2006 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G memeriksa perkara pidana dalam tingkat

UTUSAN No. 2929 K/Pid/2006 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH

AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : I. Nama

: SUTADI, S.H., M.M. ;

tempat lahir

: Gombong ;

Tanggal lahir

: 12 Mei 1953 ;

jenis kelamin

: Laki-laki ;

kebangsaan

: Indonesia ;

tempat tinggal

: Jl. Danau Tambora I RT.02/06 Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok ;

agama

: Islam ;

pekerjaan

: Mantan Ketua DPRD Kota Depok Periode 1999 s/d 2004 ;

II. Nama

: H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos. ;

tempat lahir

: Depok ;

Tanggal lahir

: 01 Agustus 1945 ;

jenis kelamin

: Laki-laki ;

kebangsaan

: Indonesia ;

tempat tinggal

: Jl.

Swadaya II

No.

57

RT.

05/02

Kecamatan Beji, Kota Depok ; agama

: Islam ;

pekerjaan

: Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Depok Periode 1999 s/d 2004 ;

III. Nama

: M. HASBULLAH R, S.Pd., M.Hum. ;

tempat lahir

: Lahat ;

Tanggal lahir

: 15 Juni 1971 ;

jenis kelamin

: Laki-laki ;

kebangsaan

: Indonesia ;

tempat tinggal

: Jl. Kencana No. 15 RT 04/04 Kalimulya, Kota Depok ;

agama

: Islam ;

pekerjaan

: Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Depok Periode 1999 s/d 2004 ;

Hal. 1 dari 72 hal. Put. No. 2929 K/Pid/2006

Para Terdakwa berada di luar tahanan ; yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa : PRIMAIR : Bahwa Terdakwa I. SUTADI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya selaku Ketua DPRD Kota Depok masa bakti Tahun 1999 - 2004, II. H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos., dan III. M. HASBULLAH R, S.Pd., M.Hum., masing–masing dalam kapasitas selaku Wakil Ketua DPRD Kota Depok masa bakti 1999-2004 secara bersama–sama atau bertindak sendiri–sendiri dengan Panitia Anggaran DPRD Kota Depok T.A. 2002 antara lain BAMBANG SUTOPO, M.B.A., Ir. BAMBANG PRIHANTO, M.M., MAZHAB H.M., Drs. MANSURIA, RAFIE AHMAD, Drs. H. MAHRUP AMAN bin AMAN, Hj. RATNA NURYANA, B.B.A., Drs. SASONO, Drs. H. DAMANHURI, KUSDIHARTO, HIRAS TONY HUTAPEA, H. AGUS SUTONDO, CHRISTIAN POLTAK SLAMET SILABAN dan H. HARIYONO, S.E. (masing–masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta dengan Drs. H. SUMARIS SUDAMARA dan SALIMAN MIREDJA (masing–masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari 2002 sampai dengan Desember 2002, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2002, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara–cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. SUTADI, S.H., M.M, Terdakwa II. H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos. dan Terdakwa

III. M. HASBULLAH R, S.Pd., M.Hum,

beserta 42 (empat puluh dua) orang lainnya berdasarkan hasil Pemilu 1999, yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/SK.979-Otda/1999 tanggal 01 September 1999 tentang Pengangkatan Anggota DPRD Kota Depok Periode 1999-2004 telah diangkat menjadi anggota DPRD Kota Depok Periode 1999-2004 ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 08 Oktober 1999 tentang Pengangkatan para Terdakwa sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Depok Periode 1999-2004 telah mengangkat Terdakwa I. SUTADI, S.H., M.M. sebagai Ketua DPRD Kota


Depok periode tahun 1999-2004 dan Terdakwa II. H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos serta Terdakwa III. M. HASBULLAH R, S.Pd., M.Hum masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Depok periode 1999-2004 ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Depok No. 04 Tahun 1999 tanggal 17 November 1999, para Terdakwa selaku Pimpinan DPRD Kota Depok mempunyai tugas dan kewajiban : a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dengan para Wakil Ketua serta mengumumkan dalam rapat paripurna permulaan tahun rapat ; b. Memimpin Rapat Panitia Musyawarah dalam menetapkan acara rapat paripurna dan pelaksanaannya ; c. Memimpin rapat paripurna dengan menjaga peraturan tata tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi izin bicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu; d. Memimpin rapat gabungan Komisi ; e. Membuat kesimpulan rapat yang dipimpinnya ; f. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat ; g. Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak yang bersangkutan ; h. Memberitahukan kepada Walikota hasil musyawarah yang dianggap perlu dan untuk ditindak lanjuti ; i. Mengadakan konsultasi dengan Walikota dan pihak-pihak yang dianggap perlu ; j. Menentukan kebijaksanaan Anggaran Belanja DPRD berdasarkan pertimbangan Panitia Musyawarah dengan dibantu oleh Panitia Anggaran dan mempertimbangkan pendapat Sekretaris DPRD ; k. Mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban Sekretaris DPRD ; l. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari komisi-komisi ; m. Menyampaikan

laporan

keuangan

DPRD

dalam

Rapat

Panitia

Musyawarah pada akhir tahun anggaran ;

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas di bidang anggaran Terdakwa I. SUTADI, S.H., M.M., Terdakwa

II. H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos dan

Terdakwa III. M. HASBULLAH R, S.Pd., M.Hum serta 18 orang Anggota DPRD Kota Depok dan 1 orang Setwan (Drs. ENDANG RUKANA) telah diangkat sebagai Panitia Anggaran DPRD Kota Depok berdasarkan Keputusan DPRD Kota Depok Nomor 07 Tahun 2001 tanggal Januari 2001 tentang Penetapan Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Depok Tahun 2001-2002 yang susunan selengkapnya sebagai berikut :


No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

NAMA SUTADI, S.H. H. NAMING D. BOTHIN M. HASBULLAH RAHMAD, S.Pd. M. AMIEN Drs. ENDANG RUKANA BAMBANG SUTOPO, M.B.A. MAZHAB H.M. Ir. BAMBANG PRIHANTO Drs. MANSURIA RAFIE AHMAD AZHARI Drs. MACHRUP AMAN H. AMSIR KUSDIHARTO, S.Pd. HARIYONO, S.E. TOGU H. SIBUEA, S.E., M.M. MANAHAN PANGGABEAN Drs. SASONO BERNHARD, S.H. H. TONY HUTAPEA, S.Sos., M.B.A. Drs. H. SUMARIS SUDAMARA SALIMAN MIREDJA

JABATAN Ketua merangkap anggota Wakil Ketua I merangkap anggota Wakil Ketua II merangkap anggota Wakil Ketua III merangkap anggota Sekretaris bukan anggota Ketua Harian Wakil Ketua Harian Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Bahwa susunan Panitia Anggaran DPRD Kota Depok berdasarkan Nomor 07 Tahun 2001 tanggal Januari 2001, kemudian dirubah dengan Keputusan DPRD Kota Depok Nomor 04 tahun 2002 tanggal 2 April 2002 tentang Penetapan Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Depok Tahun 2002-2003, yang susunan selengkapnya sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

NAMA SUTADI, S.H. H. NAMING D. BOTHIN M. HASBULLAH RAHMAD, S.Pd. M. AMIEN Drs. ENDANG RUKANA BAMBANG SUTOPO, M.B.A. MAZHAB H.M. Ir. BAMBANG PRIHANTO Drs. MANSURIA RAFIE AHMAD Drs. H. DAMANHURI Drs. MACHRUP AMAN Hj. RATNA NURYANA KUSDIHARTO, S.Pd. HARIYONO, S.E. H.M. ERWIN LIMBONG AGUS SUTONDO Drs. SASONO CPS SILABAN H. TONY HUTAPEA, S.Sos., M.B.A. Drs. H. SUMARIS SUDAMARA SALIMAN MIREDJA



Bahwa dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Depok Tahun Anggaran 2002, Panitia Anggaran mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Depok No. 04 Tahun 1999 mempunyai tugas sebagai berikut : a. Memberikan

saran

dan

pendapat

kepada

Walikota

dalam

mempersiapkan rancangan nota keuangan tentang rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD serta rancangan perhitungan APBD yang telah disampaikan Walikota ; b. Mengumpulkan

bahan

dan

informasi

dalam

rangka

membahas

rancangan APBD, perhitungan APBD dan perubahan APBD ; c. Bersama Walikota mempersiapkan rancangan nota keuangan tentang rancangan APBD, dan rancangan perubahan APBD serta rancangan perhitungan APBD ; d. Memberikan masukan dan saran dalam menyusun anggaran belanja DPRD kepada Panitia Khusus ; e. Menerima

masukan

dari

komisi-komisi

dan

fraksi-fraksi

dalam

pembahasan rancangan Perda tentang APBD ; f.

Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan terhadap kesepakatan yang disahkan dengan Peraturan Daerah ;

Bahwa dalam rangka penyusunan dan pengajuan Anggaran Belanja Rutin DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Depok T.A. 2002, Panitia Anggaran DPRD telah mengajukan Daftar Rancangan Anggaran Belanja untuk DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Depok T.A. 2002 yang diajukan ke Walikota Depok dengan Surat Nomor 172/1099 – Setwan tanggal 24 Desember 2001 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. H. NAMING D. BOTHIN ;

Bahwa kemudian Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dimasukkan dalam RAPBD Kota Depok T.A. 2002 untuk selanjutnya dibahas bersama oleh Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Legislatif Kota Depok guna mendapat persetujuan dan pengesahan ;

Bahwa setelah melalui tahapan-tahapan pembahasan maka pada Sidang Paripurna tanggal 22 Januari 2002, RAPBD Kota Depok T.A. 2002 disahkan menjadi APBD Kota Depok T.A. 2002 dengan Perda Kota Depok No. 1 Tahun 2002 ;

Bahwa Perda No. 1 Tahun 2002 Tentang APBD Kota Depok T.A. 2002, memuat Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Depok T.A. 2002 sebagai berikut :


PASAL 2.2.1

URAIAN PASAL

ANGGARAN KOTA TAHUN 2002 14.051.269.000,-

DPRD DAN SETWAN Belanja Dewan

1.880.366.000,-

Penghasilan Tetap

1.231.476.000,-

1001.a.10 1001.a.20 1001.a.30 1002.a. 1002.a.

Tunjangan Refresentasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Beras Uang Paket Tunjangan Kesejahteraan

635.100.000,27.390.000,59.400.000,158.784.000,0,00

1003.a.

Tunjangan Jabatan

32.280.000,-

1004.a.

Tunjangan Komisi

44.400.000,-

1005.a.

Tunjangan Khusus

63.390.000,-

1005.a.

Tunjangan Kehormatan

1006.a.

Tunjangan Perbaikan Penghasilan

0,00 210.732.000,-

Tunjangan Panitia

68.040.000,-

1007.a.10

Tunjangan Panitia Anggaran

31.920.000,-

1006.a.20

Tunjangan Panitia Musyawarah

36.120.000,-

1006.a.30

Tunjangan Panitia Khusus

0,00

Tunjangan Kesejahteraan

580.850.000,-

1008.a

Tunjangan Kesehatan

575.100.000,-

1009.a

Uang Duka

5.750.000,-

Belanja Setwan

12.170.903.000,-

Belanja Pegawai Setwan

353.662.000,-

1001

Gaji dan Tunjangan lainnya

227.844.000,-

1002

Tunjangan Beras

17.078.000,-

1003

Honorarium

21.000.000,-

1004

Uang Lembur

54.800.000,-

1008

Tunjangan Daerah

32.940.000,-

Belanja Barang

3.287.821.000,-

1011

Ongkos Kantor

3.021.918.000,-

1012

Pembelian Inventaris Kantor

1014

Biaya Perpustakaan

32.000.000,-

1015

Biaya Hansip

21.600.000,-

1016

Biaya Pakaian Dinas

212.303.000,-

Belanja Operasi dan Pemeliharaan

946.442.000,-

1051

Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor

75.000.000,-

1053

Biaya Pemeliharaan Kendaraan

1054

Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor

1071

0,00

836.442.000,35.000.000,-

Belanja Perjalanan

2.200.000.000,-

Biaya Perjalanan Dinas

2.200.000.000,-

Belanja Lain-lain

5.382.978.000,-


1085

Biaya Publikasi / Dokumentasi

139.740.000,-

1090

Biaya Kesejahteraan Pegawai

4.794.780.000,-

1101

Biaya Penunjang Kegiatan

448.458.000,-

Bahwa terhadap Perda Kota Depok No. 01 Tahun 2002 tanggal 22 Januari 2002 tentang APBD Kota Depok TA. 2002 yang didalamnya juga memuat Anggaran Belanja Rutin DPRD dan Sekretaris Dewan Kota Depok T.A. 2002, selanjutnya setelah mendengar masukan dan saran dari Sekretaris Dewan, Komisi dan Fraksi, kemudian oleh para Terdakwa bersama-sama dengan Panitia Anggaran Dewan lainnya yang antara lain terdiri dari BAMBANG SUTOPO, M.B.A.,

Ir. BAMBANG PRIHANTO, M.M., MAZHAB

H.M., Drs. MANSURIA, RAFIE AHMAD, Drs. H. MAHRUP AMAN bin AMAN, Hj. RATNA NURYANA, B.B.A., Drs. SASONO, Drs. H. DAMANHURI, KUSDIHARTO, HIRAS TONY HUTAPEA, H. AGUS SUTONDO, CHRISTIAN POLTAK

SLAMET

SILABAN

dan

H.

HARIYONO,

S.E.,

dilakukan

pembahasan untuk penjabarannya, yang kemudian dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kota Depok No. 01.1/Kpts-Pimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok T.A. 2002, yang ditanda tangani oleh para Terdakwa, dimana materi yang dimuat dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kota Depok No. 01.1/Kpts-Pimp/2002 tanggal 23 Januari 2002, berikut lampirannya yang memuat uraian dan rincian sebagai berikut : KODE ANGGARAN

1001.10.a

U R A I A N

JUMLAH

POS BELANJA DPRD dan SEKRETARIAT DPRD

Rp. 14.051.269.000,

I. BELANJA DPRD

Rp. 1.880.366.000,-

Uang Representasi

Rp.

635.100.000,-

Rp.

17.400.000,-

Rp.

46.980.000,-

Rp.

570.720.000,-

Rp.

27.390.000,-

Rp.

654.000,-

Rp.

1.890.000,-

1. Ketua DPRD 1 x 12 x Rp. 1.450.000,2. Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp. 1.305.000,3. Anggota DPRD 41 x 12 x Rp. 1.160.000,1001.20.a

Tunjangan Keluarga 1. Ketua DPRD 1 x 12 x Rp. 54.500,2. Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp. 52.500,3. Anggota DPRD


41 x 12 x Rp. 50.500,1001.30.a 1002.a

Rp.

24.846.000,-

45 x 4 x 12 x Rp. 27.000,-

Rp.

59.400.000,-

Uang Paket

Rp.

158.784.000,-

Rp.

4.350.000,-

Rp.

11.754.000,-

Rp.

142.680.000,-

Rp.

32.280.000,-

Rp.

8.700.000,-

Rp.

23.580.000,-

Rp.

44.400.000,-

Rp.

8.700.000,-

Rp.

6.540.000,-

Rp.

6.540.000,-

Rp.

22.620.000,-

Tunjangan Beras

1. Ketua DPRD 1 x 12 x Rp. 362.500,2. Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp. 326.500,3. Anggota DPRD 41 x 12 x Rp. 290.000,1003.a

Tunjangan Jabatan 1. Ketua DPRD 1 x 12 x Rp. 725.000,2. Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp. 665.000,-

1004.a

Tunjangan Komisi 1. Ketua Komisi 5 x 12 x Rp. 145.000,2. Wakil Ketua Komisi 5 x 12 x Rp. 109.000,3. Sekretaris Komisi 5 x 12 x Rp. 109.000,4. Anggota DPRD 26 x 12 x Rp. 72.500,-

1005.a 1006.a

Tunjangan Khusus 12 bulan x Rp. 5.282.542,-

Rp.

63.390.000,-


Rp.

210.732.000,-

Rp.

4.740.000,-

Rp.

14.112.000,-

Rp.

191.880.000,-

Rp.

31.920.000,-

Rp.

2.520.000,-

Rp.

2.100.000,-

Rp.

2.100.000,-

Rp.

25.200.000,-

Rp.

36.120.000,-

Rp.

2.520.000,-

Rp.

6.300.000,-

Rp.

2.100.000,-

1. Ketua DPRD 1 x 12 x Rp. 395.000,2. Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp. 392.000,3. Anggota DPRD 41 x 12 x Rp. 390.000,1007.a.10

Tunjangan Panitia Anggaran 1. Ketua Panitia 1 x 12 x Rp. 210.000,2. Wakil Ketua Panitia 1 x 12 x Rp. 175.000,3. Sekretaris Panitia 1 x 12 x Rp. 175.000,4. Anggota Panitia 14 x 12 x Rp. 150.000,-

1006.a.20

Tunjangan Panitia Musyawarah 1. Ketua Panitia 1 x 12 x Rp. 210.000,2. Wakil Ketua Panitia 3 x 12 x Rp. 175.000,3. Sekretaris bukan Angota 1 x 12 x Rp. 175.000,-


4. Anggota Panitia Rp.

25.200.000,-

Rp.

575.100.000,-

Rp.

9.180.000,-

Rp.

27.540.000,-

Rp.

376.380.000,-

45 x Rp. 3.600.000,-

Rp.

162.000.000,-

Uang Duka

Rp.

5.750.000,-

14 x 12 x Rp. 175.000,Tunjangan Kesehatan

1008.a

1. Ketua DPRD 1 x 12 x Rp. 765.000,2. Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp.765.000,3. Anggota DPRD 41 x 12 x Rp.765.000,Biaya Penggantian Pengobatan dan General Check Up 1109.a

Uang Duka SEKRETARIAT DPRD KOTA DEPOK

Rp.12.170.903.000,-

BELANJA PEGAWAI

Rp.

535.662.000,-

2.2.1.1001.

Gaji dan Tunjangan Lainnya

Rp.

227.844.000,-

2.2.1.1002

Tunjangan Beras

Rp.

17.078.000,-

2.2.1.1003

Honorarium

Rp.

21.000.000,-

Rp.

54.800.000,-

Rp.

32.940.000,-

.10

Honor Bulanan Petugas Kebersihan / Rumah Tangga 10 Orang x 12 Bulan x Rp.175.000,-

2.2.1.1004. .10

Biaya Lembur Rutin Rp.

40.800.000,-

Rp.

14.000.000,-

Biaya Lembur Khusus 20 Orang x 70 Kgtn x Rp. 10.000,-

2.2.1.1008.

21.000.000,-

Biaya Lembur 34 orang x 120 hari x Rp.10.000,-

.20

Rp.

Tunjangan Daerah Sekretaris DPRD 1 orang x 12 bln x Rp.450.000,-

Rp.

5.400.000,-

Rp.

8.400.000,-

Rp.

15.000.000,-

Rp.

720.000,-

Rp.

720.000,-

Rp.

