BUPATI BANGKA Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Bangka Telp. (0717) 92536 Faximile (0717) 92534 SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA BUPATI BANGKA, Menimbang
: a. bahwa pembentukan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka; b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ; 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaia Nomor 4263 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D); MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daearah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagi unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2
3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka. 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka. 7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah. 8. Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk pendidikan pra sekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 Tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar. 9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah bentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan program 6 Tahun. 10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan program 3 Tahun. 11. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa. 12. Pendidikan non Formal adalah layanan pendidikan yang berfungsi sebagi pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2 (1) Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan. (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pasal 3 Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan ;
3
b. c. d. e. f.
Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan; Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); Pemberian Izin dalam penyelenggaraan Pendidikan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas di bidang Pendidikan. Bagian Keempat Kewenangan Pasal 5
Dinas Pendidikan mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Penetapan Kebijakan operasional pendidikan di Daerah sesuai dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi; b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional; c. Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendididikan; d. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal; e. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal; f. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional; g. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal; h. Penyelenggaran dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah; i. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi; j. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional; k. Peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat Daerah; l. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya; m. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya; n. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar; o. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; p. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar; q. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; r. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
4
s. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal; t. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.; u. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal; v. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya; w. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal, penilik dan pengawas sekolah serta pamong belajar sesuai kewenangannya; x. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di Daerah; y. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal; z. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal; aa. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan; ä. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal; ö. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala Daerah; aa. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala Daerah; bb. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala Daerah; cc. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala Daerah; dd. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.; ee. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan; ff. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional; gg. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu; hh. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala Daerah; ii. Pelaksanaan kewenangan lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5
B A B III SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar; d. Bidang Sekolah Menengah; e. Bidang Pendidikan Non Formal; f. Bidang Perencanaan; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); h. Kelompok Jabatan Fungsional; Bagian Kedua Penjabaran Tugas Dan Fungsi Paragraf 1 Kepala Dinas Pasal 7 Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
Paragraf 2 Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 9 Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya di lingkungan Dinas Pendidikan.
Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pendidikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Pendidikan;
6
b. c. d. e. f. g.
Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pendidikan; Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah; Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan; Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pendidikan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 11
Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum; Pasal 12 (1) Subbag Kepegawaian mempunyai tugas : a. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain; b. Mengelola urusan perjalanan Dinas dan keprotokolan; c. Mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain; d. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai; e. Melaksanakan pengelolaan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan; f. Melaksanakan analisis penempatan pendidik dan tenaga kependidikan; g. Menentukan formasi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku b. Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA; c. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin; e. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7
g. Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja; b. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar; c. Mengendalikan arsip aktif; d. Melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat; e. Melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor; f. Menyiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan kantor; g. Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan; h. Menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor; i. Mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); j. Menyiapkan bahan laporan Dinas Pendidikan; k. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor; l. Menyiapkan administrasi penggunaan dan pemakaian peralatan serta perlengkapan kantor; m. Membuat rencana dan program kerja Sub Bagian Umum; n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum; o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; p. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Paragraf 3 Bidang Taman Kanak-Kanak Dan Sekolah Dasar Pasal 13 Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas melakukan pengaturan, pembinaan , pengumpulan dan pengolahan data, pemberian izin dan pengawasan Taman Kanak-kanak / Raudatul Athfal (RA) dan Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta usaha wajib belajar. Pasal 14 Dalam melaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar mempunyai fungsi : a. Penyusunan dan perumusan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Taman KanakKanak / Raudatul Athfal (RA) dan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat ;
8
b. Pembinaan dan pengurusan kurikulum, teknis pendidikan dan pengajaran Taman Kanak-Kanak / Raudatul Athfal (RA) dan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (MI); c. Pembinaan dan pengurusan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan Taman Kanak-Kanak / Raudatul Athfal (RA) dan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (MI); d. Pembinaan dan pengurusan tenaga kependidikan Taman Kanak-Kanak / Raudatul Athfal (RA) dan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (MI); e. Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi dalam rangka pembinaan dan pengurusan Taman Kanak-Kanak / Raudatul Athfal (RA) dan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (MI serta wajib belajar; f. Pemberian dan pencabutan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta; g. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal; h. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 15 Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar terdiri dari : a. Seksi Kurikulum; b. Seksi Tenaga Kependidikan; c. Seksi Sarana dan Prasarana. Pasal 16 (1) Seksi Kurikulum mempunyai tugas : a. Menyusun program kerja seksi; b. Menyiapkan bahan perumusan standar dan kriteria pelaksanaan kurikulum; c. Menyiapkan bahan pembinaan kurikulum; d. Menyiapkan bahan pemberian legalitas kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan; e. Menyiapkan bahan penyusunan Kalender Pendidikan; f. Menyiapkan bahan supervise dan evaluasi pelaksanaan kurikulum; g. Menyiapkan bahan penilaian pelaksanaan PBM dan Manajemen Sekolah; h. Menyiapkan bahan Akreditasi Sekolah; i.
Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa dan mutasi siswa;
j. Menyiapkan bahan pelatihan peningkatan kemampuan guru dan kurikulum; k. Menyiapkan bahan evaluasi Belajar Tahap Akhir baik secara regional maupun nasional; l. Menyiapkan bahan pemberian dan pencabutan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta;
9
m. Menyiapkan bahan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; n. Menyusun Laporan Seksi; o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; p. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Tenaga Kependidikan mempunyai tugas ; a. Menyusun program kerja seksi; b. Menyiapkan data kebutuhan dan penempatan tenaga Kependidikan; c. Menyiapkan bahan pengembangan karir dan jabatan Tenaga Kependidikan; d. Menyiapkan bahan pedoman mutasi tenaga kependidikan; e. Menyiapkan bahan peningkatan kualifikasi guru melalui jalur formal; f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan program uji sertifikasi guru melalui jalur formal; g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan seleksi tenaga kependidikan berprestasi; h. Menyiapkan bahan pengusulan pendidikan dan pelatihan jabatan tenaga kependidikan; i. Menyusun laporan Seksi; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas : a. Menyusun program kerja seksi; b. Menyiapkan data kebutuhan sarana dan prasarana; c. Menyiapkan bahan standar dan kriteria bidang sarana dan prasarana; d. Menyiapkan bahan penganalisisan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana; e. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan dengan pihak yang terkait; f. Menyiapkan bahan pengusulan pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana; g. Menyiapkan bahan administrasi dan mengadakan sosialisasi kegiatan; h. Menyiapkan bahan supervise dan evaluasi kegiatan; i.
Menyiapkan bahan pengadaan buku raport, buku pelajaran dan buku penunjang lain yang dibutuhkan sekolah;
j.
Menyiapkan bahan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
k. Menyiapkan laporan berkala setiap tahap kegiatan; l. Menyusun laporan seksi; m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; n. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
10
Paragraf 4 Bidang Sekolah Menengah Pasal 17
Bidang Sekolah Menengah mempunyai tugas melakukan pengaturan , pembinaan , pengumpulan dan pengolahan data, pemberian izin , pengawasan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
Pasal 18 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Sekolah Menengah mempunyai fungsi ; a. Pembinaan dan pengurusan kurikulum teknis pendidikan dan pengajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat ; b. Pembinaan dan pengurusan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat ; c. Pembinaan dan pengurusan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat ; d. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dalam rangka pembinaan dan pengurusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat ; e. Pemberian dan pencabutan Izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat ; f. Pelaksanaan pengawasan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat ; g. Penyusunan dan perumusan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat ; h. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah; i.
Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan menengah ;
j.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
11
k. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Pasal 19 Bidang Sekolah Menengah terdiri dari : a. Seksi Kurikulum; b. Seksi Tenaga Kependidikan; c. Seksi Sarana dan Prasarana. Pasal 20 (1) Seksi Kurikulum mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat ; b. Menyiapkan bahan penyusunan kalender pendidikan; c. Menyiapkan bahan perumusan standar dan kriteria pelaksanaan kurikulum; d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan kurikulum; e. Menyiapkan bahan supervise dan evaluasi pelaksanaan kurikulum; f. Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat ; g. Menyiapkan bahan penilaian dan pengendalian pelaksanaan proses belajar mengajar dan manajemen sekolah; h. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat ; i.
