P U T U S A N No. 227 K/TUN/2005 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : KEPALA
DINAS
BANGUNAN
PEMERINTAH
KOTA
SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Aris Abdullah, SH., Pekerjaan Kepala Sub Bagian Keuangan, Dinas Bangunan Kota Surabaya, berkantor di Jalan Taman Surya No. 1, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 16 Maret
2005; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat /Pembanding; melawan: YAYASAN PANTI ASUHAN KRISTEN YATIM INDONESIA, berkedudukan di
WARGA
Jalan Margorejo Indah IX/3
(Blok B-514), sekarang di Jalan Raya Kupang Baru No. 5, Surabaya; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding; d a n PAULUS DJATMIKO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Wihara Gunung Anyar, Jalan Raya Wiguna Tengah 34, Surabaya; Turut
Termohon
Kasasi,
dahulu
Pemohon
Intervensi/-
Pembanding; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat
telah menggugat sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa
Tergugat
telah
mengeluarkan
Surat
Izin
Kepala
Dinas
Pengawasan Bangunan Daerah No. 188/259.92/402.5.09/1999 tertanggal 20 Februari 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah yang berisi pemberian ijin kepada Gereja Bethel Tabernakel
Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 227K/TUN/2005
“Anugerah” beralamat di Jalan Sumatera No. 55-57 Surabaya, yang diwakili oleh Paulus Djatmiko yang bertindak atas nama Gereja Bethel Tabernakel “Anugerah” untuk pendirian sebuah bangunan terbuat dari batu, kayu, beton yang telah berdiri guna rumah ibadah (Gereja) di persil di Jalan Sumatera No. 55-57 Surabaya; Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 188/259.92/402.5.09/1999 tertanggal 20 Februari 1999 tersebut pada saat Penggugat menerima pemberitahuan Relaas Panggilan Sidang kepada Terlawan Penyita I No. 135/PDT.G/2004/PN.SBY. beserta salinan surat gugatan Paulus Santoso Djatmiko sebagai Pelawan pada tanggal 17 Maret 2004 dari Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga dengan demikian gugatan ini telah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa Penggugat yang dahulu bernama Christelijke Jongensweezeninrichting adalah pemilik dari sebidang tanah Negara bekas Hak Eigendom Verponding No. 13389 tertulis atas nama Hendrikus Louis Meyboom, seluas 1.040 M2 (seribu empat puluh meter persegi), beserta bangunan yang berada di atasnya, terletak di Jalan Sumatera No. 55-57 Surabaya, demikian berdasarkan Keterangan Tentang Hak Waris No. 34/1961 tertanggal 19 September 1961 yang dibuat oleh Mr. Oe Siang Djie, pada waktu itu Notaris di Surabaya yang menerangkan dengan mengingat ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan hibah-hibah wasiat, seluruh harta warisan Hendrikus Louis Meyboom dihaki dan diperdapat oleh Penggugat; Bahwa menurut Keterangan Tentang Hak Waris No. 34/1961 tertanggal 19 September 1961 yang dibuat oleh Mr. Oe Siang Djie, pada waktu itu Notaris di Surabaya, Penggugat menjadi satu-satunya ahli waris dari seluruh harta warisan Hendrikus Louis Meyboom dengan beban melaksanakan hibah wasiat (legaten) kepada beberapa orang, berdasarkan Surat Wasiat tertanggal 16 Januari 1939 yang dibuat oleh Hendrikus Louis Meyboom, yang diuraikan dalam Acte van Superscriptie tertanggal 16 Januari 1939 No. 13 yang dibuat di hadapan Francois Eichholtz, pada waktu itu Notaris di Surabaya dan Akte van Inbewaargeving van een Codicil No. 105 tertanggal 29 September 1947 yang dibuat di hadapan Sie Khwan Ho, pada saat itu wakil Notaris di Surabaya; Bahwa selain itu status Penggugat sebagai pemilik dari tanah dan bangunan obyek sengketa terletak di Jalan Sumatera No. 55-57 Surabaya juga diperkuat pula di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum maupun amar putusan-putusan lembaga peradilan sebagai berikut :
Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 227K/TUN/2005
-
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 12 Maret 1994 No. 70/G.TUN/1993/PTUN.SBY;
-
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 3 Oktober 1994 No. 5/B/1994/PT.TUN.SBY;
-
Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 April 2001 No. 78 K/TUN/1995;
-
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 28 Nopember 2002 No. 91/G.TUN/2002/PTUN.SBY;
-
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Nopember 2001 No. 483/Pdt.G/2001/PN.SBY;
-
Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 25 April 2002 No. 91/Pdt/2002/PT.SBY;
-
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 16 Juli 2003 No. 33/G.TUN/2003/PTUN.SBY;
-
Putusan
Pengadilan
Negeri
Surabaya
tanggal
24
April 2002
No.
