P U T U S A N No. 462 K/TUN/2003 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : PANITIA PENYELESAIAN AN
PERSELISIHAN
PERBURUH-
PUSAT (P4P) , berkedudukan di Jalan Jend. Gatot
Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada pada
:
AHMAD
Kepaniteraan
Perburuhan Pusat (P4P),
SYAHRI, S.Sos.,dkk. Pegawai
Panitia Penyelesaian Perselisihan berkedudukan di Jalan Jenderal
Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan
, Pemohon Kasasi,
dahulu Tergugat ;
melawan PT. HENG
HUAT PLASTIC INDUSTRIES
berkedudukan di Jalan Industrial
Park, Muka
Beringin
INDONESIA ,
Lot 272, Batamindo
Kuning, Batam,
Termohon Kasasi
dahulu Penggugat ; Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi
dahulu
sebagai
Tergugat
dimuka
sekarang persidangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil : Bahwa yang dujadikan obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat
KeputusanTergugat No. 1045/1046/53-7/IV/PHK/7-2002 .
Hubungan Kerja
antara PT. Heng Huat Plastic
Pemutusan
Industries Indonesia
dan Sdr. Yahya Cahdia dkk. (132 orang ) tanggal 03 Juli 2002 ; Bahwa Penggugat
Surat pada
Keputusan Tergugat
( bukti P.1) diterima
tanggal 15 Juli 2002. Gugatan
ini didaftarkan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 Juli Dengan demikian gugatan ini diajukan hari
(sembilan
puluh) hari
masih
oleh di
2002.
dalam tenggang waktu 90
sebagaimana ditentukan
dalam Pasal
55
Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ; Bahwa
Keputusan
Tergugat ( bukti P.1 ) adalah Surat
Tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat
Tata Usaha
Penetapan
Negara yang telah
Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 462 K/TUN/2003
memenuhi
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.5
bersifat
Konkrit, individual dan
bagi Penggugat, oleh
final
karenanya
Tahun 1986
yang
serta menimbulkan akibat hukum
keputusan
tersebut dijadikan obyek
gugatan ; Bahwa Keputusan
Tergugat ( bukti P.1 ) adalah merupakan banding
administratif , maka sesuai pasal 48 jo Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang No.5 /1986
Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara
untuk memeriksa, memutus
dan menyelesaikan
Jakarta
berwenang
sengketa
Tata Usaha
Negara ini ; Bahwa Keputusan Tergugat ( bukti .1) amarnya berbunyi : 1. Memberi izin
kepada
Pengusaha PT. Heng Huat Plastic
Indonesia Lot 272 Jl. Beringin memutuskan hubungan kerja orang) No.1
d/a
Kantor Dinas
BIP
Muka
pekerja
Tenaga
Kuning
Sdr.
Yaya
Batam, untuk
Chadia, dkk ( 128
Kerja Kota Batam Jl. Raya
Haji
Sekupang Batam 29432, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2002 ;
2. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Heng Huat Indonesia tunai
Industries
tersebut
pada amar I
kepada pekerja
diatas
Sdr. Yaya Cahdia
Plastic
Industries
untuk membayar
secara
dkk ( 128 orang ) sebagai
berikut : -
Uang
pesangon
Keputusan pekerja status
sebesar
Menteri Tenaga
1 (satu ) Kerja
dengan Status karyawan KKWT yang menjadi
Penghargaan
tetap/KKWTT dan
KKWTT
Menteri Tenaga Kerja -
Uang pengganti
masa
kerja
pasal 22
No. Kep.150/Men/2000
kerja telah mencapai 3 bulan atau lebih - Uang
kali ketentuan
bagi
karyawan
dengan ketentuan masa ;
sesuai
pasal 23 Keputusan
No.Kep-150/Men/2000 ;
perumahan
serta
pengobatan
dan perawatan
sebesar 15 % dari Jumlah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 24 huruf (d) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. –150/Men/2000 ; - Upah Skorsing/proses - Upah
lembur
Ketenagakerjaan
untuk bulan Juni 2002 sebesar 75 % ; sesuai
Dinas
Juni 2002 bagi pekerja
penetapan Pegawai
Tenaga Kerja Kota Batam
tanggal
10
Sdr. Kuan Huat, Yaya
Cahdia
dan
Masdi masing-masing
sebesar :
1.
Rp.11.565.000,-
Sdr. Kuan Huat
Pengawas
Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 462 K/TUN/2003
2. Sdr. Yaya Cahdia
Rp.11.565.000,-
3. Sdr. Masdi
Rp. 4.561.152,-
yang nama - nama pekerja dalam putusan
ini
beserta rincian
dan lampiran
hak-haknya
tersebut
terlampir
merupakan
satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; 3. Memberi
izin kepada
Indonesia
Pengusaha
Lot 272 Jl. Beringin
memutuskan
hubungan kerja
Pakkahan
d/a
Kantor
Haji No.1
Sekupang
Dinas
BIP Muka Kuning pekerjanya
Tenaga
Menolak
permohonan izin
Industries
Indonesia
Fauzial
Infal
bekerja
kembali ;
Kerja
Pengusaha
Sdr. Rini
Batam
untuk
dan Joni
Kota Batam Jl.
Raja
sejak tanggal 23 April
; PT.
untuk memutuskan
dan
Industries
Sdr. Kun Huat
Batam 29432, terhitung
2002 sesuai Persetujuan Bersama 4.
