PUTUSAN No. 1512 K/Pid/2005 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama
: JHON BERTY RAYS, SH.MM BIN ALBERT RAYS. ;
tempat lahir
: Ujung Pandang ;
umur / tanggal lahir : 39 Tahun/1 Desember 1964 ; jenis kelamin
: Laki-laki ;
kebangsaan
: Indonesia ;
tempat tinggal
: Jalan Indrapura No. 5 (Komp. Gedung Keuangan Negara Surabaya ;
agama
: Katholik ;
pekerjaan
: PNS. ;
Terdakwa berada di luar tahanan : yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut
karena
didakwa : Bahwa Terdakwa John Berty Rays, SH. Bin Albert Rays, pada hari yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada tanggal 29 Juni 1998 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 1998 bertempat di Kantor Lelang Negara Palembang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka
kalau
dipergunakannya
dapat
mendatangkan
sesuatu
kerugian.
Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula dari adanya lelang tanah 180 M2 di Jalan Karet No. 902/I 24 Ilir Palembang yang berdasar kepada Surat Perintah Penyitaan No. SPP.193/ PUPN.W.II/1997 tanggal 3-9-1997 dan Surat Perintah Penjualan barang sitaan No. SPPBS-299/PUPN.W.II/1997 tanggal 7-01-1998 ; Bahwa kemudian berdasarkan Risalah Lelang No. 268/1997-1998 tanggal 24-2-1998 telah dilakukan penjualan umum (lelang) atas barang tidak
Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1512 K/Pid/2005
bergerak yang antara lain berupa sebidang tanah luas 180 M2 terletak di Jalan Karet No. 902/I Kelurahan 24 Ilir Palembang, SHM No. 62 An. Hidayat Sadikin dan Ny. Devi Kurniawan dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi No. 583/1972 tanggal 30-6-1972 ; Bahwa kemudian lelang tersebut dimenangkan oleh saksi Teguh Bin Teng Beng Kui dengan harga Rp. 69.234.000,- (enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi yang dibuat oleh Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Lelang Negara Palembang dengan No. Kwitansi 327/268/1997-1998 tanggal 24-2-1998 dimana tertulis “Pembayaran Pembelian sebidang Tanah luas 180 M2, terletak di Jalan Karet No. 902/I Kelurahan 24 Ilir Palembang, SHM No. 62 An. Hidayat Sadikin dan Ny. Devi Kurniawan milik sitaan KP3N Palembang ; Bahwa kemudian atas kemenangan lelang tersebut saksi Teguh membuat dan mengajukan surat tanggal 27-6-1998 secara tertulis kepada Terdakwa sebagai Kepala Kantor Lelang Negara Palembang yang isinya berupa surat permohonan untuk dibuatkan lagi kwitansi No. 327/268/1997-1998 tanggal 24 Pebruari 1998 atas sebidang tanah luas 180 M2 berikut bangunan diatasnya, terletak di Jalan Karet No. 902/I Kelurahan 24 Ilir Palembang, SHM No. 62 An. Hidayat Sadikin dan Ny. Devi Kurniawan milik sitaan KP3N Palembang ; Bahwa kemudian oleh Terdakwa surat saksi tersebut ditindak lanjutinya dengan mengeluarkan kwitansi yang baru dengan Nomor yang sama, tanggal yang sama yaitu No. 327/268/1997-1998 tanggal 24-2-1998, akan tetapi isinya berbeda, yakni ditambahkan kata-kata berikut bangunan diatasnya, “yang lengkapnya tertulis” pembayaran pembelian sebidang tanah luas 180 M2 berikut bangunan diatasnya terletak di Jalan Karet No. 902/I Kelurahan 24 Ilir Palembang, SHM No. 62 An. Hidayat Sadikin dan Ny. Devi Kurniawan sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Teguh memperoleh tanah beserta bangunan di Jalan Karet No. 902/I Kelurahan 24 Ilir Palembang ; Atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Way Hitam (selaku Direkturnya Hidayat Sadikin) menderita kerugian yang diperkirakan + Rp. 700.000.000,(tujuh ratus juta rupiah) ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 28 Juni 2004 sebagai berikut :
Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1512 K/Pid/2005
