BUPATI BANGKA Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Bangka Telp. (0717) 92536 Faximile (0717) 92534
SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANGKA
Menimbang :
Mengingat
:
BUPATI BANGKA, a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan penyusunan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka; b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka; 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANGKA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka. 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka. 7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 8. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Rangka Negara Kesatuan Repubik Indonesia.
2
9. Kewenangan Wilayah Laut Kabupaten Bangka adalah kewenangan Kabupaten Bangka untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan meliputi ekplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah, ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2 (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan. (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pasal 3 Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Kelautan dan Perikanan. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keempat Kewenangan Pasal 5 Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah laut kewenangan Daerah; b. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan Daerah; c. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan Daerah; d. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan Daerah dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan Daerah; 3
e. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan laut Daerah; f. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut; g. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan Daerah; h. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah laut kewenangan Daerah; i. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan Pemerintah dan Provinsi; j. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan Daerah; k. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan; l. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan Daerah; m. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu; n. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah laut kewenangan Daerah; o. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan Daerah; p. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut kewenangan Daerah; q. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya; r. Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya; s. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; t. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi; u. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan Daerah; v. Pengelolaan jasa-jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan Daerah; w. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan Daerah; x. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah Daerah; y. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya dalam wilayah kewenangan Daerah; z. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi dan rehabilitasi perairan di wilayah laut kewenangan Daerah; aa. Perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang laut, pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya di wilayah laut kewenangan Daerah; bb. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan; cc. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang); dd. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan Daerah;
4
ee. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang kelautan dan perikanan skala Daerah; ff. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala Daerah; gg. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi dalam sistem mutu hasil perikanan; hh. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya kelautan dan perikanan ikan dalam wilayah Daerah; ii. Pemberian dan bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah Daerah; jj. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala Daerah; kk. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah Daerah; ll. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan Daerah; mm. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta perairan disekitarnya; nn. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Daerah; oo. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan; pp. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan Daerah; qq. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan Daerah; rr. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan Daerah; ss. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah laut kewenangan Daerah; tt. Pemberian izin penangkapan dan/ atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing; uu. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan Daerah; vv. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah laut kewenangan Daerah; ww. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil; xx. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan Daerah; yy. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan Daerah; zz. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan Daerah; aaa. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI); bbb. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain; ccc. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan; ddd. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT; eee. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan; fff. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan; ggg. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan; hhh. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT; 5
iii.
Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan Daerah; jjj. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan Daerah; kkk. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan; lll. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan; mmm. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut; nnn. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan; ooo. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut; ppp. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan; qqq. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan; rrr. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan; sss. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan; ttt. Pelaksanaan kebijakan dan pemberian rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan; uuu. Penataan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan; vvv. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan; www. Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam; xxx. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah Daerah; yyy. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/ atau pemeliharaan ikan hasil budidaya; zzz. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya; aaaa. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya; bbbb. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; cccc. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah Daerah; dddd. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokal; eeee. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan; ffff. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan; gggg. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan Daerah; hhhh. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan; iiii. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan; jjjj. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan; kkkk. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya; llll. Pengawasan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan;
6