738/Pdt.G/2001/PN.SBY; -
Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 1 Oktober 2003 No. 427/Pdt/2003/PT.SBY; Bahwa semula bangunan obyek sengketa yang terletak di Jalan
Sumatera No. 55 Surabaya dihuni atas dasar hubungan sewa menyewa oleh Penggugat kepada almarhum Herman Tan, yang di teruskan oleh almarhumah Ny. Jd. Herman Tan atau disebut Oei Lan Nio dan dilanjutkan oleh Arthur Tanzil (Terlawan
Tersita)
berdasarkan
Surat
Izin
Perumahan
No.
181.2/62/402.5.03/1999 tanggal 21 Juni 1999 yang dikeluarkan Dinas Perumahan Daerah Kotamadya Surabaya berlaku selama 3 (tiga) tahun; Sedangkan bangunan di Jalan Sumatera No. 57 Surabaya sejak semula dihuni oleh Arie Wondal dan sengketa sebagaimana ternyata dari putusan-putusan peradilan dalam butir 3 di atas telah selesai dan bangunan tersebut telah kembali dikuasai oleh Penggugat sebagai pemilik; Kemudian terjadi sengketa antara Penggugat dengan Arthur Tanzil mengenai masalah pembayaran uang sewa atas bangunan di Jalan Sumatera No. 55 Surabaya di Pengadilan Negeri Surabaya dan telah diputus di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 April 2002 No. 738/Pdt.G/2001/PN.Sby. jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 1 Oktober 2003 No. 427/PDT/2003/PT.SBY. bahwa hubungan sewa menyewa dengan Arthur Tanzil telah berakhir pada tanggal 21 Juni 2002 yakni pada saat habis masa berlakunya Surat Izin Perumahan No. 181.2/62/402.5.03/1999 tanggal 21 Juni 1999 dan Arthur Tanzil serta segenap orang yang mendapat hak daripadanya
Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 227K/TUN/2005
dihukum untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat; Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 April 2002 No. 738/Pdt.G/2001/ PN.Sby. jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 1 Oktober 2003 No. 427/PDT/2003/PT.SBY. tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga atas permohonan Penggugat, Pengadilan Negeri
Surabaya
akan
melaksanakan
eksekusi
pengosongan
sebagai
pelaksanaan putusan tersebut; Bahwa pada saat proses eksekusi sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 April 2002 No. 738/Pdt.G/2001/PN.Sby. jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 1 Oktober 2003 No. 427/PDT/2003/PT.SBY. yang diawali dengan teguran (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Arthur Tanzil berjalan, tiba-tiba Penggugat digugat oleh Paulus Santoso Djatmiko, beralamat di Jalan Wiguna Tengah V No. 11 Surabaya, demikian sebagaimana ternyata dari Relaas Panggilan Sidang kepada Terlawan Penyita I No. 135/PDT.G/2004/PN.SBY. tertanggal 17 Maret 2004 yang dilampiri salinan surat gugatan Paulus Santoso Djatmiko tertanggal 3 Maret 2004; Bahwa di dalam surat gugatannya tersebut Paulus Santoso Djatmiko mendalilkan dirinya sebagai pemilik dari bangunan di Jalan Sumatera No. 55 Surabaya berdasarkan Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah No. 188/259.92/402.5.09/1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah tertanggal 20 Februari 1999 selanjutnya disebut IMB No. 188/259.92/402.5.09/1999 tertanggal 20 Februari 1999 yang diterbitkan oleh Tergugat yang berisi pemberian
ijin kepada Gereja Bethel Tabernakel
“Anugerah”, beralamat di Jalan Sumatera No. 55-57 Surabaya yang diwakili oleh Paulus Djatmiko, beralamat di Jalan Raya Wiguna Tengah No. 34 Surabaya yang bertindak atas nama Gereja Bethel Tabernakel “Anugrah” untuk pendirian bangunan yang terbuat dari batu, kayu, beton yang telah berdiri guna rumah ibadah (gereja) di atas tanah seluas 1.040 M2, masing-masing seluas 840 M2 untuk persil di Jalan Sumatera No. 57 Surabaya; Bahwa Penggugat sebagai pemilik dari tanah dan bangunan obyek sengketa tidak pernah sekalipun memberikan ijin baik kepada Gereja Bethel Tabernakel “Anugrah” maupun Paulus Djatmiko untuk membangun bangunan di persil Jalan Sumatera No. 55-57 Surabaya, bahkan dari sejak semula hanya Arthur Tanzil yang menghuni bangunan di Jalan Sumatera No. 55 Surabaya dan Arie Wondal yang menghuni bangunan di Jalan Sumatera No. 57 Surabaya,
Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 227K/TUN/2005
sehingga Gereja Bethel Tabernakel “Anugrah” maupun Paulus Santoso Djatmiko tidak mempunyai hak apapun baik untuk menghuni maupun membangun di atas tanah Jalan Sumatera No. 55-57 Surabaya; Bahwa
ternyata sekalipun tidak ada ijin maupun persetujuan dari
