BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

Pemerintah Kabupaten Ngawi

BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan

dan/

atau

susunan

pemerintahan

yaitu

semua

urusan

pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan

pemerintah,

yang

diselenggarakan

bersama

oleh

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

A.

Urusan Wajib Yang Dilaksanakan 1.

Program Dan Kegiatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

IV‐1



Kepada Masyarakat, pada pasal 3 ayat (2) urusan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi : a.

Urusan Pendidikan;

b.

Urusan Kesehatan;

c.

Urusan Lingkungan Hidup;

d.

Urusan Pekerjaan Umum;

e.

Urusan Penataan Ruang;

f.

Urusan Perencanaan Pembangunan;

g.

Urusan Perumahan;

h.

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga;

i.

Urusan Penanaman Modal;

j.

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

k.

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil;

l.

Urusan Ketenagakerjaan;

m.

Urusan Ketahanan Pangan;

n.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

o.

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

p.

Urusan Perhubungan;

q.

Urusan Komunikasi dan Informatika

r.

Urusan Pertanahan

s.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;


IV‐2


t.

Urusan


Otonomi

Administrasi

Daerah,

Keuangan

Pemerintahan

Daerah,

Perangkat

Umum, Daerah,

Kepegawaiaan dan Persandian; u.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

v.

Urusan Sosial

w.

Urusan Kebudayaan

x.

Urusan Statistik

y.

Urusan Kearsipan; dan

z.

Urusan Perpustakaan. Pelaksanaan urusan wajib tersebut diimplementasikan

dalam program dan kegiatan tahun 2011 dengan jumlah keseluruhan program urusan wajib yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2011 sebanyak 132 program. 2.

Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Anggaran

tahun

2011

yang

dialokasikan

untuk

membiayai kegiatan dan program urusan wajib adalah sebesar Rp.1.087.064.750.847,68

dengan

realisasi

sebesar

Rp.1.031.398.257.494,00 atau sebesar 94,88 %. Dari 26 urusan wajib yang dilaksanakan, urusan Pendidikan menyerap anggaran

yang

paling

tinggi

yaitu

sebesar

Rp.572.609.935.569,00 atau 55,22 %.


IV‐3


3.


Permasalahan Dan Solusi Dalam upaya menyelenggarakan urusan wajib tersebut, pada pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan antara lain : 1)

Penghematan anggaran

2)

Tenggang

waktu

disahkannya

PAPBD

tidak

memungkinkan proses lelang 3)

SKPD masih belum tertib dalam melaporkan program/ kegiatannya

4)

Kelebihan biaya lembur

5)

Perjalanan dinas terbatas sesuai Juknis

6)

Anggaran kegiatan tidak dapat terserap seluruhnya karena keterbatasan waktu

7)

Adanya kelebihan biaya lelang/ kontrak

8)

Banyaknya peralatan yang rusak

9)

Tidak dilaporkannya peristiwa kematian

10) Keterbatasan anggaran 11) Pelaporan

data

penduduk

dari

kecamatan

sering

mengalami keterlambatan 12) Adanya data penduduk ganda 13) Belum terlayaninya bagi masyarakat yang memerlukan layanan akta capil untuk masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari tempat pelayanan akta capil


IV‐4



14) Belum semua anak di kabupaten ngawi memiliki akta kelahirannya sehingga ada kelahiran baru yang belum tercatat di catatan sipil 15) Penyebaran penduduk tidak merata 16) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kegunaan dan fungsi akta catatan sipil 17) Tenaga yang menangani kurang memahami pentingnya registrasi kependudukan 18) Kurangnya etos kerja bagi petugas registrasi 19) Banyaknya masyarakat ngawi yang merantau 20) Adanya perubahan Peraturan Gubernur tentang DBHCHT 21) Belum adanya kesepakatan harga ganti rugi tanah dan bangunan untuk fasilitas umum 22) Desa terlambat dalam menyampaikan proposal ADD 23) Desa terlambat dalam menyampaikan proposal APBDes 24) Banyaknya desa yang belum tertib administrasi 25) Desa kurang memahami mekanisme penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan perangkat desa

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngawi telah mengambil langkah-langkah solusi sebagai berkut : 1)

Anggaran yang tidak terserap dikembalikan ke Kasda


IV‐5


2)


Kegiatan yang belum dilaksanakan/ terserap dialokasikan kembali pada Tahun Anggaran 2012

3)

SKPD harus lebih tertib dalam melaporkan pelaksanaan program/ kegiatan

4)

Agar dapatnya ditambah anggaran untuk mengganti peralatan yang rusak

5)

Melakukan

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

petugas operator di kecamatan 6)

Penertiban laporan penduduk dari Kecamatan

7)

Petugas pelayanan akta capil turun ke kecamatan untuk mengadakan

layanan

bagi

masyarakat

yang

memerlukannya 8)

Melakukan koordinasi dengan dinas terkait agar ikut mensosialisasikan

supaya

anak

mempunyai

akta

kelahiran sehingga anak tercatat kelahirannya 9)

Perencanaan

pembangunan

yang

memperhatikan

penyebaran penduduk 10) Dilaksanakannya sosialisasi dan pembinaan secara terus menerus 11) Diadakan pembinaan bagi petugas yang menangani registrasi kependudukan di Desa 12) Sekretaris

desa

melakukan

koordinasi

administrasi

kependudukan di tingkat desa


IV‐6



13) Pemerintah Kabupaten Ngawi mengadakan pelatihan/ diklat

tentang

Administrasi

Pemerintahan

Desa,

Pembuatan APBDes, dll.

Selengkapnya mengenai program dan kegiatan urusan wajib, realisasi serta permasalahan-permasalahannnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :


IV‐7

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

Recommend Documents