mmmm. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan; nnnn. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan Daerah; oooo. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan Daerah; pppp. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya; qqqq. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan; rrrr. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP); ssss. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup; tttt. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan; uuuu. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Daerah; vvvv. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di Daerah; wwww. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di Daerah; xxxx. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di Daerah; yyyy. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Daerah; zzzz. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan skala Daerah; aaaaa. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Daerah; bbbbb. Pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB II SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Budidaya Perikanan; d. Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan; e. Bidang Perikanan Tangkap; f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
7
Bagian Kedua Penjabaran Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Kepala Dinas Pasal 7 Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 2 Sekretariat Pasal 8 Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan; b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Kelautan dan Perikanan; c. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah; d. Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan; e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 11 Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Umum; c. Sub Bagian Keuangan. Pasal 12 (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas : a. Pengumpulan dan pensistematisasian data untuk bahan perencanaan dan pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan;
penyusunan
8
b. Penyiapan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan; c. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan; d. Penghimpunan, pengolahan dan penganalisisan data laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; f. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Pembelajaran dan penelaahan Peraturan Perundang-undangan mengenai keuangan; b. Penyusunan rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA; c. Penyiapan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan rutin; e. Penyelenggaraan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas: a. Penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain; b. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan; c. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain; d. Penyelenggaraan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai dan menyelenggarakan tata usahanya; e. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai; f. Pengendalian surat masuk dan surat keluar; g. Pengendalian arsip aktif; h. Pelaksanaan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat; i. Pelaksanaan administrasi barang dan perlengkapan kantor; j. Penyiapan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan kantor; k. Penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan; l. Penyiapan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor; m. Penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); n. Penyiapan bahan laporan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 9
o. Penyiapan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor; p. Penyiapan administrasi penggunaan dan pemakaian peralatan serta perlengkapan kantor; q. Pembuatan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum; r. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum; s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; t. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Paragraf 3 Bidang Budidaya Perikanan Pasal 13 Bidang Budidaya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang budidaya pembenihan, pembesaran, sarana dan prasarana produksi, pemberdayaan usaha budidaya ikan, pengendalian kesehatan ikan, hama dan penyakit, teknologi dan pengembangannya serta pengendalian mutu produksi benih ikan. Pasal 14 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Budidaya Perikanan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan penyuluhan; b. Pendataan, penyusunan program dan kegiatan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Budidaya Perikanan; c. Pemberian izin usaha untuk kegiatan budidaya perikanan air tawar, air payau dan air laut; d. Peningkatan kemampuan pembudidaya ikan dan rumah tangga perikanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga pembudidaya ikan; e. Penataan, pemanfaatan dan pengelolaan perairan umum seperti danau, rawa, sungai, kolong, irigasi sawah, pesisir pantai dan laut untuk pengembangan budidaya perikanan; f. Pengawasan dan perlindungan, pemanfaatan sumberdaya alam dan ikan di perairan umum, pesisir pantai dan wilayah laut untuk kegiatan budidaya ikan, termasuk plasma nuftah perikanan; g. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama kemitraan di bidang usaha budidaya perikanan; h. Penerapan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Perundangundangan di bidang budidaya perikanan; i. Pelaksanaan produksi benih ikan air tawar, air payau dan air laut dengan mempedomani standar mutu benih ikan dan induk ikan; j. Penelitian dan pengembangan ikan-ikan jenis unggul, jenis langka dan jenis spesifik lokal; k. Penyediaan benih ikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan konservasi lingkungan; l. Pengawasan mutu hasil produksi, benih yang dihasilkan oleh Pemerintah, masyarakat dan pengusaha di bidang budidaya perikanan serta sistem pengendalian hama dan penyakit ikan; m. Penetapan dan perekomendasian teknologi budidaya perikanan yang sesuai dengan daerah setempat;
10
n. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan standarisasi mutu hasil budidaya perikanan; o. Penyebarluasan informasi tentang perbenihan ikan, teknologi dan analisa usaha budidaya perikanan kepada masyarakat; p. Pengadaan, penggunaan, peredaran dan pengawasan perbenihan ikan, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya serta bahan biologis, bahan kimia serta lembaga sertifikasi perbenihan ikan; q. Pembangunan, pengelolaan dan pembinaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut; r. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi pembenihan; s. Pelaksanaan teknis pembiakan dan pengelolaan induk ikan yang sudah dibudidayakan dan induk ikan yang alami; t. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan; u. Pemberian rekomendasi dan pertimbangan teknis serta penggunaan terhadap eksport, import pemasukan pengeluaran antar daerah, pengadaan dan pengedaran induk dan benih ikan serta pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan, serta akreditasi lembaga sertifikasi benih; v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; w. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 15 Bidang Budidaya Perikanan terdiri dari : a. Seksi Sarana dan Prasarana; b. Seksi Pembenihan dan Produksi; c. Seksi Pendataan, Evaluasi, Pelaporan dan Penyuluhan. Pasal 16 (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan, penyusunan program, kegiatan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang tugasnya; b. Menyiapkan bahan pemberian izin usaha kegiatan budidaya perikanan air tawar, air payau dan air laut; c. Menyiapkan bahan peningkatan kemampuan masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan sarana dan prasarana budidaya ikan; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan perlindungan sumberdaya perikanan air tawar, pantai dan laut untuk pengembangan prasarana budidaya ikan; e. Menyiapkan sarana dan prasarana produksi usaha budidaya dan peredaran bahan kimia dan bahan biologi penunjang produksi; f. Menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan mengawasi kerjasama budidaya ikan; g. Menyiapkan bahan penyebaran informasi teknologi dan aplikasi sarana prasarana budidaya serta analisa usaha budidaya ikan kepada masyarakat dan dunia usaha; h. Menyiapkan bahan pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan hasil produksi budidaya perikanan; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; 11
j.
Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Pembenihan dan Produksi mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan, penyusunan program, kegiatan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang tugasnya; b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pengawasan produksi pembenihan ikan air tawar, air payau dan air laut dengan mempedomani standar mutu; c. Menyiapkan bahan penyebarluasan dan pengembangan budidaya ikan jenis yang unggul, jenis yang langka dan jenis spesifik lokal; d. Menyiapkan bahan penyediaan benih ikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta konservasi lingkungan; e. Menyiapkan bahan pengawasan mutu dan produksi ikan, dari benih ikan yang dihasilkan oleh balai benih pemerintah dan unit pembenihan rakyat; f. Menyiapkan bahan dan saran teknologi perikanan tepat guna; g. Menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi mutu perbenihan ikan; h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit serta wabah penyakit ikan dan lingkungannya pada budidaya ikan; i. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis budidaya produksi dan perbenihan kepada masyarakat dan dunia usaha; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Seksi Pendataan, Evaluasi, Pelaporan dan Penyuluhan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengkoordinasian, monitoring, pengolahan data dan evaluasi, serta penyusunan statistik perikanan budidaya; b. Menyiapkan bahan pengolahan data-data statistik bidang budidaya perikanan dan menyajikannya ke dalam laporan-laporan yang dibutuhkan secara periodik dan insidentil; c. Menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian teknis pendataan di bidang budidaya perikanan; d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan kegiatan tahunan bidang budidaya perikanan; e. Menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan penyuluhan di bidang budidaya perikanan; f. Menyiapkan bahan pengkoordinasian dengan penyuluh di bidang budidaya perikanan; g. Menyiapkan bahan bimbingan dan pembekalan para penyuluh dengan data-data dan informasi dibidang budidaya perikanan; h. Menyiapkan bahan pengevaluasian dan pengendalian kinerja para penyuluh secara berkala; i. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja hasil kerja dan keberadaan para penyuluh dibidang budidaya perikanan; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
12
Paragraf 4 Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Pasal 17 Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dibidang Eksplorasi, Ekploitasi, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan lingkungannya, konservasi, rehabilitasi, mitigasi reklamasi dan tata ruang, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan serta kelembagaannya. Pasal 18 Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi : a. Pendataan, penyusunan program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, penyuluhan dan pelaporan di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta kelembagaannya; b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil; c. Pengawasan dan pengelolaan pemanfaatan dan perlindungan plasma nuftah, pencegahan, pencemaran dan kerusakan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulaupulau kecil; d. Pengawasan, pencegahan dan penanggulangan kerusakan sumberdaya kelautan dan perikanan dan pengelolaan konservasi sumberdaya dan lingkungannya, rehabilitasi, reklamasi serta mitigasi bencana alam; e. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi, mitigasi, tata ruang dan pengelolaan kekayaan laut, pesisir dan pulaupulau kecil; f. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan lingkungannya; g. Pengawasan, koordinasi, pengamanan dan pemanfaatan benda-benda berharga dan bersejarah dari muatan kapal tenggelam dalam perairan laut; h. Pengkoordinasian dan pemberian izin, serta rekomendasi bidang eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengolahan kekayaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; i. Pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan wilayah; j. Peningkatan kemampuan masyarakat, dunia usaha dan organisasi masyarakat dalam upaya mengusahakan kekayaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; k. Pelaksanaan dan pengelolaan tata ruang perairan laut, pesisir pantai dan pulaupulau kecil dan pelaksanaan koordinasi pengelolaan terpadu pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; l. Perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; m. Perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan konservasi, rehabilitasi, reklamasi dan mitigasi, sumber daya perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil; n. Pelaksanaan sistem perencanaan, pemetaan serta riset potensi sumberdaya kelautan, perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil dan lingkungan eko-sistemnya; o. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama antar daerah, terutama yang berbatasan dalam pengelolaan laut terpadu; p. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan teknis Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan kekayaan laut, pesisir, pulau-pulau kecil dan kapasitas kelembagaannya;
