PUTUSAN No. 88 K/MIL/2006 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama
:
SARDI ;
pangkat / Nrp. :
Praka / 3920539060471 ;
jabatan
:
Ta Jurlistik ;
Kesatuan
:
Bekangdam – I / BB;
tempat lahir
:
Medan ;
tanggal lahir
:
30 April 1971 ;
jenis kelamin
:
Laki-laki ;
kebangsaan
:
Indonesia ;
agama
:
Islam ;
tempat tinggal :
Asrama Kodam Jalan Sumpah Prajurit No.48 Kelurahan Tanjung Rejo, Medan Sunggal ;
Terdakwa berada diluar tahanan ; yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa : KESATU : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu empat dan tanggal dua puluh empat bulan Februari dua ribu lima atau setidak-tidaknya dalam tahun 2005 di Jalan Sumpah Prajurit No.48 Asrama Perkampungan Kodam Sunggal, Medan, Propinsi Sumatera Utara atau setidaktidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Golongan I” dengan cara-cara sebagai berikut : 1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Militer TNI AD pada tahun
1992 melalui pendidikan Secata di Rindam-I/BB P. Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Bekangdam-I/BB sebagai Ta Mudi, selanjutnya pada tahun 1994 s/d sekarang menjabat sebagai Ta Jurlistik Bekangdam-I/BB berpangkat Praka Nrp. 3920539060471.
Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 88 K/MIL/2006
2.
Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2005 di Jalan
Sumpah Prajurit No.48 Asrama Perkampungan Kodam Sunggal, Medan telah mengkonsumsi Psykotropika jenis shabu-shabu dengan cara shabu-shabu diletakkan diatas alumunium foil lalu dibakar menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap dengan alat penghisap/ bong. 3.
Bahwa Terdakwa mendapatkan Psykotropika jenis shabu-shabu dari
Saksi-V Aswin Yahdi dan Extacy dari Sdr. Gun (tidak diperiksa), sedangkan daun ganja diperoleh dari Sdr. Samsul (tidak diperiksa) alamat Jalan Sumpah Prajurit Asrama Perkampungan Kodam Sunggal, Medan. 4.
Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2005 sekira pukul
15.00 Wib melakukan transaksi jual beli Psykotropika jenis shabu-shabu dengan Saksi-V Aswin Yahdi di rumah Terdakwa Jalan Sumpah Prajurit No.48 Jalan Sumpah Prajurit Asrama Perkampungan Kodam Sunggal, Medan, berupa 63,2 (enam puluh tiga koma dua) gram shabu-shabu dengan harga Rp.370.000,(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)/gramnya dan 66,5 (enam puluh enam koma lima) butir pil Extacy dari Sdr. Gun (tidak diperiksa) dengan harga Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) perbutirnya, untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga 1 (satu) gram shabu-shabu sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) butir Pil Extacy dijual dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan shabu-shabu sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/gram dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbutirnya dari penjualan Extacy. 5.
Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu)
bungkus plastik putih tembus pandang berisi shabu-shabu seberat 48,8 gr, 11 (sebelas) jie plastik putih tembus pandang berisi shabu-shabu seberat 14,4 gr, Pil Extacy warna pink sebanyak 42,5 butir, Pil Extacy warna merah jambu sebenyak 19 butir, Pil Extacy warna hijau sebanyak 5 butir dan satu paket daun ganja kering seberat 1,8 gr yang Terdakwa bawa sesuai dengan Berita Acara Analisis
Laboratorium
Barang
Bukti
Narkotika
dan
Psykotropika
dari
PUSLABPOR BARESKRIM POLRI CAB MEDAN Nomor : Lab/760/KNF/III/2005 tanggal 14 Maret 2005 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Gatot Harun Pgs. Ka. Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya Positif mengandung bahan aktif Cannabinoid (ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Positif mengandung bahan aktif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 11 dan Positif mengandung bahan aktif Methamfetamina dan
Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 88 K/MIL/2006
terdaftar dalam Golongan II (dua)
nomor urut 9 Undang-undang Republik
Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. KEDUA Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu lima atau setidak-tidaknya dalam tahun 2005 di Jalan Waru/simpang Sengon Sekip Medan, Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempattempat
yang
termasuk
wewenang
Pengadilan
Militer
I-02
Medan
telah
melakukan tindak pidana : “Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,
mengangkut,
menyembunyikan,
mempergunakan
atau
mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”. dengan cara-cara sebagai berikut : 1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Militer TNI AD pada tahun
1992 melalui pendidikan Secata di Rindam-I/BB P. Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Bekangdam-I/BB sebagai Ta Mudi, selanjutnya pada tahun 1994 s/d sekarang menjabat sebagai Ta Jurlistik Bekangdam-I/BB berpangkat Praka Nrp. 3920539060471. 2. 13.00
Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2005 sekira pukul Wib
bersama
Saksi-IV
Sdri.
