PUTUSAN No. Reg.02 P/HUM/2007 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AG UNG
memeriksa dan memutus perkara permohonan Keberatan dalam tingkat pertama dan terakhir Peraturan
Gubernur
Agustus
2006
Kecelakaan Diri Kerja ,
Nomor 82
Petunjuk
Dan Kematian
telah memgambil
permohonan
terhadap :
Propinsi DKI
tentang
Tahun 2006, tanggal 28
Pelaksanaan
Program
Jaminan
dalam Hubungan Kerja Untuk di Luar Jam
putusan
yang diajukan
Hak Uji Materiil
sebagai
berikut
dalam
keberatan
oleh :
- DEWAN PENGURUS NASIONAL
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA
(DPN APINDO), berdasarkan pasal 17 Anggaran Dasar jo. Pasal ayat (3) huruf d Anggaran
Rumah Tangga
APINDO ,
15
dalam hal ini
diwakili oleh : 1. SOFYAN WANANDI, Ketua 2. DJIMANTO,
Sekretaris
Umum APINDO ; Jenderal
APINDO yang berkedudukan H.R.
Rasuna
Said
X-2
APINDO,
berkantor
di
di Plaza Great River Lt.15
Kav. 1 Jakarta ,
Kantor di Jalan
sebagai
PEMOHON
IBUKOTA
JAKARTA,
KEBERATAN ; melawan : -
GUBERNUR
PROPINSI
berkedudukan di Jalan
DAERAH KHUSUS
Medan Merdeka Barat , Jakarta Pusat , sebagai
TERMOHON KEBERATAN ; Mahkamah Agung tersebut ; Telah membaca dan meneliti permohonan dan surat-surat yang bersangkutan ; Tentang Permohonan Pemohon : Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil dengan Surat permohonan
tertanggal 28
Agustus
2006 yang diterima di Kepaniteraan
Mahkamah Agung R.I. tanggal 14 Pebruari 2007 diregister dengan Nomor : 02. P/HUM/Th. 2007, telah mengajukan permohonan keberatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa
Pemohon mengajukan
Peraturan Gubernur Propinsi tahun 2006
permohonan
terhadap
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
tentang Petunjuk Pelaksanaan
yang ditetapkan
Hak Uji Materiil
Program
No.82
Jaminan Kerja ,
pada 28 Agustus 2006 dan diundangkan pada 7
September 2006 ;
Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 02 P/HUM/2007
2. Bahwa
Peraturan
Wilayah
DKI
Program
Gubernur
Jakarta
JKDK
a quo
mewajibkan
untuk mengikutsertakan
dimaksud . Bahkan
pengusaha
pekerjanya
setiap perizinan
di
mengikuti pengesahan
maupun pendaftaran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, harus mensyaratkan adanya bukti
kepersertaan program
JKDK ; 3. Bahwa ketentuan diatas oleh kalangan pengusaha dirasa berat karena menambah
beban
menimbulkan
biaya
bagi pengusaha
karena
tinggi (high cost) dalam
Mengingat pengusaha
menciptakan dan
menjalankan
sudah mengikutsertakan
usahanya.
perkerjanya
dalam
program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja ( Undang-Undang 3 Tahun 1992 ) ; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Anggaran Dasar APINDO, Asosiasi Pengusaha
Indonesia
yang bersifat
merupakan
organisasi
demokratis, bebas, mandiri
yang secara
khusus
ketenagakerjaan
Indonesia
dan bertanggung jawab,
bidang hubungan
dalam pelaksanaan
untuk meningkatkan sarana utama
menangani
pengusaha
Hubungan
industrial
Industrial
dan
Pancasila
kualitas Suber Daya Manusia sebagai salah satu
terwujudnya
kesejahteraan
sosial
dan ekonomi dalam
dunia usaha ; 5. Bahwa selaku organisasi dan
termasuk
yang mewadahi para pengusaha
Indonesia
dalam klasifikasi sebagai kelompok masyarakat yang
dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, maka APINDO melalui Dewan Pengurus
Nasional
mengajukan permohonan
keberatan Hak Uji
Materiil terhadap Peraturan Gubernur a quo ; II. Pokok Permasalahan : Peraturan Gubernur 1. Bahwa
DKI Jakarta No.82 Tahun 2008
Peraturan
pelaksanaan
Gubernur
a quo
merupakan
peraturan
atas Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor
6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur
a quo
mewajibkan
setiap
perusahaan
mempekerjakan pekerja/buruh. Wajib mengikutsertakan
yang
pekerja/buruh
dalam Program JKDK ; 2. Bahwa dengan diwajibkannya
perusahaan untuk mengikutsertakan
pekerja/buruhnya ke dalam program JKDK, justru menjadikan perusahaan
bertambah.
