BUPATI BANGKA Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Bangka Telp. (0717) 92536 Faximile (0717) 92534
SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANGKA BUPATI BANGKA, Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan penyusunan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka; b. bahwa penyusunan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANGKA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka. 6. Unit Pelaksanana Teknis Dinas selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka. 7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
2
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS , FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2 (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pasal 3 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keempat Kewenangan Pasal 5 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala Daerah; b. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan; c. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan; d. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala Daerah; e. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi serta penetapan kebijakan Daerah di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa; f. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala Daerah;
3
g. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala Daerah; h. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing Daerah; i. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik dan tempat hiburan; j. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman; k. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman; l. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala Daerah; m. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala Daerah; n. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala Daerah; o. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian; p. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala Daerah; q. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat Daerah; r. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala Daerah; s. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala Daerah; t. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala Daerah; u. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala Daerah; v. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala Daerah; w. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional; x. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala Daerah; y. Pelaksanaan pedoman Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala Daerah; z. Pelaksanaan pedoman Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan Daerah; aa. Pelaksanaan pedoman Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah; bb. Pelaksanaan pedoman Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah; cc. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala Daerah; dd. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala Daerah;
4
ee. Pelaksanaan pedoman Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah; ff. Pelaksanaan pedoman Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala Daerah; gg. Pelaksanaan pedoman Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala Daerah; hh. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage" skala Daerah; ii. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala Daerah; jj. Penetapan BCB/situs skala Daerah; kk. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di Daerah; ll. Penerapan pedoman penelitian arkeologi; mm. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki Daerah; nn. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala Daerah; oo. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala Daerah; pp. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala Daerah; qq. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari Daerah; rr. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di Daerah; ss. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di Daerah; tt. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala Daerah; uu. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat Daerah; vv. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di Daerah; ww. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di Daerah; xx. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di Daerah; yy. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di Daerah; zz. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat Daerah;. aaa. Perizinan membawa BCB ke luar Daerah dalam satu provinsi; bbb. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di Daerah; ccc. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di Daerah; ddd. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat Daerah; eee. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di Daerah; fff. Pelaksanaan seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif Nasional di Daerah; ggg. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala Daerah; hhh. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di Daerah; iii. Pemetaan sejarah skala Daerah; jjj. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di Daerah; kkk. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala Daerah; lll. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala Daerah;
5
mmm. Pengusulan penetapan BCB/situs Provinsi kepada Provinsi dan penetapan BCB/situs skala Daerah; nnn. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala Daerah; ooo. Koordinasi dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala Daerah; ppp. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah; qqq. Pengembangan dan pemanfaatan museum Daerah; rrr. Registrasi museum dan koleksi di Daerah; sss. Penyelenggaraan akreditasi museum di Daerah; ttt. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di Daerah; uuu. Pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan skala Daerah; vvv. Pemberian izin usaha pariwisata skala Daerah; www. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala Daerah; xxx. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala Daerah; yyy. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah; zzz. Penyelenggaraan promosi skala Daerah; aaaa. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala Daerah; bbbb. Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala Daerah; cccc. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata Nasional skala Daerah; dddd. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala Daerah; eeee. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata skala Daerah; ffff. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi Nasional oleh Daerah berkoordinasi dengan Balai Arkeologi; gggg. Pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Kebudayaan; d. Bidang Objek dan Sarana Wisata; e. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; f. Bidang Pemasaran Pariwisata.
