Imran ayat 134 sebagai berikut:
Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”. Perbedaan infaq dengan zakat adalah jika zakat memiliki nishab sedangkan infaq tidak memakai syarat nishab. Jika zakat diberikan kepada mustahik tertentu maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, kerabat, tetangga dan lain sebagainya. 5. Pengertian Sedekah Sedekah sering disebut dalam bahasa Al-Qur’an yang dimaksudkan darinya adalah zakat. Yusuf Qaradhawi mengutip pendapatnya Mawardi yang mengatakan “bahwa sedekah itu adalah
40
Didin Hafiduddin, Panduan Praktis Tentang Zakat Infak dan Sedekah, (Jakarta: PT. Gema Insani Press, 1998), h. 14-15
38
zakat dan zakat itu adalah sedekah, berbeda nama tapi arti sama”.41 Hal ini disandarkan pada firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 58 sebagai berikut:
Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah”.
Dalam kamus Bahasa Indonesia, sedekah berarti “derma kepada orang miskin dan sebagainya (berdasarkan cinta kasih kepada manusia)”.42 Dalam syariat Kata zakat dinamakan shadaqah berasal dari kata shidiq yang berarti benar. Sehingga menjadi bukti pembenaran dari perbuatan, ucapan dan keyakinan. Banyak kata shadaqah dalam berbicara, berarti benar. Bentuk kata shadaqah dalam hal kekayaan berarti dizakatkan dan bentuk kata ashdaqa kepada perempuanberarti membayar mahar perempuan tersebut. Dan diungkapkan semua dengan kata shadaq dimaksudkan untuk menunjukkan perbuatan menyedekahkan itu. Orang yang mempunyai keyakinan akan akhirat yang menjadi tujuan,
41 42
Yusuf Qaradhawi, Hukum Zakat, (Bandung: PT. Pustaka Mizan, 1996), h. 36 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia.. h. 883
39
maka ia tentu tak akan segan-segan mengorbankan apa yang diperolehnya di dunia untuk tujuan akhirat sebagai bukti pembenaran dan keyakinan tersebut. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.43
D. Tujuan dan Asas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah 1.
Tujuan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Tujuan pengelolaan zakat memberikan arah dan apa yang harus dicapai dalam sistem pengelolaan zakat nasional. Tujuan pengelolaan zakat merupakan tolok ukur berhasil atau tidak para pengelola zakat dalam mengemban amanah mengelola zakat. UU Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan
kesejahteraan
masyarakat
dan
penanggulangan
kemiskinan. Tujuan pertama pengelolaan zakat terkait dengan pengumpulan dan penyaluran. Zakat yang berhasil dikumpulkan oleh para pengelola zakat harus terus meningkat hingga mencapai potensi yang ada. Proses sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang zakat dan pembayaran melalui pengelola zakat serta pelayanan muzakki harus dilakukan terus-menerus, efektif, dan efisien.
43
Yusuf Qaradhawi, Hukum Zakat.. h. 38
40
Tujuan kedua pengelolaan zakat khusus terkait penyaluran zakat. Penyaluran zakat yang terangkum dalam dua tujuan pengelolaan zakat, sekaligus menggambarkan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat yang paling utama adalah bahwa bagaimana manfaat zakat dapat dirasakan oleh masyarakat banyak, bahwa zakat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, serta menjadi kontribusi umat Islam mewujudkan peran Negara dalam mensejahterakan fakir miskin dan anak-anak terlantar. Inilah tujuan utama pengelolaan zakat dan yang harus menjadi kriteria utama dalam mengukur keberhasilan pengelolaan zakat. Muhammad Taufik Ridho dalam “Zakat Profesi dan Perusahaan”
mencoba
menyimpulkan
tentang
tujuan
dan
keutamaan zakat, baik itu untuk muzakki atau orang yang menunaikan ibadah zakat, mustahik orang yang menerima zakat, dan untuk amil atau para pengumpul dana zakat, antara lain sebagai berikut:44 1. Orang
yang
berzakat
adalah
orang
yang
selalu
berkeinginan membersihkan diri dan jiwanya dari berbagai sifat buruk. 2. Merupakan ciri khas orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang senantiasa akan diberi kemudahan Allah dalam urusan hidupnya. 44
Muhammad Taufik Ridho, Zakat Profesi dan Perusahaan. (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), h. 5
41
3. Zakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam. 4. Ciri utama mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup. 5. Zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina terutama golongan fakir dan miskin menuju arah kehidupan yang lebih baik. 6. Zakat sebagai pilar kerjasama antara pihak muzakki, amil dan mustahik. 2. Asas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat, manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam. Hal ini terdapat dalam Al-Qur’an bahwa Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk memungut zakat yang telah dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 103.45
Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman 45
Masdar F. Mas’udi, dkk, Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infaq dan Sedekah, (Jakarta: Piramedia, 2004), h. 15
42
jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS.At-Taubah:103) Imam Al-Qurtubi menafsirkan amil sebagai pengelola zakat dalam suart At-Taubah ayat 60, merupakan orang-orang yan ditugaskan (diutus oleh Imam atau Pemerintah) untuk mengambil, menulis, menghitung dan mencatat zakat yang diambilnya dari muzakki, untuk selanjutnya diberikan kepada mustahik.46 Setiap lembaga pengelolaan zakat dalam operasional kegiatannya perlu menerapkan prinsip kerja lembaga yang intinya tercermin dalam tiga kunci yaitu prinsip amanah, profesional, dan transparan. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011, definisi Pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
dan
pengkoordinasian
dalam
pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selanjutnya Pengelolaan zakat berasaskan sebagai berikut:47
46
a.
Syariat Islam;
b.
Amanah;
c.
Kemanfaatan;
d.
Keadilan;
e.
Kepastian Hukum;
f.
Terintegrasi; dan
g.
Akuntabilitas.
Subki Risya, MH, Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan, (Jakarta: PP.Lazis NU, 2009), cet. Pertama 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS
A. Sejarah Berdirinya BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.48 BAZNAS mengedepankan perannya sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang dikelola secara profesional, amanah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat kian mengukuhkan BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Pengelolaan zakat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut yaitu meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.49 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya lembaga pengelola zakat yang dibentuk dengan keputusan Presiden RI yaitu keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 sehingga memiliki kekuatan formal sebagai lembaga non-struktural.Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal 48 49
Dokumentasi BAZNAS, Company Profile Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
43
44
pengelolaan zakat yang berasaskan: Syari’at Islam, amanah, kemanfaatan keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.50
B. Landasan Hukum BAZNAS Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan pengelola zakat tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan taqwa.51 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. 50
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat H.M Ridwan Yahya, Buku Pintar Praktis Fiqih & Amaliyah Zakat, (Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2009), h. 38 51
45
Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat
semakin
mengukuhkan
peran
BAZNAS
sebagailembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, mempunyai otoritas khusus dalam otoritas pengawasan. Kewenangan tersebut meliputi pembuatan regulasi, kewenangan mengeluarkan izin mendirikan lembaga zakat dan mencabutnya, kewenangan mengangkat dan memberhentikan anggota BAZNAS, serta kewenangan melakukan audit syariah.BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:52 1.
perencanaan
pengumpulan,
pendistribusian,
dan
pendayagunaan zakat; 2.
pelaksanaan
pengumpulan,
pendistribusian,dan
pendayagunaan zakat; 3.
pengendalian
pengumpulan,
pendistribusian,
dan
pendayagunaan zakat; dan 4.
pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan: 1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
52
http://pusat.baznas.go.id/profil/ diakses pada tanggal 2 Oktober Pukul 14.25
46
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ 3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.