600.000,-

Rp.

900.000,-

Rp.

1.200.000,-

Kepala Bagian 2 org x 12 bln x Rp. 350.000,Kepala Sub Bagian 5 org x 12 bln x Rp. 250.000,Bendaharawan Rutin 1 org x 12 bln x Rp. 60.000,Bendaharawan Barang 1 org x 12 bln x Rp. 60.000,Aksiptaris 1 org x 12 bln x Rp. 50.000,Operator Komputer 1 org x 12 bln x Rp. 75.000,Programer 1 org x 12 bln x Rp. 100.000,BELANJA BARANG 2.2.1.1011.

Rp. 3.287.821.000,-

ONGKOS KANTOR

.10

Alat tulis Kantor

Rp.

75.660.000,-

.20

Barang cetakan habis dipakai

Rp.

274.401.000,-

Barang cetakan dipakai habis

Rp.

50.000.000,-

Rp. 3.021.918.000,-


Barang cetakan risalah rapat

Rp.

60.000.000,-

Buku agenda dan kalender 2002

Rp.

20.000.000,-

Penjilidan dan photo copy

Rp.

41.401.000,-

Langganan Surat Kabar &Majalah

Rp.

78.000.000,-

Plakat, vandal piala, lencana

Rp.

20.000.000,-

Leaflet DPRD 100 lembar

Rp.

5.000.000,-

.50

Jasa Perkantoran

Rp.

15.000.000,-

.60

Langganan Listrik, Telp, PAM

Rp.

178.800.000,-

Rp.

9.600.000,-

Rp.

25.200.000,-

Rp.

144.000.000,-

Rp.

75.000.000,-

Rp.

180.000.000,-

Papan nama, cindera mata, dll

1. Ketua DPRD 1 x 12 x Rp. 800.000,2. Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp. 700.000,3. Sekretariat DPRD 12 bulan x Rp. 12.000.000,.70

Tunjangan Perumahan 1. Ketua DPRD 1 x 12 x Rp. 6.250.000,2. Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp. 5.000.000,-

.80

.90

Alat listrik dan elektronik Habis Dipakai Rp.

15.000.000,-

Lain – lain Ongkos Kantor

Rp.

2.208.057.000,-

Biaya Jamuan rapat – rapat

Rp.

334.547.000,-

Honor Rapat :

Rp.

1.400.000.000,-

Rp.

63.510.000,-

Rp.

1.740.000,-

Rp.

4.698.000,-

Rp.

57.072.000,-

Rp.

410.000.000,-

Rapat Panitia Musyawarah Rapat Panitia Khusus Rapat Paripurna Rapat Paripurna Khusus Rapat Paripurna Istimewa Tunjangan Purna Bhakti 1. Ketua DPRD 1 x 12 x Rp. 145.000,2. Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp. 130.500,-

Rp.

32.000.000,-

Rp.

21.600.000,-

3. Anggota DPRD 41 x 12 x Rp. 116.000,Taktis Pimpinan 1. Ketua DPRD 1 x 12 x Rp. 75.000.000,-

Rp.

75.000.000,-

2. Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp. 50.000.000,-

2.2.1.1014

Rp. 212.303.000,Rp.

150.000.000,-

IKD

Rp.

35.000.000,-

Bantuan Sosial

Rp.

50.000.000,-

HUT DPRD KOTA DEPOK

Rp.

50.000.000,-


.90

Dana Adeksi

Rp.

50.000.000,-

Lain – lain biaya Perpustakaan

Rp.

32.000.000,-

Kebutuhan Humas

Rp.

32.000.000,-

Rp.

21.600.000,-

Lain-lain Pakaian Dinas

Rp.

212.302.500,-

Anggota DPRD

Rp.

197.302.500,-

Rp.

54.000.000,-

45 orang x 2 stel x Rp.700.000

Rp.

63.000.000,-

Perlengkapan pakaian dinas

Rp.

63.000.000,-

Rp.

17.302.500,-

Rp.

7.200.000,-

Rp.

7.800.000,-

Biaya Perpustakaan 2.2.1.1015

Biaya Hansip 2.2.1.1016 .90

Petugas Piket 6 orang x 360 harixRp.10.000 Biaya Pakaian Dinas

PSH 45 orang x 2 stelxRp.600.000 PSR

Pakaian Olahraga 45 orang x 1 stel x Rp.384.500 Sekretariat DPRD PSH 6 Orang x 2 stel x Rp. 600.000 Pakaian Olahraga 39 Orang x 1 stel x Rp.200.000

2.2.1.1051 2.2.1.1053

2.2.1.1054

2.2.1.1071

Rp. 946.442.000,Rp. 75.000.000,Rp. 836.442.000,-

BELANJA PEMELIHARAAN Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Reparasi Penggantian Suku Cadang Service Pembelian BBM Pimpinan DPRD 4 org x 20 ltr x 252 hr x Rp. 1.900,- =

50.000.000,60.000.000,269.842.800,38.304.000,-

Ketua Komisi 5 org x 15 ltr x 252 hr x Rp. 1.900,- = Anggota DPRD 36 org x 10 ltr x 252 hr x Rp. 1.900,- = Sekretaris DPRD 1 org x 12 bln x Rp. 275.000,= Kepala Bagian 2 org x 12 bln x Rp. 200.000,Kepala Sub Bagian 5 org x 12 bln x Rp. 125.000,= Sekretariat DPRD 2 mbl x 5 ltr x 252 hr x Rp.1.900,- = 3 mtr x 2 ltr x 252 hr x Rp. 1.900,- = Pembelian Accu dan Ban Mobil Biaya penyelesaian Surat kendaraan Lain-lain Biaya Pemeliharaan Kendaraan Biaya pemeliharaan Inventaris Kantor Lain-lain Pemeliharaan Inventaris Kantor BELANJA PERJALANAN DINAS Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Anggota DPRD) Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD 45 org x 12 bln x Rp. 800.000,= Rp. Biaya Reses 45 org x 4 kgt x Rp. 900.000,= Rp.

35.910.000,172.868.000,3.300.000,4.800.000,7.500.000,4.788.000,2.872.000,50.000.000,2.000.000,404.599.200,35.000.000,35.000.000,2.200.000.000,899.950.000,-

432.000.000,432.000.000,162.000.000,162.000.000,-


Biaya Perj. Dinas Dlm Daerah Kota Depok

Ketua 1 org x 150 kgt x Rp. 120.000,Wakil Ketua 3 org x 150 kgt x Rp. 120.000,Ketua Komisi 5 kom x 200 kgt x Rp. 105.000,Fraksi 10 Frks x 40 kgt x Rp. 110.000,Anggota Fraksi 35 kom x 20 kgt x Rp. 105.000,(Sekretariat DPRD) Golongan IV 1 org x 40 kgt x Rp. 10.000,Golongan III 12 org x 40 kgt x Rp. 7.500,Golongan II 8 org x 40 kgt x Rp. 5.000,Golongan I dan Kontrak/Sukwan 13 org x 150 kgt x Rp. 3.000,-

294.500.000,-

=

Rp.

=

Rp.

=

Rp. 105.000.000,-

=

Rp.

44.000.000,-

=

Rp.

73.500.000,11.450.000,-

=

Rp.

400.000,-

=

Rp.

3.600.000,-

=

Rp.

1.600.000,-

=

Rp.

5.850.000,-

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Anggota DPRD) Perj. Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Ketua 1 org x 48 kgt x Rp. 900.000,- = Rp. Wakil Ketua 3 org x 48 kgt x Rp. 900.000,- = Rp. Komisi 5 kom x 18 kgt x Rp.900.000,- = Rp. Panitia Anggaran 12 kgt x Rp. 900.000,= Rp. Anggota 41 org x 5 kgt x Rp.900.000,= Rp. Perj. Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Ketua 1 org x 40 kgt x Rp.1.250.000,- = Rp. Wakil Ketua 3 org x 38 kgt x Rp. 1.250.000,- = Rp. Komisi 5 kom x 7 kgt x Rp.1.250.000, = Rp. Anggota 41 org x 4 kgt x Rp.1.250.000,- = Rp. (SEKRETARIAT DPRD) Wilayah Jabotabek Golongan IV 1 org x 10 kgt x Rp. 70.000,= Rp. Golongan III 12 org x 10 kgt x Rp. 50.000,= Rp. Golongan II 8 org x 15 kgt x Rp. 36.000,= Rp. Golongan I dan Kontrak/Sukwan 13 org x 50 kgt x Rp. 24.000,- = Rp. Wilayah Jawa Barat Lainnya Golongan IV 1 org x 10 kgt x Rp. 90.000,Golongan III 12 org x 6 kgt x Rp. 75.000,Golongan II 8 org x 10 kgt x Rp. 60.000,-0 Golongan I dan Kontrak/Sukwan 13 org x 50 kgt x Rp. 45.000,Keluar Wilayah Jawa Barat Golongan IV 1 org x 6 kgt x Rp. 90.000,-

18.000.000,54.000.000,-

980.720.000,499.100.000,43.200.000,129.600.000,81.000.000,10.800.000,184.500.000,441.250.000,50.000.000,142.500.000,43.750.000,205.000.000,26.620.000,700.000,6.000.000,4.320.000,15.600.000,40.350.000,-

=

Rp.

900.000,-

=

Rp.

5.400.000,-

=

Rp.

4.800.000,-

=

Rp.

29.250.000,23.400.000,-

=

Rp.

540.000,-


Golongan III 12 org x 6 kgt x Rp. 75.000,= Golongan II 8 org x 12 kgt x Rp. 60.000,= Golongan I dan Kontrak/Sukwan 13 org x 20 kgt x Rp. 45.000,- = Biaya Lain-lain Perjalanan Dinas Pembalian Tiket Studi Banding /Kunjungan Kerja 5 kom x 2 kgt x Rp. 10.000.000,- = 12 pss x 1 kgt x Rp. 15.000.000,- = 1 PA x 2 kgt Rp. 10.000.000,= BELANJA LAIN – LAIN 2.2.1.1085.

5.400.000,-

Rp.

5.760.000,-

Rp.

11.700.000,-

Rp. Rp. Rp.

19.330.000,300.000.000,100.000.000,180.000.000,20.000.000,-

319.330.000,-

Rp.5.382.978.000,-

Publikasi dan Dokumen Kebutuhan Humas

2.2.1.1090

Rp.

Rp. 139.740.000,Rp.

139.740.000,-

Kesejahteraan Pegawai

Rp.4.794.780.000,-

Uang Kesejahteraan Angg DPRD dan Staf Sekretaris DPRD 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-

Rp.

3.600.000,-

Rp.

6.000.000,-

Rp.

12.000.000,-

Rp.

76.800.000,-

Rp.

600.000,-

Rp.

17.450.000,-

Rp.

49.320.000,-

Rp.

644.520.000,-

Kepala Bagian 2 org x 12 bln x Rp. 250.000,Kepala Sub Bagian 5 Org x 12 bln x Rp. 200.000,Pelaksana / Staf 35 org x 12 bln x Rp. 200.000,Tenaga Bantuan 1 org x 12 bulan x Rp. 50.000,Tunjangan Kesejahteraan DPRD 1. Ketua DPRD 1 x 12 x Rp. 1450.000,2. Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp. 1370.000,3. Anggota DPRD 41 x 12 x Rp. 1.310.000,Bantuan Perumahan 45 orang x Rp. 50.000.000,-

Rp. 2.250.000.000,-

Tunjangan Fraksi 1. Ketua 10 x 12 x Rp. 195.000,-

Rp.

23.400.000,-

Rp.

15.540.000,-

Rp.

15.120.000,-

Rp.

14.280.000,-

Rp.

25.200.000,-

2. Wakil Ketua 7 x 12 x Rp. 185.000,3. Sekretaris 7 x 12 x Rp. 180.000,4. Bendahara 7 x 12 x Rp. 170.000,5. Anggota 14 x 12 x Rp. 150.000,Asuransi 45 orang x Rp. 31.000.000,-

Rp. 1.395.000.000,-

Dana Operasional


41 org x 12 bln x Rp. 500.000,2.2.1.1101.

Rp.

246.000.000,-

Rp.

412.000.000,-

Rp.

35.958.000,-

Dana Penunjang Kegiatan Honor Rapat

Rp. 448.458.000,-

Panitia Anggaran Job Training, Tenaga Ahli 5 Kom, Pan angg

Bahwa kemudian pada tahun anggaran berjalan, terjadi perubahan APBD Kota Depok T.A. 2002 dan setelah melalui tahapan-tahapan pembahasanpembahasan maka pada sidang paripurna tanggal 03 September 2002, Rancangan Perubahan APBD Kota Depok T.A. 2002 disahkan menjadi APBD Perubahan Kota Depok T.A. 2002 dengan Perda Kota Depok No.13 Tahun 2002 ;

Bahwa Perda No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan APBD Kota Depok T.A. 2002, memuat Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Depok T.A. 2002 yang juga mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :

PASAL

URAIAN PASAL

2.2.1

ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2002

DPRD DAN SETWAN

15.076.603.000,-

Belanja Dewan

1.714.018.500,-

Penghasilan Tetap

1.065.128.500,-

1001.a.10 1001.a.20 1001.a.30 1002.a. 1002.a.


551.880.000,23.706.000,51.408.000,137.970.000,0,00

1003.a.

Tunjangan Jabatan

27.927.000,-

1004.a.

Tunjangan Komisi

38.556.000,-

1005.a.

Tunjangan Khusus

50.772.100,-

1005.a.


1006.a.


0,00 182.864.400,-

Tunjangan Panitia

68.040.000,00

1007.a.10


31.920.000,00

1006.a.20


36.120.000,00

1006.a.30


0,00



580.850.000,00

1008.a

Tunjangan Kesehatan

575.100.000,00

1009.a

Uang duka

5.750.000,00

Belanja Setwan Belanja Pegawai Setwan

378.996.000,-

1001


247.617.000,-

1002

Tunjangan Beras

21.079.000,-

1003

Honorarium

21.000.000,-

1004

Uang Lembur

54.800.000,-

1008

Tunjangan Daerah

34.500.000,-

Belanja Barang

3.859.731.000,-

1011

Ongkos Kantor

3.593.828.000,-

1012


1014

Biaya Perpustakaan

32.000.000,-

1015

Biaya Hansip

21.600.000,-

1016

Biaya Pakaian Dinas

212.303.000,-


946.442.000,-

1051


75.000.000,-

1053


Inve 1054


1071

13.362.584.500,-

0,00

836.442.000,35.000.000,-

Biaya Perjalanan

2.764.437.500,-


2.764.437.500,-

Belanja Lain-lain

5.412.978.000,-

1085


169.740.000,00

1090


4.794.780.000,00

1101


448.458.000,00

Bahwa terhadap Perda Kota Depok No. 13 Tahun 2002 tanggal 03 September 2002 tentang Perubahan APBD Kota Depok T.A. 2002 yang didalamnya juga memuat Anggaran Belanja Rutin DPRD dan Sekretaris


Dewan Kota Depok T.A. 2002, selanjutnya setelah mendengar masukan dan saran dari Sekretaris Dewan, Komisi dan Fraksi, kemudian oleh para Terdakwa bersama-sama dengan Panitia Anggaran Dewan lainnya yang antara lain terdiri dari BAMBANG SUTOPO, M.B.A., Ir. BAMBANG PRIHANTO, M,M,, MAZHAB H.M., Drs. MANSURIA, RAFIE AHMAD, Drs. H. MAHRUP AMAN bin AMAN, Hj. RATNA NURYANA, B.B.A., Drs. SASONO, Drs. H. DAMANHURI, KUSDIHARTO, HIRAS TONY HUTAPEA, H. AGUS SUTONDO, CHRISTIAN POLTAK SLAMET SILABAN dan H. HARIYONO, S.E.,

dilakukan

pembahasan

untuk

penjabarannya,

yang

kemudian

dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kota Depok No. 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok T.A. 2002, yang ditanda tangani oleh para Terdakwa, dimana materi yang dimuat dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kota Depok No. 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002, beserta lampirannya yang memuat uraian dan rincian sebagai berikut : U R A I A N

KODE ANGGARAN

1001.10.a

JUMLAH


Rp.

15.076.603.000,-

I. BELANJA DPRD

Rp.

1.714.018.500,-

Uang Representasi

Rp.

551.880.000,-

Rp.

15.120.000,-

Rp.

40.824.000,-

Rp.

495.936.000,-

Rp.

23.706.000,-

Rp.

567.600,-

Rp.

1.638.000,-

Rp.

21.500.400,-

45 x 4 x 12 x Rp. 23.800,-

Rp.

51.408.000,-

Uang Paket

Rp.

137.970.000,-

Rp.

3.780.000,-

Rp.

10.206.000,-

Rp.

123.984.000,-


Tunjangan Keluarga 1. Ketua DPRD 1 x 12 x Rp. 47.300,2. Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp. 45.500,3. Anggota DPRD 41 x 12 x Rp. 43.700,-

1001.30.a 1002.a

Tunjangan Beras


Tunjangan Jabatan


Rp.

27.972.000,-

Rp.

7.560.000,-

Tunjangan Komisi

Rp.

20.412.000,-

1. Ketua Komisi

Rp.

38.556.000,-

Rp.

7.560.000,-

Rp.

5.670.000,-

Rp.

5.670.000,-

Rp.

19.656.000,-

1. Ketua DPRD 1 x 12 x Rp. 630.000,2. Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp. 567.000,1004.a

5 x 12 x Rp. 126.000,2. Wakil Ketua Komisi 5 x 12 x Rp. 94.500,3. Sekretaris Komisi 5 x 12 x Rp. 94.500,4. Anggota DPRD 26 x 12 x Rp. 63.000,Tunjangan Khusus

1005.a

12 bulan x Rp. 4.231.000,1006.a


Rp.

50.772.000,-

1. Ketua DPRD

Rp.

182.864.400,-

Rp.

4.113.600,-

Rp.

12.258.000,-


Rp.

166.492.800,-

1. Ketua Panitia

Rp.

31.920.000,-

Rp.

2.520.000,-

Rp.

2.100.000,-

Rp.

2.100.000,-


Rp.

25.200.000,-

1. Ketua Panitia

Rp.

36.120.000,-

Rp.

2.520.000,-

Rp.

6.300.000,-

Rp.

2.100.000,-

1 x 12 x Rp. 342.800,2. Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp. 340.000,3. Anggota DPRD 41 x 12 x Rp. 338.400,1007.a.10

1 x 12 x Rp. 210.000,2. Wakil Ketua Panitia 1 x 12 x Rp. 175.000,3. Sekretaris Panitia 1 x 12 x Rp. 175.000,4. Anggota Panitia 14 x 12 x Rp. 150.000,1006.a.20

1 x 12 x Rp. 210.000,2. Wakil Ketua Panitia 3 x 12 x Rp. 175.000,3. Sekretaris bukan Angota 1 x 12 x Rp. 175.000,4. Anggota Panitia 14 x 12 x Rp. 175.000,1008.a

Tunjangan Kesehatan

Rp.

25.200.000,-

1. Ketua DPRD

Rp.

