BUPATI BANGKA Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Bangka Telp. : (0717) 92536 Fax : (0717) 92534
SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANGKA BUPATI BANGKA, Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan penyusunan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka; b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANGKA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah.
dan perangkat
daerah
sebagai
unsur
3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka. 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka. 6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya dapat di singkat UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka. 7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
2
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2 (1) BPMPD merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2) BPMPD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pasal 3 BPMPD mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kelurahan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, BPMPD mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
3
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
Bagian Keempat Kewenangan Pasal 5 BPMPD mempunyai kewenangan sebagai berikut : a.
Penetapan kebijakan Daerah bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
b.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan skala Daerah;
c.
Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan skala Daerah;
d.
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan skala Daerah;
e.
Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan skala Daerah;
f.
Data base penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan skala Daerah;
g.
Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas Desa dan Kelurahan skala Daerah;
h.
Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa dan Kelurahan skala Daerah;
i.
Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa dan Kelurahan skala Daerah;
j.
Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa dan Kelurahan skala Daerah;
k.
Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa skala Daerah;
l.
Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD;
m.
Pengembangan kesadaran dan tangungjawab masyarakat;
n.
Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala Daerah;
o.
Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala Daerah;
p.
Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset Desa skala Daerah;
q.
Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset Desa skala Daerah;
r.
Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset Desa skala Daerah;
s.
Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset Desa skala Daerah;
t.
Penetapan pedoman pengembangan kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan skala Daerah;
administrasi
4
u.
Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan Pemerintah Desa dan Kelurahan skala Daerah;
v.
Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan skala Daerah;
w.
Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan skala Daerah;
x.
Penetapan kebijakan Daerah bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
y.
Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala Daerah;
z.
Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil Desa dan profil Kelurahan skala Daerah;
å.
Pelaksanaan pegolahan data profil Desa dan profil Kelurahan skala Daerah;
ä.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil Desa dan profil kelurahan skala Daerah;
ö.
Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala Daerah;
aa.
Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Daerah;
bb.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Daerah;
cc.
Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Daerah;
dd.
Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Daerah;
ee.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Daerah;
ff.
Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Daerah;
gg.
Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Daerah;
hh.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Daerah;
ii.
Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Daerah;
jj.
Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Daerah;
kk.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Daerah;
ll.
Penetapan kebijakan Daerah bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat;
mm.
Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala Daerah;
nn.
Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Daerah;
oo.
Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Daerah;
Penguatan
dan
pendidikan
Kelembagaan
penataan
bagi
dan
dan
5
pp.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Daerah;
qq.
Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala Daerah;
rr.
Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala Daerah;
ss.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala Daerah;
tt.
Penetapan kebijakan Masyarakat;
uu.
Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala Daerah;
vv.
Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Daerah;
ww.
Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Daerah;
xx.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Daerah;
yy.
Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Daerah;
zz.
Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Daerah;
åå.
Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Daerah;
ää.
Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala Daerah;
öö.
Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala Daerah;
aaa.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala Daerah;
bbb.
Penetapan kebijakan Daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
ccc.
Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala Daerah;
ddd.
Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Daerah;
eee.
Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Daerah;
fff.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Daerah;
ggg.
Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna skala Daerah;
hhh.
Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala Daerah;
iii.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala Daerah;
jjj.
Koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala Daerah;
Daerah
bidang
Pemberdayaan
Usaha
Ekonomi
6
kkk.
Penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala Daerah;
lll.
Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala Daerah;
mmm. Pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Pengembangan Desa; d. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat; e. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan; f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan.
Bagian Kedua Penjabaran Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Kepala Badan Pasal 7 Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan lingkup urusan dan wewenangnya.
Paragraf 2 Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
7
Pasal 9 Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya di lingkungan BPMPD.
Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas BPMPD dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan BPMPD; b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja BPMPD; c. Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah; d. Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan BPMPD; e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan BPMPD; f.
Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Pasal 11 Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Umum; c. Sub Bagian Keuangan.
Pasal 12 (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran bersama dengan Sub Bagian Umum, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan serta mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan ; b. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan BPMPD; c. Menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan BPMPD; d. Mengkoordinasikan pelaporan BPMPD;
penyusunan
laporan
pelaksanaan
perencanaan
dan
e. Menghimpun, mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan BPMPD; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 8
(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja; b. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain; c. Mengelola urusan perjalanan Dinas dan keprotokolan; d. Mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain; e. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan Sumber daya manusia (SDM) pegawai; f. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar; g. Mengendalikan arsip aktif; h. Melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat; i. Melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor; j. Menyiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan kantor; k. Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan; l. Menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor; m. Mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); n. Menyiapkan bahan laporan BPMPD; o. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor; p. Menyiapkan administrasi perlengkapan kantor;
penggunaan
dan
pemakaian
peralatan
serta
q. Membuat rencana dan program kerja Sub Bagian Umum; r. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum; s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; t. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana anggaran rutin, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku b. Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA; c. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
9
e. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Paragraf 3 Bidang Pengembangan Desa Pasal 18 Bidang Pengembangan Desa adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 19 Bidang Pengembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPMPD dengan mengkoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat serta pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.
Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Pengembangan Desa mempunyai fungsi :
dimaksud
pada
Pasal 19,
Bidang
a. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; b. Pemantapan data Profil Desa dan Profil Kelurahan; c. Penguatan kelembagaan masyarakat; d. Pelatihan masyarakat; e. Pengembangan manajemen pembangunan partisipatif; f. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan; g. Peningkatan pemberdayaan perempuan pedesaan dalam pembangunan; h. Pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtearaan Keluarga; i. Peningkatan pemberdayaan nilai adat istiadat dan budaya lokal; j.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
10
k. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Pasal 21 Bidang Pengembangan Desa terdiri dari : a. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat; b. Sub Bidang Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.
