P U T U S A N No. 278 K/TUN/2004 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : SUKARNO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun SUmuran RT. 01/RW. III Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : AGUS SUYOSO, SH., Advokat, berkantor di Jln. Imam Bonjol, perumahan VILLA TEGAL BESAR Blok B No. 19 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2004, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ; Melawan: KEPALA
DESA
KABUPATEN
AJUNG,
JEMBER,
KECAMATAN
berkedudukan
AJUNG,
Jalan
Otto
Iskandardinata No. 35 Ajung Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. MUDJOKO, SH., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kab. Jember ; 2. H.A. QUSAIRI, SH., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kab. Jember ; 3. MUDJIJARNO, SH., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kab. Jember ; Ketiganya
beralamat
di
Jl.
Sadarman
No.1
Jember,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2003, Termohon Kasasi Tergugat/Pembanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan
Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :
Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 278 K/TUN/2004
Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan bahwa setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat menggugat ke Pengadilan yang berwenang guna meminta agar Keputusan Tata Usaha itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi atau rehablitasi ; Bahwa,
pada
hari
Rabu,
tanggal
24
Oktober
2001
di
tempat
Penggugat, Dusun Sumuran, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember telah dilangsungkan Pemilihan Kepala Dusun (selanjutnya disingkat Pilkasun) yang diikuti oleh 2 ( dua) calon. Penggugat sebagai salah satu calon peserta dengan kartu suara bertanda gambar buah pisang dan foto Penggugat (bukti : P-1) memperoleh 463 (empat ratus enam puluh tiga) suara dan 410 (empat ratus sepuluh ) suara untuk calon laimya. Dengan demikian Penggugat terpilih sebagai Kepala Dusun deefinitif yang dsaksikan dan dihadiri oleh unsur MUSPIKA (Kecamatan, Koramil dan PPolsek) Kecamatan Ajung ; Bahwa terpilihnya Penggugat sebagai Kepala Dusun Sumurua, Desa Ajung, Kecamatan Ajung adalah murni harapan dan keinginan warga Dusun Sumuran yang menganggap Penggugat layak dan kapabel untuk mengisi pposisi tersebut dan oleh karena pelaksanaan PiIkasun itu berlangsung secara demokratis dan telah memenuhi syarat-syarat, maka Penggugat berkewajiban menjalankan tugas-tugasnya dan berhak atas apa yang menjadi haknya. Sebagai legalitas formal, lalu Tergugat mengeluarkan Surat Tugas kepada Penggugat ber Nomor : 141/01/555.1/2001 tanggal 20 Nopember 2001 ( bukti : P-2) dimana, isi, maksud dan tujuannya adalah agar Penggugat melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai Kepala Dusun Sumuran seperti harapan warga yang telah memilih dan memberikan kepercayaan kepada Penggugat ; Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: •
Pasal
95
ayat
(1)
Undang-undang
Nomor
22
Tahun
1998
tentang
Permerintahan Daerah (bukti : P-3), jo ; •
Pasal 1 huruf c dan Pasal 18 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Namor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ( bukti : P-4) Jo ;
•
Pasal 1 angka 7, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 hurd c Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) Kabupaten Jember Nomor 5 tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa (bukti : P-5) Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 278 K/TUN/2004
dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Daerah ( PERDA) Kabupaten Jeember Nomor 12 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa ( buktl : P-6) ; Kepala
Dusun
pemerintahan
adalah
desa
di
perangkat wilayah
desa
bagian
yang
desa
merupakan
yang
elemen
pengangkatannya
dilakukan dengan pemilihan ( Plkasun ) ; Bahwa akan tetapi dengan tidak disangka-sangka dan tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Tergugat mengeluarkan Obyek Gugatan dimaksud yang isinya mencabut dan menganggap tidak berlaku lagi Surat Tugas Penggugat sebagai
Kepala
Dusun
(Kasun)
141/01/555.1/2001 tanggal
Sumuran
yaitu
surat
ber-Nomor
20 Nopember 2001 ( vide : bukti P-2)
:
seperti
