P U T U S A N No. 463 K/TUN/2005 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : HJ. SITTI PETY, Yamin
bertempat tinggal
di Jalan Prof. Muh
Rt.01, Rw.04,
Kelurahan Puwatu, Kecamatan
Mandonga, Kota Kendari
Sulawesi Tenggara, Pemohon
Kasasi, dahulu Penggugat /Pembanding ;
melawan 1. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)
KOTA
KENDARI,
berkedudukan
di Jalan
Malaka No.9 Kota Kendari ; 2. IBRAHIM SUPRANATA GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan W.R. Supratman No.22 Kendari , mohon Kasasi dahulu
para Ter-
Tergugat – Tergugat II Intervensi
/Terbanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai
Penggugat/Pembanding telah menggugat
sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai
Tergugat- Tergugat
II
Intervensi/ Terbanding dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Keputusan: -
Tangggal 30 Andonohu 33,454 M2
Agustus
gambar
1977 berupa Sertipikat Hak Milik No.7 Desa
situasi No.494 tanggal 25 Agustus
atas nama pemegang hak Bues
Asyari
1977, luas
( bukti P.1 ter-
lampir ) ; -
Tanggal 08 Juli 2002 berupa pemisahan SHM No.02420 Kelurahan Kambu, Surat Ukur No.72/Kambu/2002 tanggal 06 Juli 2002, luas 5000 M2 atas nama pemegang hak Ibrahim Supranata Gunawan ( bukti P.2 terlampir ) ; Bahwa Surat Keputusan
Milik Nomor 7 Desa Andonohu
tanggal 30 Agustus 1977
Sertipikat Hak
GS No.494 tanggal 25 Agustus 1977,
luas 33,454 M2 atas nama Bues Asyari
dan Surat Keputusan tanggal 08
Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.463 K/TUN/2005
Juli 2002
berupa
pemisahan
Nomor
72/Kambu/2002
Ibrahim
Supranata
pengembalian
SHM No.02420
Kelurahan
Kambu
SU
tanggal 06 Juli 2002, luas 5000 M2 atas nama
Gunawan,
baru diketahui
batas tanah SHM
Penggugat
pada
saat
Nomor 02420 Kelurahan Kambu surat
ukur No. 72/Kambu/2002 pada tanggal 07 Juli 2004 diadakan pengukuran ulang
karena langsung
Kota
Kendari.
Dengan
mendapat tanggapan dari Bapak demikian
gugatan
ini
telah
tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan
Kepala
BPN
diajukan
oleh pasal 55
dalam Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986 ( bukti P.3 ada sama Tergugat ) ; Bahwa adalah
Surat Keputusan yang dikeluarkan
telah menimbulkan akibat hukum
Penggugat
yakni keseluruhan/semua
Agustus
tanggal
kepentingan dan dikuasai
No.7 atas nama
dan kemudian
nama Ibrahim Supranata
tanggal 08 Agustus 2002
tersebut
Bues Asyari
30 Agustus 1977 GS Nomor 494 tanggal 25
1977 luas 33,454 M2
No.02420 atas
yang merugikan
tanah yang dimiliki
oleh Penggugat telah masuk dalam SHM Desa Andonohu
Tergugat
dipisahkan
dalam
Gunawan Kelurahan
SHM Kambu
surat Ukur No.72/Kambu/2002 tanggal 06 Juli
2002 luas 5000 M2 ; Bahwa
Penggugat
memperoleh
tanah berdasarkan transaksi
jual
beli antara H. Hamania Tokase (almarhum) suami Penggugat dengan Sudin Haleko pada tahun 1973 seluas 100 M x 200 M2
= 20.000 M2
dengan batas-batas : - Sebelah Utara berbatas dengan Mina, - Sebelah Barat
berbatas dengan Hawa,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya , - Sebelah Timur berbatas dengan sungai/kali Ameai , sebesar/seharga Rp.4.000,- ditambah dengan
1 (satu) buah mesin jahit
