DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G

P U T U S A N

Nomor. 319 K/PDT.SUS/2007.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : 1. ROBBY Y.H. PANGKEY,

beralamat di Kampung Rawa

Sawah No. 8 RT. 10/08 Johar Baru-Jakarta Pusat ; 2. HASANUDIN,

beralamat di Jalan Gunung Indah Raya

RT. 04/11 No. 15 Cirendeu Ciputat, Tangerang ; 3. WAHYUDIN,

beralamat Perum Cendikia Blok C8 No. 26

Parung-Bogor ; 4. NURHASANAH,

beralamat di Komplek Kostrad No. 18

RT. 05/07, Kebayoran Lama-Jakarta Selatan ; 5. NANANG EDI SUMARNA,

beralamat di Jalan Ciledug

Raya RT. 03/05 Ciledug-Tangerang ; 6. TUTI AMALIA, beralamat di Jalan Nipah VIII No. 3 RT. 09/01, Kebayoran Baru-Jakarta Selatan ; 7. TASIWEN, beralamat di Komplek Perum Sasmita Jalan Pinus Asri Blok AI No. 4 RT. 03/20 Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Timbul Siregar, Jabatan Wakil Ketua Umum OPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia). 2. Saepul Tavip, Jabatan Ketua Dewan Penasehat OPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia), beralamat

kedua

Wisma Raudha Lt. 2 Terusan Kuningan

Mampang Prapatan Jalan HR. Rasuna Said No. 21

Compiled by SSAJ&Associates [email protected]

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 319 K/PDT.SUS/2007

Jakarta 12710, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2007 ; Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Tergugat ; melawan:

PT. METROPOLITAN RETAILMART,

berkedudukan di Mal

Pondok Indah Level 3 Utara Jalan Metro Pondok Indah Blok III B, Jakarta Selatan,

diwakili oleh

Christine Barki,

Jabatan

Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Bambang Pram Said, SH,MPA,LL.M. 2. Elly Puspita Sari, SH. 3. Mansuri, SH. 4. Jujun Gunawan, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada Firma Hukum, Said, Sudiro & Partners, beralamat di Sudirman Square Office Towers, Tower B, 19 Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930 sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2007 ; Termohon Kasasi, dahulu Penggugat ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi

dahulu sebagai

Penggugat telah menggugat sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa telah melihat bukti-bukti surat dan keterangan yang diajukan bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan didirikan Republik

Indonesia,

menyediakan

bergerak

lapangan

dalam

bidang

berdasarkan hukum

perdagangan

retail

dan

pekerjaan dan memberikan remunerasi/gaji bagi



hampir seribu orang pekerja, termasuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII ; Bahwa

para Tergugat adalah para pekerja yang bekerja pada

Penggugat dimana : 1. Bahwa Tergugat I/Sdr. Robby Y.H. Pangkey adalah sales assistant (asisten penjualan/pramuniaga) dengan golongan 1A. Sebelumnya ia adalah sales assistant, dengan golongan 1C ; 2. Bahwa Tergugat II/Sdr. Hasanudin adalah

sales assistant (asisten

penjualan/pramuniaga) dengan golongan 1A. Sebelumnya ia adalah sales assistant dengan golongan 2A ; 3. Bahwa Tergugat III/Sdr. Wahyudin

adalah sales assistant (asisten

penjualan/pramuniaga) dengan golongan 1B. Sebelumnya ia adalah sales supervisor (pengawas penjualan) dengan golongan 2B ; 4. Bahwa Tergugat

IV/Sdri. Nurhasanah adalah sales assistant (asisten

penjualan/pramuniaga) dengan golongan 1B. Sebelumnya ia adalah sales supervisor (pengawas penjualan) dengan golongan 2A ; 5. Bahwa Tergugat V/Sdr.

Nanang Edi Sumarna adalah sales assistant

(asisten penjualan/pramuniaga) dengan golongan 1A. Sebelumnya ia adalah sales supervisor (pengawas penjualan) dengan golongan 2A ; 6. Bahwa Tergugat VI/Sdri. Tuti Amalia adalah sales assistant (asisten penjualan/pramuniaga) dengan golongan 1C. Sebelumnya ia adalah sales supervisor (pengawas penjualan) dengan golongan 2C ; 7. Bahwa Tergugat

VII/Sdri. Tasiwen adalah security (keamanan) dengan

golongan 1A. Sebelumnya ia adalah security dengan golongan 1C ; Bahwa seperti pada umumnya di awal perjanjian kerja, masingmasing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah setuju untuk tunduk pada peraturan-peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan dan berlaku dalam perusahaan Penggugat.



Bahwa di perusahaan Penggugat telah ada perjanjian kerja bersama (selanjutnya disebut PKB) yang telah disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan karenanya setiap pekerja, tanpa terkecuali masingmasing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII wajib tunduk pada PKB ; Bahwa dalam PKB

ditegaskan kewajiban setiap pekerja di

perusahaan Penggugat antara lain dalam pasal 8, 15, 18, 19, 20, 21, 25 PKB, yang pada pokoknya adalah (vide bukti P-1) ; Kewajiban berdasarkan pasal 8 PKB meliputi : -

Kewajiban menjalankan dengan

pekerjaan yang dipercayakan kepadanya sesuai

diskripsi kerja serta sistem manajemen mutu PT. Metropolitan

Retailmart, serta menaati peraturan yang berlaku ; -

Kewajiban

menciptakan dan menumbuhkan iklim kerja yang baik dalam

perusahaan ; -

Kewajiban menyimpan rahasia perusahaan ;

-

Kewajiban menjaga nama baik perusahaan ;

-

Kewajiban bertindak jujur, efisien dan penuh rasa tanggung jawab terhadap kekayaan

perusahaan, berupa uang

maupun barang, yang secara

langsung maupun tidak langsung ia pergunakan atau dipercayakan penggunaan dan pengelolalaannya kepadanya, seperti : a. Ikut serta menjaga kebersihan dan menjaga barang, peralatan, dan harta milik perusahaan pada umumnya dari kerusakan dan kehilangan ; b. Segera melaporkan kepada yang berwenang mengenai setiap peristiwa atau perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya dan/atau merugikan perusahaan ; c. Mencegah dan menghindarkan diri dari penyalahgunaan alat-alat dan perlengkapan milik perusahaan yang bukan untuk keperluan perusahaan.



-

Kewajiban memberikan keterangan yang benar mengenai dirinya dan memberitahukan/melaporkan bila ada perubahaan mengenai status diri, susunan keluarga, alamat, dan lain-lainnya ;

-

Kewajiban menjalankan segala ketentuan yang ada di PKB.

-

Atas pelanggaran ketentuan pasal 8 PKB diatur didalam pasal 25 PKB.

Ketaatan terhadap waktu kerja berdasarkan pasal 15 PKB, yaitu : -

Setiap karyawan wajib bekerja 6 (enam) hari seminggu dan berhak atas hari istirahat 1 (satu) hari ;

-

Waktu kerja di perusahaan adalah 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu ;

-

Karena kepentingan perusahaan, maka hari kerja, waktu kerja dan jam istirahat

karyawan

diatur

dengan

ketentuan

tersendiri

dengan

mengindahkan peraturan dan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ; -

Dalam hal sifat pekerja dan atau kepentingan perusahaan menghendakinya,

pimpinan perusahaan dapat menetapkan waktu kerja

dengan system gilir kerja (shift) pada unit kerja tertentu dengan mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku ; -

Perusahaan dapat mengubah pengaturan jam kerja dan waktu istirahat tersebut diatas di kemudian hari sesuai perkembangan dan kebutuhan perusahaan dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku ;

Kewajiban mematuhi tata tertib kerja berdasarkan pasal 18 PKB, meliputi : -

Kewajiban

mentaati

segala

ketentuan

perusahaan

yang

berlaku,

melaksanakan tugas dan kewajibannya, sesuai dengan peraturan tertulis. -

Kewajiban mentaati segala pedoman kerja yang berlaku, antara lain menyangkut keselamatan diri dan teman

sekerja serta menyangkut

keselamatan peralatan kerja dan barang lainnya ;



-

Kewajiban memelihara ketertiban memelihara

dan kebersihan tempat kerjanya, serta

kondisi mesin, peralatan

dan barang lainnya yang berada

dibawah tanggung jawabnya ; -

Kewajiban bersikap, berperilaku dan berpakaian yang pantas dan sopan, dan bagi mereka

yang bekerja di bagian tertentu yang karena sifat

pekerjaannya memerlukan keseragaman dan atau perlindungan diri serta alat-alat pengaman, diharuskan memakai pakaian kerja dan alat-alat pengamanan yang telah ditentukan ; -

