P U T U S A N No. 158 K/TUN/2005 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, berkedudukan
di
Jalan
Soekarno
Hatta
No.
586
Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. HENNIE N.A, SH.SP1, 2. IR. AMIN SULISTIO, 3. DADAN, SH., 4. DANGSEP M. NURDJAMIL, SH., 5. IR. HEHEN
SUHENDAR,
6.
HADI
ROSADI,
ST.
dan
ACHMAD KODAR SOLEH, SH., kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 570/132/KP/2005. tanggal 26 Januari 2005 ; 2. Drs. H. SUPARMAN WILAATMANA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Guro 3 No. 17 RT. 01 RW.
13
Karawang
Wetan,
Kabupaten
Karawang,
Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : AGUS RACHMAT, SH., Advokat, beralamat di Jl. Suniaraja No. 12 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/KH-AR/SK.Pdt/I/2005 tanggal 26 Januari 2005, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Tergugat Intervensi/Pembanding ; M e l a w a n : RUSMADI
BIN
ABO,
kewarganegaraan
Indonesia,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Bojong Koneng No. 190 RT. 06 RW. 14 Kel. Sukapada, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. YUSUF
ASYID,
SH.
MH.,
2.
RAJAB.
A,
SH.,
3.
AFITRIANSYAH, SH. dan 4. HASAN DARWIS. A, SH., kesemuanya
kewarganegaraan
Indonesia,
pekerjaan
Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Yusuf Asyid, SH.
Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 158 K/TUN/2005
MH., beralamat di Jalan Nakula Nomor 45 Bandung, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat Intervensi di muka persidangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas
dalil-dalil sebagai berikut : Bahwa subyek dari gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dari Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu terhitung sejak tanggal 20 Pebruari 2003 Penggugat baru mengetahui, bahwa di atas tanah warisan milik Penggugat peninggalan dari ayah Penggugat bernama Almarhum Bapak ABO Bin MARDI luas ± 6550 M2 berdasarkan bukti kepemilikan Adat Girik Letter C Kohir Nomor : 2986, Persil 143, S. III, berada di Blok Bojongkoneng pada areal Jalan Cikutra Wilayah Cibeunying, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung yang mana telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 1189/Kec. Cibeunying tanah luas 2780 M2 Gambar Situasi Nomor : 106/1976 tanggal 214-1976 atas nama OJON WILAATMANA, mengingat karena adanya pemekaran Kecamatan di Wilayah Kota Bandung berdasarkan PP No. 16 Tahun 1987, maka Kecamatan Cibeunying terbagi dua (2) yaitu Kecamatan Cibeunying Kaler dan Kecamatan Cibeunying Kidul, dengan demikian obyek sengketa termasuk pada wilayah Kecamatan Cibeunying Kaler, oleh karena itu pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 1189/Kec. Cibeunying tersebut terjadi perubahan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 335/Kel. Neglasari, Kecamatan Cibeunying Kaler tanah luas 2780 M2 Gambar Situasi Nomor : 106/1976 tanggal 21-4-1976 atas nama Drs. H. SUPARMAN WILAATMANA yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Januari 1994, maka atas dasar itulah Penggugat pada tanggal 8 Maret 2003 mengirim surat kepada Tergugat Kepala
Kantor
Pertanahan
Kota
Bandung
dengan
Perihal
Permohonan
Pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik dahulu No. 1189/Kec. Cibeunying sekarang Sertifikat Hak Milik No. 335/Kel. Neglasari, yang ternyata sampai sekarang Tergugat tidak menjawab surat Penggugat tersebut, mengingat akan
Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 158 K/TUN/2005
habis waktu, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan demikian gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa Penggugat adalah ahli waris anak dari almarhum Bapak ABO Bin MARDI yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1964 di Kampung Bojongkoneng RT. 02 RW. 02 Bandung, demikianlah sesuai dengan Surat Keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kotamadya Bandung Nomor : 474.30481/99-BAG.PEM tanggal 22 Maret 1999 tersebut ; Bahwa ayah Penggugat almarhum Bapak ABO Bin MARDI selama hidup sampai meninggal dunia, ada meninggalkan tanah yang merupakan tanah warisan luas 6550 M2 yang dikenal dengan Kepemilikan Adat Girik Letter C Kohir Nomor : 2986, Persil 143, S.III disebut berada di Blok Bojongkoneng pada areal Jalan Cikutra Wilayah Cibeunying Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, bahwa tanah warisan Penggugat luas 6550 M2, ternyata sebagian yaitu seluas 2780 M2 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik dahulu Nomor : 1189/Kec. Cibeunying, sekarang adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 335/Kel. Neglasari dengan luas tanah 2780 M2
Gambar
Situasi
