P U T U S A N No. 63 K/TUN/2005 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
memeriksa perkara Tata Usaha Negara
dalam tingkat kasasi telah
mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : PT. KERETA API (PERSERO), berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung – 40117, diwakili oleh Omar Berto Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero), yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : Susilo Lestari, SH. dan Christian P. Tambunan, SH., Advokad, berkantor di Jalan Pegambiran No. 4C Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2004 ; Pemohon
Kasasi
dahulu
Tergugat
II
Intervensi/Pem-
banding ; Melawan
:
PT. AGUNG SEDAYU PROPERTINDO, berkedudukan di Gedung Harco Mangga Dua, Electronic Superstore, Lantai 4 Komplek Mangga Dua Plaza, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat – 10730. dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Angga Djaja, SH., 2. Lourino Rosiana, SH., 3. Sirajudin,
SH.
dan
4.
Wijaksono
Sulistyadi,
SH.,
kesemuanya Karyawan dari Pemberi Kuasa, berkantor di Gedung Harco Mangga Dua, Electronic Superstore Lantai 4 Komplek Mangga Dua Plaza, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat - 10730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2004 ; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ; dan KEPALA
KANTOR
:
PERTANAHAN
JAKARTA
UTARA,
berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso No. 27 – 29 Jakarta
Utara,
dalam
hal
ini
diwakili
oleh
:
Bactiar
Napitupulu, SH., Yulistriani, SH. dan Mangara Manurung, SH., Pegawai pada Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 63 K/TUN/2005
berkantor di Jalan Laksda Yos Sudarso No. 27 – 29 Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2003 ; Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang,
bahwa
dari
surat-surat
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai
tersebut
ternyata
bahwa
Penggugat telah menggugat
sekarang Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah yang terletak di Jalan Mangga Dua Raya seluas 18.420 m2, Gambar Situasi tanggal 6-2-1996 Nomor : 393/1976 sebagaimana tersebut pada Sertifikat HGB No. 1190/Ancol atas nama PT. Agung Sedayu Propertindo ; Bahwa
perolehan
bidang
tanah
di
atas
Sertifikat
HGB
No.
1190/Ancol atas nama Penggugat adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : a. Bahwa pada mulanya Penggugat mengajukan permohonan untuk diterbitkan SIPPT kepada Gubernur KDKI Jakarta melalui surat No. 01/ASP/I 90 tanggal 18 Januari 1990, perihal permohonan ijin prinsip pengembangan dan peremajaan di Wilayah Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat ; b.
Bahwa
permohonan
Penggugat
kepada
Gubernur
KDKI
Jakarta
tersebut telah mendapat tanggapan yang positif ditandai dengan terbitnya surat Gubernur KDKI Jakarta No. 899/-1.711, Perihal : Persetujuan
atas
pembangunan/penggunaan
bidang
tanah
yang
terletak di RW. 11, 12, 13, Kel. Mangga Dua Selatan, Wilayah Jakarta Pusat dan sebagian areal RW. 06 Kelurahan Ancol Wilayah Jakarta Utara, tertanggal 3 Maret yang isinya antara lain : 1. Bidang tanah yang saudara mohon, penuh dengan bangunan yang dihuni masyarakat harus saudara bebaskan dari para penghuninya terlebih dahulu……… dst. ; 2. Setelah bidang tanah tersebut dikuasai secara yuridis maupun fisik lapangan,
agar
saudara
mengajukan
permohonan
surat
Ijin
Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 63 K/TUN/2005
Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) kepada Gubernur KDKI Jakarta dengan melengkapi berkas permohonan berupa : - Peta pengukuran….. dst. ; - Surat Keterangan/rekomendasi mengenai keabsahan/kepemilikan atas
bidang
tanah
tersebut
dari
Kepala
Kantor
Pertanahan
setempat ; - Rancangan Bangunan (Proyek proposal) atas bidang tanah yang akan dibangun ; c. Bahwa persyaratan sebagaimana tersebut di atas telah Penggugat penuhi antara lain dengan telah diterbitkannya Surat Kepala Kantor Pertanahan
Jakarta
Utara
No.
