P U T U S A N No. 56 PK/TUN/2007 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : NY. SURYATI SUBIONO, bertempat tinggal di Jalan Kebon Jeruk IV/4-A RT.004/RW.004, Kelurahan Mapar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sentot Panca Wardhana, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “Sentot, SH & Associates” Law Firm (SAS LAW FIRM),
beralamat di Jalan Raden Saleh I No.12 Pav, Jakarta
Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2007; Pemohon
Peninjauan
Kembali
dahulu
Termohon
Kasasi/
Penggugat / Pembanding ; melawan : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT, berkedudukan di Komplek Perumahan Permata Buana Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat ; 2. Ir. SABARDI DIAN WIRAWAN, bertempat tinggal di Jalan Abadi
Blok
Y/2
RT.008/009,
Kelurahan
Duren
Sawit,
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ; 3. MARYAMAH binti AMJA, bertempat tinggal di Kampung Sanggrahan
RT.04/RW.03,
Kelurahan
Meruya
Utara,
Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ; Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, II, III/Tergugat -Tergugat II Intervensi I-II/Terbanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 302 K/TUN/2004 tanggal 17 Februari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, II, III/Tergugat -Tergugat II Intervensi I-II/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :
Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 56 PK/TUN/2007
bahwa
Tergugat
telah
menerbitkan
Sertipikat
Hak
Milik
No.3516/Kembangan Selatan tertanggal 3 Juni 2003 atas nama Tergugat II Intervensi II (bukti P-I) ; bahwa kemudian Tergugat juga telah mendaftarkan peralihan sertipikat tersebut menjadi atas nama Tergugat II Intervensi I dan telah ditebitkan pada tanggal 12 Agustus 2003 (bukti P-2) ; bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 3516/Kembangan Selatan atas nama Tergugat II Intervensi II oleh Tergugat tidak melalui prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya padal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 dan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1997 yang amarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam gugatan poin 3 ; bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik No. 256/Meruya Ilir atas nama Penggugat untuk sebidang tanah seluas 2529 m2 tidak pernah ditarik dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi, maupun dinyatakan ada perubahan oleh Tergugat. Dan Penggugat juga tidak pernah menjual dan memindahtangankan kepada pihak lain, disamping itu tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas kepemilikan sertipikat tersebut hingga lebih dari 5 tahun ; bahwa
tindakan
Tergugat
menerbitkan
Sertipikat
Hak
Milik
No.3516/Kembangan Selatan atas nama Tergugat II Intevensi II tertanggal 3 Juni 2003 untuk tanah seluas 2529 m2 adalah merupakan tindakan yang melanggar ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) sub a, b dan c Undang-undang No. 5 tahun 1986 ; bahwa tindakan Tergugat tersebut memberikan konsekwensi yang besar terhadap status kepemilikan secara yuridis atas tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Meruya Ilir RT.007/05, Kelurahan Meruya Ilir, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal ; bahwa pada tanggal 31 Juli 2003, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirim surat kepada Tergugat, yaitu surat No.010/SAS-PERL/7/03, yang isinya meminta pemblokiran dan penjelasan tentang dasar hukum dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik No. 3516/Kembangan Selatan atas nama Tergugat II Intervensi II tertanggal 3 Juni 2003 dan Gambar Situasi No.58/2003 NIB 02941 seluas 2529 m2 (bukti P.5, P.6 dan P.7). Disamping itu juga diajukan permohonan untuk meminta foto copy dari sertipikat tersebut serta tanda terimanya (bukti P-8 dan P-9) ;
Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 56 PK/TUN/2007
bahwa permohonan Tergugat II Intervensi II agar diberikan Sertipikat Hak Milik atas namanya adalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.344/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Brt tertanggal 4 Juni 2002 (bukti P-10) ; bahwa waktu perkara perdata No.344/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Brt sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penggugat telah menerima panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menghadiri sidang (bukti P-11 dan P-12). Namun karena Penggugat sudah pindah alamat, sehingga surat panggilan
tersebut
tidak
sampai
pada
Penggugat,
yang
mengakibatkan
Penggugat tidak dapat mempertahankan hak-haknya. Seharusnya panggilan terhadap Penggugat juga dilakukan melalui media masa sebagaimana sudah menjadi kelaziman yang berlaku dalam dunia peradilan ; bahwa kuasa Penggugat melalui suratnya tertanggal 31 Juli 2003, telah meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan foto copy putusan perkara No.344/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Brt tertanggal 28 Agustus 2003 (bukti P-13) ; bahwa
Tergugat
melalui
suratnya
tertanggal
19
Maret
2002
No.347/03/IV/PPT/1.711.5/2002 yang ditujukan kepada kuasa hukum dari Tergugat
II
Intervensi
II
membenarkan
bahwa
Sertipikat
Hak
Milik
No.256/Meruya Ilir semula memang atas nama Tergugat II Intervensi II kemudian
berdasarkan
risalah
Djuwardi
Kartawinata
dan
lelang
No.365/1986-87
selanjutnya
berdasarkan
dialihkan Akta
kepada
Jual
Beli
No.26/VI/M.Ilir/KJ/1989 dialihkan kepada Penggugat (bukti P-14) ; bahwa
terhadap
putusan
Pengadilan
Negeri
Jakarta
Barat
