P U T U S A N No. 292 K/TUN/2003 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : R. MULYADI dan A. ALIANTO ASMU’I, dkk. orang
208
atas nama Pimpinan SPAMK dan FSPMI ,
berkedudukan
di Jalan
Gaya Motor
PO. BOX. 6346/ TPI, Jakarta Utara ,
I Sunter
II
Pemohon Kasasi,
dahulu Tergugat II Intervensi ;
melawan PT. HONDA PROSPEC MOTOR , diwakili oleh Prospect
HENRY
AGUS, Direktur
Motor, berkedudukan
Sunter
II, Jakarta
kuasa
kepda
:
Utara,
No.8 Jakarta
Honda
Gaya Baru I
hal ini memberikan
MADO WITIN,
di Wisma Pusat,
PT.
di Jalan
dalam
YOSEF
Advokat berkantor
yang dalam hal ini
SH.
dkk.
Hayam Wuruk Lantai 3
Termohon Kasasi
dahulu
Penggugat ; dan: PANITIA
PENYELESAIAN
BURUHAN
PUSAT
Jenderal Gatot dalam hal ANWAR
P4P ,
Subroto
ini
PER-
berkedudukan
Jalan
Kav. 51
memberikan
BASO
PERSELISIHAN
Jakarta
Kuasa Kepada
MAPPARESSA ,
di
Selatan , :
Drs.
dkk. Pegawai
Kepaniteraan P4P , berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto
Kav. 51
Jakarta
Selatan ,
Turut Termohon
Kasasi dahulu Tergugat ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dan Penggugat/Tergugat
Turut
dahulu sebagai
telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu
sebagai Tergugat II Intervensi Usaha Negara Jakarta
Termohon Kasasi
dimuka persidangan
Pengadilan Tata
pada pokoknya atas dalil-dalil :
Obyek Gugatan :
Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.292 K/TUN/2003
Bahwa obyek gugatan
dalam perkara ini adalah Surat Keputusan
Tergugat No.794/826/161-8/IX/PHK/05-2002 tanggal 23 Mei Pemutusan Hubungan Kerja
antara
2002 tentang
PT Honda Prospect Motor dengan Sdr.
Asmui dkk. (208 orang) (Bukti P.1) ; Dasar-dasar Pengajuan gugatan : Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha berisi tindakan
hukum Tata Usaha
perundang-undangan
Negara yang
Negara yang berdasarkan peraturan
yang berlaku, bersifat
konkrit, individual dan final,
serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat Hal itu telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun
1986 ;
Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo adalah Keputusan Banding Administratif, karenanya berwenang sesuai
Pengadilan Tinggi
untuk memeriksa
Tata Usaha Negara Jakarta
dan memutus
dengan Pasal 48 jo
perkara
ditingkat pertama
Pasal 51 ayat (3) Undang-undang
No.5
Tahun 1986 ; Bahwa Penggugat menerima salinan Surat Keputusan Tergugat a quo pada tanggal 30 Mei 2002, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada tanggal 14 Juni 2002 , dengan demikian
gugatan
Tinggi Tata Usaha
Penggugat kepada Kepaniteraan
Negara masih
dalam tenggang
Pengadilan
waktu
90 hari
sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ; Alasan-alasan Pengajuan gugatan : Bahwa Penggugat adalah sebuah mempekerjakan
perusahaan
yang
telah
Sdr. Asmui dkk ( 208 orang). Pada Perusahaan
ada 2
( dua) serikat pekerja yaitu Pengurus Unit Kerja (PUK) SPAMK FSPMI dan PUK SPSI. Asmui dkk. ( 208 orang ) adalah anggota atau setidaktidaknya telah memilih PUK SPAMK FSPMI
sebagai penyalur aspirasi
mereka ; Bahwa pada Permohonan Ijin
tanggal
1 April
PHK terhadap Asmui
Penggugat. Pada tanggal 2 Mei 2002, Ditjen Binawas
2002, dkk.
Penggugat mengajukan ( 208 orang)
Pegawai Perantara
kepada Dit. PKPP
telah mengeluarkan Anjuran No. B 491/BW/PK-PP/2002,
bagian menganjurkan
berbunyi sebagai berikut : Menganjurkan :
I. Supaya PUK SPAMK
FSPMI dan Pengusaha
Motor melaksanakan kenaikan
PT. Honda Prospect
upah berkala periode tahun
2002
Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.292 K/TUN/2003
sesuai risalah perundingan tanggal 7 Maret 2002 yang dibayarkan dan diterima seluruh pekerja pada bulan Maret II. Supaya
Pengusaha
PT.Honda
2002 ;
Prospect Motor
mempekerjakan
kembali 208 orang pekerja dengan surat peringatan ; III. Supaya Pengusaha membayar upah pekerja selama tidak dipekerjakan ( upah selama Skorsing ) ; IV. Agar
PUK SPAMK FSPMI dan Pengusaha
Motor memberikan jawaban
PT Honda Propspect
tertulis atas anjuran ini dalam waktu 7
(tujuh) hari sejak dikeluarkannya anjuran ; Bahwa
Penggugat keberatan
terhadap
menyampaikan penolakannya pada tanggal 6 Mei
anjuran 2002,
a quo
dan
dan
selanjutnya
minta agar permasalahan tersebut diteruskan ke P4 Pusat/ Tergugat ; Bahwa
pada
tanggal
23 Mei
2002,
Tergugat
mengeluarkan
Putusan No. 794/826/161-8/IX/PHK/05-2002 tentang Pemutusan Hubungan Kerja
antara Penggugat dengan
Sdr. Asmui dkk ( 208 orang),
dengan
amar putusan sebagai berikut : ( vide Bukti P.1 ) ; MEMUTUSKAN: I. Menolak
Permohonan
ijin pemutusan hubungan kerja yang diajukan
oleh Pengusaha PT. Honda Prospect Motor Jl. Gaya Motor I Sunter II Jakarta Utara untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr. Asmui dkk. (208 orang) d/a PUK SPAMK FSPMI PT. Honda Prospect Motor Jl. Gaya Motor I, Sunter II, Jakarta Utara ; II. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Honda tersebut
pada amar I diatas,
Sdr. Asmui
Prospect
untuk mempekerjakan
dkk. (208 orang), yang
Motor seperti
kembali Pekerja
nama-namanya seperti
dalam lampiran putusan ini dan lampiran dimaksud
tersebut
merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ; III. Mewajibkan kepada Pengusaha
PT. Honda Prospect Motor
Utara untuk memanggil
Sdr. Asmui
untuk bekerja
selambat-lambatnaya
kembali,
Jakarta
dkk. (208 orang) secara tertulis dalam tenggang waktu
14 ( empat belas) hari setelah menerima putusan ini ; IV. Mewajibkan
kepada Pekerja Sdr. Asmui dkk. (208 orang)
untuk
melapor diri kepada
Pengusaha PT. Honda Prospect Motor di Jakarta
Utara untuk bekerja
kembali,
selambat-lambatnya
dalam tenggang
waktu 14 ( empat belas ) hari setelah menerima putusan ini ;
Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.292 K/TUN/2003
V.
Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Honda Utara untuk membayar Upah bulan April dan Mei 2002
VI. Mewajibkan
Pekerja
Prospect Motor
di Jakarta
Sdr. Asmui dkk. ( 208 orang)
sebesar 75 %
(tujuh puluh lima persen ) ;
kepada Pengusaha PT. Honda Prospect
Motor
untuk membayar Upah Pekerja Sdr. Asmui dkk. (208 orang) 100 % (seratus persen )
sejak perkara
Sdr.Asmui
Utara sebesr
dkk ( 208 orang )
melapor diri untuk berkerja kembali ; VII. Menyatakan Pekerja Sdr. Asmui dkk (208 orang ) telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri apabila Pekerja Sdr. Asmui dkk ( 208 orang) tidak mengindahkan
panggilan Pengusaha
untuk bekerja kembali,
sehingga dinyatakan telah melepaskan hak-haknya ; VIII.Pelaksanaan
putusan ini
dibawah pengawasan Pegawai
Ketenagakerjaan Ditjen Binawas Depnakertrans
Pengawas
di Jakarta ;
Kronologis perselisihan : Bahwa
permasalahan
berawal
dari adanya tuntutan kenaikan
upah berkala yang diajukan oleh PUK SPAMK FSPMI. mengenai
Untuk membahas
tuntutan tersebut, maka pada tanggal 28 Januari
disetujui dan ditandatangani Penggugat dengan
PUK
bersama
2002 telah
Tata Tertib Perundingan
antara
SPSI ( Bukti P.2) dan dengan PUK SPAMK
FSPMI ( Bukti P.3 ) ; Bahwa perundingan mengenai kenaikan upah berkala terus
dilakukan antara Penggugat
tahun 2002
dengan Serikat Pekerja
dan PUK SPAMK FSPMI ) tetapi belum ada kata sepakat
( PUK SPSI diantara para
pihak ( Bukti P.4 ) ; Aksi Mogok Kerja Pertama : Bahwa melakukan
pada
tanggal 11 Pebruari 2002, Sdr. Asmui dkk (208 orang)
aksi mogok sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2002 (
selama 2 hari kerja bahwa karena
penuh), dilakukan
Penggugat
tidak konsisten
makanisme perundingan pengupahan Bahwa dalam aksi Pemogokan orang supir yang
bertugas
mengalami kesulitan
Jepang
memakai jasa
pihak
dan konsekwen terhadap
tersebut
ada 12
( dua belas )
warga negara Jepang
untuk melakukan pekerjaan. Karena
ketiga
para supir
dan tanggung jawabnya kepada
sebagaimana
alasan
tahun 2002 (Bukti P.5) ;
membawa staff
tidak mau melayani pekerjaan warga negara
secara spontan dengan
biasa , maka akhirnya
staff
Penggugat
( rental) ;
Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.292 K/TUN/2003
Jasa pihak ketiga ( supir melayani staff Pekerja
rental)
yang dipakai
warga negara Jepang
oleh Penggugat untuk
dihalang-halangi dan diusir
yang berunjuk rasa, sehingga akhirnya Penggugat
jasa bantuan
polisi
setempat
untuk mengantar
oleh
meminta
staff warga negara
Jepang pulang sampai tempat kediaman mereka ; Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2002, P4 Daerah mengeluarka surat
No. B 253/W.26/P4D /II/2002
menjawab
PUK SPAMK FSPMI
surat
HPM/ II tanggal 11 Bukti P.7). Dalam
Pebruari
DKI
( Bukti
Jakarta
P.6)
yang
No. 006/B/PUK-SPAMK/FSPMI/
2002 peprihal pemberitahuan aksi mogok (
surat jawaban P4 Daerah
menyatakan “ Berdasarkan Berita
DKI
Jakarta
Acara Hasil Sidang Pleno
tersebut P4D
DKI
Jakarta yang ditetapkan pada tanggal 13 Pebruari 2002, dengan ini kami sampaikan amarnya sebagai berikut : menyerahkan penanganannya pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Propinsi ketentuan peraturan ketenagakerjaan
DKI Jakarta
sesuai
dengan
yang berlaku ;
Aksi Mogok Kerja Kedua : Bahwa
pada
tanggal
18 Pebruari
2002 Pekerja melakukan
mogok kembali dengan alasan atau tuntutan agar sopir -sopir
aksi
(12 orang)
dikembalikan ke posisi awal yaitu melayani staff Jepang dan tidak ada mutasi terhadap para supir ( Bukti P.8 ) ; Terhadap
alasan
atau tuntutan
tersebut,
Penggugat
menyatakan
bahwa para supir (12 ) orang tidak di PHK dan tidak dimutasikan, akan tetapi Penggugat tidak dapat mengabulkan tuntutan PUK SPMI, karena staff warga negara Jepang sudah tidak merasa nyaman apabila mereka dilayani oleh para
Supir (12) orang yang
terlibat aksi mogok tanggal 11 dan 12
Pebruari 2002 ; Bahwa perundingan kenaikan
upah berkala
tahun 2002
tetap
dilakukan, tetapi menjadi tertunda karena PUK SPAMK SPMI tidak mau membahas
lebih lanjut
sebelum tuntutan mereka
dikembalikan pada posisi semula ( melayani
agar
para supir
staff Jepang) dikabulkan oleh
Penggugat atau dengan kata lain masalah supir dijadikan syarat oleh PUK SPAMK SPMI
untuk melanjutkan perundingan mengenai kenaikan upah
(
Bukti P.9 ) ; Sedangkan PUK SPSI tetap menginginkan agar upah berkala tahun 2002 terus
berlanjut dan
bahwa tidak
mempunyai syarat apapun
upah berkala
tahun 2002 ( Bukti P.10) ;
perundingan kenaikan PUK SPSI menyatakan
dalam perundingan
kenaikan
Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.292 K/TUN/2003
Bahwa aksi mogok kerja
berlanjut
masih terjadi pada tanggal 19
Pebruari 2002 .Pada hari ini juga Kantor Departemen Tenaga Kerja Jakarta Utara mengundang Penggugat,
PUK
untuk membicarakan penyelesaian
SPAMK
masalah tuntutan
P.11 ). Terhadap undangan Depnaker AMK
SPMI
tidak
bersedia
FSPMI
dan
PUKSPSI
kenaikan upah ( bukti
Jakarta Utara diatas pihak PUK
hadir,
perundingan
hanya dihadiri oleh
Penggugat dan PUK SPSI ( Bukti P.12) ; Bahwa pada tanggal 12 Pebruari memanggil Penggugat, kembali
2002, Sudisnaker
PUK SPAMK FSPMI
dan
membicarakan penyelesaian masalah
tahun 2002 , namun
lagi-lagi
PUK SPAMK
Jakarta Utara
PUK SPSI
untuk
kenaikan upah berkala
FSPMI
tidak menghadiri
pertemuan tersebut ; Bahwa Penggugat telah berusaha orang) untuk melakukan perkerjaan kerja, akan tetapi
Asmui dkk.
