PUTUSAN No. 31 PK/TUN/2007 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara : GUNAWAN KADARUSMAN, bertempat tinggal di Jalan Elang No. 11 Kota Bandung, Pemohon Peninjauan kembali dahulu Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi ; Melawan 1.
KEPALA
KANTOR
PERTANAHAN
KOTA
BANDUNG,
berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 586 Bandung ; 2.
DIREKTUR UTAMA PD JASA DAN KEPARIWISATAAN PROPINSI JAWA BARAT, beralamat di Gedung Palaguna Lantai IV Jalan Alun-Alun Timur No. 3-7 Kota Bandung,
Para Termohon Peninjauan kembali dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi /Pembanding/ParaTermohon Kasasi ; Mahkamah Agung tersebut ; Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Peninjauankembali
dahulu
sebagai
Pemohon
Kasasi
telah
Pemohon mengajukan
permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Mei 2005 No. 250 K/TUN/2004 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauankembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut : Bahwa obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Kelurahan Kacapiring, Surat Ukur No. 9797/1994 tanggal 22 September 1994, luas 5.965 m2, terletak di Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat atas nama Perusahaan Daerah Kerta Wisata Propinsi Jawa Barat atau setempat dikenal dengan nama Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 220-236 (dahulu Jalan Raya Timur No. 204-A dan No. 204-B) Bandung ; Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2002, Penggugat melalui Pengadilan Negeri Bandung telah menggugat Pemerintah Propinsi Jawa Barat cq. Direktur Utama Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataan dan kawan-kawan dengan perkara No. 289/Pdt.G/2002/ PN.Bdg ;
Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 31 PK/TUN/2007
Bahwa dengan adanya gugatan tersebut maka pada tanggal 15 November 2002 telah diletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa dan akibat adanya sita jaminan tersebut, salah satu penghuni yang ada diatas tanah tersebut, yaitu PT. Tribuana Timor Perkasa (Siloan Motor) telah mengajukan keberatan atas sita jaminan tersebut kepada Pengadilan Negeri Bandung dengan suratnya tanggal 18 November 2002 No. 363/SMA/SMG/XI/2002 dan Penggugat sebagai pihak dalam perkara tersebut mendapat tembusan ; Bahwa dalam suratnya tersebut PT. Tribuana Timor Perkasa melampirkan surat-surat sebagaimana disebutkan dalam gugatan poin 3 salah satunya adalah Sertipikat Hak pengelolaan No. 2/Kelurahan Kacapiring yang sekarang menjadi obyek sengketa ; Bahwa dengan adanya surat tertanggal 18 November 2002 tersebut diatas, barulah Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa. Oleh karena itu maka gugatan yang diajukan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ; Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat, oleh karena itu kemudian Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ; Bahwa ternyata dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa tersebut telah terjadi kesalahan-kesalahan baik dari segi proses atau prosedur serta dari segi data atau fakta sehingga bertentangan dengan ketentuan UndangUndang ; Bahwa surat pengantar permohonan hak tanggal 17 Mei 1993 No. F. 530.2150/F/93 yang ditanda tangani oleh Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat menyebutkan "......... tanah termaksud semula adalah bekas milik Belanda yang berdasarkan Ketentuan Nasionalisasi Undang-Undang No. 86 Tahun 1968 jo Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK.8/Ka/163, tanah tersebut telah dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia". Padahal pada kenyataannya tanah dan bangunan tersebut diatas bukan milik Belanda atau bukan pula merupakan perusahaan orang-orang Belanda, tetapi milik orang Indonesia yaitu Marto Semito dkk. Dengan demikian maka ketentuan nasionalisasi tidak dapat diterapkan pada tanah tersebut ; Bahwa dalam surat pengantar tersebut juga disebutkan tanah adalah tanah dengan Surat Ukur tertanggal 28 November 1908 No. 331, luas 6.400 m2. Padahal surat ukur yang benar adalah Surat Ukur No. 202/1912 dan No. 203/1912 ; Bahwa surat pengantar permohonan hak tanggal 17 Mei 1993, menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A",
Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 31 PK/TUN/2007
tanah dimaksud telah dipergunakan untuk pertokoan dan tempat tinggal. Padahal yang dilakukan pemeriksaan oleh Panitia A adalah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 180-188, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat bukan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 220-236, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Dengan demikian maka hasil pemeriksaan Panitia A tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan berarti pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ; Bahwa terhadap ralat yang sebagaimana dimuat dalam surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Kerta Wisata Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 25 Mei 1993, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung tanggal 7 Juni 1993 dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 12 Agustus 1993 tidak memenuhi persyaratan. Karena terhadap ralat tersebut tidak cukup hanya mengganti nomor saja tetapi harus dilakukan pengukuran ulang atas lokasi yang sebenarnya ; Bahwa dalam penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Kelurahan Kacapiring jika dicermati maka terhadap nomor surat ukur dan luas tanah terdapat perbedaan yang tidak dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu bahwa Bekas Eigendom Verponding No. 1553 dengan Surat Ukur No. 331 tanggal 28 November 1908, luas 6.400 m2, surat ukur tersebut telah dipakai oleh Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 75/Desa Cikawao dan terhadap surat ukur tersebut telah dibuat menjadi dua yaitu Surat Ukur No. 202/1912, luas 2.047 m2 dan Surat Ukur No. 203/ 1912, luas 4.353 m2 ; Bahwa surat ukur yang Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Kelurahan Kacapiring, Surat Ukur No. 9797/1994, luas 5.965 m2 diambil dari Bekas B-75 Surat ukur No. 202/1912 dan Bekas E-1553 Surat ukur No. 203/1912, luas keduanya adalah 5.400 m2. Padahal sesungguhnya Bekas B-75 surat ukurnya adalah bukan No. 202/ 1912 tetapi Surat Ukur No. 331/1908, sedangkan bekas E-1553 surat ukurnya adalah bukan No. 203/1912 tetapi Surat Ukur No. 331/1908 ; Bahwa lokasi tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 75 terletak di Desa Cikawao, sedangkan tanah dalam Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 2 terletak di Kelurahan Kacapiring. Jadi antara tanah dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 75 dengan tanah dalam Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2 berbeda, yang berarti asal persil yang menyebutkan tanah dalam Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2 yaitu Bekas B-75/Desa Cikawao adalah
Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 31 PK/TUN/2007
tidak benar atau bertentangan dengan fakta yang ada dan karenanya Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Kelurahan Kacapiring adalah cacat hukum ; Bahwa semula bangunan pabrik yang ada diatas tanah di Jalan Raya Timur No. 204-A dan No. 204-B (sekarang No. 220-236) adalah milik Perusahaan Dagang dan Tenun N.V. Tjikudapateuh ; Bahwa terhitung sejak tahun 1970 seluruh bangunan milik Perusahaan Dagang dan Tenun N.V. Tjikudapateuh telah menjadi milik Penggugat sebagai pemenang saham terbesar, sebagaimana dapat dilihat dari Akta Risalah Rapat No. 8 tanggal 4 November 1970 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita Notaris di Bandung ; Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979, Penggugat sebagai pemilik bangunan atau penghuni adalah berhak untuk mendapatkan atau diberi hak baru dengan prioritas utama ; Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Kelurahan Kacapiring adalah merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan ketentuan pasal 59 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 atau setidak-tidaknya Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memberikan putusan sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Kelurahan Kacapiring, Surat Ukur tanggal 22 September tahun 1994 No. 9797/1994, luas 5.965 rn2 terletak di Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat tercatat atas nama Perusahaan daerah Kerta Wisata Propinsi Jawa Barat atau setempat dikenal dengan nama Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 220236 (dahulu Jalan Raya Timur N. 204-A dan No. 204B) Bandung ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Kelurahan Kacapiring, Surat Ukur tanggal 22 September 1994 No. 9797/1994, luas 5.965 m2 terletak di Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Wilayah Karees, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat tercatat atas nama Perusahaan Daerah Kerta Wisata Propinsi Jawa Barat atau setempat
Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 31 PK/TUN/2007
dikenal dengan nama Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 220-236 (dahulu Jalan Raya Timur No. 204-A dan No. 204-B) Bandung ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut : Eksepsi Dari Tergugat : Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ini. Hal ini dapat dilihat dari dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemegang saham terbesar dari Perusahaan Dagang dan tenun N.V. Tjikudapaten maka Penggugat berhak memiliki seluruh bangunan dari perusahaan tersebut. Padahal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, maka apabila suatu Badan Hukum akan melakukan suatu perbuatan hukum maka yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum adalah atas nama Badan Hukum tersebut yang dalam hal ini diwakili oleh salah seorang yang ditunjuk sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian maka Penggugat yang hanya mendalilkan dirinya sebagai pemegang saham terbesar dari perusahaan tersebut tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas nama perusahaan tersebut ; Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena penggugat tidak mengikut sertakan Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat sebagai pihak dalam perkara ini. Padahal terbitnya Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Kelurahan Kacapiring adalah berdasarkan Surat Pengantar Hak tanggal 17 Mei 1993 No. F. 530.21-50/93 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat dan Surat Keputusan tanggal 26 Oktober 1993 No. 141/HPL/BPN/93 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; Eksepsi Dari Tergugat II Intervensi : Bahwa Penggugat tidak mempunyai wewenang untuk mengajukan gugatan ini, karena walaupun Penggugat adalah pemegang saham terbesar dalam perusahaan tersebut, Penggugat tidak berkuasa onbevoegd untuk mengajukan gugatan, karena berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 (pasal 82) maka Direksilah yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan persero serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;
Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 31 PK/TUN/2007
Bahwa Penggugat bukanlah pihak yang berhak dan berkualitas untuk bertindak sebagai Penggugat karena Penggugat bukanlah pemilik dari tanah yang tercantum dalam objek sengketa, yaitu Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Kelurahan Kacapiring, tetapi hanyalah salah seorang penghuni yang mendiami tanah tersebut yang mencoba berspekulasi untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut. Sedangkan tanah dalam obyek sengketa itu sendiri adalah merupakan milik Tergugat II Intervensi ; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 3 Juni 2003 No. 111/G/2002/PTUN. BDG amarnya berbunyi sebagai berikut . DALAM EKSEPSI : -
Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;
DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Kelurahan Kacapiring, tanggal 25 Oktober 1994, Surat Ukur tanggal 22 September 1994 No. 9797/1994, luas 5.965 m2, terletak di Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Wilayah Karees, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Perusahaan Daerah Kerta Wisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat setempat dikenal dengan nama Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 220-236 (dahulu Jalan Raya Timur No. 204-A dan 204-B) Bandung ; 3. Mewajibkan
kepada Tergugat
untuk memproses
pencabutan Surat
Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Kelurahan Kacapiring, tanggal 25 Oktober 1994, Surat Ukur tanggal 22 September 1994 No. 9797/1994, luas 5.965 m2, terletak di Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Wilayah Karees, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Perusahaan Daerah Kerta Wisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat setempat dikenal dengan nama Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 220-236 (dahulu Jalan Raya Timur No. 204-A dan 204-B) Bandung ; 4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng sebesar Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 31 PK/TUN/2007
Menimbang bahwa
putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta tanggal 1 Maret 2004 No. 237/B/2003/PT.TUN JKT. amarnya berbunyi sebagai berikut : - Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ; - Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 111/G/ 2002/PTUN-BDG, tanggal 3 Juni 2003 yang dimohonkan banding ; MENGADILI SENDIRI DALAM EKSEPSI : -
Menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi/Pembanding ;
DALAM POKOK SENGKETA/PERKARA : -
Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
-
Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 120.000,(seratus dua puluh ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Mei 2005 Nomor : 250 K/TUN/2004 amarnya berbunyi sebagai berikut : Menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi Gunawan Kadarusman tersebut ; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Mei 2005 Nomor : 250 K/TUN/2004 diberitahukan kepada
Pemohon Kasasi pada tanggal
Pemohon Peninjauankembali dahulu
9 Agustus 2006 kemudian terhadapnya oleh
Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 24 Januari 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauankembali No. 11/G/2002/PTUN-BDG jo No. 02/PK/2007/PTUN-BDG kemudian disusul dengan memori/alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 29 Januari 2007 ; Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 1 Pebruari 2007 kemudian diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 28 Pebruari 2007;
Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 31 PK/TUN/2007
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ; Menimbang,
bahwa
alasan-alasan
yang
diajukan
oleh
Pemohon
Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah: Alasan Pertama Bahwa ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (Jo. pasal 67 huruf b Undang-undang No. 14 tahun 1985 ), yaitu berupa : 1. Kartu Pengenal No. 2313/V/C/720, tanggal 3 Mei 1955, yang dikeluarkan oleh Jawatan Perindustrian, Kementerian Perekonomian untuk Perusahaan Pertenunan Soey Hoa, beralamat di Jalan Raya Timur No. 240 A - 240 B Bandung (Bukti PK-1). 2. Surat Putusan Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Bandung tanggal 28 Nopember 1959 No. 24545/59, perihal memberikan izin kepada "NV Perusahaan Dagang dan tenun TJIKUDAPATEUH" yang berkedudukan di Jalan Raya Timur No. 206 Bandung, yang memperoleh haknya untuk mendirikan perusahaan tenun yang dijalankan dengan tenaga motor listrik 15 PK dengan nama "TJIKUDAPATEUH" dalam persil yang terletak di Jalan Raya Timur No. 206 Bandung (Bukti PK-2); 3. Surat Bukti Pendaftaran Ulangan Perusahaan Tekstil Swasta No. 0173 tanggal 11 April 1966 dan Departemen Perindustrian Tekstil kepada Pabrik Tenun Fa. Soey Hoa Kongsie / PT. Tjikudapateuh yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 204 A/B Bandung, dan alamat Pimpinan Perusahaan di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 206 Bandung (Bukti PK-3); 4. Kwitansi Penilikan Pembangunan dan Rumah Pekerjaan untuk pihak ketiga No. 2130, tanggal 23 Nopember 1961 dari Kepala Kas Pusat Kotapraja Bandung, atas nama N.V. Tjikudapateuh di persil Tjikudapateuh (Bukti PK4); 5. Tanda Terima Permohonan Penilikan Pembangunan Perusahaan Tenun dan Rumah dari Pemerintah Kotapraja Bandung tanggal 1 Nopember 1958, atas nama Liem Siong Kang untuk N.V. Perusahaan Tenun dan Dagang Tjikudapateuh beralamat di Jalan Raya Timur No. 204 A dalam persil terletak di Jalan Raya Timur di muka No. 204 Bandung (Bukti PK-5);
Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 31 PK/TUN/2007