652/V/PGT/2/JU/1990,
perihal
:
Penjelasan/Rekomendasi untuk Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atas nama PT. Agung Sedayu Propertindo, tertanggal 20 Desember 1990 dan Aspek Tata Guna Tanah untuk Pertimbangan Pemberian
Rekomendasi
atas
Permohonan
SIPPT
No.
26-
25R/V/PU/1/JU/90 tertanggal 15 Desember 1990 ; d. Bahwa setelah persyaratan sebagaimana
tertuang di dalam Surat
Gubernur KDKI Jakarta No. 899/-1.711 tersebut dapat dipenuhi oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan kepada Gubernur KDKI Jakarta untuk dapat diterbitkan SIPPT ke atas nama Penggugat ; e. Bahwa sebelum Gubernur KDKI Jakarta menerbitkan SIPPT ke atas nama Penggugat, Gubernur KDKI Jakarta telah menerbitkan Surat No. 1270/-1.711.5, Perihal : Persetujuan prinsip penyesuaian rencana peruntukan dari perumahan menjadi campuran perumahan/bangunan umum
di
Kelurahan
Mangga
Dua
Selatan,
Jakarta
Pusat
dan
Kelurahan Ancol, Jakarta Utara seluas + 106.217 m2 a/n. PT. Agung Sedayu Propertindo (i.c Penggugat), tanggal 3 April 1991 yang isinya pada
pokoknya
Penggugat
diharuskan
membayar
restribusi
penyesuaian rencana peruntukan sebesar Rp. 1.852.775.860,- (satu milyar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ; f.
Bahwa setelah Penggugat membayar Restribusi kepada Pemerintah DKI Jakarta guna memenuhi Surat Gubernur KDKI Jakarta No. 1270/1-711.5 tersebut, maka pada tanggal 6 April 1991. Gubernur KDKI Jakarta
telah
menerbitkan
SIPPT
ke
atas
nama
Penggugat
Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 63 K/TUN/2005
sebagaimana
suratnya
No.
1313/-1.711.5
perihal
:
Surat
Izin
Penunjukkan Penggunaan Tanah seluas + 83.064 m2 yang terletak di Jalan Mangga Dua Raya/Jl. Mangga Dua Abdad, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Wil. Kota Jakarta Pusat dan seluas + 14.817 m2 yang terletak di Jl.
Mangga Dua Raya, Kel. Ancol, Kec.
Penjaringan, Wil. Kota Jakarta Utara guna membangun Pertokoan, Pusat Pedagangan dan hunian (Wfl/Wsn) ; g. Bahwa selain diperolehnya SIPPT atas nama Penggugat sebagaimana uraian pada huruf f tersebut, Penggugat juga menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat di atas bidang tanah tersebut kepada Tergugat yang selanjutnya permohonan Penggugat tersebut telah pula diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta
dan
kepada
Kepala
BPN,
yang
ditandai
dengan
telah
dipenuhinya segala persyaratan sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundangan di bidang pertanahan antara lain dengan telah diterbitkannya : -
Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 1888/PT/JU/1990 tanggal 19-12-1990 oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara ;
-
Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 1890/PT/JU/1990 tanggal 19-12-1990 oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara ;
-
Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 1891/PT/JU/1990 tanggal 19-12-1990 oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara ;
-
Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 1892/PT/JU/1990 tanggal 19-12-1990 oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara ;
-
Telah membayar untuk pembuatan Sertifikat HGB Ruko Mangga Dua Plaza dan pelaksanaan Landreform pada tanggal 17-11-1995 ;
h. Bahwa
oleh
karena
Penggugat
telah
dapat
memenuhi
segala
persyaratan baik secara yuridis formal maupun secara prosedural, maka Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 663/HGB/BPN/95 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Agung Sedayu Propertindo, atas tanah di Kotamadya Jakarta Utara pada tanggal 8 Nopember 1995 setempat dikenal dengan Jalan Mangga Dua Raya Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara ;
Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 63 K/TUN/2005
i.
