PUTUSAN No. 962 K/Pid/2002 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : 1. Nama tempat lahir
: YAYAN HARIYANI binti HERTADJI ; : Bekasi ;
umur / tanggal lahir : 27 tahun/11 September 1973 ; jenis kelamin
: Perempuan ;
kebangsaan
: Indonesia ;
tempat tinggal
: Jl. KH. Mansyur No. 38 RT 05 RW 01, Kel Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi ;
agama
: Islam ;
pekerjaan
: Ibu Rumah Tangga ;
2. Nama tempat lahir
: ROHAENI binti JAMHARI ; : Bekasi ;
umur / tanggal lahir : 49 tahun ; jenis kelamin
: Perempuan ;
kebangsaan
: Indonesia ;
tempat tinggal
: Jl. KH. Mansyur No. 38 RT 05 RW 01, Kel Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi ;
agama
: Islam ;
pekerjaan
: Ibu Rumah Tangga ;
3. Nama tempat lahir
: HAERONI bin HERTADJI ; : Bekasi ;
umur / tanggal lahir : 23 tahun/30 Juli 1977 ; jenis kelamin
: Laki-laki ;
kebangsaan
: Indonesia ;
tempat tinggal
: Jl. KH. Mansyur No. 38 RT 05 RW 01, Kel Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi ; Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 962 K/Pid/2002
agama
: Islam ;
pekerjaan
: Karyawan Swasta ;
4. Nama tempat lahir
: EDI ROHAEDI bin HERTADJI ; : Bekasi ;
umur / tanggal lahir : 32 tahun/19 Oktober 1969 ; jenis kelamin
: Laki-laki ;
kebangsaan
: Indonesia ;
tempat tinggal
: Jl. KH. Mansyur No. 38 RT 05 RW 01, Kel Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi ;
agama
: Islam ;
pekerjaan
: Swasta ;
5. Nama tempat lahir
: HUSNI APANDI bin HERTADJI ; : Bekasi ;
umur / tanggal lahir : 26 tahun/29 Agustus 1975 ; jenis kelamin
: Laki-laki ;
kebangsaan
: Indonesia ;
tempat tinggal
: Jl. KH. Mansyur No. 38 RT 05 RW 01, Kel Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi ;
agama
: Islam ;
pekerjaan
: Karyawan ;
6. Nama tempat lahir
: SUPRIYADI bin HERTADJI ; : Bekasi ;
umur / tanggal lahir : 31 tahun/20 Mei 1970 ; jenis kelamin
: Laki-laki ;
kebangsaan
: Indonesia ;
tempat tinggal
: Jl. KH. Mansyur No. 38 RT 05 RW 01, Kel Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi ;
agama
: Islam ;
pekerjaan
: Wiraswasta ;
Para Terdakwa berada di luar tahanan : yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa : Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 962 K/Pid/2002
Kesatu : Bahwa mereka Terdakwa, yaitu Terdakwa I Yayan Hariyani binti Hertadji, Terdakwa II Rohaeni binti Jamhari, Terdakwa III Haeroni bin Hertadji, Terdakwa IV Edi Rohaedi bin Hertadji, Terdakwa V Husni Apandi bin Hertadji dan Terdakwa VI Supriyadi bin Hertadji, baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada Selasa tanggal 2 September 1997 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 1997, bertempat di Kantor Polisi Daerah (POLDA) Metro Jaya di Jakarta, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Bekasi berhak untuk mengadili perkara ini, dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada Pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, dengan cara sebagai berikut : -
Pada waktu dan tempat tersebut di atas, mereka Terdakwa I Yayan Hariyani binti Hertadji, Terdakwa II Rohaeni binti Jamhari, Terdakwa III Haeroni bin Hertadji, Terdakwa IV Edi Rohaedi bin Hertadji, Terdakwa V Husni Apandi bin Hertadji dan Terdakwa VI Supriyadi bin Hertadji telah melaporkan saksi Ny. Sutinah binti Kasdullah kepada Petugas Polisi Daerah (POLDA) Metro Jaya di Jakarta, di mana dalam laporan yang dibuat oleh mereka Terdakwa menyatakan bahwa saksi Ny. Sutinah binti Kasdullah telah memalsukan tandatangan yang tertera dalam Surat Kuasa untuk mengurus Sertifikat Tanah Nomor 758 C 275 persil 67 di Bekasi Kaum JL. KH. Mas Mansyur RT 05 RW 01, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi tanggal 1 Maret 1997 yang pada saat itu Sertifikat Tanah Nomor 758 C 275 persil 67 dalam masalah status sita di Bank Tamara Cabang Bakasi, karena pemiliknya tidak dapat membayar hutangnya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berikut bunga ;
-
Selanjutnya dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Petugas Polda Metro Jaya, ternyata laporan yang dibuat oleh mereka Terdakwa tidak cukup bukti karena tidak mengandung kebenaran, sehingga pihak Polisi Polda Metro Jaya mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) Nomor : SK/123/III/1998/DIT SERSE tanggal 2 Maret 1998 ;
-