PT. Heng Huat Plastic
karena
Huat
Indonesia tersebut pada amar I diatas
Huat
hubungan
Mardianti
5. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Heng
Heng
Plastic
kerja
pekerja
Plastic
Sdr. telah
Industries
untuk menyampaikan data
pekerja yang memuat : nama , tempat dan tanggal lahir/ umur, alamat, masa
kerja, jabatan
pekerja, pendidikan
dan
keahlian
pekerja
kepada Kantor Dinas Kerja Kota Batam ; Bahwa dari uraian dalam
menerbitkan
tersebut diatas
keputusan
Peraturan Perusahaan
(bukti
terbukti P.1)
PT. Heng Huat
bahwa Tergugat
bertentangan
dengan
Plastic Industries
Indonesia
Pasal 18 ayat (1,2,3) Pasal 20 ayat ( 3 ), Pasal 21 ayat (5,11) jo Pasal 18 ayat
( b,e,f,g,i )
Keputusan
Menteri
Kep.150/Men/2000 sewenang-wenang pemerintahan ayat
(2)
yang baik
yaitu
a, b, c Undang-Undang
karenanya
keputusan
Tergugat
karenanya keputusan tersebut
Tenaga
Kerja
dan melanggar
azas No.5
R.I. No.
azas-azas
umum
kecermatan, sehingga Pasal 53 Tahun 1986,
tersebut
cacat
harus dibatalkan
telah
demi atau
terpenuhi,
hukum
oleh
setidak-tidaknya
dinyatakan tidak sah berlaku ; Bahwa maka
dari
Keputusan Tergugat
Penggugat merasa
sebagaimana tersebut
keberatan dan sama sekali
dengan apa yang telah diputuskannya, yaitu terhadap Siagian dkk ( 59) orang Bahwa
tidak sependapat atas nama
Amri
dengan alasan :
dari 59 orang
kembali terhitung
diatas,
pekerja
tersebut
telah
masuk
bekerja
sejak tanggal 6 Mei 2002, akan tetapi akibat adanya
Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 462 K/TUN/2003
profokasi dari teman-teman sekerja mulai tanggal dengan
15 Mei 2002
rekan-rekannya
menuntut
yang sudah tidak bekerja lagi, maka
mereka keluar
untuk
dan bergabung kembali
melakukan
untuk di PHK dengan alasan
aksi
mogok
kerja
yang
yang tidak jelas, maka dengan
demikian terhadap ke 59 ( lima puluh sembilan) orang tersebut sangatlah tidak pantas
dan
masih diwajibkan
merupakan suatu untuk membayar
apabila
uang pesangon
pekerja tersebut sudah diperintahkan nyata tidak mau masuk bekerja
pemaksaan
Pengusaha
sedangkan
para
untuk bekerja kembali dan nyata-
kembali ;
Bahwa terhadap pekerja yang bernama
Kun Huat sudah tercapai
kesepakatan bersama terhadap Putusan Hubungan Kerja dengan pihak Perusahaan
yang isinya antara lain :
- Bahwa pihak Perkerja dapat menerima
dan menyetujui
Hubungan Kerja dengan pihak Pengusaha
terhitung
Pemutusan mulai tanggal
24 April 2002 ; - Pihak
Pengusaha
perhitungan a. Uang
-
telah
membayarkan sejumlah uang
sebagai berikut : pesangon 2 x KMTK No.Kep.150/Men/2000 ;
b.
Uang Jasa ;
c.
Uang Perumahan dan Pengobatan ;
Bahwa dengan telah dibayarkannya point Pemutusan
dengan
Hubungan Kerja
antara
2 diatas,
maka persoalan
pihak Pengusaha dengan pihak
Pekerja dianggap selesai secara hukum dan masing-masing pihak tidak akan menjatuhkan tuntutan apapun lagi ; Hal ini telah jelas lagi
untuk
bahwasannya
mengajukan
pihak
Pekerja sudah tidak berhak
tuntutan tersebut
karena
uang pesangon
selain
telah
disepakati bersama
besarnya
adalah lebih besar
( 2 x Pasal 22 Kep.No.150/Men/2000) dari pada
yang seharusnya diterima yakni sebesar
yang telah diterima
1 x Ketentuan
Pasal 22
Kep.No.150/Men/2000 ; Bahwa tuntutan
permasalahan
dari karyawan
tersebut terjadi berawal pada
tanggal
dari adanya surat
09 April
2002, yang isinya
terlampir dan tidak diberikan batas waktu sampai kapan balasan surat tuntutan tersebut harus segera diberikan Bahwa adanya
pada
tanggal 11 April
berita bahwa karyawan
pada saat itu
juga
akan
( bukti P.2) ; 2002, perusahaan
mendengar
melakukan aksi demontrasi, dan
perusahaan memanggil
karyawan untuk
dimintai
Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 462 K/TUN/2003
kebenaran dalam
berita
yang ada. Pada
pertemuan
tersebut
saat itu karyawan
disetujui
akan
menganggap
diadakan
pertemuan
dengan perwakilan pihak Management yaitu Mr. Raymond dan Mr. Sam Fook
Cheong
karyawan, bekerja
dengan pihak karyawan guna
dan
telah
selama
memuat
kesepakatan
masa negosiasi
Bahwa pada tanggal 12 dihadiri
membicarakan supaya
pertemuan
mengadakan
tersebut
pertemuan
karyawan
tetap
berlangsung ( bukti P.3) ;
April 2002,
diadakan pertemuan yang
dari pihak perusahaan, pihak karyawan
Dalam
tuntutan
diadakan
kembali
dan pihak
Persetujuan
pada tanggal
Disnaker.
Bersama,
16 April
untuk
2002 untuk
membicarakan tuntutan karyawan mengenai : - Tunjangan Perumahan
: Tunjangan Keluarga ,
- Tunjangan Transport
: Tunjangan
- Tunjangan
: Bonus Tahunan,
Jabatan
Dan dalam Persetujuan Bersama tetap
bekerja
selama
Extra
Fooding ,
tersebut disepakati
masa
perundingan
bahwa
berjalan
karyawan
dan
belum
menghasilkan keputusan yang tetap ( bukti P.4) ; Bahwa
pada
tanggal
16 April
2002, diadakan
pertemuan antara
pihak Perusahaan, pihak Karyawan dan pihak Disnaker kembali, pada tanggal tersebut telah
menghasilkan beberapa
yang tidak
disepakati
tunjangan
makan dari 80.000 menjadi Rp. 90.000 dan
Transportasi
dari
pihak
karyawan
mengenai
Bersama, kenaikan tunjangan
Rp.100.000 menjadi Rp.120.000,- pemberian kenaikan
tunjangan uang makan lanjut
oleh
kesepakatan
dan transportasi ini
akan dibicarakan
lebih
pada tanggal 29 April 2002 ( bukti P.5 ) ; Bahwa pada tanggal 18 April 2002, pihak karyawan memberikan
surat
kepada
perusahaan bahwa
kenaikan sebesar Rp.30.000,jika
perusahaan
bersedia
Rp. 130.000,- Tunjangan Perusahaan 60.000,jawaban 2002
sebesar
dalam
karyawan
menerima/menolak
tersebut dan karyawan
menaikkan Makan
akan menerima
Tunjangan Transportasi sebesar
sebesar
Rp. 110.000,-
Tunjangan
Rp.110.000,- Tunjangan perumahan sebesar Rp.
