P U T U S A N No. 172 K/TUN/2000 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : SUTRISNO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Grogolsari, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.Sutrisno,SH. 2. Sarkono,SH. 3. Sukanto,SH. 4. Marcus N, Hardi,SH.MA., 5.Subagiono,SH. 6.Muntiyono,SH. 7. Suyono,SH. Advokat dan Pengacara beralamat di Kantor Biro Bantuan Hukum “Adhi Purwa” Jalan Hayam Wuruk No. 29 Purwodadi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Pebruari 2000, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Terbanding ; melawan: BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI, berkedudukan di Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Moch.Bambang Sukandar,SH. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati 2. Sanusi Siswoyo,SH. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada bagian hukum Setda Kabupaten Pati, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi
dahulu
sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan
Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Camat Pucakwangi Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor : 141/100/1984 tanggal 25 September 1994 atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati beserta lampirannya, Penggugat telah diangkat dan ditetapkan sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Grogolsari, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, (vide bukti P-1 dan P-2) ;
Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 172 K/TUN/2000
Bahwa Camat Pucakwangi atas nama Tergugat pada tanggal 30 Desember 1998 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 141/016/1998 tanggal 30 Desember 1998 tentang Pemberhentian dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri saudara Sutrisno dari Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Grogolsari, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati (vide bukti P-3) ; Bahwa
Tergugat
dalam
mengeluarkan
Surat
Keputusan
Nomor
:
141/016/1998 tanggal 30 Desember 1998 adalah bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagai Pejabat Administrasi Negara (Tata Usaha Negara), sehingga dengan demikian gugatan pembatalan Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah termasuk sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah memuat ketentuan yaitu tentang waktu pengajuan gugatan pembatalan Surat Keputusan atau Ketetapan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara adalah 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara
yang
akan
digugat.
Mengingat
Keputusan
Tergugat
Nomor
:
141/016/1998 tanggal 30 Desember 1998 yang menjadi sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini telah diterima Penggugat pada tanggal 30 Desember 1998, maka gugatan Penggugat yang diajukan/didaftarkan pada tanggal 27 Maret 1999 adalah masih dalam tenggang waktu dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat wajib diterima ; Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 141/016/1998 tanggal 30 Desember 1998 tentang Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Grogolsari, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati telah didasarkan
suatu
pertimbangan
antara
lain
adanya
Surat
Permohonan
Pengunduran Diri Penggugat dari Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Grogolsari tertanggal 23 Nopember 1998 ; Bahwa Surat Permohonan Pengunduran Diri Penggugat dari Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Grogolsari tanggal 23 Nopember 1998 adalah bukan atas kehendak Penggugat sendiri, karena pada tanggal 23 Nopember 1998 saat Penggugat masih berada dirumah telah dijemput oleh Petugas Kecamatan dan Koramil diajak ke Kantor Kecamatan menghadap Camat Pucakwangi dan dihadapan Camat Pucakwangi maupun para petugas lainnya, Penggugat disuruh menandatangani Surat Permohonan Pengunduran Diri yang konsepnya sudah disiapkan oleh Camat Pucakwangi dan seingat
Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 172 K/TUN/2000
Penggugat Surat Pengunduran Diri tersebut didasarkan alasan antara lain yaitu, anak Penggugat bernama Suharmanto adalah Kepala Desa terpilih Desa Grogolsari dan untuk menghindari adanya tuduhan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam era reformasi ; Bahwa
Penggugat
sebelum
menandatangani
Surat
Permohonan
Pengunduran Diri Penggugat dari Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Grogolsari tanggal 23 Nopember 1998 tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya membaca secara seksama dan hanya sepintas saja yang selanjutnya
setelah
ditandatangani
oleh
Penggugat,
Surat
Permohonan