Kewajiban

ikut menciptakan dan memelihara iklim kerja yang baik bagi

perusahaan serta tidak melakukan perbuatan atau perkataan yang dapat meresahkan karyawan dan mengganggu iklim kerja perusahaan ; -

Dalam melakukan tugas sehari-hari, setiap karyawan diwajibkan bersikap ramah serta bertingkah laku sopan, berpakaian rapih dan pantas, agar dapat menimbulkan kesan yang baik kepada relasi atau tamu perusahaan yang sedang berkunjung ke lokasi kerja/toko ;

-

Setiap karyawan diwajibkan memakai pakaian kerja yang bersih, rapih dan pantas dalam melaksanakan pekerjaannya guna memberikan citra yang baik kepada pelanggan dan relasi perusahaan yang berkunjung ke perusahaan ;

-

Bagi karyawan yang mendapatkan pakaian kerja/seragam, diwajibkan untuk mengenakannya selama bekerja ;

-

Kewajiban untuk selalu memelihara lingkungan kerja agar selalu bersih dan teratur serta wajib memelihara dengan baik semua peralatan inventaris yang disediakan oleh perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya. Setiap kehilangan atau kerusakan peralatan tersebut harus segera dilaporkan oleh karyawan yang memakai dan/atau bertanggung jawab atas peralatan dan inventaris tersebut kepada atasannya langsung atau pejabat yang berwenang ;



-

Peralatan inventaris milik perusahaan hanya boleh dipergunakan untuk keperluan-keperluan perusahaan. Karyawan dilarang untuk memindahkan barang-barang inventaris perusahaan dari tempatnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari atasannya atau dari pejabat yang berwenang ;

-

Kewajiban untuk memakai Kartu Tanda Pengenal (ID) Card) selama berada dalam lingkungan perusahaan dan selama melaksanakan tugas-tugas perusahaan ;

-

Setiap karyawan yang diberi kepercayaan menguasai password/kode uji, diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan passwordnya ;

-

Setiap

karyawan

diharapkan

untuk

memperhatikan

pengumuman-

pengumuman resmi dari perusahaan yang diedarkan kepada karyawan dan/atau terpasang pada papan pengumuman ; -

Setiap

karyawan harus memberitahukan kepada Perusahaan bila terjadi

perubahan data pribadi yang diantaranya sebagai berikut : a. Pergantian alamat KTP ; b. Perubahan status yang menyangkut kelahiran, perkawinan, kematian ; c. Perubahan dalam gelar akademis atau tambahan klasifikasi lainnya dalam bidang pendidikan ; Dalam hubungannya dengan setiap pelanggan dan tamu perusahaan ; a. Setiap karyawan harus menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik dan menarik kepada pelangganan dan tamu perusahaan, sehingga menimbulkan kepuasan, kepercayaan serta citra yang positif atas semua pelayanan yang diberikan ; b. Apabila ada keluhan dari pelanggan, baik yang dinyatakan secara lisan maupun melalui surat wajib untuk segera diselesaikan/dijawab secara cepat dan memberikan kepuasan bagi pelanggan ;



-

Setiap

karyawan harus menghindarkan terjadinya perkelahian atau

pertengkaran mulut yang keras atau yang mendorong karyawan lain untuk melakukan kekerasan ; -

Bagi karyawan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 18 PKB dapat dikenakan sanksi-sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;

Kewajiban mentaati ketertiban masuk kerja berdasarkan pasal 19 PKB, yaitu : -

Wajib masuk pada setiap hari kerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan ;

-

Datang terlambat atau pulang lebih cepat dari jam kerja yang telah ditentukan tidak dibenarkan oleh Perusahaan, kecuali telah mendapat ijin dari pimpinan perusahaan ;

-

Wajib menggunakan tanda pengenal selama berada di area PT. Metropolitan Retailmart ;

-

Wajib melakukan pencatatan saat masuk dan saat keluar pada mesin pencatat pada saat tiba dan pada saat akan meninggalkan tempat kerja. Apabila karyawan karena satu dan lain hal, tidak melakukan pencatatan meskipun karyawan tersebut hadir di Kantor, maka harus segera melaporkannya kepada perusahaan.

-

Apabila tidak melakukan pencatatan pada mesin pencatat seperti yang disebutkan di dalam pasal 19 PKB, maka dianggap tidak hadir dan tidak berhak atas fasilitas dan atau tunjangan yang dikaitkan dengan kehadiran karyawan ;

-

Bagi yang berhalangan masuk kerja, secepatnya dan/atau sebisa mungkin, sebelum sampai pada waktu kerja, memberitahukan hal tersebut kepada pimpinan

perusahaan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

di

perusahaan.



-

Apabila halangan kerja disebabkan karena sakit, karyawan wajib segera dalam kesempatan pertama menyampaikan surat keterangan dari dokter yang merawatnya kepada pimpinan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam perusahaan ;

-

Hal-hal lain akan diatur kemudian secara tertulis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan ; ‘

Kewajiban untuk tidak terlambat masuk kerja atau pulang lebih cepat, sehingga pasal 20 PKB mengatur bahwa : -

Bagi

karyawan yang terlambat

masuk kerja atau pulang lebih cepat

diwajibkan melapor kepada perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam perusahaan ; -

Apabila karyawan datang terlambat atau pulang lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan tanpa ijin dari pimpinan dapat diberikan peringatan sesuai ketentuan pasal 25 PKB ;

Kewajiban menghindari mangkir, sehingga pasal 21 PKB mengatur bahwa : -

Karyawan yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat diterima oleh perusahaan dianggap mangkir ;

-

Apabila karyawan mangkir selama 3 (tiga) hari kerja secara berturut-turut dan telah dipanggil oleh pimpinan perusahaan secara tertulis, dapat diberikan peringatan tertulis sesuai ketentuan dalam pasal 25 PKB ;

-

Apabila karyawan mangkir selama 5 (lima) hari tidak berturut-turut dalam satu bulan, karyawan tersebut dapat dikenakan skorsing sebagaimana disebutkan pada pasal 27 PKB ;

-

Apabila karyawan mangkir selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut, dan dilakukan pemutusan hubungan kerja yang ketentuannya diatur dalam pasal 28 PKB.

Kewajiban menerima dan mematuhi pemberian sanksi, sebagaimana pasal 25 PKB mengatur bahwa :



-

Kepada karyawan yang melakukan perbuatan melanggar hukum, melanggar PKB, atau

bertingkah laku yang dapat merugikan perusahaan dapat

dikenakan sanksi ; -

Sanksi yang dapat dikenakan adalah : Peringatan lisan. Peringatan tertulis. Skorsing. Ganti kerugian. Pemutusan hubungan kerja.

-

Peringatan tertulis dapat berupa peringatan pertama, kedua dan terakhir. Apabila karyawan telah mendapatkan peringatan tertulis sampai 3 (tiga) kali berturut-turut

tetapi tetap

melakukan

perbuatan

pelanggaran,

maka

perusahaan dapat dan berhak untuk memutuskan hubungan kerja kepadanya selama masa surat peringatan masih berlaku. -

Tergantung dari sifat perbuatan yang dilakukan karyawan, maka perusahaan dapat dan berhak langsung memberikan peringatan terakhir atau pemutusan hubungan kerja kepada karyawan yang bersangkutan tanpa harus melalui tahap-tahap peringatan pertama, kedua, ketiga atau peringatan-peringatan lain sebelumnya.

-

Pelaksanaan pemberian sanksi diatur dalam Surat Keputusan Manajemen yang didasarkan pada Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ; Bahwa hak Penggugat sebagai pengusaha antara lain diatur dalam

pasal 6, 11, 12, 13 dan 14 PKB. Salah satu hak Penggugat adalah melakukan evaluasi secara periodik terhadap

kinerja seluruh karyawan di perusahaan

Penggugat, ketentuan mana tercantum dalam pasal 11 ayat (1) PKB yang berbunyi guna mendukung tercapainya sasaran perusahaan, dilaksanakan program penilaian prestasi kerja (performance appraisal) secara periodik yang



hasilnya digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan dan/atau promosi, atau demosi ataupun pemutusan hubungan kerja. Hak-hak Penggugat lainnya antara lain adalah (vide bukti P-2) : Hak pimpinan perusahaan berdasarkan pasal 6 PKB, meliputi : -

Menetapkan dan menempatkan karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam perusahaan ;

-

Memberi tugas kepada karyawan sesuai dengan deskripsi kerja yang berlaku didalam perusahaan ;

-

Meminta karyawan untuk melakukan kerja lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perusahaan ;

-

Menuntut prestasi kerja dari karyawan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya ;

-

Menentukan

peraturan

dan

atau

ketentuan

baru

sepanjang

tidak

bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ; Hak

untuk melakukan penilaian prestasi kerja, sebagaimana pasal 11 PKB

mengatur antara lain bahwa : -

Guna mendukung tercapainya sasaran perusahaan, dilaksanakan program penilaian prestasi kerja (performance appraisal) secara periodic yang hasilnya digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan dan/atau promosi, atau demosi ataupun pemutusan hubungan kerja.