C. Visi dan Misi BAZNAS53 1.
Visi “Menjadi Badan Zakat Nasional yang amanah, transparan dan professional”
2.
Misi a.
Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat
b.
Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
c.
Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
d.
Mewujudkan pusat data zakat nasional.
e.
Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.
53
http://pusat.baznas.go.id/visi-misi/ diakses pada tanggal 2 Oktober Pukul 14.25
47
D. Fungsi dan Tugas Pokok BAZNAS Tugas pokok BAZNAS dalam merealisasikan misi BAZNAS yaitu:54 1.
Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
2.
Perencanaan,
pengumpulan,
pelaksanaan
pengumpulan,
pengendalian pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. 3.
Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat.
4.
Meningkatkan peningkatan
status kualitas
mustahik SDM,
menjadi
dan
muzakki
pengembangan
melalui ekonomi
masyarakat. 5.
Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima” di kalangan mustahik.
6.
Mengembangkan manajemen yang amanah, professional dan transparan dalam mengelola zakat.
7.
Menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya.
8.
Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat. Sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS dari muzakki dan menyalurkannya kepada mustahik yang berhak menerima sesuai ketentuan agama.
54
Dokumentasi BAZNAS, Company Profile
48
E. Struktur Organisasi BAZNAS
Pengurus BAZNAS yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No. 66 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020 berjumlah 11 orang anggota.Adapun 11 orang anggota tersebut diantaranya terdiri atas 3 orang yang berasal dari unsur pemerintah dan 8 orang yang berasal dari unsur masyarakat.55
F. Program BAZNAS BAZNAS sebagai lembaga amil zakatyang dibentuk oleh pemerintah memilikiprogram yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat
Indonesia,
khususnya
mustahik,
yaitu
yang
berhak
mendapatkan bagian dana penyaluran zakat. 55
Salinan Keputusan Presiden No. 66 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020
49
1.
Rumah Cerdas Anak Bangsa Program pendanaan dan bimbingan bagi siswa dan mahasiswa dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan
kualitas
pendidikannya,
serta
mendorong
menjadi individu yang mandiri. Indonesia berada dalam peringkat ke-108 di antara bangsa-bangsa lain di dunia (Human index 2010). Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia menyebabkan berbagai permasalahan, salah satunya angka pengangguran
terbuka
10,45
%
dan
angka
setengah
pengangguran 28,16 % (BPS 2007).56 Melihat kondisi ini, BAZNAS bermaksud membuka jalan bagi masyarakat kurang mampu dan mengajak mereka menatap tegap masa depan melalui program pengembangan pendidikan.Dalam program RCAB ini ada beberapa macam yang dilakukan, yaitu sebagai berikut: a.
Program beastudy Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) untuk mahasiswa berprestasi di kampus negeri di seluruh Indonesia.
b.
Rumah
Pintar,
yaitu
rumah
pusat
pembelajaran
masyarakat yang di dalamnya terdapat perpustakaan dengan 5.000 unit buku, sarana bermain edukatif, 56
http://pusat.baznas.go.id/rumah-cerdas-anak-bangsa/ diakses pada tanggal 2 Oktober Pukul 14.26
50
peralatan ketrampilan bagi anak, remaja, ibu dan masyarakat sekitarnya. c.
Dana Infaq Abadi Negeri (DINNAR) yang diperuntukkan bagi siswa berprestasi untuk tingkat SD-SMA di seluruh Indonesia.
d.
Bimbel Gratis yang merupakan Program peningkatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan hidup kepada dhuafa sebagai upaya peningkatan prestasi belajar untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi.
e.
Program
Motor/Mobil
motor/mobil
pintar
perpustakaan
keliling.
Pintar untuk
merupakan
bagian
dari
membantu
masyarakat
berupa
penyediaan
dipergunakan
Program-program kegiatan dhuafa
sebagai
pendidikan
BAZNAS agar
untuk
mendapatkan
pendidikan secara gratis. 2.
Rumah Sehat BAZNAS Rumah Sehat BAZNAS (disingkat RS BAZNAS) adalah
Program
Layanan
Kesehatan
cuma-cuma
bagi
masyarakat miskin, sering disebut juga sebagai “Rumah Sakit tanpa kasir”, karena memang tidak menyediakan kasir pembayaran alias GRATIS.
51
Rumah Sehat BAZNAS hanya dikhususkan untuk masyarakat miskin secara GRATIS dengan menggunakan sistem membership.Model pelayanan Rumah Sehat BAZNAS diberikan dalam bentuk model pelayanan dalam ruang dan model pelayanan luar ruang. Rumah Sehat BAZNAS (RSB) adalah program dalam bentuk pelayanan dalam ruang berupa pemberian bantuan kesehatan kepada dhuafa setingkat rumah sakit. Rumah Sehat BAZNAS ini untuk melayani perawatan media maupun konsultasi kesehatan. Sedangkan model pelayanan luar ruang BAZNAS mempunyai beberapa program dalam pelayanan kesehatan, yaitu: Unit Kesehatan Keliling (UKK), Dokter Keluarga Prasejahtera (DKPS).57 3.
Rumah Makmur BAZNAS Program Rumah Makmur BAZNAS (Baitul Qiradh BAZNAS) adalah lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum koperasi yang menyalurkan dana ZIS secara produktif baik melalui pinjaman kebajikan (Al Qardhul Hasan) maupun melalui pembiayaan dengan pola syariah kepada para mustahik. Program
57
14.27
ini
bertujuan untuk
menumbuhkan
http://pusat.baznas.go.id/rumah-sehat-baznas/ diakses pada tanggal 2 Oktober Pukul
52
kemandirian mustahik, lebih jauh bertujuan mengangkat derajat mereka agar bisa menjadi muzakki.58 4.
Rumah Dakwah BAZNAS Program Rumah Dakwah BAZNAS adalah program penyaluran zakat yang ditujukan kepada mualaf kaderisasi seribu ulama dan berbagai kegiatan dakwah untuk masyarakat miskin di daerah terpencil dan terluar.Ada tiga bentuk program yaitu Kafalah Da’i Daerah Terpencil, Bina Mualaf dan Kaderisasi Seribu Ulama (KSU). Kafalah da’i daerah terpencil merupakan program pengiriman da’i ke daerah-daerah terpencil di nusantara. Da’i yang ditugaskan adalah da’i yang telah melewati seleksi dan memiliki kesiapan untuk terjuan ke daerah terpencil. Kaderisasi seribu ulama yang merupakan peningkatan jenjang pendidikan (penambahan ilmu) bagi ulama yang sudah bergerak di masyarakat. Program yang bekerjasama dengan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) bertujuan untuk melahirkan ulama yang mampu menjawab permasalahan umat terkini.KSU menyediakan beasiswa program magister dan doktoral pada program studi khusus sehingga lahir para ulama
58
14.27
http://pusat.baznas.go.id/rumah-makmur-baznas/ diakses pada tanggal 2 Oktober Pukul
53
yang fakih dalam agama, berakhlak mulia, dan produktif dalam dakwah serta melahirkan kitab-kitab rujukan umat.59 5.
