BUPATI BANGKA Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Bangka Telp. (0717) 92536 Faximile (0717) 92534
SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANGKA
Menimbang :
Mengingat
:
BUPATI BANGKA, a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan penyusunan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka; b. bahwa Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka; 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANGKA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka. 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka. 7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 8. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Rangka Negara Kesatuan Repubik Indonesia.
2
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2 (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum. (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pasal 3 Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pekerjaan Umum. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keempat Kewenangan Pasal 5 Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan : a. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air di Daerah; b. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah; c. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah; d. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu Daerah; e. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat Daerah dan/atau pada wilayah sungai dalam satu Daerah; f. Pembentukan komisi irigasi Daerah; g. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah; h. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah dan air permukaan; i. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah;
3
j.
Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu Daerah; k. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat Daerah; l. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat Daerah; m. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah; n. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Daerah; o. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala Daerah; p. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat Daerah; q. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Daerah; r. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha; s. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu Daerah; t. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam Daerah; u. Pengaturan jalan Daerah : 1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan; 2. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan Daerah/desa dan jalan kota; 3. Penetapan status jalan Daerah/desa dan jalan kota; 4. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan Daerah/desa dan jalan kota; v. Pembinaan jalan Daerah: 1. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan Daerah/desa dan jalan kota; 2. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; w. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota; x. Pembangunan jalan Daerah: 1. Pembiayaan pembangunan jalan Daerah/ desa dan jalan kota; 2. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan Daerah/desa dan jalan kota; 3. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota; 4. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota; y. Pengawasan jalan Daerah: 1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota; 2. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan Kabupaten/Desa dan jalan kota; z. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah Daerah(mengacu kebijakan nasional dan provinsi); aa. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat Daerah;
4
bb. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah Daerah; cc. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah Daerah dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi; dd. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan Daerah; ee. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah Daerah; ff. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di Daerah; gg. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di Daerah; hh. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK; ii. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di Daerah;. jj. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya; kk. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah Daerah; ll. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah Daerah termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD; mm. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah Daerah; nn. Pengembangan SPAM di wilayah Daerah untuk pemenuhan SPM; oo. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; pp. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi Daerah; qq. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala Daerah; rr. Penanganan bencana alam tingkat Daerah; ss. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah Daerah; tt. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya; uu. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK; vv. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah Daerah; ww. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan Daerah; xx. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah Daerah; yy. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah; zz. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah dalam rangka memenuhi SPM; aaa. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah Daerah; bbb. Penanganan bencana alam tingkat lokal; iii. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di Daerah; ddd. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di Daerah; eee. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM;
5
fff.
Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan Daerah; ggg. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di Daerah; hhh. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah Daerah; iii. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK; jjj. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah Daerah; kkk. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten/kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya; lll. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah Daerah; mmm. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah Daerah; nnn. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di Daerah; ooo. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK; ppp. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di Daerah; qqq. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba; rrr. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di Daerah; sss. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di Daerah; ttt. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di Daerah; uuu. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Daerah; vvv. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di Daerah; www. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa; xxx. Melaksanaan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah Daerah; yyy. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di Daerah; zzz. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Daerah; aaaa. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional; bbbb. Melaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah Daerah; cccc. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di Daerah; dddd. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Daerah; eeee. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di Daerah; ffff. Penyelenggaraan IMB gedung; gggg. Pendataan bangunan gedung; hhhh. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana; iiii. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); jjjj. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya; kkkk. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan;
6
llll.
Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat; mmmm. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah Daerah; nnnn. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala local; oooo. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya; pppp. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung; qqqq. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal; rrrr. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan; ssss. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah Daerah yang bersangkutan; tttt. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah Daerah yang bersangkutan; uuuu. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat Daerah; vvvv. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah Daerah yang bersangkutan; wwww. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah Daerah; xxxx. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi; yyyy. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah Daerah; zzzz. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; aaaaa. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK; bbbbb. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK; ccccc. Pemanfaatan kawasan strategis Daerah; ddddd. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang; eeeee. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRW Daerah; fffff. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis Daerah dan kawasan lintas Daerah bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha; ggggg. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang; hhhhh. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah Daerah dan kawasan strategis Daerah; iiiii. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah; jjjjj. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis Daerah; kkkkk. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Daerah; lllll. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat Daerah; mmmmm. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah Daerah; Nnnnn. Pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7
BAB II SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri Dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Bina Marga; d. Bidang Cipta Karya; e. Bidang Pengairan; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Bagian Kedua Penjabaran Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Kepala Dinas Pasal 7 Kepala Dinas mempunyai tugas megkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 2 Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum; b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum; c. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah; d. Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum; e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
8
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 11 Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum. Pasal 12 (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas : a. Pengumpulan dan pensistematisasian data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum; b. Penyiapan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum; c. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum; d. Penghimpunan, pengolahan dan penganalisisan data laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; f. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Pembelajaran dan penelaahan Peraturan Perundang-undangan mengenai keuangan; b. Penyusunan rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA; c. Penyiapan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan rutin; e. Penyelenggaraan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. Penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain; b. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
9
c. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain; d. Penyelenggaraan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai dan menyelenggarakan tata usahanya; e. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai; f. Pengendalian surat masuk dan surat keluar; g. Pengendalian arsip aktif; h. Pelaksanaan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat; i. Pelaksanaan administrasi barang dan perlengkapan kantor; j. Penyiapan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan kantor; k. Penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan; l. Penyiapan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor; m. Penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); n. Penyiapan bahan laporan Dinas Pekerjaan Umum; o. Penyiapan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor; p. Penyiapan administrasi penggunaan dan pemakaian peralatan serta perlengkapan kantor; q. Pelaksanaan pengetikan persuratan Sub Bagian Umum; r. Pembuatan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum; s. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum; t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; u. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Paragraf 3 Bidang Bina Marga Pasal 13 Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola proyek-proyek Kebinamargaan. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian Perumusan rencana kegiatan Bidang Bina Marga; b. Pengkoordinasian penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Bina Marga; c. Pembinaan dan pendistribusian pelaksanaan tugas kepada bawahan; d. Penyusunan Perencanaan Teknis, Program, Pembinaan dan bimbingan tehnis di bidang Bina Marga; e. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan Bina Marga; f. Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Bina Marga; g. Pemberian Perizinan dan Pengawasan Pemanfaatan jalan beserta utilitasnya; h. Pelaksanaan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam; i. Pengumpulan Data dan Pelaporan di Bidang Bina Marga;
10
j. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan perumusan pelaporan kegiatan di Bidang Bina Marga sebagai pertanggung jawaban kepada atasan; k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; l. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 15 Bidang Bina Marga terdiri dari : a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan/Jembatan; b. Seksi Pemeliharaan Jalan/Jembatan; c. Seksi Laboratorium dan Pengendalian Mutu. Pasal 16 (1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan/Jembatan mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan perumusan rencana kegiatan seksi pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan; b. Menyiapkan petunjuk pembangunan dan Peningkatan jalan dan jembatan; c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pendistribusian pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan dan pembinaan terhadap kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan; e. Menyiapkan bahan penginventarisasian, pengevaluasian dan perumusan kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan/Jembatan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Pemeliharaan Jalan/Jembatan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan/Jembatan; b. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan Seksi Pemeliharaan Jalan/Jembatan; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan dan pengendalian terhadap izin pengunaan ruang milik jalan; d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan, pelatihan dan pengembangan SDM di bidang tugasnya; e. Menyiapkan bahan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan/perawatan; f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan pemeliharaan jalan/jembatan; g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pemeliharaan jalan/jembatan; h. Menyiapkan bahan pelaksanaan penanggulangan terhadap kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan akibat bencana alam; i. Menyiapkan bahan pengevaluasian dan perumusan kegiatan Seksi Pemeliharaan jalan/jembatan; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
11
k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Seksi Laboratorium dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pengelolaan alat-alat Laboratorium Dinas; b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan/perawatan alat-alat Laboratorium; c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan, pelatihan dan pengembangan SDM di bidang tugasnya; d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan, pengelolaan laboratorium dan pengujian lapangan dan laporan hasil pengujian; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengujian bahan bangunan dan membuat rancangan bahan campuran konstruksi; f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Paragraf 4 Bidang Cipta Karya Pasal 17 Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyusun dan pengelolaan proyek-proyek Cipta Karya, pemberian Rekomendasi/fatwa Izin Mendirikan Bangunan, pengawasan di bidang Penataan Bangunan dan Ruang Kawasan terbangun, Air Bersih dan Lingkungan. Pasal 18 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian perencanaan kegiatan Bidang Cipta Karya; b. Pengkoordinasian penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Cipta Karya; c. Penyusunan, penetapan perencanaan ruang dan rencana teknis di Bidang Cipta Karya; d. Pengelolaan Gedung-gedung Pemerintah dan Rumah Dinas; e. Pembinaan dalam pemberian izin mendirikan mendirikan bangunan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dibidang Cipta Karya; f. Pengumpulan data dan pelaporan dibidang Cipta Karya; g. Pengevaluasian dan perumusan laporan kegiatan di Bidang Cipta Karya sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; i. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 19 Bidang Cipta Karya terdiri dari : a. Seksi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang; b. Seksi Pemukiman dan Perumahan; c. Seksi Bangunan Gedung.
