PUTUSAN No. 882 K/Pid/2004. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama
: OBETH Bin SALEH AZIS ;
tempat lahir
: Tual ;
umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 15 Maret 1958 ; jenis kelamin
: Laki-laki ;
kebangsaan
: Indonesia ;
tempat tinggal
: Jalan Mayor Abdullah No. 238 Tual ;
agama
: Islam ;
pekerjaan
: Wiraswasta ;
Termohon Kasasi berada di luar tahanan : karena didakwa : Bahwa ia Terdakwa Obeth Bin Saleh Azis pada tanggal 25 Nopember 2002, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2002 bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Mayor Abdullah No. 238 Tual, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, yakni sdr. Amir Azis, dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh banyak orang, yang dilakukan dengan menyebar luaskan tulisan dan atau surat, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut : -
Bahwa bermula dari Terdakwa Obeth Bin Saleh Azis, pada tanggal 24 Nopember 2002, bertempat dirumahnya membuat dan atau mengkonsep surat yang dialamatkan kepada sdr. Amir Azis di Jalan Kampung Melayu Kecil II/7 Tebet Jakarta Selatan, selanjutnya setelah surat tertanggal 25 Nopember 2002 tersebut selesai dibuat, maka pada tanggal 25 Nopember 2002, Terdakwa dengan menggunakan jasa Kantor Pos dan Giro mengirimkan surat tersebut kepada sdr. Amir Azis di Jakarta, dan kepada 6 (enam) instansi Pemerintah atau Publik diantaranya Pengadilan Negeri Tual, Polsek Maluku Tenggara, Polsek Kei Kecil dan Polres Metro Jakarta Selatan sesuai tembusan yang ada dalam surat tersebut ;
Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 882 K/Pid/2004
-
Bahwa didalam surat Terdakwa tersebut, Terdakwa menuduh sdr. Amir Azis kedudukannya dimata hukum sebagai buronan pihak aparat penegak hukum, saudara Amir Azis melarikan diri, kepengecutan dan akal bulus saudara Amir Azis yang tidak berani menghadapi kenyataan dan tetap bersembunyi dalam ketakutan, yang mana kata-kata tersebut sdr. Amir Azis menjadi malu dan merasa Terdakwa mencemarkan dan atau mengirimkan kepada berbagai Instansi Pemerintah atau Publik sehingga jelas Terdakwa bermaksud agar tuduhan tersebut dapat diketahui oleh umum atau orang banyak ; Perbuatan Terdakwa mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310
ayat (2) KUHP ; SUBSIDAIR: Bahwa ia Terdakwa Obeth Bin Saleh Azis, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, dengan sengaja menghina seseorang yang tidak mempunyai sifat sebagai menista dengan tulisan, yang dilakukan dengan suatu tulisan yang dikirimkan atau diserahkan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut : -
Bahwa bermula dari Terdakwa Obeth Bin Saleh Azis, pada tanggal 24 Nopember 2002, bertempat dirumahnya membuat dan atau mengkonsep surat yang dialamatkan kepada sdr. Amir Azis di Jalan Kampung Melayu Kecil II/7 Tebet Jakarta Selatan, selanjutnya setelah surat tertanggal 25 Nopember 2002 tersebut selesai dibuat, maka pada tanggal 25 Nopember 2002, Terdakwa dengan menggunakan jasa Kantor Pos dan Giro mengirimkan surat tersebut kepada sdr. Amir Azis di Jakarta, dan kepada 6 (enam) instansi Pemerintah atau Publik diantaranya Pengadilan Negeri Tual, Polres Maluku Tenggara, Polsek Kei Kecil dan Polres Metro Jakarta Selatan sesuai tembusan yang ada dalam surat tersebut ;
-
Bahwa didalam surat Terdakwa tersebut, Terdakwa menuduh sdr. Amir Azis kedudukannya dimata hukum sebagai buronan pihak aparat penegak hukum, saudara Amir Azis melarikan diri, kepengecutan dan akal bulus saudara Amir Azis yang tidak berani menghadapi kenyataan dan tetap bersembunyi dalam ketakutan, yang mana kata-kata tersebut sdr. Amir Azis menjadi malu dan merasa Terdakwa mencemarkan dan atau mengirimkan kepada berbagai Instansi Pemerintah atau Publik sehingga jelas Terdakwa bermaksud agar tuduhan tersebut dapat diketahui oleh umum atau orang banyak ;
Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 882 K/Pid/2004
