PUTUSAN NOMOR : 479 K/AG/2006
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : PEMOHON
KASASI,
bertempat
tinggal
di
Kabupaten
Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada : H. SUCAHYO MAKHRUP, SH., Advokat, berkantor di Jl. Jayawardhana Gatul Gg. II No. 17, Kabupaten Mojokerto; melawan: TERMOHON
KASASI,
bertempat
tinggal
di
Kabupaten
Mojokerto; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi
dahulu sebagai Termohon di depan
persidangan Pengadilan Agama Mojokerto pada pokoknya atas dalil-dalil : bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Pebruari 1979 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 334/3/II/1979, tanggal 12 Pebruari 1979, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun yang pertama meninggal dunia, masing-masing bernama: 1. ANAK PERTAMA; 2. ANAK KEDUA; bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak Mei 2005 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis yang disebabkan hal-hal sebagai berikut: 1. karena Termohon berani kepada Pemohon dan sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, bahkan pernah meninggalkan Pemohon selama 2 bulan lamanya, tanpa memberitahukan keberadaanya kepada Pemohon;
Hal 1 dari 8 hal. Put. No. 479 K/AG/2006.
2. Pemohon sudah berusaha sabar dan menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil, bahkan perselisihan tersebut semakin memuncak; 3. Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak Mei 2005 dan pisah tempat tinggal sejak Oktober 2005, Pemohon meninggalkan rumah karena diusir Termohon dengan alasan kalau Pemohon di rumah, maka anak kedua mereka tidak mau pulang; bahwa dengan uraian tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang diharapkan sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah sulit diwujudkan lagi; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Mojokerto c.q. majelis hakim agar memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto; 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Atau jika Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa terhadap Permohonan tersebut Pengadilan Agama Mojokerto telah menjatuhkan putusan Nomor : 1118/Pdt.G/ 2005/PA.Mr., tanggal 10 Juli 2006 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsani 1427 H., yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto; 3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon: •
Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,-;
•
Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,-;
•
Nafkah ANAK KEDUA umur 17 tahun yang masih dalam asuhan Termohon
setiap
bulan
minimal
sebesar
Rp.
500.000,-
hingga
dewasa/mampu berdiri sendiri; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah); Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Termohon/Pembanding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Hal 2 dari 8 hal. Put. No. 479 K/AG/2006.
dengan putusan Nomor : 204/Pdt.G/2006/PTA.Sby., tanggal 7 September 2006 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya’ban 1427 H., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI Menyatakan
bahwa,
permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
Termohon/Pembanding dapat diterima; Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor : 1118/Pdt.G/ 2005/PA.Mr., tanggal 10 Juli 2006 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsani 1427 H., yang dimohonkan banding, sehingga bunyi amar selengkapnya menjadi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap
Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto; 3. Me mbebankan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
-
Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
-
Mut’ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah seorang ANAK
KEDUA (umur 17 tahun) yang berada dalam asuhan Termohon/Pembanding sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Termohon/Pembanding sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri; 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah); Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa
sesudah
putusan
terakhir
ini
diberitahukan
kepada
Termohon/Pembanding pada tanggal 5 Oktober 2006 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Oktober 2006, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 1118/Pdt.G/2005/PA.Mr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 18 Oktober 2006; Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 20 Oktober
2006,
telah
diberitahukan
tentang
memori
kasasi
dari
Hal 3 dari 8 hal. Put. No. 479 K/AG/2006.
Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 30 Oktober 2006; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1.
Bahwa
Putusan
Pengadilan
Agama
Mojokerto
yang
melanjutkan
pemeriksaan permohonan cerai dimana Termohon Kasasi/Pemohon sebagai PNS harus lebih dahulu mendapatkan izin untuk bercerai dari atasannya sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak dilaksanakan oleh Pemohon hanya membuat surat pernyataan dari Termohon Kasasi/Pemohon yang menyatakan sanggup menerima sanksi atas pelanggaran tersebut mestinya dapat jadi acuan dan pertimbangan Majelis Hakim bahwa indikasi tidak dikeluarkannya izin perceraian dari atasannya dengan pertimbangan bahwa alasan tersebut tidak memenuhi syarat atau dibuat-buat sehingga Termohon Kasasi/ Pemohon tidak pemah melakukan pelanggaran sebagai seorang istri. 2.
Bahwa didalam persidangan pertama di Pengadilan Agama Mojokerto Pemohon Kasasi/Termohon sudah menyatakan dengan tegas akan menjawab secara tertulis namun oleh Majelis Hakim diabaikan karena dianggap jawaban lisan hari itu lebih cepat didengar oleh Termohon Kasasi/Pemohon ;
3.