Tanggap Darurat Bencana Program tanggap darurat bencana adalah program bantuan kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah secepat mungkin.Program Tanggap Bencana adalah program MERESPON untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah sesaat setelah terjadi bencana. Program Tanggap bencana meliputi tanggap darurat, evakuasi, recovery, dan rekontruksi, pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana dilakukan makasimal 14 hari. Program Tanggap Bencana dilakukan bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait penanggulangan bencana dan Jaringan Relawan Indonesia ( JARI ) yang tersebar di 33 propinsi dan berbagai lembaga sosial. Dengan sistem kemitraan, Program Tanggap Bencana dapat dilaksanakan sesegera mungkin, setelah terjadinya bencana.60
59
http://pusat.baznas.go.id/rumah-dakwah-baznas/ diakses pada tanggal 2 Oktober Pukul
14.28 60
http://pusat.baznas.go.id/tanggap-darurat-bencana/ diakses pada tanggal 2 Oktober Pukul 14.28
54
6.
Zakat Community Development Program Zakat Community Development (ZCD) adalah proses jangka panjang dengan mengintegrasikan programprogram untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial, dengan menggunakan dana Zakat Infak Shodaqoh, diharapkan ada perubahan yang sangat signifikan dengan adanya program ZCD, dengan partisipasi komunitas/masyarakat, dengan segala fasilitas dan teknologi yang diinovasikan pada suatu program.61
7.
Konter Layanan Mustahik Konter Layanan Mustahik (KLM) adalah tempat pelayanan
mustahik
memudahkan
yang
mustahik
dibentuk
mendapatkan
BAZNAS
untuk
bantuan
sesuai
kebutuhannya.Bantuan yang disalurkan PPM berbentuk hibah (program karitas), yang disalurkan untuk perorangan maupun lembaga. Konter Layanan Mustahik memberikan pelayanan kepada mustahik dengan prinsip cepat, tepat dan akurat.Konter Layanan Mustahik berlokasi di Kantor Pusat BAZNAS, Jl. Kebon Sirih No 57, Jakarta Pusat. Buka setiap hari kerja mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 3 sore.
61
http://pusat.baznas.go.id/zakat-community-development/ diakses pada tanggal 2 Oktober Pukul 14.29
55
Bantuan yang diberikan diantaranya: (a). Bantuan kebutuhan hidup Mustahik, (b). Bantuan kesehatan (bantuan pengobatan jalan), (c). Bantuan pendidikan (biaya tunggakan sekolah dll), (d) Bantuan ibnu sabil (bantuan untuk orang terlantar),
(e).Bantuan
Gharimin,
(f).Bantuan
Mualaf,
(g).Bantuan fisabilillah, (h).Bantuan advokasi pelayanan pendidikan, kesehatan dll.62
62
http://pusat.baznas.go.id/konter-layanan-mustahik/ diakses pada tanggal 2 Oktober Pukul 14.29
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN
a.
Implikasi Sistem Informasi Manajemen dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan ZIS pada BAZNAS
1.
Sistem Informasi Manajemen sebagai Akuntabilitas Publik Sistem
Informasi
Manajemen
(SIM)
pada
dasarnya
menghasilkan sekumpulan informasi untuk memantau kinerja dan memelihara koordinasi dalam proses organisasi. SIM disebut juga jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu sistem terintegrasi dengan maksud memberikan informasi yang bersifat intern maupun ekstern. Di era keterbukaan informasi publik saat ini mewajibkan setiap badan atau lembaga pemerintahan, baik yang bersifat struktural maupun non-struktural untuk menyajikan informasi publik yang tepat dan akurat sebagai upaya mewujudkan penyelanggara Negara yang baik, transparan dan akuntabel.63Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, merupakan lembaga bentukan pemerintah yang bertugas melakukan pengelolaan zakat,
infak
dan
sedekah
secara
nasional
dengan
landasan
professional, transparan dan akuntabel. 63
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
55
56
Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil temuan peneliti dalam wawancara oleh Ahmad Setio Adinugroho selaku Manager Divisi Informasi dan Teknologi yang dijelaskan sebagai berikut: “Diawal tahun 2011 dalam rangka mewujudkan visi sebagai lembaga yang professional, akuntabel dan transaparan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah membuat suatu arsitektur dan merancang blue print tentang sistem informasi dan teknologi, yang kedepannya akan menjadi panduan dalam mengembangkan sistem pengelolaan zakat berbasis aplikasi”.64 Dari keterangan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa atas landasan professional, transparan dan akuntabel sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka dapat dikatakan bahwa langkah yang dilakukan oleh BAZNAS sudah tepat karena adanya fokus perhatiannya terhadap aspek transparansi (keterbukaan) yang erat kaitannya dengan penyampaian informasi kepada publik tentang keberadaan lembaga dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut, yakni pengelolaan zakat, infaq dan sedakah. Oleh karenanya dengan
bantuan
sistem
informasi,
upaya
BAZNAS
dalam
mewujudkan lembaga zakat yang akuntabel dan transparan tentunya akan lebih mudah terealisasikan. Kemajuan teknologi informasi yang sudah semakin pesat ini akan memudahkan setiap lembaga untuk memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Kehadiran sistem informasi dirasa sangat penting bagi setiap badan/lembagauntuk mempercepat, 64
Wawancara, Ahmad Setio Adinugroho, tanggal 24 Juni 2015
57
memperlancar,mengefisienkan serta mengekfektifkan waktu dalam setiap transaksi sehari-hari, dan juga untuk menampilkan informasi yang transparantif kepada publik. Sistem informasi dapat membantu fungsi pencatatan data, pengumpulan, penyimpanan dan pemberian laporan setiap kegiatan yang dibutuhkan setiap badan usaha atau organisasi. Sebagaimana yang diutarakan Manager Divisi Informasi dan Teknologi BAZNAS kepada peneliti dalam wawancara sebagai berikut: “Pada saat Sistem Informasi Manajemen BAZNAS diperkenalkan dan disosialisasikan pertama kali, SIMBAZNAS merupakan sebuah konsep yang didalamnya terdapat empat rancangan sub sistem yang dikategorikan sebagai berikut. Pertama, Enterprise Resource Planning (ERP) yang difokuskan untuk dikelola oleh BAZNAS Pusat sebagai monitoring dalam kegiatan operasional sehari-hari. Kedua, Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) yaitu fokusnya untuk digunakan BAZNAS di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan aktivitas pengelolaan zakat harian. Ketiga, sistem informasi publik yang terdapat dua jenis yaitu Website dan Muzakki Corner yang digunakan oleh masyarakat dan muzakki untuk memperoleh informasi seputar pengelolaan zakat BAZNAS. Keempat, aplikasi support yang digunakan oleh mitra kerjasama BAZNAS”.65 Berdasarkan keterangan yang dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa BAZNAS telah melakukan upaya-upaya pada pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga dalam melakukan pengelolaan zakat, infaq sedekah sehingga menjadi lebih tersistematis.
