P U T U S A N No. 537 K/TUN/2005 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : NY.HJ.
DJUMILAH ,
SH. bertempat
tinggal
di Jalan
Tangkuban Perahu No. 230 Cikole – Lembang Kab. Bandung bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari : 1. NONA
OKTARITA
TRYTYASSIWI,
SH. ,
tinggal di Jalan H. Samili Ujung Komplek
bertempat
Pejaten Indah
Blok. G No.1 Jakarta –12740 ; 2. ANA RUKANA , bertempat tinggal di Jalan Tanjung No.9 Rt.01/Rw.03, Desa Cihapit, Kec. Bandung Wetan , Kab. Bandung ; 3. MOMON
KUSMANA,
Panorama I No. 36
bertempat
tinggal
Rt.01/Rw.03, Kampung
di Jalan
Panorama,
Desa Lembang, Kec. Lembang, Kab. Bandung ; 4. TATTO
S
PRADJAMANGGALA, SH. ,
tinggal di Padepokan
bertempat
Manggala Giri, Cibogol Lembang,
Kab. Bandung ; 5. ANDI SUHANDI, 6. A D A N G, keduanya bertempat tinggal di Jalan Cipaku II No.43 Rt.05/Rw.02, Kel. Ledeng, Kec. Cidadap, Kab. Bandung,
dalam
hal ini
memberikan kuasa kepada :
NY. Hj. DJUMILAH, SH., Advokat berkantor Tangkuban
Perahu
No.
Kabupaten Bandung, para
230 Cikole
di Jalan - Lembang
Pemohon Kasasi, dahulu
Pengugat 1 s/d 6 /Pembanding ;
melawan KEPALA BANDUNG
KANTOR ,
PERTANAHAN
berkedudukan di Kompleks
Bandung di Jalan Raya
Soreang
KABUPATEN PEMDA Kab.
KM.17 Kab. Bandung,
Termohon Kasasi dahulu Tergugat /Terbanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 537 K/TUN/2005
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi
dahulu sebagai para Penggugat/Pembanding telah
menggugat
sekarang
/Terbanding
dimuka
Termohon Kasasi persidangan
dahulu
Pengadilan
Tata
sebagai Tergugat Usaha
Negara
Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil : A. Obyek gugatan : Bahwa obyek gugatan para Penggugat adalah dikeluarkan
Surat Keputusan yang
oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, yang
berupa 4 buah Sertipikat, yang diterbitkan dengan cara melawan hukum, yaitu perbuatannya dapat dikualifikasikan telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Empat (4) buah Sertipikat tersebut adalah : 1. Sertipikat Setiani, NIB
Hak Milik No.00437, tanggal :10.12.37.07.01633,
17 Nopember 2003 an. Anik
Luas 42.000 M2, Tanah Milik Adat
C.36, P. 01 D.VII, Blok Pangjebolan, Desa Wangunsari, Kec. Lembang, Kab. Bandung ; 2. Sertipikat Hak Milik No.00438,
tanggal 17 Nopember 2003 an. Dwi
Yulianingsih, NIB : 10.12.37.07.01631, Luas 45.000 M2, Tanah Milik Adat C 36, P.01 D. VII, Blok Pangjebolan, Desa Wangunsari, Kec. Lembang, Kab. Bandung ; 3. Sertipikat Hak Milik No.00439, tanggal 17 Nopember 2003 an. Wina Winarni, NIB :10.12.37.07.01634,
Luas 49.495 M2, Tanah Milik Adat
C.36, P.01 D. VII, Blok Pangjebolan, Desa Wangunsari, Kec. Lembang, Kab. Bandung ; 4.
Sertipikat Hak Milik No. 00440, tanggal 17
Nopember 2003 an. Euis
Aisah NIB : 10.12.37.07.01632, Luas 39.000 M2, C.36,
Tanah
Milik Adat
P.01 D. VII, Blok Pangjebolan, Desa Wangunsari, Kec. Lembang ,
Kab. Bandung ; Bahwa ternyata Surat Keputusan yang berupa 4 buah Sertipikat, telah bersifat Konkrit, Individual dan Final sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ; B. Masa Tenggang waktu : Bahwa
Surat
Keputusan
diketahui oleh para Penggugat Surat
dari Kepala
Pemberitahuan
Desa
yang berupa 4 buah Sertipikat, baru
pada tanggal 13
Wangunsari
Januari 2004, melalui
No.145/01/Pemdes,
Perihal:
ke – 2, tertanggal 2 Januari 2004, dengan demikian Pihak
Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 537 K/TUN/2005
Penggugat
mengajukan gugatannya
(sembilan puluh)
masih dalam tenggang waktu 90
hari dan sesuai
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang
No.5 Tahun 1986 ; Bahwa sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan
SEMA
beberapa
R.I.
No.2 Tahun
ketentuan
1991 tentang
Undang-Undang No.5
Tahun 1986, Peradilan Tata Usaha Negara Bagian III menyatakan : “ Bagi mereka Negara
yang
tidak
dituju
oleh
tetapi merasa kepentingannya
sebagaimana dimaksud dalam ia merasa
kepentingannya
suatu
dirugikan, maka
Tata Usaha
tenggang
waktu
Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak
dirugikan
oleh
Negara dan mengetahui adanya keputusan Jadi
Keputusan
gugatan Penggugat masih
Keputusan
Tata Usaha
tersebut “ ;
dalam tenggang waktu 90 (sembilan
puluh) hari yang ditentukan, maka demi hukum yang berlaku gugatan ini harus sepantasnya diterima ; C. Dasar dan Alasan Menggugat : Adapun
yang menjadi
diuraikan berikut
alasan-alasan hukum Surat
gugatan, akan
ini :
Bahwa para Penggugat adalah
Pemilik
yang sah atas sebidang
Tanah Eks Adiwarta yang dapat membeli dari ahli waris Adiwarta yaitu Dodi Masdi terletak
dan Ny.
Ayi
Rochendi
atau
Ny.
Hj. Siti Rokayah, yang
di Persil 01 D. VII, Blok Pangjebolan, Desa
Lembang, Kab. Bandung. Yang telah dimiliki
Wangunsari, Kec.
dan dikuasai rata-rata lebih
dari 25 Tahun yang lalu, yang terletak dilokasi sebagai berikut : 1.1.
Penggugat
Ny. Hj. Djumilah, SH.
Pemilik Tanah di Persil Kec.
Lembang,
Pengikatan
Kab.
Bandung,
seluas
10.000 M2
Surat
Bukti
Akta
dengan batas sebagai
:
- Barat
: Jalan Desa,
- Utara
: Tanah A. Rukana,
-
Timur
:
-
Selatan
2. Pemilik
dengan
Jual Beli No.74, tanggal 26 Mei 1977, dihadapan Notaris
Masri Husen, SH., berikut
01 D. VII, Kohir 36, Desa Wangunsari,
Tanah Adat : Tanah Oktarita
Tanah Persil 01
Kec.Lembang, Kab.