1. Menyatakan Terdakwa Jhon Berty Rays, SH. Bin Arbert Rays, bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau membuat surat palsu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 (1) KUHP ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jhon Berty Rays, SH. Bin Albert Rays, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara ; 3. Menyatakan barang bukti berupa : -
Minut risalah lelang No. 268/1997-1998 tanggal 24-2-1998 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Lelang Negara ;
-
1 lembar kwitansi No. KW.327/268/1997-1998 tanggal 24-2-1998 tentang pembayaran pembelian sebidang tanah luas 180 M2, terletak di Jalan Karet No. 902/I Kel. 24 Ilir Palembang, SHM No. 62 An. Hidayat Sadikin dan Ny. Devi Kurniawan milik sitaan KP3N ;
-
1 lembar kwitansi No. KW.327/268/1997-1998 tanggal 24-2-1998 tentang pembayaran pembelian sebidang tanah luas 180 M2 berikut bangunan diatasnya di Jalan Karet No. 902/I Kel. 24 Ilir Palembang, SHM No. 62 An. Hidayat Sadikin dan Ny. Devi Kurniawan ;
-
4 lembar surat perintah penyitaan No. SPP-193/PUPNW.II/1997 tanggal 3 September 1997 yang diketahui oleh Pejabat Lelang Edy Heryanto, ST.
-
4 lembar surat perintah penyitaan No.SPP-193/PUPNW.II/1997 tanggal 3 September 1997 tanpa diketahui oleh Pejabat Lelang Negara Palembang 4 lembar surat perintah penyitaan No. SPP-193/PUPNW.II/1997 tanggal 3 September 1997 tanpa diketahui oleh Pejabat Lelang Negara Palembang ;
-
4 lembar surat perintah penjualan barang sitaan No. SPPBS/299/PUPN W.II/1997 tanggal 7 Januari 1998 yang diketahui oleh Pejabat Lelang Negara Palembang Edy Heryanto, ST. ;
-
4 lembar surat perintah penjualan barang sitaan No. SPPBS/299/PUPN. W/III/1997 tanggal 7 Januari 1998 tanpa diketahui oleh Pejabat Lelang Negara Palembang ;
-
1 lembar surat permohonan yang diajukan oleh Sdr. Teguh kepada Kepala Kantor Lelang Negara Palembang ;
-
1 berkas amar putusan No. 52/PDT.G/2001/PN.PLG. ;
-
1 berkas akte Hipotek ; Pengumuman lelang di Media Massa Sumatera Express tanggal 9-21998 tentang lelang sebidang tanah seluas 180 M2 yang terletak di Jalan
Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1512 K/Pid/2005
Karet No. 902/Kel. 24 Ilir Palembang, SHM No. 62 An. Hidayat Sadikin dan Ny. Devi Kurniawan ; -
Pengumuman lelang pertama No. Peng-42/WPN.02/KP.01/1997 tanggal 24 Pebruari 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KP3N tentang lelang sebidang tanah luas 180 M2 yang terletak di Jalan Karet No. 902/I Kel. 24 Ilir Palembang, SHM No. 62 An. Hidayat Sadikin dan Ny. Devi Kurniawan ;
-
Pengumuman lelang kedua No. Peng-43/WPN.02/KP.01/1998 tanggal 7 Pebruari 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KP3N tentang lelang sebidang tanah luas 180 M2 yang terletak di Jalan Karet No.902/I Kel. 24 Ilir Palembang, SHM No.62 An. Hidayat Sadikin dan Ny. Devi Kurniawan;
-
Surat pemberitahuan dari Kepala Kantor KP3N Palembang tanggal 9 Pebruari 1998 No. S-192/WPN.02/KP.01/1998 yang ditujukan kepada Direktur PT. Way Hitam tentang lelang sebidang tanah luas 180 M2 ;
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; 4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1205/Pid.B/2003/ PN.Plg. tanggal 10 Agustus 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut : -
Menyatakan bahwa Terdakwa : Jhon Berty Rays, SH.MM. Bin Albert Rays tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PEMALSUAN SURAT ;
-
Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut diatas selama : 6 (enam) bulan ;
-
Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,(seribu rupiah) ;
-
Memerintahkan barang bukti berupa : 1.