-

Karyawan yang dinilai berprestasi kerja baik penghargaan

berhak mendapatkan

dan atau promosi sebagaimana diatur didalam

Surat

Keputusan Manajemen ; -

Karyawan yang dinilai berprestasi kerja buruk dapat dikenakan tindakan dan atau demosi yang diatur didalam Surat Keputusan Manajemen berdasarkan ketentuan dan perundangan yang berlaku ;



Hak untuk menetapkan mutasi dan pemindahan, sebagaimana pasal 12 PKB mengatur bahwa : -

Pimpinan perusahaan berwenang memindahkan dan/atau memutasikan seorang karyawan ke bagian/divisi, jabatan/tempat, dan/atau ke bidang pekerjaan lain yang berbeda apabila perusahaan membutuhkan hal tersebut atau karena adanya hubungan keluarga antara seorang karyawan dengan karyawan yang dapat mempengaruhi fungsi pengawasan. Karenanya yang akan dimutasi mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dan penjelasan tentang maksud dan tujuan mutasi dari pihak pimpinan perusahaan ;

-

Karyawan yang dipindahkan dan/atau dimutasikan tersebut harus bersedia melakukannya. Karyawan dapat mengajukan keberatan atas rencana mutasi yang dilakukan pimpinan perusahaan dan pimpinan perusahaan dapat mempertimbangkan keberatan tersebut ;

-

Karyawan yang dipindahkan dan/atau dimutasikan terssebut wajib mengikuti jam kerja dan sistim/prosedur

di bagian/divisi, jabatan/tempat, dan/atau

bidang pekerjaan yang baru ; -

Karyawan yang dipindahkan dan/atau dimutasikan tersebut tidak dibenarkan untuk mengalihkan tugasnya kepada karyawan lain dan/atau mengambil alih tugas karyawan lain tanpa sepengetahuan, dan seijin pimpinan perusahaan.

-

Mutasi dapat dilaksanakan setelah karyawan mendapat surat keputusan mutasi dari pimpinan perusahaan.

Hak untuk menetapkan promosi, sebagaimana pasal 13 PKB mengatur bahwa : -

Pimpinan perusahaan dapat memberikan promosi kepada karyawan yang berdasarkan penilaian prestasi kerjanya dinilai telah berprestasi, loyal kepada perusahaan, bersikap kerja dan berketrampilan menonjol serta memenuhi persyaratan jabatan lain yang lebih tinggi.



-

Promosi yang

dimaksud dalam pasal 13 PKB adalah penambahan/

peningkatan tugas

dan tanggung jawab dengan disertai perubahan

golongan dan atau jabatan ke jenjang yang lebih tinggi ; -

Karyawan yang dipromosikan akan ditinjau remunerasinya sesuai dengan golongan dan jabatan baru selambat-lambatnya sampai 3 (tiga) bulan setelah promosi dijalankan ;

-

Karyawan yang dipromosikan akan memasuki masa percobaan pemastian jabatan/golongan baru paling lama 3 (tiga) bulan. Selama masa percobaan tersebut, karyawan mendapatkan tunjangan promosi.

-

Apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus masa promosi, maka tunjangan promosi akan dihapus dan mendapat penyesuaian gaji kegolongan/jabatan yang baru. Apabila yang bersangkutan tidak lulus masa promosi, maka tunjangan promosi akan dihapus dan yang bersangkutan akan mendapatkan gaji sesuai dengan saat sebelum dipromosikan ;

-

Ketentuan tentang promosi, baik syarat kebutuhan dan/atau pemenuhan kebutuhan golongan dan jabatan, ditentukan oleh pimpinan perusahaan ;

-

Promosi dapat dilaksanakan setelah karyawan mendapat surat keputusan promosi dari pimpinan perusahaan ;

Hak untuk menetapkan demosi, sebagaimana pasal 14 PKB mengatur bahwa : -

Pengusaha dapat memberikan demosi kepada karyawan yang berdasarkan penilaian prestasi kerjanya setelah mendapat pembinaan dinilai tidak berprestasi, atau tidak loyal kepada Perusahasan, atau bersikap kerja dan berketrampilan lebih rendah dari yang dipersyaratkan jabatannya ke jabatan lain yang lebih rendah ;

-

Demosi yang dimaksud pengurangan

tugas

dalam

pasal 14

PKB

adalah

penurunan/

dan tanggung jawab dengan disertai penurunan

golongan dan jabatan ;



-

Pengusaha perlu meninjau remunerasi karyawan yang dipindahkan karena demosi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan atau golongan dan jabatan yang baru selambat-lambatnya satu bulan setelah pemindahan ;

-

Demosi dapat dilaksanakan setelah karyawan mendapat surat keputusan demosi dari pimpinan perusahaan ; Bahwa sebagaimana tercantum dalam pasal 11 PKB, penghargaan

atau promosi maupun tindakan atau demosi terhadap pekerja diatur dalam surat keputusan manajemen ; Bahwa

berdasarkan

keputusan

manajemen

(Penggugat)

No.

001/SKM/2004 tanggal 01 Juni 2004 mengenai perubahan format jenis surat keputusan ditetapkan bahwa format surat keputusan demosi, surat keputusan promosi dan surat keputusan penyesuaian remunerasi dilebur menjadi satu format (vide bukti P-3) ; Bahwa sebagaimana suatu surat keputusan pada umumnya, setiap surat keputusan yang dikeluarkan oleh manajemen (Penggugat) harus dimengerti dari isinya, karena suatu surat keputusan diperlakukan sesuai isinya, bukan format semata. Bahwa sejak dikeluarkannya format surat keputusan yang baru pada tahun 2004 hingga dipergunakan berkali-kali dalam promosi maupun demosi, tidak pernah menimbulkan pertanyaan ataupun protes

dari serikat

pekerja

dalam perusahaan, maupun para pekerja ; Bahwa sebagaimana umumnya suatu perusahaan yang mempunyai hak untuk mengadakan/melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawannya/ pekerjanya, maka Penggugat pun telah mempergunakan haknya tersebut yaitu mengadakan evaluasi

terhadap kinerja kasryawannya/pekerjanya tanpa

terkecuali pula terhadap para Tergugat, dan dari hasil penilaian, evaluasi dan pengamatan yang dilakukan oleh pengawas/atasan langsung dari masingmasing pekerja bersangkutan, dalam suatu kurun waktu tertentu sejumlah



karyawan/pekerja

telah

mendapatkan

teguran

dan

pengarahan

untuk

meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan job descriptionnya ; Bahwa beberapa diantara pekerja yang mendapatkan teguran tersebut tersadarkan dan berusaha memperbaiki kualitas kerjanya sehingga mencapai performance dan tingkat

kedisiplinan cukup baik. Bagaimanapun

sebagian lainnya, yaitu masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak menunjukkan upaya perbaikan/peningkatan untuk mencapai standar kualitas kerja pada umumnya sesuai bidang masing-masing ; Bahwa hasil penilaian, evaluasi dan pengamatan pengawas/atasan langsung dari masing-masing pekerja i.c. para Tergugat adalah sebagai berikut : 1. Tergugat I/Sdr. Robbi Y.H. Pangkey : Bahwa berdasarkan keterangan penilaian unjuk kerja tertanggal 1 Juli 2006, Tergugat I telah mendapatkan evaluasi selama tahun 2005 yang hasilnya menunjukkan kekurangan-kekurangan (vide bukti P-4.1) ; Pencapaian Metro Productivity Program (MPP)

tidak menunjukkan

perubahan dari tahun sebelumnya (kontribusinya hanya 5,6% dari total MPP staf di departemen). Tidak memeriksa dan memastikan barang-barang di dalam departemen ; Tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga tujuan tim standar tercapai ; Sehari-hari saat bekerja, tidak berpenampilan sesuai dengan standar yang diharapkan perusahaan. Dan setelah diberi kesempatan memperbaiki diri, sehingga pada tanggal 30 Juni 2006, dari hasil penilaian

atasan langsung Tergugat I tetap tidak

menunjukkan perbaikan, dimana kekurangannya sebagai berikut :



-

Pencapaian Metro Productivity Program (MPP) yang menjadi salah satu tugas utamanya tidak mengalami kenaikan yang berarti (kontribusinya hanya 10,4% dari total staf di departemen).