merk RRT, sehingga sejak saat itu Penggugat langsung mengolah dan mendirikan rumah
lalu menempatinya
seperti sekarang
ini ( bukti P.4
terlampir ) ; Bahwa dengan
walaupun Penggugat
itikad baik,
agar
telah melakukan berbagai
surat Keputusan
tersebut
setelah pengembalian batas ( Pengembalian batas tanggal
ditinjau 07Juli
usaha kembali 2004),
namun Tergugat tetap mengabaikan usaha/tindakan Penggugat, dan bahkan Tergugat memperlihatkan 2 (dua) buah SHM yakni: - SHM No.7 tahun 1977 atas nama Bues Asyari ( bukti P.I terlampir ) ;
Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.463 K/TUN/2005
-
SHM
Nomor
02420
tahun 2002 atas nama
Ibrahim
Supranata
Gunawan (bukti P.2 terlampir ); sehingga
tindakan Tergugat
sedemikian
melanggar ketentuan yang tersebut
adalah
perbuatan
yang
dalam pasal 53 ayat (2) sub a dan
b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; Bahwa merupakan hukum
Surat
Keputusan yang dikeluarkan
Keputusan
Tata
Usaha Negara
oleh Tergugat
yang
telah mengandung
cacat
oleh karena :
- Bertentangan
dengan peraturan
sebagaimana
perundang-undangan
dikatakan dalam pasal
yang berlaku
53 ayat (2 ) sub a
Undang No.9 tahun 2004 yang berbunyi : “ bahwa Usaha Negara
yang
perundang-undangan
digugat
itu
Keputusan Tata
bertentangan
dengan
yang berlaku “ Karena Penggugat
dahulu mengkonfirmasikan
Tergugat,
Undang-
apa lagi
peraturan
tidak
terlebih
Penggugat
yang
menguasai, memiliki dan tinggal diatas tanah tersebut, sehingga sangat perlu
untuk meminta persetujuan kepada
Penggugat karena
obyek
sengketa secara keseluruhan adalah milik Penggugat ; -
Dalam
Pasal 53 ayat (2) sub b Undang-Undang
yang berbunyi : “ Keputusan bertentangan
dengan azas-azas
( AAUPB).Karena Tahun 2002
1977 atas
Negara
umum
mengeluarkan
atas nama Bues Asyari dan nama
Ibrahim
Supranata
berada
bila Tergugat
yang digugat itu
pemerintahan yang
Keputusan Tergugat
keseluruhan lokasinya berdasar
Tata Usaha
No.9 Tahun 2004
diatas
baik
SHM No.7
SHM
No. 02420
tahun
Gunawan
adalah
secara
tanah Penggugat, sehingga
dinyatakan tidak
benar
dan
tidak
teliti
dalam memberikan SHM. Untuk itu Tergugat melanggar dan menyalahi azas-azas
umum
pemerintahan
kecermatan dan azas ketelitian -
yang baik
utamanya
;
Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan Pemerintah No.24
dalam
azas
pasal
18
Tahun 1997 tentang
ayat
yang berlaku (1)
Peraturan
pendaftaran tanah
yang
berbunyi : “ Bahwa dengan
penetapan suatu
hak
batas bidang yang belum
tetapi belum ada surat
tanah terdaftar
ukur/gambar situasinya
yang sudah dipunyai atau
sudah terdaftar
atau surat
gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan
ukur yang
sebenarnya , dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah
Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.463 K/TUN/2005
secara
sistematik , atau
oleh
Kepala Kantor Pertanahan
pendaftaran tanah secara sporadik, oleh
pemegang hak
mungkin disetujui
atas tanah oleh
berdasarkan
yang
penunjukan batas
bersangkutan
para pemegang
dalam
dan sedapat
hak atas tanah
yang
berbatasan. Apalagi Penggugat menguasai/mendirikan rumah di obyek sengketa
dari dulu sampai sekarang, maka
tidak ada alasan bagi
Tergugat untuk tidak melibatkan Penggugat dalam penentuan