12
Pasal 20 (1) Seksi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. b. Menyiapkan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang; c. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan Seksi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan dibidang Cipta Karya; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan dan pengawasan pembangunan Gedung Negara dan bangunan umum; f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan dan pengendalian perizinan bangunan gedung Negara dan bangunan umum; g. Menyiapkan bahan pengevaluasian dan perumusan laporan kegiatan Seksi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Pemukiman dan Perumahan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Pemukiman dan Perumahan; b. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan Seksi Pemukiman dan Perumahan; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan pembangunan perumahan serta penyeharan lingkungan pemukiman; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap penyehatan lingkungan pemukiman dan perumahan serta dampak lingkungan; e. Menyiapkan bahan pengevaluasian dan perumusan laporan kegiatan Seksi Pemukiman dan Perumahan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; f. Menyelenggarakan, mengatur dan menghimpun data jaringan dan Bangunan Air Bersih yang sudah dibangun; g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan Air Bersih serta bangunan-bangunan pelengkapnya; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan fisik bangunan gedung; b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan bangunan gedung; c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan pembangunan beserta prasarana dan fasilitas lingkungan bangunan gedung; d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan Sarana kawasan terbangun dan sistem manajement konstruksi; e. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi di bidang bangunan gedung;
13
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Paragraf 5 Bidang Pengairan Pasal 21 Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah di bidang Pengairan serta pemanfaatan dan sumber daya air, pengelolaan data dan pemeliharaan proyek-proyek dibidang air baku. Pasal 22 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengairan mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian perumusan rencana kegiatan Bidang Pengairan; b. Pengkoordinasian penyiapan petunjuk pelaksanaan kegiatan Bidang Pengairan; c. Pembinaan pelaksanaan pengawasan pengendalian pelaksanaan pembangunan, operasi serta pemeliharaan, pengamanan pengairan dan Daerah aliran sungai; d. Pengkoordinasian penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang tehnik sipil; e. Pemberian bimbingan teknis pengelolaan perizinan, pengamanan pemanfaatan air pada alur sungai dan garis sepadan pantai; f. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan melaporkan kegiatan bidang pengairan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; h. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 23 Bidang Pengairan terdiri dari : a. Seksi Pengembangan Pengairan; b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan; c. Seksi Sumber Daya Air. Pasal 24 (1) Seksi Pengembangan Pengairan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Pengairan; b. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan Seksi Pengembangan Pengairan; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan pengairan; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi, sungai, rawa dan pantai; e. Menyiapkan bahan pengevaluasian dan perumusan laporan kegiatan Seksi Pembangunan Pengairan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
14
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan mempunyai tugas a. Menyiapkan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan; b. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan; c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan pengairan dan Daerah aliran Sungai; d. Menyusun inventarisasi bangunan pengairan;. e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan sarana dan prasarana wilayah/P3A;. f. Menyiapkan bahan pengelolaan hidrologi; g. Menyiapkan bahan penanggulangan pengairan akibat banjir dan bencana alam lainnya serta pengelolaan penerapan IPAIR; h. Menyiapkan bahan pengevaluasian dan perumusan laporan kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Seksi Sumber Daya Air mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya air; b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan, pengaturan dan penghimpunan data jaringan dan bangunan air yang sudah dibangun; c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan air serta bangunan-bangunan pelengkapnya; d. Mengumpulkan data dan penelitian air permukaan; e. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian kwalitas air permukaan; f. Mengumpulkan dan pengelolaan data serta pelaporan di bidang Sumber Daya Air; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Paragraf 6 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 25 (1) UPTD mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. (2) UPTD mempunyai fungsi dan perencanaan teknis operasional, pelaksana teknis fungsional dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan teknis fungsional. (3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
15
(4) UPTD terdiri dari kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 26 Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 27 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban administratif melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Setiap Sub Bagian di dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing. (6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya. (7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Pasal 28 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tetap pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
16
(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Dengan berlakunya Peraturan ini : (1) Keputusan Bupati Bangka Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 12 Seri D); dan (2) Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bangka Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2007 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 30 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 31 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.
Ditetapkan di pada tanggal
Sungailiat 8 September 2008
BUPATI BANGKA, Cap/dto YUSRONI YAZID
Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 8 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto
Mengetahui, Salinan sesuai aslinya KABAG HUKUM DAN ORGANISASI
TARMIZI H. SAAT TERKISAH ALIE HASAN, SH NIP. 440018176
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2008 NOMOR 19
17
18