Bahwa
berdasarkan
Surat
Keputusan
Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional Nomor : 663/HGB/BPN/95 tersebut, kemudian pada tanggal 13-1-1996 Tergugat menerbitkan Sertifikat HGB No. 1190/Ancol atas nama Penggugat. Dengan terbitnya Sertifikat HGB No. 1190/Ancol, maka penguasaan fisik atas bidang tanah di Jalan Mangga Dua Raya, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan oleh Penggugat adalah dapat dibenarkan secara hukum ; Bahwa
sesuai
dengan
peruntukan
bidang
tanah
HGB
No.
1190/Ancol yaitu untuk membangun Pertokoan, Pusat Perdagangan dan Hunian (WFL/WSN), maka Penggugat mendirikan bangunan-bangunan sesuai dengan peruntukan HGB No. 1190/Ancol dan SIPPT atas nama Penggugat ; Bahwa setelah bangunan-bangunan tersebut telah patut dihuni, maka Penggugat datang ke Kantor Tergugat yaitu pada tanggal 19 Nopember 1996, guna mengajukan permohonan pemisahan Sertifikat HGB No. 1190/Ancol ke atas nama sendiri sebanyak 116 bidang, seluas 9.832 m2 ; Bahwa setelah terbit pemisahan sertifikat-sertifikat HGB sebanyak 116
bidang
atas
bangunan-bangunan
berupa
pertokoan,
Pusat
Perdagangan dan Hunian, maka Penggugat melakukan pengalihan atas 116
buah
sertifikat-sertifikat
tersebut
kepada
pihak
lain/konsumen
Penggugat yang diikuti dengan proses balik nama atas sertifikat-sertifikat yang telah beralih tersebut ; Bahwa terhadap sertifikat-sertifikat yang telah Penggugat alihkan kepada pihak
lain/konsumen Penggugat secara sempurna tersebut,
selanjutnya para konsumen Penggugat telah mengagunkan sertifikatsertifikat
tersebut
dengan
Hak
Pertanggungan
ke
bank-bank
guna
kepentingan masing-masing usaha konsumen Penggugat ; Bahwa pada saat konsumen Penggugat (sekitar tahun 1996 dan 1997) mengagunkan sertifikat-sertifikat tersebut ke Bank yang diikuti dengan penerbitan Hak Pertanggungan pada masing-masing sertifikat tersebut, juga tidak mengalami suatu kendala apapun dari Tergugat ; Bahwa permasalahan baru muncul ketika salah satu pecahan Sertifikat HGB No. 1190/Ancol yang telah beralih ke pihak lain yaitu
Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 63 K/TUN/2005
Sertifikat HGB No. 1345/Ancol akan dianggunkan ke bank, ternyata tidak dapat dibebani Hak Tanggungan dari Kantor Tergugat ; Bahwa setelah pemilik Sertifikat HGB No. 1345/Ancol meminta penjelasan kepada Tergugat, secara lisan dijelaskan oleh oknum di Kantor Tergugat bahwa terhadap sertifikat induknya yaitu Sertifikat HGB No. 1190/Ancol oleh Tergugat telah diterbitkan keputusan pemblokiran atas permintaan Menteri Perhubungan RI ; Bahwa atas perlakukan oknum dari kantor Tergugat tersebut, selanjutnya
secara
lisan
pemilik
Sertifikat
HGB
No.
1345/Ancol
menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat, ternyata hal ini terjadi pula pada konsumen Penggugat lainnya ; Bahwa terhadap penjelasan karyawan bawahan Tergugat tersebut, Penggugat melalui Karyawan Penggugat bernama Abdul Syukur telah mengajukan
permohonan
untuk
memperoleh
Surat
Keterangan
Pendaftaran Tanah atas Sertifikat HGB No. 1190/Ancol seluas 8.588 M2 atas nama PT. Agung Sedayu Propertindo ; Bahwa atas permohonan Penggugat kepada Tergugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 334/SKPT/2003, tanggal 22-4-2003 dimana dalam SKPT tersebut pada angka 2 tertulis : -
Diblokir oleh Menteri Perhubungan untuk menangguhkan seluruh kegiatan ;
-
Luas tanah semula 18.420 M2 …………….dst. ;
-
Berdasarkan Surat dari Menteri Perhubungan tgl. 19-12-2002 No. B.68/HK.504/SKJ menerangkan bahwa tanah ini sampai saat ini belum ada penyelesaiannya antara Perhubungan dengan PT. Agung Sedayu ; Bahwa terhadap penerbitan Keputusan pemblokiran oleh Tergugat
atas
sertifikat
HGB
No.