65
Wawancara, Ahmad Setio Adinugroho, tanggal 24 Juni 2015
58
Salah satu aspek yang akan memengaruhi persepsi dan komitmen publik untuk menunaikan kewajiban zakatnya adalah adanya akuntabilitas dan transparansi. Pada praktiknya Badan Amil Zakat Nasional sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana ZIS juga memfasilitasi masyarakat dan muzakki dalam mengakses informasi
pengelolaan
zakat
dari
mulai
penghimpunan,
pendistribusian, sampai pada tahap pelaporan keuangan ZIS melalui sistem informasi publik yakni website dan muzakki corner. Tujuannya adalah agar publik dapat mengetahui, melihat dan menilai kinerja BAZNAS. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Manager Informasi dan Teknologi BAZNAS dijelaskan sebagai berikut: “Sejauh ini keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat dalam mengawal pengelolaan ZIS, kita fasilitasi melalui website atau muzakki corner. Makanya transparansi yang terus kita upayakan yaitu dalam bentuk laporan realtime yang dibuat secara berkala oleh bagian keuangan. Kemudian dari laporan tersebut kita tampilkan di website, supaya publik pun dapat melihat. Khusus untuk muzakki corner, pada halaman depan akan menampilkan data-data berupa pengumpulan yang berikut juga penyaluran ZIS nya”.66 Sebagaimana pemaparan Ahmad Setio Adinugroho selaku Manager Divisi Informasi dan Teknologi, peneliti menyimpulkan bahwa pada praktiknya BAZNAS sebagai lembaga publik telah melakukan upaya akuntabilitas dan transparansi dengan adanya akses
66
Wawancara, Ahmad Setio Adinugroho, tanggal 24 Juni 2015
59
informasi terhadap pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan BAZNAS, baik melalui website maupun muzakki corner. Untuk mengetahui suatu akuntabilitas bagi sebuah lembaga pengelola zakat, setidaknya hal itu dapat diejawantahkan melalui bentuk laporan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut terbagi menjadi dua yakni pertanggungjawaban secara substantif dan secara administrasif. Pada pertanggungjawaban substantif, institusi zakat harus menampilkan secara kongkrit kepada publik mengenai pelayanan yang dilakukannya untuk meningkatkan kualitas sebuah lembaga. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satumuzakki dan mustahik BAZNAS, diperoleh keterangan sebagai berikut: “Menurut saya BAZNAS sudah cukup baik dalam melayani muzakki yang ingin membayarkan zakatnya. Harapan saya mudah-mudahan ke depannya BAZNAS terus mengupayakan pelayanan yang lebih maksimal lagi agar membuat muzakki merasa lebih nyaman saat membayarkan zakatnya”67 “Dengan pelayanan yang saat ini sudah tersistem, harapan saya nantinya dapat mempercepat dalam proses pelayanannya kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan bantuannya kepada BAZNAS”.68 Berdasarkan keterangan yang dipaparkan di atas, peneliti menilai bahwa dengan adanya wujud pelayanan-pelayanan yang baik bagi muzakki maupun mustahik, maka dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur dari segi akuntabilitas.
67
Wawancara Muzakki BAZNAS, Imam Wahyudin, tanggal 3 Agustus 2015 Wawancara Mustahik BAZNAS, Prayoga, tanggal 7 Agustus 2015
68
60
Selain pertanggungjawaban substantif, selanjutnya lembaga zakat juga diharapkan menyampaikan pertanggungjawaban secara administrasi. Ini sangat erat kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan yang disampaikan oleh lembaga zakat kepada publik dan muzakki yang menitipkan zakatnya kepada lembaga yang dipercayainya. Dalam hal transparansi, lembaga zakat harus bisa menyajikan data pengelolaan ZIS berupa laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu muzakki BAZNAS, dijelaskan sebagai berikut : “BAZNAS sebagai lembaga zakat secara administrasi harus terbuka dalam menginformasikan kegiatannya kepada masyarakat. Dengan adanya dukungan teknologi informasi seperti internet maka masyarakat akan mudah mengetahui tentang BAZNAS”.69 Sebagaimana yang dijelaskan dalam keterangan di atas, menurut peneliti bahwa dengan hadirnya teknologi informasi, maka sudah seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh BAZNAS dalam menampilkan aspek transparansinya kepada publik. Melalui website BAZNAS, nantinya masyarakat pun dapat mengakses setiap laporan pertanggujawaban yang dipublikasikan oleh pengurus BAZNAS secara periodik. Di satu sisi, bagi para muzakki yang memberikan zakatnya, tentu akan merasa puas apabila informasi mengenai kemana uang yang ia berikan akan berlabuh atau disalurkan.
69
Muzakki BAZNAS, Imam Wahyudin, tanggal 3 Agustus 2015
61
Informasi yang diberikan tersebut selain menjadi salah satu wujud nyata transparansi, juga akan menambah kepercayaan dari muzakki kepada lembaga zakat yang ia percayai.
2.
Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer yang digunakan oleh manajemen untuk memproses data dan memberikan informasi yang berkualitas kepada pihak yang membutuhkan. Bagi lembaga zakat, kehadiran sistem informasi manajemen ini ditujukan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan setiap individu dari lembaga tersebut (amil zakat) dalam melakukan transaksi pengumpulan, pendistribusian, maupun pelaporan ZIS. Maka sistem informasi ini beroperasi untuk mencatat data, mengumpulkan, menyimpan dan memberi laporan setiap kegiatan yang dibutuhkan suatu badan atau organisasi. Dalam melakukan aktivitas pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sendiri kini sudah menerapkan pengelolaan zakat berbasis sistem informasi yang dinamakan SIMBAZNAS. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Manager Informasi dan Teknologi BAZNAS, yang dijelaskan sebagai berikut:
62
"Kegiatan pengelolaan ZIS dari proses pengumpulan, pendistribusian, pelaporan dilakukan secara tersistem melalui teknologi komputer. BAZNAS sebelumnya pernah memiliki Sistem Informasi Zakat Terpadu (SIZT), perbedannya sistem tersebut hanya digunakan oleh BAZNAS Pusat, tidak demikian dengan BAZNAS Daerah Provinsi dan Kab/Kota, artinya ketika itu di tiap daerah masih menggunakan model pengelolaan zakat yang berbeda, baik yang secara manual maupun yang terkomputerisasi. Maka dari itu kita buatlah SIMBAZNAS, sistem ini telah terintegrasi dengan BAZNAS Daerah Provinsi dan Kab/Kota. Dengan demikian pengelolaan zakat ini dapat tersentralisasi secara nasional”.70 Berdasarkan keterangan yang dipaparkan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sistem yang saat ini diterapkan, dirancang agar dalam melakukan pengelolaan zakat, setiap organisasi pengelola zakat (OPZ) dapat tersentralisasi. Dengan kata lain sistem ini digunakan sebagai upaya untuk merealisasikan pengelolaan zakat secara nasional yaitu dengan mengintegrasi data pengelolaan ZIS dari tiap-tiap BAZNAS Daerah, maka BAZNAS Pusat selaku koordinator badan/lembaga pengelola zakat dapat memonitoring kegiatan yang bersifat operasional pengelolaan ZIS sehari-hari. Aktivitas penghimpunan
operasional ZIS,
sehari-hari
penginputan
database
seperti
transaksi
muzakki,
database
mustahik, donasi yang telah tersalurkan, nantinya akan dapat diakses oleh BAZNAS Pusat. Dengan begitu, SIMBAZNAS ini dibangun untuk memudahkan dari sisi pengendalian melalui monitoring. Oleh karenanya semua kegiatan sistem informasi manajemen dilakukan secara komputerisasi, maka dapat mempermudah dalam pencatatan 70
Wawancara, Ahmad Setio Adinugroho, tanggal 24 Juni 2015
63
penghimpunan, penyaluran yang
telah terpisah sesuai dengan