Trytyassiwi, SH.
D. VII, Kohir
36, Desa
Wangunsari,
Bandung, dengan Surat Bukti Akta Pengikatan
Jual Beli No.118 , tanggal
31 Agustus 1977,
dihadapan
Notaris
Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 537 K/TUN/2005
Masri Husen, SH.
Seluas 20.000 M2 dengan betas-batas sebagai
berikut : - Barat
: Jalan Desa,
- Utara
: Batas Desa Lembang dengan Desa Wangunsari ,
- Timur
:
- Selatan 3. Pemilik
Tanah Adat , :
Tanah Ny. Hj. Djumilah, SH. dan Tanah Adat;
Tanah
Persil 01 D. VII, Kohir 36, Desa
Lembang, Kab. Bandung, dengan tangan, tanggal
Wangunsari, Kec.
Surat Bukti Perjanjian
di bawah
5 Juli 1993, Seluas 1.400 M2 dengan batas-batas
sebagai berikut : - Barat : Jalan Desa , - Utara -
: Tanah Ny.Hj. Djumilah, SH.
Timur : Tanah Adat/Tanah Kosasih,
- Selatan : Tanah A. Rukana, 4. Pemilik Tanah di Persil 01 D. VII, Kohir Lembang, Kab. Bandung, Jual Beli
No. 55,
36, Desa Wangunsari, Kec.
dengan Surat Bukti Akta
tanggal 1 Februari
Pengikatan
1977, dihadapan Notaris
Masri Husen , SH. Seluas 15.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut : - Barat
: Jalan Desa ,
- Utara
: Tanah A. Rukana ,
-
Timur
:
-
Selatan
Tanah Adat, :
Tanah Oktarita
Trityassiwi , SH.
1.2 . Penggugat Nona Oktarita Trityassiwi, SH. Pemilik tanah di Persil 01 D. VII, Kohir 36, Desa Wangunsari, Kec. Lembang, Kab. Bandung, dengan surat Bukti Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Notaris
No.107,
tanggal
Masri Husen , SH. , Seluas
23
Oktober
1998, dihadapan
45.000 M2 dengan batas-batas
sebagai berikut : -
Barat
: Jalan Desa,
- Utara
: Tanah Ny. Hj. Djumilah, SH.
-
: Tanah Adat, Tanah Momon Kusmana,
-
Timur
Selatan
: Tanah Radimin, Tanah . Sutoyo, Tanah Ny. Hj.
Djumilah, SH. 1.3. Penggugat Ana
Rukana,
Pemilik Tanah di Persil 01 D. VII, Kohir 36, Desa Wangunsari, Kec. Lembang, Kab. Bandung, dengan Surat Bukti Akta Pengikatan Jual
Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 537 K/TUN/2005
Beli
No.65, tanggal 11 Pebruari 1997,
Husen, SH.
dihadapan
Notaris
Masri
Seluas 5.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Barat
: Jalan Desa,
- Utara
: Tanah Ny. Hj. Djumilah, SH.
- Timur
: Tanah Adat,Tanah Momon Kusmana ,
- Selatan
:
Tanah
Radimin,
Tanah
H. Sutoyo,
Tanah Ny. Hj.
Djumilah, SH. 1.4. Penggugat Momon Kusmana Pemilik
Tanah di Persil
Lembang, Kab. Bandung , tanggal 5 Pebruari
01 D.
VII, Kohir
dengan Surat
1994, dibawah
36, Wangunsari, Kec. Bukti
Surat Jual
tangan, Seluas
Beli,
15.000 M2
dengan batas-batas sebagai berikut : -
Barat
-
Utara
: Tanah Adat,
-
Timur
: Tanah Adat,
-
Selatan : Tanah Ny. Hj Djumilah, SH.
1. 5. Penggugat
: Tanah Ny. Hj. Djumilah, SH.
Tatto S. Pradjamanggala, SH.
Pemilik Tanah di Persil 01 D. VII, Kohir 36, Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kab. Bandung, dengan Surat Bukti Akta Pengikatan Jual – Beli, Tanggal 7 Nopember 1992, No. 29 dihadapan Notaris Masri Husen, SH., seluas 45.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut : - Barat : Tanah kepunyaan Radimin - Utara : Tanah kepunyaan Suliyo - Timur : Tanah kepunyaan tanah milik - Selatan : Jalan 1.6. Penggugat Andi Suhandi dan Adang. 1.6.1. Pemilik Tanah di Persil 01 D. VII, Kohir 36, Desa Wangunsari, Kec. Iembang, Kab. Bandung, dengan Surat Bukti Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak, Tanggal 26 Mei 1993, No.88 dihadapan Notaris Masri Husen, SH ., seluas 2000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut : - Barat : Tanah kepunyaan Radimin - Utara : Tanah kepunyaan Yoyo - Timur : Tanah kepunyaan Sutardja - Selatan : Jalan Desa 1.6.2. Pemilik Tanah di Persil 01 D. VII, Kohir 36, Desa Wangunsari, Kec. Lembang, Kab. Bandung, dengan Surat Bukti Akta Pengoperan dan
Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 537 K/TUN/2005
Penyerahan Hak, Tanggal 30 Nopember 1997, seluas 250 M2
dengan
batas-batas sebagai berikut : - Barat
: Tanah kepunyaan Radimin ,
- Utara
: Tanah kepunyaan
H. Toyo,
- Timur
: Tanah kepunyaan
Sutardja,
- Selatan : Tanah kepunyaan Andi Suhandi/Adang, Bahwa
sejak tahun
1979 Nomor
Kohir/C Desa
No.36 sudah
bukan An. Adiwarta lagi, akan tetapi menjadi nama para Penggugat dan juga pembayaran Pajak Tanah (Ipeda) kalau sekarang PBB nama para Penggugat , waktu itu
Kepala Desa
sudah atas
Wangunsari dijabat
oleh S. Nono ( bukti -bukti ada) ; Bahwa dengan adanya Panitia Penyelesaian Tanah Adiwarta “ berdasarkan Surat tanggal 27
Oktober
1969
Keputusan Gubernur
almarhum
“
Propinsi Jawa Barat
No.239/Pem/VI/SK/69, telah ada
larangan
kepada seluruh PPAT Kec. Lembang untuk tidak membuat Akta Jual Beli atas tanah-tanah Ex Adiwarta. Sehingga Pelepasan
Hak dari Ahli waris
Adiwarta yaitu Dodi Masdi dan Ny. Ayi Rochendi kepada para Penggugat masih berupa Akta Pengikat Jual Beli ; Bahwa tanpa sepengetahuan pihak Penggugat H. E. Gumbira telah dijual
kepada
tanah tersebut oleh
Dwi Yulianingsih
dkk, dengan Akta
Jual Beli Nomor ;467/2002, 468/2002, 469/2002, 470/2002 ; Bahwa
tentang Akta
469/2002, 470/2002, terhadap Blok
Pangjebolan, Desa
Jual Beli
Nomor :467/2002, 468/2002,
tanah yang terletak
Wangunsari,
di persil 01 D. VII ,
Kec. Lembang, Kab. Bandung ,
mengalami Cacat Hukum dan harus batal demi hukum dengan alasan sebagai berikut : 1. Akta
Jual Beli Pelepasan
dibuat
Haknya
dilakukan
pada
Tahun 2002,
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 September 1982, yang
dibuat/dikuatkan
oleh Notaris
Uci Sanusi, SH.
dengan
Reg.
