P U T U S A N No. 539 K/TUN/2005 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : 1. Drs. PARMIN , Tlogomulyo
bertempat tinggal di Jalan No.37
Tlogomulyo,
Rt.01,RW. VII,
Kecamatan
Taman
Kelurahan
Pedurungan
Kodya
Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : R. SUTJAHJONO , SH., dk. Advokat berkantor di Jalan Rasamala
IV No.47
Semarang,
Pemohon Kasasi,
dahulu Penggugat /Pembanding ;
melawan KEPALA
DAERAH
TINGKAT
SEMARANG ( BUPATI
II
KABUPATEN
SEMARANG), berkedudukan
di Jalan Diponegoro No.14 Ungaran, Termohon Kasasi dahulu
Tergugat /Terbanding ;
Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai sekarang
Penggugat/Pembanding telah menggugat
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat /Terbanding dimuka
persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
pada pokoknya
atas dalil-dalil : Bahwa /271/2004
tertanggal
selanjutnya
disebut
memutuskan “
berdasarkan
jabatan
2004
gugatan/keputusan
bernama
beserta
:
821.2
lampirannya
Tergugat, Tergugat telah
UPTD
Parmin
SMAN
Semarang
Nip. 136080948
1 Ungaran dan
(Drs. Parmin) dengan jabatan
Bidang
Nomor
sebagai berikut ;
PNS
Kabupaten
bersangkutan Madya
obyek
lama Kepala
Pendidikan
Tergugat
29 September
antara lain
Memberhentikan
keputusan
dari
pada Dinas
mengangkat
yang
baru sebagai Pengawas
SLTP/SM Rumpun Mata Pelajaran MIPA
pada Dinas
Kabupaten Semarang ; Bahwa tersebut
pada
Penggugat tanggal
mengetahui 4 Oktober
adanya 2005
keputusan
sedangkan
Tergugat
gugatan
ini
Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.539 K/TUN/2005
diajukan
ke Pengadilan Tata Usaha Negara
28 Desember ketentuan masih
2004,
Pasal
dengan
demikian
55 Undang-undang
pada tanggal
gugatan ini
memenuhi
Nomor 9 Tahun 2004
dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)
Keputusan Tergugat “ diketahui Bahwa “ Keputusan menjadi
Pengawas
sebagai
berikut
Penggugat
terhitung
Tergugat “ yang mengangkat
sesuai
sangat
dengan
Penggugat
merugikan Penggugat
hati
nurani
Penggugat
dapat
yang
menyelesaikan/mewujudkan
telah
Penggugat
buat/rancang
program-
guna
untuk
memajukan SMAN 1 Ungaran baik dari segi Pendidikan dari
segi
pembangunan
dapat dilihat
“
; tidak
program
hari
karena
oleh Penggugat ;
Sekolah tersebut
dengan pertimbangan
-
Semarang
fisik,
dan dirasakan
padahal
program
maupun
tersebut sudah
hasilnya oleh keluarga
besar SMAN
1 baik siswa, guru maupun komite sekolah ; - Penggugat lagi
merasa
untuk
sangat
mendidik
diketahui
bahwa
apabila
kepuasan
keputusan
perundang-undangan
Bahwa
Tergugat
siswa-siswa bagi
dan
perlu
Penggugat
adalah
dan mendidik siswa
apalagi
Sekolah harus mengikuti
umum dalam
Tergugat
telah
yang
dipenuhi
untuk
harus
jabatan
Pengawas
Sekolah,
dalam jabatan Pengawas
memenuhi syarat umum salah satunya adalah
dan
dan
pelatihan
memperoleh
Pelatihan
( STTPLP)
Pendayagunaan
Aparatur
Padahal Penggugat
”
lihat
Negara
keputusan
telah
Pengawasan
Pendidikan Menteri
dan
Negara
No.118/1996 Pasal 23 huruf Pendidikan dan Kebudayaan
a R.I.