Nomor : 106/1976 tanggal 21-4-1976 tercatat atas nama Drs. H. SUPARMAN WILAATMANA yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Januari 1994 ; Bahwa Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung telah melakukan perbuatan sewenang-wenang yang bertentangan dengan undangundang yang berlaku yaitu ternyata telah terbukti kalau di atas tanah warisan milik Penggugat yang dikenal dengan Kepemilikan Adat Girik Leter C Kohir Nomor : 2986, Persil Nomor : 143, S.III, luas ± 6550 M2 tersebut, ternyata dari tanah seluas ± 6550 M2, yang seluas 2780 M2 oleh Tergugat diterbitkan Sertifikat Hak Milik dahulu Nomor : 1189/Kec. Cibeunying dan berubah sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 335/Kel. Neglasari tanah luas 2780 M2, Gambar Situasi Nomor : 106/1976 tanggal 21-4-1976 atas nama Drs. H. SUPARMAN WILAATMANA yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Januari 1994 dimana hal tersebut adalah satu perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) sub a, b, c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat Dasar Kecacatan Tergugat di dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik obyek sengketa tersebut berdasarkan atas dasar Girik Letter C Kohir Nomor : 4278, Persil 143, S.III, mengingat
Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 158 K/TUN/2005
berdasarkan fakta dan didukung oleh surat bukti Girik Letter C Kohir Nomor : 2986, Persil 143, S.III yang beralih karena membeli/beli, ternyata Penggugat tidak merasa ada menjual sebagian dari tanah luas ± 6550 M2 kepada siapa saja, oleh karena itu Sertifikat Hak Milik obyek sengketa tersebut cacat hukum sehingga harus dibatalkan ; Bahwa selanjutnya terbukti Tergugat ada melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu : -
Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik dahulu Nomor : 1189/Kec. Cibeunying atas nama OJON WILAATMANA, selanjutnya berubah sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 335/Kel. Neglasari tanah seluas 2780 M2, gambar Situasi No. 106/1976 tanggal 21-4-1976 atas nama Drs. H. SUPARMAN WILAATMANA diterbitkan pada tanggal 24 Januari 1994 oleh Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) sub a, b, c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan Tergugat tidak memikirkan kepentingan
Penggugat
serta
tidak
memiliki
sifat
kehati-hatian
dalam
menerbitkan Sertifikat Hak Milik obyek sengketa tersebut, sehingga di atas tanah milik Penggugat diterbitkan Sertifikat Hak Milik obyek sengketa kepada pihak lain dengan memakai dasar penerbitan dengan konversi yang tidak benar, oleh karena itu Tergugat berkewajiban untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada pihak
Penggugat sebagai pemilik yang sah atas obyek
sengketa tersebut ; Bahwa Penggugat,
maka
untuk
menghindari
bersama
ini
kerugian
Penggugat
yang
mohon
lebih kiranya
besar Bapak
kepada Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan terlebih dahulu sesuai hukum yang berlaku untuk mengeluarkan : -
Surat Penetapan Penundaan/Penangguhan pembalikan nama/balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 335/Kel. Neglasari, tanah luas 2780 M2, Gambar Situasi Nomor : 106/1976 tanggal 21-4-1976 atas nama Drs. SUPARMAN WILAATMANA yang diterbitkan oleh Tergugat untuk dan atas nama pihak ketiga, selama persidangan ini sedang berjalan dan sampai adanya keputusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, pasti (inkracht van gewijsde) ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 158 K/TUN/2005
A. DALAM PENUNDAAN : Menyatakan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk tidak melakukan pengalihan ataupun apa saja kepada pihak ketiga terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 335/Kel. Neglasari Tanah Luas 2780 M2, Gambar Situasi Nomor : 106/1976 tanggal 21-4-1976 atas nama Drs. SUPARMAN WILAATMANA yang nanti diterbitkan Tergugat kepada orang lain atau pihak ketiga, selama persidangan dalam perkara ini sedang berjalan dan sampai adanya keputusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, pasti (inkrach van gewijsde) ; B. DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 335/Kel. Neglasari Tanah Luas 2780 M2, Gambar Situasi Nomor : 106/1976 tanggal 21-4-1976 atas nama Drs. SUPARMAN WILAATMANA yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 24 Januari 1996 tersebut ; 3. Mewajibkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk dapat menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat RUSMADI Bin ABO dan AGUS SUGIANTO ; 4. Mewajibkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk dapat mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 335/Kel. Neglasari Tanah Luas 2780 M2, Gambar Situasi Nomor : 106/1976 tanggal 21-4-1976 atas nama Drs. SUPARMAN WILAATMANA yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 24 Januari 1994 ; 5. Menghukum Tergugat Kepala Kantor pertanahan Kota Bandung untuk dapat membayar biaya perkara ini ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya NOMOR : 37/G/2003/PTUN-BDG. tanggal
25 September 2003 yang amarnya sebagai
