PUTUSAN No. 2307 K/Pid/2006 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :
Nama Lengkap
: Hj. SULASTINA LIONG ;
Tempat lahir
: Makassar ;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun ; Jenis kelamin
: Perempuan ;
Kebangsaan
: Indonesia ;
Tempat tinggal
: Jl. Baji Gau II No. 56 Makassar;
Agama
: Islam ;
Pekerjaan
: Ibu Rumah Tangga ;
Terdakwa pernah ditahan : -
Sejak tanggal 12 April 2005 dan lepas demi hukum pada tanggal 27 Nopember 2005 ;
Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa : Pertama : Bahwa ia Terdakwa Hj. Sulastina Liong bersama H. Bandung Amirullah (sidang tersendiri) pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2004 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di Kantor PPAT Mardiana Kadir, SH. di Jl. Sulawesi Komplek Pasar Butung Ruko S 4 Kota Makassar atau setidak-tidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, Terdakwa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam surat pembuktian resmi (akte) tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara, awalnya Terdakwa bersama H. Bandung Amirullah (sidang tersendiri) pada tanggal 5 Agustus 1986 yang telah Nikah dihadapan Imam P3 NTR Jl. Gunung Merapi Makassar oleh almarhum H. A. Muhamad Karim dan kutipan penerbitan kutipan Akta Nikah No. 107/30/III/2004 tanggal 30 Maret 2004 oleh KUA Kecamatan Ujung Pandang Drs. Muhajir A.M,Msi dan telah mendatangi Notaris/PPAT Mardiana Kadir, SH. untuk transaksi Jual Beli tanah seluas 1051 M2 terletak di Jl. Baji Gau II No. 56 Makassar berdasarkan sertifikat tanda bukti
Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2307 K/Pid/2006
hak/Hak Milik No. 62 dengan Surat Ukur No. 459 tahun 1972 An. Drs. H.Bandung Amirullah yang disepakati harga jual yang tercantum dalam Akta jual beli yaitu sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dimana Terdakwa selaku pembeli sedangkan H. Bandung Amirullah selaku penjual, ternyata diketahui oleh saksi pelapor Hj.A.ST.Khaerani isteri tertua yang syah dari H. Bandung Amirullah sesuai Surat keputusan Pengadilan Agama Ujung Pandang No. 184/1973 tanggal 29 Agustus 1973 memutuskan menetapkan suami syah lelaki H. Bandung Amirullah
dengan perempuan Hj.A.ST.Khaerani yang
dilaksanakan di kampung Tellok Pompanua pada tanggal 5 Mei 1951 dibuat oleh Pengadilan Agama Ujung Pandang K.H. Haruna Rasyid dan surat keterangan isteri TNI No. 455/KPI An. Hj. ST. Khaerani dibuat oleh Pamin Pers Kapten CAD A. Boerhanuddin serta penunjukan isteri No. Reg. KP : P.219817/XIV tanggal 12 Oktober 1997 oleh Kepala Dinas Administrasi Personil Militer Mabes Angkatan Darat Bandung Kapten Oesman Pane.S, didukung Kartu Keluarga No. 2150 An. Hj. Andi Siti Khaerani selaku isteri yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mariso Kelurahan Mario, yang telah mengalihkan jual beli berdasarkan akta jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 149/MMJ/JB/VI/2004 dibuat oleh Mardiana, SH. selaku PPAT An. Ny. Sulastina Liong, yang pencatatan peralihannya dilegalisir oleh Kepala Kantor Pertanahan Kodya Makassar oleh H.M. Yahya Panrung, BA, atas perbuatan jual beli fiktif antar Terdakwa dengan H. Bandung Amirullah telah mendatangkan kerugian bagi pelapor Hj. A.ST. Khaerani selaku isteri tertua yang syah tersebut ; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 (1) KUHP jo Pasal 55 (1) 1 KUHP ; Atau : Kedua : Bahwa ia Terdakwa Hj. Sulastina Liong bersama H. Bandung Amirullah (sidang tersendiri) pada waktu dan tempat pada dakwaan pertama tersebut di atas, dengan maksud hendak
menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
bahwa orang lain yang berhak atas itu, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara, awalnya Terdakwa bersama H. Bandung Amirullah (sidang tersendiri) pada tanggal 5 Agustus 1986 yang telah nikah dihadapan Imam P3 NTR Jl. Gunung Merapi Makassar oleh almarhum H. A. Muhamad Karim dan kutipan penerbitan kutipan Akta Nikah No. 107/30/III/2004 tanggal 30 Maret 2004 oleh KUA Kecamatan Ujung Pandang Drs. Muhajir A.M,Msi dan telah mendatangi Notaris/PPAT Mardiana Kadir, SH. untuk transaksi jual beli tanah seluas 1051 M2 terletak di Jl. Baji Gau II No. 56 Makassar berdasarkan
Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2307 K/Pid/2006
Sertifikat tanda bukti hak/Hak Milik No. 62 dengan Surat Ukur No. 459 tahun 1972 An. Drs. H.Bandung Amirullah yang disepakati harga jual yang tercantum dalam Akte Jual Beli yaitu sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dimana Terdakwa selaku pembeli sedangkan
H. Bandung Amirullah selaku
penjual, ternyata diketahui oleh saksi pelapor Hj.A.ST.Khaerani isteri tertua yang syah dari H. Bandung Amirullah sesuai surat keputusan Pengadilan Agama Ujung Pandang No. 184/1973 tanggal 29 Agustus 1973. Memutuskan menetapkan suami syah lelaki H. Bandung Amirullah
dengan perempuan
Hj.A.ST.Khaerani yang dilaksanakan di Kampung Tellok Pompanua pada tanggal 5 Mei 1951 dibuat oleh Pengadilan Agama Ujung Pandang K.H. Haruna Rasyid dan surat keterangan isteri TNI No. 455/KPI An. Hj. ST. Khaerani dibuat oleh Pamin Pers Kapten CAD A. Boerhanuddin serta penunjukan isteri No. Reg. KP : P.219817/XIV tanggal 12 Oktober 1997 oleh Kepala Dinas Administrasi Personil Militer Mabes Angkatan Darat Bandung Kapten Oesman Pane.S, didukung Kartu Keluarga No. 2150 An. Hj. Andi Siti Khaerani selaku isteri yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mariso Kelurahan Mario, yang telah mengalihkan jual beli berdasarkan akta jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 149/MMJ/JB/VI/2004 dibuat oleh Mardiana, SH. selaku PPAT An. Ny. Sulastina Liong, yang pencatatan peralihannya dilegalisir oleh Kepala Kantor Pertanahan Kodya Makassar oleh H.M. Yahya Panrung, BA, atas perbuatan jual beli fiktif antar Terdakwa dengan H. Bandung Amirullah telah mendatangkan kerugian bagi pelapor Hj. A.ST. Khaerani selaku isteri tertua yang syah tersebut ; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke 1 KUHP jo Pasal 55 (1) 1 KUHP ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 23 Mei 2006 sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Hj. Sulastina Liong bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Secara Bersama-sama, yang diatur dalam Pasal 266 (1) KUHp jo Pasal 55 (1) 1 KUHP, sesuai Dakwaan Pertama ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan ; 3. Menyatakan barang bukti berupa : -
1 (satu) rangkap daftar pemeriksaan nikah tanggal 7 Juni 1986 yang ditandatangani pegawai pencatat nikah /P3 NTR H.A.Muh. Karim ;
Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2307 K/Pid/2006
-
1 (satu) lembar surat persetujuan tanggal 5 Agustus 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh suami H. Amirullah dan calon isteri Sulastina ;
-
Foto copy salinan Surat Keputusan No. 184/1973, tanggal 29/8/1973, yang ditandatangani Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Ujung Pandang H.A. Haruna Rasyid, memutuskan, menetapkan sahnya Drs. H.B.Amirullah (pemohon)
dengan perempuan H.A.ST.Khaerani
pernikahan dilaksanakan di Kampung Telle Pompanua tanggal 5 Mei 1991, dilegalisir sesuai aslinya ; -
Foto copy surat keterangan isteri TNI No. 455/KPI/1968, dilegalisir sesuai aslinya ;
-
Foto copy kartu keluarga dilegalisir sesuai aslinya ;
-
Sertifikat Hak Milik No. 62/Sambung Jawa, luas tanah 1050 M2 atas nama Sulastina Liong ;
-
Akta Jual beli no. 149/MMJ/JB/VI/2004 tanggal 9 Juni 2004 ;
-
Kutipan Akta Nikah No. 107/30/III/2004 tanggal
9 juni 2004 ditanda-
tangani Kepala KUA Kec. Ujung Pandang Drs. Muhajir Am.Msi selaku pegawai pencatat nikah, dikembalikan kepada JPU untuk diguna-kan dalam perkara Terdakwa H. Bandung Amirullah ; 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; Membaca
putusan
Pengadilan
Negeri
Makassar
No.
761/Pid/B/
2005/PN.Mks tanggal 10 Juli 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Hj. Sulastina Liong tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan Pertama maupun dalam dakwaan Kedua ; 2. Membebaskan Terdakwa Hj. Sulastina Liong tersebut di atas baik dari dakwaan Pertama maupun dakwaan Kedua ; 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; 4. Menetapkan barang bukti yang berupa surat-surat asli yakni ; a. Akta Jual Beli No. 149/MMJ/JB/VI/2004 tanggal 9 Juni 2004 ; b. Sertifikat Hak Milik No. 62/Sambung Jawa luas tanah 1050 M2 atas nama Sulastina Liong ; c. Kutipan
Akta
Nikah
No.
