P U T U S A N NO. 28 PK/TUN/2002 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : 1. SITI MARYAM binti H.NUR’ALIM, 2. SITI
NURUL
binti
H.NUR’ALIM,
kewarganegaraan
Indonesia, bertempat tinggal yang sama
di Jalan Gianti
Nomor 11 Rt. II Rw. I, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, yang dalam hal ini memberikan kuasa
kepada
:
Taufiq
Arif
Martadi,SH.
Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Brotojoyo VI/I Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2002, Pemohon
Peninjauan
Kembali
dahulu
Para
Penggugat/Pembanding; melawan : 1.
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TINGKAT II BLORA, berkedudukan di Jalan Nusantara Nomor 9 Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. SUMARMA, SH. Kepala Seksi hak-hak atas tanah Kantor Pertanahan
Kabupaten
PRASETYO,A..Ptnh.,
Kepala
Blora, Sub
Seksi
2.
HENRY
Penyelesaian
Masalah Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2002, 2.
KEPALA
KANTOR
WILAYAH
BADAN
PERTANAHAN
NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 34 C Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. PRIYONO, Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah, 2. SAMODRA YOGA LELONO, SH., Staf Seksi
Penyelesaian Masalah
Pertanahan Kanwil
BPN
Propinsi Jawa Tengah, 3. ANGKAT SEMBADA, SH., Staf Seksi
Penyelesaian Masalah
Pertanahan Kanwil
BPN
Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2002, Nomor : 570/557/33/1001,
Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 28 PK/TUN/2002
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Tergugat I,
II/Terbanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan
Kembali
dahulu
Penggugat/Pembanding
permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Usaha Negara Jakarta Nopember 2000 melawan
telah
mengajukan
Pengadilan Tinggi Tata
No. 150/B/TUN/2000/PT.TUN.SBY.
tanggal
14
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II dan
Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut : Bahwa H.Hersan Partowidjoyo almarhum alias Kawangit alias H.Angik kakek dari Para Penggugat ketika masa hidupnya, pertama kali mempunyai sebidang tanah Hak Milik Adat yaitu tanah Hak Yasan yang dicatat dan telah dilakukan pendaftaran tanah pertama kali dalam buku C Desa Karangboyo dalam buku C Nomor 19 persil Nomor 58 klas D.I seluas ± 7100 m2 atas nama H.Hersan Partowidjoyo terletak setempat sekarang dikenal Jl. Turibang No. 34, Desa/Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dalam Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas : Sebelah Utara
: Jl. Turibang,
Sebelah Timur
: Jl.Ngaren/Jl.Gajahmada-BPM Cepu,
Sebelah Selatan
: Rel ban Kereta Api,
Sebelah Barat
: Tanah hak milik yasan,
Yang hingga kini belum pernah sekalipun dipindah tangankan hak kepemilikannya juga belum pernah dilepaskan hak-haknya dengan nama apapun juga secara keperdataan oleh Haji Hersan Partowidjojo atau Para ahli warisnya ; Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah cucu lajer Haji Hersan Partowidjojo alias Kawangit alias H. Angik almarhum, maka Para Penggugat sebagai ahli waris mempunyai kepentingan langsung untuk mendapatkan hakhaknya kembali termasuk mencari dan mendapatkan perlindungan hukumnya, terhadap hak kebendaan-kepemilikan H. Hersan Partowidjojo almarhum akibat dari keputusan TUN yang diterbitkan oleh Para Tergugat secara melawan hukum untuk kepentingan Tan Piek Lioe dan Ong Sien Hoo, Warga Negara Indonesia
Keturunan
yang
tidak
ada
hubungan
saudara
dengan
Para
Penggugat ;
Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 28 PK/TUN/2002
Bahwa kepemilikan tanah H. Hersan Partowidjojo sebagai penduduk asli pribumi/bumi putera setempat dalam memiliki tanah adat hak yasan terhadap persil/tanah C Desa Nomor 19 persil Nomor 58 Klas D.I, Karangboyo sebagai tanah yasan tanpa pernyataan ataupun dinyatakan lebih lanjut menurut hukum sudah dilindungi oleh pasal II Aturan Peralihan Undang-undanq Dasar 1945, Undanq-Undang Nomor 5 Tahun I960, dimana dalam setiap menjalankan kebijakan hukum dan keadilan haruslah taat pada azas hukum, tidak terkecuali Para Tergugat sudah sepatutnya dapat membedakan mana tanah adat/yasan/ dan mana bukan tanah yasan demikian juga mana tanah negara ; Bahwa oleh karena itu keputusan-keputusan Tata Usaha Negara dari Para Tergugat tersebut dibawah ini, yang diterbitkan mendasarkan atas dasar tanah negara yang berasal dari perolehan hak adat dari hak milik yasan C nomor 19 persiI nomor 58 klas D.I, yang keseluruhannya tanah seluas ± 7100 m2 yang belum ada alas hak surat atau akta ganti rugi atau akta pelepasan hak dari H. Hersan Partowidjojo, atau dari Para ahli warisnya, adalah tidak sah setidaknya batal yaitu : 1. a.