Akibat laporan yang dibuat oleh mereka ke Polda Metro Jaya di Jakarta tentang pemalsuan tandatangan di Surat Kuasa untuk mengurus Sertifikat Tanah Nomor 758 C 275 persil 67 tanggal 1 Maret 1997, saksi Ny. Sutinah binti Kasdullah telah merasa nama baik dan harga dirinya tercemari di tengah-tengah masyarakat maupun keluarga besarnya ; Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 962 K/Pid/2002
Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 317 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Kedua : Bahwa mereka Terdakwa, yaitu Terdakwa I Yayan Hariyani binti Hertadji, Terdakwa II Rohaeni binti Jamhari, Terdakwa III Haeroni bin Hertadji, Terdakwa IV Edi Rohaedi bin Hertadji, Terdakwa V Husni Apandi bin Hertadji dan Terdakwa VI Supriyadi bin Hertadji, baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu di atas, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata tersiarnya tuduhan itu, dengan cara sebagai berikut : -
Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu di atas, yaitu Terdakwa I Yayan Hariyani binti Hertadji, Terdakwa II Rohaeni binti Jamhari, Terdakwa III Haeroni bin Hertadji, Terdakwa IV Edi Rohaedi bin Hertadji, Terdakwa V Husni Apandi bin Hertadji dan Terdakwa VI Supriyadi bin Hertadji telah menuduh saksi Ny. Sutinah binti Kasdullah memalsukan tandatangan yang tertera dalam Surat Kuasa tanggal 1 Maret 1997 sewaktu mengurus Sertifikat Tanah Nomor 758 C 275 persil 67 di Bekasi Kaum JL. KH. Mas Mansyur RT 05 RW 01, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi karena pada saat itu Sertifikat Tanah Nomor 758 C 275 persil 67 dalam masalah status sita di Bank Tamara Cabang Bakasi, di mana pemiliknya tidak dapat membayar hutangnya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berikut bunga dengan melaporkan saksi Ny. Sutikno binti Kasdullah ke Polda Metro Jaya di Jakarta ;
-
Selanjutnya dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Petugas Polda Metro Jaya, ternyata laporan yang dibuat oleh mereka Terdakwa tidak cukup bukti, sehingga pihak Polisi Polda Metro Jaya mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) Nomor : SK/123/III/1998/DIT SERSE tanggal 2 Maret 1998 ;
-
Akibat laporan yang dibuat oleh mereka ke Polda Metro Jaya di Jakarta tentang pemalsuan tandatangan di Surat Kuasa untuk mengurus Sertifikat Tanah Nomor 758 C 275 persil 67 tanggal 1 Maret 1997, saksi Ny. Sutinah binti Kasdullah telah merasa nama baik dan harga dirinya tercemari di tengah-tengah masyarakat maupun keluarga besarnya ;
Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 962 K/Pid/2002
Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 310 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 5 November 2001 sebagai berikut : 1. Menyatakan mereka Terdakwa, yaitu Terdakwa I YAYAN HARIYANI binti HERTADJI, Terdakwa II ROHAENI binti JAMHARI, Terdakwa III HAERONI bin HERTADJI, Terdakwa IV EDI ROHAEDI bin HARTADJI, Terdakwa V HUSNI APANDI bin HARTADJI dan Terdakwa VI SUPRIYADI bin HERTADJI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENGHINAAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana diatur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu yang kami dakwakan kepada mereka terdakwa ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa masing-masing : a. Terdakwa I YAYAN HARIYANI binti HERTADJI selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ; b. Terdakwa II ROHAENI binti JAMHARI selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan ; c. Terdakwa III HAERONI binti HERTADJI selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan ; d. Terdakwa IV EDI ROHAEDI bin HERTADJI selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan ; e. Terdakwa V HUSNI APANDI bin HERTADJI selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan ; f. Terdakwa V SUPRIYADI bin HERTADJI selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan ; 3. Menyatakan barang bukti berupa : a. 1 (satu) lembar photo copy Surat Kuasa tanggal 1 Maret 1994 yang ditandatangani saksi sebagai pihak kedua dan para Terdakwa sebagai pihak pertama ; b. 1 (satu) lembar photo copy Surat An. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Kepala Direktorat Serse Nomor : B/1255/III/1998 Darto tanggal 2 Maret 1998 Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangi oleh Drs. Bakat Purwanto Kolonel Polisi NRP. 55070510 selaku Penyidik ;
Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 962 K/Pid/2002