Pengunduran Diri tersebut langsung dikuasai dan disimpan oleh Camat Pucakwangi tanpa memberikan tindasan atau salinan (fotocopy) kepada Penggugat yang berkepentingan dan berhak untuk mendapatkan tindasan atau salinan sebagai arsipnya ; Bahwa Surat Pengunduran Diri Penggugat dari Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Grogolsari tanggal 23 Nopember 1998 yang didasarkan alasan antara lain anak Penggugat bernama Suharmato adalah Kepala Desa terpilih Desa Grogolsari dan untuk menghindari adanya tuduhan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam era reformasi, sebenarnya tidak beralasan hukum atas dasar dibuat tidak atas kehendak sendiri, anak Penggugat sebagai Kepala Desa terpilih belum dilantik dan belum ada larangan mengenai anak Perangkat Desa menjadi Kepala Desa ; Bahwa
oleh
karena
Penggugat
dalam
menandatangani
Surat
Permohonan Pengunduran Diri tertanggal 23 Nopember 1998 adalah dalam keadaan terpaksa dan atas kehendak yang tidak bebas, maka Penggugat pada tanggal 30 Nopember 1998 telah membuat Surat tentang Pencabutan Kembali terhadap Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Grogolsari tanggal 23 Nopember 1998 yang ditujukan kepada Tergugat (vide bukti P-4) ; Bahwa dengan adanya surat pencabutan kembali tanggal 30 Nopember 1998 terhadap Surat Permohonan Pengunduran Diri yang dicabut oleh Penggugat
pada
tanggal
23
Nopember
1998,
Tergugat
seharusnya
mempertimbangkan alasan-alasan pencabutan kembali yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat terlebih dahulu. Namun kenyataannya Tergugat tidak mempertimbangkannya dan bahkan tetap mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 141/016/1998 tanggal 30 Desember 1998 ; Bahwa Surat Permohonan Pengunduran Diri Penggugat dari Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Grogolsari tanggal 23 Nopember 1998 yang
Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 172 K/TUN/2000
telah dicabut kembali oleh Penggugat dengan suratnya tertanggal 30 Nopember 1998 kepada Tergugat, menurut hukum terhitung sejak tanggal 30 Nopember 1998 Surat Permohonan Pengunduran Diri tersebut sudah tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; Bahwa oleh karena Surat Permohonan Pengunduran Diri Penggugat tanggal 23 Nopember 1998 dibuat secara tidak atau setidak-tidaknya sudah tidak berlaku lagi atau tidak mempunyai kekuatan hukum terhitung sejak dicabut kembali oleh Penggugat pada tanggal 30 Nopember 1998, maka Surat Permohonan Pengunduran Diri Penggugat tanggal 23 Nopember 1998 menurut hukum tidak dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 141/016/1998 tanggal 30 Desember 1998 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri dari Jabatan
Kepala
Urusan
Pemerintahan
Desa
Grogolsari,
Kecamatan
Pucakwangi, Kabupaten Pati ; Bahwa karenanya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 141/016/1998 tanggal 30 Desember 1998 telah terbukti bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain Perda Kabupaten Tingkat II Pati Nomor 9 Tahun 1982 Pasal 2 ayat (1) huruf b tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun, sehingga dengan demikian wajib dinyatakan batal atau tidak sah ; Bahwa mengingat Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 141/016/1998 tanggal 30 Desember 1998 telah terbukti bertentangan dengan Perda Kabupaten Tingkat II Pati Nomor 9 Tahun 1982 Pasal 2 ayat (1) huruf b, maka perbuatan Tergugat sebagai Pejabat Administrasi (Tata Usaha Negara) tersebut adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum ; Bahwa Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat wajib dihukum untuk merehabilitasi pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Grogolsari, Kecamatan Pucakwangi ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan Nomor : 141/016/1998, tanggal 30
Desember
1998
tentang
Pemberhentian
Dengan
Hormat
Atas
Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 172 K/TUN/2000
Permintaan Sendiri dari Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Grogolsari, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati ; 3. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Grogolsari ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 29/G/TUN/1999/ PTUN.SMG. tanggal 12 Agustus 1999 yang amarnya sebagai berikut : -
Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
-
Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor : 141/016/1998 tanggal 30 Desember 1998 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Sutrisno dari Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Gorogolsari Kecamatan Pucakwangi Kebupaten Daerah Tingkat II Pati ;
-
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam kedudukan, harkat serta mencatatnya seperti semula ;