Perbuatan Terdakwa mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual tanggal 1 September 2003 sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Obeth Bin Saleh Azis bersalah melakukan tindak pidana menista dengan surat, melanggar Pasal 310 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, dalam surat dakwaan Primair ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Obeth Bin Saleh Azis dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; 3. Menetapkan barang bukti berupa : -
1 (satu) buah surat rangkap dua tertanggal 25 Nopember 2002, yang dialamatkan kepada Amir Azis di Jalan Kampung Melayu Kecil II/7 Tebet Jakarta Selatan, perihal pengembalian seluruh obyek milik Hi. Saleh Azis yang ditanda tangani oleh Obeth Bin Saleh Azis (Terdakwa) ;
-
1 (satu) lembar surat tertanggal 20 Desember 2002 yang dialamatkan kepada saudara Ali Albram di tempat, perihal penjelasan dan teguran yang ditanda tangani oleh saudara Obeth Bin Saleh Azis (Terdakwa) ;
-
1 (satu) lembar surat tertanggal 25 Nopember 2002, yang dialamatkan kepada saudara Salim Atamimi ditempat, perihal pemberitahuan pengembalian kunci gedung bioskop Amora, yang ditanda tangani oleh saudara Obeth Bin Saleh Azis (Terdakwa) ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; Membaca putusan Pengadilan Negeri Tual No. 52/PID.B/2003/PN.TL tanggal 25 September 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Obeth Bin Saleh Azis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menista dengan surat ; 2. Membebaskan Terdakwa Obeth Bin Saleh Azis dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; 4. Menetapkan barang bukti berupa : -
1 (satu) buah surat rangkap dua tanggal 25 Nopember 2002, yang dialamatkan kepada Amir Azis di Jalan Kampung Melayu Kecil II/7 Tebet
Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 882 K/Pid/2004
Jakarta Selatan, perihal pengembalian seluruh obyek milik Hi. Saleh Azis yang ditanda tangani oleh Obeth Bin Saleh Azis (Terdakwa) ; -
1 (satu) lembar surat tertanggal 25 Nopember 2002, yang dialamatkan kepada saudara Salim Atamimi ditempat, perihal pemberitahuan/ pengembalian kunci gedung bioskop Amora, yang ditanda tangani oleh saudara Obeth Bin Saleh Azis (Terdakwa) ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ; Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/AKTA PID/2003/PN.TL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2003 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ; Memperhatikan memori kasasi bertanggal 9 Oktober 2003 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 10 Oktober 2003 ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual pada tanggal 25 September 2003 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2003 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 10 Oktober 2003, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ; Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ; Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;
Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 882 K/Pid/2004
Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Judex Factie tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, atau keliru dalam menerapkan Pasal 310 ayat (2) KUHP, yakni pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tual yang menyatakan bahwa unsur “ Dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak “ tidak terpenuhi dengan alasan hanyalah diketahui oleh Aparat Penegak Hukum yang terkait dan saksi Ali Albram serta Salim Atamimi dan tidak diketahui oleh orang banyak ; Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tual yang demikian adalah keliru karena baik menurut doktrin maupun yurisprudensi, penerapan Pasal 310 ayat (2) KUHP, khususnya unsur “ Dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak “, tidaklah harus dilakukan ditempat umum atau diketahui oleh masyarakat umum, cukuplah apabila niat atau maksud dari Terdakwa adalah untuk mencemarkan atau menista dengan tulisan telah jelas ada ; Bahwa baik menurut doktrin maupun Yurisprudensi, penerapan unsur “ Dengan sengaja “ dari Pasal 310 ayat (2) KUHP, mendasari dan didasari semua unsur lain dari Pasal 310 ayat (2) KUHP, yaitu cukuplah apabila maksud atau niat Terdakwa untuk mencemarkan atau menista itu sudah jelas ada, sehingga dengan terbuktinya unsur dengan sengaja, maka seharusnya unsur-unsur lainnya juga dinyatakan terbukti ;
Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 882 K/Pid/2004
2. Bahwa Judex Factie tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni tidak mempertimbangkan hukum tak tertulis, adat, kebiasaan atau kepatutan dalam masyarakat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini; Bahwa ternyata dalam ini Terdakwa adalah ponakan kandung dari korban atau korban adalah paman kandung dari Terdakwa, sehingga seharusnya Hakim
Pengadilan
Negeri
Tual
dalam
perkara
tersebut
disamping
mempertimbangkan peraturan hukum tertulis juga mempertimbangkan hukum tak tertulis seperti adat, kebiasaan atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat ; Bahwa menurut adat, kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat perbuatan Terdakwa yang adalah ponakan kandung dari korban serta korban adalah orang tua atau paman kandung dari Terdakwa, yang menuduh korban sebagai “ buronan pihak aparat penegak hukum, saudara Amir Azis melarikan diri, kepengcutan dan akal bulus saudara Amir Azis yang tidak berani menghadapi kenyataan dan tetap bersembunyi dalam ketakutan “ adalah tetap tidak pantas, apalagi selama ini antara Terdakwa dengan korban tidak pernah berkomunikasi dan bersilaturahmi, sehingga seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Tual dalam
memeriksa dan mengadili perkara
tersebut mempertimbangkan hal ini dan menyatakan Terdakwa bersalah telah mencemarkan atau menista korban ; 3. Bahwa Judex Factie salah menerapkan unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 315 KUHP, bahkan melampaui kewenangannya dalam menerapkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menjadi dasar pemeriksaan suatu perkara pidana disidang Pengadilan ; Bahwa karena Hakim Pengadilan Negeri Tual dalam perkara tersebut kurang mengerti bahasa Indonesia dan memiliki pandangan yang sempit tentang penerapan unsur-unsur dari pada Pasal 315 KUHP, maka telah salah dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana dari Pasal tersebut, khususnya unsur yang kalimat selengkapnya berbunyi “ Baik yang dilakukan dengan lisan atau dengan tulisan didepan umum, maupun yang dilakukan dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya “ maka apabila Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengerti bahasa Indonesia dengan baik dan memliki pengetahuan dan pandangan yang luas, seharusnya tahu bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, jadi tidak perlu semuanya harus dibuktikan ;
Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 882 K/Pid/2004
4. Bahwa Judex Factie dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf a KUHP, yaitu Terdakwa diputus bebas atau putusan bukan pemidanaan, namun didalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Tual dalam perkara tersebut dicantumkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, sehingga sepantasnya putusan tersebut batal demi hukum ; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak
murni, karena
Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ; Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ; Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Tual tersebut ; Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA, TANGGAL 2 AGUSTUS 2005 oleh H. Parman Soeparman, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH.MH. dan Artidjo Alkostar, SH.LL.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta H.
Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 882 K/Pid/2004
Mansur Kartayasa, SH.MH. dan Artidjo Alkostar, SH.LL.M. Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh I Nyoman Dika, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim-Hakim Anggota
Ketua:
ttd./.
ttd./.
H. Mansur Kartayasa, SH.MH.
H. Parman Soeparman, SH.MH
ttd./. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.
Panitera Pengganti : ttd./. I Nyoman Dika, SH.
Untuk Salinan a.n Panitera Mahkamah Agung R.I. Plt. Kepala Direktorat Pidana u.b Kasubdit Umum Pidana
(NY. SITI KHOLISOH, SH.) NIP : 220000341.
Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 882 K/Pid/2004
PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN : bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemerisaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya,
atau
apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ; PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT : bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi suatu peratuan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau Pengadilan Tinggi
Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 882 K/Pid/2004
telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ; PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT : Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang ukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ; JUDEX FACTIE TELAH TEPAT : Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ; PENGADILAN
TINGGI
TELAH
TEPAT
LAGI
PULA
PENILAIANHASIL PEMBUKTIAN : Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (UndangUndang No. 8 tahun 1981) ; PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT LAGI PULA PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN : Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaandalam tingkat kasasi hanya
Hal. 10 dari 8 hal. Put. No. 882 K/Pid/2004
berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam asal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ; TIDAK MENYAGKUT POKOK PERSOALAN (Irrelevant) : Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ; PENGADILAN TINGGI MENGAMBIL ALIH PERTIMBA NGAN PENGADILAN NEGERI : Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ; TIDAK MERU[PAKAN DASAR HUKUM UNTUK KASASI : Bahwa keberatantersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut tidakmerupakan dasar hokum untuk kasasi, karena tidak berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hokum atau peraturan hokum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ; NOVUM: Bahwa keberatantersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal tersebut baru dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam risalah kasasi, jadi merupakan novum hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ; SUMIER: Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena diperiksa secara biasa atau secara sumier, adalah wewenang udex Factie untuk menentukannya, dengan mengingat antara lain sulit/tidaknya pembuktian dalam perkara ini ; MODEL A :
Hal. 11 dari 8 hal. Put. No. 882 K/Pid/2004
Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung dengan alasan sendiri akan membatalkan utusan Pengadilan Tinggi, karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, yakni telah salah menafsirkan pasal 244 ayat (1) KUHAP ; Menimbang, bahwa perkara ini diputus oleh Pengadian Negeri sebelum Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan berlaku, permintaan bandingnya pun oleh Jaksa diajukan ke Pengadilan Tinggi pada saat sebelum Undang-Undang tersebut dinyatakan berlaku ; Menimbang,
bahwa
dengan
demikian
pertimbangannya harus lebih dititik beratkan
berarti
bahwa
kasus
ini
ke suasana hokum (rechtsfaer)
sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, oleh karena itu penafsiran kata “ sejauh mungkin “ dalam pasal 284 ayat (1) KUHAP harus diartikan dalam kaitannya dengan pertimbangan tersebut diatas ; Menimbang, bahwa dalam suasana hokum sebelum berlakunya UndangUndang No. 8 tahun 1981 itu permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negerin yang membebaskan Terdakwa sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah
Agung
adalah
dimungkinkan,
asalkan
pembanding
dapat
membuktikan bahwa pembebasan oleh Pengadilan Negeri itu adalah tidak murni sifatnya ; Menimbang, bahwa dalam perkara ini berhubung Pengadilan Tinggi belum memeriksa mengenai masalah apakah putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri itu merupakan bebas murni, maka Mahkamah Agung akan memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk membuka kembali persidangan guna memeriksa memutus perkara tersebut ; Mengingat…………………….dst ; MENGADILI: Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI di………………tersebut ; Membataalkan
putusan
Pengadilan
Tinggi
di……………tanggal…………No……………..; MENGADILI LAGI : Memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi di……………untuk membuka kembali persidangan guna memeriksa dan memutus perkara tersebut ; MODEL B :
Hal. 12 dari 8 hal. Put. No. 882 K/Pid/2004
Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terlepas putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat memajukkan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ; Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung, berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar
semua hokum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara
diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ; Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHAP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsure perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hokum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ; Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1……………………………………………… 2……………………………………………… Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak apat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alas an-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas
Hal. 13 dari 8 hal. Put. No. 882 K/Pid/2004
tersebut dan hanya mengajukan alas an semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alas an untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ; Menimbang, bahwa disamping itru Mahkamah Agung berdasarkan pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan
Negeri/Pengadilan
Tinggi
dengan
telah
melampaui
batas
wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterma ; MODEL E : Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terlepas putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permntaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ; Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ; Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsure perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar
Hal. 14 dari 8 hal. Put. No. 882 K/Pid/2004
pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ; Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1……………………………………… 2……………………………………… Menimbang,
bahwa
terhadap
keberatan-keberatan
kasasi
tersebut
Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi itu tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan meru[pakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ; Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut oleh Pengadilan
Negeri/Pengadilan
Tinggi
dengan
telah
melampaui
batas
wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Pemhon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ; /……………….……
Hal. 15 dari 8 hal. Put. No. 882 K/Pid/2004
