P U T U S A N Nomor : 2030 K/Pdt/2003 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : APHIAO, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 124 RT.3/I, Kelurahan Kantor, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ALAMUDDIN, SH., Advokat, berkantor di Jalan Let. Jen. R. Suprapto Nomor 34 Ketapang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ; melawan: TAN TIO SUA alias HARTOPO bin TAN YAM HUA, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 22 RT.3/I, Kelurahan Kantor, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu
sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Ketapang pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah hak milik beserta bangunan di atasnya yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan ; Bahwa tanah beserta bangunan tersebut Penggugat peroleh dengan cara membeli dari Hermanto Tan pada tahun 1999, seharga Rp.45.000.000,- jual beli tersebut dibuat di hadapan Notaris/PPAT Rusdi Muljono, SH, pada tanggal 11 Juni 1999, dengan nomor Akta Jual Beli Nomor 124/RM/MHU/1999, sedangkan Hermanto Tan memperoleh tanah tersebut juga dengan cara beli dari Ria Wati sebagai pemegang hak pertama Sertifikat Nomor 632/1981, surat ukur Nomor 7/1981, akta jual beli antara Hermanto Tan dengan Ria Wati dibuat oleh Eddy Dwi Pribadi, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Ketapang, tanggal 23 September 1992 Nomor 135/BPN/1992 ; Bahwa dengan adanya peralihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah sertifikat Nomor 632/1981, surat ukur Nomor 7/1981 dari Ria Wati kepada Hermanto Tan, dan dari Hermanto Tan terjadi lagi peralihan hak atas tanah Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor : 2030 K/Pdt/2003
kepada Hartopo (Penggugat), maka nama yang tercantum di dalam sertifikat hak atas tanah Nomor 632/1981 surat ukur Nomor 7/1981 bukan lagi tercantum nama Ria Wati sebagai pemilik pertama maupun Hermanto Tan sebagai pemilik kedua, akan tetapi tercantum nama Hartopo (Penggugat) sebagai pemegang hak atas tanah ; Bahwa tanah Penggugat seperti tersebut di atas yang lebar bagian depan 4,8 meter, sewaktu Penggugat beli dari Hermanto Tan pada tanah tersebut yang didirikan untuk bangunan rumah/ruko hanya kurang lebih lebar 4 meter sedangkan sisanya selebar 0,80 meter masih kosong dan berbentuk lorong memanjang dari depan ke belakang ; Bahwa oleh Penggugat tanah yang berbentuk lorong selebar kurang lebih 0,80 cm tersebut dijadikan atau dipergunakan oleh Tergugat untuk memasang pipa yang berdiri di atas tanah maupun pipa yang dipasang di bawah tanah, selain itu juga Tergugat memasang Ac (air conditional) beserta kabel-kabel parabola dan telepon di atas tanah tersebut tanpa seijin dari Penggugat selaku pemiliknya yang sah ; Bahwa tindakan Tergugat yang memasang pipa-pipa kotoran beserta Ac (air conditional) dan kabel-kabel pada tanah berbentuk lorong milik Penggugat tersebut tanpa hak yang sah menurut hukum adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik material maupun immaterial sebagaimana diperinci dalam gugatan ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ketapang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah
sengketa beserta harta benda milik Tergugat baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak yang letaknya tersebut dalam gugatan dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ; 3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah sengketa dan harta benda milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana disebutkan pada posita nomor 11 (sebelas) ; 4. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik hak yang sah atas sebidang tanah termasuk lorong selebar 0,80 cm yang terletak di Jl. Merdeka RT.3/I Kelurahan Kantor, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, dengan ukuran luas serta batas-batas sebagai berikut : Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor : 2030 K/Pdt/2003
-
Sebelah Utara berbatasan dengan hak milik No. 633/81 atas nama Suriati Dh Ai Siok yang saat sekarang di tempati oleh APHIAO ;
-
Sebelah Selatan berbatasan dengan hak milik No. 633/81 atas nama Miang Hong yang saat sekarang ditempati oleh Pusat kegiatan keagamaan dan Les Komputer ;
-
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Merdeka ;
-
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara ;
5. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat yang menguasai tanah sengketa dengan memasang pipa-pipa kotoran, Ac, beserta kabel-kabel tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ; 6. Menghukum Tergugat untuk membongkar semua pipa-pipa, kotoran, AC dan kabel-kabel di atas tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat secara utuh dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, atau menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik material maupun immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.218.840.000,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ; 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ; 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walupun ada verzet, banding maupun kasasi ; 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum dan keadilan ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) atas dalil-dalil sebagai berikut : DALAM REKONVENSI : Bahwa hak milik atas tanah lorong seluas 23 x 0,80 meter tersebut tidak pernah beralih ke dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi maka jelas menurut hukum tanah lorong tersebut bukan milik Tergugat Rekonvensi ; Bahwa meskipun tanah pada lorong tersebut bukan milik Tergugat Rekonvensi akan tetapi Tergugat Rekonvensi telah menutup lorong tersebut secara sepihak dan membangunnya menjadi kesatuan fisik dengan bangunan rumah toko miliknya ; Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor : 2030 K/Pdt/2003
Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah didahului dengan perbuatan-perbuatan memutus dan merusak kabel telepon dan kabel parabola, membongkar AC dan menutup saluran air yang terpasang pada tegakan dinding tembok rumah toko milik Penggugat Rekonvensi, selain itu perbuatan Tergugat Rekonvensi menutup lorong dengan cara membuat bangunan sempalan yang menyatu dengan rumah toko miliknya, jendela-jendela, ventilasi udara Penggugat Rekonvensi menjadi tidak dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya karena tidak dapat dibuka ; Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi yaitu rusak dan tidak berfungsinya pipa saluran air, AC, Parabola dan telepon milik Penggugat Rekonvensi yang apabila ditaksir senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kerugian immateri apabila dirinci adalah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
yang
harus
dibayar
Tergugat
Rekonvensi
kepada
Penggugat
Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ; Bahwa Penggugat Rekonpensi mempunyai kepentingan atas kebaradaan fungsi lorong dimaksud karena tanah lorong berasal dari tanah yang disebut dalam Sertifikat nomor 632, sedang peralihan hak atas tanah yang disebut dalam Sertifikat nomor 632 tersebut tidak termasuk tanah lorong dimaksud maka beralasan hukum apabila keberadaan tanah lorong tersebut dipecah dari Sertifikat nomor 632 dimaksud dengan memerintahkan BPN Kabupaten Ketapang untuk memperbaikinya dengan jalan memecah atau memisahkannya ; Bahwa untuk menjamin gugatan rekonpensi ini mohon Pengadilan Negeri Ketapang dapat meletakkan sita jaminan atas barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi yaitu berupa 1 unit bangunan rumah toko yang terletak di Jalan Merdeka Selatan Kelurahan Kantor RT.3/I nomor 22 Kecamatan Matan Hilir Utara ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Ketapang supaya memberikan putusan sebagai berikut : PRIMAIR 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas yaitu 1 unit rumah toko yang terletak di Jalan Merdeka Selatan Kelurahan Kantor RT.3/I nomor 22 Kecamatan Matan Hilir Utara ; 3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi yang membangun bangunan Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor : 2030 K/Pdt/2003
sempalan yang menutup lorong yang terdapat di antara rumah toko milik Penggugat dalam Rekonvensi dan ruko milik Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melanggar hukum ; 4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan tunai dan seketika ; 5. Menghukum pula Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat dalam perkara ini ; SUBSIDAIR Mohon putusan Pengadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ketapang telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor : 01/Pdt.G/2001/PN.Ktp. tanggal 15 Agustus 2002 yang amarnya sebagai berikut : DALAM KONVENSI -
Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
DALAM REKONVENSI -
Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian ;
-
Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi membangun bangunan sempalan di atas lorong yang terletak di Jalan Merdeka RT. 3/RW I Kelurahan Kantor, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang dengan batas-batas : -
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik No. 632/1981;
-
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik No. 632/ 1981 ;
-
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Merdeka ;
-
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Negara ;
Adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dalam Rekonvensi ; -
Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membongkar bangunanbangunan sempalan di atas lorong tersebut dan bila perlu pelaksanaanya dilaksanakan sendiri oleh Penggugat dalam Rekonvensi dengan tanggungan biaya pada beban Tergugat dalam Rekonvensi ;
-
Menghukum pula Tergugat dalam Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika lunas kepada Penggugat dalam Rekonvensi ;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor : 2030 K/Pdt/2003
-
Menghukum Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp.413.000,- (empat ratus tiga belas ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat
putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusannya Nomor : 54/Pdt/2002/PT.Ptk. tanggal 20 Januari 2003 yang amarnya sebagai berikut : -
Menerima permohonan banding dari Kuasa Pengugat/Pembanding ;
-
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 15 Agustus 2002 Nomor : 01/Pdt.G/2001/PN.KTP yang dimohonkan banding tersebut dan dengan ; MENGADILI SENDIRI
DALAM KONVENSI 1. Mengbulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 1. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik hak yang sah atas sebidang tanah termasuk lorong sebesar 0,80 cm yang terletak di Jl. Merdeka RT.3/I Kelurahan Kantor, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, dengan ukuran luas serta batas-batas sebagai berikut : Lebar bagian depan 4,8 meter, panjang 23 meter dan lebar bagian belakang 4,65 meter, luas kurang lebih 109 m² dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatasan dengan hak milik No. 633/81 atas nama Suriati dh Ai Siok yang saat sekarang di tempat oleh APHIAO ; - Sebelah Selatan berbatasan dengan hak milik No. 633/81 atas nama Miang Hong yang saat sekarang ditempati oleh Pusat kegiatan keagamaan dan Les Komputer ; - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Merdeka ; - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara ; 2. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat yang menguasai tanah sengketa dengan memasang pipa-pipa kotoran, Ac, beserta kabel-kabel tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ; 3. Menghukum Tergugat untuk membongkar semua pipa-pipa kotoran, AC dan kabel-kabel di atas tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat secara utuh dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun ; Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor : 2030 K/Pdt/2003