Padahal pada
saat yang
beban
bersamaan,
Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 02 P/HUM/2007
perusahaan program
telah mengikutsertakan
Jamsostek
sebagaimana
pekerja/buruhnya
ke dalam
diatur di dalam Undang-Undang
No.3 Tahun 1992 ; 3. Bahwa dengan dijadikannya Program JKDK sebagai hal yang wajib dilaksanakan
jelas-jelas
perundangan
bertentangan
diatasnya,
yakni Pasal 1 angka
Nomor 2 Tahun 1992
tentang
mengatur
bahwa yang termasuk
program
asuransi
berdasarkan
sosial
suatu
dengan peraturan
Usaha
3 Undang-Undang
Perasuransian
program
asuransi wajib
yang diselenggarakan
Undang-Undang
yang adalah
secara wajib
dengan
tujuan
untuk
memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat ; 4.
Bahwa, berdasarkan sebagaimana
ketentuan
diatur
diatas, maka
program
JKDK
di dalam Peraturan Gubernur a quo hanya
dapat diwajibkan bila diatur oleh suatu ketentuan Undang-Undang khusus
untuk
perlindungan melalui
itu
dan
dasar
dengan
bagi
tujuan
memberikan
kesejahteraan masyarakat
dan bukan
Peraturan Gubernur ;
Perspektif
Pengusaha :
1. Bahwa
saat ini banyak perusahaan telah
asuransi bagi pekerjanya Gubernur bagi
untuk
di luar yang diatur
a quo. Hal demikian hanya
perusahaan, jika
memberikan program
harus
dalam Peraturan
akan menimbukan
mengikuti
high cost
2 (dua) program
tersebut
sekaligus ; 2. Bahwa bagi perusahaan Indonesia,
tentu
akan menimbulkan
karyawan kalau hanya sementara karyawan telah diratifikasi dalam
yang mempunyai
di
cabang
suatu
diskriminasi
bagi
didaerah tertentu mengikuti Program JKDK ditempat
yang lain tidak. Konvensi
Indonesia jelas melarang adanya
hal apapun
di seluruh
dan bentuk
ILO yang diskriminasi
apapun. Pasal 6 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap
pekerja/buruh
berhak
memperoleh perlakuan
yang sama
tanpa diskriminasi dari pengusaha ; 3. Bahwa perlu ditegaskan segala upaya
bahwa pengusaha
akan
mendukung
untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sepanjang
cara yang ditempuh adalah proporsional dan mempunyai landasan hukum
yang
jelas.
memberikan dukungan kesejahteraan
Serikat
Pekerja/Serikat Buruh
terhadap
pekerja/buruh
seiring
pun
telah
tekad untuk meningkatkan dengan
peningkatan
Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 02 P/HUM/2007
produktifitas kerja
serta menolak
segala
macam pungutan
yang
membebani dunia usaha ; 4. Bahwa
asuransi
Undang- Undang. Departemen Ketentuan
yang bersifat wajib Hal ini
diperkuat
Keuangan RI Asuransi
harus diatur Surat
dalam bentuk
Direktur
Asuransi
No.S. 3162/LK/2004 perihal
Kecelakaan
Diri di Luar
keabsahan
Jam Kerja
(AKDHK)
sebagai jawaban atas
surat DPK APINDO Jakarta Pusat
146/DPP-DKI /JP/7-2004
yang mempertanyakan
AKDHK melalui
No.7 Tahun
Perda
Penyelenggaraan
Kesejahteraan
1989
Pekerja
legalitas
pewajiban
tentang pada
Nomor
Ketentuan
Perusahaan
di
Wilayah DKI Jakarta ; 5. Bahwa dengan berlakunya menimbulkan
tumpang
Peraturan
tindih
kecelakaan
yang terkait
sudah diatur
oleh Jasa
Gubernur
a quo
dalam pembayaran
dengan
asuransi. Pada
transportasi
Raharja namun ini
telah
misalnya, yang
pun dimasukkan ke
dalam program JKDK ; 6.