107/30/III/2004
tanggal
9
Juni
2004
ditandatangani Kepala KUA Kec. Ujung Pandang Drs. Muhajir AM,Msi selaku Pegawai Pencatat Nikah ;
Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2307 K/Pid/2006
d. Daftar Pemeriksaan Nikah (satu rangkap) tanggal 7 Juni 1986 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah/P3 NTR H.A.Muh. Karim ; e. Surat Persetujuan (satu lembar) tanggal 5 Agustus 1986 yang dibuat dan ditandatangani calon suami H. Amirullah dan calon isteri Sulastina ; Dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan surat-surat bukti lainnya yang berupa foto copy diperintahkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ; 5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ; Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 29/Akta Pid/2006/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juli 2006 Jaksa/ Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Makassar telah mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ; Memperhatikan memori kasasi bertanggal Makassar, 19 Juli 2006 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Juli 2006 ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 10 Juli 2006 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2006 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Juli 2006, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ; Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ; Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;
Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2307 K/Pid/2006
Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut : -
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan memutuskan perkara tersebut, pertimbangan yang dibuatnya semata-mata hanya menitikberatkan kepada keterangan Terdakwa dan saksi a de charge;
-
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam mengadili dan memutus
perkara
Hj.
Sulastina
Liong
telah
melakukan
kekeliruan
sebagaimana diatur dalam Pasal 253 (1) a dan b KUHAP, yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya atau setidak-tidaknya dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ketentuan Pasal 197 (1) huruf d KUHAP, yang menentukan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di dalam persidangan menjadi dasar penentuan perbuatan Terdakwa ; -
Bahwa sesuai fakta di persidangan dimana keterangan saksi pelapor Hj. Andi ST. Khaerani yang menerangkan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2004 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Kantor Notaris/PPAT atas nama Asdr. Mardiana Kadir, SH berkantor di Jalan Sulawesi Komplek Pasar Butung Ruko S 4 Kota Makassar, dimana saksi pelapor Hj. Andi St. Khaerani selaku isteri sah dari Terdakwa Drs. H. Bandung Amirullah dimana pelapor keberatan karena Drs. H. Bandung Amirullah telah menjual tanah bangunan terletak di Jalan Baji Gau II No. 56 Makassar, dimana tanah bangunan tersebut saksi pelapor turut berhak dan telah dijual kepada Hj. Sulastina
Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2307 K/Pid/2006
Liong selaku isteri ke 4 dari
Terdakwa Drs. H. Bandung Amirullah
(perkaranya di split/dipisah) dengan seharga Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dimana Terdakwa Hj. Sulastina Liong mengaku bukan suami isteri antara Terdakwa Sulastina Liong dengan Terdakwa Drs. H. Bandung Amirullah, saat terjadi transaksi jual beli tanah bangunan dihadapan Notaris/PPAT Sdri. Mardiana Kadir, SH. dan Terdakwa Hj. Sulastina Liong telah membalik nama Sertifikat Hak Milik No. 62/Sambung Jawa atas nama Drs. H. Bandung Amirullah dan berhubungan dengan tanah yang luasnya 1050 M2 atas nama Hj. Sulastina Liong di KBPN Kota Makassar, jadi dalam hal ini Terdakwa Hj. Sulastina Liong telah memberikan keterangan yang tidak benar saat terjadinya jual beli dihadapan Notaris/PPAT Sdri. Mardiana Kadir, SH. Terdakwa mengaku bukan suami isteri antara Terdakwa Drs. H. Bandung Amirullah dengan Terdakwa Hj. Sulastina Liong ; -
Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum merujuk Hoge Raad tanggal 21 Desember 1921 N.J. 1922, 273, yang menyebutkan "suatu akte jual beli yang dibuat oleh
Notaris gunanya adalah bukan semata-mata untuk
membuktikan bahwa para pihak telah memberikan keterangan tertentu di depan Notaris, melakukan juga bahwa para pihak telah mengadakan perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1458 BW, maka akta tersebut membuktikan besarnya nilai jual beli, jadi termasuk pula kebenaran dari pada keterangan yang telah diberikan” ; -
Bahwa sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Hj. Sulastina Liong sebagaimana diuraikan di atas, niscaya Terdakwa akan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu secara bersama-sama, sebagaimana tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut ; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak
murni, karena
Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ; Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan
oleh
Pengadilan
Negeri
dengan
telah
melampaui
batas
wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/
Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2307 K/Pid/2006
Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ; Memperhatikan Undang-Undang No.8 tahun 1981, Undang-Undang No.4 tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut ; Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 April 2007 oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.DR.H.Kaimuddin Salle, SH.MH. dan Djoko Sarwoko, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dahmiwirda.D, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim-Hakim Anggota :
Ketua:
Ttd./ Prof.DR.H.Kaimuddin Salle, SH.MH.
Ttd.
Ttd./ Djoko Sarwoko, SH.MH.
Iskandar Kamil, SH.
Panitera Pengganti ; Ttd. Dahmiwirda.D, SH.MH.
UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG R.I. Panitera Panitera Muda Perkara Pidana
M.D.PASARIBU, SH.M.Hum. NIP. 040.036.589.
Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2307 K/Pid/2006
