P U T U S A N No. 99 K/TUN/2006 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : WIJONO
SOEDARMADJI,
kewarganegaraan
Indonesia,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Melati No. 18 RT.
003/RW.
004,
Kelurahan
Ketabang,
Kecamatan
Genteng, Kotamadya Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. INDRA WIRYAWAN, SH., 2. SYAHRIEL ACHMAD, SH., 3. RINOVIANTO, SH. dan 4. H. ERNANTO SOEDARTO, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum
H.
Ernanto
Soedarno,
SH.
&
Rekan,
beralamat di Jalan Ngagel Jaya Utara No. 67 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2006, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ; M e l a w a n: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jl. Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra
Raya
Sambikerep,
Surabaya,
dalam
hal
ini
memberi kuasa kepada : 1. INYO CANCER Seksi
HETARIE, A.Ptnh., Kepala Sub
Penyelesaian
Masalah
Pertanahan
pada
Kantor Pertanahan Kota Surabaya ; 2.
LAMPRI,
A.Ptnh,
Staf
Sub
Seksi
Penyelesaian
Masalah Pertanahan Kota Surabaya ; 3. R. WIDODO AGUS PURWANTO, SH., Staf Sub Seksi
Penyelesaian
Masalah
Pertanahan
pada
Kantor Pertanahan Kota Surabaya ; 4. MULYONO,
SH.,
Staf
Sub
Seksi
Penyelesaian
Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKA/2115/III/2005 tanggal 18 Maret 2005 ; 2. NYOO GIOK LIN NIO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Rangkah 6/86 Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 99 K/TUN/2006
Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : PADIONO, SH., Advokat, berkantor di Semolowaru Indah R/4 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 8 Pebruari 2006, Para Termohon Kasasi I, II dahulu
sebagai
Tergugat,
Tergugat
Intervensi/
Terbanding ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai
Penggugat telah menggugat sekarang Para
Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat, Tergugat Intervensi di muka persidangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
pada pokoknya atas
dalil-dalil sebagai berikut : Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah status Hak Milik Bekas Tanah Yasan seluas 308 M2 (tiga ratus delapan meter persegi) terletak di persil Nomor 175a-175b Blok D.II-III yang merupakan sebagian dari tanah seluas total 4360 M2 dengan patok D Nomor 226 atas nama Notoredjo Dimah, dikenal dengan nama Jalan Karang Asem X/5 Surabaya, dengan batasbatas sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan ; Bahwa sebidang tanah sebagaimana tersebut pada point 1 gugatan di atas diperoleh Penggugat secara sah lewat transaksi jual beli antara Mochamad Asyam (penjual)
dengan
Penggugat (pembeli) berdasarkan akta jual beli
Nomor : 187/DB/TBS/1974, tanggal 29 Oktober 1974 yang dibuat oleh dan dihadapan
Camat
Tambaksari
pada
waktu
itu
i.c.
:
Bapak
Warimin
Siswosoedarmo yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ; Bahwa peralihan hak sebagaimana dimaksud dalam point 2 gugatan tersebut di atas telah pula tercatat secara resmi pada buku register tanah di Kantor Kecamatan Tambaksari dengan Nomor urut 187/DB/TBS/1974 ; Bahwa guna menjamin hak kepemilikannya, pada tanggal 29 Oktober 1974 Penggugat telah pula mendaftarkan permohonan sertifikat atas tanah yang telah
dibelinya
pada
saat
itu
kepada
Kantor
Agraria
(sekarang
Kantor
Pertanahan) Kota Surabaya ; Bahwa sampai sekarang sertifikat Penggugat yang telah didaftarkan permohonannya sebagaimana point 4 gugatan di atas masih belum diterbitkan oleh Tergugat ;
Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 99 K/TUN/2006
Bahwa
pada
tanggal
5
Desember
1998,
Penggugat
telah
mengirimkan surat kepada Tergugat mengenai status pendaftaran permohonan sertifikat atas tanah milik Penggugat, dan diberikan jawaban/penjelasan oleh Tergugat melalui surat Nomor : 570.1-12.780 tertanggal 30 Desember 1998 yang
intinya
Penggugat
masih
terdaftar
sebagai
salah
satu
pendaftar
