P U T U S A N No. 468 K/TUN/2005 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : H.M.
TAUFIK,
Warganegara
Indonesia,
pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Cipinang Baru Bunder No. 15 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama H.M.
SIDIK,
berdasarkan
Pengadilan
Negeri
Surat
Pengampuan
dari
Jakarta
Timur
No.
84/PDT/P/2001/PN.Jkt-Tim,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SOEMONO, SH. dan EKO MARDIANTO, SH., Advokat & Pengacara, berkantor di Jl. Benda Jaya Timur Blok S No. 2 Duren Sawit Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2005, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ; M e l a w a n : 1.
KEPALA
KANTOR
PERTANAHAN
KABUPATEN
BEKASI, berkedudukan di Kompleks Perumahan Lippo Cikarang Jalan Daha No. 2 Bekasi, dalam hal ini memberikan
kuasa
HARDJAMINANGOEN,
kepada
:
1.
SH.,
SP1,
MARLINA 2.
TIMBUL
PARULIAN, SH., 3. R.M. HARYAMAN, BSc. dan 4. RAMLAN,
SH.,
keempatnya
Pegawai
Kantor
Pertanahan Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/SKK/IV/2004, tanggal 1 April 2004 ; 2.
EKO WIJAYANTO, Warganegara Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Wahyu Multiprakosa, beralamat di Jalan Kol. Sunandar No. 67 Pati, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : H. ZAINAL MANANI, SH., CN. Dan ENDANG, SH., Advokat dari Kantor ‘ZAINAL, HERU, ENDANG & REKAN”, berkantor di Wisma Benhil Lt. III No. 311, Jl. Jend. Sudirman Kav. 36 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
Maret 2004, Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat, Tergugat II Intervensi/Terbanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas
dalil-dalil sebagai berikut : Dasar dan alasan gugatan : Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara dari Tegrugat berupa : 1.
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3845, Desa Mangunjaya, atas nama PT. Wahyu Multi Prakosa, tertanggal 3 Mei 1996, Gambar Situasi tertanggal 24 April 1996 No. 5568/1996 seluas 29.505 M2. (bukti P.1) ;
2.
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4612, Desa PT. Wahyu
Mangunjaya, atas nama
Multi Prakosa, tertanggal 20 Agustus 1996, Gambar Situasi
tertanggal 01 Agustus 1996 No. 19065/1996 seluas 54.400 M2. (bukti P.2) ; 3.
Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas ±
65.000 M2 (6,5 Ha) yang
terletak di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, yang terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah : -
Bidang tanah pertama, dibeli dari pemilik asal Sawal Coan seluas 35.000 M2 adapun
tanah tersebut sudah dimutasi/balik nama atas
nama H.M. Sidik tanggal 16 Februari
1984 menjadi Kohir girik No.
2265 Persil 167 (bukti P.3), sesuai dengan bukti surat
keterangan
dan pernyataan yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Mangunjaya dan Camat Tambun pada tanggal 17 Desember 1984 (bukti P.4), dan surat pernyataan riwayat pemilikan tanah yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Mangunjaya dan Camat Tambun tertanggal 17 Desember 1984 (bukti P.5), bukti pembayaran PBB tanggal 1 Mei 1984 luas
35.100 M2 (bukti P.6), serta sesuai
dengan daftar rincikan girik No. 2265 Persil 167 atas nama Sawal Coan yang dibuat oleh Kepala Desa Mangunjaya (bukti P.7), peta rincikan dari desa dan peta yang dikeluarkan oleh BPN tertanggal 6 Maret 1974 (bukti P.8-9), dengan batas-batas sebagai berikut : Utara
: dengan tanah Masan ;
Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
-
Timur
: dengan tanah Nasa ;
Selatan
: dengan tanah Ripan Klimung ;
Barat
: dengan tanah Masan Mangun ;
Bidang tanah kedua, dibeli dari pemilik asal
bernama H. Mohammad
Sain berdasarkan perikatan jual beli tanggal 24 Desember 1994 Akta No. 8 dibuat dihadapan Notaris Ninuk Suharti Suhandri, SH., dengan Kohir No. 675/3372 Persil No. 382 luas 15.000 M2 (bukti P.10), bukti pembayaran PBB tertanggal 1 Maret
1994 atas nama M. Sain seluas
15.000 M2 (bukti P.11), dengan batas-batas sebagai berikut :
-
Utara
: dengan tanah Masan ;
Timur
: dengan tanah Niman ;
Selatan
: dengan tanah Wahab ;
Barat
: dengan tanah Sa’an;
Bidang tanah ketiga, dibeli dari pemilik asal bernama Timbul Sukatma berdasarkan perikatan jual beli pada tanggal 14 Maret 1995 Akta No. 3 dibuat dihadapan Notaris Ninuk Suharti Suhandri, SH., dengan Kohir No. 674/3371 Persil No. 382 luas 15.000 M2 (bukti P.12), sesuai dengan bukti pembayaran PBB tertanggal 1 Maret 1994 atas nama Timbul Sukatma, serta sesuai daftar rincikan girik atas nama Timbul Sukatma No. 674/3371 Persil 382 (bukti P.13-14), dengan batas-batas sebagai berikut : Utara
: dengan tanah M. Sain ;
Timur
: dengan tanah Niman ;
Selatan
: dengan tanah Wahab ;
Barat
: dengan tanah Sa’an ;
Adapun ketiga bidang tanah tersebut saling berdekatan sehingga jumlah luas seluruhnya menjadi ± 65.000 M2, terletak di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi ; 4.
Bahwa Penggugat baru mengetahui ketiga bidang tanah milik Penggugat telah dibuat dan diterbitkan sertifikat oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi) atas nama pemegang hak PT. Wahyu Multi Prakosa, pada saat Penggugat berperkara dengan PT. Abadi Mukti di Pengadilan Negeri Bekasi, dalam acara sidang pembuktian tanggal 9 Desember 2003 ketika PT. Abadi Mukti menyampaikan daftar bukti (bukti T.7 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3845 dan bukti T.8 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4612) (bukti P.15). Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang--
Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat tenggang waktu 90 hari ; 5.
Bahwa sertifikat a quo secara jelas dan nyata mempunyai akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, karena diterbitkan di atas tanah milik Penggugat, walaupun Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan kepada badan hukum perdata, karena Penggugat sebagai pihak yang dirugikan berkepentingan untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;
6.
Bahwa keputusan Tergugat secara implisit merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga berakibat hukum yang merugikan Penggugat maka telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;
7.
Bahwa landasan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan secara nyata telah melakukan pelanggaran terhadap
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku,
melakukan
tindakan penyalahgunaan wewenang (Detournement de Pouvoir) dan tindakan sewenang-wenang (Willekeur) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; 8.
Bahwa di atas tanah milik Penggugat terhadap tanah bidang kesatu berupa tanah hak milik adat Kohir Girik No. 2265 Persil 167 seluas 35.000 M2 yang terletak di Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi (bukti P.3), telah diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3845/Desa Mangunjaya atas nama PT. Wahyu Multi Prakosa tertanggal 3 Mei 1996, Gambar Situasi tertanggal 24 April 1996 No. 5568/1996 seluas 29.505 M2 ;
9.
Bahwa di atas tanah milik Penggugat terhadap tanah bidang kedua berupa tanah hak milik adat Kohir Girik No. 675/3372 Persil No. 382 seluas 15.000 M2 yang terletak di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi dan tanah bidang ketiga berupa tanah hak milik adat Kohir Girik No. 674/3371 Persil No. 382 seluas 15.000 M2 yang terletak di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi telah diterbitkan oleh Tergugat Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4612/Desa Mangunjaya atas nama PT. Wahyu Multi Prakosa tertanggal 20 Agustus 1996, Gambar Situasi tertanggal 1 Agustus 1996 No. 19065/1996 seluas 54.400 M2 ;
Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
10. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3845 luas 29.505 M2 tanggal 3 Mei 1996 terletak di Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi kepada Tergugat dengan alasan sebagai berikut : 10.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No 3845 terbit tanggal 3 Mei 1996 luas 29.505 M2 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (Tegugat) berdasarkan SK Kantor Pertanahan Wilayah Jawa Barat No. 1369/HGB/KWBPN/1996 tertanggal 29 Maret 1996 (bukti P.16). Adapun SK Kanwil BPN tersebut diterbitkan berdasarkan ijin lokasi yang telah habis masa berlakunya ; Berdasarkan
SK
Kanwil
BPN
Jawa
Barat
No.