Menyiapkan bahan ujian sekolah dan ujian nasional;
j.
Menyiapkan bahan evaluasi hasil belajar tahap akhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat ;
k. Menyiapkan bahan pemberian dan pencabutan izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat ; l. Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan kesiswaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat ; m. Melakukan Penyusunan laporan seksi.
12
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; o. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Tenaga Kependidikan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan perencanaaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan; b. Menyiapkan bahan dan pengembangan karir tenaga pendidik dan kependidikan; c. Menyiapkan bahan penyusunan program peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan; d. Menyiapkan bahan pengangkatan dan mutasi tenaga pendidik dan kependidikan; e. Menyiapkan bahan seleksi Sertifikasi Guru; f. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi seksi; g. Melakukan penyusunan laporan seksi; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan standar dan kriteria bidang sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat ; b. Menyiapkan bahan bimbingan teknis bidang sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat ; c. Menyiapkan bahan supervise dan evaluasi terhadap penggunaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat ; d. Menyiapkan buku raport, buku pelajaran dan buku penunjang lain yang dibutuhkan sekolah; e. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengadaan pendistribusian pendayagunaan, perawatan, perbaikan/rehabilitasi sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat ; f. Menyiapkan bahan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah; g. Melakukan penyusunan laporan seksi; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
13
Paragraf 5 Bidang Pendidikan Non Formal Pasal 21 Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pemberian izin, pengawasan dan pengevaluasian penyelenggaran pendidikan non formal untuk proses kegiatan belajar mengajar masyarakat.
Pasal 22 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Bidang Pendidikan non formal mempunyai fungsi : a. Penyusunan dan pengembangan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal; b. Pembinaan pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan non formal; c. Pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal; d. Penyusunan petunjuk pelaksanaan penilaian lembaga penyelenggara pendidikan non formal berdasarkan pedoman dari pemerintah; e. Pelaksanaan evaluasi belajar hasil belajar pendidikan non formal berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; f. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan program pendidikan non formal berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; g. Penyelenggaraan program pendidikan non formal berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; h. Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan non formal berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; i. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kependidikan pendidikan non formal;
karir
tenaga
pendidik
dan
j. Penyusunan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lainnya bagi lembaga penyelenggara pendidikan non formal; k. Penyusunan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan non formal; l. Pemberian dan pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan non formal; m. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian penyelenggaraan pendidikan non formal; n. Pendayagunaaan teknologi komunikasi untuk mendukung pengelolaan pendidikan non formal; o. Pengembangan soal ujian penilaian hasil belajar pendidikan non formal sesuai kurikulum nasional dan muatan lokal; p. Pelaksanaan program kerjasama dengan stakeholder pendidikan non formal baik dalam maupun luar negeri; q. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan nonformal; r. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan nonformal; s. Penyusunan laporan bidang pendidikan non formal;
14
t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; u. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 23 Bidang Pendidikan Non Formal terdiri dari : a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; b. Seksi Pendidikan Masyarakat dan kesetaraan; c. Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Kursus.
Pasal 24 (1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas : a. Menyusun program kerja seksi; b. Menyusun, mengendalikan dan mengawasi kurikulum pendidikan anak usia dini yang meliputi Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (Kober), Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; c. Menyiapkan rumusan standar kompetensi pelaksanaan program pendidikan anak usia dini; d. Menyiapkan bahan penilaian dan merekomendasikan program pembelajaran dan manajemen pendidikan anak usia dini; e. Menyiapkan bahan pengendalian dan penilaian program pembelajaran dan manajemen pendidikan anak usia dini; f. Menyiapkan bahan koordinasi, inventarisasi, pembinaan dan pemberdayaan lembaga, tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan anak usia dini; g. Menyiapkan bahan penilaian lembaga, tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan anak usia dini; h. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan kesetaraan yang diperlukan sesuai pedoman yang telah ditetapkan pemerintah; i.
Menyiapkan bahan pemberian dan pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan non formal Anak Usia Dini (PAUD);
j.