surat tersebut disebutkan
dari pihak
tidak
management
bahwa
mereka menunggu
paling lambat pada
tanggal 19 April
( bukti P.6) ; Bahwa
karyawan
dalam masa yang
mengambil tindakan
melakukan tegas
proses
negosiasi tersebut
pelanggaran-pelanggaran
ada
beberapa
sehingga
dengan melakukan Pemutusan
harus
Hubungan
Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 462 K/TUN/2003
Kerja
(PHK),
karena
karyawan perusahaan bahwa
selama
peraturannya. pelanggaran A. Sisfa
selama
dalam proses
selalu mendapat
ini perusahaan
Adapun antara lain
Dino Wirya
tegas yang
dalam
melakukan
pelanggaran-
( Storeman
Crushing
),
PHK karena
perkelahian
alasan
secara fisik ( mencekik
leher) atasannya, karena merasa tidak senang Hasan
dengan teguran dari
( selaku atasan ) menegur yang bersangkutan
kenapa istirahat yang seharusnya
adalah pukul
bersangkutan di PHK pada tanggal 19 April Kejadian
menjalankan
:
yang bersangkutan melakukan
atasannya
dengan
kritikan-kritikan dari karyawan
tidak
karyawan
perundingan
12.00 Wib.
2002
yang
( Keterangan
dari Kedua karyawan, keterangan saksi Terlampir) ( bukti
P.7); B. Sriyani
Melayu
keterangan yang
(operator ),
palsu
yaitu
alasan PHK merubah
bersangkutan di PHK
pada
memberikan
tanggal Medical
Chit
tanggal 22 April
PHK, Surat P.1 PHK,Surat Sakit/M.C yang C. Kun Huat ( Shift
karena
(M/C)
2002 (surat
dirubah) ( Bukti P.8 ) ;
Supervisor ) dan,
D. Jonni Pakpahan ( setup Tecnicing) alasan PHK karena kedua-duanya telah memalsukan dokumen administrasi sama
saling
Perusahaan
mem-punch pada tanggal
cardkan 23 April
perusahaan
yaitu
bekerja
kartu absensi, di PHK oleh 2002 ( surat
PHK, P.I PHK,
Persetujuan Bersama Terlampir) (bukti P.9); Bahwa pada tanggal 23 April 2002, pukul 15. 000 WIB Karyawan melakukan aksi mogok kerja
( Aksi Solidaritas)
dengan
alasan
untuk
memperjuangkan 4 (empat) karyawan tersebut diatas yang telah di PHK oleh Perusahaan ; Bahwa pada
saat itu juga ( tanggal 23 April 2002 )
mengeluarkan himbauan tersebut
untuk
tidak diindahkan
bekerja. Akan tetapi
sampai
dengan
hari
Perusahaan
himbauan kerja kelima karyawan
melakukan aksi mogok kerja. ( Himbauan Kerja Terlampir) ( bukti P.10) ; Bahwa dengan
selanjutnya
tuntutan karyawan
aksi mogok kerja
tersebut
bertambah lagi dengan
yang
dibarengi
permintaan
untuk
memberhentikan ; -
Mr. Sam Fook Cheong selaku Factory Manager ;
-
Mr. Baharuddin ;
-
Ms. Karti Mahanani
sebagai Personil Administration ;
Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 462 K/TUN/2003
Bahwa Pada surat tuntutan disebutkan
tanggal
kembali
kepada
diatas dan mereka
PHK oleh Perusahaan tidak bisa
24 April
perusahaan yang
supaya
tersebut
dengan
isinya
kawannya
telah
yang telah di
kembali,
Perusahaan
memberikan pesangon
Seandainya
( bukti P.11) ;
aksi mogok kerja yang dimulai
dibarengi
memberikan
dipekerjakan
sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan Bahwa
karyawan
menghendaki
supaya
mereka minta
2002,
tanggal 23
tindakan-tindakan
yang
April
2002,
menjurus
pada
tindakan pidana yakni : - Melarang dan/atau
menghalang-halangi keluar
masuk barang-barang
dari dan ke area Perusahaan ; -
Menghalang-halangi
-
Menghalang-halangi pesanannya
karyawan
lain
Customer
yang ingin masuk kerja ; yang
akan
( dengan memblokir pintu
mengambil
barang
masuk perusahaan
dengan
bergerombol supaya kendaraan tidak bisa keluar membawa barang pesanan, jika malam
hari
sengaja tiduran
pintu perusahaan supaya dibawa -
keluar
yang
di
barang pesanan
tersebut
di depan
tidak dapat
Perusahaan) ;
Melakukan Lorng March ada
berjejer-jejer
kawasan
bernada
di berbagai
Batamindo
miring
dan
Customer
perusahaan
dengan membawa
yang
spanduk-spanduk
berteriak-teriak/Heng
Huat
Penipu