1369/HGB/KWBPN/1996 pada konsiderans Menimbang : SK Bupati KDH Tk. II Bekasi SK No. 593.82/SK 689-BPN/1993 tanggal 29 Maret 1993 Jo. SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal
3
November
No.
460-215-05-1995,
sehingga
yang
bersangkutan telah memperoleh ijin untuk mendapatkan tanah dengan pembayaran ganti rugi. Berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1992 Pasal 4 ayat (6) yang berbunyi : “Surat izin lokasi diberikan untuk jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang hanya satu kali untuk selama 12 bulan, dengan demikian SK Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Barat telah cacat hukum karena SK tersebut dibuat dalam tenggang waktu yang telah habis dan tidak diperpanjang lagi”. Menurut ketentuan dalam Pasal 4 ayat (7) Peraturan Kepala Badan Pertanahan No. 3 Tahun 1992 yang berbunyi : “Permohonan perpanjangan ijin lokasi harus diajukan oleh perusahaan-perusahaan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktu berakhir kepada Gubernur Kepala Daerah Tk.I melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional,
dengan
penjelasan
alasan-alasan
dan
urgensi
perpanjangannya ; Dengan demikian Tergugat melakukan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2c) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Tergugat mempertimbangkan kepentingan
Penggugat
yang seharusnya
Tergugat
menolak
permohonan sertifikat hak guna bangunan tersebut justru sebaliknya Tergugat menerbitkan sertifikat hak guna bangunan atas nama PT.
Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
Wahyu
Multi
Prakosa
yang
mengakibatkan
kerugian
pada
Penggugat ; Bahwa Tergugat juga tidak meneliti secara cermat atas fakta-fakta yang melandasi penerbitan surat keputusannya, padahal keputusan a quo adalah merupakan beschikking yang merugikan Penggugat sebagai pemilik tanah, Tergugat dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3846 melanggar Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Pasal 3 ayat (2) huruf a, b dan Pasal 6 ayat (1) ; Pasal 3 ayat (2) : Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan : a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ; b. Penetapan batas-batas ; Pasal 6 ayat (1) berbunyi : Setelah Pekerjaan yang dimaksud Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di Kantor Kepala Desa selama tiga bulan untuk memberikan kesempatan yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai penetapan batas-batas dan daftar isian itu ; Seharusnya Tergugat melakukan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut diatas akan tetapi tidak dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat tidak mengetahui dan tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan terhadap tanah yang akan diterbitkan sertifikat oleh Tergugat ; 10.3. Bahwa hal tersebut telah terbukti terhadap tanah milik Tergugat (bidang tanah pertama seluas 35.000 M2) yang secara jelas dan nyata telah dibeli pada Tahun 1984 (Akta Jual Beli No. 87/ES/EH.17/I/1984 dan pembelian tersebut telah dimutasikan menjadi Girik No. 2265 Persil 167 atas nama H.M. Sidik pada tanggal 16 Februari 1984. Kena apa dan mengapa tanah tersebut sekarang sudah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3845 seluas 29.505 M2 atas nama PT. Wahyu Multi Prakosa dengan jelas berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) No. 47/593.56.82/II/1995 bahwa PT. Wahyu Multi Prakosa telah menerima pelepasan hak dan Heryani Margono, sedangkan Heryani Margono melakukan pembelian tanah dengan pemilik asal Sawal Coan pada tanggal 14 Juli 1992 berdasarkan Akta Jual Beli No. 365/JM.14/ VII/1992 dan oleh Pengadilan Negeri Bekasi Akta Jual
Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
Beli
tersebut
dibatalkan
dalam
putusan
perkara
No.
211/Pdt.G/2003/PN.Bks. Dengan demikian terbukti Tergugat tidak pernah mengadakan penyelidikan terhadap riwayat tanah dan tidak melakukan penyelidikan tanda batas (patok beton cor) yang sudah ada, dalam kenyataannya Tergugat mengabaikan begitu saja terhadap tanda batas yang sudah ada. Apabila Tergugat dalam menjalankan
tugasnya
sesuai
dengan
ketentuan
Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b tentunya akan mengetahui siapa pemilik yang sebenarnya obyek tanah tersebut serta tidak akan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3845 tersebut. Maka keputusan Tergugat juga melanggar azas kecermatan yang merupakan bagian dan azasazas umum pemerintahan yang baik ; 10.4. Bahwa jangka waktu penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3845 tidak logis jika dilihat dari tanggal dan bulan penerbitan SK Kantor
Wilayah
Pertanahan
Jawa
Barat
No.
1369/HGB/K
WBPN/1996 tanggal 29 Maret 1996, sedangkan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3845 tanggal 3 Mei 1996, jadi jangka waktu hanya berselang 1 bulan 4 hari. Hal ini suatu tindakan tidak wajar serta tidak mungkin karena setelah SK Kantor Wilayah Pertanahan Jawa Barat diterbitkan untuk pembuatan sertifikat masih melalui proses yang cukup panjang di antaranya harus menyetor terlebih dahulu ke kas Negara, ke kas Pemda Jawa Barat (Tk.l), menyetor ke kas Pemda Kabupaten Bekasi (Tk. II), lalu proses berikutnya harus diumumkan selama 2 bulan berturut-turut. Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Pasal 18 ayat (2) berbunyi : “setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggap perlu, maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan kantor Asisten Wedana itu Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain, jo. Peraturan Menteni Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 Pasal 5 ayat 2 berbunyi : Mengenai hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 3, maka
Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
penegasan dan pendaftaran itu dilakukan setelah permohonan yang bersangkutan diumumkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, yaitu di Kantor Kepala Desa dan Asisten Wedana serta kalau perlu ditempat lain, selama 2 bulan berturut-turut. Dengan proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3845 seluas 29.505 M2 atas nama PT. Wahyu Multi Prakosa tersebut dengan waktu 1 bulan 4 hari dan tidak pernah diumumkan di Kantor Kepala Desa Mangunjaya yang menyebabkan Penggugat tidak pernah mengetahui bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah disertifikatkan oleh pihak lain. Maka Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3845 seluas 29.505 M2 atas nama PT. Wahyu Multi Prakosa yang terletak di Desa Mangunjaya harus dibatalkan ; 11. Bahwa SPPH (Surat Pernyataan Pelepasan Hak) No. 47/593.62.82/II/ 1995 tanggal 28 Februari 1995 merupakan syarat utama terbitnya HGB No. 3845 yang diterbitkan oleh Tergugat (bukti P.17), sedangkan dalam SPPH itu sendiri ada rekayasa dan kejanggalan antara lain : 11.1. Bahwa sesuai dengan Surat Mendagri No. Ba. 12/10812/75 tanggal 3 Desember 1975 di dalam isian formulir SPPH No. 1 tidak ditulis no girik C.625 padahal tanah tersebut berasal dari tanah milik adat dan Akta Jual Beli No. 365/JM.14/VII/92 (bukti P.18). Yang ditulis adalah SPPT No. 043-5701/93-01 ; 11.2. Bahwa sesuai dengan surat Mendagri No. Ba. 12/10812/75 tanggal 3 Desember 1975 di dalam isian formulir SPPH No. 3 dinyatakan tertulis
“Luas
tanah
pengukuran/gambar
tersebut
situasi
tanggal
adalah ...
merupakan
No...