6. Tanda Terima Berkas Permohonan Hak atas Tanah tanggal 21 Mei 1993 (Bukti PK-6); 7. Surat Pengumuman dari Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Bandung No. 24545/59 tanggal 16 Nopember 1959, tentang adanya Permohonan Izin untuk Mendirikan Perusahaan Tenun di Jalan Raya Timur Nomor 206 Bandung bernama "Tjikudapateuh" Bukti PK-7 ; 8. Tanda Penerimaan Surat Keterangan Fiskal No. 3419/H.O/61, tanggal 20 September 1961 atas nama Liem Siong Kang, Pemilik Perusahaan Tenun yang dijalankan dengan tenaga motor listrik 15 PK di Jalan Raya Timur No. 206 Bandung (Bukti PK-8); 9. Tanda Penerimaan Surat Keterangan Fiskal No. 65/3-/H.0/62 tanggal 15 Maret 1962 atas nama Liem Siong Kang, pemilik perusahaan tenun yang dijalankan dengan tenaga motor listrik 15 PK di Jalan Raya Timur No. 206 Bandung (Bukti PK-9); 10. Kwitansi Uang Izin Bangunan No. 2967, tanggal 12 Januari 1959, atas nama Pabrik Tenun NV. Tjikudapateuh, Jalan Raya Timur No. 204A-204B Bandung (Bukti PK-10); 11. Kwitansi Uang Penggantian Izin "Hinderordonnantie" No. 285 tanggal 1 Nopember 1958, atas nama N.V. Perusahaan Dagang dan Tenun "Tjikudapateuh" dari Kotapraja Bandung qq. Penilikan Pembangunan dan Rumah (Bukti PK-11); 12. Tanda Bukti Pembayaran Retribusi atas nama N.V. Perusahaan Dagang dan Tenun TJIKUDAPATEUH", Jalan Raya Timur No. 240 A/B Bandung kepada Departemen Perindustrian Rakyat Kantor Penyaluran Perusahaan No. 404.1/144/2357 tanggal 3 Oktober 1962 (Bukti PK-12); 13. Surat dari Jawatan Perindustrian Wilayah Kotapraja Bandung No. 25 tanggal 24 Januari 1963, perihal penagihan uang retribusi perindustrian tahun 1962 kepada N.V. Perusahaan Dagang dan Tenun "TJIKUDA PATEUH" Jalan Raya Timur No. 240 A/B Bandung (Bukti PK-13); 14. Surat Angkeran ke-II dari Jawatan Perindustrian Wilayah Kotapraja Bandung No. 807/II/62, tanggal 1 Desember 1962, perihal pembayaran uang retribusi tahun 1961 Kepada Perusahaan Tenun "TJIKUDA PATEUH" Jalan Raya Timur No. 240 A/B Bandung (Bukti PK-14); 15. Surat Daftar Pengantar dari Departemen Perindustrian Rakyat Kantor Penyaluran Perusahaan Jakarta No. 2323/K.P.P tanggal 6 Juni 1961 kepada N.V. Perusahaan Dagang dan Tenun "TJIKUDAPATEUH" Jalan Raya Timur No. 240 A/B Bandung (Bukti PK-15);
Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 31 PK/TUN/2007
16. Daftar Lapor Perusahaan dari N.V. Perusahaan Dagang dan Tenun `TJIKUDAPATEUH Jalan Raya Timur No. 240 A/B Bandung, tanggal 4 Juli 1959 kepada PRETEX (Gabungan Pabrik Pabrik Tenun Priangan) (Bukti PK-15); 17. Surat Perintah No. SP-321/Pdp-Dir/X-1966 tanggal 11 Oktober 1966 dari Perusahaan Daerah "PARIWISATA" Propinsi Jawa Barat kepada R. Suriakusumah, Jabatan Pemimpin Umum Unit IV P.D. Pariwisata, Gedung Kesenian "DWIKORA" Jalan Alun Alun Timur No. 5 Bandung (Bukti PK-17); 18. Foto bangunan nomor 238 A. 238B, dan 238C, yaitu bangunan yang letaknya bersebelahan dengan obyek sengketa (di Jalan Raya Timur No. 240 A/B Bandung) yang didokumentasikan tahun 1947 (Bukti PK-18); 19. Surat Ijin Tempat Usaha dari Biro Perekonomian Kotamadya Bandung No. 358/ITU/P/Ek/72
tanggal
8
Desember
1972
Kepada
Perusahaan
Pertenunan (Lili Irwanto qq. Lim Siong Kang) beralamat dalam persil terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 204 A-204 B Bandung (Bukti PK19); 20. Surat Putusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Bandung No. 12536/ 54, tanggal 7 Juli 1954, Memberikan Ijin kepada Liem Siong Kang memperoleh haknya untuk mendirikan perusahaan tenun, dalam persil terletak di Jalan Raya Timur No. 240 B Bandung Bukti PK-201; 21. Surat Putusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Bandung No. 9497/54, tanggal 11 Mei 1954, Memberikan Ijin kepada Liem Siong Kang memperoleh haknya untuk memperluas perusahaan tenunnya, dalam persil terletak di Jalan Raya Timur No. 240 A Bandung (Bukti PK-21); 22. Surat Putusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Besar Bandung No. 11141/51, tanggal 9 Oktober 1951, Memberikan Ijin kepada Tuan Liem Siong Kang memperoleh haknya untuk mendirikan perusahaan Pabrik Tenun, di atas tanah (persil) terletak di Jalan Raya Timur No. 240 A Bandung (Bukti PK-22); 23. Surat Ijin Percobaan dari Jawatan Perindustrian Propinsi Jawa Barat Daerah Kota Besar Bandung, No. 0202 I-3 tanggal 21 Maret 1957 kepada Perusahaan Pertenunan Soey Hoa & Co" beralamat di Jalan Raya Tmur No. 240 A Bandung (Bukti PK-23); 24. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Bangunan dari Perusahaan Dagang dan Tenun N.V. Tjikudapateuh beralamat di Jalan Raya Timur No. 204 A Bandung Kepada Walikota Kepala Daerah Bandung, tanggal 10 Mei 1961 (Bukti PK-24);
Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 31 PK/TUN/2007
25. Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, No. 097/SK/B/DPU/80 tanggal 17 April 1980, kepada Karel Thomas qq. PT. Tjikudapateuh dalam persil terletak di Jalan Raya Timur No. 204 A - 204 B Bandung (Bukti PK-25); 26. Surat Pendaftaran Kartu Registrasi dari Kepala Seksi Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya DT. II Bandung No. 703/PKR/WKR/IRPEN/78, tanggal 10 Mei 1978 mengenai Bangunan Permanent - Rumah Tinggal/Gudang, atas nama Liem Le Tok, terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 224 (baru) Bandung, seluas 111,50 m2 (Bukti PK-26); 27. Surat Menteri Perindustrian RI Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi Jawa Barat No. 072/Kanwil.10.73. 12/IK/a/Iz.00.02/ VIII/90 tanggal 1 Agustus 1990 perihal Persetujuan Prinsip untuk mendirikan/memperluas Usaha Industri Pakaian Jadi dan Pakaian Dalam, kepada Pimpinan Perusahaan "AVANTI" alamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 222 Bandung (Bukti PK-27)' 28. Kwitansi Pembayaran Situasi Informasi, No. 33718, tanggal 10 Juli 1968 dari Kas Pusat dan Penagihan (DPK - Wilayah Karees) Kotamadya Bandung, Pembayaran Situasi Informasi yang letaknya di Jalan Jendral Ahmad Yani atas nama Tan Tjiong Kay, (Bukti PK-281; 29. Surat Tanda Terima Surat Keterangan Fiskal dari Kepala Dinas Teknik Kotapraja Bandung No. 26/9/H.0/61, tanggal 20 September 1961 atas nama Liem Siong Kang, alamat Jalan Raya Timur No. 204 B Bandung (Bukti PK29); 30. Tanda Terima "Surat Keterangan Fiskal" dari Kepala Dinas Teknik Kotapraja Bandung No. 35/9/H.0/61 tanggal 20 September 1961 atas nama Liem Siong Kang, alamat Jalan Raya Timur No. 204 A Bandung (Bukti PK301; 31. Tanda Terima "Surat Keterangan Fiskal" dari Kepala Dinas Teknik Kotapraja Bandung No. 1/2/H.O/62 tanggal 1 Pebruari 1962 atas nama Liem Siong Kang, alamat Jalan Raya Timur No. 204 A + B Bandung (Bukti PK-31); 32. Tanda Terima "Surat Keterangan Fiskal" dari Kepala Dinas Teknik Kotapraja Bandung No. 2/2/H.0/62 tanggal 1 Pebruari 1962 atas nama Liem Siong Kang, alamat Jalan Raya Timur No. 204 A + B Bandung (Bukti PK32) ;
Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 31 PK/TUN/2007
33. Surat Penagihan Retribusi Perindustrian, dari Jawatan Perindustrian Wilayah Kotapraja Bandung, No. 456 tanggal 18 Pebruari 1961, kepada Perusahaan Tenun "Soey Hoa" alamat Jalan Raya Timur No. 240 A - 240 B Bandung, perihal Uang Retribusi Perindustrian tahun 1960 (Bukti PK-33). Bukti-bukti baru berupa Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-33 tersebut di atas memperkuat Bukti P-9, P-10, P-11, P-14, P-16 sampai dengan P-24 yang sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam memutuskan untuk menolak eksepsi Tergugat II / Intervensi. Oleh karena itu, cukup beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3 K/TUN/2004 tanggal 17 Mei 2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 237/G12003/PT.TUN Jakarta tanggal 1 Maret 2004 yang dimohonkan Peninjauan kembali. Alasa Kedua : Mengenai penguasaan dan hak prioritas Penggugat atas obyek sengketa terdapat dua putusan yang bertentangan (jo. pasal 67 huruf d Undang-undang No. 14 tahun 1985). 1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan No. 237/B/2003/PT.TUN Jakarta tanggal 1 Maret 2004 telah mempertimbang kan bahwa Penggugat (sekarang, Pemohon PK) tidak menguasai/ menduduki tanah di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 220-236 Bandung, sehingga tidak berhak diberikan prioritas untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan terhadap tanah tersebut. Pertimbangan ini dibenarkan oleh Mahkamah Agung sehingga dalam Putusan No. 250 K/TUN/2004 tanggal 17 Mei 2005 telah menolak Permohonan kasasi dari Penggugat (sekarang Pemohon PK). 2. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 287 K/Pdt/2005 tanggal 7 Desember 2005 (dilampirkan sebagai Bukti PK-40), yang merupakan putusan perkara Perdata, Mahkamah Agung RI telah menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Pemerintah Propinsi Jawa Barat qq. Direktur Utama Perusahaan Daerah Jasa dan Pariwisataan (dahulu Perusahaan Daerah Kerta Wisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat). Putusan penolakan itu didasarkan pada pertimbangan bahwa putusan judex factie dalam perkara ini tidak tenyata bertentangan dengan hukum dan undang-undang.
Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 31 PK/TUN/2007
Dengan demikian jelas bahwa mengenai penguasaan dan hak prioritas Penggugat (sekarang Pemohon PK) terdapat dua putusan yang saling bertentangan, yaitu antara putusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan PK dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 287 K/Pdt/2005 tanggal 7 Desember 2005. Alasan Ketiga : Dalam Putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan PK, pada bagian identitas ternyata tidak mencantumkan status kewarganegaraan melanggar
Penggugat karenanya
pasal 109 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo.
Undang Undang 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; Alasan Keempat : Mahkamah Agung RI telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum karena dalam mempertimbangkan dan memutus eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyebutkan bahwa Penggugat bukanlah pihak yang berhak dan berkwalitas sebagai Penggugat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ternyata sepenuhnya hanya berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi (Bukti T.II. I - 10.1, Bukti T.II. I -10.2, Bukti T.II. I - 10.3, Bukti T.II. I - 10.4, Bukti T.II.1-11 dan bukti Tergugat bukti T-1), tanpa memper timbangkan bukti-bukti dari Penggugat yang relevan dan berkaitan dengan itu. Alasan Kelima : Mahkamah Agung dalam putusan yang dimohonkan PK telah melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan bahwa materi alasan-alasan keberatan ke-1 dan ke-2 Pemohon Kasasi yang tertuang dalam memori kasasi ; - Bahwa materi keberatan Pemohon Kasasi yang dituangkan dalam memori kasasi point 1 adalah berkaitan dengan Bukti T.II.I-11 yang telah dijadikan salah satu alat bukti dalam mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak menguasai dan menduduki tanah di jalan Jendral Ahmad Yani No. 220-236 Bandung. Padahal apabila dikaitkan dengan Bukti T.II.I10.2, dan T.II-I.10.3 ternyata tanah Eigendom dengan Verpanding No. 1553 Jo. Bukti T.II.I tersebut telah dipecah sejak tahun 1912 menjadi dua bagian sebagaimana tertera dalam Meetbrief No. 202 dan Meetbrief No. 203, sehingga Bukti T.II.11 adalah dokumen yang
TIDAK BERLAKU dan TIDAK MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM. Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan Peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :
Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 31 PK/TUN/2007
Mengenai alasan kedua : Bahwa alasan ini dapat dibenarkan karena berdasarkan alasan bukti baru (Novum bukti PK. 40) yang berupa putusan kasasi Perdata Mahkamah Agung No. 287 K/Pdt/2005 tanggal 7 Desember 2005 antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat qq Direktur Utama Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataan (dahulu Perusahaan Daerah Kerta Wisata Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat) sebagai Pemohon Kasasi melawan Gunawan Kadarusman sebagai Termohon Kasasi yang amar putusannya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi berarti Mahkamah Agung membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 Pebruari 2004 No. 502/PDT/2003/PT. Bdg yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi (Gunawan Kadarusman) adalah sebagai pemilik atas tanah dan bangunan setempat dikenal sebagai Jalan Raya Timur No. 204 A dan 204 B Bandung dan dinyatakan sebagai pemegang hak dengan Prioritas utama atas tanah a quo ; Bahwa pada sisi lain putusan kasasi Tata Usaha Negara No. 250 K/TUN/2004 tanggal 17 Mei 2005 yang dimohonkan Peninjauan kembali yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berarti membenarkan Hak Pengelolaan Tanah a quo (dahulu setempat dikenal sebagai Jalan Raya Timur No. 204 A dan 204 B, Bandung) kepada Perusahaan Daerah Kerta Wisata Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat (sekarang sebagai Termohon Peninjauan kembali) ; Bahwa dengan demikian terjadi tumpang tindih antara kedua putusan kasasi tersebut dan putusan tersebut telah bertentangan satu dengan yang lainnya padahal pihak pihaknya sama dan mengenai suatu hal yang sama, sehingga hal ini merupakan alasan untuk membatalkan putusan kasasi sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 67 huruf e Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagai mana yang telah diubah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ; Bahwa apabila terjadi sengketa dalam penentuan hak maka hal tersebut adalah merupakan kewenangan dari pada peradilan Perdata ; Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 287 K/pdt/2005 telah dinyatakan bahwa Gunawan Kadarusman (Pemohon Peninjauan kembali) adalah sebagai pemegang hak dengan prioritas utama ata tanah a quo ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tanpa mempertimbangkan alasan Peninjauankembali lainnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari
Pemohon Peninjauankembali : GUNAWAN KADARUSMAN dan
membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 250 K/TUN/ 2004 tanggal 17 Mei
Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 31 PK/TUN/2007
2005 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauankembali sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauankembali ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI: Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : GUNAWAN KADARUSMAN tersebut ; Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 250 K/TUN/2004 tanggal 17 Mei 2005 ; MENGADILI KEMBALI : DALAM EKSEPSI : -
Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;
DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Kelurahan Kacapiring, tanggal 25 Oktober 1994, Surat Ukur tanggal 22 September 1994 No. 9797/1994, luas 5.965 m2, terletak di Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Wilayah Karees, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Perusahaan Daerah Kerta Wisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat setempat dikenal dengan nama Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 220-236 (dahulu Jalan Raya Timur No. 204-A dan 204-B) Bandung ; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses pencabutan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Kelurahan Kacapiring, tanggal 25 Oktober 1994, Surat Ukur tanggal 22 September 1994 No. 9797/1994, luas 5.965 m2, terletak di Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Wilayah Karees, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama Perusahaan Daerah Kerta Wisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat setempat dikenal dengan nama Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 220-236 (dahulu Jalan Raya Timur No. 204-A dan 204-B) Bandung ;
Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 31 PK/TUN/2007
Menghukum Para Termohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauankembali ini yang ditetapkan sebanyak Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu
tanggal 22 Agustus 2007 oleh Titi Nurmala Siagian, SH, MH
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH., MH dan Marina Sidabutar, SH., MH.
Hakim -
Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Aggota tersebut dan dibantu oleh Tri Peni Irianto Putro, SH., MSi dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.
Hakim-Hakim Anggota : Ttd./ H. Imam Soebechi, SH., MH
Ketua: Ttd./ Titi Nurmala Siagian, SH, MH
Ttd./ Marina Sidabutar, SH., MH.
Biaya-biaya : 1. M e t e r a i………... 2. R e d a k s i………....... 3.Adm PK…………..... Jumlah …………........
Panitera-Pengganti : Rp. 6.000,Rp. 1.000,- Ttd./ Tri Peni Irianto Putro, SH., MSi Rp.2.493.000,Rp.2.500.000,-
Untuk Salinan Mahkamah Agung RI A.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara
ASHADI, SH Nip. 220000754
Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 31 PK/TUN/2007
