P U T U S A N No. 148 K/TUN/2004 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : MENTERI
KEHUTANAN
berkedudukan
di Jakarta
Wanabhakti Jendral
REPUBLIK INDONESIA, di
Departemen Gatot
Gedung
Kehutanan
Manggala
Blok I
Subroto, Jakarta ,
di Jl.
dalam hal ini
memberikan kuasa kepada : SRI HARTOYI WALUYO , SH. dkk. Jaksa Pengacara Negara
berkedudukan
Jalan Sultan Hasanudin , Kebayoran Baru, Selatan,
Pemohon
Kasasi,
dahulu
di
Jakarta
Tergugat/Pem-
banding ;
melawan PT. INTRACA HUTANI diwakili Direktur
oleh
H.
LESTARI
UNTUNG
, dalam halm ini
SUDARYANTO, selaku
berdasarkan Surat Tugas
SH/XI/2002
tertanggal
Nomor : 109/IHL-
24 Nopember 2002, bertindak
atas nama PT. Intraca Hutani Lestari, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Cikini Raya 78, Termohon Kasasi dahulu
Penggugat /Terbanding ;
Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai
Penggugat/Terbanding telah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ Pembanding dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
pada pokoknya atas
dalil-dalil : Bahwa sebelum kami akan dijelaskan antara
menyampaikan gugatan
mengenai latar
belakang
Penggugat dengan Tergugat
dengan tujuan agar memeriksa
terlebih
terjadinya
dalam suatu
bagian
permasalahan Mukadimah
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
dan mengadili perkara ini. Karena
dengan
yang
kami menyadari bahwa
permasalahan yang terjadi sehubungan dengan kompleks, apalagi hal ini menyangkut
dahulu
perkara
kebijakan
ini sangatlah publik
dalam
Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
bidang
Pembangunan
masalah
kebijakan
kebijakan
yang
pembentuk
dan Pengelolaan Hutan di Indonesia.Terlebih lagi
dibidang kehutanan
setiap saat
kebijakan
kesinambungan
dapat
berubah
tergantung
tidak
kebijakan-kebijakan ada
deretan berbagai macam persoalan
Bahwa
hutan
arah
ada suatu
telah
diambil
akan manambah
yang melanda negeri kita ;
MUKADIMAH SEKILAS MENGENAI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN
yang
kepastian hukum serta
macam
pada
yang berkuasa pada saat dan tidak
terhadap
terdahulu sehingga
ini sarat dari berbagai
PEMBANGUNAN
DAN
sumber daya alam
telah
DI INDONESIA: sebagai salah satu
memberikan hasil yang
signifikan
dan berperan dalam
pembangunan
Nasional. Oleh karena itu perlu dijaga sedemikian rupa agar fungsinya produksi, konservasi, lindung) dan sepanjang
masa.
Peranan
Strategis
Nasional selama ini hampir yang
harus mampu
telah ada. Maksud Industri
menyediakan dan tujuan
Untuk meningkatkan
bahan
baku bagi
pemikiran
yang
berfungsi ketiga kerja
sebagai
produktif
Peraturan
berasal dari
kegiatan rehabilitasi
memperbaiki dan
ini
kualitas
lapangan
alam
industri yang Tanaman
adalah pertama,
menjadi lahan tanaman bahan baku industri hasil
Hutan
Tanaman Alam,
kedua
hutan dengan cara
reboisasi,
lingkungan, keempat membuka
lapangan
usaha
bagi masyarakat
luas. ( Vide penjelasan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan
Hutan
Tanaman Industri ) ;
Hutan
Tanaman Industri ( HTI )
dalam rangka dengan
pembangunan
lahan dengan cara membuka lahan
atau kurang
selama
berlangsung
Hutan
Pemerintah
produktif, dan untuk menggantikan pemenuhan hutan
dalam
dari Pembangunan
produktivitas
tidak
hutan
dapat
sepenuhnya bertumpu pada hutan
yang menjadi dasar
tanaman yang
kemampuannya
(
meningkatkan
menerapkan
kebutuhan melaksanakan
potensi
sistem
bahan baku
adalah Hutan Tanaman dan kualitas
silvikultur
industri
pembangunan HTI
hutan produksi
intensif
hasil hutan.
untuk memenuhi
Bagi
maka Pemerintah
yang dibangun
mereka incasu
yang Menteri
Kehutanan
akan memberikan konsesi berupa Hak Pengusahaan Hutan
Tanaman
Industri
yang meliputi
kegiatan penanaman, pemeliharaan,
pemungutan, pengolahan dan pemasaran ; Mengingat
tujuan
yang sangat ideal
dari program
tersebut
dan
keterbatasan - keterbatasan yang dihadapi Pemerintah, maka Pemerintah
Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
berusaha menarik
minat
ikut
dalam
berpartisipasi
dikalangan
swasta
swasta
baik asing maupun domistik untuk
program
pembangunan
kurang menyambut
baik
HTI.
program
Namun
tersebut dengan
alasan utama sebagai berikut : a. Diperlukan
pengelolaan
diharapkan
yang
tidak dapat
menunggu
dinikmati
masa panen
tergantung
profesional
dan
keuntungan
yang
langsung,
karena
harus
yang cukup lama kira-kira
tanamannya (
tingkat pengembalian
8-10
Tahun
dengan
biaya
yang dikeluarkan tidak seimbang); b. Tidak
berminatnya
pihak perbankan
untuk memberikan fasilitas
kredit karena waktu pengembalian pinjaman yang sangat lama ; c. Beresiko
cukup tinggi karena tidak ada kepastian dari keberhasilan
panen ; Agar
rencana pembangunan
HTI tersebut dapat
Pemerintah mengambil langkah maupun berpartisipasi kebijakan
dalam
stimulus
HTI antara
terealisasi,
agar swasta
program pembangunan HTI
yang diambil tersebut
patungan
segera
tersebut . Kebijakan-
adalah pertama, membentuk perusahaan
Pemerintah
dengan pihak swasta, kedua, untuk
masalah pembiayaannya
Pemerintah
Skema Penyertaan modal
Pemerintah melalui
Kehutanan dan Fasilitas pinjaman
membantu penundaan
dengan
dengan skema pinjaman
dimaksudkan untuk
memperkecil
dapat layak ekonomis
dengan
Badan Usaha Milik Negara tingkat
suku bunga
yang dananya berasal dari Dana reboisasi (“DR”). Fasilitas Pemerintah
dapat
0%
Pembiayaan
tanpa bunga ( 0 % ) pada saat itu biaya modal
dan penyaluran
sehingga program HTI
pinjaman Dana
Reboisasinya
akan dilaksanakan melalui Bank Penyalur yang ditunjuk dengan menanda tangani suatu perjanjian Kredit berikut perjanjian-perjanjian jaminannya ; Dengan
adanya
dukungan dari
formulasi kemudahan laun
pihak
swasta
pembangunan dan
dan
berusaha
Pemerintah melalui
berbagai macam
dalam pengusahaan HTI, maka
kemudian lambat
mulai
tertarik
untuk
Pengelolaan HTI
lebih dari
berpartisipasi
dan pada saat
90 - an perusahaan HTI
ini
dalam
telah berdiri
patungan
yang
mengelola HTI diseluruh wilayah Indonesia ; Kemudian
untuk memberikan
pemerintah Hutan Kehutanan
disektor
dasar
kehutanan
Tanaman Industri
dan landasan
khususnya
tersebut,
mengeluarkan berbagai
hukum
mengenai
pengusahaan
Pemerintah incasu
macam
kebijakan
Menteri
aturan dan regulasi guna
Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
memberi sektor
kepastian kehutanan
pembuat
Sayangnya
ini seringkali
peraturan
di sektor
umum bahwa Mengenai
regulasi-regulasi
pencabutan
kebijakan
swasta
pemerintah
pembangunan
HPHTI ini, yang didasarkan
yang telah bersunguh-sungguh kepada
dibidang
semata. Jelas
semua dan hanya
hal ini akan memperburuk
melalui
iklim investasi
kerugian
karena tidak
hukum dan jaminan kepastian berusaha
seharusnya hal itu merupakan tugas uraian dari Penggugat
ini. Mudah-mudahan
lingkungan
apa yang diperoleh dari usahanya
apa yang diharapkannya
ada jaminan kepastian
(beritikat
negara dengan membantu
kelestarian
HTI, namun ternyata
seperti
pada
merupakan pukulan yang berat bagi dunia
baik) memberikan kontribusinya
Demikian
dan arah
pada
kehutanan. Karena sudah menjadi pengetahuan
yang baru
yang mana
tidaklah
tergantung
di
setiap ganti Menteri berganti pula aturannya; adanya
program
dan regulasi
berubah-rubah
kebijakan (policymaker) pada saat itu
pemerintah
usaha
hukum.
uraian
secara proposional dalam
pemerintah ;
mengenai
diatas rangka
yang
dapat
latar belakang meletakkan
perkara
duduk perkara
memudahkan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta memeriksa dan mengadili perkara ini ; PENGGUGAT
TELAH
MEMENUHI
PERSYARATAN
FORMIL
PERKARA A QUO : Bahwa
Tergugat
mengeluarkan Surat Nomor :
pada
Nomor
Pengusahaan atas nama
30
Oktober
2002
telah
Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
9960/KPTS/II/2002
Kehutanan
tanggal
:
Hutan
PT. Intraca
tentang
838/KPTS-II/1999 Tanaman
Keputusan
Industri
Tergugat
Tergugat
Menteri
tentang Pemberian seluas +
Hak
42.050 Hektar
Hutani Lestari di Propinsi Kalimantan
selanjutnya disebut “ Keputusan Dalam Keputusan
Pencabutan
Timur (
a quo) ( Bukti P.1) ;
a quo
telah
diputuskan
hal-hal
sebagai berikut : Pertama
: Mencabut
keputusan
II/1999 tentang Pemberian Hak
Menteri Kehutanan Nomor 838/Kpts-
Pengusahaan
Hutan
Tanaman Industri
atas areal seluas + 42 .050 ( empat puluh dua ribu lima puluh) di Propinsi Kalimantan Kedua
Timur
kepada PT. Intraca
hektar
Hutani Lestari ;
: Memerintahkan kepada PT. Intraca Hutani Lestari untuk :
Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
1. Menghentikan
semua kegiatan pengusahaan
hutan tanaman industri
sebagai akibat dicabutnya hak sebagaimana tersebut amar pertama dalam bentuk
apapun ;
2. Menyerahkan
3.