6
Bagian Kedua Penjabaran Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Kepala Dinas Pasal 7 Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati, memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 2 Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; c. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah; d. Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 11 Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum. Pasal 12 (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas : a. Pengumpulan dan pensistematisasian data untuk bahan perencanaan dan pelaporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
penyusunan
7
b. Penyiapan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; c. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; d. Penghimpunan, pengolahan dan penganalisisan data laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; f. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Pembelajaran dan penelaahan Peraturan Perundang-undangan mengenai keuangan; b. Penyusunan rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA; c. Penyiapan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan rutin; e. Penyelenggaraan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. Penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain; b. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan; c. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain; d. Penyelenggaraan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai dan menyelenggarakan tata usahanya; e. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai; f. Pengendalian surat masuk dan surat keluar; g. Pengendalian arsip aktif; h. Pelaksanaan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat; i. Pelaksanaan administrasi barang dan perlengkapan kantor; j. Penyiapan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan kantor; k. Penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan; l. Penyiapan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor;
8
m. Penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); n. Penyiapan bahan laporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; o. Penyiapan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor; p. Penyiapan administrasi penggunaan dan pemakaian peralatan serta perlengkapan kantor; q. Pembuatan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum; r. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum; s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; t. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Paragraf 3 Bidang Kebudayaan Pasal 13 Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembinaan, pengembangan, perlindungan dan pemanfaatan bidang kebudayaan. Pasal 14 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi : a. Pengkajian dan penyusunan program kerja Bidang Kebudayaan sesuai dengan Rentra Dinas; b. Pelaksanaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, nilai budaya, tradisi, bahasa dan sastra; c. Pelaksanaan pelestarian, pemeliharaan dan perlindungan benda-benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya d. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan; e. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan seni drama dan film; f. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan; g. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala Daerah; h. Pelaksanaan inventarisasi peninggalan sejarah dan kepurbakalaan daerah; i. Pelaksanaan pengembangan dan publikasi kepurbakalaan daerah; j. Pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana di bidang kebudayaan; k. Pemberian bantuan, dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang kebudayaan; l. Penyusunan evaluasi dan laporan Bidang Kebudayaan; m. Pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan skala Daerah; n. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah; o. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata skala Daerah; p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
9
q. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 15 Bidang Kebudayaan terdiri dari : a. Seksi Kesenian; b. Seksi Nilai Budaya; c. Seksi Sejarah dan Purbakala. Pasal 16 (1) Seksi Kesenian mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Kesenian sesuai dengan Renstra Dinas; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis dan eksistensi kesenian; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kajian terhadap kesenian baik seni tradisi dan seni modern; d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di Daerah; e. Menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan kesenian Daerah pada event-event Daerah maupun luar Daerah sebagai upaya pembinaan keseniaan Daerah; f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala Daerah; g. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala Daerah; h. Menyiapkan bahan penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala Daerah; i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian; j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat Daerah; k. Menyiapkan bahan fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di Daerah; l. Menyiapkan bahan pengawasan pembuatan film oleh tim asing di Daerah; m. Menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala Daerah; n. Menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala Daerah; o. Menyiapkan bahan pengembangan dan pelestarian kesenian daerah; p. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala Daerah; q. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala Daerah; r. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman; s. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala Daerah;
10
t. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan kegiatan Kesenian pada event Daerah maupun luar Daerah; u. Menyiapkan bahan fasilitasi jenis-jenis kesenian Daerah; v. Menyiapkan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia di bidang kesenian; w. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi, laporan dan pelaksanaan tugas/kegiatan; x. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan skala Daerah; y. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah; z. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata skala Daerah; aa. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; bb. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Nilai Budaya mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Nilai Budaya sesuai dengan Renstra Dinas; b. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan eksistensi nilai budaya; c. Menyiapkan bahan kajian terhadap nilai budaya; d. Menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan dalam rangka pengembangan nilai budaya Daerah; e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan skala Daerah; f. Menyiapkan bahan pengembangan dan perlindungan nilai budaya Daerah; g. Menyiapkan bahan kajian terhadap bahasa dan sastra; h. Menyiapkan bahan pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala Daerah; i. Menyiapkan bahan fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat Daerah; j. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di Daerah; k. Menyiapkan bahan pemberian izin membawa BCB ke luar Daerah dalam satu Provinsi; l. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan skala Daerah; m. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional; n. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa; o. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala Daerah; p. Menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan dalam rangka pengembangan bahasa dan sastra;