575.100.000,-

Rp.

12.780.000,-

Rp.

38.340.000,-

Rp.

523.980.000,-

Rp.

5.750.000,-

1 x 12 x Rp. 1.065.000,2. Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp.1.065.000,3. Anggota DPRD 41 x 12 x Rp.1.065.000,Uang Duka

1109.a

Uang Duka SEKRETARIAT DPRD KOTA DEPOK BELANJA PEGAWAI 2.2.1.1001.


Rp

13.362.584.000,-

2.2.1.1002

Tunjangan Beras

Rp.

378.996.000,-

2.2.1.1003

Honorarium

Rp.

247.617.000,-

Honor Bulanan

Rp.

21.079.000,-

Petugas Kebersihan / Rumah Tangga

Rp.

21.000.000,-

.10


10 Orang x 12 Bulan x Rp. 175.000,2.2.1.1004. .10

Rp.

40.800.000,-

Rp.

14.000.000,-

Rp.

5.400.000,-

Rp.

8.400.000,-

Rp.

15.000.000,-

Rp.

1.200.000,-

Rp.

1.200.000,-

Rp.

900.000,-

Rp.

1.200.000,-

Rp.

1.200.000,-

Rp.

54.800.000,-

Rp.

34.500.000,-

Rp.

3.859.731.000,-

Rp.

3.593.828.000,-


2.2.1.1008.

21.000.000,-

Biaya Lembur Rutin 34 orang x 120 Hari x Rp. 10.000,-

.20

Rp.

Biaya Lembur

Tunjangan Daerah Sekretaris DPRD 1 orang x 12 bln x Rp.450.000,Kepala Bagian 2 org x 12 bln x Rp. 350.000,Kepala Sub Bagian 5 org x 12 bln x Rp. 250.000,Bendaharawan Rutin 1 org x 12 bln x Rp. 100.000,Bendaharawan Barang 1 org x 12 bln x Rp. 100.000,Aksiptaris 1 org x 12 bln x Rp. 75.000,Operator Komputer 1 org x 12 bln x Rp.100.000,Programer 1 org x 12 bln x Rp. 100.000,-

2.2.1.1011.

BELANJA BARANG

.10

ONGKOS KANTOR

.20

Alat tulis Kantor

Rp.

75.660.000,-


Rp.

274.401.000,-


Rp.

50.000.000,-


Rp.

60.000.000,-


Rp.

20.000.000,-


Rp.

41.401.000,-

Langganan Surat Kabar dan Majalah

Rp.

78.000.000,-


Rp.

20.000.000,-

Papan nama, cindera mata, dll Leaflet DPRD 100 lembar

Rp.

5.000.000,-

.50

Jasa Perkantoran

Rp.

15.000.000,-

.60


Rp.

178.800.000,-

Rp.

9.600.000,-

Rp.

25.200.000,-

Rp.

144.000.000,-

Rp.

255.000.000,-

Rp.

75.000.000,-


Tunjangan Perumahan 1. Ketua DPRD 1 x 12 x Rp. 6.250.000,2. Wakil Ketua DPRD

Rp.

180.000.000,-

.80

Alat listrik dan elektronik Habis Dipakai

3 x 12 x Rp. 5.000.000,-

Rp.

15.000.000,-

.90


Rp. 2.779.967.000,-


Rp.

Honor Rapat :

Rp. 1.935.562.500,-

370.894.000,-

Rapat Panitia Musyawarah Rapat Panitia Khusus Rapat Paripurna


Rapat Paripurna Khusus Rapat Paripurna Istimewa Tunjangan Purna Bhakti

Rp.

63.510.000,-

Rp.

1.740.000,-

Rp.

4.698.000,-

1. Ketua DPRD 1 x 12 x Rp. 145.000,2. Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp. 130.500,3. Anggota DPRD 41 x 12 x Rp. 116.000,Taktis Pimpinan

Rp.

57.072.000,-

Rp.

410.000.000,-

Rp.

75.000.000,-

1. Ketua DPRD 1 x Rp. 75.000.000,2. Wakil Ketua DPRD 3 x Rp. 50.000.000,IKD

2.2.1.1014 .90 2.2.1.1015

Rp.

150.000.000,-

Rp.

35.000.000,50.000.000,-

Bantuan Sosial

Rp.

HUT DPRD KOTA DEPOK

Rp.

50.000.000,-

Dana Adeksi

Rp.

50.000.000,-

Biaya Perpustakaan Lain – lain biaya Perpustakaan

Rp.

32.000.000,-

Kebutuhan Humas

Rp.

32.000.000,-

Rp.

21.600.000,-

Rp.

32.000.000,-

Rp.

21.600.000,-

Rp.

212.303.000,-

Biaya Hansip Petugas Piket 6 orang x 360 Hari x Rp. 10.000,-

2.2.1.1016 .90

Biaya Pakaian Dinas Lain-lain Pakaian Dinas

Rp.

212.302.500,-

Anggota DPRD

Rp.

197.302.500,-

Rp.

54.000.000,-

45 Orang x 2 stel x Rp. 700.000,-

Rp.

63.000.000,-


Rp.

63.000.000,-

Rp.

17.302.500,-

Rp.

7.200.000,-

Rp.

7.800.500,-

PSH 45 Orang x 2 stel x Rp. 600.000,PSR

Pakaian Olahraga 45 Orang x 1 stel x Rp. 384.500,Sekretariat DPRD PSH 6 Orang x 2 stel x Rp. 600.000,Pakaian Olahraga 39 Orang x 1 stel x Rp. 200.000,-

946.442.000,-

BELANJA PEMELIHARAAN 2.2.1.1051


2.2.1.1053

Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Reparasi / Penggantian Suku Cadang Service Pembelian BBM Pimpinan DPRD 4 org x 20 ltr x 252 hr x Rp. 1.900,Ketua Komisi 5 org x 15 ltr x 252 hr x Rp. 1.900,Anggota DPRD 36 org x 10 ltr x 252 hr x Rp. 1.900,Sekretaris DPRD 1 org x 12 bln x Rp. 275.000,Kepala Bagian 2 org x 12 bln x Rp. 200.000,Kepala Sub Bagian 5 org x 12 bln x Rp. 125.000,Sekretariat DPRD 2 mbl x 5 ltr x 252 hr x Rp.1.900,3 mtr x 2 ltr x 252 hr x Rp. 1.900,-

75.000.000,836.442.000,50.000.000,60.000.000,269.842.800,=

38.304.000,-

=

35.910.000,-

=

172.368.000,-

=

3.300.000,-

=

4.800.000,-

=

7.500.000,-

= =

4.788.000,2.872.000,-


Pembelian Accu dan Ban Mobil Biaya penyelesaian Surat kendaraan

50.000.000,2.000.000,-

Lain-lain Biaya Pemeliharaan Kendaraan 2.2.1.1054

404.599.200,-

Biaya pemeliharaan Inventaris Kantor

35.000.000,-

Lain-lain Pemeliharaan Inventaris Kantor

35.000.000,2.764.437.000,-

BELANJA PERJALANAN DINAS 2.2.1.1071

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (anggota DPRD)

965.475.000,-

Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD 45 org x 12 bln x Rp. 800.000,= Biaya Reses 45 org x 4 kgt x Rp. 900.000,= Biaya Perj. Dinas Dlm Daerah Kota Depok Ketua 1 org x 175 kgt x Rp. 120.000,= Wakil Ketua 3 org x 175 kgt x Rp. 120.000,= Ketua Komisi 5 kom x 225 kgt x Rp. 105.000,= Fraksi 10 Frks x 50 kgt x Rp. 110.000,= Anggota Fraksi 35 kom x 28 kgt x Rp. 105.000,= (Sekretariat DPRD) Golongan IV 1 org x 40 kgt x Rp. 10.000,Golongan III 12 org x 40 kgt x Rp. 7.500,Golongan II 8 org x 40 kgt x Rp. 5.000,Golongan I dan Kontrak/Sukwan 13 org x 150 kgt x Rp. 3.000,-

Rp. Rp.

Rp.

21.000.000,-

Rp.

63.000.000,-

Rp.

118.125.000,-

Rp.

55.000.000,-

Rp.

102.900.000,11.450.000,-

=

Rp.

400.000,-

=

Rp.

3.600.000,-

=

Rp.

1.600.000,-

=

Rp.

5.850.000,-

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Anggota DPRD) Perj. Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Ketua 1 org x 58 kgt x Rp. 900.000,Wakil Ketua 3 org x 58 kgt x Rp. 900.000,Komisi 5 kom x 22 kgt x Rp.900.000,Panitia Anggaran 17 kgt x Rp. 900.000,Anggota 41 org x 8 kgt x Rp.900.000,-

1.312.420.000,618.300.000,-

=

Rp.

52.200.000,-

=

Rp.

156.600.000,-

=

Rp.

99.000.000,-

=

Rp.

15.300.000,-

=

Rp.

Perj. Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Ketua 1 org x 47 kgt x Rp.1.250.000,Wakil Ketua 3 org x 45 kgt x Rp. 1.250.000,Komisi 5 kom x 11 kgt x Rp.1.250.000,Anggota 41 org x 6kgt x Rp.1.250.000,-

2.2.1.1085.

-

295.200.000,603.750.000,-

=

Rp.

58.750.000,-

=

Rp.

168.750.000,-

=

Rp.

68.750.000,-

=

Rp.

307.500.000,-

BELANJA LAIN – LAIN

Rp.

5.412.978.000,-

Publikasi dan Dokumen

Rp.

169.740.000,-


Rp.

4.794.780.000,-

Uang Kesejahteraan Angg DPRD dan Staf

Rp.

99.000.000,-

Kebutuhan Humas 2.2.1.1090

432.000.000,432.000.000,162.000.000,162.000.000,360.025.000,-

Rp.

169.740.000,-

Sekretaris DPRD 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-

Rp.

3.600.000,-

Rp.

6.000.000,-

Rp.

12.000.000,-

Rp.

76.800.000,-

Kepala Bagian 2 org x 12 bln x Rp. 250.000,Kepala Sub Bagian 5 Org x 12 bln x Rp. 200.000,Pelaksana / Staf 32 org x 12 bln x Rp. 200.000,Tenaga Bantuan


1 org x 12 bulan x Rp. 50.000,-

Rp.

600.000,-

Tunjangan Kesejahteraan DPRD

Rp.

2.961.240.000,-

Rp.

93.540.000,-

Rp.

448.458.000,-

1. Ketua DPRD 1 x 12 x Rp. 1.450.000,-

Rp.

17.400.000,-

Rp.

49.320.000,-

Rp.

644.520.000,-

2. Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp. 1370.000,3. Anggota DPRD 41 x 12 x Rp. 1.310.000,Bantuan Perumahan 45 orang x Rp. 50.000.000,-

Rp.2.250.000.000,-


Rp.

23.400.000,-

Rp.

15.540.000,-

Rp.

15.120.000,-

Rp.

14.280.000,-

Rp.

25.200.000,-

2. Wakil Ketua 7 x 12 x Rp. 185.000,3. Sekretaris 7 x 12 x Rp. 180.000,4. Bendahara 7 x 12 x Rp. 170.000,5. Anggota 14 x 12 x Rp. 150.000,-

Asuransi 45 orang x Rp. 31.000.000,-

Rp.1.395.000.000,-

Dana Operasional

2.2.1.1101.

41 org x 12 bln x Rp. 500.000,-

Bahwa

Rp.

246.000.000,-

Honor Rapat

Rp.

412.500.000,-

Panitia Anggaran

Rp. 412.500.000,-

Dana Penunjang Kegiatan

Job Training,

Rp.

35.958.000,-

5 Kom, Panggar x Rp. 5.993.000,-

Rp.

35.958.000,-

berdasarkan

Keputusan

Pimpinan

DPRD

Nomor

01.1/Kpts-

Pimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD dan Nomor 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang penjabaran perubahan APBD Kota Depok Tahun 2002, Anggaran Belanja Sekretariat Dewan dicairkan dan digunakan tidak sesuai peruntukannya akan tetapi digunakan untuk membayar dana Tunjangan Perumahan, Honor Rapat (Panitia Musyarawarah, Rapat Panitia Khusus, Rapat Panitia Paripurna, Rapat Paripurna Khusus, Rapat Paripurna Istimewa), Tunjangan Purna Bakti, Dana Taktis Pimpinan, Biaya Perjalan Dinas dalam Daerah Kota Depok, Tunjangan Kesejahteraan DPRD, Tunjangan Fraksi, Dana Asuransi, Tunjangan Operasional, dengan perincian sebagai berikut : 1. Tunjangan Perumahan. Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 01.1/KptsPimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD dan Nomor 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang Penjabaran

Perubahan

APBD

Kota

Depok

Tahun

2002,

telah

menggunakan Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Pos Mata Anggaran


Belanja Barang Digit 70 tidak sesuai peruntukannya akan tetapi digunakan untuk membayar dana tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD Kota Depok, dengan perincian sebagai berikut : Untuk Terdakwa I. SUTADI, S.H., M.M., selaku Ketua DPRD Kota Depok : 1 x 12 bulan x Rp. 6.250.000,-

Rp. 75.000.000,-

Untuk Terdakwa II. H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos., untuk Terdakwa III. M. HASBULLAH R, S.Pd., M.Hum, dan untuk M. AMIEN masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kota Depok : 3 x 12 bulan x Rp. 5.000.000,-

Rp. 180.000.000,-

Padahal penerimaan tunjangan perumahan tersebut di atas tidak dianggarkan dan tidak dialokasikan baik pada Perda No. 01 Tahun 2002 tentang APBD T.A. 2002 maupun pada Perda No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan APBD T.A. 2002. Bahwa berdasarkan SE Mendagri Nomor 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001 Perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun 2002, dimana pada Lampiran IV SE Mendagri tersebut Pos Mata Anggaran 70 diperuntukan bagi biaya sewa gedung. 2. Honor Rapat. Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 01.1/KptsPimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD dan Nomor 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang Penjabaran

Perubahan

APBD

Kota

Depok

Tahun

2002,

telah

menggunakan Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Pos Mata Anggaran Belanja Barang Digit 90 tidak sesuai peruntukannya, akan tetapi digunakan untuk membayar honor Rapat Panitia Musyawarah, Rapat Panitia Khusus, Rapat Panitia Paripurna, Rapat Paripurna Khusus, Rapat Paripurna Istimewa sebesar Rp. 1.400.000.000,-, padahal biaya untuk honor rapat telah dialokasikan

pada Anggaran Belanja DPRD dalam

bentuk uang paket (Pos Mata Anggaran 1002.a), Tunjangan Komisi (Pos Mata Anggaran 1004.a) dan Tunjangan Panitia Musyawarah (Pos Mata Anggaran 1006.a.20). 3.Tunjangan Purna Bhakti. Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 01.1/KptsPimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD dan Nomor 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang Penjabaran

Perubahan

APBD

Kota

Depok

Tahun

2002,

telah



Belanja Barang Pos Lain-lain Ongkos Kantor digit 90 sebesar Rp. 63.510.000,- tidak sesuai peruntukannya akan tetapi digunakan untuk membayar Tunjangan Purna Bhakti dengan rincian sebagai berikut : 1. Ketua DPRD

1 x 12 x Rp. 145.000,-

Rp. 1.740.000,-

2. Wakil Ketua DPRD

3 x 12 x Rp. 130.500,-

Rp. 4.698.000,-

3. Anggota DPR

41 x 12 x Rp. 116.000,-

Rp. 57.072.000,-

Padahal penerimaan tunjangan purna bhakti tersebut di atas tidak dianggarkan dan tidak dialokasikan baik pada pada Perda No. 01 Tahun 2002 tentang APBD T.A. 2002 maupun pada Perda No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan APBD T.A. 2002 ; 4. Dana Taktis Pimpinan. Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 01.1/KptsPimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD dan Nomor 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang Penjabaran

Perubahan

APBD

Kota

Depok

Tahun

2002,

telah

menggunakan Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Pos Mata Anggaran Belanja Barang Pos Lain-lain Ongkos Kantor digit 90 sebesar Rp. 410.000.000,-

(empat

ratus

sepuluh

juta

rupiah)

tidak

sesuai

peruntukannya akan tetapi digunakan untuk membayar dana taktis pimpinan dengan rincian sebagai berikut : Ketua DPRD : 1 X Rp. 75.000.000,-

Rp. 75.000.000,-

Waka DPRD : 3 X Rp. 50.000.000,-

Rp. 150.000.000,-

IKD ( Ikatan Keluarga Dewan )

Rp. 35.000.000,-

Bantuan Sosial

Rp. 50.000.000,-

HUT DPRD Kota Depok

Rp. 50.000.000,-

Dana Adeksi

Rp. 50.000.000,-

Padahal penerimaan dana taktis pimpinan, IKD, Bantuan Sosial, HUT DPRD Kota Depok, Dana Adeksi tersebut di atas tidak dianggarkan dan tidak dialokasikan baik pada pada Perda No. 01 Tahun 2002 tentang APBD T.A. 2002 maupun pada Perda No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan APBD T.A. 2002. 5. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota Depok. Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 01.1/KptsPimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD dan Nomor 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang Penjabaran

Perubahan

APBD

Kota

Depok

Tahun

2002,

telah



2.2.1.1071.10 sebesar Rp. 294.000.000,- tidak sesuai peruntukannya akan tetapi digunakan untuk membayar biaya perjalanan dinas dalam daerah Kota Depok dengan rincian sebagai berikut : 10 Fraksi x 40 Kegiatan x Rp. 110.000,-

sebesar Rp. 44. 000.000,-

Anggota Fraksi 35 orang x 20 Kegiatan x Rp. 105.000.000,-

sebesar Rp. 73.500.000,-

Padahal penggunaan biaya perjalanan dinas seharusnya diperuntukkan dan digunakan oleh alat-alat kelengkapan Dewan bukan oleh FraksiFraksi. 6. Tunjangan Kesejahteraan DPRD. Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 01.1/KptsPimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD dan Nomor 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang Penjabaran

Perubahan

APBD

Kota

Depok

Tahun

2002,

telah

menggunakan Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Pos Mata Anggaran Belanja Lain-lain Pos Kesejahteraan Pegawai pada Pos M.A. 2.2.1.1090 sebesar Rp.2.961.240.000,- untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan dengan rincian sebagai berikut : Ketua DPRD 1 x 12 x Rp.1450.000,-

Rp.

17.450.000,-

Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp. 1370.000,-

Rp.

49.320.000,-

Anggota DPRD 41 x 12 x Rp. 1.310.000,-

Rp.

644.520.000,-

Bantuan Perumahan 45 orang x Rp. 50.000.000,-

Rp. 2.250.000.000,-

Padahal Tunjangan Kesejahteraan DPRD tersebut di atas telah dialokasikan pada Anggaran Belanja DPRD Mata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan

sebesar

Rp.