13
q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; r. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 19 Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, terdiri dari : a. Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi; b. Seksi Pemberdayaan, Pengendalian dan Konservasi; c. Seksi Pendataan, Evaluasi, Pelaporan dan Penyuluhan. Pasal 20 (1) Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pelaksanakan pendataan, penyusunan program, kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; b. Menyiapkan bahan penyusunan, pembinaan dan pengembangan tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; c. Menyiapkan bahan pengawasan, pemantauan, pemanfaatan dan pengelolaan zonasi tata ruang kelautan dan perikanan; d. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang eksplorasi, eksploitasi, tata ruang kelautan dan perikanan serta kelembagaannya; e. Menyiapkan bahan perizinan usaha eksplorasi, eksploitasi kekayaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengawasannya; f. Menyiapkan bahan pengamanan dan pemanfaatan benda-benda berharga dan bersejarah dari muatan kapal tenggelam dalam perairan laut; g. Menyiapkan bahan rekomendasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi kekayaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; h. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengawasan teknis Peraturan Perundangundangan di bidang tata ruang, ekplorasi dan exploitasi kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil; i. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama antar daerah yang berbatasan dalam pengelolaan kelautan secara terpadu; j. Menyiapkan bahan pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-udangan di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil; k. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan investasi pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; m. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Pemberdayaan, Pengendalian dan Konservasi mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pendataan, penyusunan program dan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pemberdayaan rumah tangga perikanan di pesisir dan pulau-pulau kecil; c. Menyiapkan bahan peningkatan kemampuan rumah tangga perikanan dan dunia usaha dalam upaya mengelola kekayaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; d. Menyiapkan bahan rekomendasi izin usaha, pengawasan, dan pembinaan pemanfaatan kelautan dan kemaritiman; 14
e. Menyiapkan bahan pencegahan kerusakan lingkungan pesisir laut dan pulaupulau kecil serta mitigasi bencana alam; f. Menyiapkan bahan pembinaan desa nelayan di pesisir dan pulau-pulau kecil; g. Menyiapkan bahan perlindungan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan di pesisir, wilayah laut, dan pulau-pulau kecil; h. Menyiapkan bahan pemberdayaan rumah tangga perikanan dan dunia usaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; i. Menyiapkan bahan pembinaan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut; j. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan kerjasama di bidang pengelolaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; k. Menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan pelaksanaan teknis Peraturan Perundang-undangan di bidang kekayaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; l. Menyiapkan bahan pengawasan, pengelolaan dan perlindungan plasma nuftah, pencegahan, pencemaran dan kerusakan sumberdaya kelautan, pesisir, pulaupulau kecil dan mitigasi bencana alam; m. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengelolaan kawasan konservasi di perairan darat, perairan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; o. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Seksi Pendataan, Evaluasi, Pelaporan dan Penyuluhan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengkoordinasian, pendataan, pengolahan data, evaluasi data serta menyusun statistik kelautan dan pulau-pulau kecil; b. Menyiapkan bahan pengolahan data statistik bidang kelautan, pesisir, pulaupulau kecil dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan serta menyajikannya dalam laporan-laporan secara periodik dan penyajian lainnya sesuai kebutuhan bidang; c. Menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian teknis pendataan di bidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil dan pengendalian sumberdaya kelautan; d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan di sekitarnya; e. Menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan penyuluhan kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan; f. Menyiapkan bahan koordinasi dan membantu para penyuluh dibidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan dalam melaksanakan tugasnya; g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian kinerja para penyuluh secara berkala; h. Menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan potensi dan teknologi kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan agar dapat diolah secara optimal; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