c. 1 (satu) lembar surat ketetapan No.Pol. 123/III/1998/Dit Serse PMJ tentang penghentian penyidikan terlapor Ny. Sutinah tertanggal 2 Maret 1998 ; tetap terlampir dalam berkas perkara ; 4. Menetapkan agar mereka Terdakwa, masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 454/Pts/Pid.B/2001/ PN.Bks. tanggal 14 Januari 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut : 1. Menyatakan : 1. YAYAN HARYANI binti HERTADJI, 2. ROHAENI binti JAMHARI, 3. HAERONI bin HERTADJI, 4. EDI ROHAEDI bin HERTADJI, 5. HUSNI APANDI bin HERTADJI, 6. SUPRIYADI bin HERTADJI, tidak terbukti secra sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut ; 2. Membebaskan para Terdakwa-terdakwa tersebut di atas dari segala tuntutan hukum ; 3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; 4. Menetapkan surat-surat bukti berupa : a. 1 (satu) lembar photo copy Surat Kuasa tanggal 1 Maret 1994 yang ditandatangani saksi sebagai pihak kedua dan para Terdakwa sebagai pihak pertama ; b. 1 (satu) lembar photo copy Surat An. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Kepala Direktorat Serse Nomor : B/1255/III/1998 Darto tanggal 2 Maret 1998 perihal : pemberitahuan penghentian penyidikan yang ditandatangi oleh Drs. Bakat Purwanto selaku Penyidik ; c. 1 (satu) lembar surat ketetapan No.Pol. 123/III/1998/Dit Serse PMJ tentang penghentian penyidikan atas terlapor Ny. Sutinah tanggal 2 Maret 1998, dilampir dalam berkas perkara ini ; 4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ; Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Kasasi/Akta Pid/2002/PN.Bks.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Januari 2002 Jaksa/ Penuntut
Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 962 K/Pid/2002
Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ; Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Februari 2002 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 4 Februari 2002 ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah di jatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2002 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2002 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 4 Februari 2002 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut : 1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili dan memutuskan perkara atas nama Terdakwa Yayan Hariyani binti Hertadji’ Cs telah keliru menerapkan hukum pembuktian dalam menilai unsur “dengan sengaja memasukkan
atau
menyuruh
menuliskan
surat
pengaduan
atas
pemberitahuan yang palsu kepada Pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung” di mana Majelis Hakim hanya semata-mata berdasarkan alat bukti tunggal, yaitu hanya dari keterangan para Terdakwa saja, sehingga dalam pertimbangan putusannya dalam menilai unsur Pasal 317 ayat (1) KUHP hanya menyebutkan bahwa para Terdakwa dalam hal ini melalui Terdakwa I telah melaporkan saksi Sutinah binti Kasdullah ke Polda Metro Jaya dengan dasar laporan “Pemalsuan surat kuasa” yang tidak diproses sampai ke Pengadilan karena dihentikan oleh Polda Metro Jaya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Surat Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya belumlah dapat dipakai sebagai alasan bahwa saksi Sutinah binti Kasdullah telah terserang harga dirinya atau dirugikan oleh laporan Terdakwa tersebut, di mana selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dasar laporan para Terdakwa ke Polda Metro Jaya ada mengenai tindak pidana “Pemalsuan Surat Kuasa” ; Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 962 K/Pid/2002
Padahal jelas sesuai dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa para saksi pernah diperiksa oleh saksi Briptu Suharto sehubungan dengan laporan para Terdakwa yang melaporkan saksi Sutinah binti Kasdullah telah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Tanda Tangan” dalam surat kuasa tanggal 1 Maret 1994 dan bukti surat berupa laporan para Terdakwa ke Polda Metro Jaya yang menyebutkan “Pemalsuan Tanda Tangan”, hal mana di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Yayan Hariyani binti Hertadji sewaktu diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya yang ditandatangani oleh yang diperiksa dan pemeriksa, jelas menyebutkan pada salah satu keterangannya mengatakan “Pemalsuan Tanda Tangan” para Terdakwa dalam Surat Kuasa tanggal 1 Maret 1994 dan oleh saksi Briptu Suharto di depan Majelis Hakim telah dibenarkan, sedangkan BAP pemeriksaan atas nama Yayah Hariyani binti Hertadji tanpa ditandatangani baik oleh yang diperiksa maupun pemeriksa dan dalam BAP tersebut terdapat perbedaan kalimat yang dijelaskan Yayan Heryani binti Hertadji yaitu “Pemalsuan Surat Kuasa” namun hal ini tidak dibenarkan olek saksi Briptu Suharto dengan alasan tidak pernah mengeluarkan BAP yang diajukan oleh para Terdakwa dengan alasan bahwa setiap selesai pemeriksaan harus tanda tangan, kemudian adanya kalimat yang tertera dalam