-

Belum ada perbaikan kedisiplinan ;

-

Walaupun sudah sering diberikan pengarahan, kinerjanya tetap tidak membaik ;

-

Tetap berpenampilan dibawah standar yang diharapkan perusahaan, walaupun sudah sering diberikan peringatan ;

2. Tergugat II/Sdr. Hasanudin. Bahwa

berdasarkan keterangan penilaian unjuk kerja tertanggal 20 Juni

2006, Tergugat II telah mendapatkan evaluasi selama tahun 2005 yang hasilnya menunjukkan kekurangan-kekurangan (vide bukti P-4.2.a) ; Tidak bisa melakukan komunikasi sesuai dengan standar perusahaan. Pada tanggal 30 Mei 2005, mendapat surat peringatan (SP) 1 karena lalai menyerahkan setoran dan tertinggal di laci Customer service (vide bukti P4.2.b) ; Dan setelah diberi kesempatan memperbaiki diri, hingga tanggal 18 Junik 2006, Tergugat II tetap tidak menunjukkan perbaiki, dimana kekurangannya adalah : Masih tidak menyampaikan laporan bulanan secara periodik. Pada tanggal 3 Nopember 2004, Tergugat II juga pernah mendapat surat peringatan (SP) I yang berlaku sampai dengan tanggal 2 mei 2005, karena tidak bertanggung jawab atas barang-barang Best Buy A & P (vide bukti P4.2.c) ; 3. Tergugat III/Sdr. Wahyudin. Bahwa berdasarkan keterangan penilaian unjuk kerja tertanggal 30 Agustus 2006, Tergugat III telah mendapatkan evaluasi selama tahun 2005 yang hasilnya menunjukkan kekurangan-kekurangan (vide bukti P-4.3.a) ;



Tidak bisa menyampaikan laporan bulanan departemen secara periodik. Tidak bisa membuat perencanaan saat promosi berlangsung ; Tidak bisa menyampaikan

analisa penjualan dan tindakan yang diambil

untuk mencapai target departemen. Tidak melakukan komunikasi sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh perusahaan. Pada tanggal 15 Juli 2005, mendapat surat peringatan (SP) 1 karena lalai tidak melakukan pengecekan terhadap barang yang akan keluar (vide bukti P-4.3.b) ; Dan setelah diberi kesempatan memperbaiki diri, hingga pada tanggal 28 Agustus 2006, Tergugat III tetap tidak menunjukkan perbaikan, dimana kekurangannya sebagai berikut : Masih tidak menyampaikan laporan bulanan secara periodik. Masih tidak bisa membuat perencanaan untuk persiapan promosi. Tetap tidak bisa menyampaikan

analisa penjualan dan tindakan yang

diambil untuk mencapai target departemen ; 4. Tergugat IV/Sdri. Nurhasanah. Bahwa berdasarkan keterangan

penilaian unjuk kerja tertanggal 2 Juni

2005, Tergugat IV telah mendapatkan evaluasi selama tahun 2004 yang hasilnya menunjukkan kekurangan-kekurangan (vide bukti P-4.5.a). Tidak bisa menyampaikan analisa penjualan departemen baik secara lisan atau tulisan. Tidak melakukan control inventory secara tepat dan sesuai dengan arahan dari atasan. Dan 2005,

setelah diberi kesempatan memperbaiki diri, pada tanggal Tergugat

IV

tetap

tidak

menunjukkan

perbaikan,

25 Mei dimana

kekurangannya sebagai berikut :



Masih tidak bisa menyampaikan analisa penjualan departemen baik secara lisan atau tulisan ; Masih belum melakukan control inventory secara tepat dan sesuai dengan arahan dari atasan. Pada tanggal 2 Juni 2005, Tergugat IV mendapatkan surat peringatan (SP) 3 karena penyalahgunaan jabatan dan perkataan yang dapat

merugikan

nama baik perusahaan (vide bukti P-4.5.b) ; 5. Tergugat V/Sdr. Nanang Edi Sumarna. Bahwa berdasarkan keterangan penilaian unjuk kerja, Tergugat V telah mendapatkan evaluasi selama tahun 2003 yang hasilnya menunjukkan kekurangan-kekurangan (vide bukti P-4.6.a). Tidak bisa menyampaikan

analisa penjualan dan tindakan yang diambil

untuk mencapai target departemen. Tidak dapat melakukan kontrak inventory secara tepat. Dan setelah diberi kesempatan memperbaiki diri, hingga tanggal 31 Juni 2004, Tergugat V tetap tidak menunjukkan perbaikan, dimana kekurangannya sebagai berikut : Tetap tidak bisa menyampaikan analisa penjualan dan tindakan yang diambil untuk mencapai target departemen ; Tidak adanya perubahan kehadiran. Tidak menunjukkan perbaikan dalam melakukan control inventory sesuai dengan arahan atasan. Pada tanggal 23 Agustus 2004 mendapatkan surat peringatan (SP) 3 karena tidak disiplin terhadap kehadiran kerja, tidak melaksanakan tanggung jawab dan fungsi supervisor serta lalai dalam melakukan tindak lanjut kehilangan barang (vide bukti P-4.6.b) ; 6. Tergugat VI/Sdri. Tuti Amalia.



Bahwa berdasarkan keterangan penilaian unjuk kerja tertanggal 21 Mei 2004, Tergugat VI telah mendapatkan evaluasi selama tahun 2003 yang hasilnya menunjukkan kekurangan-kekurangan (Vide bukti P-4.7). Tidak bisa mengelola barang jual yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga beberapa barang dilaporkan hilang ; Melaporkan kehilangan barang pada tanggal 8 Nopember 2003 atas kejadian kehilangan pada tanggal 11 Juli 2003 (terlambat melapor). Terjadi kehilangan barang Monsoon pada tanggal 4 Juli 2003 yang dilaporkan oleh Dewi (staff), tetapi pada saat kejadian Tergugat VI tidak melaporkan kehilangan pada yang berwenang. Tidak bisa membuat keputusan yang seharusnya dilakukan oleh seorang Supervisor, sehingga proses pelacakan kehilangan barang terkatung-katung. Dan setelah diberi kesempatan memperbaiki diri, sehingga tanggal 10 Mei 2004,

Tergugat

VI

tetap

tidak

menunjukkan

perbaikan,

dimana

kekurangannya sebagai berikut : Masih tidak menyampaikan laporan bulanan secara periodik. Tetap

tidak

bisa membuat

keputusan yang seharusnya

dilakukan

Supervisor. 7. Tergugat VII/Sdri. Tasiwen. Bahwa berdasarkan keterangan penilaian unjuk kerja tertanggal 30 Agustus 2006, Tergugat VII telah mendapatkan evaluasi selama tahun 2005 yang hasilnya menunjukkan kekurangan-kekurangan (Vide bukti P-4.8.a) : Tidak disiplin waktu kerja (5 kali terlambat). Sering terlambat dalam apel/pengarahan tim. Dalam pelaksanaan tugas sering mendapat komplain. Tidak ada semangat/tanggung jawab kerja.



Dan setelah diberi kesempatan memperbaiki diri, hingga tanggal 30 Agustus 2006,

Tergugat

VII

tetap

tidak

menunjukkan

perbaikan,

dimana

kekurangannya sebagai berikut : Tidak menunjukkan hasil kinerja sebagai Senior Security golongan 1C. Menyalahi aturan perusahaan dengan berdagang di area loket. Tidak menjalankan jadwal training CCTV. Satu-satunya security yang tidak lulus tes pengoperasian CCTV. Pada tangggal 24 Nopember 2004, Tergugat VII juga pernah mendapat surat peringatan (SP) 2 yang berlaku sampai dengan tanggal 23 Mei 2005 antara lain karena telah bertindak semaunya dan lebih mementingkan kepentingan pribadi diatas kepentingan tim kerja dalam perusahaan Penggugat (vide bukti P-4.8.b). Bahwa evaluasi atau penilaian tersebut didasarkan pada Job Description sesuai dengan jabatan dan golongan dari masing-masing Tergugat. Bahwa sebagaimana disebut dalam evaluasi atas

pasal 11 ayat (1) PKB, hasil

penilaian prestasi kerja tersebut dapat digunakan Penggugat

sebagai dasar dalam pemberian penghargaan dan/atau promosi, atau demosi ataupun pemutusan hubungan kerja ; Bahwa meskipun para Tergugat telah diberi waktu dan kesempatan yang cukup untuk memperbaiki kinerja/prestasi kerjanya, namun para Tergugat tetap tidak menunjukkan upaya peningkatan kinerja, bahkan cenderung menurun. Akibat dari kinerja para Tergugat yang tidak baik tersebut, telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Penggugat bahkan berpengaruh besar pada situasi kerja di tempat Penggugat. Apabila kondisi demikian tetap dibiarkan maka usaha Penggugat akan merugi bahkan dapat bangkrut dan mengakibatkan penutupan usaha yang mana akan berpengaruh besar

bagi

karyawan/pekerja lainnya.