bagiannya masing-masing dan juga data yang telah diubah ke dalam bentuk informasi akan memudahkan sebagai bahan pengambilan keputusan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Manager Informasi dan Teknologi BAZNAS dijelaskan sebagai berikut: “Arus perkembangan teknologi saat ini menuntun kita untuk lebih expert dalam mengikutinya. Dukungan teknologi akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan aktivitas sebuah lembaga. Sistem Informasi Manajemen yang telah kami bangun dan kembangkan tentu menjadi punya nilai tersendiri. Maka ketika diawal perancangannya, kami men-design sebaik mungkin agar dalam penggunaannya tidak memiliki kerumitan dalam proses penginputan data. Selain itu kami juga turut sertakan unsur-unsur yang menarik dalam aplikasi sistem ini agar penggunanya dapat merasa nyaman dan terbiasa”.71 Menurut hemat peneliti, dengan adanya paradigma baru dalam sistem manajemen modern seperti ini dapat membantu BAZNAS untuk
memaksimalkan
kinerjanya
sebagai
amil
zakat
yang
professional dalam melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Pada prinsipnya sistem pengelolaan zakat tidak lepas dari unsur-unsur
seperti
muzakki,
mustahik,
amil,
penghimpunan,
penyaluran, pelayanan. Jika tidak ada muzakki, sangat tidak mungkin akan ada dana zakat yang terhimpun. Demikian pula jika tidak ada mustahik, maka dana zakat yang telah terhimpun tidak dapat tersalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. SIMBAZNAS
71
Wawancara, Ahmad Setio Adinugroho, tanggal 24 Juni 2015
64
juga dirancang dalam peningkatan pelayanan terhadap muzakki maupun mustahik dari tahap penghimpunan sampai pada penyaluran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Manager Informasi dan Teknologi yaitu sebagai berikut : “Mekanisme SIMBAZNAS dalam pengelolaan ZIS dari tahap penghimpunan sampai dengan penyaluran sebenarnya itu bisa dikatakan sangat simple sekali. Artinya kita memposisikan sistem ini seperti aplikasi kasir, yang berbasis kas masuk dan kas keluar. Alur prosesnya yaitu muzakki sebelumnya kita daftarkan terlebih dahulu ke dalam sistem kami, setelah muzakki didaftarkan kemudian data tersebut diproses dan dicetakan NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) sebagai keterangan telah terdaftar sebagai muzakki BAZNAS, baru setelah itu kita bisa catat pembayaran donasi zakatnya dan selanjutnya kita berikan bukti laporan donasi zakatnya kepada muzakki tersebut. Sedangkan untuk mustahik yang mengajukan permohonan bantuan sebelumnya akan dicatat terlebih dahulu dan dikelompokkan sesuai dengan bantuan yang dibutuhkan. Maka setiap pencatatan penyaluran kepada mustahik, data tersebut kami simpan dalam database mustahik“.72 Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS secara terkomputerisasi dapat memudahkan BAZNAS dalam melakukan aktivitas pengelolaan zakat dengan cara efektif dan efisien.
72
Wawancara, Ahmad Setio Adinugroho, tanggal 24 Juni 2015
65
b.
Faktor
Pendukung
dan
Penghambat
Sistem
Informasi
Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (SIMBAZNAS) dalam Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Dalam setiap pelaksanaan sebuah organisasi, ada beberapa faktor yang dapat mendukung serta menghambat berjalannya sebuah sistem infomasi manajemen, diantaranya sebagai berikut: 1. Faktor Pendukung Dilihat dari sisi teknologi, berdasarkan wawancara peneliti dengan Ahmad Setio Adinugroho selaku Manager Divisi Informasi dan Teknologi dijelaskan sebagai berikut : “Dengan teknologi yang saat ini sudah semakin canggih akan mengefektifkan dan mengefisienkan setiap transaksi pengelolaan ZIS. Dukungan Sistem Informasi Manajemen ini pula yang membantu BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat secara nasional“.73 Dalam
penerapannya,
SIMBAZNAS
memiliki
sebuah sub sistem yang bernama Enterprise Resource Planning (ERP). Sistem tersebut yang mengintegrasikan data pengelolaan ZIS dari seluruh BAZNAS Daerah tingkat Provinsi. Melalui sistem ini, maka BAZNAS Pusat akan lebih
mudah
melakukan
monitoring
terhadap
data
pengelolaan ZIS yang diperoleh dari seluruh BAZNAS Provinsi di Indonesia. Data yang masuk ke BAZNAS Pusat, yakni meliputi pencatatan transaksi harian, database 73
Wawancara, Ahmad Setio Adinugroho, tanggal 24 Juni 2015
66
muzakki, database mustahik, jumlah penghimpunan dan juga alokasi penyaluran dana ZIS tersebut. Sedangkan bila dilihat dari teknis pelaksanaannya, berdasarkan wawancara peneliti dengan Ahmad Setio Adinugroho
selaku
Manager
Divisi
Informasi
dan
Teknologi dijelaskan sebagai berikut : “Dukungan sumber daya manusia atau amil BAZNAS yang mumpuni dan kompeten dalam mengoperasikan sistem ini tentunya akan berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas kinerja BAZNAS sebagai amil yang professional”.74 Sebagaimana
keterangan
diatas
maka
dapat
dikatakan bahwa amil BAZNAS turut berperan dalam merealisasikan
pengelolaan
ZIS
berbasis
teknologi
informasi. 2. Faktor Penghambat Dalam pelaksanaan SIMBAZNAS ini ada beberapa hambatan
yang
terjadi.
Bila
dilihat
dari
sisi
pengendaliannya, berdasarkan wawancara peneliti dengan Ahmad Setio Adinugroho selaku Manager Divisi Informasi dan Teknologi dijelaskan sebagai berikut : “BAZNAS belum memiliki suatu sistem verifikasi data atau verifikator dalam mengukur kevalidan dari setiap data operasional pengelolaan ZIS yang diinput oleh setiap BAZNAS Daerah.Jadi dari sisi monitoringnya, kita hanya bisa melihat dari keaktifan BAZNAS Daerah dalam menggunakan 74
Wawancara, Ahmad Setio Adinugroho, tanggal 24 Juni 2015
67
sistem ini meskipun hal itu tidak dapat dijadikan ukuran valid atau tidaknya data. Namun sisi pengendalian tetap diupayakan BAZNAS sebagai langkah antisipasi, yaitu dengan melihat laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dari setiap BAZNAS Daerah yang telah di audit syariat dan keuangan”.75 Sebagaimana yang dipaparkan dalam keterangan di atas, dapat dikatakan bahwa BAZNAS belum sepenuhnya menggunakan sistem ini secara baik dan tepat guna, khususnya pada sisi pengendalian sistem tersebut yang belum memiliki verifikator data. Sedangkan
bila
dilihat
dari
sisi
penggunaan
sistemnya, berdasarkan wawancara peneliti dengan Ahmad Setio Adinugroho selaku Manager Divisi Informasi dan Teknologi dijelaskan sebagai berikut : “Kurangnya dukungan yang menyeluruh dari masing-masing pengurus BAZNAS Daerah, menurut catatan kami sampai pada tahun 2014 kita sudah melakukan pelatihan sistem ini kepada 250 BAZNAS Daerah, tetapi diakhir tahun tersebut kita akumulasikan hanya sebanyak 50 BAZNAS Daerah yang aktif menggunakan sistem ini, faktornya karena kurangnya teknisi atau tenaga ahli di bidang IT dan kesediaan infrastruktur perangkat yang memadai untuk dapat digunakan”.76 Dari
keterangan
tersebut,
peneliti
menarik
kesimpulan bahwa dalam penggunaan sistem ini ternyata masih terdapat kendala-kendala diantaranya adalah kurang tersedianya tenaga ahli yang cukup di bidang IT pada 75 76
Wawancara, Ahmad Setio Adinugroho, tanggal 24 Juni 2015 Wawancara, Ahmad Setio Adinugroho, tanggal 24 Juni 2015
68
BAZNAS Daerah dan kesediaan infrastruktur perangkat yang memadai untuk dapat digunakan. Faktor lain yang menjadi penghambat dalam penggunaan sistem ini juga terletak pada pihak ekstern, dalam hal ini yakni muzakki dan mustahik. Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa muzakki dan mustahik BAZNAS
yang
dipilih
secara
incidental,
peneliti
menemukan bahwa masih kurangnya antusiasme dari muzakki maupun mustahik dalam memanfaatkan kemajuan teknologi
informasi
saat
ini
seperti
internet
untuk
memperoleh informasi seputar pengelolaan ZIS dan keberadaan
BAZNAS.