1190/Ancol
berikut
seluruh
pecahannya
berdasarkan permohonan Menteri Perhubungan tersebut secara resmi dan sah tidak pernah diberitahukan kepada pihak Penggugat, dalam arti sejak kapan Sertifikat HGB No. 1190/Ancol di blokir oleh Tergugat, karena pada sekitar tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 proses peralihan Hak dan Proses Pelekatan Hak Tanggungan di atas masing-masing pemisahan Sertifikat HGB No. 1190/Ancol a.n. Penggugat sebanyak 116 buah sertifikat tetap dilakukan oleh Tergugat ;
Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 63 K/TUN/2005
Bahwa Pasal 30 huruf c Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 pada pokoknya menyatakan bahwa
yang data fisiknya disengketakan
tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan seharusnya Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pihak yang keberatan agar dalam waktu 60 hari mengajukan gugatan ke Pengadilan ; Bahwa makna dari Pasal 30 PP No. 24 Tahun 1997 tersebut adalah apabila dalam jangka waktu 60 hari penerbitan Keputusan pemblokiran tersebut tidak diikuti dengan sengketa di Pengadilan maka Keputusan pemblokiran tersebut secara hukum telah gugur ; Bahwa sampai dengan diajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penggugat tidak pernah digugat oleh Menteri Perhubungan dengan obyek gugatan penerbitan Sertifikat HGB No. 1190/Ancol berikut seluruh permisahannya sebanyak 116
buah sertifikat
baik dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri maupun dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara ; Bahwa pemblokiran
tindakan atas
Tergugat
seluruh
yang
Sertifikat
telah HGB
menerbitkan No.
Keputusan
1190/Ancol
berikut
pemisahannya sebanyak 116 buah Sertifikat-sertifikat HGB berdasarkan permohonan Menteri Perhubungan sekalipun tidak diikuti dengan gugatan baik di Pengadilan Negeri ataupun di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah merupakan perbuatan Tergugat yang sangat bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kepastian hukum dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan yang menyangkut tentang pertanahan serta azas hukum yang berlaku umum yaitu azas audi et altera partem ; Bahwa oleh karenanya maka tindakan Tergugat tersebut adalah sejalan dengan makna Pasal 53 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-undang No. 5 Tahun 1986 ; Bahwa berdasarkan hal-hal
tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan
batal
dan
tidak
sah
atas
penerbitan
Keputusan
Pemblokiran Sertifikat HGB No. 1190/Ancol atas nama PT. Agung Sedayu Propertindo seluas 18.120 M2, Gambar Situasi tanggal 6-1-
Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 63 K/TUN/2005
1996 Nomor : 393/1976 berikut permisahannya sebanyak 116 buah Sertifikat-sertifikat HGB
yang telah
dilekatkan pada Buku Tanah
Sertifikat HGB No.1190/Ancol oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara (i.c. Tergugat) ; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan pemblokiran atas Sertifikat HGB No. 1190/Ancol atas nama PT. Agung Sedayu Propertindo seluas 18.120 M2, Gambar Situasi tanggal 6-2-1996, Nomor : 393/1976 berikut pemisahannya sebanyak 116 buah sertifikatsertifikat HGB yang telah dilekatkan pada Buku Tanah Sertifikat HGB No. 1190/Ancol ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ; Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat bukan dalam bentuk surat keputusan, melainkan hanya dalam bentuk pencatatan pada Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1190/Ancol atas nama PT. Agung Sedayu Propertindo, setelah Tergugat menerima surat dari Menteri Perhubungan RI. tanggal 19-12-2002 No. B.68/HK.504/SKJ yang intinya menyatakan bahwa Penggugat sampai saat ini belum menyelesaikan permasalahannya dengan PT. Kereta Api (Persero), atas bidang tanah a quo yang merupakan aset Negara dan telah diterbitkan Sertifikat HGB No. 1190/Ancol atas nama Penggugat ; Bahwa
pencatatan
tersebut
pada
prinsipnya
adalah
bersifat
sementara sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997. Dan merupakan kebijakan yang ditempuh guna melindungi kepentingan Negara, oleh karena
itu
dianggap perlu
mencegah terjadinya
perbuatan
hukum
terhadap tanah a quo yang nota bene merupakan asset Negara i.c. PT. Kereta Api (Persero) ; Bahwa
pencatatan
pemblokiran
pada
Buku
Tanah
HGB
No.