;
belum memenuhi syarat
seperti itu
Pengawas
kedinasan dibidang
Surat Tanda Tamat
Keputusan Menteri
No.0200/U/1998 Bab VII
persyaratan
peraturan
Pengawas,
yang diangkat pertama kali
pendidikan
3 dan
dengan
umum pemerintahan yang baik
pengangkatan
pertama kali
yaitu : “ PNS “
bertentangan
antara lain sebagai berikut :
persyaratan
pengangkatan
menjadi
utama
dan asas-asas
dalam
mengabaikan
angka
langsung
berkumpul
dasar pertimbangan
Sekolah
karena tidak dapat banyak
anak didiknya berhasil ;
Bahwa
dengan
secara
Penggugat dapat
melihat
kehilangan
atau
tidak mempunyai
dengan penunjukan/ pengangkatan
oleh Tergugat
bertentangan
dengan
Penggugat peraturan
Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.539 K/TUN/2005
yang ada
bahkan
boleh
dikatakan
pengawas
tersebut Tergugat telah berbuat
Bahwa tidak pernah adanya Penggugat,
padahal
ke Jabatan
yang lebih tinggi
pengawas
dalam
monitoring dan evaluasi terhadap
atau
dalam
Jabatan, blangko
dan evaluasi
jabatan
dari
Tergugat
Penggugat
maupun
dasar
serta
demikian
Penggugat
menurut hukum
Bahwa Tahun
meresahkan
28
acara
pengambilan
pengambilan
sumpah
tertuliskan/menyebutkan
indentitas
diangkat
sebagai apa
disaksikan
oleh
surat
atas
siapa,
dengan
yang demikian
adalah
blangko berita
yaitu
Undang-udangan
Tergugat
telah
masyarakat
R.I.
membuat
dalam
No.32
keputusan
hal ini
keluarga
resah ;
dari pengurus Komite
SMAN
1 Ungaran, Osis
intinya
agar
Bupati
maupun menunda
SMAN 1
dan
tersebut ;
sekelompok
besar SMAN 1 Ungaran
Sekolah
jabatan
terlebih dahulu ;
penandatanganan
sumpah
Pasal
Bukti adanya
termasuk
berita acara
Tergugat telah melanggar
2004
Sekolah
karena Penggugat menandatangani
pengambilan
yang
belum
pelantikan
batal demi hukum acara
berita
dari Kepala
hal ini
Bahwa pada saat penandatanganan sumpah
pengangkatan
sewenang-wenang ;
syarat untuk pengangkatan
harus ada monitoring
apa
proses
DPRD
Sekolah,
keluarga besar
Kabupaten
Semarang yang
serah terima
Ungaran
dan
mencabut
jabatan
Kepala
SK no.821.2/271/2004
tertanggal 29 September 2004 ; Bahwa
sebelum
sebagaimana pernah
memanggil
Penggugat
masa
jabatan
menjabat
4 (empat)
menjabat
selama namun
dari segi
keharmonisan
Kepala
tahun
namun
2 tahun
surat
telah
memberikan
pendidikan
keputusan
dengan :
- Lulusan SMAN
1 Ungaran
lebih
;
Sekolah
Kepala kemajuan
berakhir
setelah
meskipun Sekolah yang
baru
SMAN 1
positip/pesat maupun
anggota keluarga ;
selama
di Perguruan Tinggi
PMDK
keterangannya
(akademis), pembangunan pisik,
hubungan antar sesama
yang diterima
didengar
Penggugat
menjadi
Hal ini dibuktikan
maupun
untuk
dengan mutasi jabatan tersebut
Bahwa
baik
menerbitkan
tersebut dalam poin angka 1 Tergugat sama sekali tidak
sehubungan
Ungaran
Tergugat
meningkat
kepemimpinan Negeri
Drs.