Masdi telah meninggal
dunia
No.01/UCS/III/2000 ; 2.
Bahwa
Pihak Pemberi Kuasa
pada tahun 2000 dan Ny.
Dodi
Ayi Rochendi ( NY. Hj.
Siti
Rokayah )
meninggal dunia Tahun 2001 ; 3. Bahwa dengan adanya
Instruksi Menteri
Dalam Negeri No.14 Tahun
1982, yang berlaku sejak 6 Maret 1982, berakibat surat Kuasa mutlak tanggal 1 September 1982, yang
dibuat/ dikuatkan oleh
Notaris
Uci
Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 537 K/TUN/2005
Sanusi, SH.
dengan Reg.No.01/UCS/III/2000 cacat Hukum dan harus
batal demi hukum ; 4.
Bahwa tentang Surat Kuasa tanggal 1 September 1982 mengalami kejanggalan-kejanggalan. Didalam Surat Kuasa Siti
Rokayah
Pemberi
Rochendi, baru
Kuasa, pada hal
melakukan
disebutkan nama
ibadah Haji pada
aslinya Ny. Ayi
tahun
1994,jadi pada
tahun 1982 masih menggunakan nama Ny. Ayi Rochendi Kuasa
tersebut
Kuasa
baru digunakan
pada tahun
meninggal dunia. Sedangkan
seluruh
Tanah
Ex.
Adiwarta
Rochendi
dan Dodi Masdi
dan Surat
2002 setelah Pemberi
H. Elang Gumbira
pada
dengan
Ny. Hj.
tahun
Akta
membeli
1995 dari Ny. Ayi
Jual Beli
No.20,
tanggal
20 Pebruari 1995 dihadapan Notaris Muklis Munir, SH. kemudian pada tahun yang sama menjadi menantu
Ny.
Ayi Rochendi ( NY. Hj. Siti
Rokayah ) ; 5.
Sesuai
dengan Pasal 1471
KUHPerdata
Beli milik orang lain adalah batal penggantian biaya
kerugian
yang
dan dapat
dan bunga,
menjelaskan
Jual
menjadi dasar untuk
jika
si
pembeli
telah
mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain ; 6.
Bahwa
Surat
dilampirkan
Kuasa
tanggal 1 September
didalam
468/2002,469/2002,
Akta
Jual
Beli
1982, yang katanya Nomor : 467/2002,
470/2002, ternyata tidak pernah ada, hal tersebut
sesuai dengan keterangan Pejabat Kantor Pertanahan Kab. Bandung maupun Pejabat Kec. Lembang, Akta
Kuasa
dihadapan
diserahkan ke Kantor Akta
1998
Notaris
Pertanahan
Jual Beli tersebut
Desember
kemudian
yaitu
antara
Dodi
H. E. Gumbira membuat
H. Ruslan Herin Abdullah, SH.
Kab. Bandung, sebagai Pendukung
foro copy Masdi
dan
Surat Kuasa Ny. Hj.
tanggal 18
Siti
Rokayah
(Pemberi Kuasa) untuk menjual dan menanda tangani Akta Jual Beli dihadapan PPAT berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 September 1982, berupa
penguasaan
maupun berupa
pemilikan dalam arti seluas-
luasnya atas sebidang tanah Milik Adat Kohir 36, Persil 01 D. VII, luas 170.800 M2. Karena berdasarkan Surat Surat Kuasa tanggal maka Surat Kuasa
Surat
tanggal
18 September
1998 dibuat
Kuasa tanggal 1 September 1982, dan ternyata 18 September 1982 tidak pernah ada 18
Desember
aslinya,
1998 adalah cacat Hukum
dan
tidak memiliki Kekuatan Hukum ;
Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 537 K/TUN/2005
7. Bahwa ternyata pada waktu terjadi Kasus Tata Usaha Negara No. 102/G/2003/P.TUN.BDG., antara SH. dkk. melawan
Pihak Penggugat
Ny. Hj. Djumilah,
1. Notaris dalam hal ini Notaris Uci Sanusi, SH.
(Tergugat I), 2. Notaris
H. Ruslan
Herin Abdullah, SH.
II),
Lembang
( Tergugat
3. Camat, Kec.
Pembuktian
tidak dapat
September 1982 Beli
antara
membuktikan Surat
yang asli,
H.
III).
Elang
yang
dijadikan
Gumbira
terhadap tanah yang terletak
dan
( Tergugat
Pada
Kuasa
Dasar Dwi
di Persil 01 D. VII
Waktu
tanggal 1
Transaksi
Jual
Yulianingsih
dkk.
Desa Wangunsari,
Kecamatan Lembang ; 8. Bahwa
Surat Kuasa
tanggal 18 Desember 1998 diatas
mengalami cacat Hukum, karena Dalam Negeri Mutlak
setelah adanya Instruksi
No. 14 tahun 1982, dilarang membuat
dan Surat Kuasa
tetap Menteri
surat kuasa
tersebut baru dipergunakan
pada tahun
2002 setelah pihak Pemberi Kusa meninggal dunia ; 9. Yang
menjadi dasar untuk
membuat
Kuasa tanggal 1 September Beli
Nomor
penjelasan
Akta Jual
Beli
adalah Surat
1982, seperti tertulis dalam Akta Jual
: 467/2002, 468/2002,
469/2002, 470/2002.
Dengan
tersebut diatas berakibat Akta Jual Beli Nomor 467/2002,
468/2002, 469/2002, 470/2002, karena mengalami cacat Hukum, maka berakibat harus batal demi hukum ; Bahwa pihak Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bandung pernah membuat
Surat No. 570 –58 s/d 570 –61, Perihal : Permohonan
Pengakuan Hak Milik 47.000 M2
atas tanah Seluas 42.000 M2 (an. Anik Setiani ),
( an. Wina
39.000 M2
Winarni ), 42.500 M2 (
an.