Kirana
Dwiyanti
alias
Kiki
dengan
mengendarai mobil sedan Gemini warna krem No.Pol. BK1312 FU dan membawa sebuah granat tangan buatan Korea Selatan type K-75 pergi menjumpai temannya yang bernama Egyta alias Egi (tidak diperiksa) di Jalan Waru/simpang Sengon Sekip Medan dekat Kantor Koramil Sekip, dengan tujuan untuk menanyakan TV merk LG ukuran 21 inch yang akan dijual Sdri. Egy kepada Terdakwa. 3.
Bahwa sesampainya di rumah kost Sdri. Egy (tidak diperiksa) Jalan Waru
Simpang Sengon Sekip ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sedang duduk-duduk sambil ngobrol didepan rumah Sdri. Egy, lalu Terdakwa turun dari mobil sedan Gemini No.Pol. BK 1312 FU untuk menjumpai Sdri. Egy, sementara Saksi-IV Sdri. Kirana Dwiyanti menunggu didalam mobil, selang beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari rumah menuju ke kendaraannya yang diparkir didepan rumah kost Sdri. Egy dan Saksi-IV Sdri. Kirana Dwiyanti memberitahukan bahwa dirinya telah digoda oleh seorang keturunan
Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 88 K/MIL/2006
Chines (saksi-II Sdr. Janlim Alilian) yang sedang duduk-duduk didepan rumah kost Sdri. Egy tersebut. 4.
Bahwa mendengar pengaduan Saksi-IV Sdri. Kirana Dwiyanti Terdakwa
emosi lalu mendatangi saksi-II Sdr. Janlim Alilian sambil menggenggam sebuah granat tangan buatan Korea Selatan type K-75 lalu melakukan pemukulan kebagian kepala saksi-II Sdr. Janlim Alilian dengan menggunakan granat tangan secara berulang-ulang. 5.
Bahwa pada saat Terdakwa akan meninggalkan lokasi terjadinya
pemukulan tiba-tiba datang Petugas Koramil Sekip Medan mengamankan Terdakwa kemudian diserahkan ke Kodim-0201/BS selanjutnya oleh pihak Kodim-0201/BS, Terdakwa diserahkan ke Denpom-I/7 Medan untuk dilakukan pengusutan. 6.
Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 buah granat tangan jenis K 75 buatan
Korea Selatan pada tahun 1999 pada saat melaksanakan tugas sebagai Ta Mudi Serpas ke NAD yang saat itu setiap pengemudi dibekali dengan sebuah granat tangan oleh Ba Gudang Bekangdam-I/BB (Sertu Antonius) selanjutnya setelah selesai melaksanakan tugas Serpas, granat tangan tersebut tidak dikembalikan lagi ke Gudang Bekangdam-I/BB melainkan disimpan di rumah dengan maksud untuk koleksi dan kenang-kenangan. 7.
Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa berhasil
ditemukan peluru M-16 A-1 sebanyak 2 butir, peluru jenis pistol FN-45 sebanyak 64 butir, peluru jenis pistol FN-46 sebanyak 8 butir, peluru jenis pistol Colt sebanyak 7 butir, pistol plastik mainan warna hitam jenis FN 1 buah yang diambil dari Gudang Bekangdam-I/BB tanpa sepengetahuan Bintara Gudang maupun ijin dari Ka Bekangdam-I/BB. KETIGA Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun dua ribu lima atau setidak-tidaknya dalam tahun 2005 di Jalan Waru/simpang Sengon Sekip Medan, Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempattempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan” dengan cara-cara sebagai berikut : 1.
Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Militer TNI AD pada tahun
1992 melalui pendidikan Secata di Rindam-I/BB P. Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Bekangdam-I/BB sebagai Ta
Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 88 K/MIL/2006
Mudi, selanjutnya pada tahun 1994 s/d sekarang menjabat sebagai Ta Jurlistik Bekangdam-I/BB berpangkat Praka Nrp. 3920539060471. 2. 13.00
Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2005 sekira pukul Wib
bersama
Saksi-IV
Sdri.