Parmin
baik melalui jalan
dibandingkan
dengan
tes
masa
Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.539 K/TUN/2005
kepemimpinan
kepala
sekolah-
kepala sekolah
terdahulu/
sebelumnya; -
Adanya
program
program
sistem
bahasa Inggris -
Berhasil
2 kali
Berhasil
2
Berhasil
sudah
pembelajarannya
mengirimkan
kali
2 kali
1 tahun
menggunakan
pelajar
ke
finalis
yaitu
pengantar ;
Queelands selama
dalam rangka pertukaran
mengikuti
komputer
berjalan
bidang mata pelajaran
berturut-turut
dalam bidang -
yang
atas 7 (tujuh )
masa 2 tahun -
Imersi
Olimpiade
pelajar ;
tingkat nasional
;
juara
tingkat pelajar
teladan
putra -putri
selama 2 tahun berturut-turut ; -
Laboratorium visual
yang
bahasa
yang dulu
hanya
lebih
berkualitas
sesuai
menggunakan dengan
audio
tuntutan
kurikulum baru ; -
Laboratorium
komputer
256 sekarang 4
sudah
dan dilengkapi
Area dan
diganti
menggunakan
dengan
dengan internet
Network ) ruang
yang dulu
yang
guru
komputer
tipe
dan jaringan
bisa menghubungkan
untuk
komputer tipe
memudahkan
Pentitum
LAN
ruang kontrol
( Local
administrasi dari
kepala
laboratorium
yang
sekolah ; Laboratorium
IPA, yang dulu belum memiliki
sesuai
dengan
fungsinya
( ruang
laboratorium,
sekarang sedang dibangun
laboratorium
IPA
dipersiapkan banyak
jauh
sebagai selain
diterangkan
yang
perangkat
laboratoriumnya
telah
lebih
berkualitas
dan jumlahnya
lelbih
akibat
dikeluarkannya
merugikan
keras
Ungaran
akhirnya
Tergugat
bangunan gedung untuk
dimana
dalam point
keresahan/protes SMAN 1
digunakan
;
Bahwa Tergugat
kelas yang
Penggugat angka
baik
pernyataan
1 Ungaran
karena
dalam proses
telah
belajar
tentang
meresahkan mengajar
sebagaimana menimbulkan besar
yang mewakili OSIS,
meluncurkan
sikap, antara lain
- Menyayangkan Keputusan Bupati
juga,
keputusan
sekolah, keluarga
siswa sekolah
masing-masing
sebagai
seperti
3 dan 4,
dari komite
maupun
surat
Surat
kepada
:
mutasi
Kepala
SMAN
dan tidak menguntungkan
di Lingkungan
SMAN
1
Ungaran ;
Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.539 K/TUN/2005
-
Agar
Rotasi
Drs.
Parmin
Kepala
diberikan
program-program Lihat surat dari dan
OSIS
mereka
dapat
kesempatan
yang telah dimulai
komite Sekolah,
yang
disertai
untuk
dan
menyelesaikan
;
keluarga
tanda
ditunda
Besar
SMAN 1 Ungaran
tangan sebagai
tanda dukungan
atas Penggugat ;
Bahwa SMAN
SMAN 1 Ungaran
karena surat
1 Ungaran
dari Komite Sekolah,
dan OSIS tidak direspon
ini diadukan kepada DPRD pertemuan, yaitu Ungaran
Komite
dalam hal ini P dan K
tersebut
DPRD
BKD
serah terima
Ungaran
dan
kondusif,
dari
maka hal
fraksi,
mendapat
dan Pasal 8
1
lembaga
Daerah )
dan
kepada Bupati
Sekolah
Bupati
proses
SMAN
pertemuan-pertemuan
Kepala
SK
suasana
Indonesia
semua
Surat Rekomendasi
mencabut
Pasal 7
keluarga Besar
dari hasilk
jabatan
namun juga tidak
Bahwa
oleh Bupati
( Badan Kepegawaian
menanyakan
agar menunda
Republik
Sekolah,
yang mana
menjaga/memelihara
Besar
Kabupaten Semarang akhirnya diadakan
(guru-guru), OSIS, DPRD
eksekutif Dinas
terdiri
Keluarga
belajar respon
SMAN
tersebut
demi
mengajar
yang
dari Bupati
Keputusan
Menteri
No.162/U/2003 berbunyi sebagai
1
;
Pendidikan
berikut :
Pasal 7 : (1) Kepala sesuai (2)
Dinas
melakukan
dengan
menjamin
dapat
Kepala Sekolah (3) Tim
(4) Tim
pada
Gubernur
kewenangannya
yang
Pertimbangan
Kepala
Pengangkatan
dan
terdiri unsur
Daerah
Pengelola
setempat, Pengawas
Kepala Dinas ;
Pengangkatan atau
Sekolah
bersangkutan, Pejabat
Pemerintah
relevan,
Pertimbangan
oleh
Tim
pengangkatan
Pengangkatan Kepala
Sekolah
yang
Sekolah
;
Ketenagaan Sekolah
obyektifitas
dibentuk
Pertimbangan
; Komite
Kepala
kewenangannya ;
Dalam rangka Sekolah
pemetaan lowongan
Kepala
Sekolah
Bupati /Walikota
sesuai
ditetapkan dengan
;
Pasal 8 : Mekanisme
pengangkatan dan
Penugasan
Kepala
Sekolah adalah
sebagai berikut :
Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.539 K/TUN/2005
a. Pengawas
Sekolah
mengusulkan
bersama-sama
Kepala
persyaratan
Sekolah
c. Berdasarkan
seleksi
Pertimbangan
tembusan d.