15
Paragraf 5 Bidang Perikanan Tangkap Pasal 21 Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan perikanan di bidang bina usaha penangkapan ikan, sarana dan prasarana, teknologi dan produksi, mutu hasil penangkapan, pelelangan ikan dan pengembangannya serta pembinaan nelayan dan pengusaha perikanan tangkap Pasal 22 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi : a. Pendataan, penyusunan program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap; b. Pelaksanaan penyuluhan di bidang perikanan tangkap; c. Pembinaan dan bimbingan teknis dan rekayasa teknologi penangkapan ikan kepada nelayan; d. Pengevaluasian pemberian izin usaha penangkapan dan pengangkutan ikan; e. Pelaksanaan pengkajian, penerapan teknologi tepat guna di bidang usaha perikanan tangkap; f. Perencanaan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan, Pangkalan Pendaratan Ikan, dan sarana pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan; g. Pengawasan hasil tangkapan dan penggunaan alat tangkap ikan; h. Penerapan dan pengawasan ketentuan teknis Peraturan Perundang-undangan di bidang perikanan tangkap; i. Pengawasan pelaksanaan sistem pelayaran di laut dalam bidang perikanan tangkap, pemeriksaan fisik kapal; j. Pengkoordinasian dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan serta estimasi daerah penangkapan ikan; k. Pelaksanaan bimbingan teknis terhadap nelayan dan pengusaha perikanan tangkap; l. Pelaksanaan pungutan izin usaha dan hasil perikanan di wilayah daerah; m. Pembinaan kelembagaan rumah tangga nelayan dan bina usaha perikanan tangkap; n. Pelaksanaan pendaftaran kapal perikanan tangkap dan kapal pengangkut ikan di wilayah daerah; o. Pelaksanaan bimbingan teknis pembuatan dan pengembangan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan; p. Pengawasan penggunaan bahan-bahan yang dilarang untuk penangkapan ikan; q. Pelaksanaan penetapan jenis ikan dan hasil kelautan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan dari dan ke antar daerah/ pulau serta ke dan dari wilayah Republik Indonesia r. Pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan peralatan bantu penangkapan ikan; s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; t. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 23 Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari : a. Seksi Sarana dan Prasarana; 16
b. Seksi Produksi dan Pengawasan; c. Seksi Pendataan, Evaluasi, Pelaporan dan Penyuluhan. Pasal 24 (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan, penyusunan program, kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; b. Menyiapkan bahan pemberian izin usaha, pembinaan serta pengawasan penangkapan dan pengangkutan ikan; c. Menyiapkan bahan rencana pembangunan Tempat Pelelangan Ikan, Pangkalan Pendaratan Ikan dan Pelabuhan Perikanan sesuai kewenangannya; d. Menyiapkan bahan pengawasan ketentuan-ketentuan teknis peraturan Perundang-undangan di bidang sarana prasarana perikanan tangkap; e. Menyiapkan bahan pengawasan pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal; f. Menyiapkan bahan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dengan teknologi yang tepat guna; g. Menyiapkan bahan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap; h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, bimbingan dan pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap perikanan; i. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis terhadap nelayan dan pengusaha perikanan tangkap di bidang teknologi kapal dan alat tangkap ikan serta peralatan navigasi yang dibutuhkan; j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pungutan izin usaha dan hasil perikanan yang menjadi kewenangan Daerah; k. Menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan rumah tangga nelayan dan bina usaha perikanan tangkap; l. Menginventarisasi dan pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT; m. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pendaftaran kapal perikanan antara 11 s.d 29 GT; n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; o. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Produksi dan Pengawasan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan, penyusunan program, kegiatan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang tugasnya; b. Menyiapkan bahan sosialisasi, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan ketentuan hukum di bidang mutu hasil produksi perikanan tangkap; c. Menyiapkan bahan pengawasan hasil tangkapan, jumlah kapal di pangkalan pendaratan ikan dan penggunaan perizinan kapal ikan; d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis teknologi produksi kepada nelayan di bidang perikanan tangkap; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian, penerapan teknologi tepat guna di bidang usaha perikanan tangkap; f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan dan pengevaluasian kerja sama usaha di bidang perikanan tangkap; g. Menyiapkan bahan pemberian informasi pola migrasi dan musim ikan pada nelayan dan pengusaha perikanan; h. Menyiapkan bahan pengawasan penggunaan bahan-bahan yang dilarang dalam penangkapan ikan; 17
i. Menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan jenis ikan dan hasil kelautan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan dari dan ke antar daerah/ pulau serta ke dan dari wilayah Republik Indonesia; j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Seksi Pendataan, Evaluasi, Pelaporan dan Penyuluhan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengkoordinasian pendataan, pengolahan data, evaluasi data, serta menyusun statistik perikanan tangkap; b. Menyiapkan bahan pengolahan data statistik perikanan tangkap dan menyajikannya dalam laporan-laporan secara periodik dan pengajian lainnya sesuai kebutuhan; c. Menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian teknis pendataan di bidang perikanan tangkap; d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan tahunan dibidang perikanan tangkap; e. Menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan penyuluhan dibidang perikanan tangkap; f. Menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pemberian bantuan para penyuluh di bidang perikanan tangkap dalam melaksanakan tugasnya; g. Menyiapkan bahan pengaturan dan pengkoordinasian para penyuluh sebagai ujung tombak pembinaan dan pendataan dibidang perikanan tangkap; h. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan dan bekal bagi para penyuluh dengan informasi dari data statistik dibidang perikanan tangkap yang telah diolah; i. Menyiapkan bahan pengevaluasian dan pengendalian kinerja para penyuluh secara berkala; j. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja dan kemajuan para penyuluh secara berkala; k. Menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan teknologi penangkapan ikan; l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; m. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Paragraf 6 Bidang Pengolahan dan Pemasaran Pasal 25 Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan bidang pengolahan, pemasaran, pengendalian mutu, investasi dan industri hasil produksi kelautan dan perikanan. Pasal 26 Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi : a. Pendataan, penyusunan program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, penyuluhan dan pelaporan di bidang pengolahan dan pemasaran; b. Pelaksanaan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil produksi kelautan dan perikanan; c. Pembinaan, pengawasan dan pengelolaan tingkat higienis pasar ikan; 18
d. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran kelautan dan perikanan; e. Pengadaan pembangunan dan pengembangan pasar ikan dengan berbagai pola dan bentuk sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah; f. Pengembangan promosi hasil produksi dan potensi kelautan dan perikanan; g. Pemantauan dan evaluasi harga produksi hasil laut dan ikan serta penyebarannya; h. Pengembangan bentuk-bentuk dan jenis produk hasil laut dan perikanan dengan menggunakan teknologi pengolahan dan industri ramah lingkungan; i. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan serta pengeceran sesuai prinsip PMMT atau HACCP; j. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam pengolahan ikan; k. Pelaksanaan kebijakan investasi, permodalan dan pengembangan usaha industri hasil kelautan dan perikanan; l. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-udangan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil produksi kelautan dan perikanan; m. Pelaksanaan penetapan jenis ikan dan hasil kelautan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan dari dan ke antar daerah/pulau serta ke dan dari wilayah Republik Indonesia; n. Pembinaan, pemanfaatan dan pengembangan laboratorium uji mutu dan sertifikasi produksi hasil kelautan dan perikanan serta sanitiasi lingkungan; o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; p. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Pasal 27 Bidang Pengolahan dan Pemasaran terdiri dari : a. Seksi Pengolahan dan Mutu; b. Seksi Pemasaran; c. Seksi Pendataan, Evaluasi, Pelaporan dan Penyuluhan. Pasal 28 (1) Seksi Pengolahan dan Mutu mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan, perkembangan program, kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan bimbingan teknis dibidang pengolahan dan industri hasil kelautan dan perikanan; c. Menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan bimbingan teknis mutu pengolahan hasil kelautan dan perikanan sesuai PMMT; d. Menyiapkan bahan pemberian izin usaha pengolahan dan industri hasil kelautan dan perikanan; e. Menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan bimbingan teknis pelaksanaan pembekuan dalam pengolahan ikan; f. Menyiapkan bahan pembinaan, pemanfaatan dan pengembangan laboratorium uji mutu dan sertifikasi produksi hasil kelautan dan perikanan serta sanitiasi lingkungan; g. Menyiapkan bahan pemantauan mutu pengiriman antar pulau hasil laut dan perikanan;
19