tersebut pada posita 3 (tiga) di atas. Dengan pengertian lain, Penggugat diberhentikan oleh Tegrugat dari posisinya sebagai Kepala Dusun Sumuran ; Padahal berdasarkan ketentuan peraturan sebagaimana tersebut pada posita 4 (empat) di atas alasan-alasan pemberhentian perangkat desa ditegaskan hanya apabila : a). Diduga atau tersangkut dalam suatu tindak pidana [Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Tata
Cara
Pencalonan,
Pemilihan
dan
atau
Pengangkatan
Perangkat Desa] ; b). Bersikap dan bertindak tidak adil dan diskriminatif dalarn memberikan pelayanan kepada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember Nomor 5 tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa] ; Bahwa obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat. merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final, sehingga memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : Konkret
: Obyek Gugatan a quo berisi tentang pencabutan oleh Tergugat atas
Surat
Tugas
Penggugat
Nomor
:
141/01/555.1/2001
tertanggal 20 Nopember 2001 sebagai Kepala Dusun Sumuran. Dengan
pengertian
lain
Penggugat
diberhentikan
dan
kedudukannya sebagai Kepala Dusun Sumuran definitive ; Individual
: Obyek gugatan a quo melekat atau tertuju pada seseorang yaitu Penggugat ;
Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 278 K/TUN/2004
Final
: Obyek gugatan a quo adalah penganuliran/pencabutan terhadap surat sebelumnya (vide Posita 3) yang telah menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi Penggugat baik moril maupun materiil ;
Dan terhadap obyek gugatan tersebut Penggugat menerimanya pada tanggal 17 AprI 2003 dari perangkat desa yang disuruh Tergugat menyampaikan kepada penggugat. Tata
Usaha
Dengan demikian diajukannya gugatan ini ke Pengadilan
Negara
Surabaya
masih
dalam
tenggang
waktu
yang
dipersyaratkan oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradlan Tata Usaha Negara ; Bahwa atas tindakan Tergugat yang denmikian itu, Penggugat tidak bisa menerimanya, karena perlakuan Tergugat atas diri Penggugat adalah tindakan sewenang-wenang (willekur) yang menyakitkan serta mendatangkan kerugian pada Penggugat baik kerugian materiil maupun moril. Secara materiil, untuk dapat mengikuti pencalonan sebagai kepala kepada para bakal calon Kepala Dusun setor uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke “kantong” Tergugat, belum lagi biaya-biaya lainnya yang berlipat-lipat yang harus dipikul oleh para bakal calon yang akan diperhitungkan secara perdata nantinya dan secara moril tindakan Tergugat mengeluarkan obyek gugatan sama artinya dengan mempermainkan Penggugat dan yang paling prinsip adalah menginjakinjak aspirasi warga dusun Sumuran yang telah memberikan kepercayaan kepada Penggugat ; Bahwa terpilihnya Penggugat sebagai Kepala Dusun, semata-mata karena
warga
Dusun
Sumuran
menganggap
Penggugat
kapabel,
dapat
menjalankan amanat dan tidak me mpunyai cacat dalam bentuk apapun dan kepada siapapun, apabila kesalahan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum ; Bahwa tindakan Tergugat mencabut/memberhentikan Penggugat dari kedudukannya sebagai Kepala Dusun Sumuran dengan obyek gugatan a quo adalah perbuatan yang tidak bisa dterima dan tidak dapat dibenarkan menurut peraturan/hukum karena : A). Obyek gugatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku (seperti dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara), yaitu : •
Bahwa dalam perkara a quo, seorang perangkat desa seperti Penggugat untuk
dapat
diberhentikan
dari
kedudukan/tugasnya,
berdasarkan
Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 278 K/TUN/2004
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Casra Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa (vide : bukti P-5), hanya apabila : a). Diduga
atau
tersangkut dalam suatu tindak pidana (Pasal 10 ayat
(1)) ; b). Bersikap dan bertindak tidak adil dan diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 11 ayat (1)) ; •
Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Pemerintahan Desa (vide : Bukti P-6),
sebab
dengan dikeluarkannya
obyek
gugatan oleh Tegrugat