(terlampir)”
hasil ini
merupakan bukti bahwa gambar situasi tersebut merupakan syarat mutlak dalam SPPH, dikarenakan SPPH No. 47/593.62.82/II/1995 tidak dilampiri gambar situasi maka terjadi perbedaan luas, luas dalam SPPH 26.855 M2 sedangkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3845 luas 29.505 M2 ; 11.3. Bahwa sesuai dengan surat Mendagri No. Ba. 12/10812/75 tanggal 3 Desember 1975 di dalam isian formulir SPPH No. 11 Gambar Situasi yang diukur oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi harus dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam SPPH karena untuk menentukan letak dan batas tanah yang dilepaskan haknya, dalam
Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
kenyataannya Gambar Situasi yang merupakan satu kesatuan dengan SPPH No. 47/593.62.82/II/1995 tidak pernah ada dalam lampiran. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri No. Ba. 12/10812/75 tanggal 3 Desember 1975 dalam formulir isian SPPH No. 11, karena dalam formulir isian SPPPH tidak mencantumkan letak dan batas-batas tanah, maka Gambar Situasi untuk SPPH harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu, sebelum SPPH tersebut selesai dibuat dan ditanda tangani oleh yang menerima hak dan yang melepaskan hak, sehingga luas tanah dalam SPPH harus pasti, apabila SPPH sudah pasti dan lengkap serta tidak ada masalah maka SPPH diajukan untuk diproses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan. Hal tersebut dapat dibuktikan adanya perbedaan luas, luas dalam SPPH 26.855 M2, sedangkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3845 luas 29.505 M2. Maka SPPH tersebut dengan jelas dan nyata cacat hukum karena banyak penyimpangan terhadap aturan yang telah ditentukan oleh surat Mendagri No. Ba. 12/10812/75 tanggal 3 Desember 1975 di dalam isian formulir SPPH. Seharusnya Tergugat cermat dan berhati-hati terhadap SPPH yang dijadikan dasar terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan ; 11.4. Bahwa SPPH No. 47/593.62.82/II/1995 yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang melepaskan hak dan menenima hak dihadapan PPAT/Camat Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi pada tanggal 28 Februari 1995, dengan disaksikan dan ditandatangani oleh saksi Lurah Mangunjaya pada tanggal 27 Februari 1995. Apakah hal tersebut dibenarkan dan diperbolehkan dalam hukum adininistrasi dalam
prose:s
pelepasan
hak
atas
tanah
pada
saat
penandatanganan SPPH (surat pernyataan pelepasan hak) ditanda tangani pada waktu tanggal dan hari yang berbeda ; 11.5. Bahwa SPPH No. 47/593.62.82/II/1995 yang dibuat pada tangal 28 Februari 1995 dihadapan PPAT Camat Kecamatan Tambun antara penerima pelepasan hak PT. Wahyu Multi Prakosa (diwakili Sudarto) dan yang melepaskan hak Heryani Margono, adapun Heryani Margono dalam pelepasan haknya berdasarkan Akta Jual Beli No. 365/JM.14/VII/1992, beli dari pemilik asal Sawal Coan, Juas
Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
26.855 M2, Kohir 625 Persil 167, terletak di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi perkara No. 211/Pdt.G/ 2003/PN.Bks, dalam amar putusannya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2004 pada poin No. 5 menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli No. 365/JM.14/VII/1992 dan Akta Jual Beli No. 368/JM.17/VII/1992. (bukti P.19). Mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 3845 yang berasal dari SPH No. 47/593.62.82/II/1995. Karena keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemenintah No. 10 Tahun 1961 (Pasal 3 ayat 2 huruf a, b dan Pasal 6 ayat (1)), surat Mendagri No. Ba. 12/10812/75 dan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1992 (Pasal 4 ayat (6) dan (7)) oleh karenanya telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Dan keputusan Tergugat merupakan hal yang sewenang-wenang serta tidak mempertimbangkan semua kepentingan Penggugat, maka keputusan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; Maka Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (Tergugat) dengan jelas dan nyata telah melakukan tindakan sewenang-wenang, kurang cermat dan kurang kehati-hatian yang merugikan terhadap tanah milik Penggugat, dengan demikian Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 384, yang terletak di Desa Mangunjaya atas nama PT. Wahyu Multi Prakosa seluas 29.505 M2 harus dibatalkan ; 12. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4612 luas 54.400 M2 pada tanggal 20 Agustus 1996 terletak di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi kepada Tergugat dengan alasan sebagai berikut : 12.1. Bahwa Tergugat juga tidak meneliti secara cermat atas fakta-fakta yang melandasi penerbitan surat keputusannya, padahal keputusan a quo adalah merupakan beschikking yang merugikan Penggugat sebagai pemilik tanah, Tergugat dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4612 tidak melakukan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Pasal 3 ayat (2) huruf a, b dan Pasal 6 ayat (1) : Pasal 3 ayat (2) : Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu
Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
diadakan : a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. Penetapan batas-batas ; Pasal 6 ayat (1) berbunyi : Setelah pekerjaan yang di maksud Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di Kantor Kepala Desa selama tiga bulan untuk memberikan kesempatan yang berkepetingan, mengajukan keberatan mengenai penetapan batas-batas dan daftar isian itu ; Akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat, sehingga atas tindakan Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat ; 12.2. Bahwa hal tersebut telah terbukti terhadap tanah milik Tergugat (bidang tanah kedua dan ketiga) yang secara jelas dan nyata telah dibeli Penggugat, tanah bidang kedua dibeli dari pemiilik asal H.M. Sain seluas 15.000 M2 pada tanggal 24 Desember 1992 berdasarkan Akte No. 8/1994, dengan Kohir No. 675/3372 Persil No. 382 dan tanah bidang ketiga dibeli dari pemilik asal Timbul Sukatma
seluas 15.000
M2 pada
tanggal 14
Maret
1995
berdasarkan Akte No. 3/1995, dengan Kohir No. 674/3371 Persil No. 382. Adapun tanah tersebut sekarang sudah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4612 luas 54.400 M2 atas nama PT. Wahyu Multi Prakosa dengan jelas berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) No. 46/593.52.82/II/1995 bahwa PT. Wahyu Multi Prakosa telah menerima pelepasan hak dan Gunarso Susanto Margono,
sedangkan Gunarso
Susanto Margono
melakukan
pembelian tanah dengan pemilik Haryono pada tanggal 14 Juli 1992 berdasarkan Akta Jual Beli No. 368/JM.17/VII/1992 dan oleh Pengadilan Negeri Bekasi Akta Jual Beli No. 368/JM.17/VII/1992 tersebut dibatalkan dalam putusan perkara No. 211/Pdt.G/2003/ PN.Bks.
Dengan
demikian
terbukti
Tergugat
tidak
pernah
mengadakan penyelidikan terhadap riwayat tanah dan tidak melakukan penyelidikan tanda batas (patok beton cor) yang sudah ada, dalam kenyataannya Tergugat mengabaikan begitu saja terhadap tanda batas yang sudah ada. Tergugat dalam menjalankan tugasnya telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b Tergugat tidak melakukan penyelidikan terhadap riwayat tanah dalam proses
Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4612 Desa Mangunjaya seluas 54.400 M2 atas nama PT. Wahyu Multi Prakosa menerbitkan sertifikat. Maka Tergugat telah melanggar azas kecermatan yang merupakan
bagian
dan
azas-azas umum