keterangan
Yayan
Hariyani
bin
Hertadji
yang
mengatakan
“Pemalsuan Surat Kuasa” tidak benar, karena saksi dalam memeriksa mengacu kepada laporan yang dilaporkan ; Kemudian dalam keterangannya juga saksi Briptu Suharto menerangkan sehubungan dengan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya terhadap laporan para Terdakwa, yang menyebutkan bahwa tidak cukup bukti terhadap laporan Pemalsuan Surat Kuasa, saksi berpendapat
adanya
perbedaan
laporan
polisi
yang
menyebutkan
“Pemalsuan Tanda Tangan” dan SP3 yang menyebutkan “Pemalsuan Tanda Tangan” pada dasarnya masih dalam suatu perbuatan, karena pemalsuan tanda tangan yang disebutkan dalam laporan polisi dengan “Pemalsuan Tanda Tangan”
yang terdapat dalam SP3 adalah merupakan suatu
kesatuan yang utuh. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam mengambil kesimpulan bahwa dasar laporan para Terdakwa ke Polda Metro Jaya ada mengenai tindak pidana “Pemalsuan Surat Kuasa”, seharusnya Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam mengambil kesimpulan, yaitu bahwa laporan Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 962 K/Pid/2002
para Terdakwa yang melaporkan saksi Sutinah binti Kasdullah ke Polda Metro Jaya adalah Pemalsuan Tanda Tangan dalam surat kuasa tanggal 1 Maret 1994 di mana para Terdakwa di persidangan sudah mengakui bahwa tanda tangan para Terdakwa dalam Surat Kuasa tanggal 1 Maret 1994 diakui adalah benar ; Dengan kelirunya Majelis Hakim membuat pertimbangan dalam menilai unsur Pasal 317 ayat (1) KUHP maka putusan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa seharusnya terbukti ; 2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak memperhatikan SE.MA/21 Tahun 1983 tentang batas waktu pengiriman salinan putusan pada Jaksa ; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah memutus bebas perkara atas nama Yayah Hariyani binti Hertadji Cs pada tanggal 14 Januari 2002 dan sesuai dengan Pasal 245 ayat (1) KUHAP dan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tentang batas waktu empat belas hari mengajukan kasasi dan mengirim memori kasasi telah tidak memperhatikan SE.MA/21 Tahun 1983 yaitu setelah putusan dibacakan paling lambat satu minggu sudah harus disampaikan oleh Panitera kepada Jaksa Penuntut Umum ; Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dalam menyatakan kasasi ke Pengadilan tanggal 22 Januari 2002, berarti masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, namun Jaksa Penuntut Umum menerima putusan dari Panitera pada tanggal 29 Januari 2002, berarti putusan yang kami terima enam belas hari lamanya setelah putusan dibacakan, dengan demikian waktu kami menunggu untuk menyusun memori kasasi terbuang cuma-cuma karena putusan belum diterima atau dengan kata lain penyusunan memori kasasi praktis hanya satu minggu (tujuh hari) ; Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : mengenai alasan-alasan ke 1 dan 2 : Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ; Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 962 K/Pid/2002
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena pemohonan kasasi : Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ; Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BEKASI tersebut ; Membebankan biaya perkara kepada Negara ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2007 oleh I. B. Ngurah Adnyana, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Susanti Adi Nugroho, SH.,MH. dan Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Susanti Adi Nugroho, SH.,MH., Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim-Hakim Anggota : ttd./ Susanti Adi Nugroho, SH.,MH.
Ketua : ttd./ I. B. Ngurah Adnyana, SH.,MH.
ttd./ Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.
Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 962 K/Pid/2002
Panitera Pengganti : ttd./ Baharuddin Siagian, SH.
Untuk Salinan Mahkamah Agung RI a.n. Panitera Plt. Panitera Muda Perkara Pidana Umum
Zarof Ricar,SH.,S.Sos.,M.Hum. NIP : 220 001 202
Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 962 K/Pid/2002