Menyusun petunjuk penilaian hasil belajar berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
j. Menyusun laporan seksi; k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; l. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan mempunyai tugas : a. Menyusun program kerja seksi; b. Menyusun, mengendalikan dan mengawasi kurikulum pendidikan keaksaraan dan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah; c. Menyiapkan rumusan standar kompetensi pelaksanaan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C;
15
d. Menyiapkan bahan program keaksaraan dan kesetaraan;
pembelajaran
dan
manajemen
pendidikan
e. Menyiapkan bahan pemantauan, pengendalian dan penilaian program pembelajaran dan manajemen pendidikan keaksaraan dan kesetaraan; f. Menyiapkan bahan koordinasi, inventarisasi, pembinaan dan pemberdayaan lembaga, tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan; g. Menyiapkan bahan penilaian lembaga, tenaga pendidik dan kependidikan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan; h. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang diperlukan sesuai pedoman yang telah ditetapkan pemerintah; i.
Menyusun petunjuk penilaian hasil belajar pendidikan keaksaraan dan kesetaraan berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
j. Menyiapkan bahan ujian kompetensi proses belajar mengajar pendidikan keaksaraan sesuai jenjang yang telah ditetapkan pemerintah; k. Menyiapkan bahan ujian akhir semestar dan ujian nasional pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C yang telah ditetapkan pemerintah; l.
Menyiapkan bahan pemberian dan pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan non formal pendidikan masyarakat dan kesetaraan;
m. Menyusun laporan seksi; n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; o. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Seksi Kelembagaan dan Pembinaan Kursus mempunyai tugas : a. Menyusun program kerja seksi; b. Menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan kurikulum kursus pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat sesuai jenis dan rumpun kursus; c. Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kecakapan hidup (life skill) dan kursus pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat; d. Menyiapkan bahan penilaian dan merekomendasikan program pembelajaran dan manajemen kursus; e. Menyiapkan bahan penilaian program pembelajaran dan manajemen kursus; f. Menyiapkan bahan koordinasi, inventarisasi, pembinaan dan pemberdayaan lembaga, tenaga pendidik dan kependidikan kursus pendidikan non formal; g. Menyiapkan bahan ujian nasional kursus pendidikan non formal yang telah ditetapkan pemerintah; h. Menyiapkan bahan perintisan kelembagaan pendidikan non formal lainnya dan lembaga kursus pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat; i.
Menyiapkan bahan pemberian dan pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan non formal kelembagaan dan pembinaan kursus;
p. Menyusun laporan seksi; q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
16
Paragraf 6 Bidang Perencanaan Pasal 25 Bidang Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dinas, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis serta menyajikan data pendidikan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Pasal 26 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Perencanaan mempunyai fungsi :
dimaksud pada Pasal 25, Bidang
a. Pengumpulan dan pensistematisasian data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas pendidikan ; b. Penyiapan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas pendidikan ; c. Pengkoordinasiaan penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas pendidikan ; d. Penghimpunan, pengolahan dan penganalisisan data laporan pelaksanaan kegiatan Dinas pendidikan ; e. Penyusunan rencana Bidang yang meliputi pencatatan , penyiapan data, up dating data; f. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas Pendidikan; g. Pembuatan profil pendidikan dan pelaporan Dinas Pendidikan; h. Pengkoordinasian rencana kebutuhan sarana prasarana pendidikan; i. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi pendidikan; j. Pengkoordinasian rencana kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan; k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; l. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 27 Bidang Perencanaan terdiri dari : a. Seksi Pengolahan Data; b. Seksi Penyusunan Program; c. Seksi Pengendalian dan Evaluasi. Pasal 28 (1) Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan program kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Mengolah data pokok pendidikan dan persekolahan; c. Mengolah, validasi dan penyajian data pokok pendidikan dan persekolahan; d. Menyusun dokumen profil dan statistik pendidikan;
17
e. Menyajikan dan membangun pengolahan data dan sistem informasi; f. Menyiapkan bahan pengembangan perencanaan pendidikan;
sistem
informasi
dan
manajemen
g. Menyiapkan bahan Pemetaan Sekolah (School Mapping); h. Menyiapkan bahan pelayanan data dan informasi; i.
