P U T U S A N No. : 264 K / AG / 2006 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada HERDIAN ASMI, S.H. Advokat, berkantor di Jl. Guru Hasan No. 88 (Hotel Inhil Pratama) Tembilahan,
berdasarkan
surat
kuasa
khusus
tanggal
22
Nopember 2005; melawan: TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Tembilahan pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang menikah pada tahun 1972 di Kabupaten Madura, Jawa Timur dengan wali nikah kakek Penggugat sendiri (namanya lupa) dan dihadiri dua orang saksi (namanya lupa) dengan mahar Rp. 500,- dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan janji taklik talak ; Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama di Madura selama lebih kurang 1 tahun. kemudian pindah ke Tembilahan sampai sekarang dan selama berumah tangga dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu : 1 ANAK I umur 29 tahun, 2. ANAK II umur 27 tahun, 3. ANAK III umur 25 tahun dan 4. ANAK IV umur 21 tahun ; Bahwa sekitar 4 tahun yang lalu telah terjadi kebakaran di rumah kami yang menghanguskan rumah beserta isinya, termasuk juga surat nikah Penggugat dengan Tergugat dan untuk mendapatkan duplikatnya ditempat
Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 264 K/AG/2006
menikah dulu rasanya sangat sulit sekali, karena jauh tempatnya dan belum pasti akan ditemukan catatannya di instansi yang bersangkutan ; Bahwa sejak 5 tahun terakhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena tidak pernah lagi memberi nafkah, baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan puncaknya Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain tanpa memberi tahu ataupun minta persetujuan dari Penggugat ; Bahwa akibat dari ketidak harmonisan tersebut saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 40 hari yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kerumah isteri mudanya ; Bahwa mengalami keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas, sulit bagi Penggugat untuk terus bersabar dan Penggugat tidak rela atas tindakan Tergugat yang demikian itu, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tembilahan agar supaya memberikan putusan sebagai berikut : Primair : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat ; 3. Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian ; 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; Subsidair : -
Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Tembilahan telah
mengambil putusan, yaitu putusan No. 283/Pdt.G/2005/PA.TBH. tanggal 14 Desember 2005 M. bertepatan dengan tanggal 12 Zul Qa'dah 1426 H. yang amarnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 2. Menetapkan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan oleh PPN Kecamatan Resbaya Kabupaten Madura Jawa Timur pada tahun 1972 adalah sah ;
Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 264 K/AG/2006
3. Menyatakan putus hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jatuhnya talak satu ba'in shughra dari Tergugat atas Penggugat; 4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN Kecamatan Resbaya Kabupaten Madura Jawa Timur untuk pencatatan ; 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan putusan No. 04/Pdt.G/2006/PTA.Pbr. tanggal 23 Pebruari 2006 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1427 H. dinyatakan
tidak
dapat
diterima ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 April 2006 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Nopember 2005, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Mei 2006 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 283/Pdt.G/2005/PA.TBH. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, permohonan tersebut disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 2 Mei 2006 ; Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 4 Mei 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa sebagaimana dipertimbangkan & diputuskan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang menyebutkan : Menimbang,
bahwa
meskipun
Pemohon
Banding
diajukan
kuasa
Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan,
Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 264 K/AG/2006
akan tetapi surat kuasa pembanding terdapat cacat seperti pertimbangan berikut dibawah ini ; Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama pengajuan banding oleh kuasa Pembanding terdapat cacat, dimana kuasa Pembanding tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus seperti dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994, yaitu dalam surat kuasa tidak menyebutkan nama pihak-pihak yang berperkara, dengan demikian terdapat cacat formil error in persona dengan dikualifikasi in person, oleh karenanya permohonan banding yang diajukan Pembanding melalui kuasanya tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa menurut Pemohon Kasasi Judex Facti telah salah dan keliru menafsirkan dan tidak memahami dengan benar pengertian yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tentang surat kuasa ; Bahwa pengertian yang benar mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tersebut adalah : a. Bahwa
apabila
pihak
Tergugat/Termohon,
yang
maka
berperkara
dalam
posisi
kuasa
cukup
menunjuk
berperkara
dalam
posisi
surat
sebagai dan
menyebutkan nomor perkaranya ; b. Bahwa
apabila
pihak
yang
sebagai
Penggugat/Pemohon, maka surat kuasa kharus menyebutkan secara lengkap semua pihak-pihak yang berperkara, baik Penggugat/Tergugat/ Termohon ; Bahwa dalam perkara a quo Pemohon Kasasi dalam posisi sebagai Tergugat, oleh karena itu di dalam surat kuasa cukup menunjuk dan menyebutkan nomor perkaranya, yaitu No. : 283/Pdt.G/2005/PA.TBH. dan dengan demikian surat kuasa khusus Pemohon Kasasi sudah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 ; Bahwa selanjutnya menurut pertimbangan judex facti surat kuasa Pemohon Kasasi terdapat cacat formil error in person dengan diskualifikasi in person ; Bahwa pengertian hukum error in person adalah salah mengenai orangnya, hal itu adalah tidak mungkin dan tidak beralasan karena Pemohon Kasasi menghadiri pesidangan di Pengadilan Agama Tembilahan dalam perkara
Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 264 K/AG/2006
Nomor: 283/Pdt.G/2005/PA.TBH. yang diajukan dan dihadiri oleh Termohon Kasasi ; Bahwa atas dasar alasan tersebut, maka pertimbangan judex facti tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu haruslah dibatalkan ; 2. Bahwa selanjutnya sebagaimana dipertimbangkan dan diputuskan judex facti yang menyebutkan : Menimbang, oleh karena surat kuasa terdapat cacat formil, maka pokok perkara harus dikesampingkan ; Bahwa oleh karena pokok perkara tidak diperiksa, maka dengan ini Pemohon Kasasi mengajukan alasan-alasan kasasi dalam pokok perkara sebagaimana diuraikan berikut ini ; a. Bahwa sebagaimana diktum ke - 4 Putusan Pengadilan Agama Tembilahan
menyebutkan:
Memerintahkan
kepada
Panitera
untuk
menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN Kecamata Resbaya, Kabupaten Madura, Jawa Timur untuk pencatatan ; Bahwa Termohon Kasasi dalam surat gugatannya tidak ada meminta petitum putusan demikian, oleh karena itu judex facti telah memberikan putusan melebihi apa yang diminta ; Bahwa disamping itu diktum putusan judex facti tersebut juga tidak didasarkan atas alasan dan pertimbangan hukum yang mendasarkannya ; Bahwa menurut asas hukum acara Hakim hanya memutuskan apa yang diminta untuk diputuskan dan tidak dibenarkan memutuskan apa yang tidak diminta ; Bahwa oleh karena judex facti telah memutuskan melebihi apa yang diminta oleh Termohon Kasasi, dan juga judex facti tidak mendasari putusannya dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya, maka hal itu telah bertentangan dengan hukum acara dan oleh karena itu putusan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan beralasan hukum untuk dibatalkan ; b. Bahwa alasan hukum dalam surat gugatan adalah pelanggaran taklik talaq yang menurut Termohon Kasasi telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi ; Bahwa sebagaimana dipertimbangkan dan diputuskan judex facti pada halaman 6 alenia keenam yang menyebutkan :
Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 264 K/AG/2006
Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tentang pelanggaran ta'lik talaq, dibantah oleh kuasa Tergugat dimana selama pisah lebih kurang 2 bulan masih ada memberikan jaminan hidup berupa usaha yang dikuasai oleh anak-anak Penggugat sendiri serta diakui oleh Tergugat, oleh karenanya alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan ; Bahwa menurut Pemohon Kasasi, oleh karena alasan hukum yang didalilkan Termohon Kasasi adalah pelanggaran talik talaq dan hal itu tidak terbukti secara hukum dan bantahan Pemohon Kasasi juga dibenarkan Termohon Kasasi, maka hal itu tidak dapat menjadi alasan untuk tidak dipertimbangkan oleh judex facti ; Bahwa
oleh
karena
tidak
terbukti
Pemohon
Kasasi
melakukan
pelanggaran ta'lik talaq yang menjadi alasan gugatan, maka hal itu menjadi alasan yang dapat diterima menurut hukum untuk menolak gugatan, dan dengan demikian putusan judex facti tidak dapat dipertimbangkan lagi dan beralasan untuk dibatalkan ; c. Bahwa asas dan prinsip yang terkandung dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pasal-pasal yang mengatur mengenai perceraian adalah upaya optimal untuk mencegah terjadinya perceraian ; Bahwa oleh karena itu persidangan pengadilan yang mengadili perkara perceraian tidak semata-mata unuk mendapat legitimasi atas gugatan yang dijadikan alasan perceraian, akan tetapi mesti mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh keinginan dan niat kedua belah pihak ; Bahwa dipersidangan Pemohon Kasasi telah menyatakan dengan sungguh-sungguh untuk tidak berkehendak bercerai dan juga sudah menyatakan untuk bersiap sedia memperbaiki diri atas kekeliruan dan kesalahannya ; Bahwa niat dan keinginan yang sungguh-sungguh dari Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri itu mesti mendapat perhatian dan pertimbangan yang semestinya dari judex facti, apalagi Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talaq ; Bahwa putusan judex facti semestinya tidak hanya semata-mata didasarkan atas pertimbangan kebencian Termohon Kasasi yang menjadi satu-satunya alasan dikabulkan gugatan a quo ;
Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 264 K/AG/2006
Bahwa
oleh
karena
Pemohon
Kasasi
tidak
terbukti
melakukan
Pelanggaran ta'lik talaq dan juga adanya tekad, niat dan keinginan yang kuat dan sungguh-sungguh dari Pemohon Kasasi untuk mempertahankan keutuhan keluarga dengan tidak bercerai, maka beralasan hukum membatalkan putusan a quo ; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasan ke - 1 dan 2 : Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam
tingkat
kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi
hanya
berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut ;
Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 264 K/AG/2006
Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2006 oleh Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Drs. H. HABIBURRAHMAN, M. Hum. dan DR. H. ABDUL
MANAN, S.H., S.IP. M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2007 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. ABDUL GHONI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ; Ketua ; Hakim-Hakim Anggota ; ttd. ttd. Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H. Drs. H. HABIBURRAHMAN, M. Hum. ttd. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum.
Biaya kasasi : 1. Meterai ……………… 2. Redaksi …………… 3. Administrasi kasasi Jumlah
Rp. 6.000,Rp. 1.000,Rp. 493.000,Rp. 500.000,-
Panitera Pengganti ; ttd. Drs. H. ABDUL GHONI, S.H.
Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 264 K/AG/2006