580.850.000,-

pada

pos

Tunjangan

Kesehatan dan Uang Duka, sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran ; 7. Tunjangan Fraksi. Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 01.1/KptsPimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD dan Nomor 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang Penjabaran

Perubahan

APBD

Kota

Depok

Tahun

2002,

telah

menggunakan Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Pos Mata Anggaran Belanja lain-lain Pos Kesejahteraan Pegawai pada Pos M.A. 2.2.1.1090 sebesar Rp. 93.000.000,- tidak sesuai peruntukannya akan tetapi digunakan untuk membayar Tunjangan Fraksi dengan rincian sebagai berikut :


Ketua Fraksi

10 x 12 x Rp. 195.000,-

Rp. 23.400.000,-

Wakil Ketua Fraksi

7 x 12 x Rp. 185.000,-

Rp. 15.540.000,-

Sekretaris Fraksi

7 x 12 x Rp. 180.000,-

Rp. 15.120.000,-

Bendahara Fraksi

7 x 12 x Rp. 170.000,-

Rp. 14.280.000,-

14 x 12 x Rp. 150.000,-

Rp. 25.200.000,-

Anggota Fraksi

Padahal penerimaan tunjangan fraksi tersebut di atas tidak dianggarkan dan tidak dialokasikan baik pada Perda No. 01 Tahun 2002 tentang APBD T.A. 2002 maupun pada Perda No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan APBD T.A. 2002 ; 8. Dana Asuransi. Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 01.1/KptsPimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD dan Nomor 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang Penjabaran

Perubahan

APBD

Kota

Depok

Tahun

2002,

telah

menggunakan Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Pos Mata Anggaran Belanja Lain – lain Pos Kesejahteraan Pegawai pada Pos M.A. 2.2.1.1090 sebesar Rp.1.395.000.000,- tidak sesuai peruntukannya dan tidak mempunyai dasar hukum ; Padahal penerimaan dana asuransi tersebut di atas tidak dianggarkan dan tidak dialokasikan baik pada pada Perda No. 01 Tahun 2002 tentang APBD T.A. 2002 maupun pada Perda No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan APBD T.A. 2002 ; 9. Tunjangan Operasional. Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 01.1/KptsPimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD dan Nomor 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang Penjabaran

Perubahan

APBD

Kota

Depok

Tahun

2002,

telah

menggunakan Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Pos Belanja Lainlain Sekretariat DPRD Pasal 2.2.1.1090 Kesejahteraan Pegawai dengan perincian : 41 orang X 12 X Rp. 500.000,-. = Rp. 246.000.000,- tidak sesuai peruntukannya akan tetapi digunakan untuk membayar Tunjangan Operasional ; Padahal penerimaan Tunjangan Operasional tersebut di atas tidak dianggarkan dan tidak dialokasikan baik pada Perda No. 01 Tahun 2002 tentang APBD T.A. 2002 maupun pada Perda No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan APBD T.A. 2002 ; 10. Honor Rapat.


Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 01.1/KptsPimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD dan Nomor 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang Penjabaran

Perubahan

APBD

Kota

Depok

Tahun

2002,

telah

menggunakan Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Pos Mata Anggaran Belanja Lain-lain Pos Dana Penunjang Kegiatan Pos M.A. 2.2.1.1101 tidak sesuai peruntukannya, akan tetapi

digunakan untuk membayar

Honor Rapat : Panitia Anggaran 150 Kegiatan rapat x Rp.2.000.000,-

= Rp.300.000.000,-

Panitia Musyawarah 50 Kegiatan rapat x Rp.1.750.000,- = Rp. 87.000.000,Padahal biaya untuk honor rapat telah dialokasikan

pada Anggaran

Belanja DPRD dalam bentuk Tunjangan Panitia Anggaran (Pos M.A. 1007.a.10), Tunjangan Panitia Musyawarah (Pos M.A. 1006.a.20) ;

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa I. SUTADI, S.H., M.M., II. H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos. dan III M. HASBULLAH R, S.Pd., M.Hum,, yang telah menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 01.1/Kpts-Pimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD Kota Depok T.A. 2002 dan Nomor 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2002 telah bertentangan atau setidak-tidaknya perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan tercela karena bertentangan dengan azas kepatutan dan norma-norma masyarakat, dengan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut : 1. Pasal 4 berbunyi “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien,

efektif,

transparan

dan

bertanggungjawab

dengan

memperhatikan asas keadilan dan kepatutan” ; 2. Pasal 10 ayat (3) berbunyi “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut” ; 3. Pasal 25 berbunyi “Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah” ;


4. Pasal 40 berbunyi “Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DRPD” ; b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002

tentang

Pedoman

Pengurusan,

Pertanggungjawaban

dan

Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut : Pasal 96 ayat (1) berbunyi “Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD” ; c. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan

Tata

Usaha

Keuangan

Daerah

dan

Penyusunan

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : Pasal 49 ayat (5) yang antara lain berbunyi “Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ; d. Surat Edaran Mendagri Nomor 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001 Perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun 2002, dimana dalam SE Mendagri tersebut mengenai disiplin anggaran mengatur bahwa penyusunan anggaran APBD hendaknya dilakukan berdasarkan azas efisiensi dan tepat guna dalam pengganggaran dan pelaksanaan APBD sehingga tidak menimbulkan pemborosan ;

Bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 01.1/Kpts-Pimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD Kota Depok TA 2002 dan Nomor 11.2/KptsPimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2002 telah memperkaya para Terdakwa dan Anggota DPRD Kota Depok lainnya dengan rincian tambahan penghasilan sebagai berikut : NO 1. 2. 3. 4.

NAMA SUTADI, S.H. H.NAMING D. BOTHIN HASBULLAH R, S.Pd. Drs. MACHRUF AMAN

JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.) 386.925.480,449.655.594,438.913.553,210.183.859,-


5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

MAZHAB H. MARZUKI Drs. SASONO AGUS SUTONDO CHRISTIAN P.S. SILABAN RATNA NURIANA Ir. BAMBANG PRIHANTO KUSDIHARTO, S.Pd. Drs. H. DAMANHURI RAFIE AHMAD Drs. MANSURIA BAMBANG SUTOPO HIRAS TONY HUTAPEA H. HARIYONO, S.E.

331.924.664,165.954.540,176.488.250,165.100.759,172.791.280,177.915.964,202.365.027,179.431.812,396.785.590,176.886.409,282.747.369,278.712.550,178.062.159,-

Sehingga merugikan keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kota Depok sebesar Rp. 7.530.250.000,- (Tujuh milyar lima ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; Perbuatan para Terdakwa I. SUTADI, S.H., M.M., II. H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos. dan III. M. HASBULLAH R, S.Pd., M.Hum, merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. SUBSIDIAIR : Bahwa Terdakwa I. SUTADI, S.H., M.M. dalam kapasitasnya selaku Ketua DPRD Kota Depok masa bakti Tahun 1999 - 2004, II. H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos. dan III. M. HASBULLAH R, S.Pd., M.Hum., masing-masing dalam kapasitas selaku Wakil Ketua DPRD Kota Depok masa bakti 1999 -2004 secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Panitia Anggaran DPRD Kota Depok T.A. 2002 antara lain BAMBANG SUTOPO, M.B.A., Ir. BAMBANG PRIHANTO, M.M., MAZHAB H.M., Drs. MANSURIA, RAFIE AHMAD, Drs. H. MAHRUP AMAN bin AMAN, Hj. RATNA NURYANA, B.B.A., Drs. SASONO, Drs. H. DAMANHURI, KUSDIHARTO, HIRAS TONY HUTAPEA, H. AGUS SUTONDO, CHRISTIAN POLTAK SLAMET SILABAN dan H. HARIYONO, S.E. ( masing – masing

diperiksa

dalam

berkas

perkara

terpisah ) serta dengan Drs. H. SUMARIS SUDAMARA dan SALIMAN MIREDJA (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari 2002 sampai dengan Desember 2002, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2002, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota


Depok, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehinga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan

diri

sendiri

atau

orang

lain

atau

suatu

koorporasi,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. SUTADI, S.H., M.M., Terdakwa II. H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos. dan Terdakwa

III. M. HASBULLAH R, S.Pd., M.Hum,,

beserta 42 (empat puluh dua) orang lainnya berdasarkan hasil Pemilu 1999, yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/SK.979-Otda/1999 tanggal 01 September 1999 tentang Pengangkatan Anggota DPRD Kota Depok Periode 1999 - 2004 telah diangkat menjadi anggota DPRD Kota Depok Periode 1999-2004 ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 08 Oktober 1999 tentang Pengangkatan para Terdakwa sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Depok Periode 1999-2004 telah mengangkat Terdakwa I. SUTADI, S.H., M.M. sebagai Ketua DPRD Kota Depok periode tahun 1999-2004 dan Terdakwa II. H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos serta Terdakwa III. M. HASBULLAH R, S.Pd., M.Hum masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Depok periode 1999-2004 ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Depok No. 04 Tahun 1999 tanggal 17 November 1999, para Terdakwa selaku Pimpinan DPRD Kota Depok mempunyai tugas dan kewajiban : a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dengan para Wakil Ketua serta mengumumkan dalam rapat paripurna permulaan tahun rapat ; b. Memimpin Rapat Panitia Musyawarah dalam menetapkan acara rapat paripurna dan pelaksanaannya ; c. Memimpin rapat paripurna dengan menjaga peraturan tata tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi izin bicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu; d. Memimpin rapat gabungan Komisi ; e. Membuat kesimpulan rapat yang dipimpinnya ; f. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat ; g. Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak yang bersangkutan ;


h. Memberitahukan kepada Walikota hasil musyawarah yang dianggap perlu dan untuk ditindak lanjuti ; i. Mengadakan konsultasi dengan Walikota dan pihak-pihak yang dianggap perlu ; j. Menentukan kebijaksanaan Anggaran Belanja DPRD berdasarkan pertimbangan Panitia Musyawarah dengan dibantu oleh Panitia Anggaran dan mempertimbangkan pendapat Sekretaris DPRD ; k. Mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban Sekretaris DPRD ; l. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari komisi-komisi ; m. Menyampaikan

laporan

keuangan

DPRD

dalam

Rapat

Panitia

Musyawarah pada akhir tahun anggaran ;

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas di bidang anggaran Terdakwa I. SUTADI, S.H., M.M., Terdakwa

II. H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos dan

Terdakwa III. M. HASBULLAH R, S.Pd., M.Hum serta 18 orang Anggota DPRD Kota Depok dan 1 orang Setwan (Drs. ENDANG RUKANA) telah diangkat sebagai Panitia Anggaran DPRD Kota Depok berdasarkan Keputusan DPRD Kota Depok Nomor 07 Tahun 2001 tanggal Januari 2001 tentang Penetapan Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alatalat Kelengkapan DPRD Kota Depok Tahun 2001-2002 yang susunan selengkapnya sebagai berikut :

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

NAMA SUTADI, S.H. H. NAMING D. BOTHIN M. HASBULLAH RAHMAD, S.Pd. M. AMIEN Drs. ENDANG RUKANA BAMBANG SUTOPO, M.B.A. MAZHAB H.M. Ir. BAMBANG PRIHANTO Drs. MANSURIA RAFIE AHMAD AZHARI Drs. MACHRUP AMAN H. AMSIR KUSDIHARTO, S.Pd. HARIYONO, S.E. TOGU H. SIBUEA, S.E., M.M. MANAHAN PANGGABEAN Drs. SASONO BERNHARD, S.H. H. TONY HUTAPEA, S.Sos., M.B.A. Drs. H. SUMARIS SUDAMARA SALIMAN MIREDJA



Bahwa susunan Panitia Anggaran DPRD Kota Depok berdasarkan Nomor 07 Tahun 2001 tanggal Januari 2001, kemudian dirubah dengan Keputusan DPRD Kota Depok Nomor 04 tahun 2002 tanggal 2 April 2002 tentang Penetapan Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Depok Tahun 2002-2003, yang susunan selengkapnya sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

NAMA SUTADI, S.H. H. NAMING D. BOTHIN M. HASBULLAH RAHMAD, S.Pd. M. AMIEN Drs. ENDANG RUKANA BAMBANG SUTOPO, M.B.A. MAZHAB H.M. Ir. BAMBANG PRIHANTO Drs. MANSURIA RAFIE AHMAD Drs. H. DAMANHURI Drs. MACHRUP AMAN Hj. RATNA NURYANA KUSDIHARTO, S.Pd. HARIYONO, S.E. H.M. ERWIN LIMBONG AGUS SUTONDO Drs. SASONO CPS SILABAN H. TONY HUTAPEA, S.Sos., M.B.A. Drs. H. SUMARIS SUDAMARA SALIMAN MIREDJA


Bahwa dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Depok Tahun Anggaran 2002, Panitia Anggaran mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Depok No. 04 Tahun 1999 mempunyai tugas sebagai berikut : a. Memberikan

saran

dan

pendapat

kepada

Walikota

dalam

mempersiapkan rancangan nota keuangan tentang rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD serta rancangan perhitungan APBD yang telah disampaikan Walikota ; b. Mengumpulkan

bahan

dan

informasi

dalam

rangka

membahas

rancangan APBD, perhitungan APBD dan perubahan APBD ; c. Bersama Walikota mempersiapkan rancangan nota keuangan tentang rancangan APBD, dan rancangan perubahan APBD serta rancangan perhitungan APBD ; d. Memberikan masukan dan saran dalam menyusun anggaran belanja DPRD kepada Panitia Khusus ;


e. Menerima

masukan

dari

komisi-komisi

dan

fraksi-fraksi

dalam

pembahasan rancangan Perda tentang APBD ; f. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan terhadap kesepakatan yang disahkan dengan Peraturan Daerah ;

Bahwa dalam rangka penyusunan dan pengajuan Anggaran Belanja Rutin DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Depok T.A. 2002, Panitia Anggaran DPRD telah mengajukan Daftar Rancangan Anggaran Belanja untuk DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Depok T.A. 2002 yang diajukan ke Walikota Depok dengan Surat Nomor 172/1099 – Setwan tanggal 24 Desember 2001 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. H. NAMING D. BOTHIN ;

Bahwa kemudian Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dimasukkan dalam RAPBD Kota Depok T.A. 2002 untuk selanjutnya dibahas bersama oleh Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Legislatif Kota Depok guna mendapat persetujuan dan pengesahan ;

Bahwa setelah melalui tahapan-tahapan pembahasan maka pada Sidang Paripurna tanggal 22 Januari 2002, RAPBD Kota Depok T.A. 2002 disahkan menjadi APBD Kota Depok T.A. 2002 dengan Perda Kota Depok No. 1 Tahun 2002 ;

Bahwa Perda No. 1 Tahun 2002 Tentang APBD Kota Depok T.A. 2002, memuat Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Depok T.A. 2002 sebagai berikut : PASAL 2.2.1

URAIAN PASAL

ANGGARAN KOTA TAHUN 2002 14.051.269.000,-

DPRD DAN SETWAN Belanja Dewan

1.880.366.000,-

Penghasilan Tetap

1.231.476.000,-

1001.a.10 1001.a.20 1001.a.30 1002.a. 1002.a.


635.100.000,27.390.000,59.400.000,158.784.000,0,00

1003.a.

Tunjangan Jabatan

32.280.000,-

1004.a.

Tunjangan Komisi

44.400.000,-

1005.a.

Tunjangan Khusus

63.390.000,-

1005.a.


1006.a.


0,00 210.732.000,-

Tunjangan Panitia

68.040.000,-

1007.a.10


31.920.000,-

1006.a.20


36.120.000,-


1006.a.30


0,00


580.850.000,-

1008.a

Tunjangan Kesehatan

575.100.000,-

1009.a

Uang Duka

5.750.000,-

Belanja Setwan Belanja Pegawai Setwan

353.662.000,-

1001

Gaji dan Tunjangan lainnya

227.844.000,-

1002

Tunjangan Beras

17.078.000,-

1003

Honorarium

21.000.000,-

1004

Uang Lembur

54.800.000,-

1008

Tunjangan Daerah

32.940.000,-

Belanja Barang

3.287.821.000,-

1011

Ongkos Kantor

3.021.918.000,-

1012


1014

Biaya Perpustakaan

32.000.000,-

1015

Biaya Hansip

21.600.000,-

1016

Biaya Pakaian Dinas

212.303.000,-


946.442.000,-

1051


75.000.000,-

1053


1054


1071

12.170.903.000,-

0,00

836.442.000,35.000.000,-

Belanja Perjalanan

2.200.000.000,-


2.200.000.000,-

Belanja Lain-lain

5.382.978.000,-

1085


139.740.000,-

1090


4.794.780.000,-

1101


448.458.000,-

Bahwa terhadap Perda Kota Depok No. 01 Tahun 2002 tanggal 22 Januari 2002 tentang APBD Kota Depok T.A. 2002 yang didalamnya juga memuat Anggaran Belanja Rutin DPRD dan Sekretaris Dewan Kota Depok T.A. 2002, selanjutnya setelah mendengar masukan dan saran dari Sekretaris Dewan, Komisi dan Fraksi, kemudian oleh para Terdakwa bersama-sama dengan Panitia Anggaran Dewan lainnya yang antara lain terdiri dari BAMBANG SUTOPO, M.B.A.,

Ir. BAMBANG PRIHANTO, M.M., MAZHAB

H.M., Drs. MANSURIA, RAFIE AHMAD, Drs. H. MAHRUP AMAN bin AMAN, Hj. RATNA NURYANA, B.B.A., Drs. SASONO, Drs. H. DAMANHURI, KUSDIHARTO, HIRAS TONY HUTAPEA, H. AGUS SUTONDO, CHRISTIAN POLTAK

SLAMET

SILABAN

dan

H.

HARIYONO,

S.E.,

dilakukan


pembahasan untuk penjabarannya, yang kemudian dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kota Depok No. 01.1/Kpts-Pimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok T.A. 2002, yang ditanda tangani oleh para Terdakwa, dimana materi yang dimuat dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kota Depok No. 01.1/Kpts-Pimp/2002 tanggal 23 Januari 2002, berikut lampirannya yang memuat uraian dan rincian sebagai berikut : KODE ANGGARAN

1001.10.a

U R A I A N

JUMLAH


Rp. 14.051.269.000,

I. BELANJA DPRD

Rp. 1.880.366.000,-

Uang Representasi

Rp.

635.100.000,-

Rp.

17.400.000,-

Rp.

46.980.000,-

Rp.

570.720.000,-

Rp.

27.390.000,-

Rp.

654.000,-

Rp.

1.890.000,-

Rp.

24.846.000,-

45 x 4 x 12 x Rp. 27.000,-

Rp.

59.400.000,-

Uang Paket

Rp.

158.784.000,-

Rp.

4.350.000,-

Rp.

11.754.000,-

Rp.

142.680.000,-

Rp.

32.280.000,-

Rp.

8.700.000,-

Rp.

23.580.000,-

Rp.

44.400.000,-

Rp.

8.700.000,-

Rp.

6.540.000,-



1001.30.a 1002.a

Tunjangan Beras



1004.a

Tunjangan Komisi 1. Ketua Komisi 5 x 12 x Rp. 145.000,2. Wakil Ketua Komisi 5 x 12 x Rp. 109.000,-


3. Sekretaris Komisi Rp.

6.540.000,-

Rp.