Penggugat sebagai pemilik tanah dan bangunan sengketa di Jalan Sumatera No. 55-57 Surabaya, Tergugat telah menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 188/259.92/402.5.09/1999 tertanggal 20 Februari 1999 yang memberikan ijin kepada Gereja Bethel Tabernakel “Anugrah” yang diwakili oleh Paulus Djatmiko untuk mendirikan bangunan di atas
tanah di Jalan
Sumatera No. 55-57 Surabaya, sehingga perbuatan Tergugat tersebut melawan hukum yaitu dengan menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam butir 35 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang mengubah ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986; Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 188/259.92/ 402.5.09/1999 tertanggal 20 Februari 1999 harus dinyatakan batal dan atau tidak sah dan untuk itu Tergugat sepatutnya diperintahkan untuk mencabut surat tersebut; Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat sebagai pemilik tanah dan bangunan sengketa di Jalan Sumatera No. 55-57 Surabaya sangat dirugikan, karena : -
Gereja Bethel Tabernakel “Anugrah” maupun Paulus Santoso Djatmiko atau disebut juga Paulus Djatmiko dapat melakukan pembangunan bangunan di atas tanah Jalan Sumatera No. 55-57 Surabaya yang pada saat ini telah selesai dan sama sekali tidak berbentuk bangunan rumah ibadah (gereja);
-
Paulus
Santoso
Djatmiko
atau
disebut
juga
Paulus
Djatmiko
mempergunakan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut sebagai dasar/alasan untuk menyatakan diri sebagai pemilik bangunan dan mengajukan
gugatan
perlawanan
terhadap
eksekusi
yang
akan
dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 April 2002 No. 738/Pdt.G/2001/PN.Sby jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 1 Oktober 2003 No. 427/PDT/2003/PT.SBY, sehingga eksekusi pengosongan yang seharusnya telah dapat terlaksana berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Maret 2004 No.
05/EKS/2004/PN.Sby.
jo
No.
738/Pdt.G/2001/
PN.Sby.
ditunda
Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 227K/TUN/2005
pelaksanaannya. Oleh karena itu Penggugat menuntut ganti kerugian sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat dengan tunai dan sekaligus lunas; Bahwa bilamana Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau dikenakan sanksi administratif; Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka saat ini Penggugat sebagai pemilik tidak dapat menggunakan bangunan ditanah Jalan Sumatera No. 55-57 Surabaya tersebut dan pelaksanaan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Surabaya menjadi tertunda dan terhambat, oleh karena itu merupakan suatu kepentingan yang sangat mendesak agar pemeriksaan dalam perkara ini dapat diputus dalam pemeriksaan acara cepat; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut : DALAM PEMERIKSAAN ACARA CEPAT : -
Mohon pemeriksaan dalam perkara ini dengan acara cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;
DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal dan atau tidak sah Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 188/ 259.92/402.5.09/1999 tertanggal 20 Februari 1999; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah No. 188/259.92/402.5.09/1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah tertanggal 20 Februari 1999; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tunai dan sekaligus lunas; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau dikenakan sanksi administratif;
Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 227K/TUN/2005
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; Atau: -
Mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan
eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : 1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis dalam jawaban ini; 2. Bahwa telah diakui Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam posita gugatannya pada angka 7 dan 11 bahwa gugatan sengketa ini diajukan oleh Penggugat berawal dari adanya gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukan oleh Pelawan Paulus Santoso Djatmiko atau yang disebut juga Paulus Djatmiko, sebagaimana diketahui dari adanya Relaas Panggilan Sidang kepada Terlawan Penyita I No. 135/PDT.G/2004/PN.SBY. tertanggal 17 Maret 2004 mendalilkan dirinya (Paulus Djatmiko) sebagai pemilik dari bangunan di Jalan Sumatera No. 55 Surabaya berdasarkan Surat
Izin
Kepala
Dinas
Pengawasan
Bangunan
Daerah
No.