ketentraman dan ketertiban warga di wilayah kerja Penggugat menjadi terganggu. Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal dimaksud Tergugat berfungsi memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ; Bahwa,
disamping
itu
ditinjau
dari
administrasi
pemerintahan,
perbuatan Tergugat menerbitkan obyek gugatan adalah bukti bahwa perbuatan Tergugat tidak mencerminkan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB = general principle of good administrasi), yaitu : •
Asas keadilan, Bahwa, dikeluarkannya Obyek Gugatan oleh Tergugat jelas-jelas adalah perbuatan yang mengesampingkan asas keadilan, oleh karena secara defacto Penggugat adalah tcalon Kepala Dusun terpilih yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkasun sebagaimana tersebut pada posita 2 (dua) di atas ;
•
Asas kepastian hukun, Bahwa, Penggugat sebagai Kepala Dusun terpilih sudah sepantasnya apabila nmendapatkan surat penugasan sebagai Kepala Dusun, yaitu surat ber-Nomor : 141/01/555.1/2001 tanggal 20 Nopember 2001 (Vide : bukti P-2) bukan malah diterbitkan Obyek Gugatan ;
•
Asas bertindak cermat, Bahwa, tidak ada alasan yuridis untuk memberhentikan/mencabut tugas Penggugat dari posisinya sebagai Kepala Dusun, sebab itu dikeluarkannya obyek gugatan adalah cermin kecerobohan/tidak cermatnya Penggugat ; •
Asas kebijaksanaan, Bahwa, Penggugat menjadi Kepala Dusun oleh karena dipilih atas kehendak dan kemauan warga dusun Penggugat tidak mempunyai cacat hukum dalam bentuk apapun dan kepada slapapun dalam menjalankan Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 278 K/TUN/2004
tugasnya
sebagai
Kepala
Dusun,
sehingga
dikeluarkannya
obyek
gugatan
adalah
suatu cerminan sikap yang tidak bijaksana dari
Tergugat ; Bahwa,
dibalik
diterbitkannya
obyek
gugatan
a
quo,
Tergugat
mempunyai maksud dan tujuan lain. Hal ini didasarkan pada sinyalemen bahwa Tergugat telah “mengelus-elus” orang lain yang mau menyetor “angpao” kepada Tergugat untuk menggantikan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Dusun Sumuran dengan tanpa pemilihan yang mana hal ini jelas-jelas bertentangan dengan peratruan. Penggugat mengakui naluri bisnis Tergugat yang “hebat” itu yang
akan
mengkomersilkan
kedudukan
perangkat
desa.
Sekalipun
hal
demikian tidak etis, semua warga desa memahaminya mengingat “background” Tergugat ; Bahwa, oleh karena terdapat keadaan dan kondisi yang sangat mendesak yang berdampak pada diri Penggugat maupun bagi warga dusun Penggugat,
juga
obyek
gugatan
tidak
ditunda
pelaksanaannya
selama
pemeriksaan perkara sampai adanya putusan pengadilan, yaitu : •
Perggugat kehilangan sumber penghidupan, sebab posisi
sebagai Kepala
Dusun mendatangkan pendapatan bagi Penggugat serta Penggugat mau dan bersedia dipilih sebagai Kepala Dusun karena ingin memberikan pengabdian khususnya kepada warga di Dusun Penggugat ; •
Akan meninbulkan bibit-bibit “kedongkolan” para warga Desa Ajung atas sikap dan arogansi Tergugat dengan menerbitkan obyek gugatan, yang mana kedongklolan warga Dusun Sumuran itu pada suatu saat akan berakumulasi menjadi suatu “protes massa”, dimana Penggugat tak mampu lagi mencegahnya sehingga menangganggu ketentraman ;
Sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) huruf a Undangundang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1991 dan Juklak Mahkamah Agung R.I. Nomor : 222/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan alasan-alasan tersebut dan berkenan untuk : •
Menyatakan,
menunda
pelaksanaan
Surat
Tergugat
Nomor
:
141/16/55.01/2003, tertanggal 16 April 2003, perihal Pencabutan Surat Tugas ;
Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 278 K/TUN/2004
•
Mewajibkan kepada tergugat untuk menerbitkan keputusan baru dalam bentuk apapun selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara a quo sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkraht van gewisde) ;
•
Menyatakan, penetapan penundaan pelaksanaan (scorsing) ini in litis dalam putusan pokok perkara ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat menuntut
kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut : DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN : •
Menyatakan,
menunda
pelaksanaan
Surat
Tergugat
Nomor
:
141/16/555.01/2003, tertanggal 16 April 2003, perihal Pencabutan Surat Tugas ; •