kembali atau menghentikan
panggilan tersebut tidak diindahkan
dkk (208 orang ). Walaupun telah disampaikan
memanggil
berulang kali, masing-masing
mogok
oleh Sdr.
panggilan untuk bekerja kembali disampaikan
(208
Asmui tersebut
melalui :
Surat Penggugat No.061/HPM/II/2002 (Bukti P.14), Surat No.062/ HPM/ II/2002 ( Bukti P.15), Surat
No.063/HPM/II/2002
2002 ( Bukti P.16), Surat No.065/HPM/II/2002
tertanggal
23 Pebruari
tanggal 25 Pebruari 2002 (
Bukti P.17) ; Bahwa aksi mogok kerja Dalam mogok
kerja ini
berlanjut hingga
tanggal
4 Maret 2002.
perserta mogok kerja melakukan tindakan lain
yaitu : - Melakukan penutupan –penutupan ataupun blokade-blokade jalan masuk perusahaan/Penggugat, menggembok dan
bentuk
transportasi
sabotase
ruang
lain yang
kompresor egine plant,
mengakibatkan terganggunya
barang baik dari dalam dan
keluar Perusahaan (bukti
P.18 ) ; -
Memakai aliran listrik dari Penggugat hubungannya
perusahaan
untuk dengan
sesuatu yang tuntutan,
lainnya. Terhadap pemakaian listrik yang tidak perlu
secara berlebihan tidak perlu
misalnya yang
tersebut perusahaan
tanpa
seijin
yang tidak ada
karaoke
dan hiburan
berlebihan
untuk sesuatu
telah menegur perserta mogok
kerja ( Bukti P. 19) ;
Hal. 6 dari 21 hal. Put. No.292 K/TUN/2003
-
Salah seorang perserta
mogok (
intimidasi atau perlakuan
Saudara
kasar terhadap
Supardi SP) melakukan
karyawan
lainnya yaitu
Saudara M. Tartib ( Bukti P.20 ) ; Aksi Mogok Kerja Ketiga : Bahwa pada tanggal 5 Meret dan Penggugat dengan
2002, Pekerja masuk kerja kembali
itikad baik dan secara terbuka
menerima Sdr.
Asmui dkk (208 orang ) untuk kembali bekerja seperti biasa ; Bahwa pada tanggal dilaksanakan
(
7 Maret 2002 perundingan kenaikan gaji
Bukti P.21)
yang difasilitasi
oleh Kantor Departemen
Tenaga Kerja Pusat ; Bahwa pada tanggal
11,19,20
Sdr. Asmui dkk (208 orang)
sampai dengan tanggal 22 Maret
kembali melakukan mogok dengan
Penggugat
dianggap melanggar
melakukan
tindakan yang merugikan Pihak
konflik baru
yaitu mem-PHK
alasan
kesepakatan 7 Maret 2002 dengan cara Karyawan dengan
membuat
Sdr. Supardi ( Komisaris SP PUK SPMSI)
dengan alasan PHK yang dicari-cari dan bertentangan dengan hukum ; Bahwa
pada
tanggal 12 Maret
2002,
PUK
SPAMK
memberitahukan rencana mogok kerja kepada P4 Daerah DKI melalui Maret DKI
surat No.044/ B/PUK-SPAMK/FSPMI/HPM/III/2002 2002
( Bukti P.22)
melalui
suratnya
P4 Daerah
meminta kepada kedua belah pihak perundingan Pengusaha
bipartite
Jakarta tanggal 12
yang kemudian ditanggapi oleh P4 Daerah
No.B.429/W.26/P4D/III/K/2000
2002. Pada Jawabannya
FSPMI
secara
dalam suratnya
DKI Jakarta
tanggal 18 Maret telah memutuskan “
yang berselisih formal
untuk melakukan
sebagaimana
No.085/HPM/III/2002
permintaan
tanggal
13 Maret
2002 ; Bahwa dalam Maret
2002,
mempunyai
surat Penggugat
Penggugat
itikad
baik
berkala
periode
tahun
Namun
Sdr. Asmui
menyatakan
untuk 2002
dkk
No.085/HPM/III/2002 bahwa
menyelesaikan (
tanggal
Penggugat
13
masih
perihal
kenaikan gaji
masih perundingan)
( bukti P.23)
(208 orang)
tetap
melakukan mogok kerja
pada tanggal Maret 2002 ; Bahwa
pada tanggal 22 Maret
Skorsing menuju dan sekaligus
2002, Penggugat
memberikan
PHK kepada Sdr. Asmui dkk ( 208 orang)( Bukti P.24) memberikan undangan
bipartit dalam rangka PHK surat No.111/HPM/III/2002
untuk mengadakan perundingan
Sdr. Asmui dkk ( 208 orang): yaitu tanggal 22 Maret
melalui
2002 ( Bukti P.25), surat
Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.292 K/TUN/2003
No. 114/HPM/III/2002
tanggal 26 Maret
No.115/HPM/III/2002 tanggal 27 Maret Bahwa selama masa melakukan blokade catering
untuk
melakukan
pintu gerbang,
( Bukti P.26),
Sdr. Asmui dkk ( 208 orang) telah menghalangi
karyawan,
celana
dan
manajemen, dan
surat
( Bukti P.27) ;
pemberian pelayanan
peserta
mogok kerja
perbuatan tidak terpuji yang melanggar
dengan membuka kepada
2002
skorsing
makan siang
2002
telah
etika kesusilaan
mempertontonkan bagian
menghalangi
karyawan
bokong
memasuki Area
Factory ( Bukti P.28 ) ; Kerugian yang ditimbulkan akibat mogok kerja : Bahwa
akibat
pemogokan yang
terjadi, Penggugat mengalami
kerugian secara materiil maupun kerugian Immateriel. Kerugian Imateriel yang diderita Penggugat akibat makna
tujuan
nama baik
pemogokan yang tidak sesuai dengan
dan amanat perundang-undangan
Penggugat baik dimata Partner
Bahwa
Penggugat
juga mengalami mogok kerja.
mendapat
kerugian secara tidak
Klaim
ganti
puluh enam ribu
dari pihak ketiga
yang
telah diketahui sebesar Rp.