Customer “ ( Bukti Long March terlampir) ; Bahwa sehingga
atas
perbuatan
karyawan
tersebut
perusahaan telah dipermalukan terhadap Customer dan
rekan
pihak bisnis
lainnya ; Bahwa pengumuman karyawati
pada tanggal 27 April 2002, perusahaan bahwa
yang
dalam proses
masih
perundingan,
berkeinginan
untuk
mengeluarkan bagi
bekerja
karyawan/ diharapkan
melaporkan diri ke Perusahaan ; Bahwa seluruh
perusahaan
karyawan
biasanya, namun
untuk
tetap dapat
mengeluarkan bekerja
himbauan kepada kembali
himbauan tersebut sama sekali tidak diindahkan dan
aksi mogok kerja tersebut tetap berlangsung 2002 ( himbauan pertama hingga kelima
hingga tanggal 29 April
terlampir ) ;
Bahwa pada tanggal 29 April 2002, dilanjutkan dihadiri
dari
pihak
Batam. Akan tetapi
sebagaimana
Perusahaan, karyawan karyawan
tidak
perundingan yang
Disnaker, Tunaskarya, SBSI
mau diajak
berunding
kembali,
Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 462 K/TUN/2003
Karyawan tidak mau bernegoisasi
kembali, karyawan mengatakan hanya
ingin
dari DPRD,
menunggu
keputusan
mengadukan permasalahan ini
karyawan
telah
ke DPRD ( suar terlampir) ;
Bahwa pada tanggal 29 April undangan
karena
rapat dari DPRD
2002, perusahaan
yang dilaksanakan
menerima
surat
pada tanggal 02 Mei
2002 ( surat terlampir) ; Bahwa pasda tanggal pemberitahuan bagi
30 April
skorsing
Bahwa pada
tanggal
2002, perusahaan
mengeluarkan
untuk 20 orang karyawan ; 30 April
2002,
perusahaan
mengeluarkan
pengumuman bagi karyawan yang masih berkeinginan bekerja ( kecuali yang
20 orang
kesempatan
yang telah di Skorsing ) perusahaan masih memberikan
untuk mendaftarkan diri
hingga tanggal 03 Mei 2002
;
Bahwa pada dtanggal 02 Mei 2002, dilakukan hearing yang dihadiri oleh : - Komisi E dan Komisi D DPRD. - Kapolsek Tj. Uncang yang diwakili Kapolpos. - Disnaker Batam. - Tunaskarya. -
Karyawan
dan Pengusaha.
Dari pertemuan/hearing di Kantor DPRD Batam dtersebut, atas tuntutan karyawan
tentang
kenaikan
tunjangan,
memberikan jawaban yaitu memberikan untuk uang makan pihak
dan tunjangan
karyawan
masalahkan
tidak
kenaikan sebesar Rp. 30.000,- (
transportasi),
memberikan
dan
selain tidak
wewenang karyawan
dari
tanggapan
ada
Ms. Karti
untuk
DPRD
dasar
untuk
hukumnya,
menggantikan
memperbolehkan
memproses
karyawan. Dewan atau P4P
tawaran tersebut bahkan
memper-
Mahanani), yang mana hal
karena
Pemutusan menganjurkan permasalahan
untuk menjembatani permasalahan Selama dalam pertemuan
sekiranya
bukan dari
tidak ada
kesepakatan
perusahaan
memutuskan
Hubungan
Kerja
permasalahan ini
jelas-jelas
seseorang
kedudukannya. Karena dalam pertemuan tersebut maka
Perusahaan
dari 3 (tiga) atasannya kami maksud diatas ( Mr. Sam Fook
Cheong, Mr. Baharudin tersebut
maka pihak
memang
dengan
pihak
ini dibawa
ke P4D
wewenang
Disnaker
tersebut ;
tersebut pihak karyawan
menuntut :
Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 462 K/TUN/2003
A. Agar
Karyawan
yang di PHK ( 20
sebanyak 2 kali
ketentuan
orang) mendapatkan
dan gaji selama
pesangon
Skorsing
sebanyak
100 %, B. Bagi karyawan yang belum
mendapatkan
bekerja kembali tetap mendapatkan
skorsing dan
tidak mau
upah sebesar 100% ;
C. Bagi Karyawan dalam point ( B) statusnya
tetap dianggap sebagai
karyawan ; Dari tuntutan Karyawan tersebut pihak perusahaan memberi jawaban : A.
Bagi karyawan PHK nya
yang sudah mendapat skorsing dan
akan
mendapat
sedangkan selama sesuai
pesangon
masa skorsing
dengan
peraturan
sebanyak
P.1
1 kali ketentuan,
akan mendapat gaji
yang berlaku
diajukan
sebesar 75 %
( Kep/Men-150/2000).
Prinsipnya Perusahaan akan mematuhi dan menyerahkan sepenuhnya kepada
Hukum
yang
berlaku
melalui anjuran
Disnaker
atau
dimana untuk
bekerja
Keputusan P4P ; B.