1190/Ancol berikut permisahannya tersebut, belum merupakan suatu tindakan hukum yang dapat menghilangkan hak dari pemegang hak atas tanahnya, oleh karena catatan dimaksud akan dihapus dari buku tanahnya sepanjang Penggugat telah menyelesaikan permasalahannya dengan PT. Kereta Api (Persero), oleh karenanya pencatatan pemblokiran tersebut
Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 63 K/TUN/2005
tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai obyek gugatan dalam perkara a quo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 ; Bahwa Penggugat keliru menafsirkan maksud Pasal 30 huruf C UU No. 24 Tahun 1997 karena Pasal tersebut hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran tanah pertama kali, bukan mengenai tanah yang telah diterbitkan haknya, bahwa dengan demikian dasar hukum yang dipergunakan Penggugat adalah tidak relevan dengan obyek gugatan yakni mengenai
keberatan terhadap pencabutan pemblokiran Sertifikat
HGB No. 1190/Ancol berikut pemisahannya menjadi 116 buah sertifikat ; Bahwa Penggugat juga telah keliru dalam dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan pencatatan pemblokiran terhadap Sertifikat
HGB
No. 1190/Ancol berikut pemisahannya menjadi 116 buah sertifikat, sebab pencatatan pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah pada Buku Tanah HGB No. 1190/Ancol dan bukan pada sertifikatnya yang masih dalam penguasaan Penggugat atau pemegang haknya, dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatannya tersebut satu dengan lainnya tidak berkaitan atau saling mendukung bahkan lebih jauh lagi, saling bertentangan ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 74/G.TUN/2003/ PTUN-JKT. tanggal 23 September 2003 yang amarnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -
Menolak eksepsi Tergugat tersebut
;
DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat yang berupa Pencatatan Pemblokiran atas Bukui Tanah Hak Guna Bangunan No. 1190/Ancol atas nama PT. Agung Sedayu Propertindo beserta pecahannya ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat yang berupa pencatatan pemblokiran atas Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1190/Ancol atas nama PT. Agung Sedayu Propertindo beserta pecahannya ;
Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 63 K/TUN/2005
4. Mengkum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus Menimbang,
ribu rupiah) ;
bahwa
dalam
tingkat
Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Negara
banding
atas
permohonan
putusan Pengadilan Tata Usaha
Jakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta dengan putusannya No. 90/B/2004/PT.TUN.JKT. tanggal 7 September 2004 ; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2004 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2004
diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3
Nopember 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 076/KAS-2004/PTUN-JKT. yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 9 September 2004 ; Bahwa setelah itu oleh
Penggugat/Terbanding yang pada tanggal
10 Nopember 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II Intervensi/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi
yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Nopember 2004
;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : a.
Bahwa
putusan
Judex
Factie
telah
salah
dalam
penerapan
hukumnya, karena objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah pencatatan Buku Tanah HGB No. 1190/Ancol atas nama PT.
Agung
Sedayu
Propertindo
dan
bukan
surat
keputusan
pemblokiran, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat didasarkan atas adanya surat permohonan yang dikirim dari Menteri Perhubungan RI.
Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 63 K/TUN/2005
tanggal
9-12-2002
Termohon
Kasasi
No.
B.
68/HK.504/Skj
sampai
saat
ini
yang
intinya
belum
bahwa
menyelesaikan
permasalahan sengketa milik kepada Pemohon Kasasi atas bidang tanah a quo yang merupakan aset Negara dan telah diterbitkan Sertifikat HGB No. 1190/Ancol a.n Termohon Kasasi berikut sertifikat pecahannya ; b.