barang-barang
tidak bergerak
gudang, tanaman
dan lain-lain )
kepada Pemerintah
C.q. Departemen Kehutanan ;
Menyelesaikan/melunasi pinjaman
Dana
yang
( bangunan Kantor,
seluruh
Reboisasi
berada
diareal
kewajiban
serta kewajiban
HPHTI
pengembalian lain
yang ditetapkan
pemerintah. Ketiga
:
Apabila
PT.
menyelesaikan/melunasi amar Kedua
Intraca
kewajiban
butir 3 ( tiga)
akan dilakukan tindakan
Hutani sebagaimana
Lestari
tidak
tersebut
pada
dalam waktu 30 (tiga puluh ) hari, maka
hukum sesuai peraturan perundangan
yang
berlaku ; Keempat : Menugaskan
kepada :
1. Gubernur Kalimantan Timur, a. Mengawasi
Untuk :
dan mengamankan pelaksanaan
Amar
Pertama dan
Kedua. b. Mengurus HUTANI
dan
mengawasi
LESTARI
sebagaimana
areal eks HPHTI PT. INTRACA
yang telah
dimaksud
dikuasai kembali oleh
Amar Pertama
sampai
Negara
ada penetapan
lebih lanjut ; c. Melakukan inventarisasi maupun
terhadap
tidak bergerak yang
Pengusahaan
Hutan Tanaman
barang-barang
yang bergerak
terdapat didalam eks areal Industri
PT. INTRACA
Hak
HUTANI
LESTARI dengan ketentuan bahwa : c.1. Barang-barang tidak bergerak menjadi milik
Negara
tanpa
ganti rugi ; c. 2. Barang-barang bergerak
yang berada
dalam areal
Pengusahaan Hutan Tanaman Industri digunakan jaminan apabila
masih ada tunggakan
Hak
sebagai
atau kewajiban
lain yang belum dilunasi ; d. Melakukan
serah
sebagaimana Serah terima 2. Direktur
barang-barang
dimaksud huruf c ,
tidak
bergerak
dengan membuat Berita Acara
melakukan pengurusan dan pengawasannya ;
Jenderal Bina
pengawasan umum
terima
Produksi
terhadap
Kehutanan pelaksanaan
untuk melaksanakan pencabutan
Hak
Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
Pengusahaan
Hutan
Tanaman
Industri
PT. INTRACA HUTANI
LESTARI ; Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; Bahwa
surat
Keputusan Tergugat
kepada Penggugat Kepala
melalui Surat
Bagian Umum
Ub.
a quo tersebut, disampaikan
Pengantar
Kepala
Sub
yang dikeluarkan oleh
Bagian
Departemen Kehutanan Nomor : 2060/VI/Set-4/2002
Tata
Persuratan
tanggal 6 Nopember
2002 yang ditujukan kepada Direktur Utama Penggugat dan telah diterima oleh Penggugat
pada hari dan tanggal yang sama ( Bukti P.2) ;
Keputusan Tergugat a quo bersifat konkrit, Induvidual, dan final ; Bahwa
Surat Keputusan
Tergugat
dalam
dimilikinya
dan berkaitan dengan urusan
keputusan
rangka
Tergugat a quo yang diterbitkan
Tergugat
melaksanakan
a quo
Merujuk pada Undang-undang Tata Usaha Tergugat Negara lagi
Negara a quo
oleh Pejabat Tata Usaha Negara,
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
tersebut termasuk
No.5/1986), dalam
maka Keputusan
Keputusan
Tata Usaha
di Peradilan Tata Usaha Negara . Terlebih
Keputusan Tergugat a quo yang dipersengketakan
konkrit,
yang
merupakan suatu Penetapan
( Undang-Undang
yang dapat digugat
publik
pemerintahan, dan karenanya
tersebut
Tertulis ( beschikking ) yang diterbitkan
wewenang
oleh
telah bersifat
Individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi
badan hukum ; Keputusan Tergugat a quo merugikan Penggugat ; Bahwa
tindakan
Tergugat a quo
Tergugat
tersebut sangat
Kerugian- kerugian
dengan mengeluarkan merugikan
Keputusan
kepentingan Penggugat.
yang dialami Penggugat
tersebut
pada pokoknya
terdiri atas : a. Berhentinya merupakan
kegiatan satu -satunya
usaha
dari
kegiatan
Penggugat usaha
yang
notabene
dari Penggugat berarti
pula membubarkan usaha Penggugat ; b. Hilangnya penyertaan modal swasta ( investasi) yang telah dikeluarkan dan dibayar tunai
oleh PT. CENTRAL
CIPTA
MURDAYA kedalam
Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
Perusahaan
Penggugat
sebesar Rp. 4.215.000.000,- (empat milyar
dua ratus lima belas juta rupiah) ; c.
Hilangnya
penyertaan
(investasi)
yang telah
modal
pemerintah
dikeluarkan
dana
dan dibayar
Reboisasi
tunai
oleh PT.
INHUTANI I ( BUMN milik Tergugat ) kedalam perusahaan Penggugat sebesar
Rp.2.810.000.000,- (dua
milyar
delapan ratus sepuluh juta
rupiah) ; d. Hilangnya lapangan kerja
dan mata pencaharian bagi kurang lebih
sekitar 2.000(dua ribu) orang ; e.
Berhentinya aktivitas berguna bagi
f.
Hilangnya
penanaman
dan pemeliharaan tanaman
yang
pelestarian lingkungan ;
sumber
bahan
baku
yang
potensial
bagi
industri
perkayuan ; Bahwa karena Keputusan kepentingan
Penggugat
Undang-undang dituntut
Tergugat
berdasarkan
tersebut telah merugikan
ketentuan
pasal
53 ayat (1)
Nomor 5 Tahun 1986, Keputusan Terugat a quo dapat
pembatalannya
atau dituntut agar dinyatakan
tidak
sah
oleh
Pengadilan yang berwenang ; Pengajuan gugatan
dalam tenggang waktu ;
Bahwa Penggugat
mengetahui adanya Keputusan Tergugat a quo
tersebut pada
tanggal
6 Nopember 2002 sebagaimana
sampaikan dalam butir 3 diatas, sedangkan Pengadilan Tata
Usaha Negara
gugatan
pada tanggal
Nomor 5/1986,
Keputusan Tergugat
Pasal 55 Undang-
puluh) hari
terhitung
sejak
pengajuan gugatan ini adalah Pasal 53 ayat
a,b, c Undang-undang
Tergugat
dalam
melanggar
ketentuan
larangan
2002.
a quo diketahui oleh Penggugat ;
Bahwa sebagai dasar 2 huruf
( sembilan
ini diajukan ke
27 Nopember
Dengan demikian, gugatan ini memenuhi ketentuan undang
telah kami
menerbitkan
Nomor 5 Tahun Surat
1986, karena tindakan
Keputusan
peraturan perundang-undangan
penyalahgunaan
wewenang, larangan
tersebut yang
telah berlaku,
berbuat sewenang-
Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
wenang
serta melanggar
pula Azas-azas Umum Pemerintahan Yang
Baik ( “ AAUPB) ; HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT : Bahwa PT. Central Cipta Murdaya Penggugat
)
melalui
INTRACAWOOD
salah
untuk membangun
Sesayap,
Kabupaten
Timur
pemegang
saham
perusahaannya
PT.
mengajukan permohonan
kepada
satu anak
MANUFACTURING
Gubernur
(sekarang
Hutan Tanaman
Industri
di Kecamatan
Tingkat
I Kalimantan
Bulungan, Propinsi Daerah
dengan
mencadangkan
bekas
Pengusahaan Hutan
PT. Inhutani
Unit Tarakan
PT. Intracawood Manufacturing Bahwa program hasil
tujuan
hutan
guna
berkesinambungan terpadu yang
memenuhi
hutan tanaman alam pula
untuk
untuk
panjang
melakukan
penyerapan
baku
secara
perkayuan
ketergantungan
semakin terbatas tenaga
industri
kayu
bagi industri
mengurangi
yang jumlahnya
melaksanakan
dalam meningkatkan
kebutuhan bahan
jangka
dimilikinya
Hak
yang dikelola oleh
Manufacturing
HTI terutama
dalam
tambang
( Bukti P.3) ;
PT. Intracawood
pembangunan
areal
kerja
pada
dan selain itu bagi
masyarakat
setempat ; Bahwa kemudian
atas
permohonan PT.