h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya, serta lingkungan pengolahan hasil laut dan perikanan pada unit pengolahan dan indusri perikanan, penyimpanan ikan, pengangkutan ikan serta sanitasi lingkungan sesuai PMMTP; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Seksi Pemasaran mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan, penyusunan program dan kegiatan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran dan investasi; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengembangan promosi hasil dan potensi kelautan dan perikanan (dalam dan luar negeri); c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pemasaran dan investasi, permodalan dan pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan; d. Menyiapkan bahan pemberian izin usaha pemasaran hasil produksi ikan dan hasil laut; e. Menyiapkan bahan pengelolaan, pembinaan, pembangunan dan pengembangan pasar ikan sesuai kebutuhan; f. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi perkembangan harga hasil laut dan ikan serta pendistribusian informasinya kepada masyarakat dan dunia usaha; g. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengedalian pendistribusian hasil laut dan perikanan antar daerah maupun keluar daerah; h. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan keragaman bentuk-bentuk dan jenis produk hasil laut dan perikanan yang dapat dipasarkan; i. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Perundangundangan di bidang pemasaran; j. Menyiapkan bahan pembinaan perdagangan hasil perikanan tawar, payau dan laut; k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; l. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (3) Seksi Pendataan, Evaluasi, Pelaporan dan Penyuluhan mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengkoordinasian pendataan, pengolahan data, evaluasi data serta menyusun statistik di bidang pendataan, evaluasi, pelaporan dan penyuluhan hasil laut dan perikanan; b. Menyiapkan bahan pengolahan data statistik bidang pengolahan dan pemasaran ikan dan hasil laut, dan menyajikan dalam laporan-laporan secara periodik dan penyajian lainnya sesuai kebutuhan; c. Menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengkoordinasian teknis pendataan pada bidang pengolahan dan pemasaran; d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil laut dan perikanan setiap tahunnya; e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pemberian bantuan bagi para penyuluh di bidang pengolahan dan pemasaran; f. Menyiapkan bahan pengaturan dan pemberian bimbingan para penyuluh sebagai ujung tombak pembinaan dan pendataan di bidang pengolahan dan pemasaran; 20
g. Menyiapkan bahan pemberian bekal dan bimbingan bagi para penyuluh dengan informasi data statistik bidang pengolahan dan pemasaran yang telah terolah; h. Menyiapkan bahan pengevaluasian dan pengendalian kinerja para penyuluh secara berkala; i. Menyiapkan bahan pelaksanaan rapat-rapat berkala dengan para penyuluh untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas penyuluhan di lapangan. j. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja dan kemajuan para penyuluh secara berkala; k. Menyiapkan bahan pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil ikan dan hasil laut; l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; m. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Paragraf 7 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 29 (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. (2) UPTD mempunyai fungsi perencanaan tehnis operasional, pelaksanaan tehnis fungsional dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan tehnis fungsional. (3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. (4) UPTD terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 30 Pengangkatan dalam jabatan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 31 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggung jawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administratif melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Setiap bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (4) Setiap sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. (5) Setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidangnya masing-masing. (6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
21
(7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris Dinas. Pasal 32 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tetap pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Bangka Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 13 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 34 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
22
Pasal 35 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.
Ditetapkan di pada tanggal
Sungailiat 8 September 2008
BUPATI BANGKA, Cap/dto YUSRONI YAZID
Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 8 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto TARMIZI H. SAAT
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2008 NOMOR 13
Mengetahui, Salinan sesuai aslinya KABAG HUKUM DAN ORGANISASI
TERKISAH ALIE HASAN, SH NIP. 440018176
23