puluh delapan juta
dua ratus
enam
tiga ratus rupiah) ( Bukti P.29). Masih ada pihak ketiga
mengajukan
belum diketahui Bahwa
Asing maupun Lokal;
langsung akibat adanya aksi
kerugian yang
2.088.266.300,- ( dua milyar delapan
yang
klaim
telah mencemarkan
klaim
kepada
Penggugat, dengan kerugiannya
( Bukti P.30) ;
Penggugat
untuk melakukan
memanggil dan
pekerjaan tetapi sama
Penggugat kemudian dan selanjutnya
telah
sekali tidak
melakukan Sksorsing
delapan)
pekerja
diindahkan, maka
menuju PHK ( bukti
mengajukan Permohonan Ijin
208 ( dua ratus
menghimbau
PHK
Massal
orang pekerja
yang
uraian
jelas
P. 31)
sebanyak
mogok
tersebut
kepada Tergugat : Bahwa
berdasarkan
diatas
yuridis bahwa Sdr. Asmui dkk(208 orang) melanggar Bersama angka
PT. Honda Prospect
terbukti
Kesepakatan Kerja
Motor ( KKB ) Bab
1, 2 , 4, 5, 6,7, 8, 11, 13, 20
secara
XIII Pasal
dan Keputusan Menteri
83
Tenaga
Kerja Nomor 150 Tahun 2000 Pasal 18 huruf e, g, h, k, j, o Keputusan Menteri
Tenaga
2001/Pasal Bahwa
Kerja
dan
Transmigrasi
R.I.
No. Kep.78/Men/
I angka 6 ; Surat
8/IX/PHK/05-2002
Keputusan
tanggal
23 Mei
Tergugat 2002
a quo No. 794/826/161telah
dikeluarkan
secara
Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.292 K/TUN/2003
bertentangan Peraturan
dengan
ketentuan
Kesepakatan
Kerja Bersama
dan
Ketenagakerjaan Negara Republik Indonesia oleh karena
itu
harus dibatalkan ; Kekeliruan Pertimbangan Tergugat : Bahwa alinea
dalam
pertimbangan
( 4), dinyatakan
mulanya
pekerja
2002 dimana
“ bahwa
Putusan
perkara ini berawal
melakukan tuntutan
pekerja
Tergugat halaman 9
kenaikan
upah
berunding
masalah
tidak ditanggapi dengan pekerja 2002
positif
melakukan aksi dan
kemudian
Pertimbangan bukti-bukti
kenaikan
upah
oleh Pengusaha,
mogok kerja berlanjut
Tergugat jelas
berkala tahun
tanggal
keliru dan
telah
yang maksudnya tahun 2002
tetapi
oleh karena itu
maka
11 dan
dengan beberapa
yang telah disampaikan
karena justru
pada
yang diwakili oleh PUK SPAMK FSPMI
beberapa kali mengajukan surat kepada pengusaha mengajak
ketika
12
Pebruari
kali mogok kerja;
telah lalai, serta mengabaikan
Penggugat
dalam
persidangan,
perundingan telah berjalan Sdr. Asmui dkk( 208 orang )
telah melakukan mogok kerja
pada
tanggal
12
Pebruari 2002.
Pertimbangan Tergugat ini juga menunjukkan bahwa Penggugat mempelajari
data- data
menunda-nunda
yang
perundingan
tidak
disampaikan secara mendalam kenaikan
upah
tahun
2002
dan dengan
mengajukan persyaratan lainnya diluar pokok perundingan ; Seharusnya
Pertimbangan Tergugat juga
Asmui dkk. (208 orang yang
) yang jelas-jelas
memasukan tindakan
tidak
Sdr.
menghargai perundingan
berlangsung ; Bahwa
dalam perundingan putusan Tergugat halaman 9 alinea 5,
dinyatakan “ bahwa
perkara perselisihan
kenaikan upah berkala 7 Maret 2002
tahun 2002
menerima nilai nominal
tersebut,
dengan
catatan
pada
kenaikan
risalah
perundingan
item-item risalah upah
point
dimana
perundingan
prestasi
kerja
Rp. 500,- menjadi Rp. 1.000,-
akan dirundingkan secara Bipartit
hasilnya
kepada
akan
dilaporkan
lambat tanggal 18 Maret Dalam
pertimbangan
akan tetapi Karena
lalai dan
terhadap
diperoleh hasil
hasil
tentang
telah dirundingkan pada tanggal
dan telah menghasilkan
pekerja
hubungan industrial
Depnakertrans
Pusat
dari yang paling
2002 ;
diatas
Tergugat telah mengawali dengan benar,
mengabaikan perundingan
perundingan
bukti
yang diberikan Penggugat.
tanggal
lanjutan pada
7
tanggal
Maret
2002, telah
13 Maret
2002 .
Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.292 K/TUN/2003
Dimana
terhadap semua itu
Depnakertrans
Pusat
telah diperoleh jawaban dari hasil kajian
terhadap laporan
yang
diberikan
masing-
masing pihak (Pekerja dan Pengusaha ) menyatakan bahwa upah dan
berkala dapat
diproses
PT. Honda
Motor
dilaksanakan, sedangkan
PHK
sesauai dengan prosedur
Bahwa (1)
Prospect
pemogokan
“
bahwa
yang
Pasal 6 Undang-Undang melalui suratnya
Supardi
sesuai dengan
data
No.22
Tahun 1957 karena
12
P4 Daerah
oleh Ketua
mogok tanggal tersebut
telah dijawab
dan
surat
bahwa
akan mengadakan aksi mogok
telah
tanggal
/W.26/P4D/M/III/2002
bahwa akan dan atas
oleh Ketua
pemberitahuan
dicatat
ada
2002
2002
pada tanggal 18 Maret 2002, yang bahwa
yang
Maret
P4 Daerah
19 Maret
agar
serikat Pekerja memberitahukan
tanggal 19 Maret 2002 dan atas Surat Serikat Pekerja dijawab
SP
pekerja sudah sesuai dengan ketentuan
tertanggal
sebelumnya kepada
Sdr.
selesai
Tergugat pada halaman 10 alinea
ternyata
dilakukan
dianggap telah
hukum yang berlaku ;
pertimbangan putusan
dinyatakan
persoalan
pada
telah
mengadakan
Surat
aksi
Serikat Pekerja
P4 Daerah Propinsi DKI Jakarta
pada butir 1 (satu) nya
mogok kerja
13
tersebut
Maret
tersebut
2002
kepaniteraan
menyatakan
telah
dengan
P4
diterima
No.