Gubernur Kepala
mengeluarkan rekomendasi Menteri
Kehutanan
permohonan
Daerah Tingkat bagi Penggugat
( Bukti P.4 ),
kepada
Intracawood
setelah
direncanakan
kegiatan
Menteri Kehutanan
Pengusahaan
sama patungan
Timur
yang ditujukan
kepada
Keuangan 4
ayat (1)
pada
Keputusan
Tanaman
Usaha
Nomor 421/Kpts-II/1990 dimana
sumber
Modal Pemerintah, penyertaan
Patungan
dengan pihak
Menteri
dengan
1994 ( Bukti P.5) ;
(BUMN milik Tergugat) dan dalam hal ini pendanaan akan mengacu
mengajukan
melalui surat
Hutan
untuk dikelola oleh Badan
merupakan kerja
I Kalimantan
Penggugat
Nomor 059/Int-TL/IX/94, tertanggal 10 September Bahwa
Manufacturing
Industri yang
PT. Inhutani I pembangunan HTI
Kehutanan
dan Menteri
dan Nomor 931/KMK/013/1990 pasal dananya
berasal dari penyertaan
Modal Swasta, Pinjaman Dana Reboisasi
Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
dan Pinjaman Dana
Sosial
yang penyalurannya dilaksanakan melalui
Bank Pemerintah yang ditunjuk ; Bahwa setelah dan
memenuhi
mendapatkan
segala
persetujuan
membentuk perusahaan patungan maka
PT. Central
Hutan Tanaman R.I. Nomor
Kehutanan
lalu diberikan
berdasarkan
areal seluas +
Menteri
yang ditentukan
dengan PT. Inhutani
13/Kpts.- II/1997. tanggal
Kecamatan
Hak Pengusahaan
Keputusan Menteri
6 Januari 1997
Kehutanan
untuk
42.050 Hektar
diberikan oleh
Pengusahaan Hutan Tanaman
Tergugat
meliputi
kepada Penggugat
untuk
I ( Bukti P.6),
yang
kawasan terletak di
Sesayap Kabupaten Bulungan di Propinsi Kalimantan
P.7). Hak
kegiatan
dari
Murdaya
Industri
hutan dengan
( Bukti
Cipta
persyaratan
Industri
Timur
( HPHTI)
untuk melaksanakan
ini
suatu
penanaman, pemeliharaan, pemungutan, pengolahan
dan pemasaran untuk jangka waktu 35 Tahun ditambah 1 (satu)
daur
tanaman pokok ; Bahwa
untuk
pembangunan kewajiban dalam
HTI,
dan
surat
merealisasikan Penggugat
dan
mewujudkan
telah memenuhi
persyaratan-persyaratan
Keputusan
Tergugat
kegiatan
semua
kewajiban-
sebagaimana
Incasu
tercantum
Nomor 13 /Kpts -II/1997
yaitu dalam bentuk : a. Membayar iuran dengan surat
Hak Pengusahaan Keputusan Direktur
Hutan
tanaman Industri sesuai
Jenderal
Pengusahaan Hutan
Nomor : 1619/IV-PPHH/1996 tanggal 6 Juni 1996 ( Bukti P-8a
dan P.
8.b) ; b. Menyelesaikan
Studi
Kelayakan/Fiasibility
Hutan Tanaman Industri dan telah dengan surat
study
mendapatkan
Pembangunan
pengesahan
Keputusan Direktur Jenderal
sesuai
Pengusahaan Hutan
Nomor 7525/IV-PPH/1995 tanggal 21 Desember 1995 ( Bukti p.9 ); c. Penataan tata batas/areal kerja HPHTI sepanjang dengan PT. d.
Telah
60 km berbatasan
Inhutani I, PT. Adindo Hutani Lestari ;
menyelesaikan
(“ Amdal”). Rencana
analisa Pemantauan
mendapatkan persetujuannya
dari
mengenai dampak Lingkungan Direktur
Jenderal
lingkungan
dan
telah
Perlindungan
Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
dan
Pelestarian
Kehutanan
alam/ Ketua
melalui Surat
Komisi
Pusat
Amdal
Departemen
Nomor 157/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal
5
Agustus 1999 ( Bukti P.10) ; e. Menyerahkan Rencana Kerja Pengusahaan ( RKHPTI)
dan
Kehutanan
sesuai
IV/98 tanggal
telah
mendapat persetujuan
dengan
Surat
Pembinaan
Oktober
Menteri
Nomor 710/KPTS-
P.11) ;
Masyarakat
mendapat persetujuan dari Direktorat Produksi sesuai dengan
dari
Keputusan
22 Oktober 1998 ( Bukti
f. Studi diagnostik
Hutan Tanaman Industri
Desa
Hutan
Jenderal Pengusahaan
telah Hutan
Surat Nomor 952/VI/PHT-4/1999 tanggal 13
1999 ( Bukti P.12) ;
Bahwa Cipta Murdaya penanaman
sebelum terbentuknya
perusahaan
telah melaksanakan
kewajibannya
secara
fisik
terhadap
seluas kurang lebih 715, 88 Hektar
areal
patungan
PT. Central
untuk merealisasikan
Hutan
Tanaman Industri
dengan sepenuhnya
menggunakan
dana sendiri sebesar kurang lebih Rp. 2.147.076.398,- ( dua milyar seratus empat puluh tujuh tujuh puluh enam ribu
tiga ratus
sembilan puluh
delapan rupiah) ; Bahwa terbentuk
setelah perusahaan patungan ( badan hukum patungan)
antara
PT. Inhutani I dengan
dengan nama PT. Intraca Hutani Lestari dipersyaratkan
peraturan
pemerintah incasu Menteri
R.I.
Nomor
atas areal seluas
yang berlaku, maka Surat
838/Kpts-II/1999 Menteri
Keputusan
tanggal 15 Oktober Kehutanan
Nomor
pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman +
Sesayap, Kabupaten Bulungan pokoknya memutuskan
Cipta Murdaya
Bukti P.13) sebagaimana
perundang-undangannya
perubahan Keputusan
13/KPTS-II/1997 tentang Industri
(
Menteri Kehutanan menerbitkan
Kehutanan
1999 tentang
PT. Central
42.050 Ha. yang terletak di Kecamatan di Propinsi Kalimantan
untuk mengubah nama
Timur yang pada
badan
Murdaya menjadi
hukum yang
semula
atas nama PT. Central Cipta
PT. Intraca
Hutani
Lestari dengan peralihan segala hak dan kewajibannya
( Bukti
P.14); Bahwa dengan penerbitan Keputusan
Nomor
838
Surat Keputusan yang baru incasu
/Kpts –II/1999
tersebut, jelas menunjukkan
Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
bahwa Penggugat kewajiban
telah memenuhi semua persyaratan –persyaratan
yang ada dalam Surat
Keputusan
casu Nomor 13/Kpts-II/1997 dalam rangka Industri dan karenanya masing-masing
dan
Tergugagt terdahulu in
Pembangunan Hutan Tanaman
kedua Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat
dengan Nomor 13/Kpts-II/1997 juncto Nomor 838/Kpts
II/1999 tersebut sah dan mengikat secara yuridis ; Bahwa setelah mulai melaksanakan
mendapaptkan Hak Pengusahaan HTI, Penggugat penanaman yang sampai
saat initelah
terealisir
kurang llebih seluas 4.418,04 (hektar ( empat ribu empat ratus delapan belas koma nol empat hektar ) terhadap Industri puluh
seluas 16. 642.52 hektar (
areal efektif
Hutan
enam belas ribu
dua koma lima dua hektar ) yang
terdiri
Tanaman
enam ratus empat
dari
jenis
tanaman
acacia Mangiun, Gmelina sp. Acacia Spp. Tanaman Unggulan, Spesies lain
sesuai dengan Rencana Kerja Pengusahaan Hutan
Industri yang telah disahkan
oleh Pejabat yang berwenang ;
Bahwa target realisasi penanaman semata-mata adanya kebijakan Reboisasi oleh tersebut
pembuatan
program
justru
untuk membiayai
tanaman
Dana Reboisasi
kegiatan
dan /atau dan
pembangunan
berkembang disebabkan
dapat tercapai, karena
penghentian penyaluran pinjaman Dana
persemaian
penanaman, pemeliharaan dilain pihak
belum
Menteri Kehutanan, pada hal
terutama dipergunakan
perencanaan,
Tanaman
persiapan,
pengadaan bibit,
sebagainya ;
Hutan Tanam
Sedangkan
Industri
ini bisa
adanya dukungan pendanaan dari pemerintah
melalui Dana Reboisasi , mengingat kegiatan HTI ini sulit mendapatkan pinjaman
perbankan
komersial sebagai akibat tingginya
serta pengembalian investasi yang relatif dalam penjelasan Umum Peraturan tentang
Hak Pengusahaan
( Bukti P.15).Selain itu yang
diokupasi oleh
realisasi
pula
resiko usaha
lama sebagaimana tertuang
Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1990
Hutan Tanaman Industri ( “PP No.7/1990” ) masih
banyak areal daerah HTI Penggugat
Penduduk
setempat
sehingga
penanaman. Sungguhpun demikian, Penggugat
menghambat
tetap melakukan
kegiatan pemeliharaan tanaman dengan sepenuhnya pembiayaan
dari
Sawasta ( Bukti P.16); KEPUTUSAN TERGUGAT
A QUO
CACAT
YURIDIS
DAN
BERTENTANGAN ASAS-ASAS UMUM PEMRINTAHAN YANG BAIK :
Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
Bahwa yang baik
dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan
dan administrasi yang baik ( behaoorlijk bestuur ), maka badan
atau pejabat
tata
usaha negara
pemerintahan
tidak cukup
akan tetapi
juga
jawabkan
menurut
kepatutan
dalam menyelenggarakan
urusan
asal ada dasar hukumnya ( wetmatig) saja,
tindakannya tersebut harus hukum dan
diterima
dapat
oleh
rasa
dipertanggungkeadilan
dan
masyarakat serta tidak bertentangan AAUPB ;
Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2002 , Surat Keputusan
Nomor
tentang Pencabutan
9960/Kpts-II/2002
Keputusan
Menteri
Tergugat
menerbitkan
tertanggal 30 Oktober 2002 Kehutanan Nomor 838/KPTS-
