PUTUSAN No. 776 K/Pid/2003 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH
AGUNG
memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama
: MARTUA SIMANJUNTAK
Tempat lahir
: Lintong Nihuta
Umur / tanggal lahir : 55 tahun/11 Juni 1946 Jenis kelamin
: Laki-laki
Kebangsaan
: Indonesia
Tempat tinggal
: Lintong Nihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir
Agama
: Kristen Protestan
Pekerjaan
: Petani/Kepala Desa Lintong Nihuta
Terdakwa berada di luar tahanan : karena didakwa : Bahwa Terdakwa Martua Simanjutak pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2001 sekitar pukul 20.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dibulan Maret 2001, bertempat dirumah Terdakwa di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba samosir, atau ditempat lain yang masih termasuk wewenang mengadili Pengadilan Negeri Tarutung yang bersidang di Balige, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak atau yang boleh digunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian yaitu terhadap saksi korban Ompu Binsar Br. Panjaitan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -
Sebelumnya pihak keluarga turunan Oppu Tumoing Simanjuntak yang terdiri dari Manuara Simanjuntak, Nalom Simanjuntak dan Ricardo Simanjuntak mengajukan surat permohonan tanggal 20 Maret 2001 yang ditujukan kepada Pengetua Horja Desa Lintong Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir untuk memperoleh sebidang tanah di lokasi kaki Dolok Tolong Sukarame Lintong Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dengan ukuran 4 m X 3,5 m yang akan digunakan untuk membuat tambak (makam) Oppu Tumoing Simanjutak dan keturunannya ;
Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 776 K/Pid/2003
-
Selanjutnya berdasarkan surat permohonan tanggal 20 Maret 2001 tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Lintong Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir mengonsep dan mengetik Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 25 Maret 2001 tersebut dirumah Terdakwa. Dalam Surat Penyerahan Hak atas tanah tanggal 25 Maret 2001 itu disebutkan antara lain “Telah diadakan musyawarah mufakat tanggal 20 Maret 2001 di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Balige yang seolah-olah dihadiri pengetua/masyarakat Horja Desa Lintong Nihuta, dipimpin Kepala Desa Lintong Nihuta”. Padahal sebenarnya Pengetua Horja Lintong Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir tidak pernah melakukan rapat untuk membahas dan menyetujui permohonan penyerahan sebidang tanah kepada keluarga turunan Oppu Tumoing Simanjuntak tersebut ;
-
Bahwa sebelum Terdakwa mengetik isi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah tanggal 25 Maret 2001 tersebut, Terdakwa ditemani oleh Nalom Simanjutak (yang disidangkan dalam berkas terpisah) telah menyerahkan kertas kosong kepada Surung Simanjutak, Sahat Tampubolon dan Ferry Simanjutak alias Amani Bella untuk ditanda tangani. Kemudian tanda tangan saksi-saksi
tersebut
digunakan
Terdakwa
untuk
memperkuat
Surat
Pernyataan Penyerahan Hak Tanah, seolah-olah saksi-saksi tersebut mengetahui dan menghadiri rapat Pengetua Horja Lintong Nihuta serta menyetujui penyerahan sebidang tanah kepada keluarga keturunan Oppu Tumoing Simanjutak, padahal sebenarnya saksi Surung Simanjutak, Sahat Tampubolon dan Ferry Simanjutak alias Amani Bella ketika menandatangani kertas kosong yang diserahkan Terdakwa tidak mengetahui bahwa tanda tangan mereka digunakan untuk menguatkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah kepada keluarga turunan Oppu Tumoing Simanjutak ; -
Kemudian Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah tanggal 25 Maret 2001 itu diserahkan Terdakwa kepada Nalom Simanjutak salah satu anggota keluarga Oppu Tumoing Simanjutak, lalu Nalom Simanjutak menggunakan surat tersebut sebagai alas hak untuk mendirikan makam (tambak) keluarga diatas sebidang tanah yang letaknya di : Sebelah Utara jalan raya/Pasar Hitam, Sebelah Selatan tali air/Bondar Hinalang, Sebelah Barat rumah Samsir Simanjutak dan Sebelah Timur Tanah milik Op. Binsar Br. Panjaitan, Desa Lintong Nihuta Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir yang mengakibatkan saksi Op. Binsar Br. Panjaitan selaku pemilik tanah kehilangan hak milik atas tanah seluas 4 M X 3,5 m yang bernilai
Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 776 K/Pid/2003
Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 (1) KUHPid ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung tanggal 1 Mei 2002 sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Martua Simanjutak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “pemalsuan surat” melanggar pasal 263 (1) KUHPidana ; 2. Memidana Terdakwa Martua Simanjutak selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terhadap Terdakwa dilakukan penahanan ; 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin ketik merk Rovast 1300 DLX dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan keluarga Nalom Simanjutak tertanggal 20 Maret 2001 dan 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah Rapat Horja Desa Lintong Nihuta tertanggal 25 Maret 2001 digunakan dalam berkas perkara Nalom Simanjutak ; 4. Menetapkan supaya Terdakwa Martua Simanjutak membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 01/Pid.B/2002/PN.Trt. tanggal 5 Juni 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut : -
Menyatakan Terdakwa Martua Simanjutak telah terbukti secara sah baik menurut hukum maupun keyakinan Hakim bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” ;
-
Menghukum oleh karenanya Terdakwa Martua Simanjutan tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan segenapnya selama Terdakwa berada didalam tahanan ;
-
Menyatakan barang bukti berupa : -
1 (satu) unit mesin ketik merk Rovast 1300 DLX dirampas untuk dimusnahkan, dan
-
1 (satu) lembar asli surat permohonan keluarga Malom Simanjuntak tertanggal 20 Maret 2001 ;
-
1 (satu) lembar asli surat pernyataan penyerahan Hak Tanah Rapat Horja Desa Lintong Nihuta tertanggal 25 Maret 2001, digunakan dalam berkas perkara Nalom Simanjuntak ;
Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 776 K/Pid/2003
-
Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,(seribu rupiah) ; Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 296/Pid/2002/PT.Mdn
tanggal 7 Peburari 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut : -
Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 05 Juni 2002 No. 01/pid.B/2002/PN.Trt, yang dimintakan banding ;
-
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.
2003/PN.Trt.
yang dibuat oleh Panitera pada
02/Akta.Pid/-
Pengadilan Negeri Tarutung
yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Maret 2003 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ; Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Maret 2003 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 10 Maret 2003 ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang,
bahwa
putusan
Pengadilan
Tinggi
tersebut
telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2003 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 maret 2003 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 21 Maret 2003 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri, telah tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang dengan tidak memutus tentang eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan merupakan putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) sebab selain tidak memutus eksepsi meskipun dalam pertimbangannya ada mempertimbangkan eksepsi, namun pertimbangannya sangat sumir dan tidak mempertimbangkan seluruh bagian eksepsi ;
Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 776 K/Pid/2003
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, yang “tidak memutus” dan dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan secara sumir dan tidak atas seluruh bahagian eksepsi, adalah merupakan putusan yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan merupakan putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) oleh karena sebenarnya dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo, telah tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, yang dengan perumusan dakwaan itu, telah sangat menyulitkan bagi Terdakwa dalam upayanya melakukan pembelaan diri, dan karenanya berdasarkan ketentuan pasal 143 (3) KUHAP, dakwaan seperti tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum; 3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah pula salah dalam menerapkan hukum, tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang dengan “secara sengaja” tidak mempertimbangkan dan tidak memutus sama sekali eksepsi tentang “dakwaan telah diajukan secara premature” dan Majelis dalam perkara ini telah pula melampaui wewenangnya yang meskipun sudah “diingatkan dalam eksepsi”, dalam pertimbangan hukum, Hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan dan menetapkan serta memutuskan sebagai fakta yang mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta yang seharusnya bukan merupakan wewenang dari Hakim