batas
obyek sengketa ( bukti P.5 terlampir) ; -
Bertentangan dengan batas pemberian hak yaitu : bahwa batas maksimal maksimal
20.000 M2
pemberian (2 Ha)
hak untuk SHM
adalah
dengan batas minimal tidak
namun Tergugat dalam mengeluarkan
pemberian hak
luas
terbatas
untuk SHM
No.7 tahun 1997 atas nama Bues Asyari pada tanggal 30 Agustus 1997
adalah melewati
batas
maksimal pemberian hak
yaitu
luas
33,454 M2 ( bukti P. terlampir ) ; Bahwa
tindakan
Tergugat umum
a quo
pemerintahan
yang
sedemikian
melanggar
azas-azas
kecermatan
dan azas ketelitian dan sekaligus bertentangan dengan pasal
53 ayat (2) sub b Undang-Undang
yang baik
adalah
khususnya azas
No.9 Tahun 2004 jo. Pasal 53 ayat
(2) sub a dan b Undang-Undang No.5 tahun 1986 ; Bahwa
Penggugat menguasai,
memiliki
sengketa tersebut selama kurang lebih sekarang,
juga
Penggugat telah
khususnya melakukan segenap
30 tahun
dan
mendiami
yakni sejak
obyek
1973 s/d
melakukan tindakan-tindakan hukum,
kewajibannya
yakni membayar pajak
bumi dan bangunan atas obyek tempatnya tersebut ; Bahwa kepada
berdasarkan
hal-hal
tersebut diatas
Pengadilan Tata
Usaha
Negara
Penggugat
Kendari agar
mohon
memberikan
putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan batal / tidak Andonohu Agustus Asyari
sah Surat
tanggal 30 Agustus 1977
luas
Keputusan
1977 GS Nomor
SHM No.7 Desa 494
33,454 M2 atas nama pemegang hak
dan Keputusan SHM
Bues
Nomor 02420 Kelurahan Kambu tanggal
08 Juli 2002 surat ukur No.72/Kambu/2002 tanggal 06 Juli 5000 M2 atas nama
tanggal 25
pemegang hak
Ibrahim
Supranata
2002
luas
Gunawan
yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.463 K/TUN/2005
3. Mewajibkan Tergugat untuk Negara
SHM No.7 Desa
Nomor
494 tanggal
pemegang Kambu
hak
25
mencabut Andonohu
Surat Keputusan Tata Usaha tanggal 30 Agustus
Agustus 1977
Bues
Asyari,
tanggal 08 Juli 2002
1977 GS
luas 33,454 M2 atas nama
dan SHM
tanggal
No.02420 Kelurahan
06 Juli 2002 luas 5000 M2
atas nama pemegang hak Ibrahim Supranata Gunawan ; 4. Membebankan biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini kepada
Tergugat ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : Bahwa
gugatan
dan tututan Penggugat
hari sebagaimana diatur dalam
telah
Undang-Undang
lewat waktu
90
Nomor 5 Tahun 1986
pasal 55, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak ; Bahwa kiranya
berdasarkan
Majelis
hal-hal
Hakim
yang
tersebut diatas terhormat
Tergugat tersebut dan menolak gugatan
Tergugat
dapat menerima
mohon eksepsi
untuk seluruhnya ;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
telah
menjatuhkan
2004/P.TUN.Kdi.
tanggal
putusan, yaitu putusan No. 14/G.TUN/2004/
27 Desember
2004
yang
amarnya
sebagai
berikut : Dalam Eksepsi : - Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi
;
Dalam Pokok Perkara : - Menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat
untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; Menimbang , bahwa Penggugat
putusan
Pengadilan
telah dikuatkan oleh dengan putusan
dalam
tingkat
banding
atas
permohonan
Tata Usaha Negara Kendari
tersebut
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
No. 31/BDG.TUN/2005/PT.TUN.MKS.