Faktornya
adalah
karena
keterbatasan pengetahuan, sehingga diantara muzakki dan mustahik
masih
belum
begitu
mengerti
dalam
mengoperasikan sistem pengelolaan zakat yang sudah berbasis teknologi tersebut.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan
hasil
temuan-temuan
yang
peneliti
dapatkan
berkenaan dengan Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada Badan Amil Zakat Nasional, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1.
BAZNAS
telah
melakukan
upaya-upaya
untuk
mewujudkan
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZIS, dengan menyajikan
informasi
yang
terbuka
kepada
publik
tentang
pengelolaan ZIS yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website BAZNAS dan muzakki corner untuk yang telah terdaftar sebagai muzakki BAZNAS. Namun demikian, BAZNAS terus berupaya untuk melakukan peningkatan kualitas transparansi agar dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.Dengan bantuan Sistem Informasi Manajemen, pengelolaan ZIS yang dilakukan BAZNAS menjadi lebih efektif dan efisien. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya BAZNAS terus mengupayakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem tersebut agar pelayanannya dapat lebih optimal. 2.
Sistem Informasi Manajemen merupakan salah satu sarana atau alat yang digunakan BAZNAS untuk mewujudkan sentralisasi dalam pengelolaan ZIS. Sistem ini yang mengintegrasikan BAZNAS Daerah
70
71
dengan BAZNAS Pusat. Namun dalam pelaksanaannya, dari sebanyak 250 BAZNAS Daerah yang mengikuti pelatihan SIMBAZNAS, hanya sebanyak 50 BAZNAS Daerah saja yang aktif dalam menggunakan sistem ini. Selain itu pada sisi pengendaliannya, SIMBAZNAS masih belum dilengkapi dengan suatu sistem verifikator yang dapat memverifikasi setiap data pengelolaan ZIS yang diinput oleh BAZNAS
Daerah
ke
dalam
SIMBAZNAS.
Sehingga
untuk
mengetahui dan mengukur kevalidan datanya, BAZNAS melihatnya dari laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dari setiap BAZNAS Daerah yang telah di audit syariat dan keuangan.
B. Saran 1.
Perlunya inovasi baru dalam rangka peningkatan pelayanan dan kualitas transparansi kepada publik, dengan harapan agar lebih gencar dalam melakukan sosisalisasi tentang keberadaan BAZNAS yang merupakan badan amil zakat bentukan pemerintah. Hal ini tentunya akan dapat menarik minat masyarakat untuk menyalurkan zakatnya serta menumbuhkan image positif sebagai lembaga yang akuntabel dan transparan.
2.
Pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pada BAZNAS dengan diadakannya berupa pelatihan-pelatihan khusus yang ditujukan untuk mengantisipasi tantangan pengelolaan zakat yang dihadapi kedepannya. Hal ini akan mencerminkan sebagai amil yang capable
72
yang dapat menjaga keberlangsungan dan eksistensi BAZNAS dalam kancah perzakatan nasional. 3.
Dengan adanya pengendalian terhadap sistem yang mengintegrasikan data pengelolaan ZIS BAZNAS Daerah dengan BAZNAS Pusat, maka akan dapat mengurangi kesalahan dalam input data serta dapat meminimalisir
adanya
manipulasi
atau
duplikasi
data.
Oleh
karenanya, sistem verifikasi data pada SIMBAZNAS diupayakan agar lebih ditingkatkan secara maksimal sehingga dapat menjamin kevalidan terhadap data pengelolaan ZIS yang dikelola.
DAFTAR PUSTAKA Aflah, Kurtanto Noor dan Mohd. Nasir Tajang, ed., Zakat dan Peran Negara. Jakarta: FOZ, 2006 Aflah, Noor. Arsitektur Zakat Indonesia. Jakarta: UI Press, 2009 Davis, Gordon B. Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian 1: Pengantar. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1999 Depag RI. Modul Penyuluhan Zakat. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012 Fathurahman, Oman dkk. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis dan Disertasi, Jakarta: CEQDA (Center for Quality Development and Assurance) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2007 Hafidhuddin, Didin dan Ahmad Juwaini. Membangun Peradaban Zakat: Sebuah Jalan Kegemilangan Zakat. Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007 Hafidhuddin, Didin. Insani, 2002
Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema
Hafidhuddin, Didin. Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah. Jakarta: Gema Insani, 1998 Hafidhuddin, Didin, dkk. Mewujudkan Pusat Zakat Nasional yang Amanah, Transparan, dan Professional. Jakarta: BAZNAS, 2008 Hafidhuddin, Didin, dkk. Fiqih Zakat Indonesia. Jakarta: BAZNAS, 2015 Inayah, Gazi. Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003 Jaya Putra, Syopiansyah dan A’ang Subiyanto. Pengantar Sistem Informasi. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006 Masdar, dkk. Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Pemanfaatan Zakat, Infak dan Sedekah, 2004
Efektivitas
Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya. 2007 Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011 Salam, Syamsir. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta:UIN Jakarta Press, 2006 Siagian, Sondang. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, 2005 Sudirman. Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas. Malang:UIN-Malang Press, 2007
73
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2011 Sutabri, Tata. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Andi Offset, 2006 Taufiq, Rohmat. Sistem Informasi Manajemen: Konsep Dasar, Analisis dan Metode Pengembangan. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013 Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003 Wahyono, Teguh. Sistem Informasi (Konsep Dasar, Analisis Desain dan Implementasi). Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004
Internet http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/1-tahun-baznas-telah-kembangkansimba/ diakses pada tanggal 15 Maret 2015 Pukul. 22.28 http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/05definisi-akuntabilitas.html pada tanggal 28 Mei 2015 Pukul 14.03
diakses
http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel-pertanggungjawaban-pengelolaan zakat/ diakses pada tanggal 15 Juli 2015 Pukul. 21.18 http://pusat.baznas.go.id/profil/diakses pada tanggal 2 Oktober Pukul 14.25 http://pusat.baznas.go.id/visi-misi/diakses pada tanggal 2 Oktober Pukul 14.25 http://pusat.baznas.go.id/program/diakses pada tanggal 2 Oktober Pukul 14.26
73
-
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DIVISI INFORMASI & TEKNOLOGI BAZNAS
Nama Responden
: Ahmad Setio Adinugroho
Jabatan
: Manager Divisi IT
Hari / Tanggal
: Rabu, 24 Juni 2015
1.