pemerintahan yang baik ; Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4612 terbit tanggal 20 Agustus 1996 luas 54.400 M2 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (Tergugat) berdasarkan SK Kantor Pertanahan Wilayah Jawa Barat No. 360/HGB/KWBPN/1996 tertanggal 28 Juni 1996 (bukti P.20), adapun SK Kanwil Pertanahan tersebut diterbitkan berdasarkan SK Bupati KDH Tk.II Bekasi SK No. 583.82/SK 689BPN/1993 tanggal 29 Oktober 1993 yang telah habis masa berlakunya (masa SK Buapti KDH Tk.II berlaku hanya satu Tahun) kemudian diperpanjang berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 3 November 1995 No. 60-215-05/1995 untuk mendapatkan tanah dengan membayar ganti rugi. Bahwa perpanjangan ijin lokasi oleh Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1992 tentang Tata cara Bagi Perusahaan Untuk Memperoleh Pencadangan Tanah, Izin Lokasi, Pemberian Perpanjangan dan Pembaharuan Hak atas Tanah serta Pemberian Sertifikatnya. Berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1992 Pasal 4 ayat 6 berbunyi : Surat izin lokasi diberikan untuk jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang hanya satu kali untuk selama 12 bulan, dengan demikian izin prinsip berlaku hanya 12 bulan dan harus diperpanjang ; Pasal 4 ayat (7) berbunyi : Perpanjangan izin lokasi harus diajukan oleh perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktunya berakhir, kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dengan penjelasan, alasan dan urgensi perpanjangannya ; Dengan demikian Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi) telah melebihi kewenangannya dalam hal pemberian perpanjangan izin lokasi ; 12.3. Bahwa jangka waktu penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4612 tidak logis. Penerbitan SK Kantor Pertanahan Wilayah Jawa
Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
Barat No. 360/HGB/KWBPN/1996 tanggal 28 Juni 1996, sedangkan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4612 tanggal 20 Agustus 1996, jadi jangka waktu hanya berselang 1 bulan 23 hari. Hal ini suatu tindakan tidak wajar serta tidak mungkin karena setelah SK Kantor Pertanahan Wilayah Jawa Barat diterbitkan untuk pembuatan sertifikat masih melalui proses yang cukup panjang diantaranya harus menyetor terlehih dahulu ke kas Negara, ke kas Pemda Jawa Barat (Tk. I), menyetor ke kas Pemda Kabupaten Bekasi (Tk.II), lalu proses berikutnya harus diumumkan selama 2 bulan berturut-turut ; Dengan demikian Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 10 Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi : Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggap perlu, maka selain pengumuman di kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain, jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi : Mengenai hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 3, maka
penegasan
dan
pendaftaran
itu
dilakukan
setelah
permohonan yang bersangkutan diumumkan menurut ketentuanketentuan dalam Pasal 18 Peratunan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, yaitu di Kantor Kepala Desa dan Asisten Wedana serta kalau perlu ditempat lain, selama 2 bulan berturut-turut. Dengan proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3845 seluas 29.505 M2 atas nama PT. Wahyu Multi Prakosa tersebut dengan waktu 1 bulan 23 hari dan tidak pernah diumumkan di kantor Kepala Desa Mangunjaya
yang
menyebabkan
Penggugat
tidak
pemah
mengetahui dan tidak bisa mengajukan keberatan-keberatan kepada Tergugat, bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah disertifikatkan oleh pihak lain. Maka Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4612 seluas 54.400 M2 atas nama PT. Wahyu Multi Prakosa yang terletak di Desa Mangunjaya harus dibatalkan ; 12.4. Sertilikat Hak Guna Bangunan No. 4612 tersebut di atas diterbitkan
Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
oleh Tergugat berdasarkan SPH (Surat Pelepasan Hak) No. 46/593.62.82/II/1995 tanggal 28 Februari 1995, sedangkan SPH tersebut dibuat berdasarkan SK Bupati KDH Tk.II Bekasi No. 583.82/SK 689-BPN/1993 tanggal 29 Oktober 1993 yang telah habis masa berlakunya (1 tahun). Maka dengan demikian SPH No. 46/593.62.82/II/1995 menjadi cacat hukum dan Tergugat tidak cermat dalam memproses terhadap permohonan hak ; 13. Bahwa SPH (Surat Pelepasan Hak) No. 46/593.62.82/II/1995 tanggal 28 Februari 1995 merupakan syarat utama terbitnya HGB No. 4612 yang diterhitkan oleh Tergugat (bukti P.2 1), sedangkan dalam SPH itu sendiri ada rekayasa dan kejanggalan antara lain ; 13.1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mendagri No. Ba.12/10812/75 tanggal 3 Desember 1975 di dalam isian lormulir SPH No.1 tidak ditulis no girik C.625 padahal tanah tersebut berasal dari tanah milik adat dan Akta Jual Beli No. 368/JM. 17/VII/1992 (bukti P.22). Yang ditulis adalah SPPT No. 004-0098/94-01; 13.2. Bahwa sesuai dengan surat Mendagri No. Ba.12/10812/75 tanggal 3 Desember 1975 di dalam isian formulir SPH No. 3 dinyatakan tertulis
“Luas
tanah
tersebut
adalah
merupakan
hasil
pengukuran/Gambar Situasi tanggal ... No. …. (terlampir)”, ini merupakan bukti bahwa Gambar Situasi tersebut merupakan syarat mutlak dalam SPH, dikarenakan Gambar Situasi sebagai penentu letak dan batas tanah yang akan dilepaskan haknya kepada pihak lain ; 13.3. Bahwa sesuai dengan surat Mendagri No. Ba.12/10812/75 tanggal 3 Desember 1975 di dalam isian formulir SPH No. 11 Gambar Situasi yang diukur oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi harus dilampirkan sebagai satu kesatuan dengan SPH, karena Gambar Situasi tersebut menentukan letak dan batas tanah yang dilepaskan haknya, dalam kenyataannya Gambar Situasi yang merupakan satu kesatuan dengan SPH No. 46/593.62.82/II/1995 tidak pernah ada dalam
lampiran.
Karena
dalam
formulir
isian
SPPH
tidak
mencantumkan letak dan batas-batas tanah, maka gambar situasi untuk SPPH harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu sebelum SPPH tersebut selesai dibuat dan ditandatangani oleh yang menerima hak dan yang melepaskan hak, sehingga luas tanah
Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
dalam SPPH harus pasti, apabila SPPH sudah jelas dan lengkap serta tidak ada masalah maka SPPH diajukan untuk di proses oleh Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan. Hal tersebut telah terbukti melakukan tindakan sewenang-wenang dan tidak telitinya Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dalam memproses SPPH No. 46/593.62.82/II/1995 sebagai syarat dan dasar penerbitan HGB No.4612 ; Maka SPPH tersebut dengan jelas dan cacat hukum karena banyak penyimpangan terhadap aturan yang telah ditentukan oleh surat Mendagri No. Ba. 12/10812/75 tanggal 3 Desember 1975 di dalam isian formulir SPPH. Seharusnya Tergugat cermat dan berhati-hati terhadap SPPH yang dijadikan dasar terbitnya sertifikat hak guna bangunan ; 13.4. Bahwa SPPH No. 46/593.62.82/II/1995 yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang melepaskan hak dan menerima hak dihadapan PPAT/Camat Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi pada tanggal 28 Februani 1995, dengan disaksikan dan ditanda tangani oleh saksi Lurah Mangunjaya pada tanggal 27 Februari 1995. Apakah hal tersebut dibenarkan dan diperbolehkan dalam hukum administrasi dalam
proses
pelepasan
hak
atas
tanah
pada
saat
penandatanganan SPPH (Surat Pelepasan Hak) ditanda tangani pada waktu tanggal dan hari yang berbeda ; 13.5. Bahwa SPPH No. 46/593.62.82/II/1995 yang dibuat pada tanggal 28 Februari 1995 dihadapan PPAT/Camat Kecamatan Tambun antara penerima pelepasan hak PT. Wahyu Multi Prakosa (diwakili Sudarto) dan yang melepaskan hak Gunarso Susanto Margono, adapun Gunarso Margono dalam pelepasan haknya berdasarkan Akta Jual Beli No. 368/JM.17/VII/1992, beli dari pemilik Haryono, luas 31.150 M2 Kohir 809 Persil 222, terletak di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi perkara No. 211/Pdt.G/2003/PN.Bks, dalam amar putusannya pada hari Kamis tanggal 11 Manet 2004 pada poin No. 5 menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli No. 365/JM.14/VII/1992 dan Akta Jual Beli No. 368/JM.17/VII/1992. (bukti P.19), mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.
Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
4612 yang dasarnya berasal dan SPH No. 46/593.62.82/II/1995 ; Karena keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 (Pasal 3 ayat (2) huruf a, b, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2)), surat Mendagri No. Ba.12/10812/75 dan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1992 (Pasal 4 ayat (6) dan (7)) serta Peraturan Menteri Pertanian dan Agrania No. 2 Tahun 1962 Pasal 5 ayat (2) oleh karenanya telah memenuhi Pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Dan keputusan Tergugat merupakan
hal
mempertimbangkan
yang
sewenang-wenang
semua
keputusan tersebut memenuhi
kepentingan
serta
tidak
Penggugat,
maka
ketentuan Pasal 53 ayat 2 (c)
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; Maka Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (Tergugat) dengan jelas dan nyata telah melakukan tindakan sewenang-wenang, kurang cermat dan kurang kehati-hatian yang merugikan terhadap tanah milik Penggugat, dengan demikian Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4612, yang terletak di Desa Mangunjaya atas nama PT. Wahyu Multi Prakosa seluas 54.400 M2 harus dibatalkan ; Bahwa untuk Iebih memperjelas lagi dari apa yang telah Penggugat uraikan di atas, secara singkat Penggugat ulas mengenai proses pembuatan dari 2 buku sertifikat hak guna bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai berikut : MENGENAI PROSES PEMBUATAN SERTIFIKAT. 1. Produk penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Produk 3845/Desa Mangunjaya seluas 29.505 M2 (lihat dalam sertifikat pada kolom i. PENUNJUK berasal dari tanah negara bekas milik adat C.625/SPPT.043-5701) yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi ; Bahwa berdasarkan SK Kepala Kanwil BPN Jawa Barat No. 1 369/HGB/KWBPN/1996 tanggal 29 Maret 1996, yaitu : -
Dalam konsiderans : “Membaca” : pengajuan permohonan oleh PT. Wahyu Multi Prakosa, Badan Hukum Indonesia tanggal 26 April 1995, berkedudukan di Pati, pengajuannya seluas 63.520 M2 terletak di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Kabupaten Dati II Bekasi ;
-
Dalam konsiderans “Menimbang butir 1”, pemohon/PT. Wahyu Multi
Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
Prakosa mendapat izin lokasi tanah seluas ± 150.000 M2 berdasarkan SK Bupati KDH Tk.II Bekasi tanggal 29 Oktober 1993 No. 593.82/SK.689-BPN/1993 jo. SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 13 November 1994 No. 460-215.1995 ; -
Dalam konsiderans “Menimbang butir 2” pemohon/PT. Wahyu Multi Prakosa
memperoleh
tanah
milik
adat
seluas
63.520
M2
berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPH) yang dibuat oleh dan dihadapan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Tambun, uraian surat keterangan tanah No. 550.2/1968A/05/1996 tanggal 7 Maret 1996 dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (dalam gugatan ini sebagai Tergugat) dengan rincian : a. Tanah Negara bekas milik adat seluas 60.185 M2 b. Tanah Negara berasal selisih seluas 3.335 M2 ; -
Dalam
konsiderans
“Menimbang
butir
3”
berdasarkan
hasil
pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (Tergugat) diuraikan dalam peta situasi tanggal 9 Agustus 1994 No. 445/BPN/l994 dan No. 446/BPN/1994 (seb), yang di dukung oleh Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” tanggal 12 Februari 1996 No. 550.1-80/05/1996 tanah yang dimohon seluas 63.520 M2 sudah termasuk luas selisih lebih antara Girik dengan hasil pengukuran yaitu seluas 3.335 M2 kelebihan luas tanah tersebut dipandang perlu dikatagorikan sebagai tanah negara dan dalam pemberian haknya dikenakan uang pemasukkan kepada negara ; -
Dalam konsiderans “Menimbang butir 4” dalam proses pemberian haknya dapat dirinci sebagai berikut :
-
Luas atas dasar izin lokasi …………….
150.000 M2
Luas dimohon sekarang ……………….
63.520 M2
Sisa yang belum/tidak dimohon ………
86.400 M2
Dalam konsiderans “Menimbang butir 5” permohonan dikabulkan seluas 63.520 M2
2. Produk penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. produk 4612/Desa Mangunjaya seluas 54.400 M2 (lihat dalam sertifikat pada kolom i. Penunjuk berasal dari tanah negara bekas milik adat C.809) yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi ; Bahwa berdasarkan SK Kepala Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat No. 360/HGB/KWBPN/1996 tanggal 28 Juni 1996, yaitu :
Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
-
Dalam konsiderans : “Membaca” : pengajuan permohonan oleh PT. Wahyu Multi Prakosa, Badan Hukum Indonesia tanggal 4 Juni 1996, berkedudukan di Pati untuk memperoleh HGB atas tanah seluas 63.185 M2 terletak di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Kabupaten Dati II Bekasi ;
-
Dalam konsiderans “Menimbang butir 1”, izin lokasi seluas 150.000 M2 berdasarkan SK Bupati KDH Tk.II Bekasi tanggal 29 Oktober 1993 No. 593.82/SK.689-BPN/1993 telah diperpanjang masa berlakunya berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 03 November 1995 No. 460-215-05/1995 ;
-
Dalam
konsiderans
“Menimbang
butir
2”
pemohon
telah
memperoleh tanah 63.185 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPH) yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tambun dengan rincian : a. Tanah Negara bekas milik adat seluas 61.130 M2 b. Tanah Negara berasal selisih seluas 2.055 M2 -
Dalam
konsiderans
“Menimbang
butir
3”
berdasarkan
hasil
pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (Tergugat) dalam peta situasi tanggal 9 Agustus 1994 No. 446/BPN/1994 seb tanggal 1 Desember 1995 No. 1071/BPN/1995 dan tanggal 3 Mei 1996, yang didukung oleh Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” tanggal 13 Mei 1996 No. 550.2-242/05/1996 tanah yang dimohon seluas 63.185 M2 sudah termasuk luas selisih lebih antara girik dengan hasil pengukuran yaitu seluas 2.055 M2 (2b) diatas, kelebihan luas tanah tersebut dipandang perlu dikatagorikan sebagai tanah negara dan dalam pemberian haknya dikenakan uang pemasukkan kepada negara ; -
Dalam konsiderans “Menimbang butir 4” : bahwa dan luas tanah butir 1 diatas proses pemberian haknya dirinci sebagai berikut : Luas berdasarkan izin lokasi yang diberikan HGB berdasarkan : 150.000 M2 SK Kepala Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat tanggal 29 Maret 1996 No. 1396/HGB/KWBPN/1996 seluas …… 63.520 M2 (Tercatat sertifikat seluas 29.505 M2 sertifikat No. 3845/Mangunjaya) Yang dimohon sekanang ……………………………….. 63.185 M2 126.705 M2
Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
Sisa yang belum/tidak dimohon ………………………… 23.295 M2 Dalam Diktum : -
Pertama : Menerima pelepasan tanah seluas 63.185 M2 terdiri dari : a. Bekas Milik Adat seluas 61.130 M2 dan berasal selisih lebih seluas 2.055 M2 menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara ;
-
Ketiga : Memberikan HGB seluas 63.185 M2 dirinci : a. Tanah Negara bekas milik adat seluas 61.130 M2 ; b. Tanah Negara berasal dan selisih lebih 2.055 M2 ; Terletak di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Kabupaten Dati II Bekasi diuraikan dalam peta situasi tanggal 09 Agustus 1994 No. 446/BPN/1994 tanggal 1 Desember 1995 No. 1071/BPN/1995 dan tanggal 3 Mei 1996 No. 363/BPN/1996 ;
Mencermati atas produk dan 2 buku sertifikat tanah HGB butir 1 dan 2 di atas, terindikasi adanya ketidak cermatan dan kurang kehati-hatian pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (Tergugat) antara lain : a. PT. Wahyu Multiprakosa dengan surat permohonan tanggal 26 April 1995 untuk HGB seluas 63.520 M2. kemudian dan yang dimohon tersebut asal tanah milik adat dan menurut hasil pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (Tergugat) diuraikan dalam peta situasi (konsiderans Menimbang butir 3) dengan didukung Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” dan luas 63.520 M2 ada selisih lebih antara Girik dengan hasil pengukuran yaitu seluas 3.335 M2 data Girik 60.185 M2 atas SK Kakanwil No. 1396/HGB/KWBPN/1996. Seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (Tergugat) dan Panitia jika ada selisih dalam pengukuran, tidak selayaknya serta merta dikategorikan sebagai tanah hak negara, tetapi indikasi ini seyogyanya sementara dijadikan suatu praduga (apa lagi selisihnya ribuan meter persegi) dan bahkan telah ada data peta rincikan yang lebih dahulu telah dibuat/dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (Tergugat) atas kepemilikan tanah Penggugat (H. Sidik) yang telah Penggugat dalilkan di atas (lihat bukti P.8 dan 9). Kemudian tanah seluas 3.335 M2 (hasil selisih pengukuran)
dikukuhkan
ke
si
pemohon
kembali
sehingga
dikabulkan seluas 63.520 M2 tetapi temyata setelah terbit sertifikat No. 3845/Desa Mangunjaya hanya tercatat luas 29.505 M2 (Gambar
Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
situasi) yang seharusnya seluas 63.520 M2, tentunya ada tanah milik Penggugat yang termasuk dalam sertifikat tersebut ; b
PT. Wahyu Multiprakosa mengajukan permohonan sertifikat hak guna bangunan tanggal 04 Juni 1996 seluas 63.185 M2 (asumsi luas 60.185 M2 hanya ditambah 3000 M2) Saina dengan permohonan yang pertama butir a di atas. Pemprosesannya Saina seperti produk penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3845/Mangunjaya dengan produk sertifikat No. 4612/Mangunjaya, yaitu : -
Tanah Negara bekas milik adat seluas 61.130 M2 ;
- Tanah Negara berasal dan selisih lebih 2.055 M2 Dikukuhkan ke si pemohon kembali (PT. Wahyu Multiprakosa) seluas 63.185 M2. Nyatanya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4612/Mangunjaya tercatat luas hanya 54.400 M2 (Gambar Situasi masih
kosong)
atas
360/HGB/KWBPN/1996
dasar
SK
tanggal
Kakanwil 28
Juni
BPN
Jabar
No.