Dwi Yulianingsih),
(an. Euis Aisah) ( Persil 01 D. VII Desa Wangunsari, Kec.
Lembang, Kab. Bandung ) isinya adalah sebagai berikut : Menindaklanjuti Permohonan pada pokok surat dalam
Pengakuan Hak Milik sebagaimana tersebut
tersebut diatas dan telah terdaftar di kantor
Daftar Isian
No. 4666/07/10/02,
tanggal
29 Oktober
kami 2002,
bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : Bahwa
penelitian
Pemeriksaan tanah “ A “
Data Fisik
dan Data
beserta Camat
Yuridis
oleh Panitia
Lembang, masing-masing
tanggal 29 Nopember 2002, tanggal
12 Desember
20 Desember 2002, yang hasilnya
sebagaimana tertuang dalam Berita
Acara tanggal 29 Nopember 2002 dan tanggal
2002 dan Tanggal
20 Desember
2002 ;
Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 537 K/TUN/2005
Bahwa berdasarkan Berita Acara penanganan angka
1 (satu)
di atas,
permohonan
Persyaratan-persyaratan
Data
tersebut
Fisik maupun
masalah tersebut belum
Data
memenuhi
Yuridis
sebagai
berikut : - Data Yuridis : 1. Daftar Isian 201
halaman
4 belum ditandatangani saudari selaku
Pemohon ; 2.
Batas-batas Jual
Beli
September
tanah
yang
diperjual belikan tidak jelas karena
No.467 /2002, 468/2002, 469/2002, 470/2002 2002
tidak
menguraikan
Akta
tanggal 26
batas-batas
tanah
yang
diuraikan
dalam
Surat
menjadi obyek sengketa Jual Beli ; 3.
Akta
Jual Beli
Keterangan
No.17/1999 sebagaimana
Riwayat
Tanah
No.593.21/70/Pem,
dari Kepala Desa
Wangunsari belum terlampir ; 4.
Identitas
Pemohon
berupa
Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atau
Identitas lain belum terlampir ; 5. Asli Bukti-bukti Pemilik
tanah ( kikitir / C Desa) belum terlampir ;
- Data Fisik : 1. secara fisik diatas
tanah terdapat penguasaan
oleh Pihak lain yang
mengaku sebagai Pemilik ; 2. Pihak Saudari belum menguasai secara fisik tanah yang dimohon ; Bahwa
sesuai
No.35/D/KD/XII/2002
Surat
dan tanggal
tertanggal
26
Desember
2002
3 Januari 2003 No.37/D/KD/I/2003 dari
Ny. Hj. Djumilah, SH. & Rekan, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum Pihaknya memohon
perlindungan
hukum atas sebidang tanah tersebut
diatas ; Berdasarkan hal-hal seperti diuraikan tersebut diatas, kami sarankan agar
saudari
segera
melengkapi/menyempurnakan
Data-data Yuridis
dan menyelesaikan permasalahan dengan pihak - pihak yang mengklaim sebagai Pemilik melalui musyawarah ataupun melalui Lembaga Peradilan; Bahwa dengan Surat Kantor
tersebut diatas Pihak
Pertanahan Kab. Bandung
secara
bahwa secara fisik tanah tersebut telah
Tergugat
langsung
telah mengakui
dikuasai Pihak lain
Penggugat, jadi pihak Pemohon Sertipikat belum menguasai tanah
Kepala
yaitu Para secara fisik
tersebut ; Bahwa
Akta
Jual
Beli
470/2002, tanggal 26 September
No.467/2002, 2002
468/2002,469/2002,
adalah Cacat
Hukum, karena
Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 537 K/TUN/2005
didalam Akta Jual
Beli
tersebut tidak menguraikan
yang menjadi obyek Jual Beli Bahwa Masdi
Akta
Jual
dan Ny. Ayi
;
- Beli No. 17/1999, antara Pihak Penjual Dodi
Rochendi dan Pembeli H. Elang
dilampirkan pada Warkah Permohonan oleh
Wahyu Dase
batas-batas tanah
Suyatma
Kepala
di Persil 119 D.V, Kohir 14, tidak Persil 01 D. VII, Desa
Sertipikat
Gumbira, yang
yang ditandatangani
Desa Gudang Kahuripan, terletak ada kaitan hukum dengan tanah di
Wangunsari
dengan Kepala
Desa
Ganda
Sasmita ; Bahwa KTP
sementara
Anik Setiani, Wina Winarni Desa
para
dan
Euis Aisah
Wangunsari adalah cacat
setempat yang menyatakan
pihak Pembeli yang
Hukum, ada
Dwi Yulianingsih,
dibuat oleh
Kepala
keterangan dari RT.
bahwa orang-orang tersebut tidak pernah
tinggal dan tercatat di RT. tersebut ; Bahwa Tanah,
dalam Surat
Pernyataan
Penguasaan
Fisik
Bidang
tersebut saya peroleh dari Dodi Masdi bin Adiwarta sejak tahun
2002, yang sampai dijadikan atau
saat ini saya
menjadi
jaminan
kuasai
secara terus
sesuatu hutang
menerus,
dan
tidak
tidak dalam
sengketa ; -
Bahwa Surat tersebut ditandatangani Edi
( Perangkat Desa)
Pembeli dan
dan
diketahui oleh
oleh
2 orang saksi
Iding dan
ditandatangani oleh masing-masing Kepala
Desa
Wangunsari
Ganda
Sasmita (Alm) ; -
Bahwa
Dodi
Masdi
bin
Tahun 2000 oleh Kepala dihidupkan D.VII , Blok
Adiwarta sudah Desa
Wangunsari
meninggal dunia
pada
Ganda
(Alm)
Sasmita
kembali pada tahun 2002, untuk menjual tanah Pangjebolan, Desa
Persil 01
Wangunsari, Kec. Lembang , Kab.
Bandung ; -
Bahwa Penguasaan Penggugat
Ny. Hj.
fisik
bidang
Djumilah, SH.
tanah tetap dikuasai oleh para dkk sejak
25 Tahun yang lalu
sampai sekarang ; Bahwa hal tersebut diatas membuktikan telah terjadi Pemalsuan Data-data yang dibuat oleh Kepala Desa Wangunsari, dan para pihak Pembeli Tanah yaitu
Dwi Yulianingsih
dkk.
Pemalsuan tersebut tidak
perlu dibuktikan, karena sudah diketahui oleh umum, bahwa Dodi Masdi sudah
mdeninggal dunia
pada tahun 2000
Rokayah sudah meninggal dunia pada tahun
sedangkan
Ny.
