P U T U S A N No. 86 K/AG/2007 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada : HASAN BASRI S.Ag, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tiram Tangkerang
Barat,
Kecamatan
No. 4, Kelurahan
Marpoyan
Damai,
Kota
Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2006, Pemohon Kasasi dahulu Termohon – Tergugat Intervensi II/Pembanding ; melawan: 1. TERMOHON KASASI I, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada : WISMAR HARIANTO, S.H.,M.H.,
Advokat,
berkantor
di
Jalan
Nenas/Utama
No. 82 A Lt. II, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2005 ; 2.
TERMOHON KASASI II, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. ELLY SURYANI, S.H., 2. ROSBETTY SIREGAR, S.H., Advokat, berkantor di Jalan T. Cikditiro
No. 82 Pekanbaru,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2005, para Termohon Kasasi dahulu Pemohon dan Tergugat Intervensi I - Penggugat Intervensi/ Terbanding I – Terbanding II ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka
persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru pada pokoknya atas
dalil-dalil :
Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 86 K/AG/2007
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 8 Desember 1999 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, surat nikah saat ini berada di tangan Termohon, dan dari ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berumur 4 tahun ; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak bulan Juni 2000 mengalami pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain : -
Termohon tidak menghargai diri Pemohon selaku suami.
-
Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon.
-
Termohon mempermalukan diri Pemohon dimuka umum, sampai marahmarah di tempat kerja Pemohon dan menarik baju Pemohon sehingga kancing baju Pemohon copot.
-
Apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu menghina diri Pemohon, dengan kata-kata yang tidak pantas, dan merendahkan harga diri Pemohon di tengah orang ramai. Bahwa akibat terjadinya pertengkaran secara terus-menerus, maka pada
bulan April 2001 Pemohon telah menjatuhkan talak 1 (satu) kepada diri Termohon ; Bahwa semenjak Pemohon menjatuhkan talak 1 (satu) kepada diri Termohon sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, dimana Pemohon tetap tinggal di Pekanbaru dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di kampung tepatnya di Kabupaten Indragiri Hilir ; Bahwa Pemohon sudah tidak sabar lagi atas tindakan Termohon tersebut dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk diperbaiki, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut : PRIMAIR : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; 2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian ; 3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ;
Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 86 K/AG/2007
4. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dari padanya sesuai menurut hukum yang berlaku ; SUBSIDAIR : - Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah menyangkal dalil-dalil permohonan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : Bahwa oleh karena perkara perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti terdapat dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus dihukum untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa : 1. Nafkah/uang mut’ah sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ; 2. Nafkah/uang iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal (50 bulan), Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah ketinggalan (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikali 50 bulan sehingga menjadi
Rp
150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
secara sekaligus atau seketika ; Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih di bawah umur (belum mumayyiz), sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka hak untuk mengasuh dan merawat anak tersebut mohon diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan biaya hidup dan biaya pendidikannya harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp
3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan. Karena terjadinya krisis
kepercayaan dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, maka beralasan hukum biaya pemeliharaan anak tersebut dibayar sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,(tiga juta rupiah) setiap bulannya dikali 20 tahun (240 bulan) sehingga biaya keperluan hidup dan sekolah anak tersebut sampai dewasa/tamat sekolah menjadi Rp 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ; Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama masa perkawinan telah memperoleh harta bersama (syirkah) sebagai berikut :
Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 86 K/AG/2007
1. 1 (satu) unit rumah permanen (tahapan penyelesaian) di atas tanah bujangan Tergugat Rekonvensi yang dibelinya sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi tahun 1992, sedangkan 1 (satu) unit rumah dibangun pada bulan Februari 2005, yang terletak di Jalan Mahoni Indah
RT. 03
RW. 05, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru
(dikuasai
Tergugat
Rekonvensi),
dengan
batas-batas
sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi ; 2. 1 ( satu) unit rumah permanen yang terletak di atas sebidang tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi , type 45, dibangun bulan November 2000, terletak di Jalan Jambu Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, tepatnya di belakang rumah orang tua Tergugat Rekonvensi (dikuasai Tergugat Rekonvensi) ; 3. 3 (tiga) bidang kebun kelapa sawit yang terletak di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan (dikuasai Tergugat Rekonvensi) ; 4. 1 (satu) unit mobil merek Mersi BM 1 MM tahun 1994 (dikuasai Tergugat Rekonvensi) ; 5. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Kapsul BM 1436 LP, warna biru (dikuasai Tergugat Rekonvensi) ; 6. CV. Wira Yudha Perkasa, bertempat di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan (dikuasai Tergugat Rekonvensi) ; 7. CV. Intan Bersaudara, bertempat di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan (dikuasai Tergugat Rekonvensi) ; 8. CV. Putri Molek, bertempat di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan (dikuasai Tergugat Rekonvensi) ; 9. Usaha Cucian Mobil Samudra, bertempat di Jalan Akasia Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan (dikuasai Tergugat Rekonvensi) ; 10. Usaha Cucian Mobil Fajar, bertempat di Jalan Akasia Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan (dikuasai Tergugat Rekonvensi) ; 11. Usaha Kayu Balak, bertempat di Jalan Simpang Kuala Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan (dikuasai Tergugat Rekonvensi) ; 12. Usaha Angkutan Darat PO. Tanjung Mandiri, bertempat di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan (dikuasai Tergugat Rekonvensi) ; 13. PT. Pulau Payung Group, terletak di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan (dikuasai Tergugat Rekonvensi) ; 14. CV. Teluk Lindai, terletak di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan (dikuasai Tergugat Rekonvensi) ;
Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 86 K/AG/2007
15. Wisma Intan Bersaudara, beralamat di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan (dikuasai Tergugat Rekonvensi) ; 16. Wartel Surya Putra Delima, beralamat di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan (dikuasai Tergugat Rekonvensi) ; 17. CV. Surya Putra Delima, beralamat di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan (dikuasai Tergugat Rekonvensi) ; 18. Hotel Aini, beralamat di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan (dikuasai Tergugat Rekonvensi) ; Bahwa selain Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama seperti tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi pada bulan Juni tahun 2000 telah memberikan Usaha Organ Tunggal merek Aldo Hela beserta seluruh peralatannya kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan Usaha Organ Tunggal merek Aldo Hela beserta seluruh peralatannya kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara sekaligus dan seketika ; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama yang belum dibagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Pasal 35 Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974
jo. Pasal 97
Kompilasi Hukum Islam ; Bahwa berdasarkan hal-hal
tersebut di atas Penggugat Rekonvensi
memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya ; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah/uang kepada Penggugat Rekonvensi berupa : 2.1. Nafkah/uang mut’ah sebesar
Rp
400.000.000,- (empat ratus juta
rupiah) ; 2.2. Nafkah/uang iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketinggalan (madhiyah) terhadap Penggugat Rekonvensi selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; 4. Menetapkan hak pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada pada Penggugat Rekonvensi ;
Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 86 K/AG/2007
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya keperluan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama M. Hela Rezki Aldo setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mandiri (tamat kuliah) secara sekaligus atau seketika sebesar
Rp
720.000.000,- (tujuh
ratus dua puluh juta rupiah) ; 6. Menyatakan harta bersama (syirkah) seperti tersebut pada posita angka 7.1 s/d 7.3, 8.1 s/d 8.2 dan angka 9.1 s/d 9.13 adalah harta bersama (syirkah) Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ; 7. Menyatakan membagi 2 (dua) harta bersama (syirkah) tersebut di atas dengan pembagian sama banyak ; 8. Menghukum para pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) untuk melaksanakan putusan tersebut dengan menyerahkan harta bagian masing-masing kepada yang berhak dengan bentuk natura maupun menurut nilai jualnya ; 9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Usaha Organ Tunggal (merk Aldo) beserta seluruh peralatannya kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara sekaligus atau seketika ; 10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain (refurte aan het oorded rechts), mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Tergugat Intervensi II pada posita 7.1 mendalilkan, “bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah permanen (tahapan penyelesaian) di atas sebidang tanah bujangan Tergugat Rekonvensi”. Dari fakta dan bukti otentik yang sebenarnya adalah bahwa segala biaya pembangunan rumah tersebut adalah uang dari hasil usaha Penggugat Intervensi, karena Penggugat Intervensilah sebagai Direktris di PT. Wajah Batang Cogal yang dapat dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.