Bahwa untuk menunjukan punishment dan reward serta keadilan (fairness) bagi ratusan karyawan/pekerja lainnya yang telah berusa memelihara standar kualitas kerja dengan baik, maka atas kinerja yang tidak baik, terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII terpaksa diterapkan ketentuan demosi sebagaimana telah diatur didalam PKB yang sah dan mengikat bagi para pihak, termasuk para Tergugat. Bahwa pasal 14 jo pasa 11 PKB berbunyi : -

Pasal 14 ayat (1) Pengusaha dapat memberikan demosi kepada karyawan yang berdasarkan penilaian prestasi kerjanya setelah mendapat pembinaan dinilai tidak berprestasi, atau tidak loyal kepada perusahaan, atau bersikap kerja dan berketrampilan lebih rendah dari yang dipersyaratkan jabatannya ke jabatan lain yang lebih rendah, kemudian dalam ayat (3) ditegaskan bahwa pengusaha perlu meninjau remunerasi karyawan yang dipindahkan karena demosi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan atau golongan dan jabatan yang baru ;

-

Pasal

11 ayat (1) guna mendukung tercapainya sasaran perusahaan,

dilaksanakan program penilaian prestasi kerja (performance appraisal) secara periodik yang

hasilnya digunakan sebagai dasar pemberian

penghargaan dan/atau promosi, atau demosi, ataupun pemutusan hubungan kerja. Kemudian dalam ayat (4) ditegaskan bahwa, karyawan yang dinilai berprestasi kerja buruk dapat dikenakan tindakan dan/atau demosi yang diatur dalam Surat Keputusan Manajemen berdasarkan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Bahwa

sebelum

menerapkan

demosi

yang

diikuti

dengan

penyesuaian remunerasi, Penggugat telah terlebih dahulu memanggil masingmasing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membicarakan sekaligus memberitahukan bahwa kepada masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,



Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII akan diterapkan demosi dan penyesuaian remunerasi akibat kinerja yang tidak baik, dimana hal ini dilakukan Penggugat sebagai salah satu

upaya agar para Tergugat dapat mengerti,

memahami serta menyadari kekurangannya sehingga para Tergugat dapat memperbaiki diri dan kinerjanya ; Tergugat I/Sdr. Robby Y.H. Pangkey : -

Tergugat I telah mendapat pemanggilan dan pemberitahuan oleh atasannya pada tanggal 24 September 2006, bahwa

kinerjanya masih kurang dan

penyesuaian remunerasi akan diberlakukan sesuai golongan terbaru (Vide bukti P-5.1a) ; -

Pada tanggal 25 September 2006, Tergugat I menerima surat keputusan yang

berisi

keputusan

demosi

dan

penyesuaian

remunerasi

serta

menandatangani surat keputusan tersebut sebagai tanda menerima dan mengerti isi surat keputusan tersebut (vide bukti P-5.1b) ; -

Bahwa Tergugat I setelah menerima surat keputusan yang berisi keputusan mengenai demosi dan penyesuaian remunerasi, hingga kini telah menjalani pekerjaannya pada jabatan dan golongan yang baru.

Tergugat II/Sdr. Hasanudin. -

Bahwa Tergugat II telah mendapat pemanggilan dan pemberitahuan oleh atasannya pada tanggal 11 September 2006 (vide bukti P-5.2a) ;

-

Pada tanggal 21

September 2006 Tergugat II juga telah mendapat

pemberitahuan tertulis dari atasannya bahwa sesuai dengan pembicaraan dan surat keputusan mengenai demosi yang sudah diterima oleh Tergugat II yaitu tertanggal 22 Juni 2006, Tergugat II akan menerima surat keputusan mengenai penyesuaian remunerasi sesuai dengan golongan jabatan terbaru (vide bukti P-5.2b) ; -

Bahwa pada tanggal 25 September 2006, Tergugat II menerima surat keputusan yang berisi keputusan penyesuaian remunerasi sesuai dengan



golongan terbaru serta menandatangani surat keputusan tersebut sebagai tanda menerima dan mengerti isi surat keputusan tersebut (vide bukti P5.2c). -

Bahwa Tergugat II setelah menerima surat keputusan yang berisi keputusan mengenai demosi dan penyesuaian remunerasi, hingga kini telah menjalani pekerjaannya pada jabatan dan golongan yang baru.

Tergugat III/Sdr. Wahyudin. -

Bahwa Tergugat III

telah mendapat pemanggilan dan pemberitahuan

oleh atasannya pada tanggal 18 September 2006 sehubungan dengan proses demosi dan penyesuaian remunerasi yang akan diterima oleh Tergugat III (vide bukti P-5.3a) ; -

Pada tanggal 21 September 2006, Tergugat III juga telah mendapat pemberitahuan tertulis dari atasannya bahwa mengenai keputusan demosi jabatan dari Supervisor golongan 2B menjadi sales assistant golongan 1B

yang akan diberikan oleh Manajemen, penyesuaian

remunerasi akan dilakukan sesuai dengan golongan jabatan terbaru (vide bukti P-5.3b) ; -

Bahwa pada tanggal 25 September 2006, Tergugat III menerima surat keputusan yang berisi keputusan demosi dan penyesuaian remunerasi serta menandatangani surat keputusan tersebut sebagai tanda menerima dan mengerti isi surat keputusan tersebut (vide bukti P-5.3c) ;

-

Bahwa Tergugat III setelah

menerima surat keputusan yang berisi

keputusan mengenai demosi dan penyesuaian remunerasi, hingga kini telah menjalani pekerjaannya pada jabatan dan golongan yang baru ; Tergugat IV/Sdri. Nurhasanah. -

Bahwa Tergugat IV telah mendapat pemanggilan dan pemberitahuan oleh atasannya pada tanggal 9 September 2006 (vide bukti P-5.5a) ;



-

Pada

tanggal 21 September 2006 Tergugat IV

juga

telah

mendapat

pemberitahuan tertulis dari atasannya bahwa sesuai dengan pembicaraan dan surat keputusan mengenai demosi yang sudah diterima oleh Tergugat IV, yaitu surat keputusan tanggal 8 Juni 2005, Tergugat IV akan menerima surat keputusan

mengenai penyesuaian remunerasi sesuai dengan

golongan jabatan terbaru (vide bukti P-5.5b (i) dan P-5.5b (i) ; -

Bahwa pada tanggal 25 September 2006, Tergugat IV menerima surat keputusan yang berisi keputusan penyesuaian remunerasi (vide bukti P5.5c).

-

Bahwa Tergugat IV

setelah menerima surat keputusan yang berisi

keputusan mengenai demosi dan penyesuaian remunerasi, hingga kini telah menjalani pekerjannya pada jabatan dan golongan yang baru. Tergugat V/Sdr. Nanang Edi Sumarna. -

Bahwa Tergugat V telah mendapat pemanggilan dan pemberitahuan oleh atasannya pada tanggal 11 September 2006 (vide bukti P-5.6a) ;

-

Pada

tanggal 21 September 2006 Tergugat V juga telah mendapat

pemberitahuan tertulis dari atasannya bahwa sesuai dengan pembicarsaan dan surat keputusan mengenai demosi yang sudah diterima oleh Tergugat V, yaitu surat keputusan tanggal 22 September 2004, Tergugat V akan menerima surat keputusan

mengenai penyesuaian remuneraasi dengan

golongan jabatan terbaru (vide bukti P-5.6b (i) dan P-5.6b (ii) ; -

Bahwa pada tanggal 25 September 2006, Tergugat V menerima surat keputusan

yang

berisi

keputusan

menandatangani surat keputusan

penyesuaian

remunerasi

serta

tersebut sebagai tanda menerima dan

mengerti isi surat keputusan (vide bukti P-5.6c) ; -

Bahwa Tergugat

V setelah menerima Surat Keputusan yang berisi

keputusan mengenai demosi dan penyesuaian remunerasi, hingga kini telah menjalani pekerjaannya pada jabatan dan golongan yang baru.