Bagi Karyawan
yang tidak
di skorsing,
kembali; Bahwa ingin
pada tanggal 03 Mei 2002,
bekerja telah mendaftarkan
menandatangani bersedia
bekerja
perusahaan
dan
melakukan dengan
surat pernyataan kembali
diri ke
peraturan
yang
dan telah
bahwa karyawan yang bersangkutan segala
ketenagakerjaan. Jika
maka
karyawan
Perusahaan
dan akan mentaati
pelanggaran
sanggup
peraturan
dikemudian
diberikan sangsi
hari sesuai
pelanggaran yang dibuat ;
Bahwa
pada
tanggal
memberikan kebijaksanaan yang
sebagian
belum
mendaftar
06 Mei
2002, perusahaan
untuk menerima pendaftaran dan pada saat itu juga
kerjanya
masing-masing
bekerja,
dan bagi yang
bagi yang
masih
bagi karyawan
telah dikemukakan
jam
masuk pagi, karyawan langsung
masuk kerja sesuai dengan shifnya
masing-
masing ; Bahwa pada karyawan mendaftar diantara
mereka
perusahaan
tanggal
03 Mei 2002
dan
dan telah menandatangani yang tidak mau
06 Mei 2002 saat surat pernyataan, ada
bekerja, mereka
untuk punc card kartu absensi
luar perusahaan, tidak mau melakukan pekerjaan
hanya datang
setelah itu duduk-duduk di seperti
Bahwa sampai batas akhir waktu yang ditentukan 2002)
sebanyak 49 orang
ke
pekerja tidak mendaftar
dan
biasa kembali ; ( tanggal 06 Mei bekerja
sama
Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 462 K/TUN/2003
sekali,sehingga dalam hal ini perintah atasan dan melakukan mogok kerja dari tanggal 23 April 2002 hingga tanggal 20 Mei 2002 ; Bahwa
pada tanggal 08 Mei 2002, perusahaan
pemberitahuan
terakhir
bagi karyawan
mendaftar, jika pada tanggal masih juga tidak
tersebut
mendaftar
dianggap telah mengundurkan diri
mengeluarkan
yang masih
karyawan
maka dianggap
tidak/belum
yang belum mendaftar tiak mau bekerja
dan
dari perusahaan ( Surat pengumuman
terlampir ) ; Bahwa
sebanyak 59 orang pekerja yang telah bekerja
kembali
mulai tanggal 06 Mei 2002 tapi akibat provokasi dari rekan pekerja yang tidak bekerja lagi,
mulai tanggal 15 Mei 2002 keluar dan bergabung
kembali dengan mereka yang minta di PHK dengan alasan yang tidak jelas ; Bahwa pada tanggal 16 Mei 2002, perusahaan pemberitahuan bahwa karyawan supaya
masuk
maka
yang sudah
kerja kembali, apabila
mendaftar
dan kerja
pengumuman ini tdak diindahkan
perusahaan menganggap mereka
secara sepihak,
mengeluarkan surat
(59 orang)
dan diberitahukan bahwa
mengundurkan diri
perusahaan tidak memberikan
pesangon kepada mereka yang keluar perusahaan ( surat pemberitahuan terlampir); Bahwa kembali keluar
pada
tanggal 20
dari perusahaan
karena tergiur dengan
Mei
ada 7
orang karyawan
untuk ikut melakukan
aksi mogok kerja,
pesangon yang
2002,
diiming-iming
oleh 20 orang
karyawan dkk.; Bahwa apapun
pada
kepada
saat
7 orang
itu
perusahaan
karyawan
belum mengambil tindakan
tersebut,
perusahaan
merasa
dipermainkan-mainkan ; Bahwa pada tanggal 27 Mei 2002, perusahaan anjuran dari Disnaker
surat
isinya antara lain bahwa :
- Tidak ada kewajiban pengusaha untuk membayar melakukan
menerima
upah selama pekerja
aksi mogok/unjuk rasa meskipun telah hadir dan absensi
seperti biasa ; -
Tidak ada
kewajiban bagi
terhadap pekerja -
Agar
untuk membayar pesangon
Sriyani Melayu ;
Pengusaha membayar
perinciannya
pengusaha
kepada pekerja
haknya sebagaimanha
yang namanya
dalam lampiran
serta
surat anjuran
tersebut ;
Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 462 K/TUN/2003
- Agar
pekerja
mempekerjakan
kembali pekerja
yang
data-datanya
sebagaimana dalam lampiran surat anjuran tersebut ; Bahwa pada tanggal 28 Mei surat panggilan pertama
2002, perusahaan
mengeluarkan
kepada 7 (tujuh ) orang karyawan yang telah
keluar dari perusahaan pada tanggal 20 Mei 2002 untuk bekerja
kembali
seperti biasanya, (Surat panggilan terlampir) ; Bahwa surat
pada tanggal 29 Mei
2002,
panggilan kedua kepada 7 orang
perusahaan
mengeluarkan
karyawan tersebut
untuk
bekerja kembali seperti biasa ( surat Panggilan terlampir) ; Bahwa pada tanggal 30 Mei 2002, anjuran dari Disnaker pesangon diantar
maka
setelah mengetahui
bahwa ke 59 orang karyawan tidak mendapatkan
ke 7 orang tersebut
datang
bersedia
tetapi mereka harus bersedia selama ini
dengan
Lubis. Mereka menuntut
untuk mempekerjakan mereka kembali akan tetapi mereka
kembali, Perusahaan
mereka telah
mempekerjakan diberikan surat
kembali
perusahaan,
dengan
lagi
surat
intimidasi maupun hukuman
7 orang tersebut , melainkan suatu perbuatannya
akan
peringatan ke tiga, karena
mau tidak mau untuk bekerja. Dan
peringatan tersebut bukanlah untuk tindakan
tidak mengulangi
mereka
mempermain-mainkan
tindakan mereka seolah-olah
kepada
ke perusahaan
oleh pengacaranya yaitu Bpk. Charles
perusahaan
surat
peringatan supaya
dan dapat merubah
mereka
dikemudian
hari ( Surat Peringatan terlampir) ; Bahwa
pada
telah menyampaikan
tanggal
05
Juni 2002, pengacara
surat jawaban anjuran
perusahaan
kepada pihak Disnaker
(
surat terlampir ); Bahwa pada tanggal 11
Juni
2002, perusahaan
mengadakan
pertemuan dengan pihak karyawan, bertempat di Kantor Disnaker dihadiri oleh DPRD dan Disnaker, guna membicarakan
surat
yang
jawaban
anjuran dari pihak perusahaan ( surat jawaban anjuran terlampir ); Bahwa pada tanggal 21 Juni 2002, telah diadakan bertempat di Gedung
Jamsostek. Dalam
minta diberikan
pesangon
aksi demontrasi
sebesar
Dari pihak perusahaan
kepada
pertemuan
sidang anket
tersebut karyawan
seluruh karyawan yang melakukan
2 (dua) kali ketentuan ;
memberikan pesangon kepada :
- 20 orang karyawan 1 (satu) kali ketentuan,
Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 462 K/TUN/2003
- 49 orang dianggap memberikan
mengundurkan
pesangon
bagi karyawan Bahwa
diri,
akan tetapi
dan
hanya
perusahaan
memberikan
tidak
uang jasa
yang sudah bekerja diatas 3 tahun ;
dari hasil sidang
angket
telah
P4P, bahwa antara pihak perusahaan
disarankan dari pihak
dan karyawan
diharap
akan
berunding kembali untuk membicarakan masalah besarnya pesangon ; Bahwa diadakan yang
pada
pertemuan antara
disaksikan
kesepakatan
pihak Perusahaan
oleh pihak
karena
dan 27 Juni 2002
mogok kerja
yang berbunyi “ Upah
yang dilakukan pekerja
tidak dibayar
belum
No.22 tahun
Pemerintah
No.8
bila buruh
memerintahkan
bagi
Pengusaha
sah 1957 tahun
tidak melakukan
selama mogok kerja sementara Pengusaha
melarang bahkan ada kewajiban
karyawan
(hasil perundingan terlampir) ;
maka sesuai pasal 4 Peraturan
pekerjaan “, artinya
dengan
telah
Disnaker, akan tetapi tidak menghasilkan
belum memenuhi pasal 6 Undang-Undang
tersebut , 1981
Juni 2002
antara kedua belah pihak
Bahwa karena
tanggal 26
telah
supaya pekerja bekerja, maka tidak untuk membayar upah ;
Bahwa pertimbangan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat selalu menawarkan
untuk terus melanjutkan
hubungan kerja
adalah bukti
bahwa Penggugat beritikad baik dalam penyelesaian sengketa. Yang mana sesuai dengan Keputusan
prinsip-prinsip Menteri
sebagaimana tercantum
Tenaga
Kerja
R.I.