SK
No.
1996
360/HGB/KWBPN/1996 ini jika disinkronkan dengan SK No. 1369/HGB/KWBPN/1996
tanggal
29
Maret
1996
terdapat
kejanggalan dan perlu dicurigai dalam penomorannya jika dilihat dari bulan Maret No. SK 1369 kemudian bulan Juni No. SK 360 padahal dalam Tahun 1996. Dua kali pembuatan sertifikat terjadi selisih luas 3.335 M2 dan 2.055 M2 = 5.390 M2 (tentunya ada bagian tanah milik Penggugat) ; Mengapa harus setiap pengukuran ada terjadi selisih antara Girik dengan hasil pengukuran (kelebihan tanah). Adapun masalah tanah (benda tak bergerak) sejengkal pun pasti diikuti ada sipemiliknya, apalagi berasal dan tanah milik adat, sedangkan PT. Wahyu Multiprakosa masih membutuhkan tanah seluas 86.400 M2 untuk mencapai target 150.000 M2 sesuai izin lokasi yang diperoleh. Adapun data yang telah dipenuhi 63.520 M2 dan 63.185 M2 = 126.705 M2, tetapi disinkronkan dengan produk sertifikat yang telah terbit = tercatat 29.505 M2 dan 54.400 M2 = 83.905 M2 (baru mencapai seluas ini) belum mencapai 126.705 M2 dengan demikian luas tanah yang masih terselubung adalah = 126.705
M2
dikurangi
83.905 M2 = 42.800 M2. Dan kekurangannya belum dimohon seluas 23.295 M2 jadi yang terselubung 42.800 M2 ditambah yang masih kekurangan 23.295 M2 = 66.095 M2 (periksa konsiderans 4 SK
Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
Kanwil BPN No. 360) ; Menurut pengukur tanah yang telah tersedia adalah 126.705 M2 karena telah ada pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (Tergugat) tentunya suatu pengukuran yang telah akurat bahwa tanah telah ada dan tersedia 126.705 M2 dan yang masih tersembunyi/terselubung 66 095 M2, maka oleh karena itu pada Gambar Situasi dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4612/Mangunjaya masih kosong; Bahwa ternyata data tanah antara sertifikat No. 3845/Mangunjaya berdasarkan SK Kanwil BPN No. 1369/HGB/KWBPN/1996 tanggal 29 Maret 1996 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4612 berdasarkan SK Kanwil BPN No. 360/HGB/KWBPN/1996 tanggal 28 Juni 1996 hanya diputar balikkan
atas
hasil
rekayasa
belaka
untuk
mengaburkan
kepemilikan tanah milik Penggugat (HM. Sidik seluas 65.000 M2) seharusnya Tergugat tugas dan fungsinya memberikan pelayanan terbaik dan melindungi setiap kepemilikan tanah yang dimiliki masyarakat malah melakukan kecerobohan dan ketidak cermatan yang berakibat fatal sehingga merugikan orang lain (Penggugat) ; Bahwa ternyata data tanah antana sertifikat No. 3845/Mangunjaya berdasankan SK Kanwil BPN No. 1369/HGB/KWBPN/1996 tanggal 29 Maret 1996 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4612 berdasarkan SK Kanwil BPN No. 360/HGB/KWBPN/1996 tanggal 28 Juni 1996 hanya diputar balikkan atas hasil rekayasa belaka untuk mengaburkan kepemilikan tanah milik Penggugat (HM. Sidik seluas 65.000 M2) seharusnya Tergugat tugas dan fungsinya memberikan pelayanan terbaik dan melindungi setiap kepemilikan tanah yang dimiliki masyarakat malah melakukan kecerobohan dan tidak cermat yang berakibat fatal sehingga merugikan orang lain (Penggugat) ; Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadàp ketentuan Pasal 5 ayat (2) PMPA No. 2/1962 jo. Diktum ke-2 PMDN No. 26/DDA/1970 pada saat pemprosesan penerbitan 2 buku Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan No. 3845/Desa Mangunjaya tercatat luas 29.505 M2 atas nama PT. Wahyu Multiprakosa dan No. 4612/Desa Mangunjaya tercatat luas 54.400 M2 atas nama PT. Wahyu Multiprakosa antara lain : -
Tergugat tidak mengumumkan dipapan pengumuman selama
Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
dua bulan berturut-turut di Kantor Desa Mangunjaya, Kantor Kecamatan Tambun dan Kantor sub Dit. Agraria ; -
Luas tanah 63 .520 M2 sebagaimana yang telah dimohon oleh PT. Wahyu Multiprakosa dikabulkan Tergugat tetapi tercatat luas 29.505 M2 (luas inipun tidak Saina dengan luas yang dibeli oleh PT. Wahyu Multiprakosa dan Heryana Margono seluas 26.855 M2 tercatat dalam SPPT No. 043-5701/93-01 Persil No. 267 KIas 39 pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 47/593.62.82/II/1995,
tetapi
dalam
lampiran
pada
waktu
pengajuan permohonan hak dan pembuatan sertifikat atas dasar SK Kakanwil BPN No. 1369/HGB/KWBPN/1006 tanggal 29 Maret 1996 luas 29.505 M2 status tanah C.625/SPPT 043-5701 Persil 167 masuk ke sertifikat tanah No. 4612/Mangunjaya yang dibeli oleh PT. Wahyu Multiprakosa dasar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 46/593.62.82/1995 dari Gunarso Susanto Margono luas 31.150 M2 SPPT No. 004-0098/94-01 Persil No. 004 Klas 37 jenis sawah, tetapi dalam lampiran SK Kakanwil BPN Jabar No 360/HGB/KWBPN/1996 tanggal 28 Juni 1996, C.809 Persil 222 yang dimohon oleh PT. Wahyu Multiprakosa seluas 63.185 M2 dikabulkan tetapi dalam sertifikat No. 4612/Mangunjaya tercatat 54.400 M2 berdasarkan Instruksi Mendagri No. 04/Unst/DDA/2972 tentang Pelaksanaan PMDN No. 6 Tahun 1972 pada diktum ketiga dan keempat berbunyi : Ketiga
: “Dalam
melaksanakan
pelimpahan
wewenang
pemberian hak atas tanah sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 06 Tahun 1972, di larang mengadakan pemecahan luas tanah, yang menjadi objek pemberian hak atas tanah yang bersangkutan mengakibatkan
sedemikian adanya
rupa
yang
pelimpahan
dapat
wewenang
pemberian hak atas tanah tersebut” ; Keempat : a. Semua permohonan hak atas tanah yang telah diajukan kepada Menteri Dalam Negeni sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972, sedang berdasarkan peraturan tersebut wewenang
pemberian
hak
atas
tanah
yang
Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
bersangkutan
telah
dilimpahkan
kepada
para
Gubernur Kepala Daerah dan permohonan itu telah memenuhi ketentuan-ketentuan/syarat-syarat yang berlaku maka pemberian hak atas tanahnya tetap diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri ; Terhadap
permohonan
sebagaimana
dimaksud
dalam huruf a dictum ini akan tetapi berdasarkan ketentuan yang berIaku masih terdapat kekurangan syarat
tehnis
yang
belum
dipenuhi
maka
permohonan semacam itu dikembalikan kepada Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan yang penyelesaiannya selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972. Padahal oleh Tergugat sendini Permendagri No. 6 Tahun 1972 dijadikan dasar hukum pada konsiderans “Mengingat poin 5”. Dalam SK Kantor Pertanahan Wilayah Jawa Barat No. 1369 tanggal 29 Maret 1996 dan No. 360 tanggal 28 Juni 1996 ; 14. Bahwa kinerja Tergugat tidak melakukan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dilakukan secara benar (antara lain : Pasal 3, 4, 5 dan 6) tentunya tanah kepemilikan Penggugat hingga sekarang ini masih berpotensi hasilnya yang dapat dinikmati sebagai lahan bagi kehidupan Penggugat beserta anak cucu Penggugat ; Bahwa kinerja Tergugat melanggar ketentuan dalam penetapan biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan pendaftanan tanah dan pembuatan sertifikatnya, menurut hemat dan nalar Penggugat seyogyanya dirinci sesuai menurut ketentuan Permendagri No. 12 Tahun 1978 tentang Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Hak Atas Tanah dan pembuatan sertifikat untuk badan hukum tertentu pada Permendagri No. 2 Tahun 1978 (khususnya Pasal 4 a ayat (1) adalah 10 kali dari biaya yang telah ditetapkan dalam PMDN No. 2 Tahun 1978) ; Ternyata dalam SK Kakanwil BPN No. 1396 dan No. 360 di dalam konsiderans : “Mengingat” dasar hukum atas Permendagri No. 12 Tahun 1978 sebagai
Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
perubahan tambahan Permendagri No. 2 Tahun 1978 tidak dijadikan landasannya, maka biaya yang dibuat Tergugat dalam dua SK tersebut mengacu ke landasan peratunan yang mana? Sedangkan peraturan tersebut sebagaimana Penggugat maksudkan adalah peraturan yang lebih muda tentu perolehan nominalnya akan lebih besar karena adanya ketentuan 10 kali dari peraturan yang lalu, sehingga dengan demikian pendapatan kas negara akan menjadi lebih besar dibandingkan hitungan nominal yang Tergugat buat. Dengan kata lain menurut hemat Penggugat apabila tidak berpedoman kepada peraturan sebagaimana Penggugat maksudkan, maka negara sangat dirugikan ; Selanjutnya oleh karena dari data produk sertifikat yang telah diterbitkan tidak akurat maka dengan ketidakakuratan tentunya mengandung cacat hukum akibat tidak cermat dan kurang kehati-hatian Tergugat yang dampaknya menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dalam hal ini bukan segi materil saja tetapi juga moril yang selama ini dihadapi/ditanggunng oleh Penggugat. Dengan demikian atas dasar alasan dan uraian diatas Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi) dengan jelas dan nyata telah melakukan tindakan sewenang-wenang (Detournemet de Pouvoir), melanggar azas kecermatan dan kurang kehati-hatian yang merupakan azas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen van Behoonlijk Bestuur/the