-
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.87.500,(delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat
putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan No. 168/B/TUN/1999/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Desember 1999 yang amarnya sebagai berikut : -
Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati tersebut ;
-
Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 29/G/TUN/1999/PTUN.SMG. tanggal 12 Agustus 1999 yang dimohonkan banding ;
Mengadili Sendiri : -
Menolak gugatan Penggugat/Terbanding Sutrisno tersebut ;
-
Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat
peradilan,
yang
untuk
tingkat
banding
ditetapkan
sebesar
Rp.125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Pebruari 2000 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Pebruari 2000) diajukan permohonan kasasi secara
Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 172 K/TUN/2000
lisan
pada tanggal
25
Pebruari
2000
sebagaimana
ternyata dari
akte
permohonan kasasi No. 29 Srt.G.TUN/1999 P.TUN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 10 Maret 2000 ; Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 11
Maret
2000
telah
diberitahu
tentang
memori
kasasi
dari
Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Maret 2000 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : A. Tenggang waktu kasasi dan penyerahan memori kasasi ; B. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 Desember 1999 No. 168/B/TUN/1999/PT.TUN.SBY. keliru dan salah dalam penerapan hukumnya ; AD.A. : TENGGANG WAKTU KASASI DAN PENYERAHAN MEMORI KASASI ; 1. Bahwa putusan yang dimohonkan kasasi yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 168/B/TUN/1999/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Desember 1999, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 12 Pebruari 2000 sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Putusan Banding No. 629/Srt.G.TUN/1999/P.TUN.SMG. tanggal 12 Pebruari 2000 ; 2. Bahwa Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menyebutkan, acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ; 3. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, pada tanggal 25 Pebruari 2000 Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;
Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 172 K/TUN/2000
4. Bahwa tenggang waktu untuk menyatakan permohonan kasasi adalah 14 hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan diberitahukan kepada Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, oleh karenanya pernyataan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ; 5. Bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 telah menentukan, Pemohon wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pernyataan permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar ; 6. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyampaikan Memori Kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 10 Maret 2000, oleh karenannya pengajuan/penyampaian Memori Kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ; 7. Bahwa karenanya berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, maka pernyataan permohonan kasasi dan penyerahan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu
dan
dilakukan
ditentukan dalam
dengan
cara
serta
syarat-syarat
Undang-Undang sehingga
sebagaimana
permohonan
kasasi
dan
memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi wajib diterima ; AD.B. ;
PUTUSAN SURABAYA
PENGADILAN
TINGGI
TANGGAL
18
168/B/TUN/1999/PT.TUN.SBY.
TATA
USAHA
DESEMBER
KELIRU
DAN
NEGARA
1999
SALAH
No. DALAM
PENERAPAN HUKUMNYA : 8. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 Desember 1999 No. 168/B/TUN/1999/PT.TUN.SBY. yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 12 Agustus 1999
No.
29/G/TUN/1999/PTUN.Smg.
telah
memuat
pertimbangan-
pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut : - Surat Pencabutan Pengunduran Diri Penggugat/Terbanding yang ditujukan kepada
Tergugat/Pembanding
tidak
pernah
diterima
oleh
Tergugat/
Pembanding, hal ini dapat dilihat dari tanggal-tanggal surat-surat yaitu Surat Pengunduran
Diri
tanggal
23
Nopember
1998,
Surat
Pencabutan
Pengunduran Diri dari Terbanding/Penggugat tanggal 30 Nopember 1998 dan Surat Keputusan Camat No. 141/016/1998 tanggal 30 Desember 1998 ;
Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 172 K/TUN/2000
-Dari tanggal-tanggal tersebut ternyata dalam berkas perkara dari bukti-bukti kedua belah pihak tidak terdapat Surat Pencabutan Pengunduran Diri Terbanding/Penggugat
tidak
ada
bukti
penerimaan
dari
Pembanding/Tergugat ; 9.