Hj. Siti
2001 dan penguasaan tanah
Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 537 K/TUN/2005
dari
sejak
Tahun 1978 sampai sekarang tetap dikuasai
oleh para
Penggugat ; Bahwa dengan Desa
Wangunsari
data-data
penjelasan tersebut Ganda
diatas sangat jelas Kepala
Sasmita ( alm)
telah berani
memalsukan
supaya dapat ditertbitkan Sertipikat berdasarkan Akta Jual
Beli Nomor : 467/2002, 468/2002, 469/2002, 470/2002 ; Bahwa tanpa
pihak Kepala
mempertimbangkan
Kantor Pertanahan Kabupaten
bahwa
Data-data
Bandung
Permohonan
Sertipikat
tersebut Cacat Hukum dan penuh kepalsuan, telah mengeluarkan Surat Keputusan
berupa Pengumuman
ditandatangani Nomor
:
oleh Kasi
tertanggal 5 Juni
2003,
Pengukuran dan Pendaftaran
1253/PENG/2003,
1254/PENG/2003,
yang
Tanah
yaitu
1255/PENG/2003,
1256/PENG/ 2003 , yang isinya terdapat pada Point II dan Point III adalah sebagai berikut : II. Dalam 60 ( enam puluh) hari sejak pihak yang
berkepentingan
dimaksud
dalam
pengumuman
ini, kepada
pihak-
terhadap bidang/bidang -bidang tanah
Pengumuman ini
diberi
kesempatan
untuk
mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman ini kepada : Kepala Kantor Pertanahan Kab, Bandung ; Alamat ; Komplek
PEMDA
Dati II Kab. Bandung ;
III. Apabila keberatan-keberatan dimaksud
lewat jangka waktu tersebut
diatas tidak dapat dilayani ; Bahwa
kemudian pihak
Nomor : 25/D/KD/VIII/2003, copy Warkah
dan
Kantor Pertanahan
Penggugat
Perihal
mengirim
: Keberatan dan
Surat
dengan
Permohonan
foto
Pemblokiran yang ditujukan kepada Yth. Bapak Kepala Kab. Bandung Cq. Kepala Seksi
Pendaftaran tanah , tertanggal 1 Agustus
Pengukuran
dan
2003 yang isinya antara lain
sebagai berikut : - Bahwa setelah membaca dan memperhatikan Surat
Pengumuman dari
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bandung tanggal 5 Juni 2003, yang ditandatangani Nomor
:
oleh Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
1253/PENG/2003,
1254/PENG/2003,
1256/PENG/2003, akan diterbitkan
Sertipikat atas
itu
1255/PENG/2003, sebidang tanah,
Luas 175.495 M2, Persil 01 D. VII C Nomor : 36 , Blok Pangjebolan, Desa Wangunsari, Kec. Lembang, Kab. Bandung ; -
Bahwa kepada
dengan akan diterbitkannya Dwi
Yulianingsih, Anik
Sertipikat atas tanah tersebut
Setiani,
Euis
Aisah
dan Wina
Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 537 K/TUN/2005
Winarni, kami
merasa keberatan, karena kami
tersebut dari ahli waris Adiwarta
telah membeli tanah
dan secara fisik tanah tersebut telah
kami kuasai selama 25 tahun terus menerus
sampai sekarang
dan
mohon diblokir ; Bahwa
kemudian pihak
Kab. Bandung
Tergugat Kepala
Kantor Pertanahan
membalas surat tersebut dengan Surat Keputusan Nomor
: 630-602, tertanggal 6 Agustus 2003, yang ditujukan kepada Yth. Ny. Hj. Djumilah , SH, & Rekan Gatot Subroto Bahwa
Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum , Jl.
No.216 Bandung ; sesuai Peraturan Pemerintah
Pendaftaran Tanah pasal, 30,
No.24 Tahun
maka dipersilahkan
1997 tentang
untuk
mengajukan
gugatan melalui Pengadilan dan jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak
tanggal
surat
dan tidak ada Putusan tunduk pada peraturan
ini
Penyitaan
tidak ada
perintah
status
quo
dari Pengadilan, maka kami harus
tersebut diatas untuk melaksanakan
pembukuan
haknya dan menerbitkan Sertipikat Hak atas Tanah kepada masing-masing Pemohon sesuai dengan Bukti Kepemilikannya
yang disampaikan kepada
kami ; Bahwa kemudian pihak Penggugat mengirimkan lagi Surat dengan No.47/D/KD/2003, Perihal : Permohonan Data-data sesuai dengan 17 Undang-Undang
Pasal
No.18 Tahun 2003, tertanggal 3 September 2003, isi
Surat tersebut antara lain sebagai berikut : Dengan ini
kami membutuhkan
Permohonan
Pembuatan Sertipikat
sebidang
tanah yang terletak
Data –data
yang
berkaitan dengan
An. Dwi Yulianingsih
di Persil
01
dkk, terhadap
D. VII, Blok Pangjebolan,
Desa Wangunsari, Kec. Lembang, Kab. Bandung ; Permohonan tersebut diatas adalah sesuai Undang No.18 Tahun
2003,
tentang
dengan
Pasal 17 Undang-
Advokat yang isinya adalah
sebagai berikut : Dalam
menjalankan profesinya, Advokat berhak
Data dan
Dokumen
lainnya,
baik
memperoleh
dari Instansi
Informasi,
Pemerintah
maupun
pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk
Pembelaan
kepentingan
Perundang-undangan Berhubung
kami
dengan
Peraturan
;
sangat
demi kelancaran tugas kami, memperoleh
Kliennya sesuai
membutuhkan dengan
ini
Data-data kami mohon
tersebut
diatas,
bantuan untuk
Data-data tersebut ;
Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 537 K/TUN/2005
Bahwa
kemudian
Yulianingsih
dkk
kami
diberi
Warkah
Lengkap An.
Dwi
( 4 orang) yang terduiri dari :
a. Surat Keterangan Riwayat Tanah ; b.
Akta
Jual - Beli
tanggal
No.467/2002,
468/2002, 469/2002 , 470/2002,
16 September 2002 ;
c. Surat Keterangan Penduduk Sementara 4 orang ) dari Kepala
An. Dwi Yulianingsih dkk (
Desa Wangunsari ;
d. Akta Jual Beli No.17/1999, tanggal 31 Desember e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik f. Surat
Bidang Tanah
( Sporadik) ;
Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah ;
g. Surat Pernyataan dari
Dwi Yulianingsih dkk ( 4 orang) ;
h. Surat Keterangan dan Pernyataan i.
1999 ;
Surat
Keterangan Bea
dari H.E. Gumbira ;
Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan
(SBB); Bahwa kemudian
pihak
Penggugat
mengajukan
gugatan
ke
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 31 Oktober 2003, dengan obyek
gugatan Surat
2003
kemudian
Keputusan
diputus
pada
No.630 –602, tanggal 6 Agustus
tanggal
20
Nopember
2003 dengan
Penetapan No.106/G/2003/P.TUN. BDG. ; Bahwa Pengadilan
kemudian pihak Penggugat Tata
Usaha
mengajukan Perlawanan ke
Negara Bandung tanggal 8 Desember 2003
dengan No. 106/PWL/2003/P.TUN.BDG. ; Bahwa
gugatan-gugatan
Tergugat Kepala Sertipikat An.
