P P A T K AMLNEWS. Clipping Service. Anti Money Laundering 09 September Indeks

P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 09 September 2011

Indeks 1. Mantan Kepala Damkar Kupang Tersangka Kasus Korupasi 2. Terkait Kasus Dugaan Korupsi di DPRD, Kajari Karawang Enggan Beri Keterangan 3. Kejaksaan Usut Kasus Korupsi Walikota Kupang 4. Dugaan Korupsi Kejati akan periksa pejabat Kementrian Kehutanan 5. KPK Periksa Makelar & Dua Bawahan Muhaimin

Mereka mengaku staf Muhaimin dengan kode istilah Mentra 1

6. KPK Periksa Ali Mudhori

7. Walikota Bekasi Dituntut Hukuman 12 Tahun Penjara 8. Korupsi di Menakertrans

Dadong ungkap aliran dana ke Muhaimin dan Banggar

Suarapembaruan.com

Jumat, 9 September 2011 Mantan Kepala Damkar Kupang Tersangka Kasus Korupsi [KUPANG] Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan mantan Kepala Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota

Kupang, Ricard Taulo sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi

dana operasional pada dinas tersebut tahun anggaran 2009, 2010 dan 2011. Penetapan Ricard Taulo sebagai tersangka setelah penyidik kejaksaan negeri

mendapat bukti kuat tentang keterlibatannya dalam menggunakan dana operasional yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Kepala Kejaksaan Negeri Kupang, Risma H Lada menyampaikan hal ini kepada SP di Kupang, Jumat, (9/9).

Risma mengatakan, Ricard Taulo ditetapkan sebagai tersangka setelah status kasus itu dinaikkan menjadi penyidikan. “Untuk sementara dugaan tindak pidana korupsi

dalam kasus ini baru satu orang, namun tidak menutup kemungkinan tersangkanya bisa bertambah,” jelas Risma H Lada.

Menurut Kasi Pidsus, Shirley Manutede, yang dikonfirmasi SP secara terpisah yang menangani kasus terseb ut mengatakan, “Penangan kasus itu sudah dinaikkan ke

tahap penyidikan setelah ditemukan unsure-unsur tindak pidana korupsi di dinas

itu. Beberapa unsure itu diantaranya pengadaan barang yang semestinya dikontrakan kepada pihak pihak ketiga, namun pelaksanaannya dilaksanakan sendiri. Jaksa

penyidik juga menemukan penggunaan anggaran operasional yang tidak sesuai peruntukannya. Sehingga dana ratusan juta itu tidak dapat dipertanggung jawabkan,´ jelas Shirly Manutede.

Saat ini, kata Shirly, jaksa terus mendalami aliran dana ratusan juta rupiah itu. Semua yang terkait dalam penggunaan dana operasional pada kantor Pemadam Kebakaran itu dimintai keterangannya dan sudah ada sebagai saksi, serta mantan kepalanya ditetapkan sebagai tersangka.

Sampai dengan hari ini, kata Shirly, sudah delapan orang sebagai saksi telah dimintai keterangannya terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut. pemeriksaan

tersangka Ricard Taulo, baru akan dilakukan pemeriksaan oleh jaksa penyidik setelah semua saksi sudah dimintai keterangannya.

Dugaan penyalahgunaan dana operasional di Damkar Kota Kupang itu masih dilakukan investigasi oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP)

perwakilan NTT untuk memastikan jumlah kerugian Negara, kata Shirly. (YOS/L-9)

Metropuncaknews.com

Jumat, 9 September 2011

Terkait Kasus Dugaan Korupsi di DPRD, Kajari Karawang Enggan Beri Keterangan

Karawang, metropuncaknews.com – Kepala Kejaksaan Karawang, Katarina Endang Sarwestri, SH, MH, menolak memberi komentar tentang dugaan kasus korupsi

berjamaah yang belakangan ini muncul di tubuh DPRD setempat. Guna mendapatkan keterangan sekitar dugaan kasus penggunaan dana APBD 2010 yang berasal dari

pos rapat daerah tersebut yang disinyalir melibatkan 49 anggota dewan tersebut, telah didelegasikan kepada Kasie Pidsus Kejaksaan setempat.