22.620.000,-

12 bulan x Rp. 5.282.542,-

Rp.

63.390.000,-


Rp.

210.732.000,-

Rp.

4.740.000,-

Rp.

14.112.000,-

Rp.

191.880.000,-

Rp.

31.920.000,-

Rp.

2.520.000,-

Rp.

2.100.000,-

Rp.

2.100.000,-

Rp.

25.200.000,-

Rp.

36.120.000,-

Rp.

2.520.000,-

Rp.

6.300.000,-

Rp.

2.100.000,-

Rp.

25.200.000,-

Rp.

575.100.000,-

Rp.

9.180.000,-

Rp.

27.540.000,-

Rp.

376.380.000,-

45 x Rp. 3.600.000,-

Rp.

162.000.000,-

Uang Duka

Rp.

5.750.000,-

5 x 12 x Rp. 109.000,4. Anggota DPRD 26 x 12 x Rp. 72.500,Tunjangan Khusus

1005.a 1006.a

1. Ketua DPRD 1 x 12 x Rp. 395.000,2. Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp. 392.000,3. Anggota DPRD 41 x 12 x Rp. 390.000,1007.a.10

Tunjangan Panitia Anggaran 1. Ketua Panitia 1 x 12 x Rp. 210.000,2. Wakil Ketua Panitia 1 x 12 x Rp. 175.000,3. Sekretaris Panitia 1 x 12 x Rp. 175.000,4. Anggota Panitia 14 x 12 x Rp. 150.000,-

1006.a.20

Tunjangan Panitia Musyawarah 1. Ketua Panitia 1 x 12 x Rp. 210.000,2. Wakil Ketua Panitia 3 x 12 x Rp. 175.000,3. Sekretaris bukan Angota 1 x 12 x Rp. 175.000,4. Anggota Panitia 14 x 12 x Rp. 175.000,Tunjangan Kesehatan

1008.a

1. Ketua DPRD 1 x 12 x Rp. 765.000,2. Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp.765.000,3. Anggota DPRD 41 x 12 x Rp.765.000,Biaya Penggantian Pengobatan dan General Check Up 1109.a


Rp.12.170.903.000,-

BELANJA PEGAWAI

Rp.

535.662.000,-

2.2.1.1001.


Rp.

227.844.000,-

2.2.1.1002

Tunjangan Beras

Rp.

17.078.000,-

2.2.1.1003

Honorarium

Rp.

21.000.000,-

.10

Honor Bulanan


Petugas Kebersihan / Rumah Tangga 10 Orang x 12 Bulan x Rp.175.000,2.2.1.1004. .10

Rp.

54.800.000,-

Rp.

40.800.000,-

Rp.

14.000.000,Rp.

32.940.000,-


2.2.1.1008.

21.000.000,-

Biaya Lembur Rutin 34 orang x 120 hari x Rp.10.000,-

.20

Rp.

Biaya Lembur

Tunjangan Daerah Sekretaris DPRD 1 orang x 12 bln x Rp.450.000,-

Rp.

5.400.000,-

Rp.

8.400.000,-

Rp.

15.000.000,-

Rp.

720.000,-

Rp.

720.000,-

Rp.

600.000,-

Rp.

900.000,-

Rp.

1.200.000,-

Kepala Bagian 2 org x 12 bln x Rp. 350.000,Kepala Sub Bagian 5 org x 12 bln x Rp. 250.000,Bendaharawan Rutin 1 org x 12 bln x Rp. 60.000,Bendaharawan Barang 1 org x 12 bln x Rp. 60.000,Aksiptaris 1 org x 12 bln x Rp. 50.000,Operator Komputer 1 org x 12 bln x Rp. 75.000,Programer 1 org x 12 bln x Rp. 100.000,BELANJA BARANG 2.2.1.1011.

Rp. 3.287.821.000,-

ONGKOS KANTOR

.10

Alat tulis Kantor

Rp.

75.660.000,-

.20


Rp.

274.401.000,-


Rp.

50.000.000,-


Rp.

60.000.000,-


Rp.

20.000.000,-


Rp.

41.401.000,-

Langganan Surat Kabar &Majalah

Rp.

78.000.000,-


Rp.

20.000.000,-

Leaflet DPRD 100 lembar

Rp.

5.000.000,-

.50

Jasa Perkantoran

Rp.

15.000.000,-

.60


Rp.

178.800.000,-

Rp.

9.600.000,-

Rp.

25.200.000,-

Rp.

144.000.000,-

Rp.

75.000.000,-

Rp. 3.021.918.000,-

Papan nama, cindera mata, dll


Tunjangan Perumahan 1. Ketua DPRD 1 x 12 x Rp. 6.250.000,-


2. Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp. 5.000.000,.80

.90

Rp.

180.000.000,-

Alat listrik dan elektronik Habis Dipakai Rp.

15.000.000,-


Rp.

2.208.057.000,-


Rp.

334.547.000,-

Honor Rapat :

Rp.

1.400.000.000,-

Rp.

63.510.000,-

Rp.

1.740.000,-

Rp.

4.698.000,-

Rp.

57.072.000,-

Rp.

410.000.000,-

Rapat Panitia Musyawarah Rapat Panitia Khusus Rapat Paripurna Rapat Paripurna Khusus Rapat Paripurna Istimewa Tunjangan Purna Bhakti 1. Ketua DPRD 1 x 12 x Rp. 145.000,2. Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp. 130.500,-

Rp.

32.000.000,-

Rp.

21.600.000,-

3. Anggota DPRD 41 x 12 x Rp. 116.000,Taktis Pimpinan 1. Ketua DPRD 1 x 12 x Rp. 75.000.000,-

Rp.

75.000.000,-

2. Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp. 50.000.000,-

2.2.1.1014 .90

Rp. 212.303.000,Rp.

150.000.000,-

IKD

Rp.

35.000.000,-

Bantuan Sosial

Rp.

50.000.000,-

HUT DPRD KOTA DEPOK

Rp.

50.000.000,-

Dana Adeksi

Rp.

50.000.000,-

Lain – lain biaya Perpustakaan

Rp.

32.000.000,-

Kebutuhan Humas

Rp.

32.000.000,-

Rp.

21.600.000,-


Rp.

212.302.500,-

Anggota DPRD

Rp.

197.302.500,-

Rp.

54.000.000,-

45 orang x 2 stel x Rp.700.000

Rp.

63.000.000,-


Rp.

63.000.000,-

Rp.

17.302.500,-

Rp.

7.200.000,-

Biaya Perpustakaan 2.2.1.1015

Biaya Hansip 2.2.1.1016 .90

Petugas Piket 6 orang x 360 harixRp.10.000 Biaya Pakaian Dinas

PSH 45 orang x 2 stelxRp.600.000 PSR

Pakaian Olahraga 45 orang x 1 stel x Rp.384.500 Sekretariat DPRD PSH 6 Orang x 2 stel x Rp. 600.000


Pakaian Olahraga 39 Orang x 1 stel x Rp.200.000

2.2.1.1051 2.2.1.1053

2.2.1.1054

2.2.1.1071

Rp.

Rp. 946.442.000,Rp. 75.000.000,Rp. 836.442.000,-

BELANJA PEMELIHARAAN Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Reparasi Penggantian Suku Cadang Service Pembelian BBM Pimpinan DPRD 4 org x 20 ltr x 252 hr x Rp. 1.900,- =

50.000.000,60.000.000,269.842.800,38.304.000,-

Ketua Komisi 5 org x 15 ltr x 252 hr x Rp. 1.900,- = Anggota DPRD 36 org x 10 ltr x 252 hr x Rp. 1.900,- = Sekretaris DPRD 1 org x 12 bln x Rp. 275.000,= Kepala Bagian 2 org x 12 bln x Rp. 200.000,Kepala Sub Bagian 5 org x 12 bln x Rp. 125.000,= Sekretariat DPRD 2 mbl x 5 ltr x 252 hr x Rp.1.900,- = 3 mtr x 2 ltr x 252 hr x Rp. 1.900,- = Pembelian Accu dan Ban Mobil Biaya penyelesaian Surat kendaraan Lain-lain Biaya Pemeliharaan Kendaraan Biaya pemeliharaan Inventaris Kantor Lain-lain Pemeliharaan Inventaris Kantor BELANJA PERJALANAN DINAS Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Anggota DPRD) Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD 45 org x 12 bln x Rp. 800.000,= Rp. Biaya Reses 45 org x 4 kgt x Rp. 900.000,= Rp. Biaya Perj. Dinas Dlm Daerah Kota Depok

Ketua 1 org x 150 kgt x Rp. 120.000,Wakil Ketua 3 org x 150 kgt x Rp. 120.000,Ketua Komisi 5 kom x 200 kgt x Rp. 105.000,Fraksi 10 Frks x 40 kgt x Rp. 110.000,Anggota Fraksi 35 kom x 20 kgt x Rp. 105.000,(Sekretariat DPRD) Golongan IV 1 org x 40 kgt x Rp. 10.000,Golongan III 12 org x 40 kgt x Rp. 7.500,Golongan II 8 org x 40 kgt x Rp. 5.000,Golongan I dan Kontrak/Sukwan 13 org x 150 kgt x Rp. 3.000,-

7.800.000,-

35.910.000,172.868.000,3.300.000,4.800.000,7.500.000,4.788.000,2.872.000,50.000.000,2.000.000,404.599.200,35.000.000,35.000.000,2.200.000.000,899.950.000,-

432.000.000,432.000.000,162.000.000,162.000.000,294.500.000,-

=

Rp.

=

Rp.

=

Rp. 105.000.000,-

=

Rp.

44.000.000,-

=

Rp.

73.500.000,11.450.000,-

=

Rp.

400.000,-

=

Rp.

3.600.000,-

=

Rp.

1.600.000,-

=

Rp.

5.850.000,-

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Anggota DPRD) Perj. Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Ketua 1 org x 48 kgt x Rp. 900.000,- = Rp. Wakil Ketua

18.000.000,54.000.000,-

980.720.000,499.100.000,43.200.000,-


3 org x 48 kgt x Rp. 900.000,- = Komisi 5 kom x 18 kgt x Rp.900.000,- = Panitia Anggaran 12 kgt x Rp. 900.000,= Anggota 41 org x 5 kgt x Rp.900.000,= Perj. Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Ketua 1 org x 40 kgt x Rp.1.250.000,- = Wakil Ketua 3 org x 38 kgt x Rp. 1.250.000,- = Komisi 5 kom x 7 kgt x Rp.1.250.000, = Anggota 41 org x 4 kgt x Rp.1.250.000,- = (SEKRETARIAT DPRD) Wilayah Jabotabek Golongan IV 1 org x 10 kgt x Rp. 70.000,= Golongan III 12 org x 10 kgt x Rp. 50.000,= Golongan II 8 org x 15 kgt x Rp. 36.000,= Golongan I dan Kontrak/Sukwan 13 org x 50 kgt x Rp. 24.000,- = Wilayah Jawa Barat Lainnya Golongan IV 1 org x 10 kgt x Rp. 90.000,Golongan III 12 org x 6 kgt x Rp. 75.000,Golongan II 8 org x 10 kgt x Rp. 60.000,-0 Golongan I dan Kontrak/Sukwan 13 org x 50 kgt x Rp. 45.000,Keluar Wilayah Jawa Barat Golongan IV 1 org x 6 kgt x Rp. 90.000,Golongan III 12 org x 6 kgt x Rp. 75.000,Golongan II 8 org x 12 kgt x Rp. 60.000,Golongan I dan Kontrak/Sukwan 13 org x 20 kgt x Rp. 45.000,-

Rp.

81.000.000,-

Rp.

10.800.000,-

Rp.

184.500.000,441.250.000,-

Rp.

50.000.000,-

Rp.

142.500.000,-

Rp.

43.750.000,-

Rp.

205.000.000,26.620.000,-

Rp.

700.000,-

Rp.

6.000.000,-

Rp.

4.320.000,-

Rp.

15.600.000,-

=

Rp.

900.000,-

=

Rp.

5.400.000,-

=

Rp.

4.800.000,-

=

Rp.

29.250.000,23.400.000,-

=

Rp.

540.000,-

=

Rp.

5.400.000,-

=

Rp.

5.760.000,-

=

Rp.

11.700.000,-

Rp. Rp. Rp.

19.330.000,300.000.000,100.000.000,180.000.000,20.000.000,-

319.330.000,-

Rp.5.382.978.000,-

Publikasi dan Dokumen Kebutuhan Humas

2.2.1.1090

129.600.000,-

40.350.000,-

Biaya Lain-lain Perjalanan Dinas Pembalian Tiket Studi Banding /Kunjungan Kerja 5 kom x 2 kgt x Rp. 10.000.000,- = 12 pss x 1 kgt x Rp. 15.000.000,- = 1 PA x 2 kgt Rp. 10.000.000,= BELANJA LAIN – LAIN 2.2.1.1085.

Rp.

Rp. 139.740.000,Rp.

139.740.000,-


Rp.4.794.780.000,-

Uang Kesejahteraan Angg DPRD dan Staf Sekretaris DPRD 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-

Rp.

3.600.000,-

Rp.

6.000.000,-

Kepala Bagian 2 org x 12 bln x Rp. 250.000,Kepala Sub Bagian


5 Org x 12 bln x Rp. 200.000,-

Rp.

12.000.000,-

Rp.

76.800.000,-

Rp.

600.000,-

Rp.

17.450.000,-

Rp.

49.320.000,-

Rp.

644.520.000,-

Pelaksana / Staf 35 org x 12 bln x Rp. 200.000,Tenaga Bantuan 1 org x 12 bulan x Rp. 50.000,Tunjangan Kesejahteraan DPRD 1. Ketua DPRD 1 x 12 x Rp. 1450.000,2. Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp. 1370.000,3. Anggota DPRD 41 x 12 x Rp. 1.310.000,Bantuan Perumahan 45 orang x Rp. 50.000.000,-

Rp. 2.250.000.000,-


Rp.

23.400.000,-

Rp.

15.540.000,-

Rp.

15.120.000,-

Rp.

14.280.000,-

Rp.

25.200.000,-

2. Wakil Ketua 7 x 12 x Rp. 185.000,3. Sekretaris 7 x 12 x Rp. 180.000,4. Bendahara 7 x 12 x Rp. 170.000,5. Anggota 14 x 12 x Rp. 150.000,Asuransi 45 orang x Rp. 31.000.000,-

Rp. 1.395.000.000,-

Dana Operasional 41 org x 12 bln x Rp. 500.000,2.2.1.1101.

Rp.

246.000.000,Rp. 448.458.000,-

Dana Penunjang Kegiatan Honor Rapat

Rp.

412.000.000,-

Rp.

35.958.000,-

Panitia Anggaran Job Training, Tenaga Ahli 5 Kom, Pan angg

Bahwa kemudian pada tahun anggaran berjalan, terjadi perubahan APBD Kota Depok T.A. 2002 dan setelah melalui tahapan-tahapan pembahasanpembahasan maka pada sidang paripurna tanggal 03 September 2002, Rancangan Perubahan APBD Kota Depok T.A. 2002 disahkan menjadi APBD Perubahan Kota Depok T.A. 2002 dengan Perda Kota Depok No. 13 Tahun 2002 ;

Bahwa Perda No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan APBD Kota Depok T.A. 2002, memuat Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota


Depok T.A. 2002 yang juga mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut : PASAL

URAIAN PASAL

2.2.1

ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2002

DPRD DAN SETWAN

15.076.603.000,-

Belanja Dewan

1.714.018.500,-

Penghasilan Tetap

1.065.128.500,-

1001.a.10 1001.a.20 1001.a.30 1002.a. 1002.a.


551.880.000,23.706.000,51.408.000,137.970.000,0,00

1003.a.

Tunjangan Jabatan

27.927.000,-

1004.a.

Tunjangan Komisi

38.556.000,-

1005.a.

Tunjangan Khusus

50.772.100,-

1005.a.


1006.a.


0,00 182.864.400,-

Tunjangan Panitia

68.040.000,00

1007.a.10


31.920.000,00

1006.a.20


36.120.000,00

1006.a.30


0,00


580.850.000,00

1008.a

Tunjangan Kesehatan

575.100.000,00

1009.a

Uang duka

Belanja Setwan

5.750.000,00

13.362.584.500,-

Belanja Pegawai Setwan

378.996.000,-

1001


247.617.000,-

1002

Tunjangan Beras

21.079.000,-

1003

Honorarium

21.000.000,-

1004

Uang Lembur

54.800.000,-

1008

Tunjangan Daerah

34.500.000,-

Belanja Barang

3.859.731.000,-


1011

Ongkos Kantor

1012


1014

Biaya Perpustakaan

32.000.000,-

1015

Biaya Hansip

21.600.000,-

1016

Biaya Pakaian Dinas

212.303.000,-


946.442.000,-

1051


75.000.000,-

1053


Inve 1054


1071

3.593.828.000,0,00

836.442.000,35.000.000,-

Biaya Perjalanan

2.764.437.500,-


2.764.437.500,-

Belanja Lain-lain

5.412.978.000,-

1085


169.740.000,00

1090


4.794.780.000,00

1101


448.458.000,00

Bahwa terhadap Perda Kota Depok No. 13 Tahun 2002 tanggal 03 September 2002 tentang Perubahan APBD Kota Depok T.A. 2002 yang didalamnya juga memuat Anggaran Belanja Rutin DPRD dan Sekretaris Dewan Kota Depok T.A. 2002, selanjutnya setelah mendengar masukan dan saran dari Sekretaris Dewan, Komisi dan Fraksi, kemudian oleh para Terdakwa bersama-sama dengan Panitia Anggaran Dewan lainnya yang antara lain terdiri dari BAMBANG SUTOPO, M.B.A., Ir. BAMBANG PRIHANTO, M,M,, MAZHAB H.M., Drs. MANSURIA, RAFIE AHMAD, Drs. H. MAHRUP AMAN bin AMAN, Hj. RATNA NURYANA, B.B.A., Drs. SASONO, Drs. H. DAMANHURI, KUSDIHARTO, HIRAS TONY HUTAPEA, H. AGUS SUTONDO, CHRISTIAN POLTAK SLAMET SILABAN dan H. HARIYONO, S.E.,

dilakukan

pembahasan

untuk

penjabarannya,

yang

kemudian

dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kota Depok No. 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok T.A. 2002, yang ditanda tangani oleh para Terdakwa, dimana materi yang dimuat dalam


Keputusan Pimpinan DPRD Kota Depok No. 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002, beserta lampirannya yang memuat uraian dan rincian sebagai berikut : U R A I A N

KODE ANGGARAN

1001.10.a

JUMLAH


Rp.

15.076.603.000,-

I. BELANJA DPRD

Rp.

1.714.018.500,-

Uang Representasi

Rp.

551.880.000,-

Rp.

15.120.000,-

Rp.

40.824.000,-

Rp.

495.936.000,-

Rp.

23.706.000,-

Rp.