dalam pasal 6
Kep.150/Men/2000
yang
mengamanatkan lebih mendahulukan Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja ; Bahwa tuntutan sebenarnya dibalik seluruh tindakan
dari karyawan
adalah agar manajemen melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap mereka
dengan
tujuan
mendapatkan
menggunakan
Peraturan Pemerintah
a. Karyawan
mengajukan
masuk akal dan
kompensasi
Hal ini terlihat jelas
dengan
ketika :
tuntutan-tuntutan non normatife
yang
semata-mata dengan tujuan agar manajemen
untuk
itu
akan
melakukan tindakan
dicari
alasan
memaksa
tidak
menolak
manajemen
PHK ;
b. Karyawan menolak saran baik
Disnaker
maupun PK SBSI untuk
tidak melakukan mogok selama perundingan bahkan menyerahkan masalah ini ke melecehkan
DPRD
aparat
Batam. Hal ini Pemerintah yang
menunjukkan berwenang
pemaksaan dan dalam
hal ini
Disnaker;
Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 462 K/TUN/2003
c.
Karyawan
menolak
dipanggil
perundingan antara pengusaha Bahwa
PHK
karyawan
bekerja
kembali
proses
dan PK SBSI ;
yang dilakukan perusahaan
karena
selama
terhadap
4 orang
melakukan kesalahan, dijadikan alasan dan pemicu
melaksanakan mogok kerja ; Bahwa KKWT yang diberlakukan bagi sejumlah karyawan adalah karena kebutuhan untuk waktu
sesaat
Tenaga kerja diri
sesaat dimana ada permintaan/order yang meningkat padahal tenaga
yang mengikatkan
antara
kesepakatan
pekerja
bersama
yang ada tidak cukup.
diri dengan KKWT dan mengundurkan
seharusnya tidak memperoleh
dilakukan
kerja
kompensasi karena perjanjian yang
dengan
Perusahaan
tanpa paksaan
didasarkan
pada
;
Bahwa apabila seluruh atau sebagian tuntutan pekerja dikabulkan akan menimbulkan lainnya
baik
preseden di
buruh dikemudian hari
PT. Heng
Huat
Plastic
bagi pekerja
Industries
maupun
diperusahaan lain ; Bahwa kepada
berdasarkan hal-hal
Pengadilan
Tinggi
tersebut diatas
Tata
Usaha
Penggugat
Negara
Jakarta
mohon agar
memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak syah
surat
keputusan Tergugat No.
1045/1046/53-7/IV/PHK/7-2002 ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat Keputusan baru yang berisi : 3. 1. Memberi ijin kepada Penggugat, untuk memutuskan hubungan kerja
pekerja
Dinas Tenaga Batam
Sdr. Kun Huat dan Djoni Pakpahan d/a Kantor Kerja
Kota Batam, Jl. Raja Haji No.1 Sekupang
29432, terhitung
sejak
tanggal 23 April 2002
sesuai
Persetujuan bersama : 3. 2. Memberi
Ijin kepada Penggugat, untuk memutuskan hubungan
kerja
Pekerja Sriyani
Melayu
2002
karena pelanggaran
pemberian uang penghargaan
terhitung sejak tanggal 22 April
berat,
tanpa
pesangon kecuali
sesauai pasal 23 dan uang ganti
kekrugian sesuai pasal 24 ayat (d) Keputusan Menteri
Tenaga
Kerja No. Kep. 150/Men/2000 ; 3. 3. Memberi ijin kepada Penggugat, untuk memutuskan hubungan kerja
Sdr.
Yahya
Cahdia, dkk.
(20 orang) daftar nama-nama
Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 462 K/TUN/2003
karyawan sebesar
1 (satu)
sesuai ayat
terlampir)
pasal
dengan pemberian
uang
pesangon
kali ketentuan pasal 22, uang
penghargaan
23 dan uang ganti
( d)
Keputusan
kerugian
Menteri
sesuai pasal 24
Tenaga
Kerja
No.