hasil
yang memenuhi
Tim
Tim
kepada
setempat
yang
memenuhi
setempat
;
Kepala
Dinas
persyaratan
pertemuan
pertimbangan
terhadap
kepada
Kepala Sekolah
atau Bupati/Walikota
Pengangkatan
mengadakan
mengusulkan calon-
dan kompentensi
Pengangkatan Gubernur
Pertimbangan
Dinas
Sekolah
Kepala Dinas ;
b. Kepala Dinas melakukan seleksi
calon
Komite
Kepala
untuk
setempat ;
Sekolah
memberikan
calon-calon
dengan
selanjutnya
penilaian
yang diusulkan
dan
oleh Kepala
;
e. Ketua
Tim
Pertimbangan
mengusulkan Pejabat
Pengangkatan
kepada Gubernur
yang berwenang
Kepala
Sekolah
atau Bupati/Walikota
menetapkan
selaku
pengangkatan
Kepala
Sekolah ; f.
Gubernur
atau Bupati/ Walikota
menetapkan
keputusan
atau
pengangkatan
Pejabat
yang ditunjuk
Kepala Sekolah
sesuai
dengan kewenangannya ; Bahwa oleh karena Komite pernah/belum pernah menggantikan
mengusulkan
Penggugat
dan
juga tidak pernah
dilibatkan
Kepala Sekolah
SMAN
Kepala Sekolah mengangkat Kepala
Sekolah
Sekolah
calon
dalam Tim
1 Ungaran
mengganti oleh
wenangan
power) yang dilakukan
menolak Kepala
itu
siapapun Sekolah
Komite
melainkan
Sekolah
yang diangkat
Penggugat
Pengangkatan
Kepala Sekolah
pengangkatan hukum Tergugat sebagai
adalah
pengangkatan sebagaimana
batal Kepala diatur
atas dasar kesewenang-
oleh Tergugat ;
SMAN 1 Ungaran dan
SMAN 1 Ungaran
menggantikan
Pengangkatan
Menteri Pendidikan Nasional
No.162/U/2003
karena
Ungaran
Penggugat
yang ada
Republik Indonesia (abuse
untuk
Tergugat
dan tidak sah, karena prosedur aturan
Sekolah
dalam proses
yang dikeluarkan
tidak berdasarkan
tidak
SMAN 1
maka tindakan
baru untuk
Ungaran
Pertimbangan
dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusean
Oleh
Kepala
Komite Sekolah
SMAN 1 Ungaran
pejabat
demi hukum
Sekolah SMAN 1
ditempatkan
oleh
atas dasar
berhak/akan sebagai
Tergugat
yang akan
keputusannya
tentang
dan Komite
Sekolah
tetap
Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.539 K/TUN/2005
menghendaki Sekolah
dan
mempertahankan
sebagai
Kepala
SMAN 1 Ungaran ;
Bahwa
oleh
menyebabkan, SMAN 1
karena
Surat
meresahkan
Ungaran
khususnya
Karyawan Sekolah
Kabupaten
Semarang
tersebut
dan
tentang Pemerintahan
hal
ini
Siswa
Dengan
dengan
Tergugat
masyarakat
dalam
umumnya.