Photo copy minut risalah lelang No. 268/1997-1998 tanggal 24-2-1998 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Lelang Negara ;
2.
Photo copy satu lembar Kwitansi No. KW.327/268/1997-1998 tanggal 24-2-1998 tentang pembayaran pembelian sebidang tanah luas 180 M2 terletak di Jalan Karet No. 902/I/Kel. 24 Ilir Palembang SHM No. 62 atas nama Hidayat Sadikin dan Ny,. Devi Kurniawan milik sitaan KP3N ;
3.
Photo copy satu lembar duplikat Kwitansi No. KW.327/268/1997-1998 tanggal 24-2-1998 tentang pembayaran pembelian sebidang tanah luas 180 M2 berikut bangunan diatasnya di Jalan Karet No. 902/I Kel. 24 Ilir Palembang SHM No. 62 atas nama Hidayat Sadikin dan Ny. Devi Kurniawan ;
Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1512 K/Pid/2005
4.
Photo copy empat lembar surat perintah penyitaan No. SPP-193/ PUPWN.II/1997 tanggal 3 September 1997 yang diketahui oleh : Pejabat Lelang Negara Edy Heryanto. ST ;
5.
Photo copy empat lembar surat perintah penyitaan No. SPP-193/ PUPWN.II/1997 tanggal 3 September 1997 tanpa diketahui oleh Pejabat Lelang Negara Palembang ;
6.
Photo copy empat lembar surat perintah penjualan barang sitaan No.SPPBS/299/PUPWN.II/1997 tanggal 7 Januari 1998 yang diketahui oleh Pejabat Lelang Negara Palembang Edy Heryanto, ST. ;
7.
Photo copy empat lembar surat perintah penjualan barang sitaan No.SPPBS/299/PUPWN.II/1997 tanggal 7 Januari 1998 tanpa diketahui oleh Pejabat Lelang Negara Palembang ;
8.
Photo copy empat surat permohonan yang diajukan Sdr. Teguh kepada Kepala Kantor Lelang Negara Palembang tanggal 27 Juni 1998 ;
9.
Photo copy salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 52/Pdt. G/2001/PN.Plg. ;
10. Photo copy Akta Kuasa untuk Memasang Hypotek No. 204 tanggal 2810-1993 ; 11. Photo copy Pengumuman Lelang pada Harian SUMEX tanggal 9 Pebruari 1998 tentang lelang sebidang tanah seluas 180 M2 yang terletak di Jalan Karet No. 902/I Kel. 24 Ilir Palembang SHM No. 62 atas nama Hidayat Sadikin dan Ny. Devi Kurniawan ; 12. Photo copy Pengumuman Lelang Pertama No. Peng-42/WPN.02/KP. 01/1997 tanggal 24 Pebruari 1998 yang dikeluarkan oleh Kapala Kantor KP3N tentang lelang sebidang tanah luas 180 M2 yang terletak di Jalan Karet No. 902/I Kel. 24 Ilir Palembang SHM No. 62 atas nama Hidayat Sadikin dan Ny. Devi Kurniawan ; 13. Photo copy Pengumuman Lelang Kedua No.Peng-42/WPN.02/KP.01/ 1998 tanggal 7 Pebruari 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lelang atas sebidang tanah luas 180 M2 yang terletak di Jalan Karet No. 902/I Kel. 24 Ilir Palembang SHM No. 62 atas nama Hidayat Sadikin dan Ny. Devi Kurniawan ; 14. Photo copy berita acara penyitaan No. BA.193.a/WPN.02/KP.01/1997 tentang lelang sebidang tanah seluas 180 M2 yang terletak di Jalan Karet No. 902/I Kel. 24 Ilir Palembang SHM No. 62 atas nama Hidayat Sadikin dan Ny. Devi Kurniawan ;
Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1512 K/Pid/2005
15. Photo copy Akta pemberian hak tanggungan No. 515/08/IB-I/1998 tanggal 6 Agustus 1996 ; 16. Photo copy surat pemberitahuan dari Kepala Kantor KP3N Palembang tanggal 9 Pebruari 1998 No. 5-192/WPN.02/KP.01/1998 yang ditujukan kepada Direktur PT. Way Hitam terhadap sebidang tanah luas 180 M2 ; 17. Photo copy surat tanda terima dokumen barang jaminan harta kekayaan atas nama PT.Way Hitam No. BA.95/WPN-02/KP.01-04/1998 tanggal 26 Pebruari 1998 ; 18. Photo copy surat PT. Sucofindo tentang hasil penilaian salah satu objek lelang yang dimenangkan Sdr. Teguh tanggal 17 Desember 1997 Reg. No. Plg/APP/0033/97 ; 19. Photo copy surat keterangan dari Butulan Tambunan, SH. sebagai Kepala KP3N No. Ket/01/WPN.02.01/1998 tanggal 29 April 1998 ; 20. Photo
copy
surat
penetapan
Pengadilan
Negeri
Palembang
No.52/PEN.Pdt.RL/Eks/1998/PN.Plg. tanggal 5 Januari 2001 untuk mengeksekusi tanah seluas 180 M2 dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Karet No. 902/I Kel. 24 Ilir Palembang SHM No. 62/24 Ilir ; 21. Photo copy berita acara eksekusi pengosongan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Karet No. 902/I Kel. 24 Ilir Palembang SHM No.62/24 Ilir Palembang. BA.No. 52/BA-Pdt/Eks/1998/PN.Plg. tanggal 11 Januari 2001 ; 22.