II/1999 tantang Pemberian Hak Pengusahaan
Hutan Tanaman Industri
seluas + 42.050 Hektar atas nama PT. Intraca Hutani Lestari di Propinsi Kalimantan
Timur
yang
menjadi obyek gugatan
a quo
( Vide
Bukti
P.1) ; Bahwa Tergugat,
penerbitan Surat
bertentangan
berlaku, dan melanggar
Keputusan Tergugat a quo tersebut oleh
dengan peraturan
larangan penyalahgunaan wewenang,
berbuat sewenang - wenang serta
bertentangan
Umum Penyelenggaraan Pemerintah van behoolijk bestuur),
perundang-undangan yang larangan
dengan
Asas-asas
Yang Baik ( Algemene
beginselen
karena tanpa didasarkan pada pertimbangan dan
alasan yang cukup, sehingga Keputusan
a quo tersebut
secara yuridis
tidak sah dan/atau batal demi hukum ; Keputusan Tegugat a quo
melanggar
atau bertentangan
dengan
peraturan perundang-undagan yang berlaku ( Pasal 53 ayat 2 huruf a) ; Keputusan dan
Tergugat a quo melanggar ketentuan yang bersifat
Asas Audi Et Alteram Partem; Bahwa salah satu
Keputusan
atau
seseorang yang
akan
pengertian dari tindakan
kesempatan juga
Pemerintah
sebelum
untuk membela diri ( asas
merupakan
terkecuali Republik
AAUPB, ini adalah
hak asasi
yang
dan merugikan
bersangkutan
audi et alteram
didalam
setiap
sebelum dijatuhkan kepada
bertentangan dengan kepentingan
orang itu tidak dikeluarkan
itu
prosedural
setiap negara
Indonesia, dijamin sebagai
diberikan
partem ). Asas hukum, tidak
ukuran atau kriteria
Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
keadilan dalam
setiap
proses
hukum yang
tujuannya adalah
mencari
kebenaran materiil ; Bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Keputusan Tergugat a quo, tidak
pernah memberikan kesempatan
memberikan klarifikasi
HTI
tersebut
Penggugat
serta pembelaan dengan menjelaskan
kondisi Hutan Tanaman Industri Penggugat, apa lagi
kepada
yang dibangun
dan
untuk
mengenai dikelola oleh
mendengarkan usul Penggugat agar pembangunan
diteruskan
dengan
dana
sepenuhnya
dari pihak
swasta ; Bahwa
Penggugat
menghadap Menteri dibawah
Menteri
telah
Kehutanan Kehutanan
beberapa
untuk
Tergugat Nomor
Penggugat
Nomor 677/I-Sekmen/2002 (
menanggapinya 9960
memberikan
perihal
untuk
dengan
yang
dan
tidak memberikan
sebagaimana Bukti
mengeluarkan
pencabutan
Pejabat
penjelasan
Tergugat
tanggapan dan tidak mau menerima suratnya
berusaha
ataupun menemui Jajaran
klarifikasi, akan tetapi sama sekali
dalam
kali
ternyata
P.17). Surat
menjadi
Justru
Keputusan
obyek
gugatan
dalam perkara a quo ; Bahwa
selain
huruf c Keputusan Intraca Hutani Nomor 34 Menteri
itu pula dalam Tergugat
Lestari
bagian pertimbangan
a quo yang
terbukti
berbunyi
(konsiderans)
bahwa
telah melanggar Peraturan
Tahun 2002 Pasal 93 ayat (2)
butir
“ PT.
Pemerintah
c dan
Keputusan
Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 Pasal 15 ayat (1)
huruf
i
telah layak untuk dicabut ; Bahwa jika Penggugat
seandainya
benar
melakukan
konsiderans huruf c Keputusan Pemerintah Nomor Penyusunan
quod
34
Rencana
Penggunaan
Kawasan
1,2, 3 dan
khususnya
Tahun
Non
menurut Tergugat bahwa
pelanggaran
panjang
dahulu
bunyi
Tergugat a quo, maka menurut Peraturan 2002
tentang
Tata
Hutan
dan
Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan
Hutan
dan
Hutan ( “PP. No.34/2002”) dalam pasal ayat
4 ( Bukti P.18) yang
menyatakan bahwa sebelum melakukan pencabutan terlebih
sebagaimana
peringatan tertulis
peringatan masing-masing
ijin
93
ayat
pada pokoknya perlu
diberikan
sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka 30 (tiga puluh ) hari
kerja, namun
Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
kenyataanya hal tersebut Tergugat langsung 9960
tidak pernah
menerbitkan
Tergugat bahkan
Keputusan Menteri Kehutanan
yang menjadi obyek gugatan
Penggugat men - Somier
dilakukan oleh
a quo. Untuk
itu dalam perkara ini
Tergugat untuk membuktikan adanya
tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. Keputusan
Nomor
Menteri
peringatan
Kehutanan Nomor
6887/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara pengenaan sanksi Administratif atas Pelanggaran Izin
Izin Usaha Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan dan
Usaha
Industri Primer
dasar hukum
oleh Tergugat
Hasil Hutan, secara
( buikti P.19 ) yang dijadikan
tata urutan peraturan
berada dibawah Peraturan Pemerintnah pelaksana dari
Nomor
34/2002,
perundangan
karena merupakan
dimana
peratutan
sudah seharusnya
Tergugat
mengikuti dan tunduk pada yang lebih tinggi tersebut ; Berdasarkan uraian
butir 22 sampai dengan butir 25 telah menjadi
terang dan jelas bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundangan berada
dibawah
Peraturan
Pemerintah
karena
Pelaksana dari PP Nomor 34/2002, dimana mengikuti dan tunduk Tergugat
sudah seharusnya
pada aturan yang lebih tinggi
dan
Tergugat
juga
bahwa
telah melanggar peraturan perundang - undangan yang bersifat
prosedural /formal dan karenanya secara
merupakan peraturan
otomatis
Bahwa
Surat
Keputusan Tergugat
a quo
tidak sah/atau batal demi hukum ;
dalam buku Pengantar Hukum Administrasi Negara
yang
dikarang oleh Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirjo cetakan kesepuluh yang diterbitkan oleh PT. Ghalia
Indonesaia pada halaman 90 mengenai asas-
asas Pemerintahan Yang
Baik
bahwa “ Konsiderans
terdapat satu azas
( pertimbangan motivering) dari Keputusan
cocok dengan
atau dapat membenarkan
konsiderans
tersebut
pergunakan
fakta-fakta
Bahwa
yang menyatakan
dan
bahwa
diktum
wajib
(penetapan ) dari pada
konsiderans
tersebut
mem-
yang benar ;
dalam bagian konsiderans (pertimbangan)
Surat Keputusan Tergugat a quo yang pada
pokoknya
huruf b angka 1 berbunyi “ tidak
menyerahkan Rencana Kerja Tahunan Tahun 1999 sampai dengan 2002 dan Rencana Kerja Lima Tahunan
sesauai Pasal 15 ayat (1) huruf i
Keputusan Keputusan Menteri Kehutanan Bahwa
6887/Kpts-II/ 2002 ;
Tergugat dalam mengambil Keputusannya telah Meng -
Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
abaikan fakta-fakta terhadap
yang relevan juga tidak pernah melakukan penelitian
aspek
didasarkan
pemenuhan kewajiban
asumsi
Penggugat
semata, inkonsistensi
Tergugat
dan
tersebut
terlihat pada bagian konsiderans, dimana dinyatakan bahwa tidak menyerahkan Rencana
Kerja Tahunan
sebagai
hanya dapat
Penggugat
salah satu dasar
pertimbangan pencabutan, namun nyatanya pada kurun waktu priode 1999 sampai dengan 2002 Kerja
Tahunan
tersebut Penggugat telah menyerahkan Rencana
sebagaimana dipersyaratkan
oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku ; Adapun fakta-fakta yang relevan yang telah diabaikan oleh Tergugat bahwa
Penggugat
peraturan
telah memenuhi persyaratan
perundangan
yang berlaku yakni
yang ditentukan oleh
dengan talah menyerahkan
Rencana Kerja Tahunan (RKT) HTI sebagai berikut : - Untuk Tahun 1998/1999 dan telah disahkan oleh Departemen
Kehutanan
Propinsi
Kalimantan
Kantor Wilayah Timur
dengan
Nomor : 109/Kpts/KWL/RRL-1/1998 tanggal 14 April 1998 ( Bukti P.20); -
Untuk
Tahun
1999/2001
dan telah disahkan
Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi
oleh Kantor Wilayah Kalimantan
Timur
dengan Nomor 50/Kpts/KWL/RRL-1/1999 tanggal 30 Maret 1999 ( Bukti P.21) ; -
Untuk
Tahun 2000/2001
dan telah disahkan
Departemen Kehutanan dan Perkebunan
Propinsi
oleh Kantor Wilayah Kalimantan
dengan Nomor 96/Kpts/KWL-S.1/2000 tanggal 23 Pebruari
Timur
2000 ( Bukti
P.22) ; -
Untuk Tahun 2001 dan telah disahkan Kehutanan
dan Perkebunan
Kantor wilayah
Propinsi Kalimantan
Departemen
Timur dengan
Nomor : 131/Kpts/KWL.S.I/2001 tanggal 29 Maret 2001( Bukti P.23 ); Sedangkan mengenai rencana kerja lima tahunan dimaksud
Tergugat
sesungguhnya tidak diatur
kewajiban bagi Pemegang sesasuai
HPHTI
dengan PP Nomor 7
Surat Keputusan
Peberian
(RKL) sebagaimana atau
tidak ada
untuk menyusun RKL. Hal tersebut
/1990 Pasal 12 ( vide bukti P.15) dan
HPHTI
incasu
Keputusan Nomor
13/Kpts-
