REPUBLIK INDONESIA
NOTA KEINGINAN BERSAMA ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KEPOLISIAN NASIONAL REPUBLIK TURKI TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
Kepolisian Negara Republik Indonesia sclanjutnya disebut "Para Pihak".
dan Kepolisian Nasional Republik Turki,
Menimbang untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan persahabatan yang telah ada antara kedua negara; Mengingat Deklarasi Bersama antara Presiden Republik Turki dan Presiden Republik Indonesia "Turki dan Indonesia: Menuju dan Meningkatkan Kemitraan di tataran Dunia I3aru", dideklarasikankan di J aka11a pad a tanggal 5 April 2011: Menyadari meningkatnya ancaman kejahatan transnasional dan pentingnya kerja sama internasional dalam m encegah, dan m emerangi kejahatan tersebut serta meningkatkan kapasitas; Mengakui pnns1p saling menghormati kedaulatan satu sama Jain, kebebasan, kesetaraan, integritas teritoriaL tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri Para Pihak dan saling menguntungkan, dan; Memperhitungkan hukum internasional yang relevan dan perjanjian internasional atau konvensi dalam mencegah dan memberantas kejahatan transnasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kcjahatan Terorganisir Transnasional dan Protokol Thereto yang turut bcrlaku bagi kedua pihak; Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;
Telah menyetujui sebagai berikut:
1
Pasal 1 Tujuan Tujuan dari Nota Keinginan Bersama ini (selanjutnya disebut Mol) adalah untuk membangun kerangka kerja dalam meningkatkan kerja sama yang efektif guna mencegah dan memberantas kejahatan transnasional, melalui kegiatan operasional dan pengembangan kapasitas, yang didasarkan pada prinsip keuntungan bersama.
Pasal2 Ruang Lingkup Kerjasama I.
Para Pihak akan bekerja sama untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional di bidang berikut ini: a. Terorisme; b. Pembiayaan Terorisme; c. Penyelundupan dan perdagangan gelap narkotika, bahan psikotropika dan zat semacam itu; d. Korupsi; e. Cybercrime; f. Penyelundupan barang terlarang; g. Kejahatan ekonomi. termasuk Pencucian Uang; h. Memalsukan Uang, Dokumen dan Efek; 1. Perdagangan gelap objek budaya dan yang bernilai sejarah; J. Perdagangan Orang; k. Penyelundupan migran; I. Jenis kejahatan lain yang dianggap perlu dan dianggap sebagai kejahatan oleh Para Pihak.
2.
Para Pihak akan beketja sama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pertukaran personil, pertukaran pengalaman dan pengetal1Uan, program pendidikan dan pelatihan, seperti menghadiri seminar, konferensi dan melalui kegiatan lain yang dianggap perlu.
Pasal3 Bentuk Kerjasama Dalam melaksanakan lingkup ketja sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dari Mol ini, Para Pihak akan:
a.
Melakukan pertukaran informasi di bidang kejahatan sebagaimana ditetapkan dalan1 Pasal 2 ayat 1 berdasarkan undang-undang masing-masing Pihak.
b.
Mengawasi pengiriman narkotika, bahan psikotropika, zat dan prekursor serupa, se1ia penggunaan hasil produksinya, berdasarkan kasus per kasus sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.
c.
Bentuk kerjasama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.
Pasal4 Mekanisme Pelaksana
1.
Para Pihak sepakat bahwa Kontak Poin untuk pelaksanaan Mol ini, adalah sebagai berikut: a.
Untuk Kepolisian Nasional Republik Turki adalah Departemen Hubungan lntemasional Kepolisian Nasional Turki.
b.
Untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Divisi Hubungan lntemasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2.
Para Pihak akan membuka saluran komunikasi diantara Kontak Poin untuk memastikan arus infonnasi yang akurat.
3.