Bahwa
pengaturan
Gubernur
a quo
menghambat
sebagaimana
menimbulkan
bahkan
terdapat
dalam
Peraturan
ketidak pastian
hukum
yang justru
merugikan kelangsungan/ pertumbuhan dunia
usaha ; 7. Bahwa Peraturan Gubernur melaksanakan
program
Undang-Undang secara jelas
a quo
yang mewajibkan
JKDK nyata-nyata
No.2 Tahun
dan tegas
1992. Dalam
dinyatakan bahwa
wajib seperti JKDK harus diatur melalui
perusahaan
bertentangan
dengan
ketentuan
tersebut
asuransi
yang bersifat
sebuah Undang-Undang.
Sehingga JKDK yang saat ini oleh pemerintah Daerah dinyatakan wajib dengan
dasar
hukum sebuah
Peraturan Gubernur, patut
dipertanyakan legalitasnya ; Bahwa beberapa fakta-fakta dan pertimbangan diatas, kami mohon kepada Mahkamah Agung dan menjatuhkan
untuk memeriksa
permohonan keberatan ini
putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon ; 2. Menyatakan
Peraturan
Gubernur
Propinsi
No.82 Tahun 2006 tentang Petunjuk
Daerah Ibukota Jakarta
Pelaksanaan Program Jaminann
Kecelakaan
Diri dan Kematian Dalam Hubungan Kerja untuk di Luar
Jam Kerja
bertentangan
No.2
Tahun 1992
dengan
tentang
Pasal 1
angka 4 Undang-Undang
Usaha Perasuransian
sehingga menjadi
batal dan tidak berlaku ;
Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 02 P/HUM/2007
3.
Memerintahkan
Termohon
Propinsi Daerah
Khusus
tentang Petunjuk dan Kematian
untuk
Ibukota
Pelaksanaan
dalam perkara
Gubernur
No.82 Tahun
2006
Program Jaminan Kecelakaan
Diri
untuk di Luar
Jam Kerja ;
membayar biaya perkara
yang timbul
ini ;
Menimbang,
bahwa terhadap permohonan
Termohon Keberatan
Transmigrasi
Peraturan
Jakarta
Dalam Hubungan Kerja
4. Menghukum Termohon untuk
tersebut
mencabut
melalui
Pemerintah Propinsi
keberatan
Dinas
Pemohon
Tenaga
Kerja dan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah
mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa terbitnya Peraturan Tahun 2006
Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 82
sebagai obyek sengketa,
peraturan
yang
kronologis
yuridis
a. Peraturan
tidak
terbit
Propinsi
2006 yang mengatur
mengenai
Keputusan Gubernur KDKI Petunjuk
peraturan
diri
dan
jam kerja adalah
sebelumnya
yaitu
Jakarta Nomor 2 Tahun 1990 tentang
Pelaksanaan Program
Jam Kerja
untuk diluar
dari
adanya
Nomor : 82 Tahun
jaminan kecelakaan
kerja
pengganti
tanpa
yaitu :
DKI Jakarta
didalam hubungan
merupakan
serta merta
yang melatarbelakangi
Gubenur
kematian
secara
adalah merupakan suatu
Asuransi
Kecelakaan
dan Hubungan Kerja bagi pekerja
diri diluar
pada perusahaan–
perusahaan diwilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; b. Keputusan Gebernur karena
Peraturan
tentang
Ketentuan
perusahaan terbitnya
Daerah
DKI Jakarta
Penyelengaraan
Gubernur
Daerah Propinsi
tersebut
DKI
Nomor 7 Tahun 1989
kesejahteraan pekerja
diwilayah DKI Jakarta yang
Keputusan
Peraturan
KDKI Jakarta Nomor 2 Tahun 1990 diganti
Jakarta
pada
menjadi dasar hukum telah
diganti
dengan
Nomor 6 Tahun 2004
tentang Ketenagakerjaan ; c. Bahwa
Program Jaminan
Keputusan Gubernur memberikan
Sosial
sebagaimana diatur
Nomor 2 Tahun 1990
persetujuan serta dukungan