Photo copy sertifikat Hak Milik No. 62/24 Ilir atas nama : Teguh tanggal 18 Maret 1998 ;
tetap terlampir dalam berkas perkara ; Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 126/PID/2004/ PT.PLG. tanggal 13 Januari 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut : -
Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 Agustus 2004 Nomor : 1205/Pid.B/2003/PN.PLG. ;
-
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/Akta Pid/2005/
PN.PALEMBANG yang dibuat oleh Panitera pada
Pengadilan Negeri
Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Mei 2005 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;
Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1512 K/Pid/2005
Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Mei 2005 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 Mei 2005 ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang,
bahwa
putusan
Pengadilan
Tinggi
tersebut
telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2005 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6
Mei 2005 serta memori
kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 Mei 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah
keliru
dan
salah
dalam
menerapkan
hukum,
yaitu
dengan
mengesampingkan keberatan pertama dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Kasasi sehingga sangat merugikan kepentingan hukum dari Pemohon Kasasi, dimana alasan pertimbangan Majelis Hakim tersebut yaitu “didalam hukum acara dan praktek persidangan tidak seluruhnya keterangan saksi harus dimasukkan dalam berita acara, karena dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi telah diatur dalam Pasal 185 (6) KUHAP” ; Bahwa setelah dan memahami serta mencermati dari isi ketentuan Pasal 185 (6) KUHAP tersebut tidak ada satu kalimat pun yang penafsirannya menyatakan membenarkan, atau membolehkan untuk menghilangkan atau menambahkan keterangan saksi-saksi dalam berita acara persidangan ; Adapun ketentuan/isi Pasal 185 ayat (6) KUHAP yaitu, dalam menilai kebenaran
seorang
saksi
Hakim
harus
dengan
sungguh-sungguh
memperhatikan : a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ; b. Persesuaian antara saksi dengan alat bukti lain ; c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu ; d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;
Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1512 K/Pid/2005
Sehingga secara hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang telah mengesampingkan keberatan pertama dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Kasasi adalah jelas pertimbangan yang sangat keliru dan cenderung dapat dikatakan pertimbangan yang menyesatkan dalam proses penegakan keadilan. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sehingga haruslah dibatalkan ; 2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 11 alinea 1, 2, 3. karena sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan
keterangan
saksi-saksi
maupun
keterangan
Terdakwa/
Pemohon Kasasi serta sesuai dengan alat bukti surat yaitu Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 515/08/12/1996, yang dijadikan hutang oleh PT. Wai Hitam adalah 1 (satu) bidang tanah hak milik SHM 62/24 Ilir dan pemberian hak tanggungan tersebut diatas meliputi juga bangunan dan/ segala sesuatu yang berdiri diatasnya, baik yang sudah ada maupun yang akan ada ; Selain itu tanah/berikut bangunannya tersebut adalah merupakan objek lelang, yang mana saudara Teguh telah memenangkan objek tersebut dan objek tersebut telah pula dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palembang atas permintaan dari saudara Teguh selaku pemenang lelang ; Bahwa benar Pemohon Kasasi/Terdakwa ada merevisi kwitansi No. 327/ 268/1997, hal ini dilakukan atas permohonan dari saudara Teguh, dikarenakan kwitansi No. KW.327/268/1997-1998 pada kwitansinya tidak tertulis kata berikut bangunan diatasnya. Perbuatan Pemohon Kasasi yang membuat
kwitansi
duplikat
No.