Jika diperlukan Para Pihak akan membentuk melaksanakan Mol ini.
kelompok
kerja dalam
PasalS Kerahasiaan
Para Pihak akan memastikan, baik sebagai pihak yang meminta atau yang diminta, kerahasiaan inforrnasi yang diperoleh dan tidak boleh mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak yang memberikan infonnasi tersebut.
Pasal6 Amandemen
Mol ini dapat diamandemen melalui persetujuan tertulis dari Para Pihak dan amandemen tersebut akan menj adi efektif setelah ditandatangani oleh para Pihak.
3
Pasal 7 Penyelesaian Perbedaan Setiap perbedaan diantara Para Pihak dalam penafsiran atau pelaksanaan Mol diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi.
1111
akan
Pasal 8 Masa berlaku, Lamanya dan Penghentian l.
Nota Keinginan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
2.
Mol ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperpanjang secara otomatis untukjangka waktu 5 (lima) tahun selanjutnya, kecualijika disetujui lain.
3.
Mol ini dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan tertu lis. Pengakhiran tersebut mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya.
4.
Nota Keinginan Bersama ini disepakati dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kerja sama diantara para Pihak dan bukan merupakan kesepakatan internasional yang mengikat Negara para Pihak berdasarkan hukum internasional. T idak ada ketentuan dari Mol ini yang akan ditafsirkan dan diimplementasikan untuk menciptakan hak atau komitmen hukum bagi para Pihak dan Negara para Pihak.
5.
Pengakhiran Mol ini tidak akan mempengaruhi kegiatan dan proyek yang sedang berjalan atau telah dilaksanakan, atau mempengaruhi komitmen para pihak untuk menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dari Mol ini.
"Disaksikan, oleh yang bertandatangan di bawah Mol ini". Ditandatangani di Ankara pada tanggal 26 Mei tahun dua ribu tujuh belas dalam 3 (tiga) salinan asli, dalam bahasa Turki, bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, yang semuanya samasama otentik. Jika terjadi perbedaan penafsiran, teks bahasa lnggris yang akan dipakai.
DIREKTUR JENDERAL KEPOLISIAN NASIONAL TURK!
KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Putut Eko BAYUSENO
4
.,
..
~;
.....~ .........
REPUBLIK INDONESIA
ENDONEZYA EMNiYET GENEL MIJDURLUGU iLE TURKiYE CUMHURiYETi EMNiYET GENEL MUDURLUGU ARASINDA SINIR A~AN SU<;LARIN ONLENMESi, BU SU<;LARLA MUCADELE EDiLMESi
VE KAP ASiTE GELi~TiRiLMESiNE DAiR NiYET MUHTIRASI
Bundan boyle "Taraflar" olarak amlacak olan Endonezya Emniyet Genel Mudurltigti ve Ttirkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Mtidtirltigti; Her iki tilke arasmdaki mevcut dostane ili~kileri geli~tirmek ve gti((lendirmek arzusuyla;
I! I
Tiirkiye Cumhuriyeti Cumhurba~kam ile Endonezya Cumhuriyeti Ba~kant arasmda 5 Nisan 2011 tarihinde Cakarta'da beyan edilen " Ttirkiye ve Endonezya: Yeni Dtinya Dtizeninde Geli~tirilen Bir Ortakhga Dogru" konulu Ortak Deklarasyonu habrda tutarak; Stmr a~an su9 tehdidinin artttgmm ve bu suylann onlenmesinde, mUcadele edilmesi ve mi.icadele kapasitesinin arttmlmasmda i~birliginin oneminin farkmda olarak; Birbirlerinin egemenlik, bagtmstzhk, e~itlik, toprak btiti.inltigti, Taraflann kart~1lmamas1 ve kar~thkh yarar i9in kar~thkh sayg1 ilkelerini tamyarak;
i9i~lerine
Smtr a~an Organize Su9lara Kar~1 Birle~mi~ Milletler Sozle~mesi ve Protokolleri dahil olmak tizere; smtr a~an su9larm onlenmesine ve bunlarla mticadele edilmesine yonelik ilgili uluslararas1 kanunlar ve uluslararas1 anla~ma ya da sozle~meleri goz oniinde bulund urarak; Taraf tilkelerin mevcut yasa ve yonetmeliklerine istinaden; A~agtdaki
hususlarda anla~maya varmt~lard1r: 1
.