No.344/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Brt tertanggal 28 Agustus 2003, Penggugat telah mengajukan gugatan perlawanan dengan register No.311/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Brt (bukti P-15) ; bahwa Sertipikat Hak Milik No.3516/Kembangan Selatan atas nama Tergugat II Intervensi II yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 tahun 1986, yaitu bersifat konkrit, individual dan final serta berakibat hukum yang merugikan Penggugat ; bahwa Sertipikat Hak Milik No.3516/Kembangan Selatan tersebut baru diketahui Penggugat pada tanggal 28 Juli 2003 dan gugatan ini diajukan pada tanggal 7 Agustus 2003 dan diperbaiki pada tanggal 4 September 2003. Dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 ; bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah berdasarkan
Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 56 PK/TUN/2007
Sertipikat Hak Milik No.256/Meruya Ilir, yang terletak di Desa Meruya Ilir RT.007/RW.05, Kelurahan Meruya Ilir, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan point 16 ; bahwa tanah tersebut semula adalah milik Tn. Djuwardi Kartawinata yang dibelinya melalui lelang sebagaimana risalah lelang No.365/1986-87 tertanggal 23 Pebruari 1987 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.034/1984 dan pelaksanaan eksekusi tertanggal 10 Januari 1987 (bukti P-16 dan P-17) ; bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No.26/VI/M.Ilir/KJ/1989 tertanggal 30 Juni 1989 yang dibuat dihadapan Belsasar Siagian, SH., PPAT di Jakarta, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat (bukti P-18) ; bahwa
berdasarkan
Akta
Jual
Beli
tersebut
diatas,
Penggugat
mengajukan permohonan balik nama atas Sertipikat Hak Milik No.256/Meruya Ilir seluas 2529 m2, kepada Tergugat I. Dan kemudian Tergugat I tertanggal 28 Agustus 1991 telah melakukan balik nama terhadap sertipikat tersebut (bukti p19) ; bahwa tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, tiba-tiba Tergugat I telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat tersebut, yaitu Sertipikat Hak Milik No.3516/Kembangan Selatan seluas 2529 m2 atas nama Tergugat II Intervensi II tertanggal 3 Juni 2003 ; bahwa tindakan Tergugat telah merugikan Penggugat. Dan karena Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik maka Penggugat wajib dilindungi ; bahwa tindakan Tergugat tersebut juga telah mengakibatkan adanya dua Sertipikat Hak Milik untuk satu bidang tanah yang sama. Dan ini bertentangan dengan pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 dan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 ; bahwa karena Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik sehingga perlu
dilindungi
serta
berdasarkan
alasan-alasan
tersebut
diatas,
maka
Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakrta mengeluarkan penetapan dalam penundaan serta putusan sebagai berikut : DALAM PENUNDAAN : -
Mengabulkan pernundaan pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat ;
-
Memerintahkan Keputusan
Tergugat
Tata
Usaha
untuk
menunda
Negara
pelaksanaan
berupa
Sertipikat
lebih
lanjut
Hak
Milik
No.3516/Kembangan Selatan seluas 2529 m2 atas nama Maryamah binti Amja atau tindakan hukum administrasi lain yang merugikan kepentingan
Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 56 PK/TUN/2007
Penggugat sampai ada Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -
Memerintahkan Pendaftaran
Tergugat
untuk
Peralihan/Balik
menunda
Nama
pelaksanaan
Sertipikat
Hak
lebih Milik
lanjut (SHM)
No.3516/Kembangan Selatan yang dahulu atas nama Maryamah binti Amja sekarang atas nama Ir. Sabardi Dian Wirawan yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2003 ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah ; 2.1.
Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.3516/Kembangan Selatan atas nama Maryamah binti Amja atas tanah seluas 2529 m2 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 3 Juni 2003 ;
2.2.
Surat
Keputusan
Tata
Usaha
Negara
berupa
pendaftaran
peralihan/balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) No.3516/Kembangan Selatan yang dahulu atas nama Maryaman binti Amja sekarang atas nama Ir. Sabardi Dian Wirawan yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Agustus 2003 ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan atau mencabut : 3.1.
Sertipikat Hak Milik (SHM) No.3516/Kembangan Selatan atas nama Maryamah binti Amja tanah seluas 2529 m2 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 3 Juni 2003 ;
3.2.
Surat Keputusan Tergugat berupa pendaftaran peralihan/balik nama dahulu atas nama Maryamah binti Amja sekarang atas nama Ir. Sabardi Dian Wirawan yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Agustus 2003
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi I-II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara ini karena Sertipikat Hak Milik No.3516/Kembangan Selatan atas nama Tergugat II Intervensi II yang merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, penerbitannya didasarkan pada putusan sengketa perdata yaitu putusan
Pengadilan
Negeri
Jakarta
Barat
tanggal
4
Juni
2002
No.344/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Brt yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 56 PK/TUN/2007
Jadi seharusnya diajukan gugatan ke peradilan umum ; Bahwa
surat
keputusan
tertanggal
29
Juli
2003
yang
diberikan
Penggugat kepada kuasa hukumnya adalah untuk mengajukan gugatan dengan tuntutan pembatalan Sertipikat Hak Milik No.3516/Kembangan Selatan atas nama Tergugat II Intervensi II dan tidak termasuk tuntutan untuk membatalkan pendaftaran peralihan/balik nama Sertipikat Hak Milik No.3516/Kembangan Selatan yang dahulu atas nama Tergugat II Intervensi II dan sekarang menjadi atas nama Tergugat II Intervensi I ; Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena seharusnya Maryamah binti Amja dan Ir. Sabardi Dian Wirawan (Tergugat II Intervensi I dan II) serta Kepala
Kantor
Wilayah
Badan
Pertanahan
Nasional
DKI
(Tergugat
I)
