P U T U S A N No. 153 K/TUN/2002 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Drs. Anwar Baso Mapparessa, 2. Subroto, SH., 3. Wurdayani, SH., 4. Djoko Mursito, SH., 5. Mochamad Alimuddin, SH., 6. Drs. Zafar Sodikin,
7. Drs. H. Rukiah
Kimi, 8. Masjkur, 9. Gandi Sungkono, 10. Sumiati, Sm.Hk., 11. Sunarto, SH., 12. Bambang Adi IB., SH., 13. Sandrayana S., SH., 14. Ahmad Syahri, S.Sos., 15. Inneke M. Siregar, SH., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekejaan Pegawai Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2001 ; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ; melawan: ELLYSTIO PRABOWO, warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Umbata No.26 Perum III Karawaci Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Denny Azani B. Latief, SH., 2. Septarius Kahar, SH., 3. Engdi Suhidta, SH. dan 4. Lenny Nadriana, SH., kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum “Denny Azani & Partners, di Komplek Wijaya Graha Puri Blok A No.10 Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 1999 No.012/SKDN/VII/1999 ; Termohon Kasasi dahulu Penggugat ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 153 K/TUN/2002
sekarang Pemohon Kasasi
sebagai
Tergugat di
muka
persidangan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil : Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Tergugat No.1078/401/70-14/IX/PHK/7-2000 tertanggal 17 Juli 2000 tentang Perselisihan Perburuhan yang terjadi antara Ellystio Prabowo dengan PT. Air Dynamicindo (bukti P.1); Bahwa putusan Tergugat diterima pada tanggal 31 Agustus 2000, dan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 Nopember 2000, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang – Undang No.5 Tahun 1986; Bahwa putusan Tergugat adalah suatu Penetapan Tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang No.5 Tahun 1986, yaitu bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karenanya putusan tersebut dapat dijadikan sebagai obyek gugatan ; Bahwa putusan Tergugat adalah Putusan Banding Administrasi, maka sesuai Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3) Undang – Undang No.5 Tahun 1986 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; Bahwa putusan Tergugat telah jelas memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (2) point 1 dan 2 Undang – Undang No.5 Tahun 1986; Bahwa
Keputusan
Tergugat
No.1078/401/70-14/IX/PHK/7-2000
tertanggal 17 Juli 2000 telah salah dalam menerapkan hukum dan bukti – bukti otentik yang diberikan oleh Penggugat sebagaimana yang dinyatakan dalam putusannya. Hal ini terlihat sangat nyata, dengan terbuktinya adanya suatu ketidakadilan dan kesalahan dalam hal penerapan hukum yang berlaku, yang telah dilakukan oleh Tergugat (P4P) dalam menyelesaikan perkara antara Penggugat dan Pengusaha; Bahwa
pertimbangan
Tergugat
atas
permohonan
Penggugat
didasari oleh hal-hal sebagai berikut : a. Bahwa Penggugat berdasarkan Akta Notaris Frans Elsius Muliawan, SH. No.87, tertanggal 16 November 1994 tentang Akta Pendirian PT. Air Dynamicindo, Pekerja adalah salah satu pendiri Perusahaan dengan
Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 153 K/TUN/2002
memiliki jumlah saham Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan jabatan Komisaris Utama; b. Bahwa Penggugat telah terbukti berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris Frans Elsius Muliawan, SH. tertanggal 5 Oktober 1995, tidak lagi berstatuskan Pengusaha melainkan Pekerja. Didalam akta tersebut juga disebutkan susunan pengurus yang baru. Oleh karena itu sangatlah tidak terbukti pertimbangan tanpa meneliti benar-benar isi dari akta tersebut; Bahwa terhitung tanggal dibuatkannya Akta tanggal 5 Oktober 1995 sampai dengan Penggugat diangkat menjadi Direktur berdasarkan Akta RUPS No.64 melainkan Pekerja, yang berdasarkan kesepakatan pengurus dan
peraturan
ketenagakerjaan
berhak
menerima
upah/gaji
dari
Perusahaan; Bahwa pertimbangan hukum mengapa Penggugat tidak berhak menerima ganti rugi atas pembayaran gaji/upah Penggugat yang belum dibayar oleh Perusahaan menurut putusan Tergugat adalah karena Penggugat dianggap sebagai Pengusaha sehingga bukanlah suatu mandatory untuk memberikan upah kepada Direktur. Dan atas dasar dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pertimbangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan meneliti kembali kebenaran dari dasar dan alasan hukum Tergugat membuat putusan sebagaimana amar putusan tersebut diatas; Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat oleh Tergugat belum tepat sama sekali, dan pertimbangan tersebut terkesan memihak tanpa menganalisa dan mengkaji kembali fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh pihak Pekerja; Bukti – bukti yang mendasari putusan Tergugat adalah semata-mata hanya dengan mempertimbangkan keterangan yang telah disampaikan oleh pihak Pengusaha saja. Terbukti menurut hukum bahwa hal ini adalah melanggar
ketentuan
dan
aturan
yang
berlaku
dalam
ketentuan
ketenagakerjaaan, karena Penggugat juga menyerahkan bukti – bukti otentik yang mendukung dasar dan alasan tuntutan Penggugat terhadap Pengusaha; Bahwa alasan Tergugat yang menyatakan bahwa Pemohon adalah Pengusaha dan bukan Pekerja adalah sama sejali tidak terbukti, karena jelas-jelas tertuang dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tertanggal 5 Oktober 1995, Pekerja tidak lagi duduk sebagai Pengurus Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 153 K/TUN/2002
dalam Perusahaan, tetapi hanyalah sebagai karyawan biasa (lampiran Akta Notaris Frans Elsius Muliawan, SH. No.48 tanggal 5 Oktober 1995); Bahwa
Penggugat
berkedudukan
sebagai
Direktur
adalah
berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 15 April 1997 (lampiran 2, Akta Notaris Frans Elsius Muliawan, SH No.64 tertanggal 15 April 1997); Bahwa secara yurudis, Pengusaha mempunyai kewajiban atas jasa yang telah dilakukan oleh Pekerja selama bekerja pada Perusahaan tersebut.