Pasal 22 (1) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan untuk pemberian bimbingan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; b. Menyiapkan bahan untuk bimbingan, pengoreksian, pengontrolan pelaksanaan pengolahan data profil Desa dan profil Kelurahan;
dan
c. Menyiapkan bahan untuk Melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat; d. Menyiapkan bahan untuk Melaksanakan kegiatan pelatihan masyarakat; e. Menyiapkan bahan dan petunjuk untuk pembimbingan pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat; f. Menyiapkan rencana kegiatan sesuai lingkup tugasnya; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Sub Bidang Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan untuk Pemberian petunjuk peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan; b. Menyiapkan bahan untuk Pemberian bimbingan peningkatan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan sesuai nilai-nilai budaya mayarakat; c. Menyiapkan bahan untuk Pemberian petunjuk dan pembimbingan pemantapan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga; d. Menyiapkan bahan untuk Pemberian petunjuk dan membimbing pelaksanaan kebijakan peningkatan peran serta perempuan pedesaan dalam pembangunan; e. Menyiapkan rencana kegiatan sesuai lingkup tugasnya; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
11
Paragraf 4 Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Pasal 23 Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Pasal 24 Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPMPD dengan mengkoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan kabijakan di bidang pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat, pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan, pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat, prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman, pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna, pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna.
Pasal 25 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi :
Pasal 24,
Bidang
a. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin; b. Penyelenggaraan masyarakat;
pengembangan
usaha
ekonomi
keluarga
dan
kelompok
c. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan; d. Pemberian bimbingan dan petunjuk penyelenggaraan pemberdayan usaha ekonomi masyarakat; e. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat; f. Pengkoordinasian dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman; g. Pembinaan dan pengawasan serta supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan; h. Pengkoordinasian dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna; i. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna; j.
Pengkoordinasian dan fasilitasi serta penyelenggaraan pemesyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan;
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya; l. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
12
Pasal 26 Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari : a. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat; b. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna.
Pasal 27 (1) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan untuk Pemberian bimbingan dan petunjuk penyelenggaraan pemberdayan usaha ekonomi masyarakat; b. Menyiapkan bahan untuk Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin; c. Menyiapkan bahan untuk Pemberian bimbingan dan petunjuk penyelenggaraan pengembangan ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat; d. Menyiapkan bahan untuk Pemberian bimbingan dan petunjuk penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan; e. Menyiapkan bahan untuk Pemberian bimbingan dan petunjuk penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat; f.
Menyiapkan rencana kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Sub Bidang Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan Pemberian bimbingan peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna; b. Menyiapkan bahan Pemberian bimbingan dan petunjuk pemasyarakatan teknologi tepat guna; c. Menyiapkan bahan Pemberian bimbingan dan petunjuk pelaksanaan kerjasama teknologi tepat guna; d. Menyiapkan bahan Pemberian bimbingan dan petunjuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana Desa; e. Menyiapkan bahan Pemberian petunjuk peningkatan peran masyarakat dlam pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman; f. Menyiapkan rencana kegiatan sesuai lingkup tugasnya; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
13
Paragraf 5 Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pasal 28 Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Pasal 29 Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas BPMPD dalam melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, pembinaan pengembangan Desa/Kelurahan serta penguatan lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan.
Pasal 30 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
pada
Pasal 29,
Bidang
a. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan; b. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan pendapatan dan kekayaan Desa/Kelurahan; c. Pengumpulan bahan penyusunan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
pedoman
teknis pembinaan
administrasi
d. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan pengembangan Desa dan lembaga Desa; e. Pengkoordinasian, pemfasilitasian, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa /Kelurahan; f. Pengkoordinasian, pemfasilitasian, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa/Kelurahan; g. Pengkoordinasian, pemfasilitasian, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas pengelolaan keuangan dan aset Desa; h. Pembimbingan, konsultasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD); i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya; j.
Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Pasal 31 Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari : a. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan; b. Sub Bidang Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan.
14
Pasal 32 (1) Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas: a. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan juknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan; b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa /Kelurahan; c. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa/Kelurahan; d. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas pengelolaan keuangan dan aset Desa; e. Menyiapkan bahan bimbingan, konsultasi, pembinaan, pengawasan serta monitoring evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD); f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Sub Bidang Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas: a. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah bahan pembinaan, pendidikan, pencalonan, pengusulan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa/Kelurahan; b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahanbahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan perangkat Desa/Kelurahan; c. Menginventarisasi permasalahan dan mengelola data yang berhubungan dengan pembinaan perangkat Desa/Kelurahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; d. Menyiapkan bahan Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas perangkat Desa/Kelurahan;
penyelenggaraan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Paragraf 6 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pasal 33 (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPMPD yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. (2) UPT mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan teknis fungsional.
15
(3) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. (4) UPT terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional yang dapat ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 34 Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 35 (1)
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administratif melalui Sekretaris Daerah.
(2)
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(3)
Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(4)
Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
(5)
Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(6)
Apabila Kepala Badan berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
(7)
Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretariat.
Pasal 36 (1)
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
(2)
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(3)
Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
16
(4)
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
(5)
Setiap laporan yang di terima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(6)
Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(7)
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 37
(1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bangka Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 19 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Pasal 38 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. Ditetapkan di pada tanggal
Sungailiat 8 September 2008
BUPATI BANGKA, Cap/dto YUSRONI YAZID
Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 8 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto
Mengetahui, Salinan sesuai aslinya KABAG HUKUM DAN ORGANISASI
TARMIZI H. SAAT TERKISAH ALIE HASAN, SH NIP. 440018176
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2008 NOMOR 28
17
18