Mewajibkan kepada Tegrugat untuk tidak menerbitkan keputusan-keputusan baru
dalam bentuk apapun selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha
Negara a quo sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; •
Menyatakan, penetapan penundaan pelaksanaan (scorsing) in litis dalam putusan pokok perkara ;
DALAM POKOK PERKARA : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor : 141/16/555.01/2003, tertanggal 16 April 2003, perihal Pencabutan Surat Tugas sebagai Kepala Dusun Sumuran, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember ; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Tergugat kepada Penggugat Nomor : 141/16/555.01/2003, tertanggal 16 April 2003, perihal Pencabutan Surat Tugas sebagai Kepala Dusun Sumuran, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember serta menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Tugas kepada Penggugat ber-Nomor : 141/01/555.01/2001 tertanggal 20 Nopember 2001 ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Surabaya
telah
mengambil
putusan,
yaitu
putusannya
Negara
NOMOR
:
63/G.TUN/2003/PTUN.SBY. tanggal 7 Oktober 2003 yang amarnya sebagai berikut : Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 278 K/TUN/2004
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; 2. Menyatakan batal Surat Tergugat Nomor : 141/16/555.01/2003 tertanggal 16 April 2003 perihal : pencabutan Surat Tugas sebagai Kepala Dusun Sumuran, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember ; 3. Memerintahkan
kepada
Tergugat
untuk
mencabut
surat
Nomor
:
141/16/555.01/2003 tertanggal 16 April 2003 perihal : pencabutan Surat Tugas sebagai Kepala Dusun, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kecamatan Jember ; 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; 5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 206.500,- (Dua ratus enam ribu lima ratus rupiah) ; Menimbang,
bahwa
Tergugat/Pembanding putusan
dalam
tingkat
banding
Pengadilan Tata
Usaha
atas
permohonan
Negara
Surabaya
tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan NOMOR : 35/B.TUN/2004/PT.TUN.SBY. tanggal 31 Maret 2004 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -
Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
-
Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63/G.TUN/2003/PTUN.SBY. tertanggal 7 Oktober 2003, yang dimohonkan banding ; MENGADILI SENDIRI
-
Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
-
Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 12 Juni 2004 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Juni 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.
63
Srt.G.TUN/2003.P.TUN.SBY.
yang
dibuat
oleh
Wakil
Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 1 Juli 2004 ; Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 1 Juli 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari
Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 278 K/TUN/2004
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tidak diajukan jawaban memori kasasi ; Menimbang,
bahwa
permohonan
kasasi
a
quo
beserta
alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang,
bahwa
alasan-alasan
yang
diajukan
oleh
Pemohon
Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa, dasar pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, (PT TUN) Surabaya dalam memeriksa dan memutus perkara. a-quo, didasarkan pada alasan pertimbangan hukum parsial yang hanya, mengacu pada alasan sepihak dari Termohon Kasasi / Pembanding / Tergugat Sementara alasan hukum esensial yang berkaitan erat dengan "pokok" perkara yang, dimohonkan kasasi yang semestinya diambil dan dijadikan dasar pertimbangan keptusannya, sama sekali tidak disinggung sedikitpun ; Bahwa, lahirnya. Obyek Sengketa, tidak lain karena adanya, hubungan kerja antara
Pemohon
Kasasi/Terbanding/Penggugat
dengan
Termohon
Kasasi/PembandingTergugat dalam urusan pemerintahan desa, yang diatur dalam peraturan perundangundangan, dimana dalam, menjalankan urusan pemerintahan ditingkat desa dan lebih khuhus lagi hubungan kerja antara, aparatur/perangkatnya
seperti
Kasasi/Pembanding/Tergugat
dengan
antara Pemohon
Termohon Kasasi/Terbanding/
Penggugat, peraturan perundang-undangan itu berlaku sebagai pedoman (undang-undang).