Kantor
tersebut dengan
Pertanahan
Dwi Yulianingsih dkk,
maksud supaya
Kab. Bandung tidak
diatas
tanah milik para
Pihak
menerbitkan Penggugat
Ny. Hj. Djumilah, SH. dkk ; Bahwa
tanpa memperhatikan bukti-bukti Autentik kepunyaan
Penggugat
dan cacat
Yulianingsih
dkk,
Hukum
Kepala
dari Surat
Kantor
mengeluarkan Surat Keputusan
Bukti para Pemohon
Pertanahan Kab. Bandung
berupa 4
pihak
buah Sertipikat yang
Dwi telah
bersifat
Final dan menimbulkan akibat hukum ; Bahwa pihak Penggugat sangat dirugikan adanya
Surat
dan keberatan
dengan
Keputusan berupa 4 buah Sertipikat, karena terlihat
dengan jelas dan nyata bahwa pihak Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bandung
telah menyalahgunakan
memihak kepada
wewenangnya yaitu dengan cara
Pemohon Pembukuan dan
Dwi Yulianingsih dkk , yang jelas
Pembuatan Sertipikat yaitu
Data-data kepemilikan yaitu berupa Akta
Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 537 K/TUN/2005
Jual Beli
dan Warkah keterangan riwayat tanah
dan tanahnya secara fisik tidak menguasai. harus
langsung menolak
Sertipikat diatas
adalah cacat Hukum
Seharusnya pihak Tergugat
Permohonan Pembukuan
Tanahn Persil 01
Wangunsari, Kec. Lembang, Kab.
D. VII,
Blok
dan
Pembuatan
Pangjebolan,
Bandung, yang diajukan oleh
Desa Dwi
Yulianingsih dkk ; Bahwa sesuai dengan Keppres No.32 Tahun 1979 Pasal 5 Tentang diberikannya Hak Prioritas dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Pasal 2 Tentang Pembuktian Hak Lama supaya dapat dibukukan dan diterbitkan Sertifikat atas nama Para Penggugat Ny.Hj.Djumilah, SH., dkk diatas tanah Persil 01 D. VII, Blok
Pangjebolan, Desa
Wangunsari, Kec. Lembang,
Kabupaten Bandung ; Bahwa
berdasarkan
mohon kepada
hal-hal tersebut
Pengadilan
Tata
Usaha
diatas
para
Negara
Penggugat
Bandung
agar
memberikan putusan sebagai berikut : I. DALAM PENUNDAAN : - Mohon untuk dilakukan Kepala
penundaan terhadap Surat Keputusan dari
Kantor Pertanahan
dalam Perkara
Kab.
Bandung sampai dengan putusan
No.16/G/2004/P.TUN – BDG, memiliki kekuatan hukum
tetap ; Surat Keputusan 1. Sertipikat
tersebut adalah :
Hak Milik No.00437,
tanggal 17 Nopember 2003,
Anik Setiani, NIB :1012.37.07.01633,
Luas
An.
42.000 M2, Tanah
Milik Adat C, 36, P.01. D. VII, Blok Panjebolan , Desa Wangunsari, Kec. Lembang, Kab. Bandung ; 2. Sertipikat Hak Milik
No.00438, tanggal 17 Nopember 2003, An Dwi
Yulianingsih, NIB : 10.12.37.07.01631, Luas
45.000 M2, Tanah Milik
Adat C. 36, P.01 D. VII Blok Pangjebolan, Desa Wangunsari, Kec. Lembang, Kab. Bandung ; 3. Sertipikat
Hak Milik
No.00439,
tanggal 17 Nopember
2003,
An.Wina Winarni, NIB : 10.12.37.07.01634, Luas 49.495 M2, tanah Milik Adat
C.
36
P.01. D. VII, Blok
Pangjebolan,
Desa
Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kab. Bandung ; 4. sertipikat Hak Milik No.00440, tanggal 17 Nopember 2003, An. Euis Aisah, NIB : 10.12.37.07.01632, Luas 39.000 M2, Tanah Milik C,
36 P.01 D.VII
Blok
Pangjebolan,
Desa
Adat
Wangunsari, Kec.
Lembang , Kab. Bandung ;
Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 537 K/TUN/2005
II. DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan
Penggugat Ny. Hj. Djumilah, SH.dkk. untuk
seluruhnya ; 2. Membatalkan
Surat
Keputusan
yang
dibuat oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kab. Bandung, berupa 4 buah Sertipikat yaitu : 1. Sertipikat Hak Milik No. 00437, tanggal An. Anik
Setiani,
17 Nopember
NIB : 10.12.37.07.01633,
tanah Milik Adat C 36, P.01 D. VII, Blok
Luas
2003,
42.000 M2,
Pangjebolan,
Desa
Wangunsari, Kec. Lembang, Kab. Bandung ; 2. Sertipikat Hak Milik An. Dwi
No.00438,
tanggal
17 Nopember 2003,
Yulianingsih, NIB : 10.12.37.07.01631, Luas 45.000 M2,
Tanah Milik Adat C. 36, P.01D. VII, Blok
Pangjebolan,
Desa
Wangunsari, Kec. Lembang, Kab. Bandung ; 3. Sertipikat Hak An. Wina
Milik No. 00439, tanggal 17 Nopember 2003,
Winarni, NIB : 10.12.37.07.01634,
Luas
49.495 M2,
Tanah Milik Adat C. 36, P.01 D. VII, Blok Pangjebolan,
Desa
Wangunsari, Kec. Lembang, Kab. Bandung ; 4. Sertipikat Hak An.
Milik
No.00440,
tanggal 17 Nopember 2003,
Euis Aisah, NIB : 10.12.37.07.01632, Luas
Tanah Milik Adat
C.36, P.01 D.
VII,
Blok
39.000 M2,
Pangjebolan, Desa
Wangunsari, Kec. Lembang. Kab. Bandung ; 3.
Menghukum pihak Tergugat Kepala
Kantor Pertanahan
Kab.