dimasukkan dalam perkara ini sebagai satu kesatuan yaitu Tergugat-tergugat ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi I - II telah mengajukan gugatan Intervensi pada pokoknya sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA : Bahwa Penggugat tidak dapat memperkarakan kembali sengketa hak atas tanah yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan putusannya No.344/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Brt di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; Bahwa Penggugat mempunyai hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.256/Meruya Ilir atau kemudian menjadi Sertipikat Hak Milik No.3516/Kembangan Selatan, karena segala peralihan dalam bentuk perjanjian-perjanjian dan akta-akta yang menjadi penyebab lelang sampai kepemilikan Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No.28/VI/M.ILIR/1989 tanggal 30 Juni 1989 telah dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.344/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Brt tanggal 4 Juni 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; Bahwa
berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.3516/Kembangan Selatan
maka Tergugat II Intervensi II melakukan jual beli dengan Tergugat II Intervensi I sebagimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.18/2003 tanggal 24 Juli 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Wiweko, SH ; Bahwa berdasarkan Akta Jual beli tersebut, berdasarkan laporan kepada Tergugat
maka
Tergugat
telah
melakukan
pencatatan/balik
nama
pada
Sertipikat Hak Milik No.3516/Kembangan Selatan dari atas nama Tergugat II
Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 56 PK/TUN/2007
Intervensi II menjadi atas nama Tergugat II Intervensi I ; Bahwa karena kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasa hukumnya adalah
hanya
untuk
menuntut
No.3516/Kembangan Selatan
dibatalkannya
Sertipikat
Hak
Milik
saja maka tuntutan Penggugat agar dilakukan
pemundaan terhadap pelaksanaan Pendaftaran/Balik Nama sertipikat tersebut diatas harus ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II Intervensi I-II Pemohon Intervensi mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut : -
Menolak gugatan tersebut untuk seluruhnya ; Bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut, Pengadilan Tata Usaha
Negara
Jakarta
melalui
putusan
Sela
tanggal
25
September
2003
No.137/G.TUN/2003/PTUN.JKT, telah mengijinkan Penggugat II Intervensi sebagai pihak berperkara dalam kedudukan sebagai Tergugat II Intervensi I-II ; Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 137/G.TUN/2003/PTUN.JKT tanggal 20 November 2003 adalah sebagai berikut : I.
DALAM EKSEPSI : -
II.
Menerima eksepsi para Tergugat II Intervensi ;
DALAM POKOK PERKARA : -
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
-
Mencabut PTUN.JKT
Penetapan tanggal
Penundaan 2
Nomor
September
2003
:
137/G.TUN/2003/
tentang
penundaan
pelaksanaan lebih lanjut atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 3516/Kembangan Selatan seluas 2.529 m2, tanggal 3 Juni 2003
atas
nama
Maryamah
binti
Amja
dan
Pendaftaran
Peralihan/Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 3516/Kembangan Selatan dahulu atas nama Maryamah binti Amja sekarang atas nama Ir. Sabardi Dian Wirawan, dan dinyatakan tidak berlaku ; -
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.307.000,- (satu juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
No.29/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 17 Maret 2004 adalah sebagai
berikut : -
Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 56 PK/TUN/2007
-
Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 137/G.TUN/2003/PTUN.JKT
tertanggal
20
November
2003
yang
dimohonkan banding ; MENGADILI SENDIRI DALAM EKSEPSI : -
Menyatakan eksepsi para Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak dapat diterima ;
DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal : 1. Sertipikat Hak Milik No.3516/Kembangan Selatan atas nama Maryamah binti Amja tanah seluas 2529 m2 yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Juni 2003 ; 2. Surat
Keputusan
Peralihan/Balik
Nama
Sertipikat
Hak
Milik
(SHM)
No.3516/Kembangan Selatan yang dahulu atas nama Maryamah binti Amja sekang atas nama Ir. Sabardi Dian Wirawan
yang diterbitkan oleh
Tergugat/Terbanding tanggal 12 Agustus 2003 ; 3. Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk membatalkan atau mencabut : 1. Sertipikat Hak Milik No.3516/Kembangan Selatan atas nama Maryamah binti
Amja
tanah
seluas
2529
m2
yang
diterbitkan
oleh
Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Juni 2003 ; 2. Surat Keputusan Peralihan/Balik Nama atas nama Maryamah binti Amja sekang atas nama Ir. Sabardi Dian Wirawan yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding tanggal 12 Agustus 2003 ; 4. Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor : 137/G.TUN/2003/ PT.TUN.JKT tanggal 2 September 2003 tentang Penundaan Pelaksanaan Lebih Lanjut atas diterbitkannya Setipikat Hak Milik No. 3516/Kembangan Selatan seluas 2529 m2 tertanggal 3 Juni 2003 atas nama Maryamah binti Amja dan Pendaftaran
Peralihan/Balik
Nama
Sertipikat
Hak
Milik
Nomor
:
3516/Kembangan Selatan dahulu atas nama Maryamah binti Amja sekarng atas nama Ir, Sabardi Dian Wirawan tetap berlaku ; 5. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi I, II/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan secara bersama yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 302
Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 56 PK/TUN/2007
K/TUN/2004 tanggal 17 Februari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : -
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Drs. H. ALIMUDDIN KADIR, SH, dk., Pemohon Kasasi II : Ir. SABARDI DIAN WIRWAN, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Drs. Edhi Pramono, SH., MBA dan Pemohon Kasasi III : MARYAMAH binti AMA, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : LALO ADRIAN PP, SH tersebut ;
-
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 Maret 2004 No.29/B/2004/PT.TUN.JKT. ; DAN MENGADILI SENDIRI :
I.
DALAM EKSEPSI : -
II.