Daerah
B 202
Propinsi DKI
Jakarta ; Dan pertimbangan dinyatakan
putusan Tergugat
“ bahwa
dengan
halaman
telah
10
diterimanya
surat permohonan mogok kerja tanggal 19 Maret kerja
yang
2002
dilakukan
adalah
oleh para
telah memenuhi
Tahun
1957 Pasal 6 “ ;
Kedua
pertimbangan
dalam
melihat
terbukti
Tergugat
dan mengkaji
telah lalai
dan
pekerja ketentuan
diatas
dan
2002
mulai
maka mogok 19 Maret
Undang-Undang
perkara
No.22
bahwa Tergugat
tidak lengkap
mengabaikan fakta-fakta
(2)
dicatatnya
tanggal
menunjukkan
pokok
alinea
dan
yang didukung oleh
bukti-bukti yang diajukan Penggugat, hal ini disebabkan sebagai berikut : -
Bahwa pemogokan
yang dilakukan
oleh Sdr. Asmui dkk(208 orang )
bukan saja dilakukan
pada bulan Maret 2002,
sejak 11 Pebruari 2002
dan
- Bahwa
Surat
P4D
429/W.26/P4D/III/K/2002, salah memerintahkan agar kedua
tetapi telah terjadi
12 Pebruari 2002 ; tertanggal satu amar belah pihak
18 Maret
2002 No.
putusannya melakukan
yaitu :
perundingan
Hal. 10 dari 21 hal. Put. No.292 K/TUN/2003
bipartit secara formal mengenai
kenaikan
sesuai permintaan
dalam suratnya
pengusaha
gaji berkala
tahun 2002,
No.085/HPM/III/2002
tertanggal 13 Maret 2002 ; Pertimbangan
Tergugat diatas
Tergugat terhadap pertimbangan
Sdr.
telah
mencerminkan
keperpihakan
Asmui dkk ( 208 orang) dengan memberikan
yang tidak berimbang ;
Bahwa
Surat
bertentangan
Keputusan
dengan
a quo
Asas-asas
dikeluarkan Tergugat
Umum Pemerintahan
Yang
juga Baik
(
The Principle Of Good Administration) ; -
Asas
Persamaan
: asas ini menghendaki bahwa hal-hal yang sama
harus diperlakukan
sama
sama. Surat Keputusan ijin PHK
atau para
Tergugat a quo
Penggugat
pertimbangan
pihak
telah
terhadap
harus
diperlakukan
yang menolak
permohonan
diambil
tanpa
mendasarkan
fakta dan uraian yang telah disampaikan
Penggugat ; -
Asas Pertimbangan tidak
didukung
memadai
dan
Penggugat -
:
bahwa Surat
Keputusan
Tergugat
oleh pertimbangan berdasarkan
telah diambil
berat
sebelah
a quo
bukti-bukti
yang
yang sangat merugikan
;
Asas Kecermatan Keputusan
:
harus
asas ini mengandung
arti
bahwa
suatu
dipersiapkan
dahulu dan
diambil
terlebih
dengan cermat. Surat Keputusan Tergugat tergesa-gesa
a quo
diambil
sangat
sehingga Keputusannya mengabaikan fakta-fakta
dan
bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam hearing ; -
Asas
Motivasi
: asas ini
yang dikeluarkan alasan
oleh badan/pejabat
dan alasannya
Berdasarkan keputusan
menentukan bahwa setiap
fakta hukum
diatas,
yang dikeluarkan oleh Tergugat terang,
dengan demikian bertentangan
benar
dengan
dikeluarkan oleh badan/pejabat pasti atau
tidak
membingungkan
menimbulkan kepercayaan pada badan/pejabat Surat
Keputusan
yang
dikeluarkan
nyata
obyektif,
asas-asas motivasi
administrasi
dan adil. bahwa
tidak mempunyai
adil dan
Asas Kepastian Hukum asas ini menginginkan
secara
harus didasari
harus jelas, terang, benar, obyektif
uraian-uraian
dan alasan yang jelas,
-
administrasi
keputusan
dasar
sehingga ;
agar Keputusan yang menggambarkan hukum masyarakat,
sehingga
administrasi
Tergugat a quo
negara,
sangat
menggambarkan kepastian hukum dan sangat membingungkan
tidak ;
Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.292 K/TUN/2003
Bahwa 1986
ketentuan Pasal 53 ayat 2
tentang
Peradilan Tata
Undang--Undang
Usaha Negara
No.5 Tahun
menyatakan
sebagai
berikut bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah : a. Keputusan
Tata
Usaha
Negara yang di gugat
dengan peraturan Perundang-undangan b. Badan atau Pejabat keputusan
dimaksud
wewenangnya
diberikan wewenang
yang berlaku
;
Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan
sebagaimana
menggunakan
itu bertentangan
untuk
dalam
ayat
tujuan lain
(1) telah
dari
maksud
tersebut ;
c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) setelah
mempertimbangkan
semua
kepentingan
bersangkutan dengan keputusan itu seharusnya tidak pengambilan atau tidak pengambilan keputusan Perkembangan
Yang terjadi
setelah
sampai
dalam yang pada
tersebut ;
di dikeluarkannya
Keputusan
Tergugat A quo ; Bahwa terhadap Surat harus
Keputusan
mempekerjakan kembali
Tergugat a quo yang intinya
Sdr. Asmui dkk ( 208 orang)
keberatan dari 693 orang karyawan/wati dan tidak melaksanakan mogok
mendapat
yang selama ini terus bekerja
jika perusahaan
akan mempekerjakan
kembali Sdr. Asmui dkk ( 208 orang ) ( Bukti P.32 ) ; Penundaan Pelaksanaan Bahwa
Putusan Tergugat :
berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang
No.5
Tahun 1986, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, berkenan untuk : “
Menunda
atau
menangguhkan pelaksanaan Putusan No.794/826/161-
8/IX/PHK/05-2002 Pengadilan
tanggal
Tinggi
Tata
23 Mei
2002 sampai putusan perkara di
Usaha Negara
Jakarta
mempunyai kekuatan
hukum yang tetap dan pasti ; Bahwa Kepada
berdasrkan
Pengadilan
hal-hal tersebut
Tinggi Tata
Usaha
diatas Penggugat mohon Negara di Jakarta
agar
memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat 2. Menyatakan
batal atau
tidak
No.794/826/161-8//IX/PHK/05-2002
seluruhnya ; sah
Surat
tanggal
Keputusan 23 Mei
2002
P4 Pusat tentang
Hal. 12 dari 21 hal. Put. No.292 K/TUN/2003
Pemutusan dengan
Hubungan
Kerja
antara
PT. Honda Prospect
Motor
Sdr. Asmui dkk ( 208 orang), tanggal 23 Mei 2002 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat
untuk mengeluarkan putusan
baru
dengan amar putusan sebagai berikut : Memberikan ijin kerja
antara
terhitung
kepada Penggugat
Penggugat sejak
untuk
dengan
pengajuan
Sdr.
memutuskan hubungan
Asmui
dkk
permohonan
( 208 orang)
ijin
PHK
memerintahkan Penggugat untuk membayar hak-hak pekerja
dan sesuai
dengan peraturan yang berlaku ; 4.