bertentangan
Keputusan
sekelompok
Guru-guru,
Pasal
Penggugat
Pasal
dalam hal ini Komite
Sekolah,
serta
masyarakat
demikian
keputusan
Undang-undang
Daerah
tersebut
No.32 Tahun 2004
28 ;
28 berbunyi ;
a. Membuat
Keputusan
anggota
keluarga,
politiknya
yang
udangan,
merugikan
sekelompok golongan
yang memberikan kroni , golongan
bertentangan
tertentu
dengan
kepentingan
masyarakat
keuntungan
atau
bagi diri,
atau
kelompok
peraturan
perundang-
dan
meresahkan
umum
mendiskriminasikan
warga dan/atau
masyarakat ;
Dengan demikian keputusan
Tergugat adalah batal dan tidak sah
( pasal 5 ayat
a Undang-undang
(2)
huruf
sampai
saat ini
Nomor
9 Tahun
2004) ; Bahwa Pengadilan mengajar
Tata Usaha Negara tidak
Bahwa dan
TUN
Semarang, suasana
mengingat Pasal 53 Undang-undang
kepentingan
a Undang-undang
Penggugat
cukup jabatan
Ungaran
keresahan
dan
mutasi
untuk
tidak
menghindari
terganggu
pelaksanaan
821.2/271/2004 Pengangkatan Bidang
tertanggal Dalam
Pendidikan Kabupaten
Pengadilan
di belajar
Jabatan
perkara
Semarang ini
yang mempunyai
yaitu
akan
proses
belajar
SMAN 1 Ungaran,
September Fungsional
Mata
No.5 Tahun 1986
dan
Bupati
29
No.9 Tahun 2004
Kepala Sekolah SMAN 1
di lingkungan
keputusan
SLTP/SM Rumpun
pemeriksaan
proses
mendesak
segera dilaksanakan serah terima
mengajar
didaftarkan
kondusif/meresahkan ;
Pasal 56, 67 ayat (4)
dimana
gugatan
Pelajaran
Semarang 2004 Pengawas MIPA
dan
Nomor tentang Madya
pada Dinas
kepada Penggugat ditunda selama
sedang
berjalan
kekuatan
hukum
sampai
keputusan
tetap ;
Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.539 K/TUN/2005
Bahwa
berdasakan hal-hal tersebut diatas
kepada
Pengadilan Tata Usaha Negara
putusan
sebagai berikut :
Penggugat
Semarang
mohon
agar memberikan
Dalam Penundaan : -
Memerintahkan Keputusan
Tergugat
Bupati
29 September Fungsional Pelajaran
Semarang
2004
menunda Nomor
mutasi
pelaksanaan
821.2/271/2004
tentang Pengangkatan
Pengawas MIPA
untuk
tertanggal
Dalam Jabatan
Madya Bidang SLTP/SM Rumpun
pada Dinas
Pendidikan
atas nama Drs. Parmin sampai
Kabupaten
ada keputusan
Mata
Semarang
Pengadilan
yang
mempunyai kekuatan hukum tetap ; Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.
Menyatakan Nomor
batal
atau tidak sah
821.2/271/2004
Pengangkatan Bidang
Pendidikan
tertanggal 29
Dalam
SLTP/SM
Jabatan
Rumpun
Kabupaten
3. Memerintahkan
Tergugat
untuk
Pengangkatan
Jabatan
SLTP/SM
Pendidikan
Rumpun
Kabupaten
Pengawas MIPA
tentang Madya
pada
Dinas
Keputusan
Fungsional Pelajaran
Bupati
2004
tentang
Pengawas
Madya
MIPA
pada Dinas
Semamrang atas nama Drs. Parmin ;
4. Menghukum Tergugat dalam perkara ini
2004
29 September
Mata
Semarang
atas nama Drs. Parmin ;
mencabut
tertanggal
Dalam
Fungsional
Semamrang
Bupati
September
Mata Pelajaran
Nomor 821.2/271/2004
Bidadng
Keputusan
untuk membayar seluruh biaya yang timbul
;
Atau ; -
Mohon
putusan yang seadil-adilnya
Bahwa
terhadap gugatan
Negara Semarang
tersebut
telah mengambil
68/B/TUN/2004/P.TUN.SMG. sebagai
;
tanggal
Pengadilan
putusan ,
15 Maret
yaitu 2005
Tata Usaha putusan
No.
yang amarnya
berikut ;
- Menolak gugatan Penggugat ; -
Menghukum Penggugat dalam
pemeriksaan
untuk membayar biaya perkara yang timbul perkara
delapan puluh tiga ribu
ini sejumlah Rp.183.000,- (Seratus
rupiah) ;
Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.539 K/TUN/2005
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan
Pengadilan
dikuatkan
Tata Usaha
Negara
Semarang
tersebut
oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
putusan No. 67/B.TUN/2005/PT.TUN. SBY.