Menurut Kepala Kejaksaan, kasus dugaan korupsi yang ditenggarai pengunaannya oleh 49 anggota dewan tadi, penanganan proses hukumnya oleh bidang Pidana Khusus (Pidsus). ” Kalau anda sampai dua hari berturut-turut tidak bisa menemui

Kasie Pidsus, Aji Kalbu Pribadi, nanti anda senin (11/9) datang lagi ke kantor

Kejaksaan,” ujar Kepala Kejaksaan Karawang, Katarina Sarwetri, Jumat (9/9) sambil

bergegas menuju kantornya.

Di tempat terpisah, anggota DPRD Karawang dari Farksi Partai Golkar, H. Warman,

Senin (9/9) mengakui telah menerima uang yang bersumber dari pos mata anggaran rapat luar daerah atau Kunker (Kunjungan Kerja). Namun dia menegaskan, uang sejumlah itu tidak diambil secara sekaligus, tetapi melainkan dalam tempo 6 bulan.

” Saya hanya melaksanakan tugas dan menerima uang tersebut, adapun masalah proses

adminitrasinya

Karawang,” ujarnya.

itu

merupakan

kewenangan

pihak

Sekretariat

DPRD

Lain lagi pengakuan Bambang, anggota dewan yang berasall dari Partai Amanat Nasional (PAN). Menurutnya, dana Kunker atau Rapat Luar Daerah yang tercover dalam mata anggaran APBS 2010 lewat Sekretariat DPRD, adalah merupakan hak

anggota DPRD itu sendiri. Sehingga, keberadaannya tidak perlu dipermasalahkan lagi. ” Dana APBD Kunker itu sudah hak para anggota DPRD Karawang,” tegas Bambang.

Seperti diakui Jimy, anggota dewan dari Fraksi PKB, jika ke 49 harus mengembalikan

dana APBD sebesar Rp 1,2 Miliar lebih yang sudah terlanjur diambil tersebut, jatuhjatuhnya setiap anggota dewan harus menganti uang Rp 30 juta. Sehingga dengan

dikembaliknya dana APBD tadi, maka akan mengeleminir dugaan kasus kosrupsinya karena tidak ada lagi kerugian negara yang ditimbulkan lewat dugaan kasus tersebut.

Sekitar penggunaan dana APBD 2010 pada pos anggaran rapat luar daerah setelah

kasusnya ditangani pihak Kejaksaan, menimbulkan permasalahan baru, Kabid

Anggaran pada Kantor Dinas DPPKAD Karawang, Hambali, Jumat (9/9) mengakui, dana APBD sebedar Rp 1,2 Miliar lebih pada tanggal 18 Agustus oleh Bendaharawan Sekretariat DPRD setempat telah dikembalikan ke kas daerah dengan alasan tidak terserap.

” Bendaharawan Sekretariat dewan mengembalikannya lewat STS (Surat Tanda Setor),

sehingga lewat pengembalian tadi pihak bendahara sudah memegang bukti rekening koran nomer pengembalian,” jelas Hambali.

Mediaindonesia.com

Jumat, 9 September 2011 Kejaksaan Usut Kasus Korupsi Wali Kota Kupang KUPANG--MICOM: Kejaksanaan Negeri (Kejari) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT mulai mengumpulkan bukti tentang keterlibatan Wali Kota Kupang Daniel Adoe

dalam kasus dugaan korupsi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) 2011 sebesar Rp13.5 miliar.

"Kita baru kumpul bukti, tetapi dari data awal proyek yang didanai dana itu masih dalam tahap pelaksanaan, ada yang dalam masa pemulihan, dan ada yang sudah diselesai dikerjakan," kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kupang Shiley Manutede kepada di Kupang, Jumat (9/9).

Menurut Sherly, setelah menerima berkas laporan dugaan korupsi, ia bersama

penyidik lainnya menggelar rapat untuk menelaah berbagai item korupsi yang

disebutkan dalam laporan. Karena masih dalam tahap pengumpulan data, indikasi adanya tindak pidana korupsi belum ditemukan.