Menghukum Tergugat Bahwa
terhadap
Negara Jakarta
telah
2002/PT.TUN.JKT.
untuk membayar biaya
perkara ;
gugatan tersebut Pengadilan Tinggi
Tata Usaha
mengambil putusan, yaitu putusan
No. 146/G/
tanggal
15 April
2003
yang amarnya sebagai
berikut : 1. Mengabulkan
gugatan Penggugat
untuk sebagian
dan
menolak
gugatan selebihnya ; 2.
Menyatakan
batal Surat Putusan Tergugat/P4P
8/IX/PHK/05-2002
tanggal
23
Nomor :794/826/161-
Mei 2002
tentang
Pemutusan
Hubungan Kerja antara PT. Honda Prospect Motor dengan Sdr. Asmui dkk ( 208 orang) ; 3.
Memerintahkan kepada Tergugat
untuk menerbitkan
putusan baru
dengan amar sebagai berikut : “
Memberikan izin
kepada
hubungan kerja
antara
orang)/Tergugat
II Intervensi
Penggugat untuk
Penggugat
dengan
Asmui, dkk ( 208
terhitung sejak tanggal pengajuan
permohonan izin
Pemutusan Hubungan Kerja
kepada Penggugat
untuk membahyar kepada para
dkk ( 208
uang pesangon 1 (satu) kali
orang)
uang penghargaan sesuai
memutuskan
dan
memerintahkan Pekerja
menurut
Asmui, pasal 22,
masa kerja menurut pasal 23 serta ganti kerugian
dengan pasal
24 dari Keputusan
Menteri
Tenaga
Kerja
R.I. No.Kep . 150/Men/2000 kecuali terhadap para Pekerja yang telah menerima
kompensasi/pesangon Penggugat ;
4. Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
tertanggal 19 Nopember 2002
PT.TUN.JKT. tentang penundaan pelaksanaan 794/826/G/161-8/IX/PHK/05-2002
tanggal
No. 146/G/2002/
putusan Tergugat No.
23 Mei
2002
tetap
sah
Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.292 K/TUN/2003
berlaku
sampai ada
putusan
Pengadilan
yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap ; 5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya dalam perkara ini
secara tanggung renteng sebesar
Rp.234. 000,- (
Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah ) ; Bahwa Pekanbaru
terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha telah
2002/P.TUN.Pbr.
menjatuhkan tanggal
putusan,
yaitu putusan
Negara
No.18/G.TUN/
01 Juli 2003 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : Menimbang,
bahwa
sesudah putusan
kepada Tergugat II Intervensi terhadapnya
oleh
pada
terakhir ini diberitahukan
tanggal
Tergugat II Intervensi,
13 Mei 2003
kemudian
diajukan permohonan kasasi
secara lisan pada tanggal 28 April 2003
sebagaimana ternyata dari akte
permohonan kasasi No. W.7.PT.TUN/KAS/2003 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
permohonan mana
diikuti
alasan-alasan
oleh memori kasasi yang memuat
di Kepaniteraan
dengan
yang diterima
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12
Mei 2003 ; Bahwa 2003
setelah
itu
oleh
telah diberitahukan
Intervensi
Penggugat
tentang memori
diajukan jawaban
Kepaniteraan
yang pada tanggal
Pengadilan
memori
kasasi
kasasi
13 Mei
dari Tergugat II yang
diterima
di
Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27
Mei 2003 ; Menimbang , bahwa permohonan
kasasi
a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan
dengan saksama,
diajukan
yang
dalam tenggang
waktu dan dengan
cara
dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan
ditentukan
kasasi tersebut
formal dapat diterima ; Menimbang,
bahwa alasan-alasan
Pemohon Kasasi / Tergugat II Intervensi
yang
diajukan
oleh para
dalam memori kasasinya tersebut
pada pokoknya ialah: 1.
Bahwa Judex Factie pertimbangan
telah salah dalam penerapan
hukumya,
Judex
Factie
pada
hukumnya halaman 47 s/d halaman 81 telah Undang-Undang perselisihan
yang notabene
ketenagakerjaan
tidak pernah yaitu
hukum
pertimbangan
mendasarkan diterapkan
Judex Factie
tentang
kepada dalam
mendasarkan
Hal. 14 dari 21 hal. Put. No.292 K/TUN/2003
kepada
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
1997
tentang
Ketenagakerjaan ; Bahwa
pertimbangan hukum
pada Undang-Undang Ketenagakerjaan
Judex Factie Nomor
untuk
dengan Termohon
Yuridis
Undang-Undang
karena
Ketenagakerjaan
secara
25 Tahun
memutuskan
Pemohon Kasasi
fakta
yang telah didasarkan
hubungan
1997
tentang
kerja
antara
Kasasi tersebut adalah Cacad Nomor 25
Tahun
Undang-Undang
1997
a quo tidak pernah
diterapkan atau dinyatakan tidak berlaku atau dibekukan hal tersebut dapat Undang-Undang terhadap
dibuktikan
dengan
untuk melakukan
tentang
yang mana
dikeluarkannya
perubahan
beberapa
serta penyempurnaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
Tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan, yang antara lain : 1. Undang - Undang Republik
Indonesia
Nomor 11 Tahun 1998
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan
ditandatangani
tanggal 25
oleh Presiden
Habibie ( Lampiran
R.I.
September
yaitu
Bacharuddin
Tahun
Perubahan
1998 tentang
atas
3. Undang - Undang Republik
Undang
( Lampiran
Indonesia
Peraturan
Nomor 3 Tahun
Undang-Undang berlakunya
Nomor
11
Undang - Undang
2000 yang ditandatangani oleh Presiden
R.I. yaitu Abdurahman Wahid
penetapan
Nomor 3 Tahun
Undang-Undang
perubahan berlakunya
Nomor 25 September
tentang
Jusuf
PK.1 ) ;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2000 tentang
2000 yang
PK.2 ) ;
Nomor
Pemerintah
Pengganti
2000 tentang
Nomor 11 Tahun
Undang-Undang
1998
Undang-
Perubahan tentang
Nomor 25 Tahun
Ketenagakerjaan tanggal 20 Desember 2000
28 Tahun 2000
yang
atas
Perubahan
1997
tentang
ditanda tangani
oleh Presiden R.I. yaitu Abdurrahman Wahid (lampiran PK.3 ) Bahwa
jikalau Judex
Factie
mau bertindak adil
menegakan Supremasi hukum dan dipakai
sebagai
Undang-Undang
kebenaran didalam
Tahun
jelas-jelas
seharusnya yang
ketentuan
1969, tanggal 10 Nopember
Undang-Undang Nomor 13 Tahun
dalam
memberikan pertimbangan
hukumnya seharusnya Judex Factie memakai Undang Nomor 14
dan jujur
Undang1969 atau
2003, tanggal 25 Maret 2003, yang
Undang-Undang tersebut telah diberlakukan dan disahkan
Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.292 K/TUN/2003
oleh Presiden
R.I. yaitu Megawati Soekarnoputri ( Lampiran PK.4 dan
PK.5 ); Bahwa dengan telah salah didalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Factie maka oleh karena
itu
putusan a quo
harus
dibatalkan
atau ditolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Sehingga
dengan
sendirinya
Majelis Hakim
Agung
tidak perlu
membaca ataupun meneliti ulang pertimbangan-pertimbangan lain yang telah dipertimbangkan
oleh
Judex Factie
telah salah menerapkan
hukum dengan demikian seluruh pertimbangan
hukum menjadi cacad
yuridis ; 2. Bahwa
Judex Factie
dan menyimpang
telah melampaui batas wewenangnya, keluar
atas Undang-Undang
Mekanisme Peradilan di Pengadilan yang mana
didalam
mempermasalahkan
memberikan tentang
jelas
dan nyata
Tinggi
Tata
Usaha
pertimbangannya
Kasasi.