Dan seharusnya Penggugat juga mempertimbangkan bahwa
Pengusaha tersebut adalah Perusahaan yang didalamnya terdiri dari orang-orang
yang
mempunyai
hubungan
persaudaraan,
sehingga
sangatlah beralasan apabila Penggugat yang berstatuskan orang luar (tidak ada hubungan saudara) dirugikan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bahwa Penggugat selama bekerja atau memimpin perusahaan telah mengeluarkan uang pribadi untuk biaya clerence harian yang besarnya Rp.64.000.000,- dari tahun 1996 sampai dengan 14 Juli 1999. Dan dalam hal ini Penggugat menuntut pertanggungjawaban pihak Pengusaha untuk membayar kerugian yang telah Penggugat alami, yakni berupa : a. Hutang Perusahaan kepada Pekerja sebesar
Rp.64.000.000,-
b. Upah/gaji yang belum dibayar Perusahaan dari Bulan Desember 1995 s/d Juli1999
Rp.22.500.000,-
c. Uang makan harian sejak bulan Des 1995 s/d Juli 1999 Rp. 2.812.500,d. Tunjangan Perusahaan Nopember 1994 s/d Juli 1999 10% x Rp.500.000,- x 57bulan
Rp. 2.850.000,-
e. Tunjangan kesehatan November 1994 s/d Juli 1999 5% x Rp.500.000,- x 57 bulan
Rp. 1.425.000,-
f. Uang penggantian cuti tahunan
Rp. 1.000.000,-
g. Tunjangan Hari Raya dari Tahun 1995 s/d Juli 1999 1,5% x Rp.500.000,- x 57 bulan
Rp. 3.750.000,-
h. Pekerja juga menuntut bunga yang timbul dari total jumlah sebesar : Rp.98.337.000,- x 15% Jumlah
Rp. 14.750.000,Rp.113.087.625,-
Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis, kami mohon kesediaan Majelis untuk memeriksa dan meneliti kembali fakta-fakta yang ada, sehingga aturan hukum yang berlaku benar-benar dapat ditegakkan,
Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 153 K/TUN/2002
masyarakat tidak dirugikan dan tidak merasa dirampas hak-haknya dalam mencapai rasa keadilan dalam berbangsa dan bernegara; Bahwa berdasarkan hal - hal
tersebut diatas Penggugat mohon
kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal putusan Tergugat No.1078/401/70-14/IX/PHK/7-2000, tertanggal 17 Juli 2000; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru dan menyatakan : P4D berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; Ataupun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 309/G/2000/ PT.TUN.JKT. tanggal 2 Agustus 2001 yang amarnya sebagai berikut : -- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; -- Menyatakan batal keputusan Tergugat P4 Pusat No.1078/401/7014/IX/PHK/7-2000, tertanggal 17 Juli 2000 tentang PHK antara Penggugat dengan PT. AIR DYNAMICINDO di Jakarta; -- Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan baru yang berbunyi : -- Menyatakan P4 Pusat berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini sepanjang Penggugat dalam status karyawan biasa sejak 5 Oktober 1995 sampai dengan 15 April 1997; -- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); -- Menolak gugatan selebihnya ‘; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2001 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2001 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 14 Agustus 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. W7.PT.TUN.KAS.2407.2001 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 153 K/TUN/2002
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 27 Agustus 2001; Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 28 Agustus 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat namun tidak mengajukan jawaban memori kasasi ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa
Pengadilan
Tinggi
menerapkan hukumnya
Tata
Usaha
Negara
Jakarta
telah melakukan pelanggaran
dalam
terhadap
Undang – Undang No.22 Tahun 1957 Pasal 1 ayat (1) huruf (a) juncto Permenaker No.Per-03/Men/1996 Pasal 1 huruf c, juncto Kepmenaker No. Kep-150/Men/2000 Pasal 1 ayat (3) sesuai bukti P.K. 1, 2 dan 3 ; Bahwa dalam perkara a quo Termohon Kasasi berdasarkan Akta Pendirian PT. Air Dynamicindo di Jakarta No.87 tanggal 16 Nopember 1994 (bukti P.1) berkedudukan sebagai Komisaris Utama ; Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No.48 tanggal 5 Oktober 1995, Termohon Kasasi telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Komisaris Utama atau tidak lagi duduk dalam kepengurusan PT. Air Dynamicindo dan dalam akta ini Termohon Kasasi tidak disebutkan statusnya sebagai karyawan/pekerja PT. Air Dynamicindo, dengan kata lain hubungannya Termohon Kasasi dengan PT. Air Dynamicindo telah putus secara formil maupun secara materiil ; Bahwa kemudian berdasarkan Akta Risalah Rapat No.64 tanggal 15 April