Menerima eksepsi para Tergugat II Intervensi ;
DALAM POKOK PERKARA : -
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
-
Mencabut PTUN.JKT
Penetapan tanggal
Penundaan 2
Nomor
September
2003
:
137/G.TUN/2003/
tentang
Penundaan
Pelaksanaan Lebih Lanjut atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 3516/Kebangan Selatan seluas 2529 m2, tanggal 3 Juni 2003 atas nama Maryamah binti Amja dan Pendaftaran Peralihan/Balik Nama Sertipikat Hak Milik No. 3516/Kembangan Selatan dahulu atas nama Maryamah binti Amja sekarang atas nama Ir. Sabardi Dian Wirawan, dan dinyatakan tidak berlaku ; -
Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung
No. 302 K/TUN/2004
tanggal 17 Februari 2005 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding
pada tanggal 29 September 2006 kemudian terhadapnya oleh
Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding
dengan perantaraan kuasanya,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2007 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 22 Maret 2007 sebagaimana ternyata
dari
Akte
Permohonan
Peninjauan
Kembali
No.
137/G.TUN/2003/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha
Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 56 PK/TUN/2007
Negara Jakarta, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat
alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 Maret 2007 (hari itu juga) ; bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi II, III/Tergugat II Intervensi III/Terbanding yang pada tanggal 26 Maret 2007 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 April 2007 dan 11 April 2007 ; Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ; Menimbang,
bahwa
alasan-alasan
yang
diajukan
oleh
Pemohon
Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah: 1.
Bahwa
permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh PEMOHON
PENINJAUAN Penggugat
KEMBALI/semula
(untuk
selanjutnya
Termohon disebut
Kasasi/Pembanding/
"PEMOHON
PENINJAUAN
KEMBALI") sesuai dengan makna dan bunyi pasal 77 ayat (1) Jo.Pasal 67 dan pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo.Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 2.
Pasal 77 (ayat 1) dan pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 berbunyi sebagai berikut : Pasal 77 ayat (1) : "Dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus oleh Pengadilan
di
Lingkungan
Peradilan
Agama
atau
Pengadilan
di
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, digunakan hukum acara peninjauan kembali yang tercantum dalam Pasal 67 sampai dengan pasal 75": Pasal 67 : "Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebahongan atau tipu muslihat
Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 56 PK/TUN/2007
pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu ; b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut; d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; f.
apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
pasal 69 pada pokoknya mengatur tentang tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yaitu antara lain 180 hari untuk yang disebut pada pasal 67 huruf a, c, d dan f sedangkan untuk yang disebutkan pada
pasal
67
huruf
b
penghitungan
tenggang
waktu
pengajuan
permohonan peninjauan kembali adalah 180 hari sejak diketemukan suratsurat bukti serta tanggal diketemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah; 3.
Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 302 K / TUN / 2004 tanggal 17
Februari 2005
diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan
Kembali oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 September 2006 melalui Surat Nomor : PTUN.JKT.PRK.137192-2006, sedangkan permohonan peninjauan kembali ini diajukan pada tanggal 22 Maret 2007, oleh karenanya permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 180 hari sesuai dengan bunyi pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004. 4.
Bahwa bunyi amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 302 K/ TUN/ 2004 tanggal 17 Februari 2005 adalah : -
Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Drs. H. Alimuddin Kadir, SH., dkk., Pemohon Kasasi II : Ir. SABARDI DIAN WIRAWAN, dalam hal ini
Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 56 PK/TUN/2007
diwakili oleh kuasanya : Drs. Edhi Pramono, SH.MBA., dan Pemohon Kasasi III : MARYAMAH binti AMJA, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Lalo Adrian PP, SH., tersebut; -
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 Maret 2004 No. 29/B/2004/PT.TUN.JKT;
DAN MENGADILI SENDIRI : I.
DALAM EKSEPSI :
II.
-
II.
DALAM POKOK PERKARA :
Menerima Eksepsi para Tergugat II Intervensi;
-
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
-
Mencabut
Penetapan
Penundaan
Nomor
:
137/G.TUN/
2003/PTUN-JKT., tanggal 2 September 2003 tentang penundaan pelaksanaan lebih lanjut atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 3516/Kembangan Selatan seluas 2529 m2, tanggal 3 Juni 2003
atas
nama
Peralihan/Balik
Maryamah
Nama
binti
Sertipikat
Amja
dan
Hak
Milik
Pendaftaran Nomor
:
3516/Kembangan Selatan dahulu atas nama Maryamah binti Amja sekarang atas nama Ir. Sabardi Dian Wirawan, dan dinyatakan tidak berlaku; Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya
-
perkara baik dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; 5.
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 302 K/TUN/2004 tanggal 17 Februari 2005 karena Majelis mahkamah Agung RI nyata-nyata telah keliru menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mempertimbangkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 Maret 2004
No.
29/B/2004/
PT.TUN.JKT.,
apalagi
bila
pertimbangan-
pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI tersebut dikaitkan dengan bukti baru (novum) yang berupa : -
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Daftar Nomor : 034/1984 Eksekusi tanggal 10 Januari 1987 (Bukti/Novum PPK-1) . Disamping itu bila dikaitkan pula dengan bukti baru berupa : -
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 001/Pdt/Plw/ 1986/PN.JKT.BAR tanggal 13 Agustus 1986 (Bukti PPK - 2) ;
Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 56 PK/TUN/2007
-
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 337/ KMK.01/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Bukti PPK -3) ;
6.
Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menyatakan sangat keberatan dan menolak pertimbangan-pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 302 K/ TUN/2004 tanggal 17 Februari 2005 dan kecuali terhadap hal-hal yang
secara
menyatakan
tegas
diakui
sepakat
kebenarannya
dan
sependapat
dan
dengan
dengan
tegas
pula
pertimbangan-
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor : No. 29/B/2004/ PT.TUN.JKT., 7.