dilakukan baik oleh
Negara,
Judex Factie
Turut
Padahal
Termohon
bahwa
seluruh
hal tersebut
Kasasi
sesuai jawaban Turut Termohon
jawabannya dikatakan
1986, tentang
sah atau tidaknya aksi unjuk rasa yang
dilakukan oleh para Pemohon merupakan kewenangan
No.5 Tahun
aksi
dan
secara
Kasasi didalam
unjuk
rasa
yang
Pemohon Kasasi maupun seluruh Pekerja PT.
Honda Prospect Motor
telah dilakukan
dengan ketentuan pasal 6
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 ; 3. Bahwa Judex
Factie
telah salah dalam penerapan
mempertimbangkan perkara in casu tidak
dapat
terjadi
mempertimbangkan
dan secara tegas secara tepat
Judex Factie
permasalahan
antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi
sampai pada
putusan
serta melanggar seimbang
yang
sehingga
yang bertentangan dengan rasa keadilan
“ asas Audi et Alteram
Partem”( Peradilan yang
dengan mendengar kedua belah pihak ), Judex Factie telah
mengambil alih seluruh pertimbangan meneliti serta mengkaji dapat dilihat dari 61 s/d
hukum didalam
Turut Termohon Kasasi tanpa
secara dalam permasalahannya, hal tersebut
pertimbangan hukum Judex Factie
pada halaman
halaman 67 yang mana seluruh pendapat Judex Factie hanya
melulu membenarkan
seluruh
dalil-dalil
Termohon
Kasasi
dan
mendasarkan kepada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1997 tanpa melihat
fakta hukum yang
sebenarnya
dan hal tersebut dapat
Pemohon Kasasi jelaskan sebagai berikut :
Hal. 16 dari 21 hal. Put. No.292 K/TUN/2003
a. Bahwa telah dijelaskan berulang kali aksi mogok unjuk rasa terjadi
pada tanggal 11-12
Pebruari 2002 adalah merupakan aksi
unjuk rasa spontanitas dari seluruh Motor
sebagai akibat
tuntutan
normative
Minimum
Propinsi
diberlakukan
yang
Pekerja PT. Honda Prospect
tidak tercapainya kesepakaktan yaitu menuntut Tahun
perubahan
2002,
yang
per Januari 2002, namun
mengenai
Penetapan Upah
seharusnya
Termohon
sudah
Kasasi/Peng-
gugat tidak menjalankan tanpa alasan apapun ; Dan sebagai catatan memeriksa
penting untuk Majelis Hakim Agung
perkara ini bahwa saat aksi unjuk
rasa
yang
spontanitas
yang terjadi pada tanggal 11-12 Pebruari 2002, Pemohon Kasasi tidak ikut berunjuk rasa karena sedang mengikuti
rapat
kenaikan
dengan pihak Menejemen tersebut
Kasasi
Kasasi
upah terhadap
sudah
sangat
terhadap para Pekerjanya padanya telah
Pemohon Kasasi
upah berkala
perusahaan
dapat Pemohon
pemotongan
pada saat itu
tahun 2002
( Termohon Kasasi ) hal
buktikan dengan tidak ada
Pemohon Kasasi. Tindakan Termohon sewenang-wenang
dan
diskriminasi
dengan memakai kekuasaan yang ada
bertindak tidak adil
mana Termohon Kasasi
hanya
menjatuhkan
kepada
208 orang saja yang merupakan mayoritas pengurus
anggota
SPAMK
rasa
adalah seluruh pekerja
adalah
membenarkan
Pemutusan Hubungan Kerja
FSPMI pada hal faktanya
berjumlah + 1.200 b. Bahwa
sanksi
yang
hanya
PT. Honda
(PHK) dan
ikut berunjuk
Prospect Motor
yang
kebohongan besar jika Judex Factie
telah
orang ;
suatu
dalil Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa aksi
unjuk rasa pada tanggal
18 Pebruari 2002
adalah mengenai
pengembalian posisi kedua sopir ke posisi semula, aksi unjuk rasa tersebut adalah
murni
mengenai tuntutan
kenaikan upah berkala
tahun 2002. Dan Judex Factie telah memakai dasar hukum yang cacad yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 dan KKB yang
sudah kedaluwarsa
yang
sudah
tidak
dipakai
lagi
sejak tahun 2000; c. Bahwa Judex Factie
melihat
kebenaran hukum
hanya secara
naluri pribadi bukan didasarkan pada hukum karena sudah sangat jelas dan nyata bahwa aksi mogok kerja pertama yang dilakukan oleh Pemohon
Kasasi
pada
tanggal 18 Pebruari
2002
s/d
Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.292 K/TUN/2003
tanggal
4
Maret
2002
adalah sudah sesuai
hukum dan pasal 6 Undang-Undang tentang
Penyelesaian
melakukan
aksi
terkait
prosedur
Nomor 22 Tahun
1957
Perselisihan Perburuhan. Dimana sebelum
mogok
kerja,
Pemohon
memberitahukan kepada P4D DKI Jakarta Penggugat
dengan
yang ditembuskan
Kasasi
sudah
dan Termohon Kasasi/
kepada Instansi – instansi
( vide bukti TI-5) dan
permohonan izin
yang
mogok kerja
tersebut dijawab oleh P4D DKI Jakarta ( vide bukti TI-6) ; d.