No. C.-09008
HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Keputusan Bupati Pelalawan No. 180/HK/2003/82 tentang Izin Operasional/Izin Peruntukan Bidang Usaha dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 015/04-16/DISPERINDAG/IX/2004, ditambah lagi dengan adanya bukti berupa Surat Keterangan No. 032.RW.05/X/2005 tertanggal 25 Oktober 2005
Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 86 K/AG/2007
yang dikeluarkan oleh Ketua RW. 05 Kelurahan Tangkerang Timur yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensilah yang membangun rumah tersebut baik pondasi rumah maupun pagarnya. Sehingga pada saat itu dalam masa perkawinan Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi itu dibangun rumah tersebut karena Penggugat Intervensi adalah isteri yang pertama yang dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah No. 279/24/VIII/85 tertanggal 7 Agustus 1985 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu.
Dengan demikian tidak ada
alasan hukum bagi Tergugat Intervensi II/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk mendalilkan bahwa bangunan rumah (tahapan penyelesaian) tersebut
merupakan
Rekonvensi/Termohon
harta
bersama
Konvensi
Tergugat
dengan
Intervensi
Tergugat
II/Penggugat
Intervensi
I/Tergugat
Rekonvensi/Pemohon Konvensi ; Bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Tergugat Intervensi II pada posita 8.1 mendalilkan, “bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil merek Mersi BM 1 MM tahun 1994”. Dalil tersebut tidak benar, karena satu unit mobil tersebut di atas adalah milik Penggugat Intervensi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kuitansi pembelian tertanggal 20 September 1998. Jika dihubungkan
dengan
pengakuan
Tergugat
Intervensi
II/Penggugat
Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam jawabannya benar antara Penggugat Rekonvensi/Termohon
Konvensi
dengan
Tergugat
Rekonvensi/Pemohon
Konvensi telah menikah pada tanggal 8 Desember 1999. Hal ini jelas dan terang bahwa tidak ada relevan dan kaitan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut karena Penggugat Rekonvensi baru menikah tahun 1999 sedangkan mobil
Mersi
tersebut
dibeli
tahun
1998
oleh
Penggugat
Rekonvensi.
Jadi beralasan hukum kiranya mobil tersebut bukanlah merupakan harta bersama
antara
Intervensi
II
Penggugat
dengan
Rekonvensi/Termohon
Tergugat
Rekonvensi/Pemohon
Konvensi/Tergugat Konvensi/Tergugat
Intervensi I, tetapi merupakan hak dari Penggugat Intervensi, dan oleh karena itu Penggugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ; Bahwa berdasarkan hal-hal
tersebut di atas Penggugat Intervensi
memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut :
Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 86 K/AG/2007
1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon menjadi pihak dalam perkara perdata agama No. 347/Pdt.G/2005/PA.PBR ; 2. Mengabulkan Pemohon sebagai pihak untuk mendukung dan membela kepentingan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Tergugat Intervensi I ; 3. Menyatakan bahwa harta bersama pada posita 7.1 dan 8.1 dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Tergugat Intervensi II
bukan
termasuk
ke
dalam
harta
bersama
antara
Penggugat
Rekonvensi/Termohon Konvensi/Tergugat Intervensi II dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Tergugat Intervensi I tetapi merupakan harta bersama dari Penggugat Intervensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Tergugat Intervensi I ; 4. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Tergugat Intervensi II untuk mengeluarkan atau mencoret gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut pada posita 7.1 dan 8.1 dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut ; 5. Menetapkan biaya yang timbul dari gugatan intervensi ini ; Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 347/Pdt.G/2005/PA.PBR tanggal 11 Mei 2006 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1427 H., yang amarnya sebagai berikut : DALAM KONVENSI : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ; 2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak kesatu raj’i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ; DALAM REKONVENSI : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebahagian ; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut : 2.1. Mut’ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; 2.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; 2.3. Nafkah ketinggalan (madhiyah) selama 4 tahun 6 bulan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 86 K/AG/2007
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak berada pada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi ; 4. Menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya ; DALAM INTERVENSI : 1. Menerima dan mengabulkan intervensi
Penggugat Intervensi
untuk
sebahagian ; 2. Menyatakan harta sebagai berikut : 2.1. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Mahoni Indah RT. 03 RW. 05, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru ; 2.2. 1 (satu) unit mobil merek Mersi BM 1 MM tahun 1994, adalah
harta
bersama
Penggugat
Intervensi
dengan
Tergugat
Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Tergugat Intervensi I ; 3. Tidak menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya ; DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI : -
Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 913.000,- (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon,
putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan putusannya No. 30/Pdt.G/2006/PTA.Pbr. tanggal 21 September 2006 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya’ban 1427 H., yang amarnya sebagai berikut : -
Menyatakan permohonan banding dapat diterima ;
-
Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 347/Pdt.G/ 2005/PA.Pbr. tanggal 11 Mei 2006 ; DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI : 1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima ; 2. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 913.000,- (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) ;
-
Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) ;
Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 86 K/AG/2007
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 7 Desember 2006 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2006, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Desember 2006 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 347/Pdt.G/2005/PA.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 27 Desember 2006 ; Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding I dan Penggugat Intervensi/ Terbanding II
yang pada tanggal 9 Januari 2007 telah diberitahu tentang
memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 17 Januari 2007 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada halaman 3 alinea keenam yang menyatakan tidak wujudnya wali nikah dalam pernikahan Termohon Kasasi I/Pemohon dengan Pemohon Kasasi/ Termohon adalah pertimbangan yang sangat keliru, karena telah nyata di dalam Kutipan Akta Nikah No. 213/13/XII/99 tercantum yang menjadi wali nikah adalah Zainal Effendi, BA. selaku Wali Hakim dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, dimana Kutipan Akta Nikah tersebut ditanda tangani langsung oleh Zainal Effendi, BA. selaku Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, dan waktu pernikahan berlangsung H. Marjohan selaku wali nasab telah menyerahkan kepada Wali Hakim yaitu Zainal Effendi, BA. untuk menggantikan dirinya sebagai wali disebabkan ayah kandung Pemohon Kasasi/Termohon kurang sehat. Demikian juga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memaparkan Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum”, adalah pertimbangan yang kurang teliti dan keliru dalam penerapan hukum, karena Pasal 56 ayat (2)
Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 86 K/AG/2007
tidak ada menyebutkan seperti itu, akan tetapi Pasal 56 ayat (2) tersebut berbunyi “Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975” ; 2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada halaman 4 alinea pertama yang menyatakan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan di luar wilayah keduanya, dimana domisili Pemohon di Pangkalan Kerinci dan domisili Termohon di Tembilahan sedangkan pernikahan dilangsungkan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, adalah pertimbangan yang tidak didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenal perbedaan domisili terhadap calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan, selagi calon suami dan calon isteri berada di wilayah Indonesia, terhadap keduanya bebas melangsungkan pernikahan di Pegawai Pencatat Nikah manapun di seluruh Indonesia. Perlu Pemohon Kasasi/Termohon sampaikan
sebelum
Pemohon
Kasasi/Termohon
menikah
dengan
Termohon Kasasi I/Pemohon pada tanggal 8 Desember 1999, Pemohon Kasasi/Termohon
telah
tinggal
di
rumah
saudara
Pemohon
Kasasi/Termohon yang bernama Maulana di Jalan Gaya Baru Pelita 11 RT. 03
RW. 06 Kecamatan Mandau Duri, Kabupaten Bengkalis mulai
tanggal 8 Mei 1998 sejak teori kuliah Pemohon Kasasi/Termohon habis di UIR Pekanbaru menjelang ujian skripsi, bahkan Pemohon Kasasi/Termohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat yang berlaku dari tanggal 8 Juni 1998 sampai dengan 24 Juli 2001. Demikian juga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang menyatakan dalam Kutipan Akta Nikah terdapat beberapa kejanggalan…..dan seterusnya, adalah pertimbangan yang sangat kontradiksi dengan kenyataan yang sesungguhnya, karena dalam pernikahan tersebut ada wali nikahnya yaitu Zainal Effendi, BA. selaku Wali Hakim dan ada tanggal dan tahun pengeluaran Kutipan Akta Nikah tersebut yaitu dikeluarkan di Duri tanggal 11 Desember 1999 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kabupaten
Bengkalis,
dipertimbangkan
oleh
sedangkan Pengadilan
kejanggalan Tinggi
yang
Agama
lainnya
Pekanbaru
yang hanya
merupakan kelalaian administrasi Pegawai Pencatat Nikah saja dan tidak menyebabkan pernikahan antara Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi I/Pemohon menjadi tidak sah ;
Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 86 K/AG/2007