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ; 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; DALAM REKONVENSI -
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -
Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Tergugat/Terbanding pada tanggal 5 Maret 2003 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2001 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Maret 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 01/Pdt.G/2001/PN.KTP. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Maret 2003 ; bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 31 Maret 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Ketapang pada tanggal 22 April 2003 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak yang menjadi dasar penolakan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat dengan dasar dan alasan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak jelas karena pertimbangan Pengadilan Negeri Ketapang dalam hal eksepsi dalam putusannya sudah benar dan tepat ; Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor : 2030 K/Pdt/2003
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak pada halaman 6 yang menjadi dasar dikabulkannya gugatan Termohon Kasasi/Penggugat adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena keberadaan lorong dengan lebar 0,8 meter dan panjang 23 meter dari dulunya telah ada dan pemasangan pipa, saluran air, AC dan kabel-kabel parabola dan kabel telepon adalah berada pada dinding bangunan Ruko Pemohon Kasasi/Tergugat dan tidak mengganggu aktivitas serta bukan berada pada tanah milik Termohon Kasasi/Penggugat dan bukti pembayaran PBB oleh Termohon Kasasi/Penggugat bukan sebagai bukti hak dan saski Edy Sampauw, Hermanto pada persidangan tingkat pertama tidak menyatakan secara tegas lorong sengketa adalah bagian dari tanah sertifikat hak milik No. 632/1981 dan kedua saksi tersebut hanya menyatakan Ruko adalah milik Termohon Kasasi/Penggugat dan tidak tahu ukuran luas tanah Termohon Kasasi/Penggugat ; 3. Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putsuannya tidak cukup memberikan pertimbangan dan tidak memperhatikan fakta dan bukti serta salah dalam menerapkan hukum karena berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat Riawati, lorong yang berada di antara Ruko Penggugat dan Ruko Tergugat adalah telah diserahkan untuk lalu lintas umum dan tetap berlaku untuk selamanya dan pernyataan Riawati tersebut adalah merupakan suatu penyerahan yang tetap diakui walaupun telah beralih haknya ; 4. Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah memberikan pertimbangan karena tidak berdasarkan bukti atau fakta yang cukup dan semata-mata hanya mempertimbangkan alat bukti Termohon Kasasi/Penggugat dan pada persidangan Termohon Kasasi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan pertimbangan tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi ; Menimbang,
bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut
Mahkamah
Agung berpendapat bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum tentang ketentuan hak milik mempunyai fungsi sosial ; Karena itu putusan Judex Facti harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut : DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa sekalipun barang sengketa merupakan milik Penggugat, akan tetapi karena sejak semula, sebelum tanah tersebut dimiliki oleh Penggugat, telah digunakan sebagai jalan lalu lintas umum dan kabel-kabel Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor : 2030 K/Pdt/2003
yang dipasang tidak mengganggu Penggugat, maka tidak merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak ; DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan dalam Rekonvensi Pengadilan Tinggi Pontianak telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum dan putusan tersebut diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan hukumnya sendiri ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : APHIAO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 54/Pdt/2002/PT.Ptk. tanggal 20 Januari 2003 dan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 01/Pdt.G/2001/PN.Ktp. tanggal 15 Agustus 2002 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : APHIAO tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 54/Pdt/2002/ PT.Ptk. tanggal 20 Januari 2003 jo. putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 01/Pdt.G/2001/PN.Ktp. tanggal 15 Agustus 2002 ; MENGADILI SENDIRI : DALAM KONVENSI: - Menolak gugatan Penggugat dalam Konpensi untuk seluruhnya ; DALAM REKONVENSI: - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor : 2030 K/Pdt/2003
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2006 oleh Harifin A. Tumpa, SH.,MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja, SH. dan H. Muhammad Taufik, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusrini, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim-Hakim Anggota :
K e t u a,
ttd/. Atja Sondjaja, SH. ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.
ttd/. Harifin A. Tumpa, SH.,MH.
Panitera Penggganti, ttd/. Retno Kusrini, SH. Biaya Kasasi : 1. M e t e r a i ………………… 2. R e d a k s i ……………….. 3. Administra Kasasi ……… Jumlah ……..
Rp. 6.000,Rp. 1.000,Rp.493.000,- + Rp.500.000,-
Untuk Salinan Mahkamah Agung RI. a.n. Panitera. Plt. Kepala Direktorat Perdata,
H. PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH. NIP. : 040018142
Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor : 2030 K/Pdt/2003