II/1997 juncto Nomor 838/Kpts-II/1999 juga tidak diatur ;
Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
Berdasarkan yang mendasari
uraian –uraian dikeluarkannya
tersebut diatas, maka pertimbangan diktum berupa Pencabutan ijin
HPHTI
tidak sesuai dengan fakta-fakta dilapangan, dimana dari bukti-bukti yang ada terlihat
bahwa Penggugat
perundangan
yang
berlaku
karenanya
tidak ada dasar
pencabutan. Terlebih
telah nyata-nyata memenuhi
dengan
telah
yuridis
menyerahkan
peraturan RKT
dan
dan alasan
untuk melakukan
lagi dalam PP Nomor 34/2002
sebagai peraturan
yang menjadi dasar dan landasan
hukum pencabutan
Tergugat tersebut
dalam ketentuan, Pasal 93, telah jelas disebutkan bahwa suatu hak dapat dicabut apabila
tidak menyerahkan
Rencana Kerja Tahunan. Merujuk
pada ketentuan tersebut dapat ditafsirkan Pemegang
Ijin
atau Hak
secara a contrario, dimana jika
tidak melanggar kewajibannya (memenuhi
kewajibannya) untuk menyerahkan Rencana Kerja Tahunan tersebut sudah seharusnya
dan spantasnsya hak-haknya
tetap
diberikan
perlindungan
atau dalam arti kata ijin usaha yang bersangkutan tidak dicabut ; Bagaimana
jaminan kepastian hukum dari suatu Keputusan yang
telah dikeluarkan secara sah dan nyata-nyata tidak ada alasan yang cukup untuk dilakukan
pencabutan kemudian dibatalkan
Tergugat. Dengan Keputusan
demikian
Tergugat
telah
a quo
menjadi
terang dan jelas bahwa
telah melanggar
undangan yang berlaku dan karenanya
secara sepihak oleh
peraturan perundang-
Keputusan
Tergugat a quo cacat
yuridis dan karenanya batal demi hukum ; KEPUTUSAN
TERGUGAT A QUO TELAH MELANGGAR
LARANGAN
KESEWENANGAN-WENANGAN (Pasal 53 ayat 2 huruf c) : Bahwa dalam bagian Tergugat maupun
konsiderans
huruf
b angka 1
a quo yang berbunyi … dinilai tidak layak baik finansial dalam
melaksanakan kegiatan
Keputusan
dari segi teknis
pembangunan
Hutan
Tanaman Industri sesuai Pasal 1 A butir 4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
8678/Kpts-II/2002 tanggal 12 September 2002 ;
Bahwa
Tergugat
telah bertindak
sewenang-wenang
dengan
menyatakan bahwa secara finansial dinilai tidak layak untuk melanjutkan kegiatan
Pembangunan
memperhatikan
semua
Hutan factor
bersangkutan secara lengkap dan
Tanaman yang
Industri
relevan dengan
wajar
sehingga
karena
tidak
kasus
yang
tampak adanya
Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
ketimpangan ; Bahwa
semenjak terhentinya sumber
Reboisasi dan belum ada kepastian yang sebagai pembangunan
pendanaan
pinjaman Dana
jelas untuk dapat dipergunakan
HTI ( Bukti P.24), maka PT.Central Cipta Murdaya
selaku pemegang saham Penggugat telah mengambil langkah strategis untuk tetap melakukan terdapat
meneruskan kegiatan pembangunan pengambilalihan
kepemilikan
PT.
pada Penggugat, sehingga HTI PT. Intraca
menjadi usaha HTI Swasta
dengan
cara
Inhutani I yang Hutani
Lestari
Murni ( Bukti P.25) . Bukti komitmen dari
pemegang saham Penggugat HTI
saham
HTI
tersebut untuk melanjutkan kegiatan
usaha
adalah dengan tetap melaksanakan kegiatan pemeliharaan tanaman
yang berada dilokasi HTI ; Keinginan PT. Central
Cipta Murdaya
oleh Pemerintah Cq. Departemen Kehutanan sendiri pihaknya
bersedia
pemgembangan pembangunan
untuk
HTI mengingat
ini seharusnya
didukung
karena dengan
dananya
meneruskan
pembangunan
banyak manfaat
HTI tersebut. Selain
itu
PT
yang didapat dari
Central
Cipta
Murdaya
bersedia untuk mengembalikan
setoran
dan Pinjaman Dana Reboisasi
yang sudah disalurkan. Tindakan pemegang
saham
Penggugat
ini
sebenarnya
Kehutanan
dan Perkebunan
Kehutanan
Nomor
perihal Restrukturisasi antara lain
Penyetoran
dan
Modal Pemerintah
didasarkan
pada
saat
melalui Surat
pada
itu
922/Menhutbun –VI/1999 tanggal 3 HTI
Patungan
kebijakan Menteri
Agustus
yang dalam suratnya
bahwa salah satu alternatif
Mengteri 1999
disebutkan
yang dapat ditempuh untuk
kelanjutan pembangunan HTI Patungan adalah dengan cara komposisi pendanaan pembangunan HTI Patungan ( Bukti P.26) ; Bahwa usulan pengambil alihan saham PT. Inhutani I yang berada di PT. Intraca Kehutanan P.27)
Hutani Lestari pada prinsipnya
melalui
Direktur
dan Tergugat
Keuangan
untuk
Bina Produksi
Kehutanan ( Bukti
telah meneruskan permohonannya kepada
dimintakan
sekarang belum juga
Jenderal
telah disetujui oleh Menteri
ada
persetujuannya
( Bukti
P.28).
Menteri Sampai
persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai
rencana atau usulan PT. Central Cipta Murdaya tersebut, justru Tergugat melakukan pencabutan ijin HPHTI tersebut ;
Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
Bahwa
Tergugat juga telah bertindak sewenang-wenang
menyatakan bahwa rencana teknis kegiatan
Pembangunan
Hutan
menyerahkan rencana kerja Kerja lima Tahunan pertimbangannya Pasal 12 tentang ketika
Tahunan,
sebagaimana
dan juga
Tergugat
dimaksud
tidak diatur
Pengusahaan
hendak
Tergugat
telah tidak
sedangkan mengenai
Rencana
Tergugat dalam bagian
dalam PP
tidak diatur dalam penerbitan
pemberian Hak
Penggugat,
dinilai tidak layak untuk melanjutkan Tanaman Industri karena
sesungguhnya
dengan
Nomor 7 /1990
Surat
Keputasan
Hutan Tanaman Industri.
melakukan
pencabutan
terhadap
Baru HPHTI
baru meminta untuk diserahkan/ Rencana Kerja
Lima Tahunan yang mana didasarkan pada peraturan yang baru yang belum disosialisasikan dengan baik jelas-jelas bahwa
Tergugat telah
Berdasarkan uraian – uraian jelas jika
semua maka
Keputusan
Tergugat a quo
KEPUTUSAN
bertindak
Tergugat tidak
tersebut akan
a quo,
sewenang-wenang
diatas telah
factor-faktor
Tergugat
Tergugat
kepada Industri Kehutanan. Hal ini
menjadi
terang
menjadi
dan
pertimbangan
sampai menerbitkan
Oleh karenanya
;
Surat
Surat Keputusan
cacat yuridis dan batal demi hukum ; TERGUGAT
A QUO
MELANGGAR
ASAS
TIDAK
CERMAT : Bahwa Tergugat
dalam
a quo
teknis maupun hutan
bagian konsiderans
yang
huruf
berbunyi “ dinilai
finansial dalam
b angka
tidak layak
melaksanakan
1 Keputusan baik
kegiatan
dari segi
pembangunan
tanaman Industri sesuai pasal 1 A butir 4 Keputusan Menteri
Kehutanan
Nomor 8678/KPTS-II/2002 tanggal 12 September 2002 “ ;
Bahwa mengambil
Tergugat telah bertindak keputusan
pembangunan
faktor-faktor penelitian
dari segi teknis untuk melaksanakan
HTI bahwa
karena
tidak
mempertimbangkan
yang menguntungkan Penggugat atau tidak mengadakan yang dikemukakan oleh seorang warga
Ketidak cermatan melakukan
dalam
dengan menyatakan pada pokoknya bahwa PT.
Intraca Hutani Lestari tidak layak kegiatan
tidak cermat dan ceroboh
penelitian
masyarakat ;
dan kecerobohan Tergugat adalah dengan tidak dilapangan, dimana terdapat
fakta-fakta
yang
menunjukkan bahwa :
Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
- Potensi pertumbuhan ribu -
realisasi tanaman
empat ratus hektar ) relatif baik ;
Kegiatan penanaman penghentian
dihentikan
kebijaksanaan
pemerintah,
namun
tetap
dengan biaya sepenuhnya diokupasi penduduk -
seluas 4.418,04 Ha ( empat
Areal Hutan
penyaluran
Dana
diselenggarakan swasta
setempat
karena adanya
dan
Reboisasi
oleh
kegiatan
pemeliharaan
sebagian
lahan HPHTI
sehingga tidak dapat optimal ;
tanaman Industri PT. Intraca Hutani Lestari merupakan
zona penyangga Inhutani
semata-mata
yang dikelola
secara
I /PT. Intracawood/FSC yang
terpadu dengan HPH PT. telah lulus ekolabel
Lembaga
Ekolabel Indonesia dan saat ini sedang menyelesaikan proses sertifikasi oleh Smart Wood /FSC ; Bahwa
apa yang Itelah dilakukan Penggugat tersebut
nyata-nyata
telah sesuai dengan jiwa dan semangat dari Undangkannya : Undang – undang
Kehutanan
Penyelenggaraan kerakyatan,
keadilan,
hutan secara
2
dan
tujuan yaitu
manfaat
dan Lestari,
kebersamaan, keterbukaan
yang telah berusaha mengelola
teknis tersebut semata-mata adanya kebijakan pemerintah
terang
dan jelas
bahwa
Reboisasi. Dengan demikian telah Tergugat
Keputusan a quo telah melanggar asas kecermatan karenanya cacat Bahwa
dan keterpaduan.