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada halaman 4 alinea kedua yang menyatakan “Setelah memperhatikan surat nikah tersebut dan masuknya isteri Pemohon dalam perkara sebagai Penggugat Intervensi….dan seterusnya”, adalah pertimbangan yang salah karena selain pernikahan Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi I/Pemohon memiliki wali nikah yaitu Zainal Effendi, BA. selaku Wali Hakim, dan surat nikah tersebut juga dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, isteri Termohon Kasasi I/Pemohon sebagai Penggugat Intervensi tidak ada menyampaikan keberatan atas pernikahan Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi I/Pemohon baik dalam dalil-dalil gugatan intervensi, replik intervensi maupun dalam kontra memori bandingnya. Demikian juga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang menyatakan “Pernikahan tersebut adalah poligami liar di luar prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku…..dan seterusnya”, adalah merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan asas hukum acara Peradilan Agama, dimana pada asas hukum acara tersebut dikenal istilah Hakim bersifat pasif artinya apa yang tidak diminta oleh pihak berperkara, Hakim tidak boleh mengabulkannya, dalam hal ini pembatalan poligami tidak ada diajukan oleh para pihak, selain itu dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yaitu Pasal 56 ayat (2) KHI adalah keliru sebagaimana yang telah diuraikan di atas ; 4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada halaman 4 alinea kedua yang menyatakan “Bahwa memperhatikan faktafakta di atas disimpulkan bahwa Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan apa-apa….. dan seterusnya”, adalah pertimbangan yang keliru karena sudah jelas Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi I/Pemohon telah terikat oleh perkawinan yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 213/13/XII/99 tanggal 11 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, hal ini telah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Karena telah ternyata Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi I/Pemohon telah terikat oleh perkawinan yang sah, maka permohonan cerai talak yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/Pemohon tidak cacat formil dan tidak termasuk error in persona serta
Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 86 K/AG/2007
Termohon
Kasasi
I/Pemohon
memiliki
kualitas
untuk
mengajukan
permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi/Termohon ; 5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada halaman 4 alinea ketiga yang menyatakan “Putusan Hakim Pertama tidaklah dapat dipertahankan…..dan seterusnya”, adalah pertimbangan yang keliru karena selain Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi I/Pemohon adalah suami isteri sah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah terbukti rumah tangga Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi I/Pemohon telah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga dan antara Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi I/Pemohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 6 bulan ; 6. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang menyatakan “Bahwa gugatan balik Termohon/Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, mut’ah, nafkah madhiyah dan harta bersama…..dan seterusnya”, adalah pertimbangan yang keliru dan patut ditolak, karena selain Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi I/Pemohon adalah suami isteri sah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, di persidangan terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga sehingga beralasan hukum permohonan cerai talak dikabulkan dan beralasan hukum pula gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah, mut’ah, nafkah madhiyah, pemeliharaan dan biaya anak serta
harta bersama
dikabulkan ; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 6 : Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasan ini
mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan
tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat
dipertimbangkan
dalam
pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan
penerapan
hukum,
adanya
pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang
Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 86 K/AG/2007
dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang
No. 14 Tahun 1985 yang telah
diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang
No. 7 Tahun 1989
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang
No. 7 Tahun 1989
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut ; Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Rabu tanggal 19 September 2007 oleh Drs. H. ANDI
SYAMSU ALAM, S.H., M.H.
Hakim Agung
yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H. dan Dr.
RIFYAL
KA’BAH,
M.A.
Hakim-Hakim
Agung
sebagai
Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2008 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim-Hakim Anggota : ttd. Drs. H. HAMDAN, S.H.,M.H.
Ketua: ttd. Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H.,M.H.
ttd. Dr. RIFYAL KA’BAH, M.A.
Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 86 K/AG/2007
Biaya Kasasi :
Panitera Pengganti :
1. Meterei
Rp
6.000,-
2. Redaksi
Rp
1.000,-
3. Administrasi kasasi
Rp 493.000,-
Jumlah
ttd. Drs. ASRIL LUSA, S.H.,M.H.
Rp 500.000,-
Untuk Salinan Mahkamah Agung R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Perdata Agama,
Drs. HASAN BISRI, S.H.,M.Hum. NIP. 150169538
Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 86 K/AG/2007