Kirana
Dwiyanti
alias
Kiki
dengan
mengendarai mobil sedan Gemini warna krem No.Pol. BK1312 FU dan membawa sebuah granat tangan buatan Korea Selatan type K-75 pergi menjumpai temannya yang bernama Egyta alias Egi (tidak diperiksa) di Jalan Waru/simpang Sengon Sekip Medan dekat Kantor Koramil Sekip, dengan tujuan untuk menanyakan TV merk LG ukuran 21 inch yang akan dijual Sdri. Egy kepada Terdakwa. 3.
Bahwa sesampainya di rumah kost Sdri. Egy (tidak diperiksa) Jalan Waru
Simpang Sengon Sekip ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sedang duduk-duduk sambil ngobrol didepan rumah Sdri. Egy, lalu Terdakwa turun dari mobil sedan Gemini No.Pol. BK 1312 FU untuk menjumpai Sdri. Egy dan berbincang-bincang, sementara Saksi-IV Sdri. Kirana Dwiyanti menunggu didalam mobil, selang beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari rumah menuju ke kendaraannya yang diparkir didepan rumah kost Sdri. Egy dan SaksiIV Sdri. Kirana Dwiyanti mengadukan bahwa dirinya telah digoda/diganggu oleh seorang keturunan Chines yang sedang duduk-duduk didepan rumah kost Sdri. Egy tersebut. 4.
Bahwa Terdakwa mendengar pengaduan Saksi-IV Sdri. Kirana Dwiyanti
(calon isterinya), menjadi emosi lalu mendatangi saksi-II Sdr. Janlim Alilian orang yang dimaksud oleh Saksi-IV sambil menggenggam sebuah granat tangan buatan Korea Selatan type K-75 kemudian melakukan pemukulan kebagian kepala saksi-II Sdr. Janlim Alilian dengan menggunakan granat tangan secara berulang-ulang disaksikan oleh Saksi-III Sdr. Jamot Manik dan Saksi-IV Sdri. Kirana Dwiyanti. 5.
Bahwa pada saat Terdakwa akan meninggalkan lokasi terjadinya
pemukulan tiba-tiba datang Petugas Koramil Sekip Medan mengamankan Terdakwa kemudian diserahkan ke Kodim-0201/BS selanjutnya oleh pihak Kodim-0201/BS, Terdakwa diserahkan ke Denpom-I/7 Medan untuk dilakukan pengusutan. 6.
Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi-II
Sdri. Janlim Alilian mengalami luka robek pada bagian kepala dengan ukuran tebal 0,5 cm, lebar 0,5 cm dan panjang lebih kurang 2,5 cm s/d 3 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 10/Idik/III/2005 tanggal 7 Maret 2005 An. Janlim Alilian dari RS. GLEN EAGLES yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siva Linggum.
Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 88 K/MIL/2006
Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal : KESATU : Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997. KEDUA
: Pasal 1 Undang-undang No.12 Drt tahun 1951.
KETIGA : Pasal 351 ayat (1) KUHP. Mahkamah Agung tersebut ; Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 17 Januari 2006 sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa : Bersalah melakukan tindak pidana : (kwalifikasi) Dakwaan Pertama : Secara tanpa hak memiliki Psikotropika Golongan I. Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997. Dakwaan Kedua
: Barang siapa tanpa hak menerima, mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata api.
Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Undang-undang No.12 Drt tahun 1951. Dakwaan Ketiga
: Penganiayaan
Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dengan mengingat pasal-pasal tersebut diatas dan ketentuan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana Pokok
: Penjara
selama
8
(delapan)
tahun
dan
denda
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair kurungan selama 2 (dua) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD. Menetapkan barang bukti berupa : 1. Surat-surat : a.
Surat Laporan Disersi dari Ka Bekangdam-I/BB Nomor : B/13/IX/2003
tanggal 16 September 2003 An. Praka Sardi Nrp.3920539060471 Ta Jurlistik Bekangdam-I/BB. b.
Surat hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Thamrin Kode Lab : 4597
tanggal 27 Februari 2005 yang ditandatangani oleh Dr. Zulfikar Lubis, Sp.PK.
Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 88 K/MIL/2006
c.
Berita
Acara
Analisis
Laboratorium
Barang
Bukti
Narkotika
dan
Psykotropika dari PUSLABPOR BARESKRIM POLRI CAB MEDAN Nomor : Lab/760/KNF/III/2005 tanggal 14 Maret 2005. d.
2 (dua) lembar surat Visum Et Repertum dari RS. GLEN EAGLES yang
ditandatangani oleh dr. Siva Linggum tanggal 7 Maret 2005. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 2. Barang-barang : a.