Kw.327/268/1997-1998
dengan
menambahkan “berikut bangunan diatasnya” adalah berdasarkan surat keterangan
dari
saksi
Buntulan
Tambunan
selaku
Kepala
(KP3N)
Palembang selaku penjual yang menerangkan dalam suratnya No. 01/WPN. 02/Kp.01/1998 tanggal 24 April 1998 dimana surat tersebut menjelaskan bahwa objek yang dimintakan lelang tersebut adalah sebidang tanah berikut pula bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Karet No. 902/Kelurahan 24 Ilir Palembang, sebagaimana SHM No. 62 a/n. Hidayat Sadikin dan Ny. Devi Kurniawan, dan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak ada melakukan perubahan atas Surat perintah penyitaan SPP.193/PUPNW.11/1997 ; Bahwa perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang membuat duplikat kwitansi dengan menambahkan kata ”berikut bangunan diatasnya” yang
Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1512 K/Pid/2005
menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang isinya menunjukkan hal yang berbeda. Pertimbangan tersebut adalah sangat keliru serta tidak berdasarkan hukum dalam menerapkan pertimbangan hukumnya, karena pengertian surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) KUH. Pidana adalah yang dapat digunakan untuk bukti terhadap suatu perbuatan/ kenyataan (Rechtfeit) ; Karena pengertian membuat secara palsu berarti pemalsuan surat didalam suatu tentang : -
Sesuatu yang layaknya tidak bisa diisikan atau diizinkan secara lain mengenai tanggal, bulan dan tahun (daya pembuktian luas) ;
-
Isi/substansi/materi (daya pembuktian materiil) ;
-
Tanda tangan (daya pembuktian formil) ;
Sedangkan duplikat kwitansi yang dibuat Pemohon Kasasi/Terdakwa atas permintaan dari Sdr. Teguh dengan menambahkan “berikut bangunan diatasnya” apabila dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas tidaklah dapat dikategorikan merupakan delik pemalsuan surat, karena penambahan kata berikut bangunan diatasnya tidak bertentangan dengan kenyataan yang sesungguhnya karena penambahan kata “Berikut bangunan diatasnya” pada duplikat kwitansi yang dikeluarkan oleh Kantor Lelang Negara Palembang dan ditanda tangani oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa yang pada waktu itu selaku Kepala Kantor Lelang, berdasarkan pada barang jaminan yang terletak di Jalan Karet No. 902/I Kelurahan 24 Ilir Palembang, SHM No.62 tertulis atas nama Hidayat Sadikin dan Nyonya Devi Kurniawan milik Sitaan KP3N Palembang telah dibebani dengan “Akta Pemberian Hak Tanggungan” (APHT) No. 515/08/IB-I/1998 tanggal 6 Agustus 1996 yang berarti tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa membuat “duplikat kwitansi” a quo semata-mata dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pembeli lelang yang beritikad baik, untuk mendapatkan haknya dan bukan merupakan delik pemalsuan surat ex Pasal 263 ayat (1) KUHP ; Hal ini dipertegas dengan bukti surat keterangan dari Kepala KP3N Palembang selaku penjual dengan suratnya Nomor Ket/01/WPN.02.01/1998, tanggal 29 April 1998 yang menyatakan bahwa objek barang jaminan yang dilelang pada tanggal 24 Pebruari 1998 (Risalah Lelang Nomor 268/19971998) adalah tanah berikut bangunan (SHM No. 62 atas nama Hidayat Sadikin dan Nyonya Devi Kurniawan). Selain itu sebagaimana sudah menjadi hal yang diakui umum terhadap tanah (benda tetap) jika terjadi
Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1512 K/Pid/2005
suatu transaksi terhadap tanah pasti meliputi juga segala sesuatu yang berada diatasnya. Dan hal ini merupakan hal yang secara umum tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana ketentuan KUHAP Pasal 184 ; Bahwa bertitik tolak ketentuan Pasal 184 diatas khususnya ayat (2) maka perbuatan merevisi kwitansi yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan menambah kata-kata “berikut bangunan diatasnya” bukanlah perbuatan melawan hukum yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 KUHP ; Bahwa dikarenakan duplikat kwitansi yang dibuat oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan tujuan beritikad baik untuk memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum kepada pembeli lelang/pemenang lelang yaitu saudara Teguh dan duplikat kwitansi tersebut hanya merupakan bukti pembayaran/penerimaan uang atas pelunasan