Peraturan
perundang-undangan
dimaksud
adalah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember Nomor 5 tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa (Vide buM : P-5=T-3) sebagai penjabaran dari peraturan perundangundangan yang ads di atasnya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Vide bukti : P-4) Jo Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Vide bukti : P-3) ; Berdasarkan kententuan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember Nomor 5 tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa (Vide bukti :
Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 278 K/TUN/2004
P-5=T-3)
untuk
dapatnya
Pemohon
Kasasi/Terbanding/Penggugat
diberhentikan sementara, atau diberhentikan dengan tetap dengan cara, "mencabut" atau menarik kembali surat tugas yang pernah dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, hanya, dapat dilakukan apabila Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersangkut dengan tindak pidana. Kenyataannya, Pemohon Kaasi/Terbanding/Penggugat, sehingga saat ini tidak pernah terkait dengan suatu tindak pidana atau tidak sedang dalam menjalani proses pidana, sehingga dengan tidak dipenuhinya ketentuan peraturan ini, maka sudah sepantasnya apabila Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat atas diri Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat
adalah
keputusan
kebijaksanaan
yang
bertentangan dengan peraturan/hukum. Oleh sebab itu, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Surabaya dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dengan ddak menerima gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah putusan yang salah atau melanggar/ bertentangan dengan ketentuan peraturan (hukum) yang berlaku, karena melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan materiil yang menjadi syarat untuk dapatnya dikeluarkan Obyek Sengketa. Sebab itu berdasarkan dan demi hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya Nomor : 35/B.TUN/2004/PT.TUN. SBY., yang dimohonkan kasasi ini harus ditolak dan dibatalkan ; 2. Bahwa, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Surabaya dalam pertimbangan hukumnya, terlalu sempit dan sangat sederhana dalam memberikan penafsiran hukum tentang sebuah 'Keputusan Tata Usaha Negara'. Tidak sate pasalpun dalam hukum materiil dan formil Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara implisit (tersurat) maupun ekspilisit (tersirat) mengkategorikan “Keputusan Tata Usaha Negara” harus dalam bentuk atau berwujud sebuah "Surat Keputusan (SK)" sehingga Pengadilan berwenang atau tidak berwenang mengadilinya jika keputusan yang digugat tidak dalam bentuk SK (Surat Keputusan). Berdasarkan yurisprodensi
Nomor
:
01/PTUN-JKT/1991,
dapat
diketahui,
sebuah
keputusan dapat dikategorikan sebagai suatu "Keputusan Tata Usaha Negara" sehingga Pengadilan berwenang mengadilinya, apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 278 K/TUN/2004
-
Bentuknya Tertulis ;
-
Berisi Tindakan Hukum ;
-
Bersifat Indifidual, Konkret dan Final ;
-
Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan ;
Dengan mengacu pada Jurisprodensi tersebut, maka Obyek Sengketa dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini adalah merupakan keptusan tata usaha negara, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dengan pertimbangan hukumnya "Pengadilan Tata Usaha Negara" tidak dapat menguji dan membatalkan Obyek Sengketa" perkara ini ; Sedangkan berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peraddan Tata Usaha Negara, sangatlah nyata dan jelas bahwa sebuah kriteria keputusan tata usaha negara
sehingga
Pengadilan
dapat
menguji
atau
berwenang
untuk
mengadilinya, menunjuk kepada isi bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan. Sehingga sebuah memo atau nota dapat saja merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara apabila sudah jelas : a). Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mans yang mengeluarkannya ; b). Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu ; c). Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang dikehendaki/ditetapkan dalam tulisan itu ; d). Bersifat Konkret, Individual dan Final. Konkret artinya surat itu mengatur tentang hal tertentu dan dapat ditentukan, Individual artinya surat itu tidak ditujukan untuk umum dan Final artinya surat itu menimbulkan akibat hukum karena definitif ; Berdasarkan kriteria hukum sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka Obyek Sengketa dalam perkara, yang dimohonkan kasasi ini adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga
pengadilan
berwenang
untuk
menguji,
memeriksa
dan
mengadilinya. Karenanya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dengan pertimbangan hukum “Obyek Sengketa” perkara ini bukan merupakan “Keputusan Tata Usaha Negara” adalah
Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 278 K/TUN/2004
bertentangan
dengan
hukum
sehingga
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia harus membatalkannya ; Menimbang,
bahwa
terhadap
alasan-alasan
tersebut
Mahkamah
Agung berpendapat : Mengenai alasan ke- 1 : Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut : 1.