Bagaimana Sistem Pengelolaan ZIS yang diterapkan BAZNAS ? Jawab : Diawal tahun 2011 kita telah membuat sebuah arsitektur atau blue print tentang sistem informasi dan teknologi, itulah yang menjadi panduan kita ketika ke depannya mengembangkan aplikasi. Ketika itu kita telah berhasil membangun sebuah sistem yang dinamakan SIZN (Sistem Informasi Zakat Nasional). Namun, sistem tersebut bukan dibuat oleh BAZNAS, melainkan oleh BRI Syariah yang saat itu ingin menginfakkan sesuatu kepada BAZNAS, maka dibuatlah sistem tersebut. Ketika diserah terimakan SIZN tidak pernah digunakan karena ketidak cocokan antara kode akun pada aplikasi dengan yang digunakan BAZNAS. Belajar dari pengalaman tersebut maka kita berupaya mendesign sedemikian rupa aplikasi yang memenuhi kebutuhan lembaga sesuai dengan panduannya (Standar Operasional Prosedur) yang telah dibuat. Maka dibuatlah Sistem Informasi BAZNAS yang telah tersentralisasi dengan BAZNAS Daerah Kab/Kota dan Provinsi. Pertama kali kita memperkenalkan tentang SIMBAZNAS ini pada bulan Oktober tahun 2012 yang saat itu kita
mengadakan soft launching dengan melakukan pelatihan kepada 40 BAZNAS Daerah. SIMBAZNAS sendiri di dalamnya tersebut terdapat 4 rancangan sistem. Pertama, Enterprise Resource Planning (ERP) aplikasi ini yang fokusnya diakses oleh BAZNAS Pusat sebagai monitoring dalam kegiatan operasional. Kedua, Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) yang difokuskan untuk digunakan BAZNAS Daerah dan LAZ. Ketiga, aplikasi publik yang fokusnya digunakan oleh masyarakat, sejauh ini ada 2 jenis aplikasi publik yaitu Muzakki Corner dan Website. Keempat, aplikasi support yang digunakan oleh mitra kerjasama BAZNAS. 2.
Apakah sistem pengelolaan ZIS yang saat ini sudah optimal ? (Jika Sudah, apa ukurannya? / Jika belum kenapa, apa saja yang dirasa kurang optimal? Jawab : Jika dilihat dari sisi sistemnya saya rasa belum ya, karena pekerjaan rumah kita lumayan masih banyak. Kalau melihat 4 rancangan yang tersebut tadi artinya kita harus mengembangkan keempat kategori sistem tersebut. Sedangkan dari sisi penerapan sistemnya, kita memiliki data pada awal tahun 2014 kita sudah melatihkan sebanyak 250 BAZNAS Daerah, dan diakhir tahun 2014 kita akumulasikan hanya ada 50 BAZNAS Daerah yang menggunakan sistem ini.
3.
Menurut anda bagaimana urgensi Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan ZIS ?
Jawab : Arus perkembangan teknologi saat ini menuntun kita untuk lebih expert dalam mengikutinya. Tentu Sistem Informasi Manajemen yang sudah kami bangun dan kembangkan menjadi punya nilai tersendiri. Dengan teknologi yang saat ini sudah semakin canggih akan mengefektifkan dan mengefisienkan setiap transaksi pengelolaan ZIS yang dilakukan. Untuk teknisnya, BAZNAS Pusat hanya menyelenggarakan satu kali pelatihan pada saat awal, pesertanya dari BAZNAS Provinsi, untuk pelatihan selanjutnya itu BAZNAS Provinsi melakukan ke BAZNAS Kabupaten/Kota. Sejauh ini sudah ada 19 BAZNAS
Provinsi
yang menyelenggarakan
pelatihan kepada
BAZNAS Kabupaten/Kota sebanyak 298 BAZNAS Daerah, meskipun pada penggunaannya hanya sebanyak 50 BAZNAS Daerah yang berjalan. 4.
Bagaimana sebelum dan sesudah menggunakan SIM, sejauh apa pelayanan ZIS yang dilakukan ? Jawab : Pelayanan yang kita lakukan dari proses pengumpulan, pendistribusian, pelaporan dilakukan secara
tersistem melalui
teknologi komputer. BAZNAS sebelumnya pernah memiliki Sistem Informasi Zakat Terpadu (SIZT), perbedannya sistem tersebut hanya digunakan oleh BAZNAS Pusat, tidak demikian dengan BAZNAS Daerah Provinsi dan Kab/Kota, artinya ketika itu di tiap daerah masih menggunakan model pengelolaan zakat yang berbeda, baik yang secara manual maupun yang terkomputerisasi. Maka dari itu kita
buatlah SIMBAZNAS, sistem ini telah terintegrasi dengan BAZNAS Daerah Provinsi dan Kab/Kota. Dengan demikian pengelolaan zakat ini dapat tersentralisasi secara nasional. Beberapa fitur aplikasi yang menjadi keunggulan seperti misalnya muzakki corner yang dapat cetak Bukti Setor Zakat sendiri, dan juga sekarang telah kita tambahkan dengan transaksi online lainnya. 5.
Bagaimana mekanisme dan alur pengelolaan ZIS melalui Sistem Informasi Manajemen BAZNAS? Jawab : Mekanisme SIMBAZNAS dalam pengelolaan ZIS dari tahap penghimpunan sampai dengan penyaluran sebenarnya itu bisa dikatakan sangat simple sekali. Artinya kita memposisikan sistem ini seperti aplikasi kasir, yang berbasis kas masuk dan kas keluar. Alur prosesnya muzakki sebelum kita catat pembayarannya, ia harus didaftarkan dahulu, kemudian data tersebut diproses dan dicetakan NPWZ nya, baru setelah itu kita bisa catat pembayarannya. Kalau untuk penyalurannya, mustahik terlebih dahulu kita catat profil atau data riwayat pribadinya, dari situ akan secara otomatis masuk ke dalam database. Artinya tanpa adanya muzakki tidak mungkin pencatatan donasi itu bisa dilakukan, sebaliknya juga tanpa adanya mustahik maka akan mustahil pencatatan penyaluran itu bisa ada.
6.
Apa saja hambatan dan dukungan dalam penerapan sistem ini ? Jawab : Penghambatnya bila dilihat dari sisi penggunaan sistem ini adalah kurangnya dukungan yang menyeluruh dari masing-masing
pengurus BAZNAS Daerah. Menurut catatan kami sampai pada tahun 2014 kita sudah melakukan pelatihan sistem ini kepada 250 BAZNAS Daerah, tetapi diakhir tahun tersebut kita akumulasikan hanya sebanyak 50 BAZNAS Daerah yang aktif menggunakan sistem ini. Kendalanya karena keterbatasan SDM yang memiliki keahlian di bidang IT dan kesediaan infrastruktur perangkat yang memadai untuk dapat digunakan. Kalau dukungannya tentu adanya teknologi informasi yang saat ini sudah semakin canggih, jadi akan mengefektifkan dan mengefisienkan setiap transaksi pengelolaan ZIS. Selain itu Sistem Informasi Manajemen ini diharapkan dapat membantu BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat secara nasional 7.
Dalam hal integrasi, bagaimana fungsi pengendalian yang dilakukan BAZNAS Pusat terhadap BAZNAS di tingkat provinsi dan kota/kabupaten dalam penghimpunan maupun penyaluran ZIS ? Jawab : Kalau pengendalian dalam artian valid atau tidaknya data yang diinput itu terus terang belum ada kebijakan atau verivikatornya, tapi dari pengendalian yang kita lakukan
kita melihat dari sisi
seberapa mereka aktif dalam menggunakan sistem ini. Makanya sejauh ini kita bisa melihat ada 50 BAZNAS Daerah yang memakai. Jadi dari sisi monitoring yang telah kita lakukan untuk parameter kevalidan data tersebut terus terang kita hanya melihat laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dari setiap BAZNAS Daerah yang telah
di audit syariat dan keuangan sebagai langkah antisipasi adanya manipulasi atau duplikasi data. 8.