1997,
Termohon
Kasasi
telah
diangkat
kembali
dalam
kedudukannya selaku Direktur PT. Air Dynamicindo; Bahwa dalam kurun waktu dari tanggal 5 Oktober 1995 (Akta Berita Acara Rapat No.48 tanggal 5 Oktober 1995 sampai dengan tanggal 15 April 1997 (Akta Risalah Rapat No.64 tanggal 15 April 1997) Termohon Kasasi tidak berstatus sebagai Pekerja dan atau tidak ada hubungan kerja dengan PT. Air Dynamicindo; Hal ini dapat dibuktikan :
Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 153 K/TUN/2002
a. PT. Air Dynamicindo tidak pernah mengangkat Termohon Kasasi sebagai pekerjanya ; b. PT. Air Dynamicindo tidak pernah memberikan perintah penugasan / pekerjaan kepada Termohon Kasasi; c. PT.
Air
Dynamicindo
tidak
pernah
membayar
upah
atas
pekerjaannya kepada Termohon Kasasi ; -- Bahwa berdasarkan alasan, keterangan dan bukti – bukti tersebut diatas maka telah terbukti secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bahwa dalam kurun waktu / periode tanggal 5 Oktober 1995 s/d tanggal 15 April 1997 antara Termohon Kasasi dengan PT. Air Dynamicindo tidak ada hubungan kerja yang apabila terjadi perkara pemutusan hubungan kerja penyelesaiannya termasuk dalam ruang lingkup Undang – Undang No.12 tahun 1964 jo Permenaker No.Per03/men/1996; -- Bahwa
namun
demikian
No.309/G/2000/PT.TUN.JKT.
Judex
Factie
tanggal
2
dalam
Agustus
putusannya 2001
telah
memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk menerbitkan putusan yang baru yang berisi menyatakan Pemohon Kasasi (P4-P) berwenang memeriksa dan memutuskan perkara
ini sepanjang Penggugat
(Termohon Kasasi) dalam status karyawan biasa sejak tanggal 5 Oktober 1995 sampai dengan tanggal 15 April 1997; -- Bahwa oleh karenanya telah terbukti secara nyata/jelas Judex Factie dalam menerbitkan putusannya a quo jelas telah bertentangan dan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, sehingga putusan tersebut menjadi cacat hukum sehingga wajib dibatalkan; 2. Judex Factie telah menafsirkan / mempertimbangkan data/bukti berupa Akta Notaris Frans Elsius Muliawan, SH. No.48 tanggal 5 Oktober 1995 secara tidak benar; -- Bahwa pada Akta Notaris Frans Elsius Muliawan, SH. No.48 tanggal 5 Oktober 1995 tentang Berita Acara Rapat PT. Air Dynamicindo di Jakarta telah terbukti Sdr. Kurniawan Pranoto, SE selaku Komisaris Perseroan dan Pemegang Saham satu-satunya yaitu sebanyak 52 helai telah memutuskan antara lain, pada angka 2 hal. 4-5 “memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota
Dewan
memberikan
Komisaris
pelunasan
dan
Perseroan
yang
pembebasan
lama
atas
dengan
pengurusan
Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 153 K/TUN/2002
perseroan selama tahun (tahun) yang lampau (acq et de charge) … dst”; -- Bahwa pemberhentian dimaksud termasuk diperuntukan bagi Termohon Kasasi selaku Dewan Komisaris / Komisaris Utama dan dalam Akta No.48 dimaksud tidak terbukti adanya pengangkatan atau penunjukkan status Termohon Kasasi selaku karyawan biasa yang berarti berdasarkan Akta No.48 dimaksud hubungan hukum antara Termohon Kasasi dengan PT. Air Dynamicindo telah putus ; -- Bahwa sesuai fakta yang ada sejak tanggal 5 Oktober 1995 atau diterbitkan Akta No. 48 dimaksud, Pengusaha PT. Air Dynamicindo tidak pernah memberikan perintah penugasan/pekerjaan dan juga tidak pernah membayar upah kepada Termohon Kasasi karena memang sudah tidak ada hubungan kerja; -- Bahwa namun demikian Judex Factie dalam pertimbangan hukum putusannya sebagaimana tercantum pada halaman 18 alinea ke-5 dari atas telah menyatakan sebagai berikut : “Menimbang, bahwa akan