Madde 1 Hedef Bu Niyet Muhtlrasmm hedefi; kar~1hkh yarar saglamak temelinde, operasyonel faaliyetler ve kapasite geli~tirilmesi yoluyla sm1r a~an su<;lann onlenmesinde ve bu su<;larla mlicadele edilmesinde etkin i~birligini artumak iizere bir <;er<;eve olu~turmaktu.
Madde2 i~birligi Alanlan
1.
Taraflar a~ag1da yer alan alanlarda sm1r a~an su<;lan onlemek ve bu su<;lar ile miicadele etmek iizere i~birliginde bulunacaklard1r: a. b. c. d. e. f. g. h. 1.
J. k. l. 2.
Terorizm; Terorizmin finansmam; Uyu~turucularm, psikotrop maddelerin ve bunlara benzer maddelerin ka<;ak<;1hg1 ve yasad1~1 ticareti; Yolsuzluk; Siber su<;lar; Yasad1~1 mallann ka<;ak<;1hg1; Kara para aklama dahil olmak iizere ekonomik su<;lar; Para, belge ve degerli evrak sahteciligi; Kiiltiirel ve tarihi degere haiz objelerin yasad1~1 ticareti; Insan ticareti; Go<;men ka<;ak<;1hg1; Taraflarca su<; olarak tammlanm1~ gerekli goriilen diger su<; tiirleri.
Seminer, konferans ve gerekli goriilen diger faaliyetler yoluyla Taraflar; personel degi~imi, tecriibe ve bilgi ahveri~i, egitim ve ogretim programlan yoluyla insan kaynaklan kapasitesinin artmlmas1 i<;in i~birliginde bulunacaklard1r.
Madde3 i~birligi $ekilleri
Bu Niyet Muhtlrasmm 2. Maddesindeki a~ag1daki hususlan yerine getireceklerdir: a.
i~birligi
kapsam1 uygulanarak, Taraflar
Madde 2'nin (1) nolu flkrasmda ongoriilen su<; alanlarmda ilgili her bir Tarafm yasalanna dayanarak bilgi payla~Imi , 2
b.
Taraflarca, uyu~turuculann, psikotrop maddelerin, bunlara benzer maddelerin ve bunlann imalinde kullamlan preklirsorlerin kontrollu teslimatl,
c.
Taraflarca kararla~tmlan diger i~birligi yontemleri.
Madde 4 Uygulama Mekanizmas1
1.
Taraflar, bu Niyet Muht1rasmm uygulanmasmdaki irtibat Noktalanmn a~ag1da belirtilen ~ekilde olmas1 hususunda anla~m1~lard1r: a.
Tiirkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Mudurliigii u;m Emniyet Genel Mtidtirltigti, D1~ ili~kiler Dairesi Ba~kanhg1 ,
b.
Endonezya Emniyet Genel Mudurltigu i<;in Endonezya Emniyet Genel Miidiirltigii, Uluslararas1 ili$kiler ~ubesi . akl~m1
2.
Taraflar dogru ve h1zh bilgi ileti~im kanab ac;acaklard1r.
saglamak ic;in irtibat noktalan arasmda bir
3.
Gerekli oldugu takdirde Taraflar, bu Niyet Muhtlrasmm uygulamaya konulmas1 i<;in bir c;ah~ma grubu olu$turacaklard1r.
Madde 5 Gizlilik
Taraflar, talep eden ya da talep edilen taraf da olsa, elde edilen bilginin gizliligini saglayacak ve bilgi saglayan tarafm yaz1h onay1 olmaks1zm uc;tincti bir tarafa herhangi bir bilgi vermeyecektir.