Bahwa menunjuk pada uraian angka 5 di atas dan sesuai dengan bunyi pasal 67 huruf b dan f Undang Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, maka Pemohon Peninjauan Kembali akan mengemukakan
alasan-alasan
hukum
diajukannya
permohonan
peninjauan kembali ini. 8.
Bahwa sebelum mengemukakan alasan hukum diajukan Permohonan Peninjauan Kembati, Pemohon Peninjauan Kembali akan menjelaskan tentang apa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan batal dalam perkara ini, yaitu telah diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3516/Kembangan Selatan seluas 2529 m2, tanggal 3 Juni 2003 atas nama Maryamah binti Amja dan Pendaftaran
Peralihan/Balik
Nama
Sertipikat
Hak
Milik
Nomor
:
3516/Kembangan Selatan dahulu atas nama Maryamah binti Amja sekarang
atas
nama
Ir.
Sabardi
Dian
Wirawan
dan
sekaligus
membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 256/Meruya Ilir atas nama Suryati Subiono (Pemohon Peninjauan Kembali) ; 9.
Bahwa bila dicermati dari bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun oleh Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III, dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 3516/Kembangan Selatan tersebut adalah karena adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 344/PDT.G/ 2001/PN.JKT.BRT tanggal 4 Juni 2002 (periksa : posita gugatan angka 7 dan 8, bukti P-10 = bukti T.II Int I-2 = bukti T.II.Int II-3) dan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor : 1.711.72/565/09/PT/2003, tanggal 11 April 2003, Perihal : Pembatalan Peralihan Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Milik No. 256/Meruya Ilir a.n.
Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 56 PK/TUN/2007
SURYATI SUBIONO, dan mengembalikan kembali ke a.n. Hj. Maryamah binti Amja (periksa : bukti T-4 = T.II.Int II-8). 10.
Bahwa lebih jauh lagi bila dicermati apa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register Nomor : 344/PDT.G/2001/PN.JKT.BRT
antara
lain
adalah
agar
Pengadilan
menyatakan tanah berikut Sertifikat Hak Milik No. 256/Kembangan seluas 2.529 M2 a.n. Marjamah binti Amja yang terletak di Kp. Sanggrahan, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat adalah milik yang sah dari Penggugat I (i.c. H. Maryamah binti Amja), obyek gugatan mana telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana bunyi amar putusan angka 3 perkara dimaksud (Periksa bukti bukti P-10 = bukti T.II.Int I-2 = bukti T.II.Int II-3) ; 11.
Bahwa selain dari itu yang pula menjadi obyek gugatan di Pengadilan Negeri
Jakarta
Barat
dalam
perkara
Nomor
:
344/PDT.G/2001/
PN.JKT.BRT pada pokoknya adalah "agar dibatalkan Sertipikat Hipotik No. 194 tanggal 4 September 1984 dan Pencatatan/ Pendaftaran Akta Hipotik Nomor : V/1984 tanggal 19 Juli 1984" obyek gugatan tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara tersebut yang dituangkan dalam amar putusan angka 14 ; 12. Bahwa obyek gugatan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana terurai pada angka 10 di atas yaitu antara lain berupa Sertifikat Hak Milik No. 256/Kembangan a.n. Maryamah binti Amja tersebut sejak tanggal 13-2-1989 berdasarkan Akta Jual Beli / Risalah Lelang dari Kantor Lelang Negara Jakarta tertanggal 23-2-1987 No. 365/1986-87 telah beralih secara sah dan sempurna kepada DJUARDI KARTAWINATA. ; 13. Bahwa terhadap amar putusan angka 14 dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 344/PDT.G/2001/ PN.JKT.BRT yang pada pokoknya "membatalkan Sertipikat Hipotik No. 194 tanggal 4 September 1984 clan Pencatatan/ Pendaftaran Akta Hipotik Nomor : V/1984 tanggal 19 Juli 1984" tidak dapat dieksekusi / dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali I (Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat) karena Sertipikat Hipotik No. 194 tanggal 4 September 1984 pada tanggal 29-12-1988 telah di roya berdasarkan Surat Roya dari PT. Bank Agung Asia tanggal 15 September 1988 No. 127/KPSPM/KR/1988. 14.
Bahwa
peralihan-peralihan
yang
terjadi pada Sertifikat Hak Milik No.
256/Meruya Ilir dari mulai atas nama Maryamah binti Amja, menjadi
Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 56 PK/TUN/2007
Sertipikat Hipotik No. 194/1984, dan di roya oleh PT. Bank Agung Asia, kemudian beralih ke atas nama Djuardi Kartawinata dan terakhir kepada Ny. Suryati Subiono dengan sah dan jelas termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 256/Meruya Ilir ; 15.
Bahwa
pelaksanaan
penjualan
dimuka
umum
(Pelelangan)
dengan
perantaraan Kantor Lelang Negara di Jakarta atas sebidang tanah Hak Milik No. 256/Meruya Ilir seluas ± 2.529 M2 a.n. Maryamah binti Amja pada tanggal 23-2-1987 adalah didasarkan pada : a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Daftar Nomor : 034/1984 Eksekusi tanggal 10 Januari 1987 (Bukti/Novum PPK -1). Bahwa Penetapan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali peroleh dari Kantor Lelang Negara Kelas IA di Jakarta pada tanggal 09 Januari 2007 ; b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 001/Pdt/Plw/ 1986/PN.JKT.BAR tanggal 13 Agustus 1986 (Bukti PPK - 2). Putusan mana Pemohon Peninjauan Kembali peroleh dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 Januari 2007. c.
Keputusan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
:
337/KMK.01/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Bukti PPK3). Keputusan Menteri Keuangan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali peroleh dari Tata Usaha Departemen Keuangan pada tanggal 12 Januari 2007. 16.