Pemohon
dengan telah
dengan Surat Nomor
169/DPD–DKI/XI/1990 tertanggal 21 Nopember 1990 ; 2. Bahwa
Peraturan Gubenur
Propinsi
2006 diterbitkan mengacu kepada yuridis
DKI Jakarta Nomor 82 Tahun ketentuan diatasnya
yang secara
menjadi dasar hukum yaitu :
a. Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1992
tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja yang menyatakan :
Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 02 P/HUM/2007
1. Ayat (1) untuk
memberikan
perlindungan
program
jaminan sosial
diselenggarakan
kepada tanaga kerja tenaga kerja yang
pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme Asuransi ; 2. Ayat (2)
setiap
tenaga
kerja
berhak
atas jaminan
sosial
tenaga kerja ; Selanjutnya
dalam Pasal 4 ayat
(1)
dinyatakan bahwa
Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib
dilakukan
oleh setiap
perusahaan
yang melakukan pekerjaan didalam hubungan b. Pasal
64 Peraturan
Tahun 2004
Daerah
Propinsi
bagi tenaga kerja kerja ;
DKI
Jakarta Nomor 6
tentang Ketenagakerjaan menyatakan :
1. Ayat (1) Jaminan Sosial
dalam
dimaksud dalam Pasal 63
hubungan kerja
ayat (2), meliputi
sebagaimana
waktu
tertentu
serta diluar jam kerja ; 2. Ayat (2) Jaminan Sosial dalam hubungan kerja ; a.
Untuk
waktu
tertentu
terdiri
dari jaminan
kecelakaan
kerja dan jaminan kematian ; b. Untuk waktu tidak tertentu
terdiri dari jaminan kecelakaan
kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua
dan jaminan
pemeliharaan kesehatan ; c.
Untuk diluar
jam kerja
terdiri
dari
jaminan
kecelakaan
diri dan jaminan kematian ; 3. Ayat (4) Pelaksanaan ketentuan ayat (2) huruf
sebagaimana dimaksud
a, huruf c dan
ayat (3) ditetapkan
pada
dengan
Keputusan Gubernur ; c. Bahwa diterbitkannya Peraturan dimaksud Undang
sejalan dengan Nomor
atau
dalam
kewajiban
memberi
Nomor 82 Tahun 2006
amanat Pasal 22 huruf
32 Tahun 2004
yang mewajibkan mempunyai
Gubernur
tentang
Pemerintahan Daerah
menyelenggarakan
mengembangkan
kewenangan
otonomi,
system
Pemerintah
menyelenggarakan otonomi untuk
(h) Undang-
jaminan sosial
Daerah
mengembangkan
daerah
dalam
sistem jaminan
sosial ; 3.
Bahwa
Program
Peraturan mata
Gubernur untuk
melindungi Nomor
13
jaminan Nomor
memberatkan
hak pekerja Tahun
sosial 82 Tahun
2006
pengusaha,
sebagaimana
2003
sebagaimana
diatur
diatur
dalam
adalah bukan sematatetapi
dalam rangka
dalam Undang-Undang
tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang
Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 02 P/HUM/2007
Nomor
3 Tahun 1992
tentang Jaminan
Sosial
Tenaga Kerja,
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, dan khusus
untuk Tunjangan
Sementara
sementara, karena sedang kewajiban dengan
pengusaha
mengalami
untuk
keikut sertakannya
Kecelakaan
Diri
Tidak Mampu Bekerja untuk kecelakaan
tetap
membayar
pekerja
dan Kematian
pekerja adalah upahnya, namun
dalam program
kewajiban
membayar
ditanggung dan menjadi kewajiban perusahaan
Jaminan upah tersebut
asuransi ;
4. Bahwa jumlah anggota Apindo DKI Jakarta sebanyak 320 Perusahaan sementara
jumlah
Undang-Undang