Bahwa
dalam
pertimbangan
hukumnya
Majelis
Hakim
hanya
mempertimbangkan telah terus menerus berselisih dan bertengkar serta sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun yang disebabkan oleh cemburu dari Pemohon Kasasi/Termohon yang diduga telah menjalin cinta dengan Wanita Idaman Lain. Hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor : 2249/Pdt/1992 tanggal 22 Juni 1994 : Pertengkaran antara suami dan istri yang disebabkan karena suami berhubungan dengan wanita lain (WIL), tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai disebut pada pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor; 9/1975, 4.
Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar Hal 4 dari 8 hal. Put. No. 479 K/AG/2006.
2/3
gaji
Termohon
Kasasi/Pemohon
diserahkan
kepada
Pemohon
Kasasi/Termohon (sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983), diabaikan dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim menganggap hal tersebut adalah administrasi dinas/kantor dari Termohon Kasasi/Pemohon seharusnya Majelis Hakim dalam memutus perkara janganlah terpancang pada hukum-hukum tertulis tetapi harus menggali hukum-hukum
lainnya
atau
mempertimbangkan
rasa
keadilan
yang
berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : l531K/Pdt/1987 tentang perceraian : Akibat hukum bagi seorang pegawai negeri yang melakukan perceraian adalah wajib menyerahkan 1/3 gaji bersih yang diterima setiap bulannya kepada bekas istrinya dan 1/3 kepada anak-anaknya. Bendaharawan gaji pada kantor/instansi di mana ia bekerja berhak rnemotongnya dan wajib menyerahkan kepada bekas istrinya dan anak-anaknya, karena kewajiban itu sudah melekat pada diri bendaharawan. 5.
Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut di atas yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat tentang perceraian, jelas-jelas kesalahan dalam Penerapan Hukum Perdata dan kesalahan dalam Penerapan Peraturan Hukum acara Perdata, bertentangan dengan hukum, tidak objektif, sangat subjektif;
6.
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya seharusnya mempertimbangkan adanya seorang PNS mengajukan permohonan cerai tanpa izin atasan;
7.
Bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama harusnya memperhatikan tentang alasan perceraian yang hanya didasarkan pada perselisihan/ percekcokkan karena suami mempunyai WIL, bahwa alasan tersebut tidak dibenarkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2249 K/Pdt/1992 tanggal 22 Juni 1994;
8.
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya seharusnya juga mempertimbangkan
permohonan
Pemohon
Kasasi/Termohon
tentang
permintaan 2/3 gaji sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1631 K/Pdst/1987 tanggal 29 Oktober 1988; Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
Hal 5 dari 8 hal. Put. No. 479 K/AG/2006.
Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 8: Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004; Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 204/Pdt.G/ 2006/PTA.Sby., tanggal 7 September 2006 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya’ban 1427 H., perlu diperbaiki sekedar mengenai amarnya dengan menambahkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, sehingga Mahkamah Agung memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan,
sesuai
pasal
89
Undang-Undang
Nomor
7
Tahun
1989,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
Hal 6 dari 8 hal. Put. No. 479 K/AG/2006.
MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut; Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 204/Pdt.G/2006/PTA.Sby., tanggal 7 September 2006 M. bertepatan dengan tanggal 14 Sya’ban 1427 H., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: - Menerima permohonan banding Pembanding; - Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor : 1118/ Pdt.G/2005/PA.Mr., tanggal 10 Juli 2006 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsani 1427 H., sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto; 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon: -
Mut’ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
-
Nafkah, Maskan dan Kiswah selama iddah sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah seorang anak setiap bulan minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak ikrar talak dijatuhkan sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa); 6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
pertama sebesar Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah); - Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu tanggal 25 April 2006 dengan Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Habiburrahman, M.Hum. dan DR. H. Abdul Manan, S.H., Hal 7 dari 8 hal. Put. No. 479 K/AG/2006.
S.IP.,M.Hum. Sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 23 Mei 2007 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Nahison Dasa Brata, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak; Hakim-Hakim Anggota;
K e t u a;
ttd.
Ttd.
Drs.H.Habiburrahman,M.Hum.
Drs.H. Andi Syamsu Alam, SH. MH.
ttd. Dr. H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum. Biaya-biaya :
Panitera Pengganti;
1.
M e t e r a i … Rp.
6.000,-
2.
R e d a k s i … Rp.
1.000,-
3.
Administrasi .. Rp. 493.000,-
ttd. H. Nahison Dasa Brata, SH., M.Hum.
Jumlah ……… Rp. 500.000,-
Hal 8 dari 8 hal. Put. No. 479 K/AG/2006.