dapat dinilai sebagai tidak layak teknis, padahal
menghentikan penyaluran Dana
menjadi
Asas
berazaskan
suatu perusahaan
lestari
ketidaklayakan
Pasal
kehutanan
Bagaimana munkin
yang
pada
dalam menerbitkan dalam AAUPB dan
yuridis ;
ketidak
cermatan
Tergugat juga
dapat terlihat
penentuan
batas waktu 30 ( tiga puluh ) hari
keputusan
a quo, tetapi tidak dijelaskan 30 hari tersebut terhitung sejak
kapan, apakah sehjak
dikeluarkannya
untuk
dari
melaksanakan
keputusan a quo atau sejak
diterimnya ; KEPUTUSAN GUNAKAN
TERGUGAT WEWENANG
TELAH DIBUAT ( deournement
DENGAN
MENYALAH-
de pouvoir) (Pasal 53 ayat 2
huruf b) ;
Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
Bahwa Tergugat dalam bagian diktum kedua angka 2 dan 3 dan diktum keempat huruf c.1 menyatakan “ Kedua
dan c.2 Surat Keputusan Tergugat
a quo
sebagai berikut :
: 2. Menyerahkan kantor , diareal
barang-barang tidak bergerak
gudang , HPHTI
tanaman
kepada
( bangunan
dan lain-lain ) yang berada
pemerintah
cq.
Departemen
Kehutanan ; 3. Menyelesaikan/melunasi seluruh kewajiban pengembalian pinjaman dana
reboisasi
serta
kewajiban lain ditetapkan
pemerintah ; “ Keempat : c. ….dengan ketentuan bahwa : c. 1. Barang-barang
tidak
bergerak
menjadi
milik
negara
tanpa ganti rugi ; c. 2. Barang-Barang bergerak yang berada Pengusahaan
Hutan
sebagai jaminan
Tanaman
dalam areal Hak
Industri
digunakan
apabila masih ada tunggakan atau
kewajiban lain yang belum dilunasi ; Bahwa dalam diktum kedua dan diktum keempat tersebut, Tergugat telah nyata-nyata bertindak melampaui kewenangannya, karena tindakantindakan
tersebut
dan bukan dalam bahwa
dengan
sangat jelas 1999
merupakan
rangka kegiatan administrasi
kewenangan
berkaitan
Mei
secara hukum
tindakan
negara. Bukan hanya itu
untuk melakukan tindakan pengembalian
pinjaman
terdapat dalam Akta Perjanjian antara Penggugat
Kreditur
Bank
untuk memperoleh
tidak terbatas
yang
dana reboisasi
sudah
dan PT. Bank Mandiri ( dahulu bernama Tergugat ( Bukti P.29 ),
dimana dalam Perjanjian tersebut pada Pasal 15 bahwa
keperdataan
Kredit Nomor 6 tanggal 28
PT. Bank Exim ) yang merupakan kuasa dari
pokoknya
keperdataan
berhak
(3) ditentukan
melaksanakan
hak-haknya
selaku
pembayaran kembali Hutang termasuk
pada pelaksanaan
hak Bank
pada
tetapi
terhadap barang-barang
agunan jika Penggugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya ; Berdasarkan uraian –uraian
tersebut telah jelas bahwa
telah mencapur adukkan kewenangan dalam urusan pemerintahan
Tergugat dengan
Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
tindakan keperdataan dan karenanya dapat merusak negara
agar
pengelolaan
pemerintahan
Dengan demikian Keputusan Tergugat
sistem administrasi
dapat berjalan dengan baik.
a quo cacat
yuridis dan karenanya
demi hukum haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tata
Usaha Negara
Jakarta ; KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO TELAH MELANGGAR ASAS MOTIVASI UNTUK SETIAP KEPUTUSAN Bahwa
pengertian
:
asas
Motivasi
untuk
menghendaki Keputusan Tata Usaha Negara motivasi
ini
harus didasari alasan atau
yang cukup termasuk harus adil dan
Keputusan
setiap Keputusan
jelas
dalam mengambil
( buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikarang
Martiman Prodjodihardjo, SH. butir Ad. 5, halaman 105) ; Bahwa Surat Keputusan oleh Tergugat
tanpa
Motivasi
alasan
dan
tertuang dalam
alasan
Tergugagt a quo tersebut telah diterbitkan dan motivasi
yang mendasari
yang cukup
Tergugat
jelas
dan adil.
tersebut sebagaimana
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4896/Kpts-II/2002
tentang Penanganan pertama, tujuan
Perusahaan HTI Patungan ( Bukti P.30 )
pembangunan HTI dapat
tercapai ,
adalah
kedua keuangan
negara dapat diselamatkan, ketiga kelanjutan usaha BUMN
terjamin .
Namun pada kenyataan Tergugat tidak pernah mempertimbangkan secara adil
dan jelas, pihak swasta
yang
telah bersungguh-sungguh
bertanggung jawab dalam pembangunan dan pengelolaan untuk melanjutkan alih saham
dan
HTI dan berniat
Program pembangunan HTI dengan cara mengambil
milik BUMN
Tergugat serta akan
dana reboisasi sesuai dengan
mengembalikan pinjaman
jadwal yang ditentukan dalam perjanjian
Kredit ; Inkonsistensi dalam Motivasi dilihat
alasan Tergugat tersebut dapat
dari motivasi dan alasannya, dimana
pembangunan Hutan
tanaman
dilain pihak ternyata
Tergugat
usaha
dan
HTI
incasu HPHTI
adanya keinginan
Industri
Tergugat berkeinginan agar dapat terlaksana, akan
telah melakukan pencabutan
tetapi
ijin suatu
Penggugat yang nyata-nyata membuktikan
yang besar untuk melanjutkan program pembangunan
dan pengelolaan HTI dengan biaya dan resiko sendiri sesuai dengan asas kelestarian hutan ;
Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
KEPUTUSAN
TERGUGAT A QUO
MELANGGAR
ASAS
KEPASTIAN
HUKUM: Menurut pengertian sikap
asas Kepastian
atau Keputusan
menimbulkan
Pejabat
keguncangan
Administrasi Negara
Hukum ini
Administrasi
Negara
hukum dan status
karangan
menghendaki tidak
boleh
hukum ( buku Hukum
Prof. Dr. Mr. Prajudi S. Atmosudirjo
Penerbit PT. Ghalia Indonesia halaman 92) ; Bahwa dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat
menimbulkan ketidak kehutanan. akibat
pastian
Keguncangan
dari kebijakan
program
hukum dan keguncangan
dan
ketidakpastian
di sektor
berusaha
ini sebagai
yang berubah –rubah, padahal secara
pembangunan
HTI
ini sebenarnya
A quo
histories
merupakan
program
pemerintah ; Bahwa sebenarnya kegiatan penanaman
sampai dengan 1999
berlangsung dengan baik, namun setelah adanya perubahan melalui
penghentian penyaluran Dana Reboisasi membuat
kebijakan
kegiatan tidak
dapat berlangsung optimal. Sejak Tahun 1999 Penggugat tetap melakukan kegiatan penanaman dan untuk lebih menjamin keberlangsungan HTI tersebut, Penggugat merencanakan BUMN Tergugat dengan cara tidak ada kepastian adanya
Pengambil alihan saham milik
swasta murni, akan tetapi sampai saat ini
mengenai
perubahan kebijkan
Penggugat
usulan
Penggugat. Justru
ini mengakibatkan
dengan
dicabutnya ijin HPHTI
dengan alasan tidak layak finansiil. Padahal regulasi yang
dijadikan dasar oleh Tergugat yaitu Nomor hanya merupakan bukan sebagai Sedangkan
usaha
gambaran
sarana
kondisi pelaksanaan
Keputusan maupun peraturan
perundangan-undangan
Dengan demikian telah Keputusan Tergugat
yang lama pencabutan
melakukan suatu pelanggaran
a quo
menjajdi terang, dan telah diterbitkan
tersebut
pembangunan HTI
atau tolak ukur untuk mencabut ijin
dalam regulasi-regulasi
dapat dilakukan karena
4895/KPTS-II/2002
HPHTI .
ijin
hanya
terhadap
Surat
yang berlaku ; jelas bahwa Surat
dengan melanggar asas
Kepastian Hukum ; Bahwa maka tindakan
dengan
diterbitkannya
Tergugat telah
Surat Keputusan Tergugat a quo,
memenuhi
sebagaimana dimaksud Pasal
Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
53 ayat (2) hurub a, b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta melanggar
AAUPB, oleh karena itu penerbitan Surat Keputusan Tergugat
a quo cacat hukum
dan sudah sepatutnya terhadap Surat Keputusan
a quo yang demikian haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; URGENSI PENUNDAAN
PELAKSANAAN
KEPUTUSAN TATA USAHA
NEGARA A QUO : Bahwa berdasarkan
Pasal 67 (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun
1986, pada pokoknya menyatakan gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya yang
Keputusan
digugat.
sebagaimana Keputusan
Badan atau Pejabat Tata Usaha
Namun
demikian
ditentukan
dalam Pasal
Tata Usaha
Negara
jika
incasu
Negara
terdapat alasan
yang cukup
67 (20), maka
pelaksanaan
Keputusan
Tergugat
a quo
tersebut dapat ditunda oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sampai adanya keputusan
yang
berkekuatan hukum tetap (inkracht van
Dampak yang akan ditimbulkan dilaksanakan
gewijsde
).
apabila KeputusanTergugat a quo tetap
adalah sebagai berikut :
a. Biaya Sosial Ekonomi : Bahwa
dengan dicabutnya
Hak Pengusahaan
Hutan Tanaman
Industri oleh Tergugat ( Menteri Kehutanan), Penggugat telah menderita berbagai macam 5 diatas
kerugian sebagai mana telah kami jelaskan dalam butir
dan untuk menghindari dari kemungkinan
besar lagi bagi
Penggugat seperti :
- Demontrasi dan Mobilisasi Massa -
sosial
pendatang -
besar-besaran
Terjadinya pemutusan hubungan kerja Konflik
kerugian yang lebih
yang terjadi
antara
;
massal ; masyarakat
lokal
dengan
;
Penjarahan sarana dan prasarana Base Camp (aset perusahaan ) oleh masyarakat sekitar ;
- Perambahan atau pencurian Hutan tanaman Industri oleh masyarakat sekitar ;
Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
- Okupasi lahan oleh masyarakat + 42.050 Hektar ; b.