Bandung untuk membayar biaya Perkara ; Menimbang,
bahwa
terhadap
gugatan
tersebut
Tergugat
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : 1. Masalah Tenggang Waktu : Bahwa ketentuan
Tergugat
Pasal
pengumuman
55
tanggal
sebenarnya dianggap telah mengetahui menurut Undang-Undang No.5 Tahun 5 Juni
2003
kemudian
ditanggapi
oleh
pada
saat
(memenuhi Pasal 26 ayat (1)
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang
1986
tentang Pendaftaran
Penggugat
pada tanggal
tanah ) 1 Agustus
2003 No.45/D/KD/VIII//2003 Perihal : Keberatan dan Permohonan Foto copy
Warkah
Peraturan
dan Pemblokiran. Sesuai
Pemerintah
No.24
ketentuan
Tahun 1997
Pasal 26 ayat (1)
dikirimkan
Surat balasan
tanggal 6 Agustus 2003 No.630-602 . Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia
No.2
Tahun
dimaksud yaitu pada saat diterbitkannya Surat
1991
secara
kasuistis
Keputusan Tata Usaha
Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 537 K/TUN/2005
Negara berupa Serti[pikat a quo terhitung sejak tanggal 17 Nopember 2003 yang berarti telah melebihi
masa tenggang
waktu 90 ( sembilan puluh )
hari ; 2. Masalah Kewenangan Mengadili ( Kompentesi Absolut ) ; Bahwa mengajukan
Tergugat mencermati
dasar
dan alasan
gugatannya dari point 1 s/d 24
(kronologis ) cerita peristiwa Penggugat
upaya-upaya
maupun Tergugat
berisikan
Penggugat latar belakang
yang telah dilakukan oleh
yang dialami oleh Penggugat
sendiri
sebagaian besar mempersoalkan Kepemilikan baik berupa Pengikatan Jual Beli, Akta Jual Beli dan Penguasaan Tanah, sehingga Pengadilan Tata Usaha
Negara
Bandung
tidak berwenang memeriksa dan
memutus
perkara a quo ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah menjatuhkan putusan, yaitu
putusan
P.TUN.BDG., tanggal 8 Juli 2004 , yang amarnya
No. 16/G/TUN/ 2004/
sebagai berikut :
Dalam Eksepsi : - Mengabulkan Eksepsi Tergugat ; - Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili obyek sengketa perkara ini ; - Menghukum para Penggugat tanggung
renteng
sebesar
untuk membayar Rp.339.000,-
biaya perkara
( tiga ratus
secara
tiga puluh
sembilan ribu rupiah ) ; Menimbang, bahwa Penggugat
putusan
dikuatkan
oleh
dalam tingkat banding atas permohonan para
Pengadilan Tata Usaha
Pengadilan
Tinggi Jakarta
Negara
tersebut telah
dengan putusan
No.
215/B/2004/PT.TUN.JKT. tanggal 4 April 2005 ; Menimbang, bahwa sesudah kepada
putusan terakhir ini diberitahukan
para Penggugat/Pembanding
kemudian
terhadapnya
oleh
permohonan kasasi secara lisan
para
pada
tanggal
29 Juni
2005
Penggugat /Pembanding, diajukan
pada tanggal 12 Juli 2005 sebagaimana
ternyata dari akte permohonan kasasi No.36/K/2005/PTUN-BDG. Jo. No.16/ G/ 2004/PTUN-BDG
yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan
Tata
Usaha
Negara Bandung permohonan mana dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan
yang
diterima di Kepaniteraan
Pengadilan
Tata
Usaha Negara tersebut pada tanggal 18 Juli 2005 ; Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal Juli 2005
telah diberitahu
tentang
memori
kasasi
21
dari para
Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 537 K/TUN/2005
Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Agustus 2005 ; Menimbang,
bahwa permohonan kasasi
alasannya telah diberitahukan diajukan
a quo beserta
alasan-
kepada pihak lawan dengan seksama,
dalam tenggang waktu
dan dengan
cara yang ditentukan
dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, Pemohon
bahwa
alasan –alasan
yang diajukan oleh
Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya
para
tersebut
pada
pokoknya ialah : 1. Bahwa
bersama
Pembanding
ini
terlebih
dahulu
akan membetulkan
Hukumnya tersebut
terdapat pada
dan halaman
ternyata
banyak
Penggugat/Pihak
kalimat - kalimat dalam putusan
No.16/G/2004/PTUN – BDG, yang ke - 4 dari bawah
Pihak
halaman
34
baris
35 point 2, dalam Pertimbangan
kesalahan-kesalahan ,
karena
hal
sangat merugikan Pihak Penggugat /pihak Pembanding ;
Perbaikan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pada Halaman 34 baris ke 4 dari bawah ditulis sebagai berikut : Bahwa tanpa sepengetahuan Pihak Penggugat VII
Kohir
36 Blok Pangjebolan
Tanah Persil 01 D
tersebut dijual H.E.Gumbira
kepada : 1. Anik
Setiani,
dihadapan
dengan
Akta
PPAT Camat
Jual Kec.
Beli
No.467
Lembang
yang
Drs.
Martadiredja tanggal 16 September 2002, No.468/2002,
dibuat Kusman Seluas
42.000 M2 ; 2. Dwi Yulianingsih, dengan Akta Jual Beli dihadapan
PPAT
Martadiredja
Camat
tanggal
16
Kec.
No.468, yang
Lembang
September
2002,
Drs.
dibuat Kusman
No. 470/2002,
Seluas 42.500 M2 ; 3. Wina
Winarni, dengan Akta
dihadapan
PPAT
Martadiredja tanggal
Camat
Jual Beli No.469, yang Kec.
Lembang
Drs.
dibuat Kusman
16 September 2006, No.470/2002, Seluas
49.495 M2 ; 4. EUIS AISAH, dengan dihadapan
PPAT
Akta Jual Camat
Kec.
Beli No.470, yang Lembang Drs.
dibuat Kusman
Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 537 K/TUN/2005
Martadiredja Tanggal 16 September 2002, No.470/2002, Seluas 39.000 M2 ; Yang betul adalah -
sebagai berikut :
Bahwa tanpa sepengetahuan Pihak Penggugat Tanah Persil 01 D VII Kohir 36 Blok Pangjebolan tersebut dijual H.E. Gumbira kepada : 1. Euis
Aisah, dengan
Akta Jual
Beli
No.467/2002,
yang
dibuat
dihadapan PPAT Camat Kec. Lembang Drs. Kusman Martadiredja tanggal 16 September
2002, Seluas
2. Anik Setiani, dengan Akta Jual dihadapan
PPAT
Camat
39.000 M2 ;
Beli No. 468/2002, yang dibuat
Kec.
Lembang
Drs.
Kusman
Martadiredja tanggal 16 September 2002, Seluas 39.000 m2 ; 3. Wina Winarni,
dengan Akta
Jual
Beli No.469/2002, yang dibuat
dihadapan PPAT Camat Kec. Lembang Drs. Kusman Martadiredja tanggal 16 September 2002, Seluas
47.000 M2 ;
4. Dwi Yulianingsih, dengan Akta Jual Beli No.470/2002,yang dibuat dihadapan PPAT Camat Kec. Lembang
Drs.Kusman
Martadiredja
tanggal 16 September 2002, Seluas 42.500M2 ; Pada halaman 35 point 2, yang ditulis sebagai berikut : Bahwa Akta Jual Beli No.17/1999 antara Dodi Masdi dan Ny. Ayi Rochendi (Penjual) dengan H.E.