Bahwa masuk
Pemohon Kasasi sama sekali tidak kerja
spanjang
mempunyai
etika
yang dilakukan
baik
untuk
menolak
panggilan
oleh Termohon
menyelesaikan
permasalahan, sehingga dibenarkan oleh hukum
substansi
sikap Pemohon
Kasasi untuk melakukan mogok kerja , karena telah ketentuan
Termohon Kasasi
Minimum
Propinsi
Kasasi
tidak
kenaikan upah yang
memenuhi
pasal 6 Undang- Undang No.22 Tahun 1957
terbukti
tidak menjalankan
Tahun 2002, per Januari
ada
Kasasi
karena
Penetapan Upah 2002 dan Termohon
keseriusan dalam membahas perundingan
berkala
Tahun
2002.
telah dipertimbangkan oleh
Sehingga
Judex Factie
seluruh
adalah
hal
sangat
tidak benar dan harus dibatalkan ; 2. Bahwa
dikarenakan
hukum memberikan
Judex Factie pertimbangan
s/d halaman 67 berdasarkan yuridis yaitu
Undang-undang
sepatutnya
Hakim
Agung yang memeriksa
3. Bahwa
hukumnya
Pemohon
Nomor : 25 Kasasi
putusan
mempertimbangkan
Tahun 1997 maka
mohon
kepada
perkara agar
kembali perkara in casu
suatu
pada halaman 61
kepada Undang-Undang yang cacad
sudah
memeriksa
telah salah dalam penerapan
kiranya
dari ulang ;
Judex Factie
permasalahan
sudi
Majelis
dari
yang
kurang
berbagai
dapat
aspek hukum
serta tidak dapat mempertimbangkan permasalahan
dengan tepat
dan benar
harus
yang
Ex Officio
mengerti
tetapi
dibatalkan.
Dan
Judex Factie
tentang hukumnya
( iu curia novit), akan
Judex Factie justru telah mengenyampingkan
dalil -dalil didalam
Pemohon
Kasasi
gugatan intervensi
dan Turut maupun
begitu saja
Termohon
Kasasi
jawaban dan kesimpulan
mengenai adanya perselisihan hubungan kerja Pemohon
secara
Kasasi dengan Termohon Kasasi.
yang terjadi antara Dan
Pertimbangan
Hal. 18 dari 21 hal. Put. No.292 K/TUN/2003
hukum
Judex
Factie
sangat
subyektif
mempertimbangkan sedikitpun dalil-dalil Termohon
Kasasi
dimana
dengan
tidak
Pemohon Kasasi maupun
hal tersebut
dapat
dilihat
pada
pertimbangan hukum halaman 67 yang menyatakan : “
Menimbang,
bahwa atas
dasar
tersebut diatas sangkalan Tergugat yang menyatakan
bahwa
pertimbangan – pertimbangan maupun
tindakan/aksi mogok kerja
dilakukan oleh Asmui dkk (208 ) orang 6
Undang-Undang
Tergugat II Intervensi
No.22 Tahun
telah sesuai dengan pasal 1957, dengan
menyebutkan
sebelum mogok
kerja telah memberitahukan kepada
Daerah
adalah
DKI
tidak berdasarkan
keterangan dan pendapat seerta bukti-bukti Tergugat II Intervensi 4. Bahwa Judex pada
yang telah
Ketua P4D
hukum,
karenanya
akan hal tersebut dari
maupun Tergugat patut dikesampingkan ;
Factie telah salah dan keliru dalam penerapan
pertimbangan
hukum
halaman
69 alinea
hukum
kesatu
yang
menyatakan : “ Menimbang, …. Sehingga menurut pendapat Majelis mogok kerja
tersebut dilakukan secara bertahab
Hakim karena
sampai tiga kali
yaitu tanggal 11, 12 Pebruari 2002 ( mogok kerja pertama), disusul mogok kerja ( 2) tanggal
19 Pebruari 2002 sampai dengan
2002, dan mogok kerja
yang ketiga dimulai pada tanggal 1, 19, 20
sampai dengan
4 Maret
22 Maret 2002, …dst…. dst… maka sesuai dengan
ketentuan tata tertib
yang
termuat
dalam KKB
dst…dst… dapat
dilakukan skorsing/pemutusan kerja… dst…dst.. ; Bahwa
pertimbangan hukum Judex Factie yang demikian
salah dan keliru mogok
kerja
sampai
dengan
karena yang
faktanya Pemohon Kasasi
pertama
4 Maret
adalah
2002,
tanggal
adalah
memulai
aksi
18 Pebruari
2002
dan mogok kerja
yang
kedua
dimulai pada tanggal 19,20 sampai dengan 22 Maret 2002, sebelum Pemohon Kasasi
melakukan tindakan aksi mogok kerja
dahulu memberitahukan secara Termohon Disnakertrans
tertulis
Kasasi
/Penggugat ,
R.I.
dan instansi-instansi
telah terlebih
kepada P4D DKI Jakarta,
yang
ditembuskan kepada
terkait ( vide Bukti TI-5 dan
vide Bukti TI-14) ; Menimbang, bahwa Agung
terhadap
alasan-alasan
tersebut Mahkamah
berpendapat :
Mengenai alasan -alasan ke - 1 s/d 4 :
Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.292 K/TUN/2003
Bahwa
alasan-alasan ini tidak dapat
dibenarkan, karena Judex
Factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian hal mana
yang bersifat penghargaan
tidak dapat
dipertimbangkan
tentang
suatu kenyataan,
dalam pemeriksaan
dalam
tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan pelaksanaan hukum
atau ada kesalahan dalam penerapan atau
yang berlaku seperti yang dimaksud
30 Undang - Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana dan ditambah
dengan Undang-Undang
No.5
dalam pasal
yang telah diubah
Tahun
2004
tentang
Mahkamah Agung ; Menimbang, ternyata bahwa tentangan kasasi
putusan
berdasarkan Judex Factie
pertimbangan dalam
perkara
diatas, lagi pula ini
tidak
ber-
dengan hukum dan/atau Undang-undang , maka permohonan
yang
ALIANTO
bahwa
diajukan
oleh para Pemohon Kasasi : R. MULYADI
ASMU’I , dkk. ( 208 Orang),
Menimbang, bahwa
oleh
dan
tersebut harus ditolak ;
karena permohonan
kasasi
dari
para
Pemohon Kasasi ditolak , maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi ini ;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah
dan ditambah dengan
Undang-Undang
No.9
Tahun 2004 serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : R MULYADI dan ALIANTO
ASMU’I , dkk. ( 208 orang),
tersebut ;
Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU 6
tanggal Desember
Paulus
Hakim Agung
E. Lotulung,
SH.
yang
2006 oleh Prof. Dr. ditetapkan
oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Prof. Dr. Muchsan, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.292 K/TUN/2003
Hakim – Hakim Anggota :
Ketua:
ttd.
ttd.
Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.
Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.
ttd. Prof. Dr. Muchsan, SH.
Biaya – Biaya :
Panitera Pengganti :
1. M e t e r a i …………….. Rp.
6.000,-
2. R e d a k s i ……………. Rp.
1.000,-
ttd. Matheus Samiaji, SH.MH.
3. Administrasi ……………. Rp. 493.000,Jumlah
=
Rp. 500.000,===========
UNTUK SALINAN : MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. PANITERA PANITERA MUDA TATA USAHA NEGARA
ASHADI, SH. N.I.P. 220000754
Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.292 K/TUN/2003