Kepala
Dusun
merupakan
pembantu
Kepala
Desa
sehingga
antara
keduanya timbul hubungan hukum yang diatur oleh peraturan perundangundangan ; 2.
Pnerbitan surat tugas dan pencabutan tidak dapat ditetapkan berdasarkan kebijakan (diskresi) tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( UU No. 22/1999, Permendagri No. 64/1999, Perda Jember No. 5/2000) ; Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas
dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan lainnya, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pengadilan
Tinggi
: SUKARNO dengan membatalkan putusan
Tata
Usaha
35/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY. putusan
Pengadilan
tanggal
Tata
Negara 31
Usaha
63/G.TUN/2003/PTUN.SBY. tanggal
Maret Negara
Surabaya 2004
yang
Surabaya
Nomor
:
membatalkan Nomor
:
7 Oktober 2003 dan Mahkamah Agung
akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti disebutkan dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 tahun 2004, Undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 5 tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebgaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SUKARNO tersebut ;
Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 278 K/TUN/2004
Membatalkan
putusan
Pengadilan
Tinggi
Tata
Usaha
Negara
Surabaya Nomor : 35/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY. tanggal 31 Maret 2004 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 63/G.TUN/2003/PTUN.SBY. tanggal 7 Oktober 2003 ; MENGADILI SENDIRI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; 2. Menyatakan batal Surat Tergugat Nomor : 141/16/555.01/2003 tertanggal 16 April 2003 perihal : pencabutan Surat Tugas sebagai Kepala Dusun Sumuran, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember ; 3. Memerintahkan
kepada
Tergugat
untuk
mencabut
surat
Nomor
:
141/16/555.01/2003 tertanggal 16 April 2003 perihal : pencabutan Surat Tugas sebagai Kepala Dusun, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kecamatan Jember ; 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; Menghukum
Termohon
Kasasi/Tergugat
untuk
membayar
biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Rabu
tanggal 25 Juli 2007
oleh Prof. DR. Paulus E.
Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua
Majelis, Prof. DR. Muchsan, SH. dan Prof. DR. H. Ahmad
Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan
dalam
Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 278 K/TUN/2004
sidang terbuka untuk
umum
pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florensani Kendenan, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak. Hakim-Hakim Anggota :
Ketua
ttd./ Prof. DR. Muchsan, SH.
:
ttd./ Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.
ttd./ Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.
Biaya-biaya :
Panitera Pengganti :
1. M e t e r a i ………… Rp.
6.000,-
2. R e d a k s i ………… Rp.
1.000,-
3. Administrasi Kasasi .. Rp.493.000,Jumlah ………………. Rp.500.000,=========
ttd./ Florensani Kendenan, SH. MH.
Untuk salinan MAHKAMAH AGUNG – RI. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,
ASHADI, SH. NIP. 220000754
Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 278 K/TUN/2004