188/259.92/402.5.09/1999 tanggal 20 Februari 1999 yang berisi mengizinkan kepada Gereja Bethel Tabernakel “Anugrah” untuk mendirikan bangunan yang terbuat dari batu, kayu, beton yang telah berdiri guna rumah ibadah (gereja), maka seharusnya Penggugat mencermati secara mendalam tentang substansi materi gugatan perlawanan yang diajukan oleh pihak Pelawan di Pengadilan Negeri Surabaya; 3. Bahwa sebenarnya amatlah terang bahwa yang menjadi obyek gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Surabaya adalah tentang pengakuan kepemilikan bangunan terletak di Jalan Sumatera No. 55 Surabaya dengan menunjuk tanda buktinya berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimilikinya; Adalah sangat keliru, andaikata Penggugat ikut larut dalam pembenaran kepada alasan gugatan pihak Pelawan yang menyebutkan bahwa Surat IMB diinterpretasikan sebagai tanda bukti milik bangunan. Padahal Surat IMB hanya berfungsi sebagai tanda legalisasi terhadap pekerjaan pendirian suatu bangunan dan tidak dapat ditafsirkan sebagai tanda bukti milik bangunan, mohon periksa redaksi dari diktum Surat IMB a quo yang diterbitkan Tergugat; 4. Bahwa mengenai posita gugatan Penggugat dalam gugatannya pada angka 5 yang menyebutkan : “bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 April 2002 No. 738/ Pdt.G/2001/PN.SBY. jo Putusan Pengadilan Tinggi
Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 227K/TUN/2005
Jawa
Timur
di
Surabaya
tanggal
1
Oktober
2003
No.
427/PDT/2003/PT.SBY. tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga atas permohonan Penggugat, Pengadilan Negeri Surabaya akan melaksanakan
eksekusi pengosongan
sebagai pelaksanaan putusan
tersebut ...”. Kemudian dikaitkan dengan bunyi amar putusannya antara lain “Menghukum Tergugat dan segenap orang yang mendapat hak dari Tergugat agar keluar dari dan mengosongkan persil dan bangunan di Jalan Sumatera No. 55 Surabaya serta menyerahkannya dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat, maka secara yuridis sesungguhnya obyek sengketa mengenai gugatan terhadap
Surat Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) ini tidak memerlukan lagi suatu pembatalan dari lembaga Peradilan Tata Usaha Negara; 5. Bahwa pada saat sekarang kondisi bangunan gereja yang pernah memiliki IMB No. 188/259.92/402.5.09/1999 tanggal 20 Februari 1999 secara fakta telah terjadi perubahan fisik konstruksi karena telah dibongkar dan direnovasi. Peristiwa terjadinya perubahan fisik bangunan tersebut diperkuat dengan dukungan bukti yang dikeluarkan oleh : a. Adanya Surat dari Pieter Talaway, SH.,CN.,MBA. Selaku kuasa hukum dari Sie Ragowo Siregar pada tanggal 7 Juli 2003 yang ditujukan kepada Walikotamadya Surabaya u.p. Dinas Pengawasan Bangunan, yang pada pokoknya keberatan atas dibangun/direnovasi-nya bangunan rumah di Jalan Sumatera No. 55 Surabaya yang sedang berlangsung; b. Adanya Surat dari Daniel Djoko Tarliman, SH.,MS., Effi Errawarny, SH. dan Edy Hendrawan, SH. selaku kuasa hukum YWI (sekarang menjadi Penggugat) tanggal 8 Juli 2003 yang ditujukan kepada Walikota Surabaya,
perihal
Permohonan
penghentian
pembongkaran
dan
perubahan terhadap bangunan yang terletak di Jalan Sumatera No. 55 Surabaya; c. Surat dari Camat Gubeng No. 188.342/39.PN/402.6.6/2003 tanggal 15 Juli 2003 ditujukan kepada Pemilik Bangunan di Jalan Sumatera No. 55, Surabaya, perihal pendirian bangunan tanpa ijin dengan perintah penghentian pekerjaan; d. Adanya surat dari Camat Gubeng pada tanggal 6 Agustus 2003 No. 188/ 840/402.6.6/2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya, perihal daftar pendirian bangunan tanpa IMB yang termasuk di dalam daftar lampiran terdapat data tentang renovasi bangunan Jalan Sumatera No. 55, Surabaya;
Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 227K/TUN/2005
e. Surat Camat Gubeng No. 188/845/402.6.6/2003 tanggal 19 Agustus 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, perihal tindak lanjut penghentian pekerjaan bangunan tanpa IMB antara lain dipersil Jalan Sumatera No. 55, Surabaya; f. Surat Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya No. 640/1267/402.4.6/2003 tanggal 26 Agustus 2003 ditujukan kepada Pemilik Bangunan Jalan Sumatera No. 55, Surabaya perihal perintah penghentian pekerjaan pembangunan di atas persil Jalan Sumatera No. 55 Surabaya; g. Surat Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya No. 640/1587/402.4.6/2003 tanggal 11 September 2003 ditujukan kepada Pemilik Bangunan Jalan Sumatera No. 55 Surabaya, perihal peringatan ke I tentang IMB dipersil Jalan Sumatera No. 55 Surabaya; h. Surat Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya No. 55 Surabaya No. 640/914/402.4.6/2003 tanggal 16 September 2003 ditujukan kepada Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, perihal kegiatan pembangunan/pembongkaran dipersil Jalan Sumatera No. 55 Surabaya; i.