perusahaan di DKI Jakarta
Nomor 7/1981 per Desember
( sesuai
data dari
Tahun 2006) sebanyak
40.228 Perusahaan ; 5. Bahwa Peraturan
Gubernur
Nomor 82
Tahun 2006
sengketa merupakan produk dari Pemerintah Jakarta, sementara itu Pemohon
adalah
sebagai obyek
Daerah
Asosiasi
Propinsi DKI
Pengusaha
yang
berada di Tingkat Nasional ; 6. Bahwa hingga saat ini perkembangan kepesertaan Kecelekaan Diri dan Kematian Gubernur
Nomor 2
Peraturan
Gubernur
perusahaan peserta
Program Jaminan
sejak diberlakukannya Surat Keputusan
Tahun 1990 sampai dengan Nomor program
82
dikeluarkannya
Tahun 2006, meliputi
sebanyak
4.441 perusahaan
jumlah dengan
jumlah pekerja yang dipertanggungkan/dilindungi sebanyak 401.960. 7. Bahwa selain jumlah kepesertaannya Jaminan Gubernur
Kecelakakan Diri dan Nomor 82
Tahun
yang terus bertambah
Kematian
berdasarkan
2006 yang didukung
Program Peraturan
pelaksanaannya
oleh : 1. Dewan Pimpinan
Pusat Serikat Pekerja
SPSI ) dengan suratnya
Seluruh
Indonesia (DPP
tertanggal 14 Nopember 1990 ;
2. Dewan Pimpinan Daerah Indonesia ( K SPSI ) DKI
Konfederasi
Serikat Pekerja Seluruh
Jakarta dengan suratnya tertanggal 5
Januari 2007 ; 3. Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP SPN) Propinsi DKI Jakarta
dengan
suratnya
tertanggal 17 Maret
Indonesia (KSPI)
Koordinator Wilayah
2007; 4. Konggres
Serikat
Pekerja
Propinsi DKI Jakarta dengan
suratnya
tertanggal 17 Maret 2007 ;
5. DPD FSP –LEM SPSI DKI Jakarta dengan suratnya
tertanggal 17
Maret 2007 ;
Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 02 P/HUM/2007
6. Dewan Pimpinan
Daerah
Konfederasi
Serikat
Pekerja
Seluruh
Indonesia (DPD Konfederasi SPSI) DKI Jakarta dengan suratnya tertanggal 7 Mei 2005 ; 8. Bahwa
Propinsi
DKI Jakarta
bukan satu-satunya Pemerintah Daerah
yang mengatur Program Jaminan sebagai
program
Daerah
yang
Tangerang
Kecelakaan
Diri di Luar Jam Kerja,
wajib bagi perusahaan yang berada diwilayahnya, mengatur
antara
dan Kabupaten
lain
Kabupaten
Serang,
Bogor , dengan Peraturan Daerah
Kota yang
mengatur yaitu : a.- Peraturan Daerah tentang
Kabupaten
Ketentuan
Serang Nomor 13 tahun 2003
Penyelenggaraan
Fasilitas
Kesejahteraan
Pekerja/Buruh Perusahaan Swasta di Kabupaten Serang ; - Keputusan Bupati Serang Nomor 04 tahun 2004 tentang Program Jaminan Kecelakaan Diri di Luar Jam Kerja Bagi
Pekerja
Pada
dan Hubungan Kerja
Perusahaan – Perusahaan
di Wilayah
Kabupaten Serang ; b.- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 tahun 2004 tentang Program
Jaminan
Pekerja/Buruh -
Keputusan Asuransi
Kecelakaan
Diri
di Luar
Jam Kerja bagi
Perusahaan ;
Walikota
Tangerang
Nomor 10 tahun
2003 tentang
Kecelakaan Diri di Luar Jam Kerja dan Hubungan Kerja
pada Perusahaan –Perusahaan Swasta ; c. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2003 tentang Pengelolaan
Ketenagakerjaan ; Tentang Hukumnya ;
Menimbang,
bahwa
mempertimbangkan atau
standing
Materiil
Mahkamah
apakah Pemohon
untuk
mengajukan
Agung
terlebih dulu
akan
Keberatan mempunyai permohonan
Keberatan
kwalitas Hak Uji
a quo ;
Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil Asosiasi Hak
Pengusaha Indonesia yang mengajukan
Uji Materiil
terhadap Peraturan
Gubernur
No.82 Tahun 2006 tentang Petunjuk Kecelakaan
Diri
dan
Kematian
Jam Kerja, dimana dalam pasal 2 DKI Jakarta mempekerjakan
tersebut
Propinsi
DKI
Program
hubungan Kerja
Jakarta Jaminan
untuk
ayat (2) Peraturan Gubernur
mewajibkan
pekerja/buruh
permohonan Keberatan
Pelaksanaan
Dalam
adalah
kepada
untuk
dalam program JKDK. Dengan demikian
setiap
Perusahaan
mengikutsertakan
di Luar Propinsi yang
pekerja/buruh
APINDO wadah dari para
Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 02 P/HUM/2007
Pengusaha
Indonesia
mempunyai kepentingan
terhadap
Peraturan Gubernur a quo,
Keberatan
termasuk kedalam
mengajukan Uji Materiil
standing
Materiil
selaku
masyarakat
Pemohon
yang
dapat
Hak Uji Materiil atas obyek Hak
tersebut ;
Bahwa oleh karena itu atau
dan APINDO
kelompok
permohonan keberatan
( interest ) langsung
Pemohon
untuk mengajukan
Keberatan
mempunyai
kwalitas
permohonan
Keberatan
Hak Uji
terhadap obyek Hak Uji Materiil
Menimbang, bahwa Gubernur Propinsi
obyek
DKI Jakarta
tanggal 28 Agustus
a quo ;
keberatan No.82
Hak Uji Materiil
Tahun 2006
2006 dan diundangkan
Peraturan
tersebut
ditetapkan
pada tanggal 7 September
2006, sedangkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon Keberatan diajukan pada tanggal 14 Pebruari 2007, sehingga permohonan keberatan
tersebut
sebagaimana 2004
ditentukan
dalam tenggang
dalam pasal 2 ayat (4)
waktu
180
PERMA
hari
No.1 Tahun
tentang Hak Uji Materiil ; Menimbang,
Materiil
bahwa oleh karena
diajukan oleh Pemohon
dan diajukan maka
diajukan
dalam
yang memiliki
tenggang
secara formal
permohonan
keberatan Hak Uji
legal standing
untuk itu
waktu yang ditentukan Undang-Undang,
prosedural
permohonan Keberatan
a quo dapat
diterima ; Menimbang , bahwa Meteri
dari permohonan
substantifnya
untuk selanjutnya Keberatan
sebagaimana
Perusahaan
sertakan
a quo dari
segi
uraian pertimbangan berikut ini ; Gubernur
a quo
yang mempekerjakan pekerja/buruh
pekerja/buruh dalam program
Bahwa
dipertimbangkan
Hak Uji Materiil
Bahwa pasal 2 ayat (2) Peraturan setiap
hendak
Undang-Undang
mewajibkan
untuk mengikut
JKDK ;
No.2
Tahun
1992
tentang
Usaha
Perasuransian dalam pasal 1 angka 3 menentukan bahwa yang termasuk Program
asuransi
wajib
adalah
program
asuransi
sosial
yang
diselenggarakan
secara wajib berdasarkan suatu Undang-Undang dengan
tujuan
memberikan
untuk
perlindungan
dasar
bagi
kesejahteraan
masyarakat ; Bahwa
Program
Jaminan
hubungan Kerja untuk di Luar Peraturan
Gubernur
sehingga
hanya
ketentuan
Undang-Undang
Jam Kerja
Diri
dan Kematian dalam
sebagaimana
diatur
dalam
adalah
termasuk
asuransi
wajib
di wajibkan
bila diatur
oleh
suatu
itu Peraturan
Gubernur
a quo
a quo dapat
Kecelakaan
oleh karena
Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 02 P/HUM/2007
mengatur
substansi
asuransi
wajib
yang seharusnya
diatur
dengan
Undang-Undang ; Menimbang, bahwa bertentangan Usaha
dengan
dengan demikian Undang-Undang
Peransuransian, khususya
tersebut.