Principels
of
Good
Governance),
sebagaimana
yang
disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagai dasar dan alasan untuk menggugat. Tergugat telah melakukan
tindakan
sewenang-wenang
dengan
tidak
melakukan
pengumuman dalam proses penerbitkan sertifikat yang seharusnya diperintahkan oleh peraturan harus diumumkan, Tergugat oleh karena itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini benkenan untuk membatalkan 2 buku Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3845 seluas 29.505 M2 dan Hak Guna Bangunan No. 4612 seluas 54.400 M2 yang terletak di Desa Mangunjaya Kabupaten Bekasi atas nama PT. Wahyu Multiprakosa ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
A. DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal : -
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3845, Desa Mangunjaya atas nama PT. Wahyu Multiprakosa, tertanggal 03 Mei 1996, Gambar Situasi tertanggal 24 April 1996 No. 5568/1996 seluas 29.505 M2 ;
-
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4612, Desa Mangunjaya atas nama PT. Wahyu Multiprakosa, tertanggal 20 Agustus 1996, Gambar Situasi tanggal 01 Agustus 1996 No. 19065/1996 seluas 54.400 M2 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan SK Pencabutan : - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3845, Desa Mangunjaya atas nama PT. Wahyu Multiprakosa, tertanggal 03 Mei 1996, Gambar Situasi tertanggal 24 April 1996 No. 5568/1996 seluas 29.505 M2 ; - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4612, Desa Mangunjaya atas nama PT. Wahyu Multiprakosa, tertanggal 20 Agustus 1996, Gambar Situasi tertanggal 01 Agustus 1996 No. 19065/1996 seluas 54.400 M2 ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayan biaya perkara ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : 1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak berdasarkan alasan hukum yang benar ; 2. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan : Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana disebut dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986, karena : a. Apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya butir 2 yang menyebutkan bahwa Penggugat baru mengetahui sertifikat yang dijadikan obyek dalam perkara ini pada acara pembuktian tanggal 9 Desember 2003 merupakan rekayasa yang menyesatkan, karena sangat jelas dan nyata dalam perkara perdata No. 211/Pdt.G/2003/PN.Bks. PT. Abadi Mukti sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini telah menjawab gugatan Penggugat dan menjelaskan mengenai keberadaan sertifikat yang dijadikan objek dalam perkara Tata Usaha Negara ini yaitu pada tanggal 8 Oktober 2003 dan pihak Penggugat juga telah menjawab dalam Repliknya pada tanggal 21 oktober 2003 sedangkan gugatan Tata Usaha Negara ini baru diajukan tanggal 3 Maret 2004 berarti sudah melampaui
Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima ; b Apabila dilihat dari surat gugatan Penggugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Bekasi, Penggugat telah mengakui secara nyata dan tegas (menjadi bukti yang sempurna) mengakui telah mengetahui sertifikat hak guna bangunan yang dijadikan objek dalam perkara Tata Usaha Negara ini pada saat musyawarah dalam sengketa tanah tersebut pada
tanggal
14
Agustus
2001
(Gugatan
Perkara
No.
211/Pdt.G/2003/PN.Bks. butir 10). Apabila dilihat dari jawaban Tergugat dalam perkara perdata No. 211/Pdt.G/2003/PN.Bks. sebagaimana telah diuraikan pada butir a di atas dan pengakuan Penggugat telah mengetahui adanya Sertifikat Hak Guna Bangunan objek sengketa tanggal 14 Agustus 2001 cukup meyakinkan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; c. Melihat apa yang diuraikan pada butir a dan b di atas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1991, karena Penggugat bukan pihak yang dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan atau mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yaitu tanggal 08 Oktober 2003 pada saat menerima jawaban Tergugat atau setidak-tidaknya tanggal 21 Oktober 2003 pada saat mengajukan Replik dalam perkara perdata No. 211/Pdt.G/2003/PN.Bks., sebagaimana telah diuraikan di atas atau setidak-tidaknya tanggal 14 Agustus 2001 pada saat musyawarah ; d. Bahwa
sekalipun
dalam
jawaban
Tergugat
dalam
perkara
No.
211/Pdt.G/2003/ PN.Bks., hanya disebutkan adanya satu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3845/Mangunjaya dan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan No. 1369/HGB/KWBPN/1996, tanggal 29 Maret 1996, hal tersebut harus diartikan bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya dua Keputusan Tata Usaha Negara yaitu :
Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
-
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3845/Mangunjaya ;
-
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4612/Mangunjaya ;
3. Tentang Kompetensi Absolut : Bahwa gugatan Penggugat sangat nyata dan jelas tidak termasuk dalam wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, karena dilihat dari seluruh posita gugatan Penggugat adalah masih dalam lingkup sengketa keperdataan, mengingat : a. Pengakuan kepemilikan Penggugat masih harus dibuktikan (belum pasti) hal ini terbukti bahwa sengketa kepemilikan objek sengketa Tata Usaha Negara ini masih diperiksa dan diadili dalam perkara perdata No. 211/Pdt.G/2003/PN.Bks., yang Sainpai saat ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde) ; b. Menurut uraian gugatan Penggugat yang mengutarakan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi masing-masing memperoleh tanah dari pemilik asal Sawah Coan. Hal ini pun harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Perdata ; Melihat kedua alasan tersebut Penggugat terlalu dini (sangat prematur) mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara mengingat kepemilikan Penggugat belum pasti atau masih harus dibuktikan terlebih dahulu pada Pengadilan Perdata, dengan demikian gugatan Penggugat menyalahi kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) Badan-badan Peradilan, karena seharusnya yang berwenang mengadili perkara ini adalah Peradilan Umum ; 4. Tentang Gugatan Obscuur Libel : Bahwa gugatan Penggugat sangat kacau, kabur dan membingungkan (obscuur libel) yang sudah sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Hal ini sangat jelas terlihat pada posita gugatan Penggugat butir 10.3 dan 12.2 dimana Penggugat menyebutkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah milik Tergugat, kalau Penggugat sudah mengakui dalam gugatannya bahwa objek perkara adalah milik Tergugat mengapa harus menggugat Tergugat? ; Hal ini cukup mengaburkan gugatan yang pada akhirnya berakibat bahwa petitum gugatan Penggugat tidak didukung oleh posita yang benar, dan dapat dijadikan alasan pula untuk menolak gugatan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;
Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
5. Tentang Gugatan Kekurangan Pihak : Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam posita gugatannya bahwa sertifikat objek perkara didahului (merupakan tindak lanjut) dari Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat ; Oleh karena itu dengan tidak diikutsertakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pentanahan
Nasional
Propinsi
Jawa
Barat
mengakibatkan
gugatan
Penggugat menjadi kekurangan pihak, karena tidak mungkin sertifikat akan terbit tanpa adanya Surat Keputusan Pemberian Haknya yang juga merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intenvensi juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : Gugatan Daluwarsa : 1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat H. Taufik yang berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 84/Pdt.P/200l/PN.Jkt.Tim., bertindak sebagai wali pengampu dari dan karena itu untuk dan atas nama H. Sidik tertanggal 27 Februari 2004 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 3 Maret 2004 untuk menggajukan gugatan pembatalan : -
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3845/Mangunjaya luas 29.505 M2 ;
-
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4612/Mangunjaya luas 54.000 M2 ;
adalah sudah daluarsa, karena gugatan Penggugat tersebut diajukan sudah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 55 Undang-Undang No.