Keputusan
Tata Usaha Negara
Tergugat
II
yaitu
Nomor
SK/550.I/192/ 1/4968/33/95 bertanggal 5 Mei 1995 tentang Pemberian Hak
Guna
Bangunan kepada Widjiati dh. TAN PlEK LI0E atas
tanah.seluas ± 1.845 m2,
terletak di
Desa
Karangboyo, Kecamatan
Cepu Kabupaten Blora dan. b, Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat I yaitu sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Karangboyo atas
tanah seluas
± 1.845 rn2 atas
nama Widjiati dh TAN PIEK LIOE ; 2. a. Keputusan
Tata
Usaha
Negara
Tergugat
II
yaitu
Nomor
SK/550.1/366/1/4969/33/95 bertanggal 30 Mei 1995 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Suharto dh. Ong Sien Hoo atas tanah seluas ± 1.715 m2 terletak di Desa Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dan ; b. Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat I yaitu sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 14/Karangboyo atas tanah seluas ± 1.715 m2 atas nama Suharto dh Ong Sien Hoo ; 3.
a.Keputusan
Tata
Usaha
Negara
Tergugat
II
yaitu
Nomor
SK/550.1/031/1/5610/33/98 bertanggal 16 April 1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Suharto dh. ONG SIEN HOO atas tanah seluas ± 1.960 m2 atas nama Suharto dh Ong Sien Hoo ;
Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 28 PK/TUN/2002
4. a.
Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat II yaitu Nomor SK/55O, 1./1161/1/1799/33/98 bertanggal 24 Maret 1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Suharto dh. ONG SIEN HOO atas tanah seluas ± 715 m2 terletak di
Desa Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten
Blora dan, b. Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat I yaitu sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/Karangboyo atas tanah seluas ± 715 m2 atas nama Suharto dh ONG SIEN HOO ; Bahwa menurut Tergugat II dalam surat-surat keputusannya yaitu obyek gugatan tersebut adalah sama saja pengertiannya menerbitkan keputusan yang isi esensinya pada saat yang sama sekaligus juga menetapkan tanah sebagai tanah negara yang berasal dari tanah hak yasan C nomor 19 persil nomor 58 klas D.I dengan luas tanah ± 7.100 m2 ; Bahwa keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan tersebut diatas adalah tentang Pemberian Hak kepada warga negara Indonesia keturunan TIONGHOA, maka menurut Para Tergugat adalah dalam kewenangan status tanah hak yasan C nomor 19 persil nomor 58 klas D.I tanah Jl.Turibang dalam Desa Karangboyo rnenjadi berstatus tanah negara kemudian dipecah menjadi empat buah sertipikat, adalah konsekwensi logis adanya keputusan-keputusan tata usaha negara dari dan dalam kewenangan penetapan Para Tergugat. Maka dari itu instansi manapun tidak berwenang menetapkannya atau mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara atau mereferensikan atau merekomendasikan sesuatu status tanah ; Andaikata hal itu ada sekalipun dari instansi lain selain oleh Para Tergugat sendiri adalah jelas melawan hukum, melampaui batas wewenangnya dan cacat menurut hukum ; Bahwa menurut Tergugat I, juga Tergugat II tanah yasan persil Nomor : 58 klas D.I dari C Nomor 19 telah dimohonkan Hak Guna Bangunan oleh Suharto dh ONG S1EN HOO dkk pada tanggal 29 Agustus 1975, tanggal 7 Oktober 1977, seharusnya sekarang tidak dikabulkan permohonannya, karena dalam kewenangannya Para Tergugat belum mengambil keputusan status tanah sebagai tanah negara bekas yasan C nomor 19 ; Bahwa mengapa Suharto dh ONG SIEN HOO dkk baru mengajukan permohonan hak pada tahun 1975, 1977 tersebut dikarenakan sebelumnya yang bersangkutan tidak pernah bertempat tinggal atau menguasai tanah hak yasan nomor 19 persil nomor 59 klas D.I dalam Desa sebab
tanah tersebut
masih
dalam persewaan orang
Karangboyo tersebut, lain
yang menyewa
Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 28 PK/TUN/2002
langsung
kapada H.