Madde 6 Degi~iklik
Bu Niyet Muht1ras1 Taraflann kar~1hkh yaz1h onaylan ile degi~tirilebilir ve soz konusu degi~iklikler Taraflarca imzaland1g1 tarihte yfuiirltige girecektir.
3
Madde 7 ihtilaflann Halli
Bu Niyet Muhttrasmm yorumlanmasJ veya uygulanmasmdan dogabilecek olas1 ihtilaflar, dost9a yap1lacak isti~are ve mUzakere yoluyla yozUmlenecektir.
Madde 8 Etki, Siire ve Fesib I.
Bu Niyet Muht1ras1 Taraflarca imzalandigi tarihte yUrUrlUge girecektir.
2.
Bu Niyet Muht1ras1 5 (Be~) y!lhk bir sUre boyunca yUrUrlUkte kalacaktir ve aksi kararla~tmlmadigi sUrece mUteakip 5 (Be~) ylihk sUrelerle otomatik olarak uzatilacakttr.
3.
Bu Niyet Muhttrast, Taraflardan birisinin yazll1 bildirimi ile istenildigi zaman feshedilebilir. Fesih, diger Tarafm bildirimi almmasmdan sonra 90 (Doksan) gUn i9erisinde etki doguracakt1r.
4.
Bu Niyet Mektubu Taraflar arasmda i~birligini art1rmak ve geli~tirmek amactyla tanzim edilmi~tir ve uluslararasJ kanun uyannca; Taraf devletler i<;in baglaytci olan uluslararast bir anla~ma te~kil etmez. Bu Niyet Mektubunun hiybir hiikmi.i, taraflar ve taraflarm devletleri i9in yasal hak veya taahhUt te~kil edecek ~ekilde yorumlanmayacak ve uygulamaya konulmayacakttr.
5.
Bu Niyet Muhttrasmm feshedilmesi, hali haztrda geli~tirilen ya da yi.irUtiilen faaliyet ve projeleri etkilemeyecegi gibi, Niyet Muhttrasmm Madde 5 'te ongorUlen bi lgilerin gizliligine dair Taraflarca veri len taahhUtleri de etkilemeyecektir.
" Yukandaki hususlar muvacehesinde bu Niyet Muhttras1; tarafmdan akdedilmi~tir."
a~ag1da
tmzasJ bulunanlar
26.05.2017 tarihinde, Ankara'da tUm metinler e~it ~ekilde geyerli olacak ~ekilde TUrk9e, Endonezce ve ingilizce dillerinde 3 (U9) orijinal niisha halinde imzalanmi~tJr. Yorum farkhhg1 olmas1 durumunda ingilizce metin ge9erli olacakt1r.
ENDONEZYA EMNiYET GENEL MUDURLUGU KAMU GUVENLiGi BASKANI
EMNiYET GENEL MUDURU
Putut Eko BAYUSENO
Selami ALTINOK
4
¥....,
' lt'il~ '"' •
....#i•·_...;:_
..
·:..?' ...
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF INTENT BETWEEN THE INDONESIAN NATIONAL POLICE AND THE NATIONAL POLICE OF THE REPUBLIC OF TURKEY ON PREVENTING AND COMBATING TRANSNATIONAL CRIME AND BUILDING CAPACITY
The Indonesian National Police and the National Police of the Republic of hereinafter refened to as the "Parties";
T~rkey;
Desiring to enhance and strengthen the existing friendly relation between both countries; Recalling the joint Declaration between the President of the Republic of Turkey and the President of the Republic of Indonesia "Turkey and Indonesia: Towards an Enhanced Partnership in a New World setting", declared in Jakarta, on April 5, 2011; Realizing the increase threat of transnational crime and the importance of international cooperation in preventing, countering this kind of crimes and increasing the capacity of fighting; Recognizing the principles of mutual respect for each other's sovereignty independence, equality, territorial integrity, non -interference in internal affairs of the Parties end mutual benefit, and; Taking into Account relevant international laws and international agreements or conventions on preventing and combating transnational crimes, including the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, to which they are Party to;
Pursuant to the prevailing laws and regulations of the respective countries; Have agreed as follows: 1
Article 1 Objective
The objective of this Memorandum of Intent (hereinafter referred to as, "Mol") is to establish a framework to enhance effective cooperation in preventing and combating transnational crime, through operational activities and building capacity, on the basis of mutual benefit.