permohonan sertifikat hak atas tanah bekas tanah yasan ; Bahwa ternyata pada tahun 1998 tanah milik Penggugat telah dikuasai oleh pihak lain yang bernama Surtini berdasarkan Surat Tanda Pernyataan Persaksian Hak Milik Tanah Bekas Tanah Yasan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Ploso dan Camat Tambaksari ; Bahwa pada bulan April 2000 Surtini telah menjual tanah milik Penggugat tersebut kepada Nyoo Giok Nio dan jual beli tersebut diadakan dihadapan Lurah Ploso dan Camat Tambaksari ; Bahwa setelah dibeli dari Surtini, berdasarkan surat tanda Pernyataan Persaksian Hak Milik Bekas Tanah Yasan yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah
Ploso
dan
Camat
Tambaksari,
Nyoo
Giok
Lion
Nio
mengajukan
permohonan sertifikat atas tanah milik Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya (Tergugat) ; Bahwa dari pengajuan permohonan sertifikat sebagaimana tersebut pada point 7 gugatan di atas, Tergugat lalu mengeluarkan surat ukur tertanggal 3 Oktober 2000 Nomor : 801/Ploso/2000 sebagai dasar untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ; Bahwa berdasarkan surat ukur Nomor : 801/Ploso/2000 tertanggal 3 Oktober 2000, Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3024 atas nama Nyoo Giok Lion Nio terhadap tanah milik Penggugat ; Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya/terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 3024 tersebut di atas pada tanggal 15 Desember 2004 setelah diberitahu oleh anaknya apabila tanah yang telah dibelinya tahun 1974 telah diterbitkan sertifikat atas nama orang lain oleh Tergugat ; Bahwa Penggugat telah berkali-kali melalui surat meminta penjelasan dari Tergugat tentang dasar hukum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3024/Kelurahan Ploso tanggal 22 Juni 2001 Surat Ukur Nomor : 801/Ploso/2000 luas 248 M2 atas nama Nyoo Giok Lion Nio, tetapi sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baiknya untuk mengklarifikasi maupun untuk menjawab surat dari Penggugat ;
Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 99 K/TUN/2006
Bahwa pada dasarnya Penggugat telah mendaftarkan tanah pertama kali pada tanggal 29 Oktober 1974 dan sampai pada tahun 1998 nama Penggugat masih tercatat sebagai salah satu pendaftar permohonan sertifikat, sebagaimana Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut dalam
ayat (1)
yang
menyatakan “Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadic”, dan ayat (4) yang menyatakan “Pendaftaran tanah secara sporadik atas permintaan pihak yang berkepentingan” ; Bahwa
dalam
melaksanakan
tugasnya
sebagai
salah
satu
penyelenggara Negara, sepatutnya Tergugat selalu memegang teguh azasazas umum penyelenggaraan Negara terutama Azas Kepastian Hukum yaitu azas
dalam
Negara
perundang-undangan,
hukum
yang
kepatutan
dan
mengutamakan keadilan
landasan
dalam
setiap
peraturan kebijakan
penyelenggara Negara, azas keterbukaan yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak
diskriminatif
tentang
penyelenggaraan
Negara
dengan
tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara, Azas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Azas Akuntabilitas yaitu azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaran Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 angka 1, 4, 6, 7 Undang-undang
Republik
Indonesia
Nomor
28
Tahun
1999
Tentang
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; Bahwa dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3024/Kelurahan Ploso tanggal 22 Juni 2001 Surat Ukur Nomor : 801/Ploso/2001 luas 248 M2 atas nama Nyoo Giok Lion Nio, Tergugat telah melanggar Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 3 angka, 1, 4, 6, 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan
Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 99 K/TUN/2006
atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat Sertifikat tersebut memiliki konsekuensi besar terhadap status kepemilikan secara yuridis dari Penggugat terhadap persil yang terletak dan dikenal di Jalan Karang Asem X/5 Surabaya ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat menuntut kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3024/Kelurahan
Ploso
tanggal
22
Juni
2001
Surat
Ukur
Nomor
:
801/Ploso/2000 luas 248 M2 atas nama Nyoo Giok Lion Nio terhadap tanah yang terletak di Jalan Karang Asem X/5, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari Surabaya ; 3. Memerintahkan Tergugat mencabut Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3024/Kelurahan
Ploso
tanggal
22
Juni
2001
Surat
Ukur
Nomor
:
801/Ploso/2000 luas 248 M2 atas nama Nyoo Giok Lion Nio terhadap tanah yang terletak di Jalan Karang Asem X/5, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Surabaya ; 4. Memerintahkan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Penggugat sebagaimana telah didaftarkan pada tanggal 29 Oktober 1974 ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ; Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut : Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ; Bahwa memperhatikan alasan-alasan gugatan
Penggugat dapat
diketahui, bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan telah terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 3024/Kelurahan Ploso, Surat Ukur tanggal 22 Juni 2001, atas nama Nyoo Giok Lion Nio, yang terbit tanggal 22 Juni 2001, No. 801/Ploso/2000, seluas 248 M2. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Nomor 9 tahun 2004. Adapun alasan Tergugat adalah sebagai berikut : •
Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya angka 1 (satu), selaku pemilik tanah seluas 308 M2 yang terletak di persil No. 175a – 175b Blok d II – III yang merupakan sebagian dari tanah seluas 4. 360 M2 dengan Petok No. 228 tercatat atas nama Notoredjo Dimah, dikenal dengan Jalan Karang
Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 99 K/TUN/2006
Asem
X/5
Surabaya.
Hal
ini
telah
membuktikan
bahwa
tidak
ada
kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 3024/Kelurahan Ploso tersebut. Kalaupun Penggugat mendalilkan selaku pembeli dari Mochamad Asyam karena transaksi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 Oktober 1974 Nomor : 187/DB/TBS/1974 yang dibuat oleh
dan
dihadapan
Camat
Tambaksari,
seharusnya
Penggugat
juga
menjelaskan hubungan hukum antara pemilik Petok D No. 226 yang tercatat atas nama Notoredjo Dimah dengan Mochamad Asyam selaku penjual. Oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; Bahwa memperhatikan alasan-alasan gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut d a r i Pengadilan Negeri Surabaya dan bukan kewenangan dari PTUN Surabaya untuk memeriksanya. Adapun alasan Tergugat sebagai berikut : •
Bahwa memperhatikan alasan gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mana Penggugat membeli tanah seluas 308 M2 sebagian dari tanah seluas 4.360 M2 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 Oktober 1974 Nomor
:
187/DB/TBS/1974
dari
Sebagaimana dengan alasan gugatan
Mochamad
Asyam
(penjual).
Penggugat angka 1 (satu) yang
mana Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah Yasan seluas 308 M2, terletak di persil 175a – 175b blok d.II – III yang merupakan sebagian dari tanah seluas 4.360 M2 dengan petok D No. 226 yang tercatat atas nama Notoredjo Dimah. Hal ini telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat
adalah
merupakan
merupakan
kewenangan
ruang
Pengadilan
lingkup Perdata
hukum untuk
perdata
dan
memeriksanya
sampai adanya putusan Pengadilan Perdata yang amar putusannya adalah antara lain menyebutkan, bahwa Penggugat selaku pemilik tanah yang ditunjukkan dengan Petok D No. 226, Persil No. 175a – 175b blok d II – III yang merupakan sebagian dari tanah seluruhnya seluas 4.360 M2 atas nama Notoredjo Dimah. Dan selama belum ada putusan tersebut tidak dapat dikatakan bahwa Penggugat selaku pemilik tanah berdasarkan Petok D No. 226. Satu dan lain hal bahwa Petok D No. 226 adalah merupakan tanda bukti selaku wajib pajak dan bukan tanda bukti selaku pemegang hak atas tanah atau selaku pemilik tanah. Sehingga tidak
tepat
dan
tidak
berdasarkan
hukum
yang
hanya
dengan
menunjukkan bukti pajak berupa Petok No. 226 Penggugat mendalilkan
Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 99 K/TUN/2006
selaku pemilik tanah. Karena sejak berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tanggal 24 September 1960, tanda bukti hak atas tanah adalah
Sertifikat
tersebut
ditolak
Hak dan
Atas
Tanah.