telah
dengan
tanggal 16 Juni 2005;
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal
03 Agustus
2005 kemudian
terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal
18 Agustus
permohonan kasasi secara lisan pada tangal 18 Agustus
2005,
diajukan
2005 sebagaimana
ternyata dari akte permohonan kasasi No. 68 Srt.G.TUN/2004/P.TUN .SMG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang,
permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang terima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 1 September 2005 ; Bahwa setelah itu oleh Tergugat /Terbanding September
2005
yang pada tanggal 1
telah diberitahu tentang
memori
kasasi dari
Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang September 2005
diajukan
permohonan
telah diberitahukan dalam tenggang
dalam Undang-Undang , tersebut formal
pada tanggal 20
;
Menimbang, bahwa alasannya
diterima di
kasasi
a quo beserta
kepada pihak lawan dengan waktu
maka
alasansaksama,
dan dengan cara yang ditentukan
oleh karena
itu
permohonan
kasasi
dapat diterima ;
Menimbang,
bahwa alasan-alasan
Kasasi /Penggugat
yang diajukan
dalam memori kasasinya
tersebut
oleh
Pemohon
pada pokoknya
ialah : 1. Bahwa
Pemohon Kasasi sangat
isi putusan
Pengadilan
Tinggi
No.67/B/TUN/2005/PT.TUN.SBY. karena Judex Factie
keberatan serta dapat Tata
jo.
Usaha
menerima
Negara Surabaya
No.68/G/TUN/2005/P.TUN.SMG.
dalam putusannya
telah salah
menerapkan
atau melanggar hukum yang berlaku ; 2. Bahwa
Pengadilan
pertimbangan dari
Tinggi
hukumnya
pertimbangan hukum
Semarang hukumnya
yang
Tata Usaha Negara Surabaya hanya mengambil putusan
benar-benar
karena
begitu
saja
Pengadilan Tata Usaha Negara
keliru
dalam menguji
alih saja
dalam
dalam keputusan
mempertimbangkan yang
dikeluarkan
Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.539 K/TUN/2005
oleh
Tergugat
tidak
Pendayagunaan jabatan
Aparatur
Fungsional
serta
Negara
Keputusan
No.118/1996
Pengawas
Keputusan
Republik
menerapkan
Sekolah
Menteri
Menteri
(P.16)
tentang
dan angka
Pendidikan
dan
kreditnya Kebudayaan
Indonesia No. 020/U/1998 (P.2) tentang petunjuk
pelaksanaan
jabatan
Fungsional
pengawas
teknis
sekolah dan angka
kreditnya ; 3. Bahwa
Keputusan
Menteri
No.118/1996
dan
Kebudayaan
Republik
petunjuk
teknis
Keputusan
diangkat
Menteri
dan
antara lain
adalah merupakan juga
yang harus dipenuhi
menjadi
pengawas
bagi
mengatur
PNS
untuk
sekolah, dimana
kedua
masih berlaku ;
Keputusan hukum Judex Factie yang mengatakan
undang
Undang-undang
No. 32/2004 Departemen
lagi
Kedinasan
Bidang
Sekolah
Pengawasan
pasal
Undang-undang yang
dicermati
apabila
pasal
pun
mencermati
dan dijadikan
dasar
kewenangan
kebebasan
atau
dapat
demikian
diskresi
jabatan
lanjut
Pengawas
mengatakan
teliti
dan
demikian
Undang-undang
tersebut
dapat
kepada Tergugat/Terbanding/ kebijakan
menjadi
Pengawas
Judex memiliki
persyaratan Sekolah
ditafsirkan
telah memberikan
sendiri
dalam menentukan
pertimbangan
mengatur/menentukan
Pelatihan
adalah keliru
pasal tersebut
bahwa pasal
diangkat
Tergugat/Terbanding
dan
No.32/2004 maka tidak ada satu
Termohon Kasasi untuk menentukan
untuk
dan Kebudayaan
dengan teliti tidak satupun
dengan
yang mana berbunyi
pengaturan lebih
Jo Undang-
diatas ;
No.22/1999 Jo. Undang –undang pasal
bahwa
No.22/ 1999 Jo. Undang-Undang
berbunyi
sebagaimana tersebut Bahwa
Pendidikan Pendidikan
karena apabila
dari
No.22 /1999
menyelenggarakan
tidak benar
No.32/2004
5.