567.600,-

Rp.

1.638.000,-

Rp.

21.500.400,-



1001.30.a 1002.a

Tunjangan Beras 45 x 4 x 12 x Rp. 23.800,-

Rp.

51.408.000,-

Uang Paket

Rp.

137.970.000,-

Rp.

3.780.000,-

Rp.

10.206.000,-

Rp.

123.984.000,-

Rp.

27.972.000,-

Rp.

7.560.000,-

Rp.

20.412.000,-

Rp.

38.556.000,-

Rp.

7.560.000,-

Rp.

5.670.000,-

Rp.

5.670.000,-

Rp.

19.656.000,-



1004.a

Tunjangan Komisi 1. Ketua Komisi 5 x 12 x Rp. 126.000,2. Wakil Ketua Komisi 5 x 12 x Rp. 94.500,3. Sekretaris Komisi 5 x 12 x Rp. 94.500,4. Anggota DPRD 26 x 12 x Rp. 63.000,-

1005.a 1006.a

Tunjangan Khusus 12 bulan x Rp. 4.231.000,-

Rp.

50.772.000,-


Rp.

182.864.400,-

Rp.

4.113.600,-

Rp.

12.258.000,-

1. Ketua DPRD 1 x 12 x Rp. 342.800,2. Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp. 340.000,3. Anggota DPRD


41 x 12 x Rp. 338.400,Tunjangan Panitia Anggaran

1007.a.10

Rp.

166.492.800,-

Rp.

31.920.000,-

Rp.

2.520.000,-

Rp.

2.100.000,-

Rp.

2.100.000,-

Rp.

25.200.000,-

Rp.

36.120.000,-

Rp.

2.520.000,-

Rp.

6.300.000,-

Rp.

2.100.000,-

1. Ketua Panitia 1 x 12 x Rp. 210.000,2. Wakil Ketua Panitia 1 x 12 x Rp. 175.000,3. Sekretaris Panitia 1 x 12 x Rp. 175.000,4. Anggota Panitia 14 x 12 x Rp. 150.000,Tunjangan Panitia Musyawarah

1006.a.20

1. Ketua Panitia 1 x 12 x Rp. 210.000,2. Wakil Ketua Panitia 3 x 12 x Rp. 175.000,3. Sekretaris bukan Angota 1 x 12 x Rp. 175.000,4. Anggota Panitia Rp.

25.200.000,-

Rp.

575.100.000,-

Rp.

12.780.000,-

Rp.

38.340.000,-

Rp.

523.980.000,-

Rp.

5.750.000,-

BELANJA PEGAWAI

Rp

13.362.584.000,-

2.2.1.1001.


Rp.

378.996.000,-

2.2.1.1002

Tunjangan Beras

Rp.

247.617.000,-

2.2.1.1003

Honorarium

Rp.

21.079.000,-

Honor Bulanan

Rp.

21.000.000,-

Rp.

54.800.000,-

Rp.

34.500.000,-

14 x 12 x Rp. 175.000,Tunjangan Kesehatan

1008.a

1. Ketua DPRD 1 x 12 x Rp. 1.065.000,2. Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp.1.065.000,3. Anggota DPRD 41 x 12 x Rp.1.065.000,Uang Duka

1109.a


.10

Petugas Kebersihan / Rumah Tangga 10 Orang x 12 Bulan x Rp. 175.000,2.2.1.1004. .10

Rp.

40.800.000,-

Rp.

14.000.000,-

Rp.

5.400.000,-

Rp.

8.400.000,-

Rp.

15.000.000,-

Rp.

1.200.000,-

Rp.

1.200.000,-

Rp.

900.000,-


2.2.1.1008.

21.000.000,-

Biaya Lembur Rutin 34 orang x 120 Hari x Rp. 10.000,-

.20

Rp.

Biaya Lembur

Tunjangan Daerah Sekretaris DPRD 1 orang x 12 bln x Rp.450.000,Kepala Bagian 2 org x 12 bln x Rp. 350.000,Kepala Sub Bagian 5 org x 12 bln x Rp. 250.000,Bendaharawan Rutin 1 org x 12 bln x Rp. 100.000,Bendaharawan Barang 1 org x 12 bln x Rp. 100.000,Aksiptaris 1 org x 12 bln x Rp. 75.000,Operator Komputer


1 org x 12 bln x Rp.100.000,-

Rp.

1.200.000,-

Rp.

1.200.000,-

Programer 1 org x 12 bln x Rp. 100.000,2.2.1.1011.

BELANJA BARANG

.10

ONGKOS KANTOR

.20

Alat tulis Kantor

Rp.

75.660.000,-


Rp.

274.401.000,-


Rp.

50.000.000,-


Rp.

60.000.000,-


Rp.

20.000.000,-


Rp.

41.401.000,-

Langganan Surat Kabar dan Majalah

Rp.

78.000.000,-


Rp.

20.000.000,-

Rp.

3.859.731.000,-

Rp.

3.593.828.000,-

Rp.

32.000.000,-

Papan nama, cindera mata, dll Leaflet DPRD 100 lembar

Rp.

5.000.000,-

.50

Jasa Perkantoran

Rp.

15.000.000,-

.60


Rp.

178.800.000,-

Rp.

9.600.000,-

Rp.

25.200.000,-


Tunjangan Perumahan

Rp.

144.000.000,-

Rp.

255.000.000,-

Rp.

75.000.000,-

1. Ketua DPRD 1 x 12 x Rp. 6.250.000,2. Wakil Ketua DPRD Rp.

180.000.000,-

.80

Alat listrik dan elektronik Habis Dipakai

3 x 12 x Rp. 5.000.000,-

Rp.

15.000.000,-

.90


Rp. 2.779.967.000,-


Rp.

Honor Rapat :

Rp. 1.935.562.500,-

370.894.000,-

Rapat Panitia Musyawarah Rapat Panitia Khusus Rapat Paripurna Rapat Paripurna Khusus Rapat Paripurna Istimewa Tunjangan Purna Bhakti

Rp.

63.510.000,-

Rp.

1.740.000,-

Rp.

4.698.000,-

Rp.

57.072.000,-

Rp.

410.000.000,-

Rp.

75.000.000,-

Rp.

150.000.000,-

1. Ketua DPRD 1 x 12 x Rp. 145.000,2. Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp. 130.500,3. Anggota DPRD 41 x 12 x Rp. 116.000,Taktis Pimpinan 1. Ketua DPRD 1 x Rp. 75.000.000,2. Wakil Ketua DPRD 3 x Rp. 50.000.000,-

2.2.1.1014 .90

IKD

Rp.

35.000.000,-

Bantuan Sosial

Rp.

50.000.000,-

HUT DPRD KOTA DEPOK

Rp.

50.000.000,-

Dana Adeksi

Rp.

50.000.000,-

Biaya Perpustakaan Lain – lain biaya Perpustakaan

Rp.

32.000.000,-

Kebutuhan Humas

Rp.

32.000.000,-


2.2.1.1015

Biaya Hansip Petugas Piket 6 orang x 360 Hari x Rp. 10.000,-

2.2.1.1016 .90

Rp.

21.600.000,-


Rp.

212.302.500,-

Anggota DPRD

Rp.

197.302.500,-

Rp.

54.000.000,-

Rp.

21.600.000,-

Rp.

212.303.000,-

Biaya Pakaian Dinas

PSH 45 Orang x 2 stel x Rp. 600.000,PSR 45 Orang x 2 stel x Rp. 700.000,-

Rp.

63.000.000,-


Rp.

63.000.000,-

Rp.

17.302.500,-

Rp.

7.200.000,-

Rp.

7.800.500,-

Pakaian Olahraga 45 Orang x 1 stel x Rp. 384.500,Sekretariat DPRD PSH 6 Orang x 2 stel x Rp. 600.000,Pakaian Olahraga 39 Orang x 1 stel x Rp. 200.000,-

946.442.000,-

BELANJA PEMELIHARAAN 2.2.1.1051


75.000.000,-

2.2.1.1053

Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Reparasi / Penggantian Suku Cadang Service Pembelian BBM Pimpinan DPRD 4 org x 20 ltr x 252 hr x Rp. 1.900,Ketua Komisi 5 org x 15 ltr x 252 hr x Rp. 1.900,Anggota DPRD 36 org x 10 ltr x 252 hr x Rp. 1.900,Sekretaris DPRD 1 org x 12 bln x Rp. 275.000,Kepala Bagian 2 org x 12 bln x Rp. 200.000,Kepala Sub Bagian 5 org x 12 bln x Rp. 125.000,Sekretariat DPRD 2 mbl x 5 ltr x 252 hr x Rp.1.900,3 mtr x 2 ltr x 252 hr x Rp. 1.900,Pembelian Accu dan Ban Mobil Biaya penyelesaian Surat kendaraan

836.442.000,50.000.000,60.000.000,269.842.800,=

38.304.000,-

=

35.910.000,-

=

172.368.000,-

=

3.300.000,-

=

4.800.000,-

=

7.500.000,-

= =

4.788.000,2.872.000,50.000.000,2.000.000,-

Lain-lain Biaya Pemeliharaan Kendaraan 2.2.1.1054

404.599.200,-

Biaya pemeliharaan Inventaris Kantor

35.000.000,-

Lain-lain Pemeliharaan Inventaris Kantor

35.000.000,2.764.437.000,-

BELANJA PERJALANAN DINAS 2.2.1.1071

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (anggota DPRD)

965.475.000,-

Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD 45 org x 12 bln x Rp. 800.000,= Biaya Reses 45 org x 4 kgt x Rp. 900.000,= Biaya Perj. Dinas Dlm Daerah Kota Depok Ketua 1 org x 175 kgt x Rp. 120.000,= Wakil Ketua 3 org x 175 kgt x Rp. 120.000,= Ketua Komisi 5 kom x 225 kgt x Rp. 105.000,= Fraksi 10 Frks x 50 kgt x Rp. 110.000,= Anggota Fraksi 35 kom x 28 kgt x Rp. 105.000,= (Sekretariat DPRD) Golongan IV 1 org x 40 kgt x Rp. 10.000,-

Rp. Rp.

432.000.000,432.000.000,162.000.000,162.000.000,360.025.000,-

Rp.

21.000.000,-

Rp.

63.000.000,-

Rp.

118.125.000,-

Rp.

55.000.000,-

Rp.

102.900.000,11.450.000,-

=

Rp.

400.000,-


Golongan III 12 org x 40 kgt x Rp. 7.500,Golongan II 8 org x 40 kgt x Rp. 5.000,Golongan I dan Kontrak/Sukwan 13 org x 150 kgt x Rp. 3.000,-

=

Rp.

3.600.000,-

=

Rp.

1.600.000,-

=

Rp.

5.850.000,-

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Anggota DPRD) Perj. Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Ketua 1 org x 58 kgt x Rp. 900.000,Wakil Ketua 3 org x 58 kgt x Rp. 900.000,Komisi 5 kom x 22 kgt x Rp.900.000,Panitia Anggaran 17 kgt x Rp. 900.000,Anggota 41 org x 8 kgt x Rp.900.000,-

1.312.420.000,618.300.000,-

=

Rp.

52.200.000,-

=

Rp.

156.600.000,-

=

Rp.

99.000.000,-

=

Rp.

15.300.000,-

=

Rp.

Perj. Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Ketua 1 org x 47 kgt x Rp.1.250.000,Wakil Ketua 3 org x 45 kgt x Rp. 1.250.000,Komisi 5 kom x 11 kgt x Rp.1.250.000,Anggota 41 org x 6kgt x Rp.1.250.000,-

2.2.1.1085.

=

Rp.

58.750.000,-

=

Rp.

168.750.000,-

=

Rp.

68.750.000,-

=

Rp.

307.500.000,-

BELANJA LAIN – LAIN

Rp.

5.412.978.000,-

Publikasi dan Dokumen

Rp.

169.740.000,-


Rp.

4.794.780.000,-

Uang Kesejahteraan Angg DPRD dan Staf

Rp.

99.000.000,-

Rp.

2.961.240.000,-

Rp.

93.540.000,-

Kebutuhan Humas 2.2.1.1090 -

295.200.000,603.750.000,-

Rp.

169.740.000,-

Sekretaris DPRD 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-

Rp.

3.600.000,-

Rp.

6.000.000,-

Rp.

12.000.000,-

Rp.

76.800.000,-

Rp.

600.000,-

Kepala Bagian 2 org x 12 bln x Rp. 250.000,Kepala Sub Bagian 5 Org x 12 bln x Rp. 200.000,Pelaksana / Staf 32 org x 12 bln x Rp. 200.000,Tenaga Bantuan 1 org x 12 bulan x Rp. 50.000,-

Tunjangan Kesejahteraan DPRD 1. Ketua DPRD 1 x 12 x Rp. 1.450.000,-

Rp.

17.400.000,-

Rp.

49.320.000,-

Rp.

644.520.000,-

2. Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp. 1370.000,3. Anggota DPRD 41 x 12 x Rp. 1.310.000,Bantuan Perumahan 45 orang x Rp. 50.000.000,-

Rp.2.250.000.000,-


Rp.

23.400.000,-

Rp.

15.540.000,-

Rp.

15.120.000,-

Rp.

14.280.000,-

Rp.

25.200.000,-

2. Wakil Ketua 7 x 12 x Rp. 185.000,3. Sekretaris 7 x 12 x Rp. 180.000,4. Bendahara 7 x 12 x Rp. 170.000,5. Anggota 14 x 12 x Rp. 150.000,-


-

Asuransi 45 orang x Rp. 31.000.000,-

Rp.1.395.000.000,-

Dana Operasional

2.2.1.1101.

41 org x 12 bln x Rp. 500.000,-

Bahwa

Rp.

246.000.000,-

Dana Penunjang Kegiatan

Rp.

Honor Rapat

Rp.

Panitia Anggaran

Rp. 412.500.000,-

Job Training,

Rp.

35.958.000,-

5 Kom, Panggar x Rp. 5.993.000,-

Rp.

35.958.000,-

berdasarkan

Keputusan

Pimpinan

448.458.000,-

412.500.000,-

DPRD

Nomor

01.1/Kpts-

Pimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD dan Nomor 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang penjabaran perubahan APBD Kota Depok Tahun 2002, Anggaran Belanja Sekretariat Dewan dicairkan dan digunakan tidak sesuai peruntukannya akan tetapi digunakan untuk membayar dana Tunjangan Perumahan, Honor Rapat (Panitia Musyarawarah, Rapat Panitia Khusus, Rapat Panitia Paripurna, Rapat Paripurna Khusus, Rapat Paripurna Istimewa), Tunjangan Purna Bakti, Dana Taktis Pimpinan, Biaya Perjalan Dinas dalam Daerah Kota Depok, Tunjangan Kesejahteraan DPRD, Tunjangan Fraksi, Dana Asuransi, Tunjangan Operasional, dengan perincian sebagai berikut : 1. Tunjangan Perumahan. Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 01.1/KptsPimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD dan Nomor 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang Penjabaran

Perubahan

APBD

Kota

Depok

Tahun

2002,

telah

menggunakan Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Pos Mata Anggaran Belanja Barang Digit 70 tidak sesuai peruntukannya akan tetapi digunakan untuk membayar dana tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD Kota Depok, dengan perincian sebagai berikut : Untuk Terdakwa I. SUTADI, S.H., M.M., selaku Ketua DPRD Kota Depok : 1 x 12 bulan x Rp. 6.250.000,-

Rp. 75.000.000,-

Untuk Terdakwa II. H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos., untuk Terdakwa III. M. HASBULLAH R, S.Pd., M.Hum, dan untuk M. AMIEN masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kota Depok : 3 x 12 bulan x Rp. 5.000.000,-

Rp. 180.000.000,-

Padahal penerimaan tunjangan perumahan tersebut di atas tidak dianggarkan dan tidak dialokasikan baik pada Perda No. 01 Tahun 2002 tentang APBD T.A. 2002 maupun pada Perda No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan APBD T.A. 2002.


Bahwa berdasarkan SE Mendagri Nomor 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001 Perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun 2002, dimana pada Lampiran IV SE Mendagri tersebut Pos Mata Anggaran 70 diperuntukan bagi biaya sewa gedung. 2. Honor Rapat. Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 01.1/KptsPimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD dan Nomor 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang Penjabaran

Perubahan

APBD

Kota

Depok

Tahun

2002,

telah

menggunakan Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Pos Mata Anggaran Belanja Barang Digit 90 tidak sesuai peruntukannya, akan tetapi digunakan untuk membayar honor Rapat Panitia Musyawarah, Rapat Panitia Khusus, Rapat Panitia Paripurna, Rapat Paripurna Khusus, Rapat Paripurna Istimewa sebesar Rp. 1.400.000.000,-, padahal biaya untuk honor rapat telah dialokasikan

pada Anggaran Belanja DPRD dalam

bentuk uang paket (Pos Mata Anggaran 1002.a), Tunjangan Komisi (Pos Mata Anggaran 1004.a) dan Tunjangan Panitia Musyawarah (Pos Mata Anggaran 1006.a.20). 3.Tunjangan Purna Bhakti. Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 01.1/KptsPimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD dan Nomor 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang Penjabaran

Perubahan

APBD

Kota

Depok

Tahun

2002,

telah

menggunakan Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Pos Mata Anggaran Belanja Barang Pos Lain-lain Ongkos Kantor digit 90 sebesar Rp. 63.510.000,- tidak sesuai peruntukannya akan tetapi digunakan untuk membayar Tunjangan Purna Bhakti dengan rincian sebagai berikut : 1. Ketua DPRD

1 x 12 x Rp. 145.000,-

Rp. 1.740.000,-

2. Wakil Ketua DPRD

3 x 12 x Rp. 130.500,-

Rp. 4.698.000,-

3. Anggota DPR

41 x 12 x Rp. 116.000,-

Rp. 57.072.000,-

Padahal penerimaan tunjangan purna bhakti tersebut di atas tidak dianggarkan dan tidak dialokasikan baik pada pada Perda No. 01 Tahun 2002 tentang APBD T.A. 2002 maupun pada Perda No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan APBD T.A. 2002 ; 4. Dana Taktis Pimpinan. Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 01.1/KptsPimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD dan


Nomor 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang Penjabaran

Perubahan

APBD

Kota

Depok

Tahun

2002,

telah

menggunakan Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Pos Mata Anggaran Belanja Barang Pos Lain-lain Ongkos Kantor digit 90 sebesar Rp. 410.000.000,-

(empat

ratus

sepuluh

juta

rupiah)

tidak

sesuai

peruntukannya akan tetapi digunakan untuk membayar dana taktis pimpinan dengan rincian sebagai berikut : Ketua DPRD : 1 X Rp. 75.000.000,-

Rp. 75.000.000,-

Waka DPRD : 3 X Rp. 50.000.000,-

Rp. 150.000.000,-

IKD ( Ikatan Keluarga Dewan )

Rp. 35.000.000,-

Bantuan Sosial

Rp. 50.000.000,-

HUT DPRD Kota Depok

Rp. 50.000.000,-

Dana Adeksi

Rp. 50.000.000,-

Padahal penerimaan dana taktis pimpinan, IKD, Bantuan Sosial, HUT DPRD Kota Depok, Dana Adeksi tersebut di atas tidak dianggarkan dan tidak dialokasikan baik pada pada Perda No. 01 Tahun 2002 tentang APBD T.A. 2002 maupun pada Perda No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan APBD T.A. 2002. 5. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota Depok. Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 01.1/KptsPimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD dan Nomor 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang Penjabaran

Perubahan

APBD

Kota

Depok

Tahun

2002,

telah

menggunakan Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Pos Mata Anggaran 2.2.1.1071.10 sebesar Rp. 294.000.000,- tidak sesuai peruntukannya akan tetapi digunakan untuk membayar biaya perjalanan dinas dalam daerah Kota Depok dengan rincian sebagai berikut : 10 Fraksi x 40 Kegiatan x Rp. 110.000,-

sebesar Rp. 44. 000.000,-

Anggota Fraksi 35 orang x 20 Kegiatan x Rp. 105.000.000,-

sebesar Rp. 73.500.000,-

Padahal penggunaan biaya perjalanan dinas seharusnya diperuntukkan dan digunakan oleh alat-alat kelengkapan Dewan bukan oleh FraksiFraksi. 6. Tunjangan Kesejahteraan DPRD. Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 01.1/KptsPimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD dan Nomor 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang


Penjabaran

Perubahan

APBD

Kota

Depok

Tahun

2002,

telah

menggunakan Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Pos Mata Anggaran Belanja Lain-lain Pos Kesejahteraan Pegawai pada Pos M.A. 2.2.1.1090 sebesar Rp.2.961.240.000,- untuk membayar Tunjangan Kesejahteraan dengan rincian sebagai berikut : Ketua DPRD 1 x 12 x Rp.1450.000,-

Rp.