Lagi
pula
pekerja/buruhnya sebagaimana
pasal
ditentukan
Bahwa selain
program Jaminan dalam
apa
1 angka
tentang
Undang-Undang mengikut sertakan
Sosial
Undang-Undang
yang
1992
3
Wajib/telah
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
beberapa
No.2 Tahun
Perusahaan
kedalam
Peraturan Gubernur a quo
Tenaga Kerja
No.3 Tahun
1992
;
telah
dipertimbangkan
diatas terbukti
pasal dari Peraturan Gubernur a quo :
- Pasal 4 Peraturan Pertanggungan kematian
Gubernur Jaminan
yang
mengatur
tentang
bentuk
diri
bentuk
jaminan
kecelakaan
dan
bertentangan dengan Undang-Undang
yang menentukan
No.3 Tahun 1992,
dan mengatur mengenai bentuk-bentuk
jaminan
Pasal 7 ayat (2)
Peraturan Gubernur yang menentukan
besarnya
Tunjangan
tetap bertentangan
ayat
kecelakaan kerja ; -
cacat
dengan
Pasal
12
(3)
Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 ; - Pasal 8 Peraturan Gubernur kematian
akibat
yang
kecelakaan
dengan Pasal 1 angka 2
Tahun 2006 a quo
Undangan yang lebih tinggi
dan
besarannya
uraian
maka Permohonan
bertentangan
huruf
A angka 3
pertimbangan
putusan Gubenur
tersebut,
Propinsi DKI
Jakarta
bertentangan dengan Peraturan Perundang sehingga harus dibatalkan ;
Menimbang, bahwa oleh karena obyek keberatan bertentangan dengan
Tunjangan
Tahun 1993 ;
atas dasar
maka telah dternyata bahwa No.82
diri
mengenai
Lampiran II angka 1
Peraturan Pemerintah No.14 Menimbang, bahwa
menentukan
Hak Uji Materiil,
peraturan yang lebih tinggi dan harus dibatalkan Keberatan Hak Uji
Materiil beralasan hukum
untuk
dikabulkan ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dari Pemohon dikabulkan , maka Termohon Keberatan dihukum
untuk membayar biaya
perkara ; Mengingat Undang-undang diubah
dengan
Undang-undang
No.14 Tahun 1985 No.5 Tahun 2004
sebagaimana telah
PERMA
No.1 Tahun
2004 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;
Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 02 P/HUM/2007
MENGADILI: -
Mengabulkan Keberatan
Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon
:
DEWAN
PENGURUS
NASIONAL
ASOSIASI
PENGUSAHA INDONESIA (DPN APINDO), tersebut ; -
Menyatakan
Peraturan Gubernur
Propinsi
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta No.82 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Program
Jaminan Kecelakaan Diri dan Kematian Dalam hubungan Kerja untuk di Luar
Jam Kerja
bertentangan
dengan Pasal 1 angka
3 Undang-
Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian ; -
Menyatakan Jakarta
Peraturan
Gubernur
No.82 Tahun 2006 Tentang
Jaminan Kecelakaan Diri di Luar Jam Kerja -
Memerintahkan
Daerah Khusus
Petunjuk
dan Kematian
Ibukota
Pelaksanaan Program
dalam hubungan kerja untuk
tidak sah dan tidak berlaku untuk umum ; Gubernur Propinsi Derah
untuk mencabut tersebut
Propinsi
Peraturan
Khusus
Gubernur Propinsi
Ibukota Jakarta
DKI Jakarta
No.82
dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari semenjak putusan
ini dikirimkan kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta ; - Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : R A B U
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2008 dengan Prof. Dr. H.
Ahmad Sukardja, SH. Hakim Agung Agung sebagai Ketua Sidang, Sidabutar, SH. MH.
H.
yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah
Imam
Soebechi, SH. MH. dan Marina
Hakim-Hakim Anggota , dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dihadiri oleh H. Imam Soebechi, SH.MH. dan Marina
dengan
Sidabutar, SH.MH.
Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Matheus Samiaji, SH. MH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim-Hakim Aggota : ttd . H. Imam Soebechi, SH.MH.
Ketua: ttd. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.
ttd. Marina Sidabutar, SH.MH.
Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 02 P/HUM/2007
Biaya-Biaya perkara :
Panitera Penganti :
1. M e t e r a i …………….
Rp.
6.000,-
ttd.
2. R e d a k s i ……………
Rp.
1.000,- Matheus Samiaji, SH.MH.
4.Administrasi Hak Uji Materiil …………………. Jumlah
Rp. 9.93000,-+ =Rp. 1.000.000,-
UNTUK SALINAN : MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. PANITERA PANITERA MUDA TATA USAHA NEGARA,
ASHADI, SH. NIP.220000754
Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 02 P/HUM/2007