Bahwa kemudian DJUARDI KARTAWINATA dengan Akte Jual-Beli No. 26/ VI/M.ILIR/KJ/1989 tertanggal 30 Juni 1989 yang dibuat dihadapan/oleh BELSASAR SIAGIAN, SH., telah mengalihkan Sertipikat hak Milik No. 256/Meruya
Ilir
a.n.
DJUARDI
KARTAWINATA
kepada
Pemohon
Peninjauan Kembali (i.c. Ny. SURYATI SUBIONO). 17.
Bahwa berdasarkan Akte Jual-Beli No. 26/ VI/M.ILIR/KJ/1989 tertanggal 30 Juni 1989., Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 256/Meruya Ilir yang semula a.n. DJUARDI
KARTAWINATA
kepada Termohon
Peninjauan
Kembali I
menjadi a.n. Ny. SURYATI SUBIONO (Pemohon Peninjauan Kembali) ; 18.
Bahwa perlu pula dicermati isi Surat Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor : 1.711.72/565/09/PT/2003, tanggal 11 April 2003 (bukti T-4 = T.II.Int II-8) ternyata bukan berisi suatu Keputusan Tata Usaha Negara
Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 56 PK/TUN/2007
yang bersifat final, individual dan konkrit melainkan hanya merupakan surat dinas biasa dari instansi yang lebih tinggi ditujukan ke instansi dibawahnya yang pada pokoknya memberikan arahan untuk melakukan pencatatan batalnya peralihan Hak Milik No. 256/Meruya Ilir dan kembali semula tercatat atas nama Maryamah Binti Amja, pada Buku Tanah dan daftardaftar Umum lainnya ; 19.
Bahwa
namun
demikian
ternyata
Termohon
Peninjauan
Kembali
I
melakukan suatu tindakan yang melampaui kewenangannya yaitu secara sewenang-wenang telah membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 256/Meruya Ilir a.n. SURYATI SUBIONO, bahkan tindakan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 256/Meruya Ilir inipun tanpa didahului dengan pemberitahuan secara resmi kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang secara hukum dirugikan kepentingannya ; 20. Bahwa sekalipun pelaksanaan lelang atas Sertipikat Hak Milik No. 256/Meruya Ilir seluas ± 2.529 M2 a.n. Maryamah binti Amja dilakukan pada tangaI 23-2-1987
dan beralih ke Pemohon Peninjauan Kembali
pada tanggal 29-2-1991, namun secara hukum tetap harus dilindungi, apalagi sejak tanggal 18 Agustus 2000, Menteri Keuangan Republik Indonesia Petunjuk
didalam
Keputusaanya
Pelaksanaan
Lelang
Nomor
dalam
337/KMK.01/2000
pasal
9
telah
tentang
memberikan
perlidungan hukum terhadap pemenang lelang (Bukti PPK-3, pasal 9 berbunyi : "Pelelangan
yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan
yang berlaku tidak dapat dibatalkan"). Demikian pula sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, edisi Revisi, Cetakan ke-5 tahun 2004, halaman 141, butir 41.19 berbunyi : "Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan" ; 21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, terhadap proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 3516/Kembangan Selatan atas nama Insinyur SABARDI
DIAN WIRAWAN terbukti cacat hukum, berlawanan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara sewenangwenang dengan alasan : a.
Bahwa dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 3516/Kembangan sebagaimana berdasarkan
termuat Putusan
di
dalam
Pengadilan
Sertipikat Negeri
tersebut
Jakarta
adalah
Barat
No.
344/PDT.G/2001/PN.JKT.BAR tanggal 4-6-2002 Jo. Surat Kepala
Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 56 PK/TUN/2007
KANWIL BPN DKI Jakarta Nomor : 1.711.72/565/09/PT/2003, tanggal 11 April 2003 ; b.
Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 344/PDT.G/2001/PN.JKT.BAR tanggal 4-6-2002 sama sekali tidak memuat
tentang
pembatalan
Sertipikat
Hak
Milik
Nomor
:
256/Meruya Ilir atas nama Suryati Subiono (dalam hal ini adalah Pemohon Peninjauan Kembali) ; c.
Bahwa acuan dari Surat Kepala KANWIL BPN DKI Jakarta Nomor :
1.711.72/565/09/PT/2003,
tanggal
11
April
2003
adalah
ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 125 ayat (1) clan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 ; Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 : "Panitera
Pengadilan
wajib
memberitahukan
kepada
Kepala
Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertipikatnya dan daftar-daftar lainnya ; Pasal
125
ayat
(1)
dan
(2)
Peraturan
Menteri
Negara
Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 : (1). Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan Hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan Hakim/Ketua Pengadilan atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi dari Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan ; (2). Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan dengan melampirkan : a. salinan resmi penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi ;
Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 56 PK/TUN/2007
b. sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan ; c. identitas pemohon ; d. Bahwa ternyata dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 3516/Kembangan terbukti telah melanggar Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 ahun 1997 Jo. Pasal 125 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 dimana yang seharusnya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat (Termohon Peninjauan Kembali I) hanyalah melakukan pencatatan bukan menerbitkan Sertipikat Hak Milik baru, itupun Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat menerima salinan resmi putusan pengadilan berikut salinan resmi Berita Acara Esekusi atas perkara yang bersangkutan. Dalam
penerbitan
Sertipikat
Hak
Milik
No.
3516/Kembangan ternyata Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat belum menerima salinan resmi Berita Acara eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 344/PDT.G/2001/PN.JKT.BAR tanggal 4-6-2002 ; e. Bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa tindakan Termohon
Peninjauan
Kembali
Sertipikat
Hak
No.