17.450.000,-

Wakil Ketua DPRD 3 x 12 x Rp. 1370.000,-

Rp.

49.320.000,-

Anggota DPRD 41 x 12 x Rp. 1.310.000,-

Rp.

644.520.000,-

Bantuan Perumahan 45 orang x Rp. 50.000.000,-

Rp. 2.250.000.000,-

Padahal Tunjangan Kesejahteraan DPRD tersebut di atas telah dialokasikan pada Anggaran Belanja DPRD Mata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan

sebesar

Rp.

580.850.000,-

pada

pos

Tunjangan

Kesehatan dan Uang Duka, sehingga dengan demikian terdapat duplikasi Anggaran ; 7. Tunjangan Fraksi. Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 01.1/KptsPimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD dan Nomor 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang Penjabaran

Perubahan

APBD

Kota

Depok

Tahun

2002,

telah

menggunakan Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Pos Mata Anggaran Belanja lain-lain Pos Kesejahteraan Pegawai pada Pos M.A. 2.2.1.1090 sebesar Rp. 93.000.000,- tidak sesuai peruntukannya akan tetapi digunakan untuk membayar Tunjangan Fraksi dengan rincian sebagai berikut : Ketua Fraksi

10 x 12 x Rp. 195.000,-

Rp. 23.400.000,-

Wakil Ketua Fraksi

7 x 12 x Rp. 185.000,-

Rp. 15.540.000,-

Sekretaris Fraksi

7 x 12 x Rp. 180.000,-

Rp. 15.120.000,-

Bendahara Fraksi

7 x 12 x Rp. 170.000,-

Rp. 14.280.000,-

14 x 12 x Rp. 150.000,-

Rp. 25.200.000,-

Anggota Fraksi

Padahal penerimaan tunjangan fraksi tersebut di atas tidak dianggarkan dan tidak dialokasikan baik pada Perda No. 01 Tahun 2002 tentang APBD T.A. 2002 maupun pada Perda No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan APBD T.A. 2002 ; 8. Dana Asuransi. Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 01.1/KptsPimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD dan Nomor 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang


Penjabaran

Perubahan

APBD

Kota

Depok

Tahun

2002,

telah

menggunakan Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Pos Mata Anggaran Belanja Lain – lain Pos Kesejahteraan Pegawai pada Pos M.A. 2.2.1.1090 sebesar Rp.1.395.000.000,- tidak sesuai peruntukannya dan tidak mempunyai dasar hukum ; Padahal penerimaan dana asuransi tersebut di atas tidak dianggarkan dan tidak dialokasikan baik pada pada Perda No. 01 Tahun 2002 tentang APBD T.A. 2002 maupun pada Perda No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan APBD T.A. 2002 ; 9. Tunjangan Operasional. Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 01.1/KptsPimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD dan Nomor 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang Penjabaran

Perubahan

APBD

Kota

Depok

Tahun

2002,

telah

menggunakan Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Pos Belanja Lainlain Sekretariat DPRD Pasal 2.2.1.1090 Kesejahteraan Pegawai dengan perincian : 41 orang X 12 X Rp. 500.000,-. = Rp. 246.000.000,- tidak sesuai peruntukannya akan tetapi digunakan untuk membayar Tunjangan Operasional ; Padahal penerimaan Tunjangan Operasional tersebut di atas tidak dianggarkan dan tidak dialokasikan baik pada Perda No. 01 Tahun 2002 tentang APBD T.A. 2002 maupun pada Perda No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan APBD T.A. 2002 ; 10. Honor Rapat. Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 01.1/KptsPimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD dan Nomor 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang Penjabaran

Perubahan

APBD

Kota

Depok

Tahun

2002,

telah

menggunakan Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Pos Mata Anggaran Belanja Lain-lain Pos Dana Penunjang Kegiatan Pos M.A. 2.2.1.1101 tidak sesuai peruntukannya, akan tetapi

digunakan untuk membayar

Honor Rapat : Panitia Anggaran 150 Kegiatan rapat x Rp.2.000.000,-

= Rp.300.000.000,-

Panitia Musyawarah 50 Kegiatan rapat x Rp.1.750.000,- = Rp. 87.000.000,Padahal biaya untuk honor rapat telah dialokasikan

pada Anggaran

Belanja DPRD dalam bentuk Tunjangan Panitia Anggaran (Pos M.A. 1007.a.10), Tunjangan Panitia Musyawarah (Pos M.A. 1006.a.20) ;


Bahwa perbuatan mereka Terdakwa I. SUTADI, S.H., M.M., II. H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos. dan III M. HASBULLAH R, S.Pd., M.Hum,, yang telah menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 01.1/Kpts-Pimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD Kota Depok TA 2002 dan Nomor 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2002 telah bertentangan atau setidak-tidaknya perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan tercela karena bertentangan dengan azas kepatutan dan norma-norma masyarakat, dengan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut : 1. Pasal 4 berbunyi “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan” ; 2. Pasal 10 ayat (3) berbunyi “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut” ; 3. Pasal 25 berbunyi “Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah” ; 4. Pasal 40 berbunyi “Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DRPD” ; b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002

tentang

Pedoman

Pengurusan,

Pertanggungjawaban

dan

Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut : Pasal 96 ayat (1) berbunyi “Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD” ; c. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah


serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan

Tata

Usaha

Keuangan

Daerah

dan

Penyusunan

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : Pasal 49 ayat (5) yang antara lain berbunyi “Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ; d. Surat Edaran Mendagri Nomor 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001 Perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun 2002, dimana dalam SE Mendagri tersebut mengenai disiplin anggaran mengatur bahwa penyusunan anggaran APBD hendaknya dilakukan berdasarkan azas efisiensi dan tepat guna dalam pengganggaran dan pelaksanaan APBD sehingga tidak menimbulkan pemborosan ;

Bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 01.1/Kpts-Pimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD Kota Depok TA 2002 dan Nomor 11.2/KptsPimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2002 telah memperkaya para Terdakwa dan Anggota DPRD Kota Depok lainnya dengan rincian tambahan penghasilan sebagai berikut :

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

NAMA SUTADI, S.H. H.NAMING D. BOTHIN HASBULLAH R, S.Pd. Drs. MACHRUF AMAN MAZHAB H. MARZUKI Drs. SASONO AGUS SUTONDO CHRISTIAN P.S. SILABAN RATNA NURIANA Ir. BAMBANG PRIHANTO KUSDIHARTO, S.Pd. Drs. H. DAMANHURI RAFIE AHMAD Drs. MANSURIA BAMBANG SUTOPO HIRAS TONY HUTAPEA H. HARIYONO, S.E.

JUMLAH YANG DITERIMA (Rp.) 386.925.480,449.655.594,438.913.553,210.183.859,331.924.664,165.954.540,176.488.250,165.100.759,172.791.280,177.915.964,202.365.027,179.431.812,396.785.590,176.886.409,282.747.369,278.712.550,178.062.159,-

Sehingga merugikan keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kota Depok sebesar Rp. 7.530.250.000,- (Tujuh milyar lima ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;


Perbuatan mereka Terdakwa I. SUTADI, S.H., M.M., II. H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos. dan III M. HASBULLAH R, S.Pd., M.Hum. merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok tanggal 15 April 2005 sebagai berikut : 1.

Menyatakan Terdakwa I. SUTADI, S.H., M.M., Terdakwa II. H. NAMING BOTHIN, S.Sos., dan Terdakwa III. HASBULLAH R, S.Pd., M.Hum., telah terbukti

bersalah

SECARA

BERSAMA-SAMA

DAN

BERLANJUT

MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; 2.

Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa ditahan ;

3.

Membayar denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

4.

Menghukum pula para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing : 4.1. Terdakwa I. SUTADI, S.H., M.M., sebesar Rp.386.925.480,- (Tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ; 4.2. Terdakwa

II.

H.

NAMING

D.

BOTHIN,

S.Sos.,

sebesar

Rp.438.655.594,- (Empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) ; 4.3. Terdakwa

III.

HASBULLAH

R,

S.Pd.,

M.

Hum.,

sebesar

Rp.438.913.553,- (Empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) ;


5.

Menyatakan barang-barang bukti berupa : 1. Asli Keputusan No. 01.1/Kpts-Primp/2002 tanggal 23 Januari 2002 ; 2. Asli Keputusan No. 11.2/Kpts-Primp/2002 tanggal 5 September 2002 ; 3. Asli Rekomendasi Panitia Anggaran DPRD tanggal 15 Januari 2002 ; 4. Asli Rekomendasi Panitia Anggaran DPRD tanggal 26 Agustus 2002 ; 5. 6 (enam) buah asli Buku Kas Umum Daerah Model Bend.10 ; 6. Asli SPMU dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2002 ; 7. Asli Print Out R. Koran No. 25.00.01.005598.1 tanggal 01 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2002 ; 8. 21 Odner Asli Bukti Pengurangan ; 9. Asli Daftar Penerimaan Tunjangan Perjl. Dinas, Tunjangan Purna Bhakti bulan Januari sampai dengan Pebruari 2002 ; 10. Asli Daftar Penerimaan Tunjangan Purna Bhkati tahun 2002 ; 11. Asli Daftar Penerimaan Bantuan Perumahan @ Rp. 50 juta ; 12. Asli Kwitansi Premi PT. AJ CAR No. DIR/005/I/02 tanggal 31 Januari 2002 ; 13. Rekapan Perjalanan Dinas TA 2002 ; 14. Bukti SPPD studi banding ke Medan dan Palembang ; 15. Asli Surat Keputusan No. 171/SK.979-Otada/99 tanggal 01 September 1999 ; 16. Asli Keputusan No. 60 tahun 1999 tanggal 08 Oktober 1999 ; 17. 37 (tiga puluh tujuh) Asli berkas Polis Asuransi ; Dikembalikan kepada DPRD Kota Depok ; 18. Uang Tunai sebesar Rp.1.802.301.182.00 (Satu milyar delapan ratus dua juta tiga ratus satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ; Dikembalikan ke Kas Negara ;

6.

Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ; Membaca

putusan

Pengadilan

Negeri

Cibinong

No.

420/Pid.B/2005/PN.Cbn. tanggal 24 Januari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan bahwa para Terdakwa masing-masing : -

Terdakwa I. SUTADI, S.H., M.M., Terdakwa II. H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos., Terdakwa III. M. HASBULLAH R, Spd., M.Hum., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ;

Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tersebut ;


Menyatakan bahwa Terdakwa I. SUTADI, S.H., M.M., Terdakwa II. H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos., Terdakwa III. M. HASBULLAH R, S.Pd., M.Hum., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

KORUPSI

SECARA

BERSAMA-SAMA

YANG

DILAKUKAN

BEBERAPA KALI SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT ;

Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ; dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menghukum para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masingmasing : -

Terdakwa I. SUTADI, S.H., M.M., sebesar Rp.386.925.480,- (Tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ;

-

Terdakwa II. H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos., sebesar Rp.378.655.594,(Tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) ;

-

Terdakwa III. M. HASBULLAH R, Spd., M.Hum., sebesar Rp. 378.913.553,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) ; Jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut di atas, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menyatakan bahwa barang bukti berupa : 1. Asli Keputusan No. 01.1/Kpts-Primp/2002 tanggal 23 Januari 2002 ; 2. Asli Keputusan No. 11.2/Kpts-Primp/2002 tanggal 5 September 2002 ; 3. Asli Rekomendasi Panitia Anggaran DPRD tanggal 15 Januari 2002 ; 4. Asli Rekomendasi Panitia Anggaran DPRD tanggal 26 Agustus 2002 ; 5. 6 (enam) buah asli Buku Kas Umum Daerah Model Bend.10 ; 6. Asli SPMU dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2002 ; 7. Asli Print Out R. Koran No. 25.00.01.005598.1 tanggal 01 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2002 ;


8. 21 Odner Asli Bukti Pengurangan ; 9. Asli Daftar Penerimaan Tunjangan Perjl. Dinas, Tunjangan Purna Bhakti bulan Januari sampai dengan Pebruari 2002 ; 10. Asli Daftar Penerimaan Tunjangan Purna Bhkati tahun 2002 ; 11. Asli Daftar Penerimaan Bantuan Perumahan @ Rp.50 juta ; 12. Asli Kwitansi Premi PT. AJ CAR No. DIR/005/I/02 tanggal 31 Januari 2002 ; 13. Rekapan Perjalanan Dinas TA 2002 ; 14. Bukti SPPD studi banding ke Medan dan Palembang ; 15. Asli Surat Keputusan No.171/SK.979-Otada/99 tanggal 01 September 1999 ; 16. Asli Keputusan No. 60 tahun 1999 tanggal 08 Oktober 1999 ; 17. 37 (tiga puluh tujuh) Asli berkas Polis Asuransi ; dan 18. Uang Tunai sebesar Rp.1.802.301.182.00 (Satu milyar delapan ratus dua juta tiga ratus satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah), karena masih diperlukan dalam perkara lain yaitu dalam perkara pidana No. 421/Pid.B/2005/PN.Cbn.,

maka

dinyatakan

dikembalikan

kepada

Kejaksaan Negeri Depok untuk dipergunakan dalam perkara tersebut ;

Menghukum pula para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul masing-masing sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) ; Membaca

putusan

Pengadilan

Tinggi

Bandung

No.

111/Pid.B/2006/PT.Bdg tanggal 13 Juli 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari kuasa hukum para Terdakwa/para Pembanding ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Januari 2006 No. 420/Pid.B/2005/PN.Cbn sekedar mengenai pidananya, dan pidana pengganti (dari hukuman) uang pengganti sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan bahwa para Terdakwa masing-masing : Terdakwa I. SUTADI, S.H., M.M., Terdakwa II. H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos., Terdakwa III. M. HASBULLAH R, S.Pd., M.Hum., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ; Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tersebut ; Menyatakan bahwa Terdakwa I. SUTADI, S.H., M.M., Terdakwa II. H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos., Terdakwa III. M. HASBULLAH R, S,Pd.,


M.Hum., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut" ; Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ; dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; Menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan ; Menghukum para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masingmasing : − Terdakwa I. SUTADI, S.H., M.M., sebesar Rp.386.925.480,- (Tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ; − Terdakwa II. H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos. sebesar Rp.378.655.594,(Tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) ; − Terdakwa

III.

M.

HASBULLAH

R,

S.Pd.,

M.Hum.,

sebesar

Rp.378.913.553,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) ; Jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut di atas, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; Menyatakan barang bukti berupa : 1. Asli Keputusan No. 01.1/Kpts-Primp/2002 tanggal 23 Januari 2002 ; 2. Asli Keputusan No. 11.2/Kpts-Primp/2002 tanggal 5 September 2002 ; 3. Asli Rekomendasi Panitia Anggaran DPRD tanggal15 Januari 2002 ; 4. Asli Rekomendasi Panitia Anggaran DPRD tanggal 26 Agustus 2002 ; 5. 6 (enam) buah asli Buku Kas Umum Daerah Model Bend 10 ; 6. Asli SPMU dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2002 ; 7. Asli Print Out R Koran No. 25.00.01.005598.1 tanggal 1 Januari 2002 ; 8. 21 Odner asli Bukti Pengeluaran ; 9. Asli Daftar Penerimaan Tunjangan Perj. Dinas, Tunjangan Purna Bakti bulan Januari sampai dengan Februari 2002 ;


10. Asli Daftar Penerimaan Tunjangan Purna Bakti tahun 2002 ; 11. Asli Daftar Penerimaan Bantuan Perumahan @ Rp. 50 juta ; 12. Asli Kwitansi Premi PT. AJ CAR No. DIR/005/I/02 tanggal 31 Januari 2002. 13. Rekapan Perjalanan Dinas TA 2002 ; 14. Bukti SPPD Studi Banding ke Medan dan Palembang ; 15. Asli Surat Keputusan No. 171/SK.979-0tda tanggal 1 September 1999 ; 16. Asli Keputusan No. 60 tahun 1999 tanggal 8 Oktober 1999 ; 17. 37 (tiga puluh tujuh) asli berkas Polis Asuransi ; 18. Uang tunai sebesar Rp.1.802.301.182.00,- (Satu milyar delapan ratus dua juta tiga ratus satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah), karena masih diperlukan dalam perkara lain yaitu dalam perkara pidana No. 421/Pid.B/2005/PN.Cbn.,

maka

dinyatakan

dikembalikan

kepada

Kejaksaan Negeri Depok untuk dipergunakan dalam perkara tersebut ; Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,(Lima ribu rupiah) ; Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 23/Akta.Pid/2006/ PN.Cbn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Oktober 2006 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ; Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 Oktober 2006 dari kuasa para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 2 Oktober 2006 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 Oktober 2006 ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang,

bahwa

putusan

Pengadilan

Tinggi

tersebut

telah

diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 21 September 2006 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2006 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 Oktober 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :


1. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Cibinong telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena : − Bahwa ketentuan yang dijadikan sebagai alasan menghukum para Pemohon Kasasi/para Terdakwa, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001, yang oleh Jaksa Penuntut Umum dijadikan sebagai dasar dakwaannya, bukanlah merupakan dasar hukum yang mengatur para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dalam menyusun alokasi-alokasi dana untuk membiayai anggaran seluruh kegiatan DPRD Tahun 1999-2004, sebab ketentuan tersebut sama sekali tidak mengatur tentang kedudukan keuangan DPRD ; − Bahwa mengenai perbuatan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa yang telah membahas dan merumuskan penjabaran Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Depok Tahun 2002, pengaturannya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dimana aturan pelaksananya agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD ; − Bahwa mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, dimana pada saat penyidikan sampai dengan proses penuntutan terhadap para Pemohon Kasasi/para Terdakwa di peradilan tingkat pertama, peraturan pemerintah a quo telah dibatalkan karena bertentangan (tegen gesteld) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sehingga telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan putusan perkara Hak Uji Materil Mahkamah Agung RI Nomor 04/G/Hum/2001 tanggal 9 September 2002 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 16 Juni 2006, sehingga jelas dasar penuntutan tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ; 2. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Terdakwa mohon adanya suatu kepastian hukum terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Cibinong karena nyata-nyata telah keliru dalam menerapkan hukum, yaitu dalam pertimbangan putusannya telah menerima seluruh alasan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 19 alinea pertama yang intinya adalah bahwa anggaran belanja Sekretariat Dewan telah dicairkan dan digunakan tidak sesuai peruntukannya, akan tetapi


digunakan untuk membayar Dana Tunjangan Perumahan, Honor Rapat (Panitia Musyarawarah, Rapat Panitia Khusus, Rapat Panitia Paripurna, Rapat Paripurna Khusus, Rapat Paripurna Istimewa), Tunjangan Purna Bakti, Dana Taktis Pimpinan, Biaya Perjalan Dinas dalam Daerah Kota Depok, Tunjangan Kesejahteraan DPRD, Tunjangan Fraksi, Dana Asuransi, dan Tunjangan Operasional ; 3. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Cibinong telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dimana yang dijadikan dasar pertimbangan putusan terhadap para Pemohon Kasasi/para Terdakwa adalah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 23 dan 24, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tidak dapat digunakan dasar penuntutan dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Cibinong dalam menilai perbuatan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dengan mendasarkan pada peraturan-peraturan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 23 dan 24 tersebut adalah batal ; 4. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Cibinong telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan, karena Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Cibinong telah mengambilalih dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap para Pemohon Kasasi/para Terdakwa, lagi pula tidak satu pasalpun yang mengatur tentang perbuatan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa yang telah membahas dan merumuskan penjabaran Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Depok Tahun 2002 ; 5. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Cibinong selain tidak cermat karena keliru dalam menerapkan peraturan-peraturan sebagai dasar pertimbangan hukumnya, ternyata peraturan a quo tidak lengkap karena tidak mengikutsertakan 25 orang lainnya sebagai anggota DPRD Depok

periode

1999-2004

bersama-sama

dengan

para

Pemohon

Kasasi/para Terdakwa yang juga telah menerima hak/tunjangan yang sama dengan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa (termasuk beberapa anggota DPRD sebagai Ketua Fraksi dan Anggota Fraksi) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terbukti jelas bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung dan


Pengadilan Negeri Cibinong telah tidak lengkap dan telah menyimpang dari rasa keadilan bagi para Pemohon Kasasi/para Terdakwa, mengingat bahwa anggaran DPRD Kota Depok Tahun 2002 adalah merupakan anggaran institusi dan bukan anggaran personal, dengan demikian tindakan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut merupakan tindakan kolektif, maka pertanggung-jawabannya adalah collective responsibility (pertanggungjawaban kolektif). Selain itu kepemimpinan di DPRD tidak mengenal sistem hubungan struktural melainkan kepemimpinan kolegial, oleh karena itu Pimpinan DPRD dan Panitia Anggaran legislatif bukan merupakan representatif DPRD Kota Depok yang dapat mengambil keputusan berapa besarnya anggaran untuk DPRD Kota Depok, karena semua itu ditentukan oleh 2 (dua) institusi yaitu legislatif dan eksekutif yang sangat berperan dalam menentukan anggaran DPRD tahun 2002 sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dijadikan alasan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Cibinong untuk menghukum para Pemohon Kasasi/para Terdakwa ; 6. Bahwa bila dikaji lebih cermat lagi isi atau materi ketiga peraturan tersebut yang dapat dilihat dalam sistematika dan judulnyapun tidak ada relevansinya dengan hak dan kedudukan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dalam bidang keuangan DPRD dan Setwan. Selain itu, penilaian Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Cibinong bahwa para Pemohon Kasasi/ para Terdakwa telah melanggar ketiga peraturan tersebut dalam menyusun dan merancang Keputusan Pimpinan Nomor 01.1/Kpts-Pimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD Kota Depok TA 2002 dan Nomor 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 5 September 2002 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2002, telah kehilangan dasar hukumnya sebagai akibat telah terjadinya kekosongan hukum ; 7. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Cibinong dalam putusan a quo telah keliru atau salah menggunakan dasar hukum, yaitu bahwa di dalam peraturan-peraturan yang digunakan

sebagai alasan menghukum para

Pemohon

Kasasi/para

Terdakwa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 sebagai peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku, dan peraturanperaturan yang dijadikan sebagai dasar alasan menghukum para Pemohon Kasasi/para Terdakwa oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Cibinong, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni


2002 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2000, sebagai dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bukanlah merupakan dasar hukum yang mengatur para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dalam menyusun alokasi-alokasi dana untuk membiayai anggaran seluruh kegiatan DPRD Tahun 1999-2004, selain itu ketentuan-ketentuan tersebut tidak termasuk dalam tata urutan perundangundangan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundangundangan ; Bahwa merujuk kepada tata urutan perundang-undangang tersebut, maka baik kedua Keputusan maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri a quo tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan, oleh karena itu ketentuan-ketentuan

tersebut

bukanlah

suatu

aturan

yang

dapat

dikualifikasikan sebagai hukum yang harus diikuti, khususnya oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa ; 8. Bahwa oleh karenanya telah terbukti bahwa sesungguhnya perbuatan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang digunakan sebagai alasan menghukum para Pemohon Kasasi/para Terdakwa sebagaimana tersebut pada angka 3 alasan kasasi di atas yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Cibinong dalam putusan a quo, karena pengelolaan keuangan DPRD Kota Depok telah diatur berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Depok Tahun 1999 yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, selain itu pula anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Depok Tahun 2002 telah menyesuaikan dengan PAD dan terbukti hingga saat ini tidak mengganggu atau mempengaruhi mata anggaran atau pos-pos dinas/instansi lainnya. Selain itu pula anggaran belanja DPRD Kota Depok tahun 2002 yang dijabarkan berdasarkan Keputusan Pimpinan Nomor 01.1/Kpts-Pimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD Kota Depok TA 2002 dan Nomor 11.2/KptsPimp/2002 tanggal 5 September 2002 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2002 telah dikeluarkan dan digunakan jumlah besaran nilai anggarannya tidak lebih dan tidak kurang dari apa yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2002 tanggal 22 Januari 2002 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 3 September 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2002, dan apabila


terdapat bagian/pos anggaran yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap atau tidak tepat dalam penempatan pos anggarannya menurut pasal atau digit anggaran, hal ini lebih bersifat pertanggungjawaban administratif ; 9. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Cibinong dalam putusan a quo dianggap telah keliru, karena telah melakukan

pembelokan

dasar hukum

dengan

menggunakan ketiga

peraturan sebagaimana di kemukakan pada angka 3 alasan kasasi di atas, sehingga timbul pertanyaan : "Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dapat menggantikan kedudukan dari Peraturan Pemerintah Nomor 110 yang nyata-nyata semula adalah merupakan dasar hukum pelaksana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999”, dan sebaliknya sepanjang Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 sebagai pedoman dan/atau sebagai peraturan pelaksana dari UndangUndang Nomor 4 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dibatalkan oleh putusan perkara Hak Uji Materil Mahkamah Agung RI No. 04/G/Hum/2001 tanggal 9 September 2002 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2006 tanggal 16 Juni 2006, dan sebelum ada penggantinya, Pengadilan Tinggi Bandung maupun Pengadilan Negeri Cibinong tidak bisa menggunakan ketiga peraturan sebagaimana dimaksud pada angka 3 alasan kasasi di atas sebagai dasar hukum untuk menghukum para Terdakwa. Terhadap permasalahan ini pandangan hukum Penasehat Hukum para Terdakwa sebagai salah satu alasan kasasi para Pemohon Kasasi/para Terdakwa terhadap putusan a quo adalah dalam periode setelah dibatalkannya dan sudah tidak berlaku lagi Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 yang mengatur tentang kedudukan dan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mempergunakan ketiga peraturan pada angka 3 alasan kasasi di atas, bukan merupakan lex specialis dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka fakta dari keadaan yang sesungguhnya terjadi adalah telah terdapat kekosongan hukum (recht vacuum) ; 10. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum, dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (bukti PKl), hal ini menunjukan bahwa peraturan ini tidak lagi memiliki kekuatan yuridis


sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Cibinong haruslah dibatalkan ; 11. Bahwa berdasarkan alasan kasasi para Pemohon Kasasi/para Terdakwa terhadap putusan a quo, maka perbuatan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dalam menyusun, merumuskan serta menetapkan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Tahun 2002 yang dinyatakan telah bertentangan dengan ketiga peraturan sebagaimana diuraikan pada angka 3 alasan kasasi di atas, terbukti tidak tepat atau keliru. Dan sepanjang belum ada peraturan baru yang menggantikan peraturan sebelumnya in casu Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 yang mengatur kedudukan dan keuangan DPRD, maka baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun peradilan terhadap para Pemohon Kasasi/para Terdakwa haruslah berlaku peraturan yang lebih menguntungkan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP, dalam hal ini yakni Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 adalah merupakan perubahanperubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ; Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Cibinong dalam memeriksa dan mengadili para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak menggunakan prinsip/azas tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Cibinong telah

salah

dalam

menerapkan

hukum/tidak

menerapkan

hukum

sebagaimana mestinya ; 12. Bahwa kedudukan keuangan DPRD dan Setwan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, akan tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 dinyatakan telah bertentangan (tegen gesteld) dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, oleh karenanya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD telah dibatalkan berdasarkan putusan perkara Hak Uji Materiil Mahkamah Agung RI No. 04/G/Hum/2001 tanggal 9 September 2002 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2006 tanggal 16 Juni 2006. Bahwa lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 110 merupakan lex specialis dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Makna pembatalan yudicial review Mahkamah Agung ini mengandung arti "ex munc pro vutura", atau “sejak dinyatakan batal ke depan tidak berlaku” ;


13. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, legislative diberikan ruang gerak untuk berperan dan ditempatkan dalam posisi yang sejajar dan berkesetaraan dengan eksekutif/pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya, antara lain fungsi legislasi, fungsi pengawasan (controlling) dan fungsi keuangan (budgeting), selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 110 maupun ketiga peraturan yang telah dijadikan sebagai alasan menghukum dalam putusan a quo ini pun bersifat ultra vires, artinya mengatur yang bukan kewenangannya dan merupakan bentuk intervensi Pemerintah Pusat kepada Daerah yang bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ; 14. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 merupakan peraturan pelaksana dari induknya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, ternyata peraturan pemerintah ini bertujuan hendak mengesampingkan prinsip kesejajaran/kesetaraan sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, hal mana dalam seluruh substansinya, Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 telah jauh mencampuri kewenangan DPRD yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang pada hakekatnya berwenang untuk menentukan anggarannya (DPRD) sendiri, namun dalam peraturan pemerintah ini kewenangan DPRD tersebut telah dikebiri oleh Pemerintah ; Akhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 yang menimbulkan kontroversi ini dibatalkan berdasarkan putusan yudicial review Mahkamah Agung Nomor 04/G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002 ; 15. Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah mengamanatkan khusus tentang pelaksanaan hak DPRD untuk menentukan anggaran belanjanya sendiri, maka peraturan pelaksananya adalah dengan Tata Tertib DPRD sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ; Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : mengenai alasan ke 1 : bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Cibinong telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : − Bahwa para Pemohon Kasasi/para Terdakwa masing–masing dalam kapasitas selaku Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Depok masa bakti 1999-2004 secara bersama–sama atau bertindak sendiri–sendiri dengan


Panitia Anggaran DPRD Kota Depok T.A. 2002 telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 105 Tahun 2000, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001 ; − Bahwa dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut juga disebutkan, berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 01.1/KptsPimp/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Penjabaran APBD dan Nomor 11.2/Kpts-Pimp/2002 tanggal 05 September 2002 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2002, Anggaran Belanja Sekretariat Dewan dicairkan dan digunakan tidak sesuai peruntukannya akan tetapi digunakan untuk membayar dana Tunjangan Perumahan, Honor Rapat (Panitia Musyarawarah, Rapat Panitia Khusus, Rapat Panitia Paripurna, Rapat Paripurna Khusus, Rapat Paripurna Istimewa), Tunjangan Purna Bakti, Dana Taktis Pimpinan, Biaya Perjalan Dinas dalam Daerah Kota Depok, Tunjangan Kesejahteraan DPRD, Tunjangan Fraksi, Dana Asuransi, dan Tunjangan Operasional ; − Bahwa dari uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut para Pemohon Kasasi/para Terdakwa adalah peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 26 Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Derah ; − Bahwa ketentuan tentang tunjangan maupun honor Pimpinan dan Anggota DPRD yang secara substansial dimuat dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, melainkan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dalam hal ini adalah sebagai peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, dan Pasal 78 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ; − Bahwa pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tersebut


adalah bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, dan landasan umum dalam pengelolaan Keuangan Daerah ; − Bahwa dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, bukanlah merupakan dasar hukum yang tepat dalam mengatur tentang penyusunan alokasi dana untuk membiayai anggaran seluruh kegiatan DPRD Kota Depok Tahun Anggaran 2002, karena ketentuan mengenai hal ini telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, sehingga lebih tepat apabila Jaksa Penuntut Umum mencantumkan peraturan pemerintah ini sebagai dasar hukum untuk menuntut para Terdakwa dalam dakwaan Primair dan Subsidair ; − Bahwa akan tetapi sekiranyapun Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD tersebut dijadikan sebagai dasar hukum oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut para Terdakwa dalam perkara a quo, peraturan pemerintah ini sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena telah dinyatakan bertentangan (tegen gesteld) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999, berdasarkan putusan perkara Hak Uji Materil Mahkamah Agung RI No. 04/G/Hum/2001 tanggal 9 September 2002, dan penegasan mengenai tidak berlakunya peraturan pemerintah tersebut diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI, yaitu Surat Edaran No. 4 Tahun 2005 tanggal 28 Februari 2005 dan Surat Edaran No. 01 Tahun 2006 tanggal 16 Juni 2006 ; − Bahwa tempus delicti dalam perkara a quo sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dilakukan antara bulan Januari 2002 sampai dengan Desember 2002, dan Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada Pengadilan Negeri tanggal 18 April 2005, sedangkan putusan perkara Hak Uji Materil Mahkamah Agung RI No. 04/G/Hum/2001 diucapkan pada tanggal 9 September 2002, sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa dasar hukum penuntutan terhadap para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dalam perkara a quo telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lex superior derogat legi inferiori) ; − Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Mahkamah Agung sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Cibinong, bahwa para Terdakwa dalam perkara a quo telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan


kepadanya dalam dakwaan Subsidair, yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 ; − Bahwa meskipun demikian, perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana, oleh karena perbuatan para Terdakwa seperti yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidair, justru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, dan berdasarkan putusan perkara Hak Uji Materil Mahkamah Agung RI No. 04/G/Hum/2001, peraturan pemerintah ini sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena telah dinyatakan bertentangan (tegen gesteld) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ; − Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka menurut hukum para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran, sehingga berdasarkan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging), dan oleh karena itu pula berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para Terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi ; Menimbang, bahwa oleh karena alasan ke-1 dapat dibenarkan, maka alasan-alasan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 111/Pid.B/2006/ PT.Bdg tanggal 13 Juli 2006 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 420/Pid.B/2005/PN.Cbn tanggal 24 Januari 2006 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi para Terdakwa dikabulkan dan para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;


MENGADILI Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. SUTADI, S.H., M.M., II. H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos., III. M. HASBULLAH R. S.Pd., M.Hum. tersebut ; Membatalkan

putusan

Pengadilan

Tinggi

Bandung

No.

111/Pid.B/2006/PT.Bdg tanggal 13 Juli 2006 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 420/Pid.B/2005/PN.Cbn tanggal 24 Januari 2006 ; MENGADILI SENDIRI Menyatakan Terdakwa I. SUTADI, S.H., M.M., Terdakwa II. H. NAMING D. BOTHIN, S.Sos., Terdakwa III. M. HASBULLAH R, Spd., M.Hum., terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ; Melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum ; Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; Menyatakan barang bukti berupa : 1.

Asli Keputusan No. 01.1/Kpts-Primp/2002 tanggal 23 Januari 2002 ;

2.

Asli Keputusan No. 11.2/Kpts-Primp/2002 tanggal 5 September 2002 ;

3.

Asli Rekomendasi Panitia Anggaran DPRD tanggal15 Januari 2002 ;

4.

Asli Rekomendasi Panitia Anggaran DPRD tanggal 26 Agustus 2002 ;

5.

6 (enam) buah asli Buku Kas Umum Daerah Model Bend 10 ;

6.

Asli SPMU dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2002 ;

7.

Asli Print Out R Koran No. 25.00.01.005598.1 tanggal 1 Januari 2002 ;

8.

21 Odner asli Bukti Pengeluaran ;

9.

Asli Daftar Penerimaan Tunjangan Perj. Dinas, Tunjangan Purna Bakti bulan Januari sampai dengan Februari 2002 ;

10. Asli Daftar Penerimaan Tunjangan Purna Bakti tahun 2002 ; 11. Asli Daftar Penerimaan Bantuan Perumahan @ Rp. 50 juta ; 12. Asli Kwitansi Premi PT. AJ CAR No. DIR/005/I/02 tanggal 31 Januari 2002. 13. Rekapan Perjalanan Dinas TA 2002 ; 14. Bukti SPPD Studi Banding ke Medan dan Palembang ; 15. Asli Surat Keputusan No. 171/SK.979-0tda tanggal 1 September 1999 ;


16. Asli Keputusan No. 60 tahun 1999 tanggal 8 Oktober 1999 ; 17. 37 (tiga puluh tujuh) asli berkas Polis Asuransi ; 18. Uang tunai sebesar Rp.1.802.301.182.00,- (Satu milyar delapan ratus dua juta tiga ratus satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ; Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Depok untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a.n. BAMBANG SUTOPO, M.B.A., dan kawan-kawan ; Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu tanggal 28 Maret 2007 oleh Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan I Made Tara, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum. Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.

ttd./ I Made Tara, S.H. Panitera Pengganti : ttd./ Oloan Harianja, S.H. Untuk Salinan Mahkamah Agung RI a.n. Panitera Plt. Panitera Muda Perkara Pidana,

( ZAROF RICAR, S.H., S.Sos., M.H. ) NIP. 220001202.


2006 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G memeriksa perkara pidana dalam tingkat

Recommend Documents