tetapi dari bukti P.3 dapat diketahui sesuai lampiran 1, Akta Notaris Frans Elsius Muiliawan, SH. No.40 tanggal 5 Oktober 1995 tidak lagi duduk sebagai pengurus akan tetapi hanyalah karyawan biasa” Bahwa ternyata pertimbangan hukum tersebut diatas merupakan satu-satunya pertimbangan / argumentasi bagi Judex Factie untuk membatalkan Pemohon Kasasi yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan data/fakta yang ada dan juga dalil-dalil sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan diatas, dalam perkara a quo tidak terdapat satupun alat bukti yang dapat mendukung kebenaran dari pendapat/kesimpulan Judex Factie tersebut; -- Bahwa dengan diberhentikannya Termohon Kasasi dari jabatannya selaku Komisaris Utama berdasarkan Akta Notaris No.48 tanggal 5 Oktober 1995 tidak berarti secara otomatis Termohon Kasasi berstatus sebagai karyawan biasa; Bahwa faktual terhitung tanggal 5 Oktober 1995 s/d tanggal 15 April 1997 Pengusaha PT. Air Dynamicindo tidak pernah memberikan perintah penugasan/pekerjaan dan tidak pernah membayar upah
Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 153 K/TUN/2002
karena pekerjaannya kepada Termohon Kasasi dan juga tidak pernah mengangkatnya sebagai karyawan biasa; -- Bahwa oleh karena sudah jelas dalam perkara ini tidak terdapat unsur hubungan kerja antara Termohon Kasasi selaku karyawan biasa dengan PT. Air Dynamicindo selaku Pengusaha maka telah terbukti pula bahwa pendapat/kesimpulan pertimbangan hukum Judex Factie dimaksud adalah tidak benar dan bahkan bertentangan dengan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku,
oleh
karenanya hal tersebut harus ditolak dan putusannya juga wajib dibatalkan; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : mengenai alasan-alasan ke 1 dan 2 : Bahwa alasan – alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan karena Judex Factie telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut : -- Bahwa status Penggugat bukanlah sebagai Pekerja yang menerima upah dari PT. Air Dynamicindo, tetapi sebagai Pemegang Saham, Komisaris, Direktur yang bukan Pekerja; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 309/G/2000/PT.TUN. JKT. tanggal 2 Agustus 2001 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara
ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan
dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ; Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 153 K/TUN/2002
MENGADILI : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 309/G/2000/PT.TUN. JKT. tanggal 2 Agustus 2001 MENGADILI SENDIRI : Menyatakan
Panitia
Daerah
di
Jakarta
tidak
berwenang
menyelesaikan persoalan pemutusan hubungan kerja antar Pengusaha PT. Air Dynamicindo, Jl. Prof. Latumena A, Komplek Grogol Permai Blok C No.59 Jakarta Barat d/a. Kuasanya Poltak Silaban, R. Astuti Sitanggang & Associates, Jl. KH. Wahid Hasyim No.12 D Jakarta, dengan Pekerja Ellystio Prabowo, d/a Kuasanya Denny Azani B. Latief & Partners, Komplek Wijaya Graha Puri Blok A No.10 Lt. 2, Jl. Wijaya II Keboyaran Baru Jakarta Selatan; Menolak tuntutan Pekerja ; Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-- (dua ratus ribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2007 oleh Titi Nurmala Siagian, SH.,MH. Hakim Agung
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.,MH. dan Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim – Hakim Anggota :
ttd./- Marina Sidabutar, SH.-
Ketua Majelis :
ttd./- Titi Nurmala Siagian, SH.,MH.-
ttd./- Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.-
Panitera Pengganti : ttd./- A.K. Setiyono, SH.-
Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 153 K/TUN/2002
Biaya – biaya : 1. Materai …………….. ………Rp. 6.000,2. Redaksi ……………. ………Rp. 1.000,3. Adm. Peninjaunkembali ….. Rp.193.000,Jumlah Rp.200.000,-
Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG RI. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,
( ASHADI, SH. ) NIP. : 220000754
Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 153 K/TUN/2002