Milik
I
ketika
menerbitkan
3516/Kembangan
adalah
sewenang-wenang dan tidak cermat hal mana telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik utamanya Azas Kecermatan dan Azas Kepastian Hukum sehingga perbuatan Termohon Peninjauan Kembali I tersebut dapat dikategorikan telah sesuai dengan makna pasal 53 ayat (2) huruf a, b dan c Undang Undang No. 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang Ungdang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 22. Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan mengemuka-kan alasan hukum tentang keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam Putusan perkara
Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 56 PK/TUN/2007
No. 302 K/ TUN/2004 tanggal 17 Februari 2005 sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ; 23.
Bahwa
Pemohon
Peninjauan
Kembali
sangat
keberatan
dengan
pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam putusan No. : 302 K/ TUN/2004 tanggal 17 Februari 2005 halaman 17 dan 18 yang berbunyi sebagai berikut : "Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa oleh karena di dalam perkara ini terdapat sengketa kepemilikan atas tanah sengketa, terbukti dari
adanya
perlawanan
atas
perkara
perdata
No.
344/Pdt.G/2001/PN.Jkr.Brt (bukti P-IS), maka seharusnya atas sengketa perdata tersebut diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri " ; 24.
Bahwa sebagaimana uraian angka 8 di atas, berisi tentang penegasan apa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 3516/Kembangan Selatan dan dibatalkannya Sertipikat Hak Milik No. 256/Meruya Ilir serta sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 21 huruf d dan e yang membuktikan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 3516/Kembangan Selatan adalah cacat hukum karena penerbitannya bertentangan dengan peraturan di bidang pertanahan yaitu telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 55 ayat (i) dan pasal 125 ayat (i) dan (2) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tahun 1997 maka bila dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut pada angka 23 di atas terbukti telah salah menerapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 67 huruf f Undang Undang No. 14 Tahun 1985 ;
25.
Bahwa
selanjutnya
terhadap
pembatalan
Sertipikat
Hak
Milik
No.
256/Meruya Ilir yang diikuti dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 3516/Kembangan Selatan yang telah pula dipertimbangan dengan keliru oleh
Majelis
Hakim
Mahkamah
Agung
RI
(karena
Majelis
Hakim
Mahkamah Agung RI dalam pertimbangannya nyata-nyata telah tidak mempertimbangkan tentang prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 3516/Kembangan Selatan dan pula tidak mempertimbangkan proses pembatalan Setipikat Hak Milik No. 256/Meruya Ilir) bila dihubungkan dengan bukti (Novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana diuraikan pada angka 5 dan 15 di atas, maka seharusnya
Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 56 PK/TUN/2007
Majelis
Hakim
Mahkamah
Agung
RI
tidak
mempertimbangkannya
sengketa dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan ; 26.
Bahwa
Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan
tegas
atas
pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI pada putusan halaman 18 alinea kedua yang menyatakan : "Menimbang, bahwa oleh karena belum ada Putusan Pengadilan Negeri yang memberikan kepastian tentang kepemilikan atas tanah sengketa, maka putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan obyek sengketa tanpa menghiraukan siapakah pemilik dari
tanah
tersengketa
adalah
nyata-nyata
putusan
yang
salah
menerapkan hukum" ; 27. Bahwa alasan hukum penolakan Pemohon Peninjauan Kembali atas pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI tersebut pada angka 25 di atas adalah : a.
Bahwa
atas
tindakan
Termohon
Peninjauan
Kembali
I
berupa
pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 256/Meruya Ilir yang diikuti dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 3516/Kembangan Selatan adalah murni sengketa Tata Usaha Negara karena yang dipersoalkan oleh Pemohon
Peninjauan
Kembali
adalah
prosesnya
bukan
sengketa/penilaian siapa pemilik dari tanah tersengketa yang sah ; b.
Bahwa Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 224/Td.TUN/X/1993, tanggal 14 Oktober 1993, Perihal : Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Pemantapan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap III Tahun 1993 pada bagian V. KEWENANGAN ANTARA HAKIM TATA USAHA NEGARA DAN HAKIM PERDATA DALAM MEMERIKSA SENGKETA
TANAH
YANG
DIAJUKAN
DALAM
WAKTU
YANG
BERSAMAAN, berbunyi sebagai berikut : "Kalau terjadi gugatan mengenai tanah diajukan ke Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam waktu yang bersamaan, maka yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai sertipikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Sedangkan
mengenai
soal
kepemilikan
adalah
wewenang
dari
Peradilan Umum ; Dengan demikian tidak perlu menunggu putusan mengenai tanah
Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 56 PK/TUN/2007
tersebut milik siapa" ; c. Bahwa dengan demikian maka terbukti ketika Majelis Hakim Mahkamah Agung RI mempertimbangkan sebagaimana dikutip pada angka 26 di atas, terbukti telah keliru menerapkan Juklak tersebut pada angka 26 huruf b di atas. 28.