berikut : DALAM EKSEPSI : -
Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA : -
Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 158 K/TUN/2005
-
Menyatakan batal dahulu SHM No. 1189/Kec. Cibeunying Persil 143 S.III Kohir 4278 Gambar Situasi No. 106/1976 sekarang Sertifikat Hak Milik Nomor 355/Kel. Neglasari, Gambar Situasi Nomor 106/1976 tanggal 2 April 1976 luas 2780 m2 tercatat atas nama H. Suparman yang sekarang sudah dipecah menjadi : 1. SHM No. 441/Neglasari GS tgl. 1 Maret 1996 No. 439 tanah luas 258 m2 atas nama H. Suwanda Kartaatmaja cs, dan ; 2. SHM No. 442/Neglasari GS No. 440/1996 tanggal 1 Maret 1996 luas 2530 m2 atas nama Drs. H. Suparman Wilaatmana ; yang diterbitkan oleh Tergugat ;
-
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara SHM No. 1189/Kec. Cibeunying Persil 143 S.III Kohir 4278 Gambar SItuasi No. 106/1976 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 355/Kel. Neglasari, Gambar Situasi Nomor 106/1976 tanggal 2 April 1976 luas 2780 m2
tercatat
atas
nama H. Suparman yang sekarang sudah dipecah
menjadi : 1. SHM No. 441/Neglasari GS tgl. 1 Maret 1996 No. 439 tanah luas 258 m2 atas nama H. Suwanda Kartaatmaja cs, dan ; 2. SHM No. 442/Neglasari GS No. 440/1996 tanggal 1 Maret 1996 luas 2530 m2 atas nama Drs. H. Suparman Wilaatmana yang dikeluarkan oleh Tergugat ; -
Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor
:
37/G/Pen/2003/PTUN-BDG
Penangguhan/Penundaan
lebih
lanjut
tanggal
17
Juni
2003,
tentang
Keputusan
Tata
Usaha
Negara
(Tergugat) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 355/Neglasari Gambar Situasi Nomor 106/1976 tanggal 2 April 1976 luas 2780 m2 tercatat atas nama H. Suparman tetap berlaku sampai ada putusan akhir dalam perkara ini ; -
Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya berjumlah Rp. 181.500,- (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ; Menimbang,
bahwa
dalam
tingkat
banding
atas
permohonan
Tergugat, Tergugat Intervensi/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta dengan putusan Nomor : 79/B/2004/PT.TUN.JKT. tanggal 4 Nopember 2004 ;
Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 158 K/TUN/2005
Menimbang, kepada
bahwa
sesudah
putusan
terakhir
ini
diberitahukan
Tergugat dan Tergugat Intervensi/Para Pembanding masing-masing
pada tanggal 14 Januari 2005 dan 24 Januari 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat
dan
Tergugat
Intervensi/Para
Pembanding
dengan
perantaraan
kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal
26
Januari 2005 dan tanggal 26 Januari 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 2005
sebagaimana
28 Januari 2005 dan tanggal 27 Januari
ternyata dari akte permohonan kasasi masing-masing
Nomor : 04/K/2005/PTUN-BDG. Jo No. 37/G/2003/PTUN-BDG. Dan Nomor : 04/K/2005/PTUN-BDG.
Jo
No.
37/G/2003/PTUN-BDG.
yang
dibuat
oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
tersebut
masing-masing pada
tanggal 8 Pebruari 2005 ; Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang masing-masing pada tanggal 14 Pebruari 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat dan Tergugat Intervensi/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal 25 Pebruari 2005 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan oleh Para Pemohon Kasasi masing-masing pada tanggal 28 Januari 2005 dan 27 Januari 2005 sedangkan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara diterima masing-masing pada tanggal 12 Januari 2005 dengan demikian pengajuan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 5 Tahun 2004, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang,
bahwa
oleh
karena permohonan
kasasi dari
Para
Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 158 K/TUN/2005
MENGADILI : Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. KEPALA
KANTOR
PERTANAHAN
KOTA
BANDUNG
dan
2.
DRS.
H.
SUPARMAN WILAATMANA tersebut tidak dapat diterima ; Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2007 oleh Prof. DR. Paulus E.
Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan
oleh Ketua
Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Muchsan, SH. dan Marina Sidabutar, SH. MH. Hakim-Hakim
Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florensani Kendenan, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim-Hakim Anggota :
Ketua
ttd./ Prof. DR. Muchsan, SH.
:
ttd./ Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.
ttd./ Marina Sidabutar, SH. MH.
Biaya-biaya :
Panitera Pengganti :
1. M e t e r a i .……………..
Rp.
6.000,-
2. R e d a k s i .……………..
Rp.
1.000,-
3. Administrasi Kasasi …….
Rp. 493.000,-
Jumlah …………………..
Rp. 500.000,-
ttd./ Florensani Kendenan, SH. MH.
========== Untuk salinan MAHKAMAH AGUNG – RI. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,
ASHADI, SH. NIP. 220000754
Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 158 K/TUN/2005