Bahwa pencatatan tersebut dibenarkan oleh PP No. 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 serta merupakan kebijakan yang ditempuh guna melindungi kepentingan Negara,
oleh
karena
itu
dianggap
perlu
mencegah
terjadinya
perbuatan hukum terhadap tanah a quo yang nota bene merupakan aset Negara ; c.
Bahwa pencatatan dimaksud pada Buku Tanah HGB No. 1190/Ancol berikut pecahannya tersebut bukanlah tindakan yang sifatnya final tetapi masih memerlukan persetujuan lain yang dapat dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara a quo, Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 ;
d.
Bahwa Judex Factie telah keliru menafsirkan isi pencatatan sebagai juga
Keputusan
Tata
Usaha
Negara
karena
telah
dianggap
memenuhi maksud yang menimbulkan hak dan kewajiban Termohon Kasasi, serta apa yang dicatatkan ditetapkan didalamnya dianggap sudah individual dan sudah final, hal tersebut adalah penyesatan dalam pengertian hukum ; Dalam perkara ini tidak ada timbul hak dan kewajiban Termohon Kasasi atas pencatatan tersebut, serta tidak menghilangkan hak Termohon
Kasasi,
sehingga
Termohon
Kasasi
tidak
ada
yang
dirugikan ; Pencatatan oleh BPN Kodya Jakarta Utara adalah Keputusan yang masih memerlukan persetujuan, jika hal tersebut oleh Termohon Kasasi dianggap sudah menimbulkan kerugian hal tersebut hanya dapat digugat di Pengadilan Negeri (Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986) ; e.
Bahwa
alasan
Pemohon
Kasasi
mengajukan
penangguhan
pemberian sertifikat untuk Termohon Kasasi kepada BPN Kodya Jakarta
Utara
sehingga
dilakukan
Pencatatan
oleh
Tergugat
didasarkan atas alasan :
Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 63 K/TUN/2005
-
Bahwa Pemohon Kasasi pemilik aset bidang tanah di Jl. Mangga Dua Raya seluas 21.193 M2 terletak di RW. 11, 12, 13, Kel. Mangga Dua Selatan, Wilayah Jakarta Pusat dan sebagian areal Rw. 06 Kel. Ancol adalah aset Negara dan menjadi kekayaan Negara yang sudah diserahkan dan dikuasai oleh Pemohon Kasasi sebagaimana sesuai UU No. 86/1958 jo. PP No. 40/1959 dan PP No. 41 Tahun 1959 setelah Nasionalisasi atas barang kekayaan milik Belanda ;
-
Bahwa bidang tanah tersebut di atas seluas + 18.240 M2 telah dikuasai dan diakui bahkan
sendiri sebagai hak dari Termohon Kasasi
telah bersertifikat dengan
1190/Ancol
serta
telah
dibangun
Sertifikat areal
Induk
Pertokoan
HGB
No.
bertingkat
sehingga timbul sertifikat-sertifikat pecahan kepada Para Pemilik ruko, maka recht titel telah beralih tanpa alas hak yang sah dari Pemohon Kasasi. Oleh karena itulah Pemohon Kasasi telah melakukan berbagai penyelesaian diluar Pengadilan baik somasi/ tegoran terhadap Termohon Kasasi ; -
Bahwa
penyelesaian
sengketa
recht
titel
diantara
Pemohon
Kasasi dan Termohon Kasasi sampai sekarang belum tercapai, walau telah diusahakan melalui Kejaksaan Agung, Departemen Perhubungan, Gubernur DKI, Bakorstanas dan Instansi lainnya ; -
Bahwa tanah sengketa adalah aset Negara, apabila hendak dilepas
harus
memperoleh
ijin
terlebih
dahulu
dari
Menteri
Keuangan, karena perolehan hak Termohon Kasasi atas tanah tersebut
tidak
memenuhi
syarat-syarat
yang
ditetapkan
dan
dikehendaki oleh undang-undang tersebut, maka Pemohon Kasasi mempunyai alasan yang cukup kuat mengajukan surat untuk menangguhkan
adanya
Penerbitan
Sertifikat
Induk
maupun
pecahannya atas nama Termohon Kasasi, sehingga diajukan Surat No. KH. 17/KA.001/STJ tanggal 1 Maret 1996 dari Menhub kepada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN ; -
Bahwa atas Surat No. KH. 17/KA.001/STJ tanggal 1 Maret 1996, Tergugat
mengajukan
surat
ke
Menhub
dengan
No.