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan
tegas
menolak
amar
putusan Majelis Hakim Agung RI yang bunyinya : DALAM EKSEPSI : - Menerima Eksepsi para Tergugat II Intervensi dengan alasan hukum sebagai berikut : a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan dengan adanya sengketa Tata Usaha Negara ini di dalam Jawabannya tidak mengajukan eksepsi ; b. Bahwa Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 224/Td.TUN/X/1993, tanggal 14 Oktober 1993, Perihal : Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Pemantapan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap III Tahun 1993 pada bagian VII angka 4 huruf b berbunyi sebagai berikut : " Pihak ketiga (yang bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) yang
bergabung
dengan
pihak
Tergugat
Asal
seyogyanya
berkedudukan sebagai saksi yang menyokong Tergugat, karena ia mempunyai kepentingan yang pararel dengan Tergugat Asal. Dan dia tidak dapat berkedudukan sebagai pihak Tergugat sesuai ketentuan pasal 2 Angka 6 Undang Undang No. 5 Tahun 1986". c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali II dan III (semula Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II) adalah bukan Badan Hukum atau Pejabat Tata Usaha Negara melainkan perseorangan sehingga sesuai dengan ketentuan pada angka 27 huruf b di atas tidak dapat berkedudukan sebagai pihak dalam sengketa ini dan dengan sendirinya eksepsi dari Termohon Peninjauan Kembali II dan III tidak pada tempatnya untuk diterima atau harus ditolak ; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat : mengenai alasan ke 5,8 s/d 18, 20, 24, 25 : bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan karena Majelis Hakim kasasi
Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 56 PK/TUN/2007
telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut : -
Bahwa
novum
(bukti
baru)
Pemohon
Peninjauankembali
(PPK)
menunjukkan adanya Penetapan Eksekusi untuk mengadakan lelang atas tanah seluas ± 2.529 m2 berikut bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.256/Meruya Ilir, Jakarta Barat, yang dijaminkan pada Bank Agung Asia ; -
Bahwa lelang yang diadakan pada tanggal 23 Pebruari 1987 atas tanah Sertipikat Hak Milik No.256/Meruya Ilir yang terbit pada tanggal 10 Juli 1982 atas nama Maryamah binti Amja tersebut dimenangkan oleh Djuwardi Kartawinata dan selanjutnya dibeli dan beralih atas nama Pemohon Peninjauankembali (Suryati Subiono) pada tanggal 28 Agustus 1991 ;
-
Bahwa kemudian Termohon Peninjauankembali Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat menerbitkan obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No.3516/Kembangan Selatan pada tanggal 3 Juni 2003 pada lokasi yang sama dengan Sertipikat Hak Milik No.256/Meruya Ilir, oleh karenanya Pemohon Peninjauankembali merasa dirugikan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian sengketa yang terjadi bukanlah sengketa kepemilikan tetapi murni tentang prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa, oleh karenanya Judex Factie telah khilaf dalam pertimbangan hukumnya ; Menimbang,
mempertimbangkan
bahwa
selanjutnya
mengenai
Majelis
prosedur
Hakim
penerbitan
Peninjauankembali
Sertipikat
Hak
Milik
No.3516/Kembangan Selatan (obyek sengketa) yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauankembali pada tanggal 3 Juni 2003, sementara Sertipikat Hak Milik No. 256/Meruya Ilir yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 1982 masih tetap eksis dan
belum
pernah
dicabut,
dengan
demikian
tindakan
Termohon
Peninjauankembali yang menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan
Azas-azas
Umum
Pemerintahan
Yang
Baik
khususnya
azas
Kecermatan, karenanya obyek sengketa tersebut harus dinyatakan batal ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauankembali lainnya, maka menurut pendapat Majelis Peninjauankembali terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali Ny. Suryati Subiono dan membatalkan putusan Mahkamah
Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 56 PK/TUN/2007
Agung Nomor : 302 K/TUN/2004 tanggal 17 Februari 2005
tersebut, dan
Majelis Hakim Peninjauankembali mengadili kembali perkara aquo dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 Maret 2004 No. 28/B/2004/PT.TUN.JKT. yang sudah tepat dan benar sebagai pertimbangan Majelis Peninjauankembali sendiri, dengan amar sebagaimana disebutkan dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Peninjauankembali berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI: Mengabulkan
permohonan
peninjauan
kembali
dari
Pemohon
Peninjauan Kembali : NY. SURYATI SUBIONO tersebut ; Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 302 K/TUN/2004 tanggal 17 Februari 2005 ; MENGADILI KEMBALI : DALAM EKSEPSI : -
Menyatakan eksepsi para Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak dapat diterima ;
DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ; 2. Menyatakan batal : 1. Sertipikat Hak Milik No.3516/Kembangan Selatan atas nama Maryamah binti
Amja
tanah
seluas
2529
m2
yang
diterbitkan
oleh
Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Juni 2003 ; 2. Surat Keputusan Peralihan/Balik Nama Sertipikat Hak Milik (SHM) No.3516/Kembangan Selatan yang dahulu atas nama Maryamah binti Amja sekarang atas nama Ir. Sabardi Dian Wirawan yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding tanggal 12 Agustus 2003 ; 3. Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut : 1. Sertipikat Hak Milik No.3516/Kembangan Selatan atas nama Maryamah binti
Amja
tanah
seluas
2529
m2
yang
diterbitkan
oleh
Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 56 PK/TUN/2007
Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Juni 2003 ; 2. Surat Keputusan Peralihan/Balik Nama atas nama Maryamah binti Amja sekarang atas nama Ir. Sabardi Dian Wirawan yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding tanggal 12 Agustus 2003 ; 4. Menolak gugatan untuk selebihnya ; Menghukum para Termohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam
rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2007 oleh Titi Nurmala Siagian, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH., MH. dan H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Peni Irianto Putro, SH., M.Si. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.
Hakim-Hakim Anggota
Ketua
ttd/ Marina Sidabutar, SH., MH.
ttd/ Titi Nurmala Siagian, SH., MH.
ttd/ H. Imam Soebechi, SH., MH.
Biaya-biaya :
Panitera Pengganti :
1. M e t e r a i ………......... Rp.
6.000,- ttd/ Tri Peni Irianto Putro, SH., M.Si.
2. Redaksi ……….............. Rp.
1.000,-
3. Administrasi Peninjauankembali ……………….. Rp.2.493.000,- + J u m l a h …………….. Rp.2.500.000,=========== Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG - RI a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,
ASHADI, SH NIP : 220000754
Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 56 PK/TUN/2007