Kep.150/Men/2000 ; 3. 4. Memberi ijin
kepada Penggugat, untuk memutuskan hubungan
kerja pekerja Sdr. Edi nama
Junaedi dkk. (48 orang ) daftar nama-
karyawan terlampir) dan Sdr. Amri
orang), (daftar
nama-nama
mengundurkan
diri
karyawan
secara sepihak
Siagian, dkk ( 58 terlampir)
dan
secara
tanpa pesangon kecuali pemberian
uang
pasal 23 dan uang ganti kerugian
sesuai pasal
Menteri
Tenaga
dikarenakan
Kerja
pekerja
23
terlampir) kali, dan
terlampir ) tidak
April
2002
(58 orang ),
sampai
dan
tanggal Sdr. Amri
nama-nama
aksi mogok Surat
kerja
karyawan
yang ke dua
pernyataan
seperti semula yang
kerja
dengan
dan untuk Pekerja
mengingkari
Bekerja kembali
24 Keputusan
pernah masuk
(daftar
telah melakukan telah
penghargaan sesuai
No. Kep. 150/Men/2000,
didaftarkannya surat gugatan ini, Siagian dkk.
tidak baik,
Sdr. Edi Junaedi dkk (48 orang), ( daftar
nama-nama karyawan dari tanggal
karena
Bersedia
telah ditandatanganinya,
dengan keluar lagi dari perusahaan tanpa alasan yang jelas pada tanggal 15 Mei
2002,
kerja tidak sesuai 3.5. Tidak
melakukan
aksi
mogok
dengan ketentuan ;
mewajibkan
skorsing/proses
selanjutnya
Penggugat
kepada
untuk
karyawan
membayar
upah
atas nama
Sdr.
Edi
Junaedi dkk ( 48 orang), ( daftar nama-nama karyawan terlampir) dan atas nama nama-nama lampiran
Sdr.
Tenaga Kerja 3.6. Memberikan
Tergugat
dengan
pasal 17
seperti pada ayat 3
( daftar
tercantum kolom
dalam
8
karena
Keputusan
Menteri
No. Kep.150/Men/2000 ; ijin
kepada Karyawan
kepada
Penggugat
dengan status
masa kerjanya, membayar
untuk mewajibkan
KKWT yang belum berakhir
ganti rugi
yang telah disepakati dalam kerjanya,
Siagian dkk ( 58 orang),
karyawan terlampir)
keputusan
bertentangan
Amri
sampai
dengan
waktu
KKWT yang belum berakhir masa
membayar ganti rugi sampai
dengan
waktu
yang
Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 462 K/TUN/2003
telah disepakati dalam KKWT
tersebut sesuai dengan pasal 16
ayat (2) Peraturan Menteri
Tenaga Kerja No.Per.02/Men/1993
( daftar nama-nama karyawan KKWT terlampir ) ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari sengketa ini ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta
telah
mengambil putusan ,
yaitu
213/G/2002/PT.TUN.DKI. tanggal 10 April 2003,
putusan
No.
yang amarnya
sebagai
berikut : I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; II. Menyatakan
batal Surat
Keputusan
Tergugat
No. 1045/1046/53-
7/IV/PHK/7-2002 tertanggal 3 Juli 2002 ; III. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan baru yang
berisi sebagai berikut :
1. Memberi izin kerja
kepada Penggugat untuk memutuskan hubungan
Pekerja
Kun
Tenaga Kerja Batam
Surat Keputusan
Huat dan Djoni Pakpahan d/a Kantor Dinas
Kota Batam,
29432, terhitung
Jalan Raya
sejak
Haji No.1 Sekupang
tanggal
23 April 2002 sesuai
persetujuan bersama tanggal 23 April 2002 ; 2. Memberi izin
kepada Penggugat untuk
memutus hubungan kerja
Pekerja Siswa Dinowiryo terhitung sejak tanggal 19 April 2002 dan Sriyani
Melayu
kecuali
uang
sejak tanggal 22 April 2002 tanpa pesangon penghargaan
masa
pengobatan, perumahan sebesar
kerja
dan
ganti rugi
15 % sesuai pasal 23 dan 24
Kepmenaker No. Kep. 150/Men/2000 ; 3. Memberi
izin
kepada
Penggugat, untuk
memutuskan
hubungan
kerja Pekerja Yahya Cahdia dkk. ( 20 orang ) terhitung sejak tanggal 30 Juni 2002 dengan pemberian uang pesangon sebesar 1 (satu )
kali
Ketentuan pasal 22, uang penghargaan masa kerja
dan ganti rugi Pengobatan Ketentuan
dan perumahan sebesar 15 % sesuai
pasal 23 dan 24
Keputusan Menteri
No. Kep.150/Men/2000, serta upah schorsing 4.
Memberi izin
kepada Penggugat
orang)
pesangon
terhitung
untuk
sejak tanggal
kecuali uang penghargaan
Kerja
( telah terbayar) ; memutuskan hubungan
kerja Pekerja Edi Junaedi dkk. ( 48 orang) ( 58
Tenaga
dan Amri Siagian dkk
30 Juni 2002
tanpa
masa kerja dan uang ganti
Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 462 K/TUN/2003
rugi
pengobatan
serta
Perumahan
sebesar 15 %
Ketentuan Pasal 23 dan 24 Kepmenaker 5. Memberi izin Pekerja
dengan
kerjanya, telah
kepada
Penggugat
sesuai
No. Kep.150/Men/ 2000 ;
untuk
mewajibkan
kepada
status KKWT yang belum berakhir
membayar
disepakati
ganti rugi
dalam KKWT
sampai
dengan
tersebut
sesuai pasal
masa
waktu yang 16 ayat
(2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.02/Men/1993; IV. Menghukum Tergugat
untuk
membayar
Rp.197.500,- ( Seratus sembilan Menimbang, bahwa kepada Tergugat oleh Tergugat Khusus tanggal lisan pada
putusan terakhir ini diberitahukan
8 Oktober 2003 diajukan
Panitera Pengadilan
diterima
sesudah
kemudian
terhadapnya
dengan perantaraan kuasanya , berdasarkan Surat Kuasa
tanggal 24
diikuti
perkara sebesar
puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
pada tanggal 10 April 2003
April
permohonan kasaksi
mana
biaya
2003
permohonan
sebagaimana
kasasi
ternyata
secara dari akte
No. W.7.PT.TUN.KAS.039.2003 yang dibuat oleh Tinggi
Tata Usaha Negara
oleh memori kasasi
Jakarta, permohonan
yang memuat alasan-alasan yang
di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut
pada tanggal 7 Mei 2003 ; Bahwa setelah itu oleh
Penggugat
yang pada tanggal
2003 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat jawaban
memori kasasi
yang diterima
di Kepaniteraan
7 Mei diajukan
Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Mei 2003 ; Menimbang, bahwa alasannya
telah diberitahukan
diajukan dalam tenggang dalam