tanggal 30
Mei
2005; Menimbang, kepada
Penggugat
bahwa
sesudah putusan
/ Pembanding
pada
terakhir ini diberitahukan tanggal
27
Juni
2005
kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Agustus dari akte permohonan
kasasi No. -
Pengadilan Tata Usaha Negara
2005
sebagaimana ternyata
yang dibuat oleh
Kendari
Wakil Panitera
permohonan mana
dengan
Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.463 K/TUN/2005
diikuti
oleh memori kasasi yang memuat
di Kepaniteraan
alasan-alasan
yang diterima
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 13
Agustus 2005 ; Bahwa tanggal
setelah
15 Agustus
itu
oleh para Tergugat/Terbanding
2005
telah diberitahukan
yang pada
tentang memori
kasasi
dari Penggugat/Pembanding akan tetapi tidak mengajukan jawaban memori kasasi ; Menimbang , bahwa permohonan
kasasi
a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan
dengan saksama,
diajukan
yang
dalam tenggang
waktu dan dengan
cara
dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan
ditentukan
kasasi tersebut
formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan Kasasi / Penggugat
yang
dalam memori kasasinya
diajukan tersebut
oleh Pemohon pada
pokoknya
ialah: -
Bahwa
putusan Hakim Judex Factie ( Pengadilan Tata Usaha Negara
Kendari dan dasarnya
Pengadilan Tinggi
bersifat
Penggugat/Pemohon
NO
Tata Usaha Negara Makassar ) pada
( Niet
Kasasi
Onvanklycke
terlebih
verklaard ) ,
dahulu membantah
maka Eksepsi-
eksepsi yang diterima oleh Majelis Hukim Judex Factie ; a. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang tentang
perubahan
tentang
atas
No.9 Tahun 2004,
Undang-Undang
Peradilan Tata Usaha Negara
dan
No.5 Tahun 1986 SEMA
No.2 Tahun
1991 angka V.3, antara lain berbunyi : Bahwa
gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (
sembilan puluh ) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;
Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara,
tetapi yang merasa
tenggang secara oleh
waktu sebagaimana kasuistis
kepentingannya
dirugikan, maka
dimaksud dalam pasal 55 dihitung
sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan
Keputusan Tata
Usaha
Negara dan mengetahui
adanya
keputusan tersebut ( SEMA Nomor 2 Tahun 1991 angka V.3 ) ; b. Bahwa
oleh karena
oleh Keputusan
Penggugat adalah bukan pihak yang dituju
Tata Usaha
Negara
sebagai
dalam perkara ini , maka tenggang waktu hari tersebut dihitung sejak ia
obyek sengketa
90 ( sembilan puluh
)
merasa kepentingannya dirugikan
Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.463 K/TUN/2005
oleh Keputusan
Tata
Usaha
Negara
dan
mengetahui adanya
keputusan tersebut ; c.
Bahwa
Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengemukakan dalam
gugatan
awal,
bahwa
Penggugat baru
mengetahui
Sertipikat yang menjadi obyek sengketa pada yaitu pada saat diadakan pengukuran ulang tanah SHM No.02420 demikiian
tanggal 7 Juli 2004 pengembalian batas
An. Ibrahim Supranata
gugatan ini telah diajukan dalam
(sembilan puluh) hari,
adanya
Gunawan. Dengan tenggang waktu
sebagaimana ditentukan
90
dalam pasal 55
Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ; d. Bahwa benar Hakim tingkat pertama cuma memperhatikan bukti T.2 ( halaman 13 paragraf
5 putusan Tk. Pertama) Berita acara
pengembalian batas tanah pada hari Kamis 2004
sehingga
gugatan Penggugat
Hakim Judex Factie
tanggal 4 Maret
lewat waktu. Seharusnya
tersebut memperhatikan pula
pengukuran
ulang pengembalian batas tanah tanggal 7 Juli mengetahui secara benar dan teliti Penggugat
2004, untuk
sejak kapan
mengetahui adanya Keputusan
sebenarnya
Tata Usaha Negara
tersebut ( Azas kecermatan dan Azas ketelitian ); e. Bahwa dalam
Penggugat/Pemohon Replik ,
Kasasi
bantahan
pengukuran pengembalian
telah pula
mengemukakan
Eksepsi tentang
batas
tanah tanggal
berita
acara
4 Maret
2004
adalah sebagai berikut : - Tidak ditanda tangani oleh pihak yang sah berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa ; - Tidak ditanda tangani oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, tetapi oleh anak
Penggugat/Pemohon
Kasasi
( bukti
tanda
tangan
tangani oleh Penggugat/Pemohon
Kasasi
Penggugat dalam KTP terlampir ) ; -
Pada saat ditanda adalah merupakan Tergugat
blangko kosong
untuk
tekanan/paksaan
direkayasa
pihak
yang kemudian diisi dan Penggugat
Kepolisian
pada waktu
oleh dalam
pengukuran
tersebut ; f.
