P U T U S A N No. 57 K/TUN/2005 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : 1. ENDANG DOYO WULANSARI, kewaganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta; 2. TITIS DOYO WAHASTOTO, kewaganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Universitas Muhammadiyah; 3. REQSI
DOYO
PATRIADI,
kewaganegaraan
Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta; 4. WISNU
DOYO
KRISWARDONO,
kewaganegaraan
Indonesia, pekerjaan Wiraswasta; 5. RATIH DOYO INDRAWATI, kewaganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta; Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan R.A. Wiraatmaja No.54
RT.04/03,
Kelurahan
Kedungwuluh,
Kecamatan
Purwokerto, Kabupaten Banyumas; Dalam hal ini memberi kuasa kepada UMAR NAHDI, SH., Advokat,
berkantor
di
Jalan
Masjid
No.5
Purwokerto,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2003, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Pembanding ; melawan: I.
KEPALA
KANTOR
BANYUMAS,
PERTANAHAN
berkedudukan
di
Jalan
KABUPATEN Jend.
Sudirman
No.356–358 Purwokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada AGOES PRIJANTO, SH. dan ACH, DAROJAT, SH. Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 November
2003 ; II. Dr.
WILLIAM
SETIAWAN,
kewarganegaraan
Indonesia,
pekerjaan - , bertempat tinggal di Jalan Pembangunan I/28 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : PRANATA, Pengacara, berkantor di Jalan Overste Isdiman IV Gg. Anggrek No.1 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2003;
Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 57 K/TUN/2005
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu
sebagai
Para Penggugat telah menggugat
sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokok-
nya atas dalil-dalil : Bahwa adapun obyek sengketa dalam gugatan ini adalah sebagai berikut: 1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tanggal 19 Maret 2001 Daftar Isian 208 Nomor 1760/D, yang mengabulkan perubahan hak bagian atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 109, Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, yang menyatakan bahwa hak bagian : 1. RUTH SETYAWATI SHIULY, nama dahulu LIEM GIOK TAN lahir 1 Juli 1943; 2. Dokter WILLIAM SETIAWAN nama dahulu LIEM WIE LIANG lahir tanggal 30 Desember 1944; 3. ESTER TRISNAWATI SETIAWAN nama dahulu LIEM GIOK ING alias LIEM SIOE ING lahir tanggal 6 Juni 1949; 4. DEBORA MULYATI nama dahulu LIEM GIOK HWA lahir tanggal 27 April 1951; Masing-masing mendapat 3/60 bagian atas tanah tersebut, sebagaimana tercantum dalam buku tanah maupun sertifikat tanah tersebut ; 2. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tanggal 29 Juni 2001 Daftar Isian 208 Nomor 4235/D, yang mengabulkan permohonan peralihan hak atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 109, Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas kepada Dokter WILLIAM SETIAWAN lahir tanggal 30 Desember 1944, sebagaimana tercantum dalam buku tanah maupun Sertifikat tanah tersebut ; 3. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tanggal 5 Desember
2001
Nomor
60/550.1/11/27/2001,
tentang
pemberian
perpanjangan jangka waktu atas tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Sertifikat Nomor
109,
Kelurahan
Kedungwuluh,
Kecamatan
Purwokerto
Barat,
Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 57 K/TUN/2005
Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercantum dalam buku tanah maupun Sertifikat tanah tersebut ; Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini karena Para Penggugat merasa dirugikan dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang telah digunakan sebagai dasar mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat dalam perkara
perdata
Nomor
25/Pdt.G/2003/PN.Pwt.,
di
Pengadilan
Negeri