permohonan
Undang-Undang ,
kepada
waktu
kasasi a quo beserta pihak lawan
dan dengan
maka oleh karena
itu
alasan-
dengan seksama,
cara yang ditentukan permohonan
kasasi
tersebut formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa alasan -alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : - Bahwa
Pemohon Kasasi sangat
keberatan
atas
putusan
Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo yang amarnya berbunyi sebagai berikut : I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; II. Menyatakan batal
Surat
7/IV/PHK/7-2002 tertanggal
Keputusan Tergugat No. 1045/1046/533 Juli
2002 ;
Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 462 K/TUN/2003
III. Memerintahkan kepada Keputusan
Tergugat
Surat
baru sebagai berikut :
1. Memberi izin kepada kerja
untuk menerbitkan
Penggugat
Pekerja Kun Huat
Dinas Tenaga Kerja Sekupang
Batam
untuk memutuskan hubungan
dan Djoni
Pakpahan
d/a
Kota Batam, Jalan Raya
29432, terhitung
sejak
Kantor
Haji
tanggal
No.1
23 April
2002 sesuai persetujuan bersama tanggal 23 April 2002 ; 2. Memberi izin
kepada Penggugat untuk memutuskan
kerja Pekerja 2002
hubungan
Siswa Dinowiryo terhitung sejak tanggal
dan Sriyani
19 April
Melayu sejak tanggal 22 April 2002 tanpa
pesangon kecuali uang penghargaan
masa kerja dan ganti rugi
pengobatan dan perumahan sebesar
15 %
sesauai
pasal 23
dan 24 Kepmenaker No.Kep.150/Men/2000 ; 3. Memberi izin
kepada Penggugat
kerja Pekerja
untuk memutuskan hubungan
Yahya Cahdia dkk. ( 20 orang )
terhitung
sejak
tanggal 30 Juni 2000 dengan pemberian uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan kerja dan ganti rugi
pasal
22
pengobatan
uang penghargaan masa
dan perumahan sebesar 15 %
sesuai ketentuan pasal 23 dan 24 Keputusan Menteri
Tenaga
Kerja No.
( telah
Kep.150/Men/2000., serta
upah skorsing
dibayar ) ; 4. Memberi
izin kepada Penggugat untuk memutuskan hubungan
kerja Pekerja Edi Junaedi (58
orang)
terhitung
dkk ( 48 orang) dan Amri Siagian
sejak tanggal
30 Juni
pesangon kecuali uang penghargaan pengobatan dan perumahan
2002
dkk tanpa
masa kerja dan ganti rugi
sebesar
15 % sesuai ketentuan
pasal 23 dan 24 Kepmenaker No. Kep. 150/Men /2000 ; 5. Memberi izin kepada Penggugat untuk mewajibkan kepada Pekerja dengan status membayar
KKWT yang belum
ganti
rugi
sampai
disepakati dalam KKWT tersebut Peraturan Menteri
Tenaga Kerja
6. Menghukum Tergugat
berakhir
dengan
masa kerjanya, waktu yang
sesuai pasal
telah
16 ayat (2)
No. Per.02/Men/1993 ;
untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 197.500,- ( Seratus
sembilan
puluh
tujuh ribu
lima ratus
rupiah ) ; -
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah
salah
menilai
Jakarta
dalam pertimbangan hukumnya sehingga
Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 462 K/TUN/2003
putusannya
menjadi tidak
diberikannya
uang
benar
pesangon
secara hukum, dalam hal
kepada para pekerja
tidak
sebagaimana
tersebut dalam amar putusannya ; -
Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
yang
tidak memberikan
uang pesangon
kepada para
pekerja sebagaimana tersebut di dalam amar putusannya memperhatikan
telah tidak
ketentuan pasal 18 ayat (5) Kepmenaker
50/Men/2000, dimana para Pekerja
No.Kep.
tersebut masih berhak mendapat
uang pesangon sesuai ketentuan pasal 22 ; - Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Kasasi berpendirian putusan Pemohon Kasasi No.1045/1046/53-7/IV/PHK/7-2002 tanggal
3
Juli 2002, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang
berlaku,
sehingga
wajib untuk
dilaksanakan ; Menimbang, bahwa Agung
terhadap
alasan-alasan
tersebut Mahkamah
berpendapat :
Mengenai alasan-alasan tersebut : Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelaksanaan hukum yang berlaku seperti yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004
tentang Mahkamah
Agung ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie hukum oleh
dan/atau
dalam perkara ini tidak bertentangan dengan
undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan
Pemohon Kasasi
:
PANITIA
PERBURUHAN PUSAT (P4P ),
PENYELESAIAN
PERSELISIHAN
tersebut harus ditolak ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Kasasi ditolak, maka
Pemohon
Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5
Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 462 K/TUN/2003
Tahun 2004 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah
dan ditambah dengan
Undang-Undang
No.9
Tahun 2004 serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari
Pemohon Kasasi
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), Menghukum
: PANITIA tersebut ;
Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari
SELASA
tanggal 28 NOPEMBER
2006 oleh Prof.
Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Prof. Dr. Muchsan, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim – Hakim Anggota :
Ketua:
ttd.
ttd.
Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Prof. Paulus E. Lotulung, SH. ttd. Prof. Dr. Muchsan, SH. Biaya – Biaya :
Panitera Pengganti :
1. M e t e r a i …………….. Rp.
6.000,-
2. R e d a k s i ……………. Rp.
1.000,-
ttd. Matheus Samiaji, SH.MH.
3. Administrasi ……………. Rp. 493.000,Jumlah
=
Rp. 500.000,===========
UNTUK SALINAN : MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. PANITERA PANITERA MUDA TATA USAHA NEGARA
ASHADI, SH. N.I.P. 220000754
Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 462 K/TUN/2003