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara” ; 3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat butir 4 halaman 2 yang intinya “Bahwa Penggugat baru mengetahui ketiga bidang tanah milik Penggugat yang telah dibuat dan diterbitkan sertifikat oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi) atas nama pemegang hak PT. Wahyu Multiprakosa pada saat Penggugat berperkara dengan PT. Abadi Mukti di Pengadilan Negeri Bekasi dalam acara sidang pembuktian tanggal 9
Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
Desember 2003 dan seterusnya”;
Dalil Penggugat tersebut, harus ditolak
dengan tegas karena Penggugat sudah mengetahui lahirnya Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa : -
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3845/Mangunjaya luas 29.505 M2 ;
-
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4612/Mangunjaya luas 54.000 M2 terhitung sejak Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi yaitu tanggal 30 September 2003, hal mana terbukti dalam dalil gugatannya butir 10 halaman 4 yang berbunyi bahwa Tergugat mempunyai alas hak (SHGB) yang dikeluarkan oleh BPN Bekasi, maka dengan adanya alas hak (SI 1GB) tensebut berani membangun dan mendirikan rumah-rumah yang mana Tergugat dengan tegas mendalilkan alas hak (SHGB) yang dipunyai telah dilindungi oleh Undang-Undang dan seterusnya” ;
4. DiSainping itu secara tegas, nyata dan konkrit dalil Penggugat yang mendalilkan seolah-olah baru mengetahui adanya dua Sertifikat Hak Guna Bangunan masing-masing No. 3845/Mangunjaya dan No. 46l2/Mangunjaya keduanya pemegang haknya Tergugat II Intervensi pada tanggal 9 Desember 2003 harus ditolak dengan tegas, karena kenyataannya Penggugat telah mengetahui terbitnya keputusan Tergugat tersebut pada saat berperkara di Pengadilan Negeri Bekasi pada saat Tergugat (PT. Abadi Mukti) mengajukan jawaban yaitu tanggal 8 Oktoben 2003, sebagaimana terbukti dalam jawaban Tergugat halaman 5 disebutkan “dan berdasarkan Akta Jual Beli tersebut sudah ditingkatkan kepemilikannya menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3845/Mangunjaya tanggal 3 Mei 1996 atas nama PT. Wahyu Multiprakosa” ; Dan dalam halaman 2 butir 1 .c. disebutkan “Bahwa pada awalnya semua tanah a quo berasal dari tanah milik adat yang kemudian dilepaskan haknya menjadi tanah negara berdasarkan SK Pemberian Hak Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No. 1369/HGB/KWBPN/1996 tanggal 29 Maret 1996” ; Bahwa sekalipun dalam jawaban tersebut di atas hanya disebutkan adanya satu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3845/Mangunjaya dan SK Pemberian Hak No 1369/HGB/KWBPN/1996 tanggal 29 Maret 1996, hal tersebut harus diartikan bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya 2 Keputusan Tata Usaha Negara yaitu :
Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
-
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3845/Mangunjaya ;
-
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4612/Mangunjaya ;
terhitung sejak jawaban tersebut diterima oleh Penggugat yaitu pada tanggal 8 Oktober 2003, karena : -
Tanah yang diklaim oleh Penggugat yang didalilkan seolah-olah Penggugat mendapat hak dari Sawal Coan, T. Sukatma dan Sain Sukatma terbukti satu hamparan/satu bidang yang tidak dapat dipisahkan bahkan Penggugat tidak mampu menunjukan batas-batasnya, dan terbukti atas tanah tersebut telah dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa 2 buah Sertifikat Hak Guna Bangunan masingmasing No. 3845/Mangunjaya dan No. 4612/Mangunjaya, kedua-duanya pemegang haknya PT. Wahyu Multipnakosa ;
-
Oleh karena Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi terhadap tanah 6,5 Ha dimana terhukti sudah ada 2 buah Sertifikat Hak Guna Bangunan, maka hal tersebut membuktikan bahwa terhitung sejak tangga! 30 September 2003 (pada saat gugatan diajukan) dan tanggal 8 November 2003 (pada saat jawaban diterima olch Penggugat) Penggugat telah mengetahui di atas tanah yang digugat tersebut diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3845/Mangunjaya dan No. 4612/Mangunjaya ;
5. Bahwa oleh karena Penggugat terbukti telah mengetahui adanya penerbitan Sertifikat
Hak
Guna
Bangunan
No.
3845/Mangunjaya
dan
No.
4612/Mangunjaya terhitung scjak tanggal 30 September 2003 atau 8 November 2003, maka gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 3 Maret 2004 telah daluwarsa, karena diajukan dalam tenggang waktu melebihi 90 hari dan dengan demikian maka gugatan Penggugat bertentangan dengan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 ; Gugatan Prematur : Bahwa gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak diterima, karena gugatan ini belum saatnya diajukan : Penggugat belum mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini : -
Masih ada sengketa kepemilikan di peradilan umum yaitu di Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana dimaksud dalam perkara No. 211/Pdt.G/ 2003/PN.Bks., dan perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;
Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
-
Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3845/Mangunjaya dan No. 4612/Mangunjaya belum lahir ;
-
OIeh karena itu maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan prematur karena Penggugat belum mempunyai kepentingan ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya NOMOR : 17/G/2004/PTUN-BDG. tanggal 12 Juli 2004 yang amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi : -
Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;
Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor : 214/B/2004/PT.TUN.JKT. tanggal 4 April 2005 ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Mei 2005 kemudian
terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal permohonan kasasi secara lisan pada tanggal
28 Mei 2005 diajukan
9 Juni 2005
sebagaimana
ternyata dari akte permohonan kasasi No. 30/K/2005/PTUN-BDG. Jo No. 17/G/2004/PTUN-BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 23 Juni 2005 ; Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat II Intervensi/Terbanding yang pada tanggal 28 Juni 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 5 Agustus 2005 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juni 2005 sedangkan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara diterima pada tanggal 25 Mei 2005 dengan demikian pengajuan permohonan kasasi tersebut telah melampaui
Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 serta
peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan ; MENGADILI : Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H.M. TAUFIK, Pengampu dari H.M. SIDIK tersebut tidak dapat diterima ; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2006 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Titi Nurmala Siagian, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam
Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim-Hakim Anggota :
Ketua :
ttd./ Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.
ttd./ Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.
ttd./ Titi Nurmala Siagian, SH. MH.
Biaya-biaya :
Panitera Pengganti :
1. M e t e r a i .……………..
Rp.
6.000,-
2. R e d a k s i .……………..
Rp.
1.000,-
3. Administrasi Kasasi ……. Jumlah …………………..
Rp. 493.000,Rp. 500.000,==========
ttd./ Matheus Samiaji, SH. MH.
Untuk salinan MAHKAMAH AGUNG – RI. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,
ASHADI, SH. NIP. 220000754
Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 468 K/TUN/2005