Tergugat VI/Sdri. Tuti Amalia. -

Bahwa Tergugat VI telah mendapat pemanggilan dan pemberitahuan oleh atasannya pada tanggal 23 September 2006 (vide bukti P-5.7a) ;

-

Bahwa pada keputusan

tanggal 25 September 2006 Tergugat VI menerima surat

yang

berisi

keputusan

penyesuaian

remunerasi

sebagai

kelanjutan surat keputusan penyesuaian remunerasi tanggal 29 Juli 2004 yang berisi keputusan mengenai demosi (vide bukti P-5.7b (1) dan P-5.7b (ii) ; -

Bahwa Tergugat VI telah menerima Surat Keputusan (SK) yang berisi keputusan

mengenai

demosi

dan

penyesuaian

remunerasi,

serta

menandatangani surat keputusan mengenai penyesuaian remunerasi sebagai tanda menerima dan mengerti isi surat keputusan tergugat ; -

Bahwa Tergugat VI setelah menerima surat keputusan yang berisi keputusan mengenai demosi dan penyesuaian remunerasi, hingga kini telah menjalani pekerjaannya pada jabatan dan golongan yang baru ;

Tergugat VII/Sdri. Tasiwen. -

Bahwa Tergugat VII telah mendapat pemanggilan dan pemberitahuan oleh atasannya pada tanggal 24 September 2006 (vide bukti P-5.8a) ;

-

Bahwa pada tanggal 25 September 2006, Tergugat VII menerima surat keputusan yang berisi keputusan demosi dan penyesuaian remunerasi (vide bukti P-5.8b) ;

-

Bahwa Tergugat VII setelah menerima surat keputusan demosi dan penyesuaian remunerasi, hingga kini telah menjalani pekerjaannya

pada

jabatan dan golongan yang baru ; Bahwa kemudian perwakilan dari salah satu serikat pekerja dalam perusahaan yaitu serikat pekerja PT. Metropolitan Retailmart (SPMR) meminta pertemuan yang membahas demosi terhadap para Tergugat ;



Bahwa melalui surat No. 070/M/06 tertanggal 30 September 2006, surat No. 071/M/06 tertanggal 2 Oktober 2006 dan surat No. 072/M/06 tertanggal

5

Oktober

2006,

Penggugat

menanggapi

dengan

bersedia

memberikan waktu pertemuan yang dilakukan satu persatu pekerja, karena demosi telah dilakukan satu persatu (bukan masal) dengan alasan dan latar belakang

yang berbeda-beda (vide bukti P-6a, bukti P-6b dan bukti P-6c).

bahwa para Tergugat menolak pertemuan satu persatu (vide bukti P-7) ; Bahwa kemudian perwakilan SPMR menghadirkan aspek Indonesia (serikat pekerja di luar perusahaan) sebagai perwakilan dari para Tergugat ; Bahwa upaya penyelesaian bipartit tidak tercapai, karena perwakilan para Tergugat memaksa

menghadirkan

aspek Indonesia (serikat pekerja

diluar perusahaan) kedalam forum bipartit, sedangkan PKB telah mengatur pihak-pihak yang dapat hadir dalam forum bipartit. Bahwa terhadap perselisihan antara Penggugat dan masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII aquo, Penggugat telah mengusulkan penyelesaian secara bipartit, namun hal tersebut ditolak oleh para Tergugat dengan tidak menghadiri undangan dari Penggugat. Bahwa para Tergugat berusaha menghadirkan aspek Indonesia dalam forum bipartit,

sedangkan aspek Indonesia bukanlah serikat pekerja

pada perusahaan. Perwakilan pengusaha dan pekerja yang dapat menghadiri forum bipartit

telah

diatur

dalam PKB

yaitu himpunan karyawan PT.

Metropolitan Retailmart (Himkamart) dan SPMR (vide pasal 53 PKB). Bahwa para Tergugat memperselisihan demosi ke Dinas Tenaga Kerja Propinsi DKI Jakarta serta membesar-besarkan demosi tersebut dengan membawa perselisihan kepada aspek Indonesia yang bukan merupakan serikat pekerja di Penggugat ;



Bahwa sebenarnya Penggugat mempunyai hak untuk memutuskan hubungan kerjanya dengan Tergugat IV dan V karena mereka telah mendapat surat peringatan ketiga (SP3). Namun demikian Penggugat dengan bijaksana tidak segera menggunakan haknya untuk melakukan PHK terhadap mereka. Penggugat hanya menerapkan demosi dengan tujuan untuk memberi kesempatan bagi masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk memperbaiki kinerjanya. Bahwa upaya para Tergugat mengajukan perselisihan ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta telah ditangani oleh mediator. Tetapi sangat disayangkan bahwa mediator yang diharapkan dapat menyelesaikan

perselisihan

dan

menempatkan

persoalan

sebagaimana

mestinya, telah bertindak janggal seolah tidak mengerti apa yang menjadi objek permasalahan, sehingga perannya sebagai mediator sangat tidak berhasil. Bahwa

yang menjadi

substansi permasalahan adalah penerapan

demosi disertai penyesuaian remunerasi, namun

secara janggal yang

dipermasalahkan mediator justru hal lain tanpa fakta-fakta dan dasar-dasar yang benar, sehingga pembahasan dan anjuran mediatorpun terasa janggal dan tidak relevan dengan pokok permasalahan yang sebenarnya ; Bahwa walaupun pasal

13 dari Undang-undang Nomor. 2 Tahun

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah mengatur bahwa anjuran mediasi dikeluarkan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, akan tetapi anjuran mediator Disnaker Propinsi DKI Jakarta baru diterima oleh Penggugat 25 (dua puluh lima) hari kerja kemudian, yaitu pada tanggal 19 Januari 2007 dengan surat pengantar tertanggal 16 Januari 2007 ; Bahwa Penggugat telah mengajukan penolakan atas anjuran Disnaker Propinsi DKI Jakarta, diantaranya sebagai berikut (Vide bukti P-8) ; -

Bahwa pendapat dan pertimbangan mediator dilandasi pemikiran mediator yang sangat keliru, tanpa fakta dan terkesan sengaja dibuat keliru karena



tidak pernah dalam persidangan maupun keterangan tertulis pihak Pengusaha diungkapkan bahwa surat penerapan demosi kepada pekerja tidak dibuat dalam format surat keputusan, melainkan dalam bentuk redaksi surat keterangan penilaian unjuk kerja. Pernyataan tertulis mediator bahwa pengenaan tindakan demosi kepada karyawan oleh pihak pengusaha tidak dibuat dalam format surat keputusan, tetapi dalam bentuk lain yaitu surat keteranghan penilaian unjuk kerja adalah sangat menyesatkan dan merugikan pihak pengusaha ; -

Bahwa pernyataan-pernyataan mediator pada paragraph 12, 13 dan 14 dari anjuran sangatlah rancu dan terkesan sengaja dikaburkan. Di satu pihak mediator membicarakan surat keputusan manajemen tentang format surat keputusan demosi, di lain pihak mediator membicarakan masalah PKB. Mediator tidak menunjukkan ketentuan PKB mana yang dilanggar dengan adanya perubahan format surat keputusan demosi, tetapi mediator langsung tanpa dasar memvonis bahwa

seolah-olah

Pengusaha melakukan

perubahan PKB secara sepihak, hal mana sangat tidak relevan dan tanpa bukti. Bahwa hingga saat diajukannya gugatan ini, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak juga menunjukkan adanya upaya peningkatan kinerja seperti semula serta adanya penolakan secara berlebihan terhadap demosi, bahwa para Tergugat sudah

sehingga jelas dan

terang

tidak menginginkan hubungan kerja yang baik

dengan Penggugat; Oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sudah tidak menginginkan melanjutkan hubungan kerjanya dengan Penggugat, maka Penggugat dengan terpaksa memutuskan hubungan kerja dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mendasarkan

adanya

kesalahan

dengan tetap

masing-masing Tergugat I, Tergugat II,



Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sebagaimana telah dikemukakan diatas ; Bahwa karena penerapan demosi merupakan hak Penggugat sesuai dengan PKB yang mengikat para pihak, maka masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII wajib melaksanakan demosi dan penyesuaian remunerasi tanpa syarat ; Bahwa aspek Indonesia (Asosiasi Serikat Pekerja)

atau kini

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) bukanlah serikat pekerja yang ada pada Perusahaan para Tergugat dan Penggugat ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana dikemukakan diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar kiranya berkenan memutuskan : Dalam Provisi :

1. Mengabulkan seluruh gugatan provisi ; 2. Memerintahkan masing-masing

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tetap melaksanakan surat keputusan demosi dan penyesuaian remunerasi sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ; Dalam Pokok Perkara : Primer : 1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ; 3. Menyatakan bahwa penerapan demosi dan penyesuaian remunerasi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII

merupakan

hak Penggugat sesuai perjanjian kerja

bersama (PKB) dan ketentuan hukum yang berlaku ;



4. Menyatakan bahwa penerapan demosi pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dan penyesuaian remunerasinya adalah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku ; 5. Menyatakan masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan pelanggaran karena

tidak menerima dan melaksanakan demosi dan penyesuaian

remunerasi dengan baik ; 6. Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI

dan Tergugat VII

melaksanakan demosi dan penyesuaian

remunerasi serta merta dan tanpa syarat ; 7. Menyatakan bahwa anjuran yang dikeluarkan Disnakertrans Propinsi DKI Jakarta dalam perselisihan ini adalah tidak tepat dan karenanya tidak berlaku. 8. Menyatakan bahwa aspek Indonesia atau kini Organisasi pekerja seluruh Indonesia (OPSI) bukanlah serikat pekerja pada perusahaan Penggugat karenanya tidak berhak ikut serta dalam pertemuan forum bipartit dalam perusahaan Penggugat ; Subsider :