Pendidikan
yang didalamnya
sejak diberlakukannya
tidak
Negara
No.020/1998
putusan tersebut sampai sekarang 4. Bahwa
Aparatur
Indonesia
persyaratan-persyaratan dapat
Pendayagunaan
Factie
persyaratan PNS Sekolah, yang
dengan
menyatakan
kewenangan PNS
berdasarkan
untuk
atau
untuk diangkat
alasan
diskresi
dalam tidak
benar ;
Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.539 K/TUN/2005
6. Bahwa pejabat dalam
yang
hal ini
tersebut
terbatas
PNS
dalam
melalui prosedur
jabatan
dimana
PNS
Keputusan
Menteri
Negara
oleh
karena
yang ada
didalam
Keputusan
Negara
yang berkaitan
Sekolah
masih
persyaratan Pengawas adalah
berlaku
bahwa PNS Sekolah
PNS
tercantum
atas hukum
pertimbangan
hukum
nama Drs. Parmin (T.1 ) bahwa semua
termasuk
didalamnya
dalam jabatan
Pelatihan, maka pengangkatan
sebagaimana
angka 3
(P.16)
Pendidikan dan
dalam Jabatannya
a
non Prosedural ;
Menimbang, bahwa Agung
dalam jabatan
Pengawas Sekolah
huruf a
Drs. Parmin
Pengawas
salah satunya
Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) ayat (1 )
Aparatur
adalah ketentuan
yang diangkat pertama kali
oleh karena Sdr.Drs. Parmin belum pernah mengikuti
quo
ketentuan
dengan Pengangkatan
23
dan
Aparatur
harus memenuhi syarat umum
dalam Pasal
memenuhi
Pendidikan
Menteri Pendayagunaan
yang diangkat
harus mengikuti
harus telah
tetap
pendayagunaan
dasar
SK No: 821.2/271/2004 berakibat
Sekolah
sebagaimana yang diatur dalam
keputusan Menteri
dengan demikian
untuk dapat
No.020 /U/1998 ;
118/1996 dijadikan pula
terbitnya
Pengawas
Pendayagunaan Menteri
Republik Indonesia
kewenangan
Bupati
tersebut
yang telah ditentukan
7. Bahwa
demikian
artinya
persyaratan
Kebudayaan
mengangkat Pengawas Sekolah
adalah Bupati, namun
bersifat
mengangkat
berwenang
terhadap
alasan-alasan
tersebut Mahkamah
berpendapat :
Mengenai alasan - alasan ke- 1 dan 2 : Bahwa alasan - alasan ini tidak dapat dibenarkan , karena Judex Factie
tidak salah menerapkan hukum ;
Mengenai alasan-alasan ke - 3 s/d 7 : Bahwa alasan-alasan
ini tidak dapat dibenarkan, karena
hal ini
mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelaksanaan hukum yang berlaku seperti yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan
Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.539 K/TUN/2005
ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004
tentang Mahkamah
Agung ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan
Tinggi
Medan
bertentangan dengan hukum
dan/atau
dalam perkara ini tidak
undang-undang, maka permohonan
kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi
: Drs. PARMIN,
tersebut
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari
Pemohon
harus ditolak ;
Kasasi ditolak, maka
Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah
dan ditambah dengan
Undang-Undang
No.9
Tahun 2004 serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari
Pemohon Kasasi : Drs. PARMIN,
tersebut ; Menghukum
Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : RABU Paulus
E. Lotulung,
TANGGAL 6 DESEMBER
SH., Hakim Agung
yang
2006 oleh Prof. Dr.
ditetapkan
oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Titi Nurmala Siagian, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH., MH.
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
para pihak ;
Hakim – Hakim Anggota : ttd. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.
Ketua: ttd. Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.
ttd. Titi Nurmala Siagian, SH.,MH.
Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.539 K/TUN/2005
Biaya – Biaya :
Panitera Pengganti :
1. M e t e r a i …………….. Rp.
6.000,-
2. R e d a k s i ……………. Rp.
1.000,-
ttd. Matheus Samiaji, SH.,MH.
3. Administrasi ……………. Rp. 493.000,Jumlah
=
Rp. 500.000,===========
UNTUK SALINAN : MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n.PANITERA PANITERA MUDA TATA USAHA NEGARA,
ASHADI, SH. N.I.P. 220000754
Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.539 K/TUN/2005