Sepatutnya
dikesampingkan
oleh
gugatan
Pengadilan
Penggugat
Tata
Usaha
Negara Surabaya ; •
Bahwa Penggugat memperoleh tanah Petok D No. 226 Persil No. 175a – 175b Blok d II – III, seluas 308 M2 sebagian dari tanah seluas 4.360 M2 atas
nama
Notoredjo
Dimah
berdasarkan
transaksi
jual
beli
dari
Mochamad Asyam (penjual) pada tanggal 29 Oktober 1974, kemudian didalilkan Penggugat bahwa tanah dari transaksi jual beli tersebut ternyata merupakan tanah kepunyaan dari Nyoo Giok Lion Nio yang telah bersertifikat Hak Milik No. 3024/Kelurahan Ploso, hal ini diketahui Penggugat pada tahun 1998 dimana tanah tersebut telah dikuasai oleh pihak
lain
yang
bernama
Surtini
berdasarkan
Tanda
Pernyataan
Persaksian Hak Milik Tanah Bekas Tanah Yasan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Ploso dan Camat Tambaksari. Dan kemudian pada bulan April tahun 2000 Surtini telah menjual tanah milik Penggugat tersebut kepada Nyoo Giok Lion Nio. Dari dalil Penggugat angka 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas), sepatutnya Penggugat menggugat dan menarik pula Surtini sebagai penjual kepada Nyoo Giok Lion Nio serta Mochamad Asyam sebagai penjual terhadap Penggugat supaya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, agar dapat diketahui riwayat tanah yang
sebenarnya
dan
atas
transaksi
jual
beli
tersebut
sepatutnya
Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Perdata yakni Pengadilan Negeri Surabaya, dan bukannya mempermasalahkan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 3024/Kelurahan Ploso yang telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Juni 2001. Hal ini dapat diketahui bahwa gugatan Penggugat merupakan ruang lingkup hukum perdata dan bukan ruang lingkup administrasi Negara, sehingga sepatutnya gugatan Penggugat tersebut
ditolak
dan
dikesampingkan
oleh
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara Surabaya ; Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscuur libel). Hal ini dapat diketahui dari alasan-alasan gugatan
Penggugat
yang
mendalilkan
sebagai
pemilik
tanah
yang
mendasarkannya pada Petok D No. 226 Persil No. 175a – 175b Blok d II – III seluas 306 M2 sebagian dari seluas 4.360 M2 atas nama Notoredjo
Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 99 K/TUN/2006
Dimah
serta
mendalilkan
atas
tanahnya
tersebut
telah
masuk
dalam
Sertifikat Hak Milik No. 3024/Kelurahan Ploso atas nama Nyoo Giok Lion Nio tetapi dalam gugatannya tersebut Penggugat tidak dapat menguraikan secara runtut dan jelas, bahwa Petok D No. 226 Persil 175a – 175b blok d II –
III
seluas
306
M2
telah
masuk
dalam
Sertifikat
Hak
Milik
No.
3024/Kelurahan Ploso. Dan Penggugat tidak menunjukkan letak tanah secara pasti letak Petok D No. 226 Persil 175a – 175b adalah masuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 3024/Kel.Ploso. Karena hal ini harus dibuktikan dengan data hasil ukur secara tehnis kadasteral yang menunjukkan bahwa tanah yang didalilkan Penggugat masuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 3024/Kelurahan
Ploso.