Gumbira ( Pembeli) dengan Surat
Kuasa Mutlak tanggal 1 September 1982
tidak sah karena Surat
Kuasa Mutlak tersebut baru dipergunakan Tahun 1995 ; Yang betul adalah sebagai berikut : Bahwa Akta Jual Beli No.17/1999, antara Pihak Penjual dengan pihak Pembeli
H.E. Gumbira, yang dilampirkan
Sertipikat, yang ditandatangani
pada Warkah Permohonan
oleh Wahyu Dase Sujatma
Kepala
Desa Gudang Kahuripan, terletak di Persil 119 D.V, Kohir 14, tidak ada kaitan hukum dengan tanah di Persil 01 .VII, Desa Wangunsari, dengan Kepala Desa Ganda Sasmita ; 2. Bahwa
Putusan majelis Hakim adalah tidak tepat karena
tersebut
ternyata bertentangan dengan
1986 tetang
Undang-Undang No.5 Tahun
Peradilan Tata Usaha Negara Jo.
Undang-Undang No.9
Tahun
2004
tetang
Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain
yang
tentang perubahan
putusan
berkenaan
Undang-Undang No.5 Tahun 1986
dan bersangkutan dengan
Perkara No.16/G/2004/
P.TUN –BDG ;
Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 537 K/TUN/2005
Bahwa
gugatan
pihak Penggugat/Pembanding
memenuhi unsur-unsur
dari
Undang-Undang
tentang Peradilan Tata Usaha Tahun 2004
adalah
Negara
tetang perubahan
sudah
No.5 Tahun 1986
jo. Undang-Undang No.9
Undang-Undang
No.5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut : Bahwa
yang
Surat
Keputusan
Bandung ,
dijadikan
obyek gugatan
oleh
Kepala
yang berupa 4 buah
adalah telah dikeluarkannya
Kantor
Pertanahan
Kabupaten
Sertipikat, yang diterbitkan dengan
cara melawan hukum, yaitu perbuatannya
dapat dikualifikasikan telah
memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang No.5 Tahun 1986, tetang Peradilan
Tata Usaha Negara ;
Empat buah Sertipikat tersebut adalah : 1. Sertipikat
Hak
Milik No. 00437, tanggal 17 Nopember
2003
An.
Setiani, NIB.1012.37.07.01633 , Luas 42.000 M2, Tanah Milik Adat C. 36, P.01, D. VII, Blok Pangjebolan, Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung ; 2. Sertipikat Hak Milik No.00438 , tanggal 17 Nopember Dwi
Yulianingsih, NIB.10.12.37.07.01631,
Milik Adat
2003
An.
Luas 45.000 M2, Tanah
C. 36, P.01.D.VII, Blok Pangjebolan, Desa Wangunsari,
Kecamamtan Lembang, Kabupaten Bandung ; 3. Sertipikat
Hak Milik No.00439, tanggal 17 Nopember
Wina Winarni, NIB .10.12.37.07.01634,
Luas
2003 An.
49.495 M2,
Milik Adat C.36, P.01, D.VII, Blok Pangjebolan, Desa
Tanah
Wangunsari,
Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung ; 4. Sertipikat Hak Milik No. 00440,
tanggal 17 Nopember
Euis Aisah, NIB.10.12.37.07.01632, Luas Adat C.
36, P.01.D. VII, Blok
2003 An.
39 .000 M2, Tanah Milik
Pangjebolan, Desa
Wangunsari,
Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung ; Bahwa ternyata Surat Keputusan yang berupa 4 buah Sertipikat telah bersifat konkrit, individual
dan
final sesuai
dengan Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ; 3.
Bahwa
Putusan
Pertimbangan
Majelis Hakim
Hukum
diatas
yang
diputus
adalah tidak tepat
berdasarkan
dan bertentangan
dengan Hukum yang berlaku, bahwa tentang Eksepsi Absolute
Pihak
Tergugat, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 35 dan 36 adalah termasuk Eksepsi
tentang kewenangan Absolute
Pengadilan
Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 537 K/TUN/2005
sesuai
dengan Pasal 77 ayat
waktu pemeriksaan
(1) , seharusnya Majelis Hakim pada
harus sudah menolak gugatan
dari para pihak
Penggugat, yaitu sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) yang isinya sebagai berikut : “ Eksepsi
tetang kewenangan Absolute Pengadilan dapat diajukan
setiap waktu selama pemeriksaan dan tetang
Kewenangan Absolute
mengetahui
hal itu,
meskipun tidak ada Eksepsi Pengadilan,
apabila
Hakim
ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa
Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa bersangkutan “; Menimbang, bahwa Agung
terhadap
alasan-alasan
tersebut Mahkamah
berpendapat :
Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 3 : Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelaksanaan hukum yang berlaku seperti yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie hukum
dan/atau
dalam perkara ini tidak bertentangan dengan
undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan
oleh Pemohon Kasasi
:
NY. HJ. DJUMILAH, SH., bertindak untuk diri
sendiri dan selaku kuasa dari : 1. NONA OKTARITA TRYTYASSIWI, SH. dkk. ,
tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon
Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah
dan ditambah dengan
Undang-Undang
No.9
Tahun 2004 serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 537 K/TUN/2005
MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : NY. HJ. DJUMILAH, SH., bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari NONA OKTARITA TRYTYASSIWI, SH, 2.
1.
ANA RUKANA, 3. MOMON
KUSMANA, 4. TATTO S. PRADJAMANGGALA, SH. 5. ANDI SUHANDI, 6. ADANG,
tersebut ;
Menghukum
para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU
TANGGAL
6 DESEMBERT
2006 oleh Prof.
Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Titi Nurmala Siagian , SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang
terbuka
untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH., MH.
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
para pihak ;
Hakim – Hakim Anggota :
Ketua:
ttd.
ttd.
Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.
Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.
ttd. Titi Nurmala Siagian, SH.,MH. Biaya – Biaya :
Panitera Pengganti :
1. M e t e r a i …………….. Rp.
6.000,-
2. R e d a k s i ……………. Rp.
1.000,-
ttd Matheus Samiaji, SH.,MH.
3. Administrasi ……………. Rp. 493.000,Jumlah
=
Rp. 500.000,===========
UNTUK SALINAN : MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. PANITERA, PANITERA MUDA TATA USAHA NEGARA,
ASHADI, SH. N.I.P. 220000754
Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 537 K/TUN/2005