1 (satu) bungkus plastik putih tembus pandang berisi shabu-shabu
seberat 48,8 gr. b.
11 (sebelas) jie plastik putih tembus pandang berisi shabu-shabu
seberat 14,4 gr. c.
Pil Extacy warna pink sebanyak 42,5 butir.
d.
Pil Extacy warna merah jambu sebenyak 19 butir.
e.
Pil Extacy warna hijau sebanyak 5 butir.
f.
Satu paket daun ganja kering 1,8 gr.
g.
Alat penghisap/Bong 3 buah.
h.
Mancis 1 (satu) buah.
i.
Plastik berisi alumunium foil dan plastik putih bekas shabu-shabu 1 bungkus.
j.
Plastik kosong warna putih tembus pandang 15 bungkus.
k.
Kotak plastik kecil warna biru putih 1 buah.
l.
Pistol plastik mainan warna hitam jenis FN 1 buah.
m.
Buku Expedisi penjualan shabu-shabu 1 buah dan lakban/isolasi.
Dirampas untuk dimusnahkan. n.
TV Monitor merk Philips 1 buah.
o.
Kamera merk Philips 1 buah.
p.
Uang hasil penjualan shabu-shabu sebesar Rp.12.450.000,-
q.
Handphone merek Nokia 1 buah.
r.
Handphone merek Samsung 1 buah.
Dirampas untuk Negara. s.
Kendaraan sedan Holden Gemini No.Pol. BK 1312 FU 1 unit.
t.
Granat tangan jenis manggis 1 buah.
u.
Borgol 1 buah.
v.
Peluru M-16 A-1 sebanyak 2 butir.
w.
Peluru jenis pistol FN-45 sebanyak 64 butir.
x.
Peluru jenis pistol FN-46 sebanyak 8 butir.
y.
Peluru jenis pistol Colt sebanyak 7 butir.
z.
Baju kaos lengan panjang warna putih bekas darah 1 helai.
Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 88 K/MIL/2006
aa.
Kunci kontak mobil 2 (dua) buah, satu dalam keadaan patah.
bb.
Satu buah dompet warna hitam berisi : -
Satu buah KTP dan satu buah KTA An. Praka Sardi.
-
Satu buah SIM An. Sardi.
-
Satu buah STNK Sedan Gemini No.Pol. BK 1312 FU.
-
Satu buah STNK kendaraan bermotor No.Pol. BK 574 DT An. Dahlia
Erlianti G. Dikembalikan kepada yang paling berhak. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. PUT/10-K/PM.I02/AD/I/2006 tanggal 20 Januari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut : 1.
Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : SARDI, PRAKA NRP.
3920539060471, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Kesatu : Tanpa hak memiliki dan menyimpan Psikotropika Golongan I. Kedua
: Tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu munisi dan bahan peledak.
Ketiga 2.
: Penganiayaan
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -
Pidana pokok
: Penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp.2.000.000,-
(dua
juta
rupiah)
Subsidair
kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan. -
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 3.
Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : a.
1 (satu) lembar Surat Laporan dari Ka Bekangdam-I/BB Nomor :
B/13/IX/2003 tanggal 16 September 2003 An. Terdakwa. b.
1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang
Bukti Narkotika dan Psikotropika dari Labpor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : LAB : 760/KNF/III/2005 tanggal 14 Maret 2005 An. Terdakwa. c.
2 (dua) lembar surat Visum Et Repertum dari RS. Glen Eagles
yang ditandatangani oleh dr. Siva Linggam tanggal 7 Maret 2005. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 88 K/MIL/2006
Barang-barang : a.
1 (satu) bungkus plastik putih tembus pandang berisi shabu-shabu
seberat 48,8 gram. b.
11 (sebelas) jie/bungkus plastik putih tembus pandang berisi
shabu-shabu seberat 14,4 gram. c.
42,5 (empat puluh dua setengah) butir pil ekstasi warna pink.
d.
19 (sembilan belas) butir pil ekstasi warna merah jambu.
e.
5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau.
f.
3 (tiga) buah alat penghisap bong.
g.
1 (satu) buah Mancis.
h.
1 (satu) bungkus plastik warna tembus pandang berisi alumunium
foil bekas diisi shabu-shabu. i.
15 (lima belas) bungkus plastik putih bening tembus pandang.
j.
1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru.
k.
1 (satu) paket daun ganja kering seberat 1,8 gram.
l.
1 (satu) buah tempat pemotong isolasi warna merah.
m.