Purwokerto oleh orang-orang yang sebenarnya tidak berhak untuk menggugat karena keputusan Tata Usaha Negara yang digunakan sebagai dasar gugatan adalah tidak benar atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Para Penggugat sendiri telah bertempat tinggal mengikuti orang tua sejak tahun 1966 berdasarkan Nota Dinas tanggal 17 Desember 1966 dan Nota Dinas tanggal 1 Desember 1966; Bahwa adapun masalahnya dapat Para Penggugat uraikan sebagai berikut: -- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2003 Para Penggugat menerima surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Purwokerto beserta salinan gugatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 22 Juli 2003 dengan register No.25/Pdt.G.2003/PN.Pwt, dalam kedudukan selaku Para Tergugat, dimana Para Pengugat telah digugat oleh Dr. William Setiawan, yang mengaku sebagai satu-satunya pemilik atas tanah dan bangunan yang Para Penggugat huni berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.109 ; -- Bahwa Para Penggugat baru mengetahui isi ataupun apa yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.109 setelah sertifikat tersebut diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 11 September 2003 sebagai bukti dalam perkara perdata No.25/Pdt.G/2003/ PN.Pwt; -- Bahwa setelah Para Penggugat teliti Sertifikat Hak Guna Bangunan No.109 tersebut, Para Penggugat menemukan kejanggalan-kejanggalan dengan kata lain telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maupun kewenangan-kewenangan dalam pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yaitu : a. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.109 Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, semua tercatat atas nama 10 (sepuluh) orang pemegang Hak dengan bagian masingmasing sebagai berikut: - Tan Mei Lan
10/60 ;
Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 57 K/TUN/2005
- Liem Soey King
6/60 ;
- Liem Giok Tan
1/60 ;
- Liem Wie Liang
1/60 ;
- Liem Giok Ing
1/60 ;
- Liem Gik Hwa
1/60 ;
- Tan Lian Hap
10/60 ;
- Tan Lian Ho
10/60 ;
- Tan Lian Hian
10/60
- Tan Lian Hwie
10/60 ;
b. Liem Soey King alias Daniel Setiabudhi yang mempunyai hak bagian sebesar 6/60 adalah sebagai ayah dari 4 orang anaknya yang masingmasing mempunyai hak 1/60 bagian yaitu : - Liem Giok Tan alias Ruth Setyawati Shiuly; - Liem Wie Liang alias Dokter William Setyawan; - Liem Giok Ing alias Esther Trisnawati; - Liem Giok Hwa alias Debora Mulyati, jadi total hak Liem Soey King dan keempat anaknya adalah sebesar 10/60 bagian; c. Bahwa dengan meninggalnya Liem Soey King alias Daniel Setiabudhi, dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.176/Pdt.P/1985/PN.Pwt telah dicatat pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No.109 bahwa keempat anak Liem Soey King masing-masing memiliki hak bagian sebesar 3/60 bagian, jadi total sebesar 12/60 bagian; Bahwa disini terlihat adanya kelebihan hak sebesar 2/60 bagian yang jelas diambil dari hak orang lain yang tidak dijelaskan diambil dari siapa dan dengan dasar apa; d. Bahwa ternyata dalam pencatatan didalam sertifikat tersebut pada kolom “Perubahan nama yang berhak” hanya tercatat nama-nama keempat anak Liem Soey King saja, sedangkan pemegang hak lainnya sama sekali tidak tercatat. Jadi seakan-akan keempat anak Liem Soey King lah yang memegang hak atas tanah dan bangunan tersebut ; e. Kemudian tercatat adanya Akta Jual Beli tertanggal 11 Mei 2001 Nomor 70/JB/PWT.BRT/2001 yang dibuat oleh Dewi Rubhiyanto, SH. PPAT/Notaris di Purwokerto, sehingga kepemilikan tanah dan banguan tersebut dirubah menjadi milik Dokter William Setiawan sebagai salah satu anak dari Liem Soey King ; Bahwa permohonan Para Penggugat dalam pemeriksaan persiapan untuk memperoleh data-data mengenai Akta Jual Beli Nomor 70/V/JB/PWT.BRT/
Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 57 K/TUN/2005
2001 tanggal 11 Mei 2001 beserta dokumen – dokumen pendukungnya tidak dikabulkan oleh Hakim, jadi tidak dapat memberikan alasan secara rinci dan jelas, walaupun Para Penggugat yakin telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan
yang berlaku,
sebab
Tergugat
dalam
suratnya tanggal 7 Agustus 2003 dengan No.500-797 menyatakan siap membuka warkah/dokumen penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.109/Kelurahan
Kedungwuluh
di
muka
persidangan
dalam
perkara
perdata No.25/Pdt.G/2003/PN.Pwt. maupun dalam pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang menyatakan bahwa warkah Akta Jual Beli tersebut telah hilang ; Betul-betul suatu kejanggalan bila dokumen yang berupa Arsip Negara bisa hilang begitu saja, saat dipersoalkan keabsahannya, apakah dokumen tersebut betul-betul hilang atau sengaja dihilangkan ; Sehingga dengan hal tersebut di atas segala sesuatunya berpulang kepada Tergugat, dapat atau tidaknya Tergugat membuktikan bahwa keputusan untuk mengabulkan permohonan peralihan hak telah dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena baik sadar atau tidak sadar Tergugat disini telah membantu Dokter William Setiawan dalam menjarah asset TNI AD Cq. Kodam IV Diponegoro ; f.