Bagaimana output dari penerapan Sistem Informasi Manajemen ini terhadap muzakki atau donatur ? Jawab : Satu hal yang sering saya dengar, bahwa muzakki cukup apresiasi ketika ada SMS yang masuk setelah membayarkan zakat. Muzakki itu mengapresiasi karena merasa BAZNAS care, ditambah juga kita punya Muzakki Corner yang mempermudah pengelolaan zakat bagi muzakki secara mandiri, sehingga bagi muzakki dapat melakukan pembayaran secara online. Saat ini kita juga sedang kembangkan aplikasi tersebut di smartphone untuk versi android dan iOS dengan tambahan beberapa fitur seperti chatting sesama muzakki, cek riwayat pembayaran, konfirmasi donasi, jemput zakat, cetak bukti setor zakat, dan pembayaran online lainnya.
9.
Adakah keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat dalam mengawal pengelolaan ZIS, baik dari penghimpunan, pendistribusian, maupun pelaporan? Jawab : Paling hanya via website atau muzakki corner makanya transparansi kita dalam bentuk laporan realtime yang ada di website, datanya diambil langsung dari SIMBAZNAS terus ditampilkan di website supaya publik dapat melihat. Dan khusus di muzakki corner di halaman depan ada data-data berupa pengumpulan dan penyaluran ZIS nya. Artinya hanya sebatas itu saja, kalau lebih jauh atau lebih
intens lagi berinteraksi langsung dengan pengembangan aplikasi ini tidak sampai sejauh itu. 10. Sebagai lembaga publik, bagaimana upaya atau realisasi BAZNAS dalam mewujudkan sebagai lembaga yang akuntabel dan transparan ? Jawab : Yang jelas laporan keuangan, itu yang terus ada dan saat ini sedang diaudit. Kita selalu di website itu kan ada laporan bulanan yang kita publish yang dikeluarkan oleh bagian keuangan. Jadi segala yang bersifat transparansi, akuntabilitas dan lain sebagainya itu dilakukan oleh bagian keuangan mengenai laporan realtime yang di website tadi. Sejauh ini bentuk-bentuk akuntabilitasnya hanya berupa laporan pertanggungjawaban keuangan saja.
Jakarta, 24 Juni 2015
_Adinugroho
List Interview Guide Muzakki BAZNAS
Identitas Responden Nama
: Imam Wahyudin
Alamat
: Kemayoran, Jakarta Utara
JenisKelamin
: Laki-laki
Pekerjaan
: KaryawanSwasta
WaktuWawancara
: 3Agustus 2015
Question 1.
Apakah alasan anda menyalurkan dana ZIS kepada BAZNAS ? Jawaban: Karena kebetulan kantor BAZNAS letaknya berdekatan dengan kantor tempat saya bekerja.
2.
Bagaimana pendapat anda tentang pengelolaan ZIS yang dilakukan BAZNAS ? Jawaban: Kalau melihat dari majalah BAZNAS yang terbit tiap bulan, menurut saya pengelolaannya sudah cukup baik dan transparan.
3.
Menurut anda seperti apakah lembaga zakat yang transaparan? Jawaban: Lembaga zakat yang transparan adalah yang terbuka mengenai laporannya dan eviden dari setiap kegiatannya harus selalu ditampilkan.
4.
Salah satu amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ialah perlunya mengoptimalkan pengawasan publik terhadap badan/lembaga yang berkaitan dengan kepentingan publik. Adakah bentuk pengawasan yang anda lakukan kepada BAZNAS ? Jawaban: Paling hanya melihat laporan-laporan dari majalah bulanan yang diberikan BAZNAS.
5. Menurut anda dengan adanya teknologi informasi apakah berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan BAZNAS ?
Jawaban: Dengan adanya dukungan teknologi informasi seperti internet maka masyarakat akan mudah mengetahui tentang BAZNAS, untuk itu BAZNAS harus terbuka dalam menginformasikan kegiatannya kepada masyarakat.
6.
Menurut sepengetahuan anda sebagai muzakki BAZNAS, apa bentuk akuntabilitas/pertanggungjawaban BAZNAS dalam melakukan Pengelolaan ZIS anda? Jawaban: Yang saya rasakan sih saya selalu menerima bukti laporan setor zakat dari BAZNAS.
7.
Sebagai muzakki BAZNAS, apa yang anda ketahui tentang aplikasi Muzakki Corner ? Jawaban: Untuk melihat riwayat pembayaran zakat dari muzakki, tapi saya tidak begitu mengerti cara menggunakannya seperti apa.
8. Bagaimana harapan anda kepada BAZNAS dalam peningkatkan kualitas pengelolaan ZIS ? Jawaban: Harapannya tetap selalu menjaga amanah yang dititipkan oleh para muzakki.
Jakarta, 3 Agustus 2015
Imam Wahyudin
List Interview Guide Mustahik BAZNAS
Identitas Responden Nama
: Prayoga
Alamat
: Serang, Banten
Jenis Kelamin
: Laki-Laki
Pekerjaan
: Buruh
Hari / Tanggal
: Jumat, 7 Agustus 2015
Question 1. Apa yang anda ketahui tentang BAZNAS ? Jawaban: Setahu saya BAZNAS ini lembaga yang menyalurkan zakat, infaq sedekahnya kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan.
2. Bagaimana pendapat anda dengan keberadaannya BAZNAS saat ini ? Jawaban: Dengan adanya BAZNAS memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu, menurut saya Alhamdulillah BAZNAS sangat membantu saya saat saya mengajukan proposal.
3. Menurut anda bagaimana pelayanan yang dilakukan BAZNAS dari sisi penyalurannya kepada mustahik ? Jawaban: Dengan pelayanan yang saat ini sudah tersistem, harapan saya nantinya dapat mempercepat dalam proses pelayanannya kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan bantuannya kepada BAZNAS.
4. Apa saja yang anda ketahui tentang program penyaluran BAZNAS ? Jawaban: Program-program BAZNAS ada yang berupa pendidikan, pemberian bantuan modal, kesehatan, sama buat orang-orang yang terlilit hutang.
5. Dari mana anda mengetahui atau mendapat informasi tentang keberadaan BAZNAS ?
Jawaban: Dari orang-orang DKM Masjid di sekitar rumah saya, karena kebetulan orang yang di DKM itu juga pernah mengajukan bantuan ke BAZNAS.
6. Menurut anda apakah media informasi seperti Website memberikan kemudahan anda untuk mengetahui keberadaan BAZNAS ? Jawaban: Kalau itu sih saya belum ya, karena saya begitu tahu dari orang, saya langsung coba mendatangi ke tempat ini.
7. Menurut anda apakah BAZNAS sudah terbuka dan transparan dalam menyebarluaskan informasi kepada publik tentang keberadaannya ? Jawaban: Setahu saya umumnya sih BAZNAS sudah memberikan informasi yang luas kepada masyarakat, cuma ya itu pasti ada prosedurnya. Mungkin kebanyakan orang tidak tahu saja bagaimana prosedur yang harus dilewati.
8. Bagaimana harapan anda kepada BAZNAS mengenai pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah ini secara khusus dalam hal penyaluran terhadap mustahik ? Jawaban: Untuk saya mudah-mudahan BAZNAS ke depannya terus bisa lebih meningkatkan lagi dari yang sekarang dalam pelayanannya.
Jakarta, 7 Agustus 2015
Prayoga
Dokumentasi Pada Saat Penelitian
Data Penggunaan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS
Sumber : Arsip Dokumentasi Divisi Informasi dan Teknologi BAZNAS
Data Penggunaan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS
Sumber : Arsip Dokumentasi Divisi Informasi dan Teknologi BAZNAS