1 (satu) buah pistol mainan warna hitam menyerupai jenis FN.
n.
1 (satu) buah borgol.
o.
1 (satu) buah buku expedisi penjualan shabu-shabu.
p.
1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih bekas darah.
Huruf a s/d p dirampas untuk dimusnahkan. q.
1 (satu) buah TV monitor merek Philip.
r.
1 (satu) buah alat kamera monitor merk Philip.
s.
1 (satu) buah Handphone merek Nokia.
t.
1 (satu) buan Handphone merek Samsung.
u.
Uang tunai sebesar Rp.12.450.000,- (dua belas juta empat ratus
lima puluh ribu rupiah). Huruf q s/d u dirampas untuk Negara. v.
2 (dua) buah kunci kontak mobil, 1 (satu) dalam keadaan patah.
w.
1 (satu) unit mobil jenis sedan merek Holden Gemini No.Pol. BK
1312 FU. Huruf v dan w dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. x.
1 (satu) buah granat tangan jenis manggis model K 75 buatan
Korea Selatan. y.
2 (dua) butir peluru M-16 A-1.
z.
64 (enam puluh empat) butir peluru jenis FN 45.
aa.
8 (delapan) butir peluru jenis FN-46.
Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 88 K/MIL/2006
bb.
7 (tujuh) butir peluru jenis Colt.
Huruf x s/d bb dirampas untuk Negara C/q Paldam I/BB. cc.
1 (satu) buah dompet warna hitam berisi : 1 (satu) buah KTP dan 1
(satu) buah SIM an. Terdakwa, dikembalikan kepada Terdakwa. dd.
1
(satu)
buah
KTA
an.
Terdakwa
dikembalikan
kepada
Kabekangdam-I/BB ee
1 (satu) buah STNK asli kendaraan bermotor No.Pol. BK 574 DT
an. Dahlia Erlianti G, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. 4.
Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). 5.
Memerintahkan agar Terdakwa ditahan. Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No.PUT/B-14/K/AD/
PMT-I/VI/2006 tanggal 05 Juni 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menyatakan :
1.
Menerima secara formal permohonan banding yang
diajukan oleh Terdakwa. 2.
Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan
Nomor : PUT/10-K/PM I-02/AD/I/2006 tanggal 28 Januari 2006. 3.
Mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa
SARDI PRAKA NRP.3920539060471 kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan ulang dengan mengindahkan Hukum Acara yang berlaku. 4.
Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama dan
tingkat banding kepada Negara. 5.
Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan
salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan. Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.KS-254/I-02/VII/ 2006 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Juli 2006 Oditur Militer pada Oditurat Militer
I-02
Medan
mengajukan
permohonan
kasasi
terhadap
putusan
Pengadilan Militer Tinggi tersebut ; Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Juli 2006 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 18 Juli 2006 ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah
Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 88 K/MIL/2006
diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 22 Juni 2006 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Juli 2006 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 18 Juli 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi I Medan, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa ternyata dalam berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ditemukan penyimpangan terhadap Hukum Acara yakni ketika diadakan pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer Sersan Kepala Djoko Priharto Nrp.21940063140272 pada tanggal 28 Februari 2005, ternyata pada diri Terdakwa tidak disediakan bantuan Penasehat Hukum hanya ditemukan pertanyaan penyidik nomor 3 pada halaman 1 “Apakah Praka dalam perkara tersebut perlu didampingi Penasehat Hukum/Pengacara ? yang dijawab oleh Terdakwa dalam perkara tersebut diatas tidak perlu didampingi Penasehat Hukum/Pengacara. Dan pertanyaan 4 pada halaman 1. “Apakah Praka juga bersedia membuat surat pernyataan tidak didampingi Penasehat Hukum/ Pengacara ? yang dijawab oleh Terdakwa bersedia membuat surat pernyataan tidak didampingi Penasehat Hukum/Pengacara. Bahwa pada Pasal 217 Undang-undang No.31 Tahun 1997, mensyaratkan Papera berkewajiban menyediakan Penasehat Hukum bagi Prajuritnya yang disangka atau didakwa melanggar ketentuan pidana yang diancam pidana mati atau diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun, bukan diserahkan sepenuhnya kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Banding menilai bahwa pemberkasan perkara Terdakwa tersebut diatas tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan Pasal 217 Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1997. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Banding menilai telah terdapat penyimpangan dalam penerapan Hukum Acara, maka oleh karena itu berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dinyatakan tidak sah. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Banding menilai berkas perkara tidak sah, maka oleh karena itu berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas,
Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 88 K/MIL/2006
dikembalikan
kepada
penyidik
agar
dilakukan
penyidikan
ulang
dengan
mengindahkan Hukum Acara yang berlaku. Bahwa oleh karena berkas perkara dinyatakan tidak sah dengan sendirinya surat dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor DAK/90/AD/K/I-02/ IX/2005 tanggal 30 September 2005 adalah cacat formal sehingga batal demi hukum. Bahwa putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor PUT/10-K/PM I-02/ AD/I/2006 tanggal 20 Januari 2006, yang didasarkan pada surat dakwaan Oditur Militer I-02 Medan yang batal demi hukum, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum. Berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
dan
diktum
putusan
Pengadilan Banding Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Banding telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi, dengan alasan sebagai berikut : 1. Bahwa maksud dan esensi banding yang diajukan oleh Terdakwa sematamata karena pidana pokok 12 tahun penjara dan dipecat dari dinas TNI, yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 yang dirasakan terlalu berat dibandingkan dengan tuntutan Oditur Militer yang menuntut selama 8 tahun penjara dipecat dari dinas TNI, sehingga wajar apabila Terdakwa
mengajukan
upaya
hukum
banding
untuk
mendapatkan
keringanan hukuman, bukan masalah hukum acaranya, oleh oleh Terdakwa, Oditur Militer dan Pengadilan Militer I-02 dirasakan telah benar. 2. Bahwa menurut Pasal 217 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1997, dan termasuk didalam Hukum Acara Pidana Militer sekalipun tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan secara tegas bahwa Tersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan wajib didampingi oleh Penasehat Hukum/Pengacara, karana dalam Pasal 217 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1997, menyebutkan : “Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, yang diancam pidana mati atau diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih Perwira Penyerah Perkara atau pejabat lain yang ditunjuknya wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi Tersangka atau Terdakwa” Artinya bahwa Pasal 217 Undang-undang No.31 Tahun 1997, yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut, hanya mewajibkan kepada Papera atau Pejabat lain yang ditunjuknya (yang dimaksud “Pejabat
Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 88 K/MIL/2006
lain yang ditunjuknya” adalah bahwa menurut ketentuan yang berlaku bahwa Papera apabila lebih dari 14 hari berhalangan dapat menunjuk pejabat lain untuk bertindak sebagai Papera dengan surat perintah) untuk meyediakan Penasehat Hukum bagi Prajurit yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, yang diancam dengan pidana mati atau diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, sehingga apabila kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh Papera tidak bisa dibebankan kepada Penyidik. Lain halnya dengan yang ditentukan dalam pasal 56 KUHAP, yang menyebutkan secara limitatif bahwa dalam semua tingkat pemeriksaan dalam
proses
Penasehat
peradilan
Hukum
bagi
pejabat
yang
bersangkutan
Tersangka/Terdakwa
wajib
termasuk
menunjuk
dalam
proses
penyidikan di Kepolisian, dengan rumusan sebagai berikut : “Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, yang diancam dengan pidana mati atau diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih atau lebih yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka”. 3. Bahwa kewajiban penyidik dalam hal ini sesuai yang diatur dalam Hukum Acara Pidana Militer adalah diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu : ‘Dalam hal seorang Tersangka melakukan suatu tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasehat Hukum” Disini jelas kewajiban penyidik adalah hanya wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasehat Hukum, bukan kewajiban menyiapkan/menyediakan Penasehat Hukum. Dan dalam kasus ini Tersangka telah diberitahukan bahwa ia wajib didampingi oleh Penasehat Hukum, dan ternyata Tersangka menolak untuk didampingi Penasehat Hukum dimana pada saat pemeriksaan Tersangka di Penyidik POM Tersangka
dengan
tegas
telah
menyatakan
tidak
perlu
didampingi
Penasehat Hukum dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan Tertulis dengan tanda tangan diatas materai Rp.6.000,- lengkap dengan Berita Acara
Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 88 K/MIL/2006
Penolakan
Penasehat
Hukum
dari
Tersangka.