Article 2 Areas of Cooperation
1.
The Parties will cooperate to prevent and combat transnational crimes m the following areas: a. b. c.
Terrorism; Financing of Terrorism; Smuggling and illegal trade of narcotics, psychotropic materials and similar substances;
d. e. f. g. h.
Corruption; Cybercrime; Smuggling of Illicit Goods; Economic crimes, including Money Laundering; Counterfeiting Money ,Documents and Securities; Illicit trafficking of object of culture and historical value Trafficking in Persons; Smuggling of migrants; and The other crimes types which are considered necessary and as crimes by the Parties.
1.
J. k. l.
2.
The Parties will cooperate to enhance human resources capacity through exchange of personnel, Exchange of experience and knowledge, education and training program, as well as attending seminar, conference and through other activities deemed necessary.
Article 3 Forms of Cooperation
In implementing the scope of cooperation in Article 2 of this Mol, the Parties will:
·)/ cda\. 2
YD
a.
Exchange information in the areas of crimes as stipulated under Article 2 Paragraph 1 based on laws of each respective Parties.
b.
Controlled delivery of narcotics, psychotropic materials, similar substances and precursors used their production, on a case by case basis as agreed upon by the Parties.
c.
Any other forms of cooperation as may be agreed by the Parties.
Article 4 Implementing Mechanism
1.
The Parties agree that the Contact Points for the implementation of this Mol, are as follows: a.
For the National Police of the Republic of Turkey is the International Relation department of Turkish National Police.
b.
For the Indonesian National Police is the International Relations Division of Indonesian National Police.
2.
The Parties will open a channel of communication between the Contact Points to ensure accurate flow of information.
3.
If necessary the Parties will establish a working group in carrying out this MoL
Article 5 Confidentiality
The Parties will ensure, either as requesting or requested party, the confidentiality of information obtained and will not disclose any information to the third party without prior written consent from the party providing the information.
Article 6 Amendment
This Mol may be amended by mutual written consent of the Parties and the amendments will become effective upon signing by the Parties.
3
Article 7 Settlement of Differences
Any differences between the Parties in the interpretation or implementation of this Mol will be settled amicably through consultation and negotiation.
Articles 8 Effect, Duration and Termination
1.
This Memorandum of Intent shall corrie into force upon signing by the Parties.
2.
This Mol shall remain in force for a period ~(5'-(tive) years and be automatically extended for a successive periods of 5 (five) years, unless otherwise agreed. .
'
•
•
,
•
,
'
~
I
.,.
'
•
1
'
!
•
.
'
'
•
'
•
3. , . ):'his Mol ~y be termin,~ted at any. time by either. Participant by written notification. Such termination shall come into effect 90 (ninety) days after the receipt of the notification by the other Party. 4.
This Memorandum of Intent is concluded with a view to enhancing and developing cooperation between the Parties and does not constitute an international agreement binding upon the States of the Parties under international law. No provision of this Mol shall be interpreted and implemented as creating legal rights or commitments for the Parties and the States of Parties.
5.
The termination of this Mol will neither affect the activities and projects already in progress or executed, nor affect the commitment of the .Parties to confidentiality of information as set out in Article 5 of this Mol.
"In witness whereof, the undersigned have signed this Mol."
I I I·
Signed at Ankara on 26 May two thousand and seventeen in 3 (three) original copies, in Turkish, Indonesian and in English languages, all texts being equally authentic. In the case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.
HEAD OF PUBLIC . SECURITY OF j THE INDONESIAN NATIONAL POLICE
I
Putut Eko BAYUSENO
DIRECTOR GENERAL OF THE TURKISH NATIONAl. POLICE . .