pidana ; 4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tersebut, telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan sengaja tidak mengindahkan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP dalam menilai keterangan saksi-saksi dan menerima keterangan seorang saksi ahli dengan tidak meneliti eksistensi keahlian saksi dimaksud. Oleh karenanya seluruh fakta yang dinyatakan terbukti dari hasil penerapan hukum pembuktian yang keliru dalam putusan aquo, haruslah dinyatakan tidak sah ; 5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, adalah merupakan putusan yang bertentangan dengan hukum dan merupakan putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoeldoende gemotiveerd), oleh karena dalam pembuktian unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat “Majelis telah memuat pertimbangan hukum yang nyata-nyata saling bertentangan dengan
Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 776 K/Pid/2003
fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dan telah dikonstatir sendri oleh Majelis Hakim dalam putusannya itu sendiri ; 6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, adalah merupakan putusan yang bertentangan dengan hukum dan merupakan putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoeldoende gemotiveerd) oleh karena dalam putusan tersebut tidak jelas perbuatan apakah yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa apakah “membuat surat palsu” in casu membuat isinya bukan semestinya atau asal surat tidak benar ataukah perbuatan “memasulkan surat” dalam kedudukan Terdakwa selaku yang mengonsep dan mengetik surat dan sepanjang uraian pertimbangannya putusan Yudex Factie, justru tidak pernah mempertimbangkan “substansi isi” dari surat yang didakwa palsu (barang bukti) sehingga tidak jelas bagian mana dari surat itu yang mengandung kepalsuan ; 7. Bahwa putusan Yudex Factie telah salah dalam menerapakan hukum dengan secara keliru tidak mempertimbangkan dengan tepat unsur “dengan maksud” sebagai suatu unsur “kesengajaan” dalam membuktian unsur “dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu asli dan tidak dipalsukan yang dapat mendatangkan sesuatu kerugian ; 8. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, adalah merupakan putusan yang salah menerapkan hukum dan merupakan putusan yang tidak cukup dipertimbangkan oleh karena memutus barang bukti tanpa mempertimbangkan status barang bukti dan dasar serta alasan putusan tentang barang bukti tersebut, sebab barang bukti mana bukanlah milik
Terdakwa akan tetapi adalah
inventaris Kepala Desa dan milik dari Pemeritah Daerah Kabupaten Toba Samosir ; 9. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, adalah merupakan putusan bertentangan dengan hukum, tidak mencerminkan rasa keadilan dan mengabaikan tujuan pemidanaan dengan penjatuhan pidana yang sangat melukai rasa keadilan masyarakat ; Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 776 K/Pid/2003
mengenai alasan ke . :1 bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Yudex Factie telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ; mengenai alasan ke : 2 bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagipula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kaskasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ; mengenai alasan-alasan ke : 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 bahwa alasan-alasan tersebutpun tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengailan Tinggi telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI Menolak
permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi/Terdakwa :
MARTUA SIMANJUNTAK tersebut ;
Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 776 K/Pid/2003
Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa
tersebut untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2005 oleh Artidjo Alkostar, SH.LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH. dan H. Mansur Kartayasa, SH.MH. HakimHakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta H. Dirwoto, SH. dan H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh I Nyoman Dika, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.
Hakim-Hakim Anggota :
Ketua :
ttd./ H. Dirwoto, SH.
ttd./ Artidjo Alkostar, SH.LL.M.
ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.MH.
Panitera Pengganti :
Untuk Salinan
ttd./
a.n. Panitera Mahkamah Agung RI
I Nyoman Dika, SH.
Plt. Kepala Direktorat Pidana u.b. Kasubdit Umum Pidana
(NY. SITI KHOLISOH, SH.) NIP : 220000341
Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 776 K/Pid/2003