1467/III/PT/JU/9/2002 tanggal 27 September 2002 yang intinya mohon kejelasan perkembangan penyelesaian masalah, serta oleh Menhub dijawab dan dijelaskan kepada Tergugat kalau
Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 63 K/TUN/2005
belum ada penyelesaian dengan Termohon Kasasi sebagaimana surat No. B.68/HK.504/SKJ tanggal 19 Desember 2002 ; -
Bahwa atas dasar hak tersebut di atas pihak Tergugat melakukan pencatatan pada Sertifikat HGB No. 1190/Ancol karena memang belum ada penyelesaian dari pihak Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi ;
f.
Bahwa putusan Judex Factie sebagai putusan yang salah dalam menerapkan
hukum
dengan
alasan
bahwa
didalam
gugatan
ditampilkan objek gugatan Tata Usaha Negara adalah Keputusan BPN Kodya Jakarta Utara dan Sertifikat HGB No. 1190/Ancol atas nama
PT.
dinyatakan
Agung cabut
Sedayu blokir
Propertindo,
karena
yang
merugikan
oleh
Penggugat
kepentingan
hukum
Termohon Kasasi atas pencatatan oleh Tergugat BPN Kodya Jakarta Utara ; Bahwa akan tetapi fakta hukum dipersidangan dalam fundamentum petendi gugatan Termohon Kasasi ataupun dalam permohonan masuknya pihak Intervensi telah mengandung masalah sengketa kepemilikan
tanah
Negara
yang
tercantum
dalam
gewijswigde
grondkaart No. 1B dan No. 3 tanggal 29 Agustus 1936 yang sudah diserahkan menjadi milik Pemohon Kasasi, yang dalam hal mana sekarang telah dikuasai secara melawan hak oleh Termohon Kasasi berakibat terbitnya Recht Titel yang beralih kepada Termohon Kasasi karena adanya bukti telah bersertifikat HGB No. 1190/Ancol beserta pecahannya ; Bahwa oleh karena itu gugatan yang demikian haruslah diajukan lebih dahulu ke Pengadilaan Perdata/Peradilan Umum untuk menentukan milik dari sengketa tanah tersebut ; Menimbang,
bahwa
terhadap
alasan-alasan
tersebut
di
Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan tersebut
atas tidak
dapat dibenarkan, oleh karena bersifat pengulangan fakta dipersidangan, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan
dalam
pemeriksaan
pada
tingkat
kasasi,
karena
pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 63 K/TUN/2005
peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang tentang Mahkamah Agung (Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004) ; Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
dalam perkara ini bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. KERETA API (PERSERO) tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun
2004
serta
peraturan
perundang-undangan
lain
yang
ber-
sangkutan ; MENGADILI :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT KERETA API (PERSERO)
tersebut ;
Menghukum
Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Selasa
tanggal
14 Agustus
2007
oleh Prof. DR.
Paulus E. Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh
Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Prof. DR. Muchsan, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 63 K/TUN/2005
Florensani Kendenan, SH., MH.
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh para pihak ; Hakim-Hakim Anggota :
Ketua
ttd./Prof.DR. H. Ahmad Sukardja, SH. ttd./Prof. DR. Muchsan, SH.
:
ttd./ Prof.DR. Paulus E. Lotulung, SH.
Biaya-biaya :
Panitera Pengganti :
1. M e t e r a i
Rp.
6.000,-
2. R e d a k s i
Rp.
1.000,-
3. Administrasi Kasasi
Rp. 493.000.-
Jumlah ……………..
ttd./ Florensani Kendenan, SH.,MH.
Rp. 500.000,-
Untuk salinan MAHKAMAH AGUNG RI. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,
ASHADI, SH. NIP. : 220000754
Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 63 K/TUN/2005