Bahwa Putusan Hakim Tingkat Banding yang membatalkan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas adalah merupakan putusan yang keliru dan salah dalam penerapan hukumnya karena pertimbangan hukum Hakim Banding telah menyimpang dari pokok permasalahan yang menjadi dasar gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Asal ;
10.
Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Termohon Kasasi/Tergugat Asal No. 141/016/1998 tanggal 30 Desember 1998 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Saudara Sutrisno dari Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Grogolsari, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, yang mana dengan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut, Pemohon Kasasi/Tergugat Asal merasa dirugikan atas dasar alasan bahwa Surat pengunduran Diri Pemohon Kasasi/Tergugat Asal tertanggal 23 Nopember 1998 yang dipergunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Termohon Kasasi/Tergugat Asal dalam keadaan terpaksa diatas kehendak yang tidak bebas ;
11.
Bahwa Hakim tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya yang hanya mempertimbangkan mengenai Surat Pencabutan Pengunduran Diri dari Pemohon Kasasi/Penggugat Asal tertanggal 30 Nopember 1998 yang diserahkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat Asal adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru atau salah dalam menerapkan hukumnya karena Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan fakta hukum tersebut seharusnya mempertimbangkan terlebih dahulu adanya fakta hukum bahwa Surat Pengunduran Diri Pemohon Kasasi/Penggugat Asal tertanggal
23
Nopember
1998
di
tanda
tangani
oleh
Pemohon
Kasasi/Penggugat Asal dalam keadaan terpaksa diatas kehendak yang tidak bebas ; 12.
Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Grogolsari
mempunyai
anak
kandung
bernama
Suharmanto
dalam
pemilihan Kepala Desa Grogolsari telah terpilih menjadi Kepala Desa Grogolsari yang telah dilantik oleh Termohon Kasasi/Tergugat Asal pada
Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 172 K/TUN/2000
tanggal 11 Desember 1998. Oleh karena anak kandung Pemohon Kasasi/Penggugat Asal terpilih menjadi Kepala Desa, maka pada tanggal 23 Nopember 1998 Pemohon Kasasi/Penggugat Asal didemo oleh warga masyarakat agar mengundurkan diri dari jabatannnya sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Grogolsari ; 13.
Bahwa oleh karena pada saat didemo sebagian warga masyarakat tersebut
Pemohon
Kasasi/Penggugat
Asal
berada
dirumah,
maka
Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dijemput dirumah oleh Petugas/Pejabat Muspika dengan mobil warna hijau diajak bersama-sama ke Kantor Kecamatan untuk menandatangani Surat Pengunduran Diri bertanggal 23 Nopember 1998 yang sudah disiapkan dan telah diketik oleh saksi Parmo selaku Plt Kepala Desa Grogolsari, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati. Mengingat situasi dikantor Kecamatan sudah dalam keadaan gaduh dan Pemohon Kasasi/Penggugat Asal telah didesak oleh Para pendemo untuk segera menandatangani Surat Pengunduran Diri tersebut, maka Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dengan terpaksa menandatanganinya fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama ; 14.
Bahwa tidak adanya bukti penerimaan dari Termohon Kasasi/Tergugat Asal
atas
Surat
Pencabutan
Pengunduran
Diri
Pemohon
Kasasi/Penggugat Asal tertanggal 30 Nopember 1998 sebagaimana dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Banding menurut hukum tidak dapat dipergunakan sebagai pertimbangan hukum untuk menyatakan Surat Keputusan Termohon Kasasi/Tergugat Asal No. 141/016/1998 tanggal 30 Desember 1998 diterbitkan secara sah dan benar karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Surat Pengunduran Diri tertanggal 23 Nopember 1998 telah dapat dibuktikan kebenarannya ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Penggugat Asal dalam keadaan terpaksa diatas kehendak yang tidak bebas ; 15.