Apabila

masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak bersedia melaksanakan demosi maupun penyesuaian remunerasi, dan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka : 1. Menyatakan hubungan

kerja antara Penggugat dengan Tergugat I,

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII putus terhitung sejak putusan Majelis Hakim diucapkan ;



2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena kesalahannya ;’ 3. Menyatakan bahwa dengan mempertimbangkan kesalahan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI

dan Tergugat VII

mendapat uang pesangon, uang

penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar

1 kali

ketentuan pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, dihitung berdasarkan gaji pokok

terakhir ditambah tunjangan tetap dalam satu bulan ; Namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menimbang,

bahwa

terhadap

gugatan

tersebut

Pengadilan

Hubungan Inudustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan PN.JKT.PST

tanggal

09 Agustus 2007 Nomor. 124/PHI.G/2007/

yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan bahwa penerapan demosi dan penyesuaian remunerasi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII merupakan hak Penggugat sesuai perjanjian kerja bersama (PKB) dan ketentuan hukum yang berlaku ; 3. Menyatakan bahwa penerapan demosi pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dan penyesuaian remunerasi adalah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.



4. Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI

dan Tergugat VII

untuk melaksanakan demosi dan

penyesuaian remunerasi tanpa syarat ; 5. Menyatakan bahwa anjuran yang dikeluarkan Disnakertrans Propinsi DKI Jakarta dalam perselisihan ini adalah tidak tepat dan karenanya tidak berlaku. 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; 7. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp.500.000,(Lima ratus ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

para Tergugaqt

pada tanggal 09 Agustus 2007 kemudian

terhadapnya oleh para Tergugat melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2007

diajukan permohonan kasasi secara lisan

pada tanggal 29 Agustus 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor.

149/Srt.Kas/2007/PHI.PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat,

permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 2007 ; Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat pada tanggal 27 September 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 08 Oktober 2007 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan

yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa

yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini adalah tindakan

Termohon Kasasi yang telah menjatuhkan sanksi demosi sekaligus dengan melakukan penurunan upah pada bulan September 2006 kepada 8 orang karyawan selaku Pemohon Kasasi, yaitu : Tergugat Sdr. Robby Y.H. Pangkey

turun dari Rp.2.263.000,- menjadi

Rp.900.000,- ; Tergugat

Sdr.

Hasanudin

turun

dari

Rp.

1.905.000,-

menjadi

Rp.1.000.000,- ; Tergugat Sdr. Wahyudin turun dari Rp. 2.263.000,- menjadi Rp.900.000,- ; Tergugat

Sdr.

Nurhasanah

turun

dari

Rp.1.518.000,-

menjadi

Rp.1.000.000,- ; Tergugat Sdr. Nanang Edi Sumarna turun dari Rp.1.205.000,- menjadi Rp.900.000,- ; Tergugat

Sdri.

Tuti

Amaliah

turun

dari

Rp.2.043.000,-

menjadi

Rp.1.350.000,- ; Tergugat Sdri. Tasiwen turun dari Rp.969.000,- menjadi Rp.900.000,- ; Tergugat Sdr. Doddy Ramadhan turun dari rp.1.516.000,- menjadi Rp.1.000.000,- ; 2. Bahwa akibat tindakan tersebut, Pemohon Kasasi telah haknya, yaitu

dirugikan hak-

hilangnya kesempatan berkarir dan hilangnya sejumlah

penghasilan yang biasa diterima oleh Pemohon Kasasi dalam jumlah yang cukup besar dan berarti bagi diri dan keluarganya ; 3. Bahwa Judex Factie telah keliru dan tidak cermat dalam membaca dan memeriksa gugatan Termohon Kasasi berikut bukti-bukti yang diajukannya.



4. Bahwa demosi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi meski telah diatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB) pasal 14, namun tidak jelas dan tidak ada aturan pelaksananya mengenai beberapa hal berikut ini : -

Prestasi kerja seperti apa yang dapat mengakibatkan demosi.

-

Jika prestasi kerja tidak mencapai standar yang ditetapkan, berapa lama waktu yang diberikan kepada karyawan yang bersangkutan untuk dilakukan pembinaan ;

-

Berapa tingkat seorang karyawan yang bersangkutan untuk dilakukan pembinaan penurunan golongan.

Terbukti ada karyawan yang

mengalami penurunan 1 tingkat, 2 tingkat 3 tingkat. -

Berapa besar upah (presentase maupun nominalnya) yang mengalami penurunan akibat sanksi demosi tersebut. Jika

dilihat dari nilai

penurunan, sangat bervariasi : Tergugat Sdr. Robby Y.H. Pangkey mengalami penurun sebesar Rp.1.363.000,- ; Tergugat Sdr. Hasanudin mengalami penurunan sebesar Rp.905.000,- ; Tergugat Sdr. Wahyudin mengalami penurunan sebesar Rp.1.363.000,- ; Tergugat Sdri. Nurhasanah mengalami penurunan sebesar Rp.518.000,-. Tergugat Sdr. Nanang Edi Sumarna mengalami penurunan sebesar Rp.305.000,- ; Tergugat

Sdri.

Tuti

Amaliah

mengalami

penurunan

sebesar

Rp.693.000,-. Tergugat Sdri. Tasiwen mengalami penurunan sebesar Rp.69.000,- ; Tergugat Sdr. Dobby Ramadhan mengalami penurujan sebesar Rp.516.000,- ; 5. Bahwa akibatnya tindakan demosi yang disertai penurunan upah yang dilakukan oleh Termohon Kasasi sangat serampangan, tidak terukur, tanpa kriteria yang

jelas dan tidak transparan sehingga hal tersebut



mencerminkan perbuatan sewenang-wenang yang jelas-jelas bertentangan dengan semangat awal dari PKB itu sendiri yang bertujuan menciptakan kenyamanan kerja, kepastian hukum, keadilan

dan kesejahteraan bagi

semua ; 6. Bahwa dalam hal ini sangat jelas, Judex Factie tidak memandang permasalahan ini secara keseluruhan. Judex Factie hanya berhenti pada satu dalil tentang hak melakukan evaluasi terhadap kinerja para karyawan, tindakan demosi dan penyesuaian remunerasi yang dimiliki oleh Termohon Kasasi namun tidak memeriksa lebih lanjut aturan main yang lebih bersifat teknis mengenai pelaksanaan hak tersebut yang berlaku

di perusahaan

Termohon Kasasi yang sampai hari ini memang tidak ada dan tidak bisa dibuktikan oleh Termohon Kasasi selama proses persidangan berlangsung. 7. Bahwa aturan pelaksana itu sangat diperlukan agar para karyawan yang telah

dievaluasi kinerjanya secara periodik dapat

memahami dan

menerima sanksi yang dijatuhkan manakala hasil evaluasi tersebut menunjukkan

kinerja yang kurang memuaskan. Dalam hal ini perlu

ditegaskan bahwa memang benar Pemohon Kasasi dapat menerima hasil penilaian prestasi kerja, namun tidak berarti menerima sanksi demosi dan penurunan upah yang digunakan secara serampangan, tanpa criteria yang jelas sebagaimana diuraikan pada butir 4 diatas. Judex Factie tidak cermat meneliti hal-hal ini. Sehingga menjadi pertanyaan, atas dasar apa Judex Factie menyatakan penerapan sanksi demosi (tanpa

kejelasan berapa

tingkat penurunan golongannya) dan penurunan upah (tanpa kejelasan berapa nilai nominal atau persentase penurunannya) terhadap Pemohon Kasasi telah sah secara hukum. 8. Bahwa selain itu, Judex Factie juga tidak cermat dalam memeriksa system penggolongan pegawai dan skala upah yang berlaku dan diterapkan secara transparan kepada para karyawan.

Terbukti bahwa di Perusahaan



Termohon Kasasi tidak ada sistem penggolongan

dan skala upah.

Akibatnya, hal tersebut menimbulkan kebingunan bagi para karyawan yang bekerja di Perusahaan Termohon Kasasi. 9. Bahwa terkait bukti tambahan yang diajukan oleh Termohon Kasasi P-8a, P-8b dan P-8c, yaitu soal surat keputusan Manajemen mengenai ketentuan remunerasi. Jika diperhatikan bahwa nomor-nomor suratnya sangat tidak beraturan padahal dibuat pada tanggal yang sama, yaitu 25 September 2006. Nomor-nomor

surat keputusan

tersebut berinterval sangat jauh.