Dan
dengan
telah
dilepaskannya hak Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum, maka kewajiban Papera menjadi hapus/gugur, tentunya hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas yang dibuat Penyidik POM. 4. Bahwa ketentuan penjelasan Pasal 105 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menegaskan lebih lanjut tentang kewenangan dan kewajiban Penyidik dalam hal Penasehat Hukum, yaitu : “Untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, sejak dalam taraf penyeidikan kepada Tersangka sudah dijelaskan bahwa Tersangka berhak didampingi Penasehat Hukum pada pemeriksaan di sidang Pengadilan”. Mengenai ketentuan ini Pemohon Kasasi sepakat dengan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Militer I-02 Medan yang tidak mempersalahkan berkas perkara dari Polisi Militer, karena pada tingkat penyidangan perkara Tersangka di Pengadilan Militer I-02 Medan tanggal 16 Januari 2006, Terdakwa sesungguhnya telah didampingi Penasehat Hukum Kumdam-I/BB sebagaimana surat kuasa khusus Terdakwa kepada Kapten Chk Abdul Azis, SH. Nrp.1197000209067 dkk 1 (satu) orang (terlampir dalam berkas) kemudian ditindak lanjuti surat perintah Kakumdam-I/BB Nomor : Sprin/04/ I/2006 bulan Januari 2006 kepada Kapten Chk Abdul Azis, SH. Nrp. 1197000209067 dkk 1 (satu) orang sebagai Penasehat Hukum Terdakwa. 5. Bukti lainnya Penasehat Hukum Terdakwa sebagai pengemban tugas dan amanat sebagaimana dimaksud didalam surat perintah Kakumdam-I/BB Nomor : Sprin/04/I/2006 tanggal 18 Januari 2006 telah membuat Nota Pembelaan tertanggal 20 Januari 2006 (terlampir dalam berkas). Dengan demikian menurut Pemohon Kasasi Hukum Acara Peradilan Militer dengan amanat Undang-undang yaitu Pasal 105 dan Pasal 217 Undangundang Nomor 31 Tahun 1997, yang berarti pemberkasan perkara Tersangka tersebut diatasnya telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan Undangundang. Oleh karena berkas perkara atas nama Tersangka tersebut sah maka surat dakwaan yang menjadi dasar dari pemeriksaan dalam sidang sudah sesuai dengan Undang-undang menurut Pasal 130 ayat (2) sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Lebih tepat apabila Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri apa yagn dimohon pembanding karena tidak ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap. Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 88 K/MIL/2006
Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Militer Tinggi) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut : 1. Mengacu kepada Pasal 105 Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penyidik telah melaksanakan tugas sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, karena telah terbukti bahwa sebelum penyidikan diawali, dengan pertimbangan hukum apakah Terdakwa akan didampingi Pembela/Penasehat Hukum, dijawab tidak perlu, dan juga untuk itu pihak Terdakwa juga telah membuat surat pernyataan bermeterai cukup, tertangal 28 Februari 2005 (terlampir). 2. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melepaskan haknya untuk didampingi Pembela/Penasehat Hukum, sehingga dengan demikian Papera tidak perlu lagi untuk menyediakan Penasehat Hukum untuk Terdakwa. 3. Bahwa ternyata untuk perkara Terdakwa telah disediakan Penasehat Hukum oleh
Negara,
hal
tersebut
terbukti
dengan
adanya
Surat
Perintah
Kakumdam-I/BB Nomor : Sprin/04/I/2006 tanggal 18 Januari 2006, namun oleh Terdakwa telah ditolaknya. Bahwa Surat Perintah Kakumdam-I/BB Nomor : Sprin/04/I/2006 tanggal 18 Januari 2006 tentang penyediaan Penasehat Hukum telah diterima dengan baik oleh Terdakwa, karena ternyata Terdakwa telah menandatangani surat kuasa yang menyerahkan kuasa kepada 2 (dua) orang Perwira Penasehat Hukum dari Kumdam-I/BB, pada Januari 2006 atas nama Kapten Chk ABDUL AZIS, SH. dan Letda Chk M. BILAL, SH. dan tidak ditemukan laporan ketidakhadiran dari Para Kedua Penasehat Hukum tersebut dalam persidangan. 4. Bahwa sesuai dengan asas peradilan yang murah, cepat dan sederhana, dimana tidak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Hukum Acara secara formil, maka Majelis Hakim akan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi dan mengadili sendiri perkara ini casu, yang seluruh amarnya sebagaimana akan dinyatakan dibawah ini ; Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Militer sudah tepat dan benar ; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No.PUT/B-14/K/AD/PMT-I/VI/2006 tanggal 05 Juni 2006 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;
Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 88 K/MIL/2006
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Oditur Militer dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No, 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah
dengan
Undang-Undang
No.