Hersan
Partowidjojo almarhum yakni kakek Para
Penggugat ; Bahwa menurut sejarah Indonesia dan Hukum tata negara
Indonesia
keberadaan Indonesia sebuah negara mengacu pada kenyataan Proklamasi Kernerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, sedangkan keberadaan
bahasa
Indonesia dalam sejarahnya terbakukan dalam keberadaan UUD 1945 sebagai negara
berdaulat, sedangkan nasionalisasi
keagrarian/pertanahan mengacu
pada UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang berasaskan dan sangat menghormati hukum
adat, dimana dapat diambil pengertian yang mendasar bahwa Para
Tergugat hanya dapat melakukan peningkatan status hak atas tanah negara atau menetapkannya
sebagai tanah
negara
apabila pemohon atau warga
negara Indonesia itu telah melakukan prestasi keperdataan finansiil berupa telah membeli tunai atau mengganti rugi tunai atau menukar tanahnya dengan pemegang hak sebelumnya telah melepaskan haknya, hal mana ternyata tidak disadari atau tidak dicermati oleh Para Tergugat dalam keputusannya, maka keputusannya itu yakni obyek gugatan terbukti diterbitkan atas kemauannya sendiri ; Bahwa maka dari itu obyek gugatan yaitu surat keputusan-keputusan Tata Usaha Negara Para Tergugat telah ternyata bertentangan dan melanggar azas-azas persamaan
Umum
Pemerintahan yang baik, tidak fair play, mengesampingkan
perlakuan
tanpa prosedur yang
dalam
menentukan kebijakkan sewenang-wenang,
syah, dimana
berdasarkan UUPA dalam
Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 37 Hak Buna Bangunan terjadi mengenai Tanah milik harus karena adanya perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan guna bangunan itu,
yang
dengan pihak yang akan memperoleh hak
bermaksud
menimbulkan hak tersebut, sehingga
Para Tergugat sebelum menerbitkan keputusannya itu wajib mencermati dan menghimpun fakta kelengkapan alas hak keperdataan dalam akta autentik pemindahan hak dari H.Hersan Partowidjoyo atau ahli warisnya kepada Ong Sien Hoo dkk (Suharto dkk) atas tanah Hak Yasan C Nomor 19 Klas D.I Persil Nomor 58 luas ± 7100 m2 atas nama H.Hersan Partowidjoyo yang disewa oleh Liem Mien Kong (Mustika Halim) untuk penggunaan penggergajian kayu sumberjaya dari H.Irsan Partowidjoyo alias H.Angik ; Bahwa oleh karena itu permohonan-permohonan hak yang diajukan Ong Sien Hoo dkk bersaudara menurut Tergugat I pada Tahun 1975 dan Tahun 1977 dengan strategi memecah lokasi dalam empat bagian dalam mendapatkan keputusan Tata Usaha Negaranya, yang menurut Tergugat II peruntukannya
Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 28 PK/TUN/2002
untuk perumahan, sedang kenyataannya untuk pabrik adalah untuk menghindari kewenangan atasan Tergugat II dan kesan monopoli perorangan WNI atas tanah seluas ± 7.100 m2 dari Nomor 19 dalam satu sertifikat/satu keputusan, apalagi tidak dilengkapi alas hak pembelian tanah dari H.Hersan Partowidjoyo atau para ahli warisnya, namun dengan akupasi secara melawan hukum, maka menurut hukum Para Tergugat dengan keputusan-keputusannya itu adalah cacat menurut hukum dan oleh karenanya merugikan kepentingan Para Penggugat atau para ahli waris Hersan Partowidjoyo ; Bahwa berdasarkan fakta dan alasan tersebut diatas, telah ternyata menurut hukum Para Tergugat dalam menerbitkan keputusannya melanggar perundang-undangan yang berlaku, yang dalam klarifikasi Pasal 53 ayat 1 dan Pasal 53 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 keputusankeputusan Para Tergugat yakni obyek gugatan posita 4 tersebut tidak sah setidak-tidaknya batal ; Bahwa terdapat cukup alasan yang sangat mendesak, Para Penggugat sangat khawatir sekali selama berperkara ini Para Tergugat tidak menempatkan fungsinya sebagai lembaga publik tidak keterbukaan persamaan perlakuan dalam informasi dan tidak memberikan perlindungan hukum semestinya, dan juga
dimungkinkan
sewaktu-waktu
tanahnya
dipindahkan
haknya
atau
menjaminkan atau diasingkan secara hukum, perkenankan Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia berkenan lebih dahulu menangguhkan berlakunya seluruh keputusan-keputusan Para Tergugat yakni obyek gugatan ini dan selanjutnya pula memerintahkan kepada Para Tergugat untuk melaksanakan penangguhan itu ; Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum diatas gugatan Para Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, maka mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pergadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan mengadili serta kemudian menjatuhkan keputusan : 1.
Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pengugat seluruhnya ;
2.
Menyatakan,
menetapkan
hukumnya
penundaan
atau
penangguhan
berlakunya surat-surat keputusan Para Tergugat yang menjadi obyek dalam gugatan parkara ini tersebut posita 4 adalah syah,
berharga dan
berkekuatan hukum untuk tetap dipertahankan ; 3.
Menyatakan tidak syah atau batal keputusan Tergugat I - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Blora yaitu :
Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 28 PK/TUN/2002
1. Hak Guna Bangunan Nomor 13/Kel. Karangboyo atas nama Widjiati dh Tan Piek Kioe ; 2. Hak Guna Bangunan Nomor 14/Kel. Karangboyo atas nama Suharto dh Ong Sien Hoo ; 3. Hak Guna Bangunan Nomor 15/Kel. Karangboyo atas nama Suharto dh Ong Sien Hoo ; 4. Hak Guna Banqunan Nomor 16/Kel, Karangboyo atas nama Suharto dh Ong Sien Hoo ; yang kesemuanva berhubungan dengan hak atas tanah yang terletak setempat dikenal Jl. Turibang 34 Cepu, dalam Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah ; 4.
Menyatakan tidak syah atau batal surat-surat keputusan Tergugat II Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah yaitu : 1. Nomor SK. 550. 1/192/1/4968/33/95 bertanggal 5 Mei 1995 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Widjiati dh Tan Piek Lioe ; 2. Nomor SK. 550. 1/366/1/4969/33/95 bertanggal 30 Mei 1995 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Suharto dh Ong Sien Hoo ; 3. Nomor SK. 550. 1/031/1/5610/33/98 bertanggal 16 April 1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Suharto dh Ong Sien Hoo, dan ; 4. Nomor SK. 550. 1/1161/1/1799/33/98 bertanggal 24 Maret 1998 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Suharto dh Ong Sien Hoo ; yang kesemuanya berhubungan dengan tanah yang keseluruhnya seluas ± 6.885 m2 terletak setempat dikenal
Jl.
Turibang 34 Cepu,
dalam Kelurahan Karangboyo,
Kecamatan
Cepu,
Kabupaten
Blora, Propinsi Jawa
Tengah ; 5.
Memerintahkan
Para
Tergugat
untuk
mencabut
semua
keputusan-
keputusannya yaitu : -
Tergugat I mencabut sertifikat HGB No. 13, HGB No. 14, HGB No. 15, dan HGB No. 16,
-
dan Tergugat II mencabut keputusan Nomor SK.550.1/192/1/4968/ 33/95 bertanggan 5 Mei 1995, SK.550.1/366/1/4969/33/95 bertanggal 30 Mei 1995, SK.550.1/031/1/5610/33/98 bertanggal 16 April 1998, SK.550.1/1161/1/179933/98 bertanggal 24 Maret 1998 ;
6.
Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;
Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 28 PK/TUN/2002
Atau mengadili sendiri yang menurut hemat Pengadilan Tata Usaha Negara ditimbang adil berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: Bahwa dalam suatu obyek perkara tidak dapat diajukan gugatan kembali (Nebis in idem) ; Bahwa perkara No. 127/TUN/1999/PTUN.SMG., telah diputus lewat Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Blora, terdaftar dalam register No. 19/Pdt/G/1984/G/PN.Bla.,
dilanjutkan
tingkat
banding/Pengadilan
Tinggi
Semarang tercatat dalam register No. 789/1985/Pdt/PT. Diteruskan lagi ke tingkat Mahkamah Agung RI. tercatat dalam register No. 707/K/Pdt/1987 yang oleh Penggugat Siti Mariyam dan Nurul binti Nuralim dkk dimohon peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI terdaftar dalam perkara peninjauan kembali No. 117/PK/Pdt/1992 yang amar putusannya gugatan Penggugat ditolak ; Bahwa diputus
di
obyek
Lembaga
perkara
tersebut
Pengadilan
Tata
(No.
127/G/TUN/1999/PTUN.SMG)
Usaha
Negara
Semarang
NO.
100/G/TUN/1999/PTUN.SMG., dengan penetapan tanggal 19 Oktober 1999 No. 100/Pen.Dis/1999/PTUN.SMG. yang amar putusannya tidak diterima tidak mendasar ; Bahwa gugatan salah alamat atau tidak lengkap untuk menentukan para Pihak Tergugat sebab obyek perkara adalah tanah yasan yang telah dicoret dari buku C Desa Karangboyo, seharusnya Kepala Desa Karangboyo dan Kepala Kantor PBB Pati ikut Tergugat ; Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.
127/G/TUN/1999/PTUN.SMG., tanggal
22 Juni
2000 adalah
sebagai berikut : Dalam Eksepsi : -
Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
Dalam Pokok Perkara : -
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
-
Menghukum
Penggugat
untuk
membayar
biaya
perkara
sebesar
Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu rupiah) ;
Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 28 PK/TUN/2002
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Negara Surabaya
Tata Usaha
No. 150/B/TUN/2000/PT.TUN.SBY. tanggal 14 Nopember
2000 adalah sebagai berikut : -
Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding, Siti Maryam binti H.Nur’Alim dan Siti Nurul binti Nur’Alim tersebut ;
-
Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 127/G/TUN/1999/PTUN.SMG. tanggal 22 Juni 2000 yang dimohonkan banding tersebut ;
-
Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap tersebut, yaitu putusan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 150/B/TUN/2000/PT.TUN.SBY. tanggal 14 Nopember 2000 diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 05 Desember 2000 kemudian terhadapnya Para Penggugat/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2002) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal sebagaimana
ternyata
dari
akte
permohonan
11 Maret 2002
peninjauan
kembali
No.
127/G/TUN/1999/PTUN.SMG. jo. 150/B/TUN/2000/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggalitu juga, dengan demikian penerimaan permohonan peninjauan kembali telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali
dihukum
untuk
membayar
biaya
perkara
dalam
pemeriksaan
peninjauan kembali ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah
dengan
Undang-Undang
No.
5
Tahun
2004
serta
peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 28 PK/TUN/2002
MENGADILI: Menolak
permohonan
peninjauan
kembali
dari
Para
Pemohon
Peninjauan Kembali : 1. SITI MARYAM binti H. NUR ALIM, 2. SITI NURUL binti H. NUR’ALIM, tersebut ; Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam
rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2006 oleh Prof.Dr.Paulus Effendie Lotulung,SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua
Majelis,
Prof.Dr.Valerine
JLK.SH.MA.
dan
Chairani
A.Wani,SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.
Hakim-Hakim Anggota
Ketua
Ttd/Prof.Dr.Valerine JLK,SH.MA. Ttd/Chairani A.Wani,SH.MH.
ttd Prof.Dr.Paulus Effendie Lotulung,SH.
Panitera Pengganti ttd Handri Anik Effendi,SH. Biaya-Biaya : 1.M e t e r a i…………………………….. Rp.
6.000,-
2.R e d a k s i………………………………Rp.
1.000,-
3.Administrasi Peninjauan Kembali……..Rp.2.493.000,Jumlah
Rp.2.500.000,-
Untuk Salinan Mahkamah Agung R.I. a.n.Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara
ASHADI,SH. Nip.220000754
Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 28 PK/TUN/2002