objek lelang dan kwitansi
tersebut tidaklah menimbulkan suatu hak yang dapat menimbulkan suatu kerugian, apalagi objek lelang tersebut telah dimenangkan oleh saudara Teguh, yang mana proses pelelangan tersebut telah memenuhi prosedur hukum yang sah, dan sampai saat ini pula masalah keabsahan dari prosedur pelelangan tersebut telah dinyatakan sah ; Hal ini terbukti dengan Putusan Perkara Kasasi No. 3354 K/Pdt/2002 tanggal 4 Nopember 2004 yang memenangkan saudara Teguh selaku Tergugat. Dengan demikian tidak terbukti secara hukum PT. Wai Hitam telah dirugikan sebagai akibat adanya penerbitan duplikat kwitansi tersebut ; 3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada halaman 11 alinea terakhir yang mengesampingkan keberatan kedua dari Pemohon Banding/Pemohon Kasasi dengan alasan tentang pembuktian unsur-unsur
dalil
telah
dipertimbangkan
Hakim
Pertama,
adalah
pertimbangan yang sangat keliru dalam penerapan hukumnya dan telah terjadi penyesatan hukum dalam proses peradilan. Karena sebagaimana ketentuan Hukum Peradilan. Bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tingkat Banding adalah merupakan Peradilan Ulangan yang berarti Pengadilan Tinggi Palembang berwenang memeriksa serta mengadili kembali secara hukum tentang fakta-fakta hukum secara keseluruhan yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Palembang. Oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah tidak mempertimbangkan dan tidak memeriksa keberatan-keberatan yang digali oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Banding sebagaimana mestinya, maka sudah sepantasnya Putusan Pengadilan
Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1512 K/Pid/2005
Tinggi Palembang No. 126/Pid/2004/PT.PLG. haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI ; 4. Bahwa
Majelis
Hakim
Pengadilan
Tinggi
Palembang
telah
mengesampingkan begitu saja keberatan ketiga dari Pemohon Banding/ Pemohon Kasasi, padahal Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1205/ Pid.G/2003/PN.PLG. jelas-jelas telah menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, dimana pertimbangan-pertimbangannya atas putusan tersebut telah tidak memberikan dasar hukum yang jelas dalam memeriksa atau mengadili perkara ini, oleh karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang telah mengambil alih pertimbangan dari putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut adalah tidak dapat dipertahankan secara hukum oleh karena itu haruslah dibatalkan ; Disamping itu juga, jika
memperhatikan putusan Pengadilan Tinggi
Palembang No. 125/Pid/2004/PT.PLG. atas nama Terdakwa Teguh (pemenang lelang) yang perkaranya tersebut mempunyai hubungan hukum langsung dengan perkara Terdakwa Jhon Berty Rays, SH.MM/Pemohon Kasasi, yang mana saudara Tedakwa Teguh sebagai pemenang lelang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tentang “menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP” dan ternyata Terdakwa Teguh telah dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dan diantara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tersebut terdapat salah satu anggotanya juga yang ikut memeriksa dan mengadili serta memutuskan dalam perkara No. 126/Pid/2004/PT.PLG. atas nama Terdakwa Jhon Berty Rays, SH.MM Pemohon Banding/Pemohon Kasasi, anehnya isi putusannya justru menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang dan menyatakan Pemohon Banding/Pemohon Kasasi telah terbukti bersalah membuat surat palsu. Dengan melihat perbandingan kedua putusan tersebut, adalah sangat jelas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang No. 126/Pid/2004/ PT.PLG. adalah keliru dalam melakukan penerapan hukumnya, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi palembang dalam pertimbangannya dengan mengambil pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang mana pertimbangan hukumnya tersebut telah tidak sama sekali memperhatikan dan mempertimbangkan kebenaran Materil terhadap suatu perkara pidana, tapi hanya mendasarkan satu alat bukti yaitu kwitansi, tanpa mengaitkan pada alat bukti lainnya, seperti keterangan saksi saudara Buntulan Tambunan selaku Kepala KP3N yang telah mengeluarkan Surat
Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1512 K/Pid/2005
Keterangan No. 01/WPN.02/01/1998, tanggal 24 April 1998 menyatakan bahwa benar yang dimintakan lelang tersebut adalah tanah berikut bangunan diatasnya. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah mengesampingkan dan tidak menerapkan hukum pembuktian ; Karena sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk menentukan seorang
dapat
dinyatakan
bersalah
dalam
suatu
perkara
pidana
mengharuskan minimal berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut Hukum sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, akan tetapi pada kenyataannya dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Tinggi Palembang hanya berpedoman pada pikiran formalistik legal thingking saja. Sehingga mengakibatkan timbulnya putusan yang keliru serta tidak berdasarkan ketentuan hukum pidana. Padahal pembuktian hukum dalam perkara pidana tidaklah semata mencari kebenaran formil saja tetapi juga kebenaran materil. Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Palembang Jo putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut haruslah dibatalkan ; Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : mengenai alasan-alasan ke : 1,2,3,4 bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut : 1. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang, suatu barang tidak bergerak yang diikutkan dengan hak tanggungan apabila ada bangunan diatasnya maka menjadi senyawa atau satu kesatuan dengan tanah tersebut ; 2. Saksi Teguh bin Teng Bing Kui dalam perkara pidana menggunakan surat palsu Pasal 263 ayat (2) KUHP ic. Kwitansi yang dibuat oleh Terdakwa dinyatakan bebas murni ; 3. Bukti P.7 dinyatakan, tanah dan bangunan yang akan dilelang ; 4. Bahwa dalam perkara perdata, dimana saksi Hidayat Sadikin dan Devi Kurniawan yang menggugat saksi Teguh adalah tentang kepemilikan tanah dan bangunan objek sengketa telah ditolak seluruhnya vide Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 52/Pdt.G/2002/PN.Plg. yo putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 19/PDT/2002/PT.PLG. yo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3359 K/Pdt/2002 (bukti terlampir) ;
Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1512 K/Pid/2005
5. Bahwa tidak terjadi kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa (unsur ke 3) dengan bukti P.3, bahwa nilai lelang lebih rendah dari harga jual lelang objek sengketa Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 126/PID/2004/ PT.PLG. tanggal 13 Januari 2005 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini : Menimbang,
bahwa
oleh
karena
permohonan
kasasi
Terdakwa
dikabulkan dan Terdakwa tidak dihukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Undang-Undang No, 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : JHON BERTY RAYS, SH.MM. BIN ALBERT RAYS. tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 126/PID/2004/ PT.PLG. tanggal 13 Januari 2005 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1205/Pid.B/2003/PN.Plg. tanggal 10 Agustus 2004 ; MENGADILI SENDIRI : Menyatakan Terdakwa JHON BERTY RAYS, SH.MM., BIN ALBERT RAYS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ; Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 24 April 2006 oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soedarno, SH. dan M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT TANGGAL 28 APRIL 2006 oleh Ketua Majelis beserta Soedarno, SH. dan M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu
Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1512 K/Pid/2005
oleh Made Suweda, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.
Hakim-Hakim Anggota :
Ketua:
ttd./Soedarno, SH.
ttd./German Hoediarto, SH.
ttd./M.Imron Anwari, SH.SpN.MH.
Panitera Pengganti : ttd./Made Suweda, SH.MH.
Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG RI a.n.Panitera, Panitera Muda Pidana,
ZAROF RICAR, SH.S.Sos.M.Hum. NIP. 220001202.
Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1512 K/Pid/2005