Bahwa
kemudian
ternyata
tercatat
juga
adanya
Surat
Keputusan
Perpanjangan Hak Nomor 60/550.1/11.27/2001 tanggal 5 Desember 2001; Bahwa permohonan Para Penggugat dalam pemeriksaan persiapan untuk memperoleh warkah mengenai pemberian keputusan perpanjangan hak tersebut telah tidak dikabulkan dan hanya dikabulkan mengenai surat keputusannya saja, maka walaupun Para Penggugat yakin akan adanya kebohongan-kebohongan
akan
tetapi
Para
Penggugat
tidak
bisa
menunjukkan segala sesuatunya dan kembali berpulang kepada Tergugat untuk membuktikan bahwa pemberian keputusan perpanjangan hak tersebut betul-betul telah
sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku dan tidak ada kebohongan-kebohongan didalamnya yaitu dengan memajukan seluruh warkah tersebut sebagai bukti dalam persidangan ini ; Sedangkan mengenai esensi luas tanah jelas-jelas sudah tidak sesuai lagi dengan surat ukur yang ada, karena tidak adanya pengukuran ulang yang seharusnya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena
pada
sekitar
tahun
1984
telah
terjadi
pelebaran
jalan
R.A.
Wiryaatmaja yang dengan sendirinya juga diketahui oleh Tergugat ;
Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 57 K/TUN/2005
g. Bahwa karena dalam pemeriksaan persiapan permohonan kami untuk mendapatkan dokumen, data maupun fakta yang sangat menentukan untuk mendapatkan kebenaran materiil tidak dikabulkan sebagaimana telah kami uraikan juga di atas, maka kami mohon Hakim dapat memerintahkan pemeriksaan serta penjelasan tentang dokumen-dokumen yang belum diberikan
dalam
pemeriksaan
persiapan
tersebut
sesegera
mungkin,
sehingga kami masih bisa menambah alasan-alasan gugatan kami dalam Replik kami (Jo Pasal 75 dan Pasal 85 Undang-Undang No.5 Tahun 1986) yaitu : - Akta Jual Beli Nomor 70/V/JB/PWT.BRT/2001 tanggal 11 Mei 2001 beserta dokumen-dokumen pendukungnya dan - Warkah Keputusan Perpanjangan Hak Nomor 60/550.1/11.27/2001 tanggal 5 Desember 2001; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tanggal 19 Maret 2001 Daftar Isian 208 Nomor 1760/D, yang mengabulkan perubahan hak bagian atas tanah Hak Guna Bangunan
(HGB)
Nomor
109,
Kelurahan
Kedungwuluh,
Kecamatan
Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas yang menyatakan bahwa hak bagian : 1. RUTH SETYAWATI SHIULY, nama dahulu LIEM GIOK TAN lahir tanggal 1 Juli 1943; 2. Dokter WILLIAM SETIAWAN nama dahulu LIEM WIE LIANG lahir tanggal 30 Desember 1944; 3. ESTHER TRISNAWATI nama dahulu LIEM GIOK ING alias LIEM SIOE ING lahir tanggal 6 Juni 1949; 4. DEBORA MULYATI nama dahulu LIEM GIOK HWA lahir tanggal 27 April 1951; 3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tanggal 29 Juni 2001 Daftar Isian 208 Nomor 4235/D, yang mengabulkan permohonan peralihan hak atas tanah Hak Guna Bangunan Purwokerto
(HGB) Barat,
Nomor
109,
Kabupaten
Kelurahan Banyumas
Kedungwuluh, kepada
Dokter
Kecamatan WILLIAM
Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 57 K/TUN/2005
SETIAWAN lahir tanggal 30 Desember 1944, sebagaimana tercantum dalam buku tanah maupun Sertifikat tanah tersebut ; 4. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tanggal 5 Desember 2001 Nomor 60/550.1/11.27/ 2001, tentang pemberian perpanjangan jangka waktu atas tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Sertifikat Nomor 109, Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercantum didalam Buku Tanah maupun Sertifikat tanah tersebut ; 5. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Tergugat ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya
atas dalil-dalil sebagai
berikut : -
Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Surat Keputusan yang dipersengketakan bukanlah bersifat Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan tindakan mencatat saja atas fakta hukum yang ada, maka penilaiannya terhadap tindakan-tindakan Tergugat menjadi wewenang Pengadilan Negeri ;
-- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kwalitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ; -- Bahwa Para Penggugat tidak secara jelas menguraikan dan menyebutkan tindakan – tindakan Tergugat yang dikualifikasikan sebagai sewenangwenang, gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel); Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
telah
mengambil
putusan,
yaitu
putusan
No.