Kalaupun
nantinya
dilaksanakan
pemeriksaan
setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan melihat letak tanah yang didalilkan Penggugat, Petok D No. 226 Persil 175a – 175b Blok d II – III seluas 308 M2, maka hal tersebut akan diperoleh fakta hukum yang tidak akurat. Karena itu sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Karena Penggugat telah mengetahui bahwa atas tanah yang didalilkannya, yakni Petok D No. 226 Persil No. 175a – 175b Blok d II – III dengan luas 308 M2 sebagian dari luas 4.360 M2 tercatat atas nama pemilik Notoredjo Dimah, telah masuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 3024/Kelurahan Ploso atas nama Nyoo Giok Lion Nio, yakni sebagaimana Penggugat jelaskan dalam gugatan angka 7 (tujuh) sampai dengan angka 12 (dua belas) yang mana Penggugat telah mengetahui bahwa sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2000 tanah tersebut adalah dikuasai pihak lain serta telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 3024/Kelurahan Ploso, Surat Ukur tanggal 3 Oktober 2000, No. 801/Ploso/2000 atas nama Nyoo Giok Lion Nio. Dalam hal ini Penggugat telah mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 3024/Kelurahan Ploso tersebut sejak lama dan sebelum tanggal 15 Desember 2004 sebagaimana didalilkannya dalam gugatannya angka 12 (dua belas), yakni setidaktidaknya pada tanggal 22 Juni 2001 sejak terbit Sertifikat. Oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;
Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 99 K/TUN/2006
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
telah
mengambil
putusan,
11/G.TUN/2005/PTUN.SBY. tanggal
yaitu
putusannya
Nomor
:
16 Juni 2005 yang amarnya sebagai
berikut : DALAM EKSEPSI : -
Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;
DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.712.000,- (satu juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) ; Menimbang,
bahwa
dalam
tingkat
banding
atas
permohonan
Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusannya
Nomor : 112/B.TUN/2005/PT.TUN.SBY.
tanggal 27 September
2005 ; Menimbang, kepada
bahwa
sesudah
putusan
terakhir
ini
diberitahukan
Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Januari 2006 kemudian
terhadapnya
oleh
berdasarkan
Surat
Penggugat/Pembanding Kuasa
Khusus
dengan
tanggal
16
perantaraan Januari
kuasanya,
2006
diajukan
permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Januari 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 11.Srt.G.TUN/2005.P.TUN.SBY. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 30 Januari 2006 ; Bahwa setelah itu oleh Tergugat, Tergugat Intervensi/Terbanding yang masing-masing pada tanggal 7 Pebruari 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari
Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing pada tanggal 20 Pebruari 2006 dan 13 Pebruari 2006 ; Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;
Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 99 K/TUN/2006
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : I.
Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak cukup ; 1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak cukup, dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi Tata
Usaha
pertimbangan
Negara dan
Surabaya
amar
hanya
putusan
mengambil
Pengadilan
Tata
alih
begitu
Usaha
saja
Negara
Surabaya tanpa mempertimbangkan bagian-bagian lain, seharusnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempertimbangkan semua bagian perkara yang dimohon banding tersebut ; 2. Bahwa pertimbangan hukum yang tidak cukup mengakibatkan putusan batal atau harus dibatalkan ; II. EKSEPSI LEWAT WAKTU. 1.. Bahwa tentang Eksepsi Lewat Waktu, Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya karena dalam peradilan ulang ( tingkat banding ) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, tidak cermat, dan tidak teliti karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya hanya mengambil alih begitu
saja
pertimbangan
hukum
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Surabaya tanpa mempertimbangkan eksepsi lewat waktu tersebut, justru pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut salah dan tidak cermat dengan hanya memfokuskan pada bukti Para Tergugat dengan mengacu pada putusan perkara perdata No. 422/Pdt.G/2002/PN.Sby
tanggal
12
Mei
2003
dan
buktu
Tergugat
Intervensi padahal perkara perdata tersebut hingga saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung R.I dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap ; 2. Bahwa sebagai peradilan ulang, Pengadilan Tinggi Tata Usana Negara Surabaya seharusnya tidak berfokus pada putusan perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 665 K/Sip/1971 tanggal 15 Desember 1971 yang menyatakan "dalam mempertimbangkan sesuatu perkara dengan menunjuk pada suatu putusan yang belum jelas apakah putusan itu
Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 99 K/TUN/2006
telah mempunyai kekuatan hukum atau belum, kurang tepat untuk dipakai sebagai dasar dalam mengambil putusan" ; 3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang salah dan keliru, tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I perkara No. 2704 K/Pdt/1994 menyatakan "bahwa untuk tidak merugikan kepentingan pencari keadilan dan dengan berpedoman pada Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sejak pemberitahuan putusan Mahkamah Agung secara patut kepada yang berkepentingan " ; 4. Bahwa dengan perpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nio. 665 K/Sip/1971 tanggal 15 Desember 1971 dan putusan-putusan kasasi No. 2704 K/Pdt/1994 tersebut di atas maka putusan perkara perdata No. 422/Pdt.G/2002/PN.Sby tanggal 12 Mei 2003 yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dijadikan dasar penentuan waktu 90 ( sembilan puluh ) hari perhitungan lewat waktu ; 5. Bahwa karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 112/B.TUN/2005/PT.TUN.SBY tanggal 27 September 2005 Jo.
Putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Surabaya
No.
11/G.TUN/2005/PTUN.SBY tanggal 16 Juni 2005, harus batal atau setidak-tidaknya dibatalkan ; Ill. TENTANG BUKTI-BUKTI PENGGUGAT. 1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya salah dalam menerapkan hukum pembuktian ; 2. Bahwa sebagai peradilan ulang ( tingkat banding ), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya seharusnya mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini namun dalam kenyataan dan fakta hukum Judex Factie tidak mempertimbangkan buktibukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat - Pembanding tetapi justru sebaliknya mempertimbangkan bukti Tergugat II Intervensi berupa terbitnya Sertifikat Hak Milik 3024/Kelurahan Ploso tanggal 22 Juni 2001 Surat Ukur No. 801/Ploso/2000 luas 248 M2 atas nama Nyoo Giok Lion
Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 99 K/TUN/2006
Nio
yang
notabene
memiliki
sisi
ganda
sebagai
tanda
bukti
hak
keperdataan dan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ( KTUN ) ; 3. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya salah dalam penerapan
hukum
pembuktian
mengakibatkan
putusan
batal
atau
setidak-tidaknya harus dibatalkan ; IV. TENTANG PEMBERI KUASA DAN PENERIMA KUASA. 1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya salah dan keliru dalam penafsiran tentang Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa ; 2. Bahwa pada prinsipnya semua tindakan Penerima Kuasa tidak harus sepengetahuan atau seijin Pemberi Kuasa dan ternyata Judex Factie telah salah dan keliru dalam penafsiran ; 3. Bahwa
karena
salah dan keliru
dalam
penafsiran, maka
Putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 112/B.TUN/2005/ PT.TUN.SBY Pengadilan
tanggal Tata
27
Usaha
September Negara
2005
Surabaya
Jo.
Putusan
No.
Putusan
11/G.TUN/2005/
PTUN.SBY tanggal 16 Juni 2005 batal atau setidak-tidaknya harus dibatalkan ; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasan ke- I : Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dianggap sudah tepat dan benar ; Mengenai alasan ke II : Bahwa
alasan
tersebut
tidak
dapat
dibenarkan,
karena
bersifat
pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh Judex Factie ; Mengenai alasan ke III : Bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum dan lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya
kelalaian
peraturan
dalam
memenuhi
perundang-undangan,
yang
syarat-syarat mengancam
yang
diwajibkan
kelalaian
itu
oleh
dengan
Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 99 K/TUN/2006
batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004) ; Mengenai alasan ke IV : Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum ; Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : WIJONO SOEDARMADJI, tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI : Menolak
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : WIJONO
SOEDARMADJI, tersebut ; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah Agung
diputuskan
rapat
permusyawaratan
Mahkamah
pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2007 oleh Titi Nurmala Siagian,
SH. MH. Hakim Agung sebagai
dalam
Ketua
Majelis,
yang
ditetapkan
oleh
Ketua
Prof. DR. Muchsan, SH.
Mahkamah
Agung
Dan Prof. DR. H. Ahmad
Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam
Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 99 K/TUN/2006
sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florensani Kendenan, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim-Hakim Anggota : ttd./ Prof. DR. Muchsan, SH.
Ketua
:
ttd./ Titi Nurmala Siagian, SH. MH.
ttd./ Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.
Biaya-biaya :
Panitera Pengganti :
1. M e t e r a i ………………… Rp.
6.000,-
2. R e d a k s i ………………… Rp.
1.000,-
ttd./ Florensani Kendenan, SH. MH.
3. Administrasi Kasasi ………. Rp. 493.000,Jumlah …………………….. Rp. 500.000,========== Untuk salinan MAHKAMAH AGUNG – RI. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,
ASHADI, SH. NIP. 220000754
Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 99 K/TUN/2006