11
q. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan; r. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan skala Daerah; s. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata skala Daerah; t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; u. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Seksi Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas sebagai berikut : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Sejarah dan Purbakala sesuai dengan Renstra Dinas; b. Menyiapkan bahan Inventarisasi, dokumentasi, penyajian data dan informasi sejarah purbalaka; c. Menyiapkan bahan pengkajian peninggalan sejarah dan purbakala beserta situsnya; d. Menyiapkan bahan fasilitasi penggalian, inventarisasi peninggalan sejarah dan purbakala beserta situsnya; e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan skala Daerah; f. Menyiapkan bahan fasilitasi pelestarian benda cagar budaya dan pengembangan kawasan cagar budaya; g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala Daerah; h. Menyiapkan bahan fasilitasi pelestarian pembinaan dan pengembangan sejarah dan purbakala; i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang pemahaman sejarah Nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah; j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah; k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di Daerah; l. Menyiapkan bahan pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi Nasional oleh Daerah berkoordinasi dengan Balai Arkeologi; m. Menyiapkan bahan pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di Daerah; n. Menyiapkan bahan pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di Daerah; o. Menyiapkan bahan pelaksanaan seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif Nasional di Daerah; p. Menyiapkan bahan pelaksanaan musyawarah kerja Daerah bidang sejarah skala Daerah; q. Menyiapkan bahan pengkajian dan penulisan sejarah Daerah dan sejarah kebudayaan Daerah di Daerah; r. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan sejarah skala Daerah; s. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di Daerah; t. Menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala Daerah; 12
u. v. w. x. y. z.
aa.
bb.
cc. dd. ee. ff.
gg. hh.
ii. jj. kk. ll. mm. nn. oo. pp.
qq.
Menyiapkan bahan pelaksanaan registrasi BCB/situs dan kawasan skala Daerah; Menyiapkan bahan pelaksanaan pengusulan penetapan BCB/situs Provinsi kepada Provinsi dan penetapan BCB/situs skala Daerah; Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala Daerah; Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan akreditasi museum di Daerah; Menyiapkan bahan pelaksanaan penambahan dan penyelamatan koleksi museum di Daerah; Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala Daerah; Menyiapkan bahan pelaksanaan perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah; Menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah; Menyiapkan bahan penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala Daerah; Menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala Daerah; Menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah; Menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala Daerah; Menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala Daerah; Menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage" skala Daerah; Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan penggalian dan rehabilitasi terhadap benda cagar budaya; Menyiapkan bahan penetapan BCB/situs skala Daerah; Menyiapkan bahan penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di Daerah; Menyiapkan bahan penerapan pedoman penelitian arkeologi; Menyiapkan bahan penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki Daerah; Menyiapkan bahan penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala Daerah; Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya sebagai pusat penelitian sosial budaya masyarakat; Mendorong partisipasi masyarakat sekitar benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya serta desa budaya dalam mengambil manfaaat keberadaan peninggalan budaya; Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi sejarah dan purbakala;
13
rr. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan skala Daerah; ss. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah; tt. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata skala Daerah; uu. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; vv. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Paragraf 4 Bidang Objek dan Sarana Wisata Pasal 17 Bidang Objek dan Sarana Wisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembinaan, pengembangan, perlindungan dan pemanfaatan bidang objek dan sarana wisata. Pasal 18 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Objek dan Sarana Wisata mempunyai fungsi : a. Pengkajian dan penyusunan program kerja Bidang Objek dan Sarana Wisata sesuai dengan Renstra Dinas; b. Penyelenggaraan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana wisata; c. Penyelenggaraan pemeliharaan dan pengembangan objek wisata; d. Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas. e. Pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan skala Daerah; f. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah; g. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata skala Daerah; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; i. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 19 Bidang Objek dan Sarana Wisata terdiri dari : a. Seksi Objek Wisata; b. Seksi Sarana dan Prasarana; c. Seksi Pengembangan Sarana Wisata. Pasal 20 (1) Seksi Objek Wisata mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Objek Wisata sesuai dengan Renstra Dinas; b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan pembinaan managemen objek wisata;
14
c. Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan objek wisata; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap objek-objek wisata; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan indentifikasi permasalahan objek wisata; f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala Daerah; g. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala Daerah; h. Menyiapkan bahan penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala Daerah; i. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan objek wisata; j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan objek wisata; k. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Objek Wisata; l. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan skala Daerah; m. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah; n. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata skala Daerah; o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; p. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Wisata sesuai dengan Renstra Dinas; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha sarana dan prasarana wisata; c. Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana wisata; d. Menyiapkan bahan penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di Daerah; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap sarana dan prasarana di objek wisata; f. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan indentifikasi potensi dan permasalahan Sarana dan Prasarana Wisata; g. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan skala Daerah; h. Menyiapkan bahan pengembangan dan pemanfaatan museum Daerah; i. Menyiapkan bahan registrasi museum dan koleksi di Daerah; j. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha sarana dan Prasarana Wisata; k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan usaha sarana dan prasarana wisata; l. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Wisata;
15
m. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan skala Daerah; n. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah; o. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata skala Daerah; p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; q. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Seksi Pengembangan Sarana Wisata mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Sarana Wisata sesuai dengan Renstra Dinas; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan pengembangan potensi serta fasilitasi kepariwisataan daerah; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan analisa bahan pengembangan sarana wisata; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana wisata alam, minat khusus dan sumber daya manusia pariwisata; e. Mengemas potensi sarana wisata dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan pengembangan sarana wisata; f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di Daerah; g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing Daerah; h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan; i. Menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan untuk meningkatkan daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus; j. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan assosiasi pariwisata ,instansi terkait dan mitra kerja untuk meningkatkan pengembangan sarana wisata; k. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengkajian tempat-tempat pengembangan sarana wisata; l. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; m. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan skala Daerah; n. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah; o. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penelitian kebudayaan dan pariwisata skala Daerah; p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; q. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
16
Paragraf 5 Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Pasal 21 Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan bidang Destinasi Pariwisata. Pasal 22 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi : a. Pengkajian dan penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sesuai dengan Renstra Dinas; b. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/dunia usaha; c. Pelaksanaan sosialisasi , pemantauan dan evaluasi; d. Pelaksanaan pengkajian terhadap kemungkinan dilakukan diversifikasi terhadap pengembangan Destinasi Pariwisata; e. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Destinasi periwisata; f. Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas. g. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala Daerah; h. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah; i. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata skala Daerah; j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; k. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 23 Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri dari : a. Seksi Produk Pariwisata; b. Seksi Usaha Pariwisata; c. Seksi Pengelolaan Sumber Daya. Pasal 24 (1) Seksi Produk Pariwisata mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Produk Pariwisata sesuai dengan Renstra Dinas; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produk pariwisata; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap produk pariwisata; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan indentifikasi potensi dan permasalahan produk pariwisata; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan usaha produk pariwisata; f. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Produk Pariwisata;
17
g. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan skala Daerah; h. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah; i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata skala Daerah; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Usaha Pariwisata mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Usaha Pariwisata sesuai dengan Renstra Dinas; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Pariwisata; c. Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan usaha pariwisata; d. Menyiapkan bahan pemberian izin usaha pariwisata skala Daerah; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap Usaha Pariwisata; f. Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan di bidang usaha pariwisata; g. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan indentifikasi potensi dan permasalahan Usaha Pariwisata; h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan Usaha Pariwisata; i. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Usaha Pariwisata; j. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan skala Daerah; k. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah; l. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata skala Daerah; m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; n. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Seksi Pengelolaan Sumber Daya mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusun program kerja Seksi Pengelolaan Sumber Daya sesuai dengan Renstra Dinas; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pengelolaan sumber daya; c. Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan sumber daya; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya; e. Menyiapkan bahan penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala Daerah;