5
tahun
2004
serta
peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI Mengabulkan permohonan
kasasi
dari
Pemohon
Kasasi
:
Oditur
Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No.PUT/B14/K/AD/PMT-I/VI/2006 tanggal 05 Juni 2006 ; MENGADILI
SENDIRI
Menyatakan Terdakwa SARDI, PRAKA NRP. 3920539060471 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Kesatu : Tanpa hak memiliki dan menyimpan Psikotropika Golongan I. Kedua
: Tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu munisi dan bahan peledak.
Ketiga
: Penganiayaan. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok
: Penjara
selama
Rp.2.000.000,-
12
(dua
(dua juta
belas) rupiah)
tahun
dan
Subsidair
denda
kurungan
pengganti selama 2 (dua) bulan. Menetapkan, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : a.
1 (satu) lembar Surat Laporan dari Ka Bekangdam-I/BB Nomor :
B/13/IX/2003 tanggal 16 September 2003 An. Terdakwa. b.
1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti
Narkotika dan Psikotropika dari Labpor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : LAB : 760/KNF/III/2005 tanggal 14 Maret 2005 An. Terdakwa. c.
2 (dua) lembar surat Visum Et Repertum dari RS. Glen Eagles yang
ditandatangani oleh dr. Siva Linggam tanggal 7 Maret 2005. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 88 K/MIL/2006
Barang-barang : a.
1 (satu) bungkus plastik putih tembus pandang berisi shabu-shabu seberat
48,8 gram. b.
11 (sebelas) jie/bungkus plastik putih tembus pandang berisi shabu-shabu
seberat 14,4 gram. c.
42,5 (empat puluh dua setengah) butir pil ekstasi warna pink.
d.
19 (sembilan belas) butir pil ekstasi warna merah jambu.
e.
5 (lima) butir pil ekstasi warna hijau.
f.
3 (tiga) buah alat penghisap bong.
g.
1 (satu) buah Mancis.
h.
1 (satu) bungkus plastik warna tembus pandang berisi alumunium foil
bekas diisi shabu-shabu. i.
15 (lima belas) bungkus plastik putih bening tembus pandang.
j.
1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru.
k.
1 (satu) paket daun ganja kering seberat 1,8 gram.
l.
1 (satu) buah tempat pemotong isolasi warna merah.
m.
1 (satu) buah pistol mainan warna hitam menyerupai jenis FN.
n.
1 (satu) buah borgol.
o.
1 (satu) buah buku expedisi penjualan shabu-shabu.
p.
1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih bekas darah.
Huruf a s/d p dirampas untuk dimusnahkan. q.
1 (satu) buah TV monitor merek Philip.
r.
1 (satu) buah alat kamera monitor merk Philip.
s.
1 (satu) buah Handphone merek Nokia.
t.
1 (satu) buan Handphone merek Samsung.
u.
Uang tunai sebesar Rp.12.450.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh
ribu rupiah). Huruf q s/d u dirampas untuk Negara. v.
2 (dua) buah kunci kontak mobil, 1 (satu) dalam keadaan patah.
w.
1 (satu) unit mobil jenis sedan merek Holden Gemini No.Pol. BK 1312 FU.
Huruf v dan w dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. x.
1 (satu) buah granat tangan jenis manggis model K 75 buatan Korea
Selatan. y.
2 (dua) butir peluru M-16 A-1.
z.
64 (enam puluh empat) butir peluru jenis FN 45.
aa.
8 (delapan) butir peluru jenis FN-46.
bb.
7 (tujuh) butir peluru jenis Colt.
Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 88 K/MIL/2006
Huruf x s/d bb dirampas untuk Negara C/q Paldam I/BB. cc.
1 (satu) buah dompet warna hitam berisi : 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu)
buah SIM an. Terdakwa, dikembalikan kepada Terdakwa. dd.
1 (satu) buah KTA an. Terdakwa dikembalikan kepada Kabekangdam-I/BB
ee
1 (satu) buah STNK asli kendaraan bermotor No.Pol. BK 574 DT an. Dahlia
Erlianti G, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Membebani Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; Demikianlah
diputuskan
dalam
rapat
permusyawaratan
Mahkamah
Agung pada hari Kamis tanggal 05 April 2007 oleh Soedarno, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta M. Imron Anwari, SH.SpN.MH., Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer dan Terdakwa.
Anggota-Anggota
Ketua :
ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.
ttd./ Soedarno, SH.
ttd./Timur P. Manurung, SH.
Panitera Pengganti : ttd./Misnawaty, SH.
Untuk salinan : MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Pidana Militer
REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.
Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 88 K/MIL/2006