Bahwa
Hakim Judex
karena tidak menguji Tergugat
(
Factie
telah
salah menerapkan
terlebih dahulu
bukti T.2) yang
menjadi
keabsahan dasar
hukum,
surat bukti pertimbangan
putusannya ;
Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.463 K/TUN/2005
g. Bahwa
Hakim Judex
memperhitungkan
Facftie
tidak
sejak kapan
teliti
dan
tidak
Penggugat/Pemohon Kasasi
merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara benar
dan mengetahui adanya berita
Keputusan tersebut. Kalaupun
acara pengukuran
pengembalian batas
pada tanggal 4 Maret 2004 tersebut, maka itu
pula Penggugat /Pemohon
Sertipikat
Kasasi
tanah
belum tentu sejak
mengetahui
adanya
Hak Milik No.02420 dengan surat ukur tanggal 6 Juli
2002, No.72/Kambu/2002, Luas 5.000 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 8 Juli 2002 ; Nanti pada tanggal 7 Juli 2004 setelah diadakan pengukuran ulang karena Kepala
langsung
Badan
mendapat
Pertanahan
tanggapan Kota
dari
Kendari,
Bapak baru
Penggugat/Pemohon Kasasi mengetahui secara jelas dan nyata, sehingga mengajukan gugatan tanggal 17 September Oleh
karena
kepentingannya
itu
Penggugat/Pemohon
Kasasi
dirugikan dan mengetahui Keputusan
2004. merasa tersebut
pada tanggal 7Juli 2004 ; h. Bahwa Penggugat /Pemohon Kasasi Mahkamah Agung
untuk memeriksa pokok perkara ini, agar
kebenaran dan keadilan pula Hakim
mohon kepada Hakim
dapat ditegakkan,
mempertimbangkan
yang mana patut
tenggang
waktu
tersebut
didalam Undang-Undang tidak menutup-nutupi kepemilikan yang sah atas obyek sengketa dikuasai
oleh
tersebut ( obyek sengketa masih
Penggugat/Pemohon
Kasasi
dahulu
hingga
dengan sekarang “ Obstruction of Justice ; Menimbang, bahwa Agung
terhadap
alasan-alasan
tersebut Mahkamah
berpendapat :
Mengenai alasan -alasan ke - a s/d h : Bahwa
alasan-alasan ini tidak dapat
dibenarkan, karena Judex
Factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian hal mana
yang bersifat penghargaan
tidak dapat
dipertimbangkan
tentang
suatu kenyataan,
dalam pemeriksaan
dalam
tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan pelaksanaan hukum
atau ada kesalahan dalam penerapan atau
yang berlaku seperti yang dimaksud
30 Undang - Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana
dalam pasal
yang telah diubah
Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.463 K/TUN/2005
dan ditambah
dengan Undang-Undang
No.5
Tahun
2004
tentang
Mahkamah Agung ; Menimbang, ternyata bahwa tentangan kasasi
bahwa
putusan
berdasarkan Judex Factie
pertimbangan dalam
diatas, lagi pula
perkara
ini
tidak
ber-
dengan hukum dan/atau Undang-undang , maka permohonan
yang
diajukan
oleh para Pemohon Kasasi : HJ. SITTI PETY ,
tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak , maka dalam tingkat
Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara
kasasi ini ;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah
dan ditambah dengan
Undang-Undang
No.9
Tahun 2004 serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari PETY ,
Pemohon Kasasi :
HJ. SITTI
tersebut ;
Menghukum
Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Oktober
2006 oleh Prof. Dr. Paulus
E. Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Titi Nurmala
Siagian, SH., MH. Hakim-Hakim
Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim – Hakim Anggota : ttd. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.
Ketua: ttd. Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.
ttd. Titi Nurmala Siagian, SH.MH.
Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.463 K/TUN/2005
Biaya – Biaya :
Panitera Pengganti :
1. M e t e r a i …………….. Rp.
6.000,-
2. R e d a k s i ……………. Rp.
1.000,-
ttd. Matheus
Samiaji, SH.,MH.
3. Administrasi ……………. Rp. 493.000,Jumlah
=
Rp. 500.000,===========
UNTUK SALINAN : MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. PANITERA PANITERA MUDA TATA USAHA NEGARA
ASHADI, SH. NIP.220000754
Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.463 K/TUN/2005