Jika ditemukan indikasi korupsi, kasus ini akan diteruskan ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) untuk diproses sesuai aturan yang ada. Bila tidak ada indikasi korupsi, penyelidikan akan dihentikan. (OL-8) Suarakarya-online.com

Jumat, 9 September 2011 DUGAAN KORUPSI

Kejati Akan Periksa Pejabat Kementerian Kehutanan JAKARTA (Suara Karya): Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan sepeda motor di Direktorat Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan,

ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Donny Kadnezar, mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Kejati DKI Jakarta, Kamis.

"Pekan depan kami akan memanggil dan memeriksa pejabat-pejabat Kementerian Kehutanan yang menjadi saksi dalam kasus tersebut," ujar Donny.

Pemeriksaan tersebut di samping untuk mengetahui duduk perkaranya sekaligus

juga dimaksudkan mencari kemudian menetapkan siapa-siapa tersangka penilep anggaran pengadaan kendaraan roda dua tahun 2007 itu.

"Kami akan bekerja cepat dalam menuntaskan kasus yang diperkirakan merugikan keuangan negara sekitar Rp 1,4 miliar itu," tutur Donny.

Untuk tujuan tersebut, di samping menerjunkan sejumlah penyidik Kejati DKI Jakarta, Pidsus Kejati DKI juga bekerjasama dengan auditor BPKP.

"Mereka kami harapkan dapat melakukan audit investigasi lebih cepat daripada saat menangani audit investigasi kasus-kasus korupsi lainnya," harap Kajati.

Didampingi Aspidsus Kejati DKI Jakarta, Aditya Warman, Donny Kadnezar

mengungkapkan, kejahatan yang menggerogoti uang rakyat itu pada awalnya merupakan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK kemudian

menyerahkan hasil temuannya tersebut ke Kejaksaan Agung, yang selanjutnya melimpahkan penanganannya ke Kejati DKI Jakarta.

Tim penyelidik Kejati DKI Jakarta yang menindak lanjuti temuan BPK akhirnya

menemukan indikasi korupsi dalam penyelidikan. Di samping me-mark-up harga

ke-340 unit sepeda motor, penyimpangan juga ditemukan dalam pelelangan. Tender yang dilaksanakan Kementerian Kehutanan tidak sebagaimana diatur dalam Keppres. Selain itu, tim pengadaan sepeda motor itu juga menambahkan biaya balik nama

setiap unit sepeda motor yang dipergunakan untuk pengamanan hutan oleh polisi hutan tersebut. Padahal, untuk kendaran inventaris instansi pemerintah tidak dikenakan biaya balik nama.

Di samping kasus dugaan korupsi di Kementerian Kehutanan, menurut Donny

Kadnezar, tim penyidik Kejati DKI Jakarta saat ini juga tengah merampungkan secara intensif penyidikan kasus korupsi terkait penjualan aset-aset PPD. (Wilmar P) Vivanews.com Jumat, 9 September 2011

KPK Periksa 'Makelar' & Dua Bawahan Muhaimin Mereka mengaku staf Muhaimin dengan kode istilah 'Mentra 1'.

VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa staf Menakertrans Muhaimin Iskandar, Ali Mudhori. Mantan pejabat Kemenkeu Sindu Malik juga dijadwalkan dalam pemeriksaan hari ini.

"Sindu Malik dan Ali Mudhori diperiksa sebagai saksi untuk tersangka D (pengusaha

Dharnawati)," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di gedung KPK, Jakarta, Jumat 9 September 2011.

Mudhori terungkap dari pernyataan kuasa hukum salah satu tersangka kasus dugaan suap Kemenakertrans Dharnawati, Rahmat Jaya. Mudori bersama Fauzi yang juga

staf Menakertrans diduga sebagai pihak yang berperan aktif dalam upaya permintaan sejumlah uang kepada PT Alam Jaya Papua. Mereka mengaku staf Muhaimin dengan kode istilah 'Mentra 1'.

Selain itu, ada satu nama lagi yang muncul yaitu Acoz. Acoz merupakan orang yang

mengaku dekat dengan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tamsil Linrung.