Bukti P-8a, nomor surat keputusan 663 & 665. Bukti P-8b nomor. Surat keputusan-surat keputusan tersebut

merupakan sebuah rekayasa untuk

sekedar membuktikan seolah-olah sudah ada aturan mengenai sistem remunerasi. Oleh karenanya, bukti-bukti tersebut harus ditolak karena dianggap tidak sah ; 10. Bahwa Pemohon Kasasi masih tetap berpegang pada pendiriannya terkait soal pelanggaran PKB yang dilakukan oleh Termohon Kasasi menyangkut soal surat keputusan demosi. Di dalam pasal 14 PKB sangat jelas dikatakan bahwa demosi baru bisa dilaksanakan setelah karyawan mendapat surat keputusan demosi.

Kenyataannya,

para Pemohon Kasasi tidak pernah

mendapat surat keputusan dimaksud. Justru yang diterima oleh para Pemohon Kasasi adalah surat pemberitahuan tentang penyesuaian hak renumerasi (bukti T-1) ; 11. Bahwa untuk menutupi kekeliruannya, Termohon Kasasi mengajukan bukti P-3, yaitu

salinan Surat Keputusan Manajemen No. 001/SKM/2004

tertanggal 1 Juni 2004 tentang perubahan format jenis surat keputusan yang menjelaskan peleburan surat keputusan demosi, surat keputusan promosi dan surat keputusan penyesuaian remunerasi menjadi satu format yaitu surat keputusan penyesuaian hak renumerasi. Bukti itu harus ditolak karena bagaimana mungkin format surat keputusan demosi, surat keputusan



promosi dan surat keputusan penyesuaian remunerasi dilebur pada saat PKB (perjanjian kerja bersama) baru saja dinyatakan berlaku, yaitu 1 Juni 2004 sampai dengan 31 Mei 2006. Lagi pula, nomor surat keputusan itu sangat janggal dan terkesan dipaksakan. Jelas hal ini lagi-lagi merupakan bentuk rekayasa untuk sekedar menunjukkan seolah-olah tanpa surat keputusan demosi tersebut sudah sah secara hukum. 12.Bahwa terhadap bukti-bukti

yang diajukan oleh Pemohon Kasasi,

khususnya mengenai unjuk kerja, Judex Factie tidak cukup cermat dalam memeriksa bukti-bukti

tersebut. Dalam gugatannya, ternyata Termohon

Kasasi mendasarkan penilaian unjuk kerja terhadap para Pemohon Kasasi pada periode tahun yang berbeda-beda. Sebagai contoh : Tergugat Sdr. Robby Y.H. Pangkey berdasarkan penilaian tahun 2006 ; Tergugat Sdr. Hasanudin berdasarkan penilaian tahun 2006 ; Tergugat Sdr. Wahyudin berdasarkan penilaian tahun 2006 ; Tergugat Sdri. Nurhasanah berdasarkan penilaian tahun 2005 ; Tergugat Sdr. Nanang Edi SDumarna berdasarkan penilaian tahun 2003 ; Tergugat Sdri. Tuti Amaliah berdasarkan penilaian tahun 2004 ; Tergugat Sdri. Tasiwen berdasarkan penilaian tahun 2006 ; Dengan demikian

sangat jelas, bahwa penilaian unjuk kerja tersebut

diterapkan tanpa standar yang baku dan secara tidak konsisten.

Oleh

karena itu, seharusnya Judex Factie menolak atau mengesampingkan buktibukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi. 13. Bahwa demikian pula dengan bukti surat-surat peringatan (SP) diajukan oleh Termohon Kasasi yang sesungguhnya sudah kadaluarsa masa berlakunya sebagai contoh : -

Tergugat Sdr. Hasanudin dikatakan pernah mendapat SP-1 pada tanggal 2 Mei 2005 ;



-

Tergugat Sdri. Nurhasanah dikatakan pernah mendapat SP-3 pada tanggal 2 Juni 2005 ;

-

Tergugat

Sdr. Nanang Edi Sumarna dikatakan pernah mendapat SP-3

pada tanggal 23 Agustus 2004 ; -

Tergugat Sdri. Tasiwen dikatakan pernah mendapat SP-2 pada tanggal 23 Mei 2005 ;

Jika surat-surat peringatan yang hanya berlaku selama paling lama 6 bulan sudah kadaluarsa, maka sangat tidak beralasan jika masih digunakan sebagai salah satu alasan Termohon

Kasasi melakukan demosi dan

penurunan upah. Lagi-lagi Judex Factie mengabaikan fakta-fakta tersebut. 14. Bahwa keterangan para saksi ahli tidak ada satupun yang menguatkan dalil Termohon Kasasi. Pendapat para saksi ahli sangat normative, semata-mata berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku yang memang sangat umum (general) sifatnya. Oleh karenanya keterangan para saksi ahli tidak perlu dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi ; 15.Bahwa begitu juga keterangan saksi-saksi fakta yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi harus dikesampingkan. Di samping tidak disumpah, juga dikarenakan para saksi tersebut tidak mampu menjelaskan alasan-alasan adanya tindakan demosi yang disertai penurunan upah, serta sama sekali tidak mampu memperlihatkan bukti adanya aturan pelaksana mengenai demosi dan penurunan upah tersebut ; 16. Bahwa terkait

dengan salah seorang Pemohon Kasasi bernama Sdr.

Doddy Ramadhan, mengingat yang bersangkutan juga telah dirugikan hakhaknya dan namanya masuk dalam surat anjuran Disnakertrans DKI Jakarta,

kendati

telah

mengundurkan

diri

sebagai

karyawan

dari

Perusahaan Termohon Kasasi sejak bulan Maret 2007, maka masih dapat disertakan dalam perkara ini sebagai salah satu Pemohon Kasasi.



Menimbang, bahwa terhadap

keberatan-keberatan

tersebut

Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut : Mengenai keberatan butir 1 s/d. 16 :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah dalam penerapan hukum, dan keberatan-keberatan tersebut

hanya merupakan

pengulangan dalil-dalil

jawaban Pemohon

Kasasi/Tergugat dan keberatan-keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan

tidak

dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagamana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 ; Menimbang, bahwa

akan tetapi putusan Pengadilan Hubungan

Industrial, haruslah diperbaiki, karena tidak mempertimbangkan dan memutus tentang provisi, akan tetapi hal ini tidak membatalkan putusan Judex Factie ; Menimbang, bahwa dalil provisi tidak dapat dikabulkan, karena tuntutan provisi Penggugat sudah merupakan pokok perkara ; Menimbang, bahwa Rp.150.000.000,-

(seratus

karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah lima puluh juta rupiah)

pihak berperkara tidak

dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana

telah diubah

dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 dan

Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004

serta peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI : Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. ROBBY Y.H. PANGKEY,

2. HASANUDIN,

3. WAHYUDIN,

4. NURHASANAH, 5.

NANANG EDI SUMARNA, 6. TUTI AMALIA, 7. TASIWEN tersebut dengan perbaikan : Tentang Provisi :

-

Menolak provisi untuk seluruhnya ;

Tentang Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan bahwa penerapan demosi dan penyesuaian remunerasi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII merupakan hak Penggugat sesuai perjanjian kerja bersama (PKB) dan ketentuan hukum yang berlaku ; 3. Menyatakan bahwa penerapan demosi pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dan penyesuaian remunerasi adalah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. 4. Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI

dan Tergugat VII

untuk melaksanakan demosi dan

penyesuaian remunerasi tanpa syarat ; 5. Menyatakan bahwa anjuran yang dikeluarkan Disnakertrans Propinsi DKI Jakarta dalam perselisihan ini adalah tidak tepat dan karenanya tidak berlaku. 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; Membebankan biaya perkara kepada Negara ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari :

SENIN, TANGGAL 3 MARET 2008 oleh Widayatno

Sastrohardjono, SH.MSc

Hakim Agung


yang ditetapkan oleh Ketua


Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. dan Fauzan, SH.MH.

Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung

sebagai

Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis

tersebut,

Soewarsono, SH. dan Fauzan, SH.MH. Hakim-Hakim Anggota

dengan dihadiri

Hakim-Hakim

Dwi Tjahyo

Ad Hoc sebagai

dan Benar Sihombing, SH.MH. sebagai Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e

d..

t u

a :

ttd.

Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

Widayatno Sastrohardjono,SH.MSc

ttd. Fauzan, SH.MH.

Panitera Pengganti : ttd. Benar Sihombing, SH.MH.

Untuk Salinan Mahkamah Agung R.I a.n. Panitera Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH.

NIP. 040.049.629.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G

Recommend Documents