Gambar hasil rekaman kondisi bangunan gereja yang telah dibongkar pada bagian konstruksi rangka atap dan sebagian dinding tembok bangunan;
6. Bahwa
terhadap adanya kegiatan pembongkaran bangunan maupun
renovasi yang sudah terjadi pada bangunan di Jalan Sumatera No. 55-57 Surabaya dan sesuai bukti gambar rekaman kondisi bangunan yang atap dan sebagian dinding tembok bangunan, dimana sampai saat ini bentuk maupun tampak depan bangunan dilokasi tersebut sudah berubah dan tidak sesuai lagi dengan gambar bangunan sebagai lampiran dari surat IMB a quo, kemudian ditarik pada kaidah hukum peraturan dasar yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan, yakni Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 7 Tahun 1992, maka menurut Pasal 1 angka 23, 24 dan 25 Peraturan Daerah tersebut secara yuridis pekerjaan pembongkaran maupun perubahan bangunan (renovasi) merupakan suatu kegiatan
yang
dikategorikan
masuk
dalam
unsur-unsur
mendirikan
bangunan; 7. Bahwa setiap kegiatan mendirikan bangunan baik untuk mendirikan bangunan baru, mendirikan suatu bangunan tambahan
pada bangunan
yang sudah ada, mengubah sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada dan bahkan membongkar sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 227K/TUN/2005
Daerah No. 7 Tahun 1992, maka menurut hukum kegiatan mendirikan bangunan tersebut wajib mendapatkan IMB terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; 8. Bahwa keberadaan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang pernah diterbitkan oleh Tergugat dengan No. 188/259.92/402.5.09/1999 tanggal 20 Februari 1999 untuk lokasi persil Jalan Sumatera No. 55-57 Surabaya atas nama Gereja Bethel Tabernakel “Anugrah”. Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1992, maka Surat IMB tersebut dapat berfungsi
dan
mempunyai
kekuatan
hukum
berlaku
sejak
tanggal
penetapannya; 9. Bahwa dalam rangka lebih memudahkan dan meningkatkan pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan sesuai Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1992 ini, telah ditetapkan petunjuk pelaksanaannya yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 32 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya; 10. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Bab IV Pasal 4 dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 32 Tahun 1995 mengenai jangka waktu berlakunya izin, menurut bunyi Pasal 4 tersebut menegaskan bahwa “Izin Mendirikan Bangunan berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan fisik atas bangunan yang telah memperoleh izin”; 11. Bahwa dengan menarik kaidah hukum tentang jangka waktu berlakunya izin, dihubungkan dengan adanya kegiatan mendirikan bangunan yang terjadi pada bangunan gereja dipersil Jalan Sumatera No. 55-57 Surabaya yang telah dibongkar sebagian bangunan, meniadakan sebagian bangunan ditinjau dari segi fungsi atau kontruksinya sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat pada angka 6 dan dipertegas lagi dalam angka 7 di atas, maka secara fakta sesungguhnya kontruksi bangunan gereja tersebut terutama pada kontruksi rangka atap dan sebagian dinding tembok telah ditiadakan atau dibongkar untuk direnovasi. Situasi dan kondisi bangunan semacam ini membuktikan bahwa benar-benar telah terjadi perubahan fisik atas bangunan yang pernah memperoleh izin No. 188/259.92/402.5.09/1999 tanggal 20 Februari 1999 dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 32
Tahun 1995 maka jangka waktu IMB No. 188/259.92/402.5.09/1999 tanggal 20 Februari 1999 sudah tidak memiliki kekuatan hukum berlaku alias gugur demi hukum (van rechtswege nietig);
Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 227K/TUN/2005
12. Bahwa Spelt dan Ten Berge menyebutkan : Pada pernyataan gugur (demi hukum), bukan organ pemerintahan yang harus menarik izin, tetapi Undangundang sendiri yang menetapkan dalam keadaan bagaimana dan saat mana izin harus dianggap gugur dan dengan demikian kehilangan kekuatan hukum”, apabila dihubungkan dengan posisi obyek sengketa ini, maka menurut azas hukum (van rechtswege nietig) untuk pembatalan dan atau pencabutan mengenai Surat IMB No. 188/259.92/402.5.09/1999 tanggal 20 Februari 1999 persil Jalan Sumatera No. 55-57 Surabaya atas nama Gereja Bethel Tabernakel “Anugrah” tidak usah dituntut di depan Pengadilan, karena dengan atas kekuatan Undang-undang atau hukum menjadi gugur dengan sendirinya atau dengan kata lain apa yang dituntut telah terpenuhi oleh Undang-undang; 13. Bahwa sesuai dengan Adagium yang mengatakan : “point d’interest, point d’action” atau “no interest no action” yang artinya hak gugat akan ada bilamana