Terganggunya kegiatan pelestarian lingkungan ; Bahwa
Industri,
dengan
maka
terhentinya
dicabutnya
terganggunya
pemeliharaan
sebagai tujuan
Hak Pengusahaan
kegiatan
Hutan
pelestarian
Hutan
Tanaman
lingkungan
karena
yang merupakan program penghijauan
pembangunan disektor kehutanan ;
Bahwa
berdasarkan
kedua alasan tersebut
diatas
maka cukup
alasan dan dasar untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat a quo maka demi efektifitasnya kepada
Pengadilan
pelaksanaan
Tata
Usaha
gugatan ini Negara
lebih lanjut Surat Keputusan
9960/Kpts-II/2002 Pengadilan
pengajuan
tanggal 30 Oktober
yang
memperoleh
Jakarta
untuk
menunda
Menteri Kehutanan
2002
kekuatan
kiranya kami mohon
sampai
hukum
adanya
Nomor putusan
tetap (inkracht
van
gewijsde) ; Bahwa
berdasarkan hal-hal tersebut diatas
Penggugat
mohon
kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut : DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN : -
Mengabulkan
permohonan, Penundaan
Pelaksanaan
Surat Keputusan
yang dimohonkan oleh Penggugat ; -
Memerintahkan
Tergugat
untuk
menunda
pelaksanaan
Surat
Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor 9960/KPTS-II/2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 838/KPTS-II/ 1999 tentang Pemberian Hak Penguasaan +
42.050 Hektar
Kalimantan Timur Hakim yang telah
Hutan Tanaman Industri
atas nama PT. Intraca
Hutani
seluas
Lestari di Propinsi
tanggal 30 Oktober 2002 sampai adanya keputusan memperoleh
kekuatan hukum tetap ( inkracht
van
gewijsde ) ; DALAM POKOK PERKARA : - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
-
Menyatakan
batal atau tidak
sah Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor 9960/KPTS-II/2002 tanggal 30 Oktober 2002 cabutan
Keputusan Menteri
tentang
Kehutanan
tentang
Nomor
Pemberian Hak Pengusahaan
R.I. Pen-
838/KPTS-II/1999
Hutan Tanaman
seluas + 42.050 Hektar atas nama PT. Intraca
Industri
Hutani Lestari di
Propinsi Kalimantan Timur ; -
Memerintahkan
kepada Tergugat untuk mencabut
Surat
Menteri Kehutanan R.I. Nomor 9960/KPTS-II/2002 tentang Keputusan
Menteri
Kehutanan
Pemberian Hak Pengusahaan 42.050 Hektar
Keputusan Pencabutan
Nomor 838/KPTS-II/1999 tentang
Hutan Tanaman Industri
atas nama PT. Intraca
seluas +
Hutani Lestari di Propinsi
Kalimantan Timur tanggal 30 Oktober 2002 ; -
Agar
menyatakan Penetapan
Jakarta
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Nomor 214/G/TUN/2002//PTUN-JKT, tanggal 2 Desember 2002
tetap dipertahankan
dan
berlaku
berkekuatan hukum tetap ( inkracht -
sampai adanya putusan
van gewijsde)
yang
dalam perkara ini;
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; Menimbang , bahwa
terhadap
gugatan
tersebut
Tergugat
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : A. KEPUTUSAN A QUO DIKELUARKAN DALAM KEADAAN MENDESAK : Dalam
rangka
sebagaimana
mengupayakan
diamanatkan
dalam
1999 tanggal
30 September
Tahun 2002
tanggal 18 Juni
Penyusunan Penggunaan
Rencana Kawasan
penyelamatan
(HTI)
khusus
2002
tentang Tata
Hutan
Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan
serta
tujuan
Hak
Dan
Hutan dan
Pengusahaan
hutan
PP No.7 Tahun 1990
Pengusahaan
Hak Pengusahaan
yang telah diberikan
Tahun
1999 tentang Kehutanan jo. PP No.34
tanggal 16 Maret 1990 tetang maka
hutan
Undang-Undang Nomor 41
Tanaman Industri sebagaimana dimaksud dalam
Industri
fungsi
Hutan
Hutan Tanaman
Tanaman Industri
kepada Penggugat, perlu segera dicabut
karena : Bahwa
untuk
pengurusan hutan
mencermati, atas
menelusuri
Pengelolaan dan atau
dan menilai pelaksanaan pemanfaatan
hutan ,
Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
maka perlu dilakukan pengawasan , baik yang
dilakukan
masyarakat
dari segi teknis maupun finansial
oleh Pemerintah, Pemerintah
sebagaimana
dimaksud
Daerah
maupun
dalam Pasal 59 s/d
oleh
Pasal 65
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 ; Bahwa Hutani
berdasarkan
hasil
evaluasi
Presentase
Lestari beserta Rekomendasi Restrukturisasi
mengacu pada Keputusan Menteri II/2002
Perusahaan
Sekretariat Pokja Restrukturisasi bahwa PHTI PT.Intraca
maka
dengan
Kehutanan R.I. Nomor 4895/KPTS-
tanggal 5 Juni 2002 tentang kriteria
Kelangsungan Usaha
HTI,
PT. Intraca
dan indikator
HTI Patungan
Penilaian
dan HTI
BUMN,
PHTI dan HTI BUMN berkesimpulan
Hutani Lestari tidak layak teknis dan tidak layak
finansial ( Vide Bukti T.1) ; Bahwa mampu
segi
untuk
teknis
memelihara,
dan finansial, menjaga
Perusahaan
dinilai
dan melestarikan
tanaman, sehingga dikuatirkan secara langsung maupun hutan tanaman
akan mendatangkan kerugian
masyarakat (Lokal, Nasional
tidak
asset hutan tidak
manfaat
bagi pembangunan dan
dan Internasional) karena
tidak terlaksana
secara optimal ; Manfaat hutan tanaman dimaksud
sangat diperlukan sebagai penopang
kehidupan ( tidak langsung ) bagi masyarakat dan pembangunan, seperti : - Sebagai
tempat hidup (habitat
sebagai tempat
hidup bagi
33.000 spesis tanaman
) flora dan fauna yang bermanfaat
+ 25.000 spesis
dan
sebagai
mamalia, +
reptilia
sumber plasma
nutfah/
tanaman obat-obatan ; -
Sebagai sumber oksigen. Dalam termasuk Indonesia Development
telah
kaitan ini, masyarakat
menyepakati
Internasional,
melalui komitmen
Clean
Mechanism (CDM) dan pengharusan pengelolaan hutan
berbasis sustainable forest management prinsiple
serta kemungkinan
investasi HTI sebagai alat penghapus hutang ( debt for nature .