57/G/TUN/
2003/PTUN.SMG., tanggal 2 Juni 2004 yang amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi : -- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; Dalam Pokok Perkara : -- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat terima; -- Membebankan
biaya
perkara
ini
kepada
Para
Penggugat
sebesar
Rp.344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah); Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan No. 110/B.TUN/2004/PT.TUN.SBY., tanggal 18 Oktober 2004 ;
Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 57 K/TUN/2005
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 November 2004 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan
surat
kuasa
khusus
tanggal
16
Oktober
2003
diajukan
permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Desember 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 57.Srt.G.TUN/2003.P.TUN.Smg. yang
dibuat
oleh
Panitera
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Semarang,
permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 6 Desember 2004 ; Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding yang pada tanggal 8 November 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi
yang
diterima
di
Kepaniteraan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Semarang pada tanggal 10 Januari 2005; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : -- Bahwa Para Pemohon Kasasi karena merasa dirugikan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Termohon Kasasi I karena telah digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan terhadap para Pemohon Kasasi dalam perkara perdata No.25/Pdt.G/2003/PN.Pwt di Pengadilan Negeri Purwokerto oleh orang yang sebenarnya tidak berhak untuk menggugat karena Keputusan Tata Usaha Negara yang digunakan sebagai dasar gugatan adalah tidak benar ataupun melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -- Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya pada permasalahan hukum di atas sebagaimana disebutkan dalam halaman 32 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.57/G.TUN/2003/PTUN.Smg berbunyi sebagai berikut: “Menimbang, bahwa apakah dengan alasan/dasar Para Penggugat telah digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Purwokerto, dimana Surat Keputusan yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, telah digunakan sebagai dasar menggugat pada
Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 57 K/TUN/2005
Pengadilan tersebut, sehingga Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, dan dalam kasus ini Para Penggugat mengajukan gugatan dengan tuntutan mohon dibatalkannya obyek sengketa tersebut dapat dibatalkan?” Untuk pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan menilai dari segi hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah obyek sengketa perkara a quo? Dari pertimbangan hukum tersebut di atas Judex Factie akan menilai dari segi hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan tanah obyek sengketa perkara a quo, disini jelas terlihat bahwa Judex Factie telah benarbenar keliru karena akan menilai masalah hubungan hukum keperdataan antara Pemohon Kasasi dengan tanah obyek sengketa perkara, padahal hubungan tersebut adalah hubungan secara keperdataan yang sampai saat ini sedang dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Purwokerto, dalam hal ini perkara perdata No.25/Pdt.G/2003/PN.Pwt dan hal ini bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mempertimbangkannya; Sebagaimana pula telah dipertimbangkan lebih jauh dalam putusan perkara No.57/G/TUN/2003/PTUN.SMG halaman 34 dan 35 yang dijadikan dasar keputusan
dalam
perkara
ini
dimana
yang
dipertimbangkan
adalah
hubungan keperdataan antara Soeparlan Notosoeprodjo dengan Korem 071 Wijayakusuma yang tidak ada sama sekali hubungan dengan gugatan Para Pemohon Kasasi, sehingga lebih jelas lagi Judex Factie telah mendudukkan diri sebagai Hakim Perdata; Justru dengan pertimbangan tersebut Judex Factie tahu bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Korem 071 Wijayakusuma, jadi merupakan asset Negara yang berada dibawah kekuasaan TNI AD, Judex Factie tahu persis bahwa Para Termohon Kasasi tidak bisa membuktikan perolehan hak yang sah, sehingga penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Termohon Kasasi I yang Para Pemohon Kasasi gugat dalam perkara ini betul-betul telah dibuat melanggar peraturan yang berlaku atau dibuat dalam kesewenang-wenangan; Apakah hal tersebut yang menjadi sebab Judex Factie mencari-cari alasan keperdataan seperti tersebut di atas karena tahu persis bahwa Keputusan
Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 57 K/TUN/2005
Tata Usaha Negara tersebut betul-betul dibuat dengan sewenang-wenang dan harus dibatalkan lebih-lebih karena menyangkut asset Negara; Sebab selama persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Termohon Kasasi II telah berkali-kali mengajukan keberatan terhadap kepentingan Para Pemohon Kasasi, dimana Majelis Hakim pada saat itu telah menolak keberatan tersebut karena Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 53 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, lalu mengapa sampai Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berubah pikiran dalam putusannya, padahal semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang ditinjau dari segi hukum Tata Usaha Negara sebagaimana dikemukakan dalam halaman 32, 33 dan 34 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.57/G/TUN/2003/PTUN.Smg bila diterapkan dengan alasan kepentingan Para Pemohon Kasasi untuk mengajukan gugatan ini adalah sudah benar dan cocok, kalau saja Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak menyelewengkan masalahnya ke permasalahan keperdataan yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan gugatan Para Pemohon Kasasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang seperti tersebut di atas; Sebab selama Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak benar itu tidak digunakan untuk menggugat Para Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi tidak punya kepentingan, akan tetapi begitu Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak benar itu digunakan untuk menggugat Para Pemohon Kasasi, maka dengan sendirinya Para Pemohon Kasasi mempunyai kepentingan karena akan menderita kerugian yang merupakan akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sebab kalau para Pemohon Kasasi tidak berhak untuk mengajukan gugatan, maka sama saja dengan memberi hak kepada pemegang Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak benar untuk dengan sewenang-wenang menggunakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut kepada siapapun juga tanpa adanya perlindungan hukum akibat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak benar dan sewenangwenang tersebut ; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab alasan-alasan tersebut di atas bersifat pengulangan fakta di persidangan, dan lagi pula alasan-alasan
Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 57 K/TUN/2005
tersebut
adalah
mengenai
penilaian
hasil
pembuktian
yang
bersifat
penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat
yang
diawajibkan
oleh
peraturan
perundang-undangan,
yang
mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila
Pengadilan
sebagaimana
tidak
yang
berwenang
dimaksud
atau
dalam
melampaui
Pasal
30
batas
wewenangnya,
Undang-undang
tentang
Mahkamah Agung (Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : ENDANG DOYO WULANSARI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. ENDANG DOYO WULANSARI, 2. TITIS DOYO WAHASTOTO, 3. REQSI DOYO PATRIADI,
SH.,
4. WISNU
DOYO
KRISWARDONO,
5.
RATIH
DOYO
INDRAWATI tersebut ; Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah
diputuskan
dalam
rapat
permusyawaratan
Mahkamah
Agung pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2007 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. sebagai
Ketua
Muchsan, SH.
Hakim Agung
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.
dan Prof. DR.
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta
Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 57 K/TUN/2005
Hakim-Hakim
Anggota
tersebut
dan
dibantu oleh
Florensani Kendenan,
SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim – Hakim Anggota : ttd./Prof.DR. H. Ahmad Sukardja, SH. ttd./Prof.DR. Muchsan, SH.
Ketua Majelis : ttd./ Prof.DR. Paulus E. Lotulung, SH.
Biaya – biaya :
Panitera Pengganti : ttd./Florensani Kendenan, SHH.MH.
1. Materai …………….. ………Rp. 6.000,2. Redaksi ……………. ………Rp. 1.000,3. Adm. Kasasi ………………. Rp.493.000,Jumlah Rp.500.000,-
Untuk salinan MAHKAMAH AGUNG RI. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,
ASHADI, SH. NIP.220000754
Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 57 K/TUN/2005