Bahwa Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan mengenai tidak adanya bukti penerimaan dari Pemohon Kasasi atas Surat Pencabutan Pengunduran Diri Pemohon Kasasi/Penggugat Asal telah ternyata tidak mempertimbangkan pula adanya fakta hukum yaitu Surat Pencabutan Pengunduran Diri tertanggal 30 Nopember 1998 yang telah diketahui oleh saksi Parmo selaku Plt Kepala Desa Grogolsari dengan membubuhkan tandatangan dan stempel Kepala Desa selain diserahkan/disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat Asal melalui Camat Pucakwangi,
Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 172 K/TUN/2000
Pemohon Kasasi/Penggugat Asal telah pula menyampaikan secara langsung dengan menghadap kepada Termohon Kasasi/Tergugat Asal yang diwakili oleh Kabag, Pemerintahan Desa Kabupaten Pati. Fakta hukum tersebut tidak dibuktikan dari keterangan saksi Drs.Rubiyono, Kepala Sub. Pemerintahan Desa di Setwilda Tingkat II Pati yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat Asal yang antara lain menerangkan bahwa : “Saksi mengaku diberitahu Kepala Bagian kalau Penggugat datang
ke
Pemerintahan
Desa
untuk
mencabut
Surat
Pernyataan
Pengunduran Dirinya “ ; (vide : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang halaman 22 baris terakhir dan hal 23 baris ke-1 dan ke-2) ; 16.
Bahwa oleh karena sesuai dengan fakta hukum Pemohon Kasasi/Tergugat Asal telah menyampaikan pula Pernyataan Pencabutan Pengunduran Diri Secara langsung kepada Termohon Kasasi/Tergugat Asal sebagaimana keterangan saksi Drs.Rubiyanto, maka menurut hukum walaupun tidak ada tanda bukti penerimaan atas Surat Pencabutan Pengunduran Diri Pemohon
Kasasi/Penggugat
Asal
tertanggal
30
Nopember
1998,
Termohon Kasasi/Tergugat Asal telah benar-benar mengetahui atau telah menerima Pernyataan Pencabutan Pengunduran Diri dari Pemohon Kasasi/Tergugat Asal, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Putusan Hakim Tingkat Banding telah terbukti salah dan keliru dalam penerapan hukumnya ; 17. Bahwa
mengingat
Putusan
Pengadilan Tinggi
Tata
Usaha Negara
Surabaya No. 168/B/TUN/1999/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Desember 1999 telah terbukti keliru dan salah dalam penerapan hukumnya, maka wajib dibatalkan ; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : mengenai alasan ad.A.1 s/d 7 : Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan dan Putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, apalagi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum ;
Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 172 K/TUN/2000
Mengenai alasan ad. 8 s/d 16 : Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SUTRISNO tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Menolak
permohonan
kasasi
dari
Pemohon
Kasasi
:
SUTRISNO
tersebut ; Menghukum
Pemohon
Kasasi/Penggugat
untuk
membayar
biaya
perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; Demikianlah
diputuskan
dalam
rapat
permusyawaratan
Mahkamah
Agung pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2006 oleh Prof.Dr.Paulus Effendie Lotulung.SH., Hakim Agung sebagai
Ketua
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
Majelis, Prof.Dr.Valerine JLK.SH.MA.
dan Prof.Dr.H.Ahmad
Sukardja,SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim-Hakim Anggota Ttd/Prof.Dr.Valerine JLK,SH.MA. Ttd/Prof.Dr.H.Ahmad Sukardja,SH.
Ketua ttd Prof.Dr.Paulus Effendie Lotulung,SH.
Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 172 K/TUN/2000
Panitera Pengganti ttd Handri Anik Effendi,SH.
Biaya-Biaya : 1.M e t e r a i……………………………. Rp. 6.000,2.R e d a k s i…………………………….Rp. 1.000,3.Administrasi Kasasi…………………...Rp. 93.000,Jumlah
Rp.100.000,-
Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n.Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara
ASHADI,SH. Nip.220000754
Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 172 K/TUN/2000