Kepala Humas Kemenakertrans Suhartono juga ikut membenarkan, Ali Mudhori pernah menjadi tim asistensi Menakertrans Muhaimin Iskandar. Namun kata

Suhartono, tim asistensi itu sudah dibubarkan sejak tahun 2010 lalu dan hingga kini katanya, Muhaimin tidak pernah lagi berhubungan dengan Ali baik secara personal maupun sebagai Menakertrans.

Sementara Sindu Malik merupakan mantan Kepala Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IVc di Ditjen Pajak Kemenkeu. Kuasa Hukum Dharnawati adalah makelar dalam proses pencairan anggaran tersebut di Kemenkeu. (umi) Kompas.com

Jumat, 9 September 2011 KPK Periksa Ali Mudhori

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI periode 2004-2009 dari Fraksi Partai

Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Ali Mudhori terkait kasus dugaan suap program

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Jumat (9/9/2011).

Ali disebut-sebut sebagai staf khusus Menakertrans, Muhaimin Iskandar. "Ali

Mudhori kami periksa sebagai saksi untuk tersangka D (Dharnawati)," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha melalui pesan singkat.

Ali diduga terlibat dalam kasus ini setelah pihak salah satu tersangka, Dharnawati

mengungkapkan, bahwa Ali berperan sebagai makelar proyek yang menghubungkan pihak perusahaan dengan Kementerian dan Badan Anggaran (Banggar) DPR.

"Ali Mudhori itu staf khusus menteri yang sering melakukan lobi dengan Pak Nyoman," kata kuasa hukum Dharnawati, Rahmat Jaya beberapa waktu lalu. Nyoman merupakan Sekretaris Dirjen di Direktorat Jenderal Pembinaan

Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) yang juga menjadi tersangka kasus ini bersama Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kemnakertrans Dadong Irbarelawan.

Selain Ali, Rachmat menyebut dua nama lainnya yakni Fauzi dan Acos. Menurut dia, Acos adalah orang yang mengaku dekat dengan anggota Banggar DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Tamsil Linrung. Sementara Fauzi mengaku sebagai staf pribadi Muhaimin.

Soal nama Ali dan Fauzi itu, Muhaimin menyampaikan bantahannya di hadapan

Komisi IX DPR. Muhaimin menjelaskan bahwa Ali Mudhori adalah anggota DPR RI

Periode 2004-2009 dari F-PKB. Ia sempat menjadi staf pribadinya pada tahun 2010 lalu yang bertugas untuk bagian pendataan. Namun, jabatannya itu menurut Muhaimin hanya bersifat sementara. Demikian juga dengan posisi Fauzi.

"Ali Mudhori bukan staf khusus saya, dia mantan anggota DPR. Fauzi itu bukan kepala rumah tangga saya. Dia staf sekretariat di Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)," kata Muhaimin. Dengan posisinya itu, lanjut Muhaimin, Ali Mudhori dan Fauzi tidak berwenang

dalam program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi tahun 2011 di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp 500 miliar. Selain itu, pihak Dharnawati menyebutkan dugaan keterlibatan mantan pejabat

Kementerian Keuangan Sindu Malik. KPK dua hari lalu menjadwalkan pemeriksaan

terhadap Sindu. Namun, yang bersangkutan mangkir. Hari ini KPK kembali jadwalkan pemeriksaan terhadap Sindu yang diduga makelar proyek itu.

Inilah.jabar.com

Kamis, 8 September 2011

Wali Kota Bekasi Dituntut Hukuman 12 Tahun Penjara

INILAH.COM, Bandung - Wali Kota Bekasi nonaktif Mochtar Mohammad dituntut

hukuman selama 12 tahun penjara dalam sidang kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Kamis (8/9/2011) petang.

"Menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 12 tahun dan denda Rp300 juta subsider enam bulan," ujar Jaksa Penuntut KPK I Ketut Sumadana saat

membacakan berkas tuntutan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan RE Martadinata Kota Bandung, Kamis (8/9/2011).

Menurut Suamdana, tindak korupsi mampu menimbulkan dampak yang sangat luas. Untuk itu dia berharap majelis hakim memberikan keputusan yang sungguhsungguh setimpal dan jangan menyinggung keadilan masyarakat.

"Terdakwa dinilai berbelit dalam memberikan keterangan. Selain itu, terdakwa juga tidak menyesali dan mengakui perbuatannya," katanya.