terdapat
kepentingan
Penggugat
yang
dirugikan
atas
diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan secara fakta yang terjadi adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yakni Surat IMB a quo sudah tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku atau sudah gugur demi hukum, maka senyatanya tidak ada lagi yang dapat dipersengketakan. Oleh karena obyek sengketa tidak perlu dituntut di depan Pengadilan, maka sesungguhnya tidak terdapat lagi kepentingan yang dirugikan oleh Penggugat; 14. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum sedikitpun, tidak ada hubungan causitas dari akibat hukum yang ditimbulkan atas penerbitan Surat IMB No. 188/259.92/402.5.09/1999 tanggal 20 Pebruari 1999 untuk lokasi persil Jalan Sumatera No. 55-57 Surabaya atas nama Gereja Bethel Tabernakel “Anugrah” yang atas kekuatan Undang-undang gugur demi hukum; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 47/G.TUN/2004/PTUN.SBY. tanggal 9 September 2004 yang amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi : -
Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;
Dalam Pokok Perkara : -
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 227K/TUN/2005
-
Menyatakan batal Surat Izin Kepala Dinas Pengawas Bangunan Daerah No. 188/259.92/402.5.09/1999 tanggal 20 Pebruari 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
-
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Izin Kepala Dinas Pengawas Bangunan Daerah No. 188/259.92/402.5.09/1999 tanggal 20 Pebruari 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
-
Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tunai dan sekaligus lunas;
-
Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
-
Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 219.000,- (Dua ratus sembilan belas ribu rupiah); Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan No. 02/B.TUN/2005/PT.TUN.SBY. tanggal 25 Januari 2005; Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Maret 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/194/436.4.6/2005 tanggal 16 Maret 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi No.
47/Srt.G.TUN/2004/PTUN.SBY.
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 1 April 2005; Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 5 April 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 April 2005; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam
Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 227K/TUN/2005
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa Judex Factie yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusan sengketa a quo, dimana dalam putusannya telah mendasarkan pada pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum sehingga dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 32 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang berbunyi : “Bahwa adanya perubahan pisik tidak akan menyebabkan gugur demi hukm atau tidak mempunyai kekuatan hukum atas obyek sengketa Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 188/ 259-92/402.5.09/1999 tanggal 20 Februari 1999”. Maka pertimbangan hukum demikian adalah tidak tepat, sebab Surat Izin Mendirikan Bangunan itu dilekati dengan gambar bangunan yang disahkan. Gambar bangunan untuk IMB tersebut bergambar gereja, sedangkan berdasarkan fakta yang ada, dilokasi obyek sengketa sudah bukan gereja, tetapi sudah berubah bentuk fisik dan fungsi menjadi rumah tinggal, termasuk dari segi konstruksinya juga sudah berubah total. Adanya perbedaan inilah berdasarkan azas kepatutan dalam AUPB tidak mungkin surat IMB gereja memiliki kekuatan hukum berlaku bagi bangunan rumah tinggal. Seharusnya Judex Factie menggali azas Rechtsvinding dalam rangka terbentuknya norma (hukum) terbuka, realistis dan logis sehingga dalam menjatuhkan putusan tidak terjadi contralegem. Maka sangat beralasan kiranya terhadap surat izin mendirikan bangunan No. 188/259.92/1999 tanggal 20 Februari 1999 untuk bangunan gereja sudah tidak memiliki kekuatan hukum berlaku alias sudah gugur demi hukum (van rechtswege nietig). 2. Bahwa menurut pendapat SPELT dan TEN BERGE “Pernyataan gugur (demi hukum), bukan organ pemerintahan yang harus menarik izin, tetapi undang-undang sendiri yang menetapkan dalam keadaan bagaimana dan saat mana izin harus dianggap gugur dan dengan demikian kehilangan kekuatan hukum”; Dengan demikian apabila dihubungkan dengan posisi obyek sengketa ini, maka menurut azas hukum (van rechtswege nietig) untuk pembatalan dan atau
pencabutan
mengenai
Surat
Izin
Mendirikan
Bangunan
No.
Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 227K/TUN/2005
188/259.92/402.5.09/1999 tanggal 20 Februari 1999 Jalan Sumatera No. 5557 Surabaya atas nama Gereja Bethel Tabernakel “Anugrah” tidak usah dituntut di depan Pengadilan, karena dengan atas kekuatan undang-undang atau hukum menjadi gugur dengan sendirinya atau dengan kata lain apa yang dituntut telah terpenuhi oleh undang-undang; 3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sungguh telah mengabaikan norma hukum yang berlaku dan bersifat formal sehingga keliru
dalam
memberikan
pertimbangan
hukum
sebagaimana
pertimbangannya dalam halaman 33 yang berbunyi : “Bahwa pengujian oleh Hakim Tata Usaha Negara atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) adalah bersifat ex-tunc, menilai keadaan atau fakta-fakta pada saat obyek sengketa dikeluarkan apakah sah menurut hukum, sedangkan perubahan-perubahan keadaan setelah itu tidak ikut dipertimbangkan”. Bahwa apabila Judex Factie konsisten menerapkan penilaian dalam pengujian atas Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) in litis adalah bersifat ex-tunc, menilai keadaan atau fakta-fakta pada saat obyek sengketa dikeluarkan apakah sah menurut hukum, sedangkan perubahan-perubahan keadaan setelah itu tidak ikut dipertimbangkan, maka penilaian dan pertimbangan
hukum
yang
demikian
bertentangan
dengan
norma
beschikking sendiri, yakni IMB merupakan Keputusan Tata Usaha Negara kilat yang berlakunya seketika (en mahlig); 4. Bahwa Putusan Judex Factie sama sekali tidak menghargai alat bukti Surat T-17 berupa foto copy Surat Penyerahan tanah dan bangunan untuk tempat ibadah Gereja tanggal 3 Januari 1994 dari Athur Tanzil kepada Paulus Djatmiko dan Jack Ary Kumendong selaku Majelis Jemaat, yang menunjukkan bukti permulaan tentang kepemilikan tanah dan bangunan dipersil Jalan Sumatera No. 55 Surabaya, sebagai lampiran persyaratan permohonan IMB, sehingga dalam putusannya merugikan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Manakala pertimbangan Majelis hanya dikarenakan tidak ada aslinya, hal tersebut belum dapat dinyatakan tidak sah, karena apresiasi dari alat bukti surat asli (T-17) berdasarkan kemajuan perkembangan fakta yang ada masih berada di Alexandra Pudentianan W, SH., Notaris di Surabaya dan bahkan alat bukti dimaksud telah dikuatkan degan Perjanjian Pembatalan dan Pengaturan Pembatalannya dibuat para pihak pada tanggal 29 Mei 2003, disahkan oleh Notaris Alexandra Pudentianan W, SH. tanggal 29 Mei 2003 merupakan bukti baru (T-27).
Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 227K/TUN/2005
Kemudian diikuti dengan pembuatan Akta Perjanjian Pengoperan Hak tanggal 29 Mei 2003 No. Akta 57 juga merupakan bukti baru (T-28), yang kedua alat bukti baru ini pada saat persidangan ditingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya belum sempat diajukan sebagai alat bukti. Sebaliknya di pihak Penggugat/Tergugat sendiri tak ada selembarpun surat bukti hak kepemilikan atas tanah dilokasi obyek sengketa secara formal dan faktual, sedangkan yang ada hanya bersifat pengakuan; 5. Bahwa Judex Factie telah keliru dalam menguji dan menilai secara faktual tentang
keharusan
melampirkan
surat
kuasa
sebagaimana
dalam
pertimbangan hukumnya halaman 39 yang berbunyi : “Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya disebutkan bahwa : permohonan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan harus dilampiri surat kuasa dari Pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakili kepada orang lain. Dan dalam ketentuan Pasal 8 huruf d Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 32 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, pada pokoknya disebutkan permohonan Izin Mendirikan Bangunan diajukan dengan dilengkapi persyaratan yaitu surat kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh Pemohon sendiri”. Bahwa Judex Factie kurang cermat dan tidak teliti serta tidak rasional dalam menginterpretasi
norma hukum terhadap aplikasi alat bukti Surat T-12
tentang Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh Paulus Djatmiko dan secara jelas mencantumkan kapasitas Paulus Djatmiko, pekerjaan sebagai Majelis Gereja, hal mana dikuatkan dengan alat bukti Surat T-18 berupa Foto copy Surat Keterangan tanggal 10 September 1994 dibuat oleh Majelis Gereja Bethel Tabernakel Anugrah yang menerangkan bahwa
Jack Ary Kumendong dan Paulus Djatmiko adalah
benar sebagai anggota Majelis Gereja Bethel Tabernakel Anugrah. Bahwa dalam hal permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk gereja yang diajukan oleh yang namanya gereja, adalah sangat mustahil dan tidak pada logika bangunan gereja bisa tandatangan sendiri dalam surat permohonan maupun tandatangan dalam surat kuasa. Oleh karena Paulus Djatmiko yang menandatangani surat permohonan bukan dalam kapasitas sebagai kuasa dari gereja, tetapi justru kapasitasnya adalah sebagai lembaga Majelis
Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 227K/TUN/2005
Gereja yang mengajukan permohonan izin untuk Gereja Bethel Tabernakel Anugrah dan secara rasional faktual tidak perlu melengkapi surat kuasa karena tidak mewakilkan kepada orang lain tetapi dilakukan oleh Pemohon sendiri; 6. Bahwa
dengan
demikian
Tergugat/Pembanding/Pemohon
Kasasi
menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan a quo sudah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang- undangan yang bersifat prosedural/formal maupun bersifat materiil/substansial dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2)a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 serta tidak melakukan pelanggaran terhadap semua kepentingan dan hak subyektif pihak lain secara nyata (facta) atau sewenang-wenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2)c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan tidak melanggar Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat : mengenai keberatan-keberatan ke 1, 2 dan 3 : Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie salah menerapkan hukum dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk membatalkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), No. 188/ 259.92/402.5.09/1999
tanggal
20
Februari
1999
padahal
IMB
telah
dipergunakan dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan ijin yang diberikan, dengan demikian IMB tersebut sudah tidak sesuai dengan maksudnya, oleh karenanya IMB tersebut batal demi hukum, dengan demikian tidak perlu dibatalkan dengan putusan Pengadilan, bahwa selain dari pada itu IMB adalah merupakan penetapan yang bersifat een malig yang habisnya setelah selesai digunakan atau seketika, oleh karenanya IMB No. 188/259.92/-405.5.09/1999 tanggal 20 Februari 1999 persil Jalan Sumatera No. 55-57, Surabaya atas nama Gereja Bethel Tabernakel “Anugrah” yang masa berlakunya seketika bangunan in casu Gereja Bethel Tabernakel “Anugrah” tersebut dibangun; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
dan
tanpa perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, terdapat cukup
Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 227K/TUN/2005
alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALA DINAS
BANGUNAN
PEMERINTAH
KOTA
SURABAYA
tersebut
dan
membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 02/B.TUN/2005/PT.TUN.SBY. tanggal 25 Januari 2005 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 47/G.TUN/2004/PTUN.SBY. tanggal 9 September 2004 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALA DINAS BANGUNAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 02/B.TUN/2005/PT.TUN.SBY. tanggal 25 Januari 2005 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 47/G.TUN/2004/PTUN.SBY. tanggal 9 September 2004; MENGADILI SENDIRI : Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat : YAYASAN PANTI ASUHAN KRISTEN YATIM WARGA INDONESIA; Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2007 oleh PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta
Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 227K/TUN/2005
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. KARIM MANAP, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim-Hakim Anggota :
Ketua :
Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.
Ttd/PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH.,
Ttd/TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH.
Panitera Pengganti : Ttd/A. KARIM MANAP, SH.
Biaya-biaya : 1. M e t e r a i ……………...
Rp.
6.000,-
2. R e d a k s i ……………..
Rp.
1.000,-
3. Administrasi kasasi ……..
Rp. 493.000,-
Jumlah …………………..
Rp. 500.000,-
Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,
ASHADI, SH. NIP. : 220000754
Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 227K/TUN/2005