Dalam CDM
carbon
dinyatakan bahwa
yang
akan memperoleh imbalan berupa incentif
trade. Sedangkan bagi negara negara
negara
industri
) diberikan
swaps )
mengabsorbsi melalui carbon
yang mengeluarkan carbon
( negara-
kewajiban untuk membayar kompensasi
bagi negara penghasil oksigen. Sedangkan
dalam Sustainable
forest
Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
management
principle
mensyaratkan
diatur bahwa
kayu yang dijual
negara-negara
berasal dari hutan
pembeli
tanaman
yang
dikelola secara lestari ; -
Sebagai pengatur system hidro – orologis ;
Sedangkan manfaat langsung yang nayata
bagi sektor
sektor
hilir
kehutanan
memberikan kontribusi
antara lain sektor
pertanian, pengairan,
perkebunan, industri dan lain-lain ; Bahwa hutan Indonesia masih tergolong sebagai hutan tropika dengan konfigurasi
daratan
yang
bergelombang, berbukit,
dan
bergunung
sehingga peka akan gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi serta kekurangan air ; Bahwa karena dari segi teknis dan finansial PT. INTRACA HUTANI LESTARI
tidak layak untuk memanfaatkan
pelaksanaan pengurusan
hutan ( menjaga, memelihara dan melestarikan hutan) atas dan atau pemanfaatan kemungkinan
hutan, maka untuk menghindari kemungkinan-
yang akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat, bangsa
dan negara seperti bencana atau
pengelolaan
bencana banjir
kebakaran
hutan pada
dan tanah langsor pada
musim kemarau
musim hujan yang sering
terjadi di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan
;
KEPUTUSAN A QUO DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM : Bahwa pada dasarnya semua orang telah mengetahui manfaat hutan bagi
kehidupan makhluk hidup. Mengingat betapa
kehidupan makhluk maka Tergugat
hidup
pentingnya
dan demi kepentingan Bangsa dan Negara,
mengambil
segera
langkah-langkah kebijakan
menetapkan keputusan a quo dengan alasan-alasan Bahwa
Undang-Undang
sumber
untuk
:
dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk
memajukan kesejahteraan umum sebagaimana 33
hutan bagi
kehidupan
Dasar dan
diamanatkan
1945, maka hutan sebagai
sumber
kemakmuran
dalam Pasal salah satu
rakyat harus
dijaga
kelestariannya untuk kemakmuran rakyat ; Bahwa selain sebagai sumber kehidupan
dan kemakmuran rakyat,
hutan mempunyai fungsi konservasi, fungsi lindung
dan fungsi produksi
Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan ; Bahwa
berdasarkan
asas
manfaat
sebagaimana
dimaksud
dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, maka Pemerintah yang dalam hal ini Menteri Kehutanan untuk mengatur hutan, hasil
yang telah diberi wewenang
dan mengurus segala
hutan
Tanaman
sesuatu yang berkaitan
Industri
dan lain-lain , serta
memperhatikan masyarakat adat yang diakui keberadaannya bertentangan
dengan
kepentingan
dengan
nasional
dengan
dan tidak
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Bahwa meskipun Tanaman dan
Industri
memelihara
hutan
Penggugat telah
(HTI), Penggugat fungsi
khususnya
hutan
Hutan
diberi izin pemanfaatan Hutan
tetap
berkewajiban
sehingga
Tanaman Industri
tujuan
penyelengaraan
dapat terwujud
kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan diamanatkan
menjaga
demi
sebagaimana
dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ;
KEPUTUSAN
A QUO
DITETAPKAN BERDASARKAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU : Dalam
menetapkan
pada ketentuan dasar
keputusan
a quo, Tergugat telah
peraturan perundang-undangan
yang digunakan
menetapkan
mengacu
yang berlaku ,Adapun
keputusan a quo
adalah sebagai
berikut : Bahwa
izin
pemanfaatan kawasan, hutan
perorangan, koperasi, badan hukum usaha usaha
milik
negara
atau
memelihara dan melestarikan dimaksud
daerah hutan
dapat diberikan kepada
milik swasta Indonesia
dengan tempat
dalam Pasal 48 ayat (3) dan (4)
dan
kewajiban menjaga, usahanya
sebagaimana
Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 ; Bahwa hutan
dan
selain lain-lain
Perundang-undangan yang mendapat
kewajiban
menjaga, memelihara
sebagaimana
ditentukan
melestarikan
dalam
mengenai kehutanan, setiap orang
peraturan
atau
badan
hak pengusahaan hutan produksi Cq. Hutan Tanaman
Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
Industri (HTI), wajib membuat Rencana Kerja 5 (lima) Tahun Pertama dan Rencana Kerja Tahunan Bahwa Nomor 838
(RKT) ;
sejak Menteri
Kehutanan
R.I. mengeluarkan
/KPTS-II/1999 tanggal 5 Oktober 1999 tentang
Hak Pengusahaan
Hutan
Tanaman Industri
Keputusan Pemberian
( HTI) seluas 42.050 (
empat puluh dua ribu lima puluh) hektar di Propinsi Kalimantan kepada PT Intraca
Hutani
Timur
Lestari ( Penggugat ). Penggugat tidak
menyerahkan RKT Tahun 1999 s/d 2002 dan Rencana Kerja
Lima
Tahunan ; Bahwa segera
sesuai
dengan
mengambil,
ketentuan
sikap untuk mencabut
sebagaimana dimaksud
berlaku,
izin
dalam Pasal 80 ayat ( 2 )
Nomor 41 Tahun 1999 tentang
HTI
Tergugat Penggugat
Undang-Undang
Kehutanan jo Pasal 49 ayat 1 huruf b
PP Nomor 34 Tahun 2002 . Rencana Hutan
yang
Pengelolaan hutan Pemanfaatan
dan Penggunaan Kawasan Hutan ; Bahwa
berdasarkan dalil-dalil
tersebut diatas , maka
secara
yuridis Keputusan Tergugat a quo telah memenuhi maksud Pasal 49 huruf b
Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Negara .
Dengan
memohon kiranya
demikian cukup
1. Menerima Eksepsi Absolud
kewenangan
bagi Tergugat
untuk
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
yang memeriksa perkara ini untuk
2. Menyatakan
beralasan
Tata Usaha
memutus
sebagai berikut :
Tergugat untuk seluruhnya ;
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai Absolut
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa a quo menurut
Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 ; 3. Menyatakan
gugatan
Penggugat
tidak
dapat
diterima
untuk
seluruhnya ; 4. Membebankan biaya perkara kepada Bahwa Jakarta
Penggugat ;
terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha
telah
menjatuhkan
putusan,
yaitu putusan
Negara
No.214/G.TUN/
Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
2002/P.TUN.JKT.
tanggal
27 Mei 2003 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : Dalam Eksepsi : - Menolak Eksepsi Tergugat
tersebut ;
Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan
gugatan
Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan
batal Surat Keputusan Tergugat ( Menteri
Republik Indonesia ) Nomor 2002 tentang Pencabutan Indonesia
Nomor
PT. Intraca
3. Memerintahkan
tanggal 30
Menteri
Kehutanan
tentang
Tanaman Industri
seluas
Oktober Republik
Pemberian Hak
+ 42.050 Ha. atas
Hutani Lestari di Propinsi Kalimantan Timur ;
Tergugat
untuk
mencabut Surat Keputusan
Ter-
gugat ( Menteri Kehutanan
Republik Indonesia ) Nomor 9960/Kpts-
II/2002 tanggal
2002 tentang Pencabutan
30 Oktober
Menteri
Kehutanan
Republik Indonesia
tentang
Pemberian Hak
Pengusahaan
seluas + 42.050 Ha. Propinsi 4.
Keputusan
838/Kpts-II/1999
Pengusahaan Hutan nama
9960/Kpts-II /2002
Kehutanan
Nomor 838/Kpts-II/1999 Hutan Tanaman
atas nama PT. Intraca
Hutani
Industri Lestari
di
Kalimantan Timur ;
Menyatakan Jakarta
Keputusan
Penetapan
Ketua
Pengadilan Tata Usaha
Nomor 214/G.TUN/2002/PTUN.JKT, yang
tanggal 2 Desember 2002 Keputusan
Menteri
tentang
Kehutanan
/Kpts-II/2002 /PTUN.JKT. , tanggal
Negara
ditetapkan pada
Penundaan Pelaksanaan Surat
Republik
Indonesia
Nomor 9960
30 Oktober 2002, tetap berkekuatan
hukum dan dipertahankan sampai putusan
ini berkekuatan
hukum
tetap ; 5. Menghukum
Tergugat
untuk
membayar
ongkos
perkara sebesar
Rp.99.000,- ( sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ; Menimbang , bahwa Penggugat telah
putusan
dikuatkan
dengan
putusan
dalam
Pengadilan
oleh
tingkat
banding
atas
permohonan
Tata Usaha Negara Jakarta
Pengadilan Tinggi
Tata
No. 210/B/2003/PT.TUN.JKT.
tersebut
Usaha Negara tanggal
Jakarta
24 Desember
2003; Menimbang,
bahwa
sesudah putusan
kepada Tergugat/ Pembanding
pada
terakhir ini diberitahukan
tanggal
kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding kuasanya, berdasarkan surat kuasa
28
Januari
2004
dengan perantaraan
khusus tanggal 30 Desember 2002
Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata 2004/P.TUN.JKT..
yang memuat
dari akte permohonan
yang
Negara Jakarta
secara lisan pada tanggal 16 Pebruari 2004
dibuat oleh
permohonan mana alasan-alasan
kasasi
Panitera
No. 09/KAS-
Pengadilan
dengan diikuti
Tata Usaha
oleh memori kasasi
yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan
Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 1 Maret 2004 ; Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding 4 Maret
2004
telah diberitahukan
Tergugat/Pembanding Kepaniteraan Maret 2004
tentang memori
diajukan jawaban memori kasasi
Pengadilan
kasasi
dari
yang diterima di
Tata Usaha Negara Jakarta
pada tanggal 17
;
Menimbang
bahwa
permohonan
Pengadilan Tata Usaha Negara sedangkan
yang pada tanggal
pemberitahuan
Jakarta
kasasi
diterima di Kepaniteran
pada tanggal
1 Maret 2004
isi putusan yang dimohonkan
putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta
kasasi i.c. 24 Desember
2003 No. 210/B/2003/PT.TUN.JKT. telah terjadi pada tanggal 28 Januari 2004
dengan
demikian penerimaan
permohonan
kasasi
tersebut
telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang
No. 14 Tahun 1985 sebagaimana
ditambah dengan Undang-Undang
telah diubah dan
No.5 Tahun 2004 , maka oleh karena itu
permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang , bahwa oleh karena permohonan kasasi Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka
dari Pemohon
Pemohon kasasi dihukum
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan
pasal-pasal
dari
Undang-Undang
No.14
1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang
No.5 Tahun 2004 dan
Tahun Undang-
Undang-Undang No.5 Tahun 1986
sebagaimana yang telah diubah dan ditambah
dengan
Undang-Undang
No.9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
MENGADILI Menyatakan
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MENTERI
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menghukum
tersebut tidak dapat diterima ;
Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU Paulus
E. Lotulung,
tanggal SH.
6 Desember
Hakim Agung
yang
2006 oleh Prof. Dr. ditetapkan
oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Prof. Dr. Muchsan,
SH. Hakim-Hakim
Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim – Hakim Anggota :
Ketua:
ttd.
ttd.
Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.
Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.
ttd. Prof. Dr. Muchsan, SH.
Biaya – Biaya :
Panitera Pengganti :
1. M e t e r a i …………….. Rp.
6.000,-
2. R e d a k s i ……………. Rp.
1.000,-
ttd. Matheus Samiaji, SH.MH.
3. Administrasi ……………. Rp. 493.000,Jumlah
=
Rp. 500.000,===========
UNTUK SALINAN : MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. PANITERA PANITERA MUDA TATA USAHA NEGARA
ASHADI, SH. N.I.P. 220000754
Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 148 K/TUN/2004