Jaksa menjerat Politisi PDIP ini dengan pasal berlapis, yakni Pasal 2 ayat (1) atau

Pasal 3 atau Pasal 5 Ayat (1) atau pasal 12 huruf b atau huruf f atau Pasal 13 UU No

31/1999 yang telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 Ayat (1) jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Mendengar tuntutan tersebut, Mochtar yang hadir mengenakan kemeja cokelat

dibalut peci hitam itu terlihat tenang. Bahkan dia langsung meninggalkan ruangan dengan disambut puluhan pendukung dari Satgas PDIP.

Diberitakan sebelumnya, Mochtar terjerat dugaan empat kasus korupsi, yakni suap Piala Adipura 2010, penyalahgunaan APBD Kota Bekasi, suap kepada BPK dan

penyalahgunaan anggaran makan-minum. Akibat tindakannya itu, kerugian negara mencapai Rp5,5 miliar.[den] Suarapembaruan.com

Rabu, 7 September 2011

Korupsi di Kemenakertrans Dadong Ungkap Aliran Dana ke Muhaimin dan Banggar [JAKARTA] Tersangka kasus dugaan suap dana Percepatan Pembangunan

Infrastruktur Daerah bidang Transmigrasi (PPIDT) tahun 2011 di 19 Kabupaten,

Dadong Irbarelawan melalui kuasa hukumnya, M Syafri Noer mengatakan bahwa ada

aliran dana ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Pernyataan tersebut dikeluarkan Syafri seusai mendampingi kliennya diperiksa oleh

penyidik KPK pada Selasa (6/9). "Ya ada sangkut pautnya ke sana (DPR). Ada sekitar tiga orang (Banggar)," kata Syafri ketika ditanya apakah uang dari Dharnawati ada kaitannya dengan Banggar DPR RI, Selasa (6/9).

Bahkan, dari pernyataan Syafri diduga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(Menakertrans) Muhaimin Iskandar juga terkait dengan kasus PPIDT tahun 2011 tersebut. Syafri mengatakan bahwa di hadapan penyidik KPK, Dadong ada membenarkan dugaan keterlibatan Menakertrans.

Walaupun, Syafri mengatakan kebenaran dugaan keterlibatan Menakertrans,

Muhaimin Iskandar masih dalam pendalaman penyidik KPK. "Ada arahnya ke sana (keterlibatan menteri). Tetapi, masih pendalaman penyidik," ungkap Syafri.

Hanya saja, Syafri menegaskan kliennya yang merupakan Kabag Perencanaan dan Evaluasi pada Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) di

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) hanyalah menerima

perintah dari atasannya, yaitu I Nyoman Suisanaya yang merupakan Sesditjen P2KT. "Diperintahkan untuk menerima uang itu, informasi dari Pak Dadong. Dalam BAP, ini uang titipan untuk dibagikan kepada beberapa orang, ada dari dalam dan diluar," jelas Syafri.

Lebih lanjut Syafri menjelaskan bahwa memang ada transaksi pemberian uang Rp 1,5 miliar tersebut yang dititipkan kepada kliennya. Tetapi, kemudian akan diserahkan Nyoman untuk disimpan ke brankas.

Sementara itu, Dadong usai diperiksa mengatakan bahwa dirinya dicecar dengan 25 pertanyaan oleh penyidik KPK terutama terkait uang Rp 1,5 miliar dalam kardus bekas durian.

"Saya sebagai pejabat eselon tiga, tentunya segala sesuatu ada penangungjawabnya, yaitu pak Sesditjen P2KT," ungkap Dadong sebelum meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/9).

Tetapi, ketika ditanya tentang keterlibatan Menakertrans, Dadong enggan menjawab. Dia hanya meminta pertanyaan itu diajukan kepada pengacaranya saja. "Tidak tahu, tanya kuasa hukum saja," ujar Dadong.

Dadong ditangkap dalam waktu yang hampir bersamaan dengan pengusaha PT Alam Jaya Papua, Dharnawati danI N

Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E) [email protected]

DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan

digunakan

khusus

untuk

PPATK

dan

pihak-pihak

yang

memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.