Membuat laporan seksi;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan program kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Menyusun rencana dan program kegiatan Bagian/Bidang lain sesuai petunjuk atasan; c. Menyusun usulan indikator/tonggak-tonggak pembangunan pendidikan (Milestone);
yang
telah
pencapaian
diajukan kinerja
oleh
program
d. Menyusun usulan dan program peningkatan dan perluasan akses serta pemerataan memperoleh layanan pendidikan; e. Menyusun usulan dan program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; f. Menyusun program kegiatan pendidikan; g. Menyusun dan mengajukan RAB Dinas; h. Membuat laporan seksi; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Seksi Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan program kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Menyusun instrumen monitoring pelaksanaan rencana dan program rutin dan pembangunan sarana prasaran pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku; c. Menyusun usulan program peningkatan tata kelola/manajemen pendidikan, pencitraan publik; d. Menyusun rencana pemantauan dan evaluasi terhadap program kegiatan Dinas Pendidikan; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap program kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya; f. Menyusun dokumen hasil monev; g. Menyusun dokumen pelaporan kegiatan; h. Melaksanakan penyusunan LAKIP; i.
Membuat laporan seksi;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
18
k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Paragraf 7 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 29 (1)
UPTD mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas sebagian tugas pokok Dinas Pendidikan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
(2)
UPTD mempunyai fungsi perencanaan teknis operasional, pelaksanaan teknis fungsional dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan teknis fungsional.
(3)
UPTD dipimpin seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
(4)
UPTD terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paragraf 8 Kelompok Jabatan fungsional Pasal 30
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari : a. Pengawas; b. Penilik; c. Kepala Sekolah dan Guru; d. Laboran ; e. Pustakawan. Pasal 31 Pengawas mempunyai tugas : a. Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi-misi tujuan dan program pendidikan di sekolah; b. Menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan pengawasan di sekolah; c. Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjuti untuk perbaikan program pengawasan di sekolah; d. Membina Sekolah dalam hal pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan bedasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah; e. Membina Kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah; f. Mendorong guru dan Kepala Sekolah dalam mereflesikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah; g. Memantau pelaksanaan Standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasilhasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah;
19
Pasal 32 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 31, Pengawas mempunyai fungsi : a. Pembimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di sekolah atau mata pelajaran berdasarkan satandar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP; b. Pembimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik/ pembelajaran/ bimbinagan yang dapat mengenbangkan budaya potensi siswa melalui bidang pengembangan mata pelajaran di sekolah; c. Pembimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan di sekolah atau mata pelajaran; Pasal 33 Penilik mempunyai tugas : a. Menyusun Program penilikan pendidikan non formal; b. Menilai hasil belajar/ bimbingan yang dilaksanakan oleh tutor dan penyelenggaraan kegiatan PNF; c. Mengolah data sumber daya pendidikan, proses belajar mengajar di lingkungan luar sekolah; d. Menganalisis hasil belajar warga belajar dan menganalisis SDM; e. Mengadakan pembinaan terhadap tenaga tutor/ sumber belajar di pengelolaan pusat kegiatan belajar mengajar; f. Menyampaikan laporan penilikan. Pasal 34 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 33, Penilik mempunyai fungsi : a. Pembinaan /pembimbing terhadap tenaga tutor/ sumber belajar di pusat kegiatan belajar mengajar Penyusunan Program penilikan pendidikan non formal; b. Penilaian hasil belajar/ bimbingan yang dilaksanakan oleh tutor dan penyelenggaraan kegiatan PNF; Pasal 35 Kepala sekolah dan guru, laboran, pustakawan dan tenaga fungsional lainnya mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 36 Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
20
BAB V TATA KERJA Pasal 37 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas bertanggung jawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administrative melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepala Dinas. Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing. Apabila Kepala Dinas berhalangan didalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya. Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administrative dilaksanakan melalui Sekretaris.
Pasal 38 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap laporan yang di terima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
21
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 39 Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 18 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 40 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 41 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.
Ditetapkan di pada tanggal
Sungailiat 8 September 2008
BUPATI BANGKA, Cap/dto YUSRONI YAZID
Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 8 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto TARMIZI H. SAAT BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2008 NOMOR 18 Mengetahui, Salinan sesuai aslinya KABAG HUKUM DAN ORGANISASI
TERKISAH ALIE HASAN, SH NIP. 440018176
22
23