18
f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala Daerah; g. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala Daerah; h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala Daerah; i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala Daerah; j. Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sumber Daya; k. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan indentifikasi potensi dan permasalahan Pengelolaan Sumber Daya; l. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan Pengelolaan Sumber Daya; m. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Sumber Daya; n. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan skala Daerah; o. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah; p. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata skala Daerah; q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; r. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Paragraf 6 Bidang Pemasaran Pariwisata Pasal 25 Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan bidang promosi/pemasaran Pariwisata. Pasal 26 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi : a. Pengkajian dan penyusunan program kerja Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai dengan Renstra Dinas; b. Pelaksanaan pengkajian bidang pemasaran, bimbingan wisata dan pengembangan kemitraan pariwisata; c. Pelaksanaan dan pengembangan pemasaran, bimbingan wisata dan pengembangan kemitraan pariwisata; d. Pelaksanaan pelayanan informasi bidang pariwisata; e. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pemasaran, bimbingan wisata dan pengembangan kemitraan pariwisata; f. Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas. g. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala Daerah;
19
h. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah; i. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata skala Daerah; j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; k. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 27 Bidang Pemasaran terdiri dari : a. Seksi Promosi Pariwisata; b. Seksi Sarana Promosi; c. Seksi Kemitraan Wisata. Pasal 28 (1) Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Promosi Pariwisata sesuai dengan Renstra Dinas; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian bidang promosi; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan promosi; d. Menyiapkan bahan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat Daerah; e. Menyiapkan bahan penyebarluasan informasi sejarah lokal di Daerah; f. Menyiapkan bahan penerapan branding pariwisata Nasional dan penetapan tagline pariwisata skala Daerah; g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan promosi skala Daerah; h. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka memfasilitasi kegiatan promosi; i. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; j. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan skala Daerah; k. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah; l. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penelitian kebudayaan dan pariwisata skala Daerah; m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; n. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Sarana Promosi mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Sarana Promosi sesuai dengan Renstra Dinas; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Promosi; c. Menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala Daerah; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana promosi;
20
e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknologi informasi pariwisata; f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap sarana promosi; g. Menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan masyarakat sadar wisata; h. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana Promosi; i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan skala Daerah; j. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah; k. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penelitian kebudayaan dan pariwisata skala Daerah; l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; m. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Seksi Kemitraan Wisata mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Kemitraan Wisata sesuai dengan Renstra Dinas; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kepada mitra usaha; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan SDM di bidang promosi pariwisata d. Menyiapkan bahan pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari Daerah; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman; f. Menyiapkan bahan pelaksanaan forum komunikasi dan koordinasi kemitraan; g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kemitraan pariwisata; h. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kemitraan Pariwisata; i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan skala Daerah; j. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah; k. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata skala Daerah; l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; m. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Paragraf 7 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 29 (1) UPTD mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
21
(2) UPTD mempunyai fungsi perencanaan teknis operasional, pelaksana teknis fungsional dan evaluasi perencanaan serta pelaksanaan teknis fungsional. (3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat. (4) UPTD terdiri dari kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 30 Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
BAB V TATA KERJA Pasal 31 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban administratif melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing. Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya. Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.
Pasal 32 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tetap pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 22
(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Pada saat berlakunya Peraturan ini, Keputusan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 15 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 34 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 35 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.
Ditetapkan di pada tanggal
Sungailiat 8 September 2008
BUPATI BANGKA, Cap/dto YUSRONI YAZID
Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 8 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto TARMIZI H. SAAT
Mengetahui, Salinan sesuai aslinya KABAG HUKUM DAN ORGANISASI
TERKISAH ALIE HASAN, SH NIP. 440018176
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2008 NOMOR 16
23
24
